SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2015

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2014

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2015

A. Latar Belakang B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan D. Struktur Organisasi E. Sistematika Laporan

A. Rencana Strategis B. Penetapan Kinerja

A. Capaian Kinerja B. Realisasi Anggaran

Lampiran 1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 Lampiran 2 Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Program Lampiran 3 Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Anggaran Lampiran 4 Hasil Perhitungan Survei Tingkat Kepuasan Unit Kerja terhadap Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Sekretariat Kabinet Lampiran 5 Hasil Perhitungan Survei Tingkat Kepuasan Unit Kerja terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Kabinet

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 yang merupakan wujud pertanggung jawaban Biro sebagai bagian dari institusi Sekretariat Kabinet terhadap publik dan para stakeholders. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 ini menyajikan

informasi mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2014. Biro Perencanaan dan Keuangan akan terus melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelaporan ini agar dapat membantu pejabat/pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan pada khususnya dan seluruh jajaran organisasi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian, program di tahun mendatang dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 27 Februari 2015 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

3

IKHTISAR EKSEKUTIF

L

aporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan dan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Capaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada tahun 2014 Biro Perencanaan dan

Keuangan telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis, 4 (empat) sasaran strategis, dan 1 (satu) program operasional yang keberhasilan capaiannya diukur melalui penetapan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 sebesar 97,43% dengan perhitungan dari 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran, sebanyak 7 (tujuh) indikator dengan capaian kategori “Memuaskan”, 6 (enam) indikator dengan capaian “Sangat Baik”, 1 (satu) buah indikator dengan capaian “Baik”, dan 1 (satu) buah indikator dengan capaian N/A (Not Available). Capaian kinerja didefinisikan “Memuaskan” jika capaian ≥ 100%, dan kategori “Sangat Baik” berada pada rentang capaian 85%-<100%. Tabel capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 1. Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

 Meningkatkan kualitas evaluasi atas pencapaian kinerja dan anggaran serta penyelenggaraan program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal agar tercipta peningkatan mutu perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan

 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan bersertifikat  Menyusun SOP pengumpulan data kinerja

Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.244.561.000,- atau 86,88% dari pagu setelah revisi terakhir Rp.2.583.651.000,-. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 97,43% menunjukkan adanya efisiensi/penghematan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.


4

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

H

arapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) terus meningkat. Sebagai perwujudan upaya penyelenggaraan good governance, Pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2014. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaran SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan kinerja pemerintah tersebut disusun secara periodik yaitu Laporan Kinerja Interim (triwulanan) dan Laporan Kinerja Tahunan. Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Eselon II) diwajibkan menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (Kepala Biro) Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

5

PENDAHULUAN

kepada Pimpinan Unit Organisasi (Deputi). LKj Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas karena Biro Perencanaan dan Keuangan adalah motor penggerak implementasi SAKIP dimana proses koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Kinerja merupakan salah satu tugas pokok dari Biro Perencanaan dan Keuangan. Implementasi SAKIP pada Biro Perencanaan dan Keuangan diharapkan dapat mendukung Sekretariat Kabinet menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kesulitan yang dihadapi adalah bagaimana supaya implementasi SAKIP di seluruh unit kerja dapat meningkat dan pencapaian atas Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dapat terus meningkat. Biro Perencanaan dan Keuangan juga dituntut untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet serta memberikan pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Sebagai unit kerja yang melakukan pengoordinasian penyusunan program dan anggaran serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan SDM yang memadai dan kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet karena Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

6

PENDAHULUAN

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana diubah melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan Biro Perencanaan dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. 2. Tugas Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan

anggaran,

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA),

pengoordinasian bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan komisi DPR di bidang keuangan, Bahan Nota Keuangan dan RAPBN, serta penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja dan indikator kinerja utama, penelaahan dan pembahasan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Khusus, pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta pengkajian dan pengembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a) Pengoordinasian dan penyusunan penelaahan dan pembahasan rencana strategis, program kerja, rencana kerja dan anggaran serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

7

PENDAHULUAN

b) Pengoordinasian penyiapan bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan komisi DPR di bidang keuangan; c)

Pengoordinasian penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN;

d) Penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja dan indikator kinerja utama; e) Pengoordinasian dan penyusunan penelahaan dan pembahasan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Khusus; f)

Pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan;

g) Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan; h) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun anggaran berjalan; i)

Pengkajian,

pengembangan,

dan

evaluasi

pelaksanaan

akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet, dan mengoordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; j)

Penyiapan pengangkatan penanggungjawab pengelola keuangan, pejabat/panitia

pengadaan

barang/jasa,

panitia

pemeriksa/

penerima barang/jasa, Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA; dan k) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

D. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari: 1. Bagian Perencanaan Bagian

Perencanaan

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengoordinasian, penyusunan, penelaahan dan pembahasan rencana strategis, program kerja dan anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyiapan bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan komisi DPR di bidang keuangan, bahan Nota Keuangan dan RAPBN, rencana kinerja, penetapan kinerja dan indikator kinerja utama di lingkungan Sekretariat Kabinet.


8

PENDAHULUAN

2. Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan, serta penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Kabinet. 3. Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaaan evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun anggaran, mengkaji, mengembangkan, dan mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet, dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

dan

penyusunan

Standar

Harga

Satuan

Barang/Jasa dan Standar Biaya Khusus, penyiapan pengangkatan penanggungjawab pengelola keuangan, pejabat/panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa/penerima barang/jasa, Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA. Struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut: Biro Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan

Bagian Keuangan

Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja

Sub Bagian

Sub Bagian

Program

Pembayaran

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian

Sub Bagian Perjalanan

Sub Bagian

Anggaran

Akuntabilitas Kinerja

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan


9

PENDAHULUAN

E. Sistematika Laporan Sistematika penyajian LKj Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I

Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LKj tahun 2014, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi serta gambaran tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan serta struktur organisasinya.

Bab II

Perencanaan Kinerja Menjelaskan gambaran rencana strategis Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2010 – 2014 dan ikhtisar perjanjian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2014.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis atas capaian kinerja Biro yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi, yang ditunjang dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV

Penutup Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

A

rah kebijakan Sekretariat Kabinet sebagaimana tergambar dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014 adalah mengoptimalkan pemberian dukungan kebijakan dan program kepada Presiden.

Dengan mengacu kepada arah kebijakan Sekretariat Kabinet, adapun arah kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

Mengoptimalkan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang perencanaan, keuangan, evaluasi dan akuntabilitas kinerja

Salah satu aspek dalam strategi Sekretariat Kabinet terkait dengan manajemen organisasi yang menjadi peran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan lima prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang menjadi fokus perhatian utama, yaitu: kuntabilitas berorientasi pada hasil, sehingga muncul kerangka kerja baru dengan nama “Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)" eterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

rofesionalitas

roporsionalitas

emeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.


11

PERENCANAAN KINERJA

Berikut ini merupakan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan yang didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2010-2014.

Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang perencanaan, keuangan, evaluasi dan akuntabilitas kinerja

Menjadi Biro yang profesional, handal dan akuntabel dalam memberikan dukungan staf dan pelayanan di lingkungan Sekretariat Kabinet

1. Mewujudkan perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang obyektif, integratif dan aspiratif 2. Mewujudkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel 3. Mewujudkan obyektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang berkualitas di lingkungan Sekretariat Kabinet

1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet 2. Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel 3. Meningkatnya kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet 4. Tersusunnya standar harga satuan barang/jasa dan standar biaya khusus yang akurat dan akuntabel

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Sekretariat Kabinet setiap tahunnya menetapkan IKU untuk level kementerian sampai dengan eselon II. Pada tanggal 10 Maret 2014 telah diterbitkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Berikut ini gambaran perkembangan IKU Biro Perencanaan dan Keuangan dari tahun 2010 sampai dengan 2014.


12

Perkembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2010-2014 Sasaran Strategis

2010

Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

- Persentase

Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel

- Persentase

pelaksanaan program dan anggaran yang sesuai dengan perencanaan

layanan keuangan yang dapat dipenuhi dan laporan keuangan disusun tepat waktu

2011 - Persentase perencanaan program dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangundangan

- Persentase layanan keuangan yang dapat dipenuhi dan laporan keuangan disusun tepat waktu

Tersusunnya standar harga satuan barang/jasa dan standar biaya khusus yang akurat dan akuntabel

- Persentase unit kerja yang memanfaatkan hasil evaluasi dan laporan terkait dengan pelaksanaan program dan anggaran

- Persentase realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan

- Persentase layanan administrasi keuangan yang dapat dipenuhi - Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu dan berkualitas

- Persentase unit kerja

Meningkatnya kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

2012

- Persentase unit kerja yang memanfaatkan hasil evaluasi dan laporan terkait dengan pelaksanaan program dan anggaran

yang memanfaatkan:hasil monitoring dan evaluasi laporan terkait dengan pelaksanaan program dan anggaran - Persentase unit kerja yang memanfaatkan dokumen-dokumen AKIP

- Persentase unit kerja terkait yang memanfaatkan dokumen standar harga

2013 - Persentase realisasi program sesuai dengan perencanaan - Persentase realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan - Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

- Persentase layanan administrasi keuangan yang dapat dipenuhi

- Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

2014 - Persentase ketepatan perencanaan program Sekretariat Kabinet

- Persentase dokumen perencanaan program Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu - Persentase ketepatan perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet - Persentase dokumen perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu - Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

- Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

- Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Kabinet

- Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja - Persentase dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu

- Tersusunnya standar harga Persentase unit kerja terkait yang memanfaatkan dokumen standar harga - Persentase dokumen standar harga yang diselesaikan tepat waktu


- Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

- Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

- Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Kabinet

- Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja - Persentase dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu - Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN dan RB

13

Perkembangan indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan sudah sangat baik jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang ada di Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2010-2014, dimana indikatornya mayoritas masih pada level indikator kinerja output. Berikut ini adalah indikator kinerja serta target tahun 2014 pada Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2010-2014. TARGET 2014

INDIKATOR Persentase realisasi anggaran sesuai dengan rencana Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran Persentase dokumen pembayarannya

pembayaran

yang

terselesaikan

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet Jumlah laporan pelaksanaan program dan anggaran sebagai berikut : 1) Laporan Semesteran 2) Laporan Tahunan 3) Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan (PP 39/ 2006) 4) Laporan Pelaksanaan Inpres 5/2004 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai berikut: 1) Jumlah laporan evaluasi BMN di lingkungan Sekretariat Kabinet 2) Jumlah laporan evaluasi pengelolaan program 3) Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan/ penyerapan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit Jumlah dokumen standar harga satuan barang/jasa dan standar biaya khusus

100% 6 dokumen 100% 1 buku 3 dokumen

1 buku 1 buku 1 buku 2 buku

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 dokumen

B. Penetapan Kinerja Penetapan kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dari dengan atasannya, maka akan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

14

PERENCANAAN KINERJA

mendorong penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya. Penetapan kinerja juga berfungsi untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Penetapan Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan stakeholder selama tahun 2014.


15

PERENCANAAN KINERJA

Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

1. Persentase ketepatan perencanaan program Sekretariat Kabinet

100%

2. Persentase dokumen perencanaan program Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu

100%

3. Persentase ketepatan perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet

85%

4. Persentase dokumen perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu

100%

5. Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

75%

2. Terwujudnya 1. Persentase Surat Perintah Membayar pelayanan administrasi yang dapat diterbitkan Surat Perintah keuangan yang cepat, Pencairan Dana secara akurat tepat, transparan, dan 2. Persentase laporan keuangan disusun akuntabel tepat waktu

3. Meningkatnya kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran akuntabilitas kinerja di

100%

100%

3. Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

WTP

4. Persentase layanan administrasi keuangan yang dapat dipenuhi secara akurat

100%

5. Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Kabinet

80%

1. Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja

85%


16

PERENCANAAN KINERJA

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

lingkungan Sekretariat Kabinet

4. Meningkatnya kualitas penyusunan standar harga satuan barang/jasa dan standar biaya khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet

2. Persentase dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu

95%

3. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN & RB

B

1. Tingkat pemanfaatan dokumen standar harga satuan barang/jasa oleh unit kerja terkait

100%

2. Persentase dokumen standar satuan barang/jasa disusun tepat waktu

100%


17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

O

ptimalisasi pemberian dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang perencanaan, keuangan, evaluasi dan akuntabilitas kinerja dibangun melalui komitmen terhadap pemenuhan target kinerja yang setiap tahunnya dilakukan perbaikan dari sisi indikator maupun target yang

ditetapkan. Biro Perencanaan dan Keuangan adalah motor penggerak berjalannya seluruh program dan kegiatan Sekretariat Kabinet. Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 1 (satu) buah program yaitu “Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet” dan 1 (satu) kegiatan yaitu “Pelaksanaan manajemen perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta akuntabilitas kinerja”. Pelayanan Biro dimulai dari proses perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, pelayanan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan anggaran, sampai dengan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet, seluruhnya dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan disusun sebagai komitmen dan upaya Biro untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel.

A. Capaian Kinerja Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan dengan realisasinya. Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 dimonitor secara triwulanan dan dilaporkan kepada pimpinan melalui Laporan Capaian Rencana Aksi Penetapan Kinerja Triwulanan. Kategori capaian kinerja yang digunakan pada tahun 2014 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu: Kategori Pencapaian Kinerja

<55% Kurang Baik

55%<70% Cukup

70%<85% Baik

85%<100% Sangat Baik

≥100% Memuaskan


18


Perkembangan capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dari tahun 2010 s.d. 2014 mengalami kemajuan dari sisi Indikator Kinerja yang semakin berorientasi kepada outcome, tahun 2010 terdapat 3 (tiga) buah IKU dan berkembang menjadi 11 (sebelas) IKU di tahun 2014, perbandingan IKU dapat dilihat di halaman 11 Bab II Perencanaan Kinerja. Perkembangan Capaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014

Target

Realisasi 2010

2011

2012

2013

2014

2014

90%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

100%

100%

87,84%

68,64%

75%

99,37%

93,75%

100%

Opini hasil audit BPK

WTP

WTP

WTP

% tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan administrasi keuangan

N/A

74,22%

80%

76,77%

78,95%

85%

73,53%

71,05%

95%

CC

B

B

% ketepatan perencanaan program % dokumen perencanaan program yang disusun tepat waktu % ketepatan perencanaan anggaran

70%

50%

50%

50%

% dokumen perencanaan anggaran yang disusun tepat waktu % tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran % laporan keuangan disusun tepat waktu

% Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja,laporan dan hasil evaluasi terkait pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja

98%

79,41%

91,86%

68,65%

91,67%

86,39%

% dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN dan RB

∎

CC

CC

CC

Indikator kinerja belum ditetapkan untuk tahun yang bersangkutan

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan untuk setiap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam PK dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan.


19


Mewujudkan perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang objektif, integratif dan aspiratif Sasaran pertama dicapai melalui Sasaran 1 Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

kegiatan

“Pengoordinasian

dan

penyusunan penelaahan dan pembahasan Program

Kerja,

Rencana

Kerja

dan

Anggaran serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran”. Jika dibandingkan dengan tahun

2013, pada tahun 2014 terdapat 5 (lima) indikator kinerja sasaran pertama, penambahan indikator kinerja sebanyak 2 (dua) indikator adalah terkait pengukuran kualitas ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran. Berikut ini gambaran capaian target kinerja sasaran 1 pada tahun 2014. Indikator Kinerja Sasaran 1

❶ Persentase ketepatan perencanaan program Sekretariat Kabinet

❷Persentase dokumen perencanaan program Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu

❸Persentase ketepatan perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet

❹ Persentase dokumen perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu

❺ Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Target

Realisasi Capaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

100%

118%

100%

100%

100%

75%

69%

92%

Kelima indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran pertama Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian dengan indikator warna biru masuk dalam kategori memuaskan dan indikator warna hijau menunjukkan kategori sangat baik. Berikut adalah analisis atas capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet.


20


Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja pertama dan kedua sasaran pertama adalah pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Program Kerja (Proker), dan Rencana Kerja (Renja) di lingkungan Sekretariat Kabinet. Output yang dihasilkan sesuai target yaitu 3 (tiga) buah dokumen, yang terdiri dari Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, Program Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015, dan Rencana Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015. Persentase ketepatan perencanaan program Sekretariat Kabinet

1.1.

Perencanaan program Sekretariat Kabinet dinyatakan telah disusun secara tepat/akurat apabila tidak ada revisi dokumen perencanaan program pada tahun berjalan yang disebabkan oleh ketidakakuratan dalam penyusunan program yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Kriteria penilaian atas ketepatan perencanaan program Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut: Kriteria

% kesesuaian

Pelaksanaan program dan anggaran tanpa revisi dokumen perencanaan program

100 %

Revisi dokumen perencanaan program sebanyak 1 (satu) kali

90 %

Revisi dokumen perencanaan program sebanyak 2 (dua) kali

80%

Revisi dokumen perencanaan program sebanyak 3 (tiga) kali

70%

Revisi dokumen perencanaan program sebanyak 4 (empat) kali

60 %

Revisi dokumen perencanaan program ≥ 5 (lima) kali

50%

Cara perhitungan capaian tersebut berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun 2013 pengukuran capaian berdasarkan banyaknya revisi yang dilakukan

atas

perencanaan

program,

walaupun

tidak

ada

kesalahan/ketidakakuratan dalam penyusunannya. Pada tahun 2013, dilakukan 1 (satu) kali revisi atas dokumen perencanaan program yaitu penyempurnaan kedua Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 pada bulan Maret 2013, sehingga realisasi pada tahun 2013 adalah 90%. Tahun 2014 dilakukan satu kali revisi pada dokumen perencanaan program yaitu revisi Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2015. Revisi tersebut dilakukan karena terdapat perubahan volume/target output pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Kabinet Tahun 2015 Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

21


berdasarkan alokasi anggaran yang diusulkan oleh 9 (sembilan) unit kerja. Namun karena revisi bukan disebabkan oleh ketidakakuratan penyusunan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan maka tidak masuk ke dalam kriteria revisi, sehingga realisasi tahun 2014 adalah 100%. Perbandingan target, realisasi, dan capaian indikator pertama sasaran pertama tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut: 100% 100% 100%

Tahun 2014 90% 90%

Tahun 2013 40%

50% Target

60%

70%

Realisasi

80%

90%

100%

100%

Capaian

Peningkatan target di tahun 2014 sudah maksimal karena target tahun sebelumnya adalah 90%, kemudian ditingkatkan menjadi 100% di tahun 2014. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan program,

Biro

Perencanaan

dan

Keuangan

pada

tahun

2014

menyelenggarakan kegiatan: 1. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019; 2. Rapat Pembahasan Program Kerja Satuan Organisasi/Unit Kerja TA 2015; 3. Bimbingan

Teknis

Perumusan

Rekomendasi

Kebijakan

(Policy

Recommendation) untuk Mewujudkan Kualitas Output Kinerja. 1.2.

Persentase dokumen perencanaan program Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu Indikator ini merupakan indikator baru dan digunakan mulai tahun

2014, dengan target sebesar 100%. Dokumen perencanaan program Sekretariat Kabinet dinyatakan tepat waktu apabila Sekretariat Kabinet menyampaikan dokumen perencanaan program sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kriteria penilaian atas ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan program Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:


22


Kriteria

% kesesuaian

Penyampaian dokumen perencanaan program sesuai dengan batas waktu penyampaian

100 %

Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan program sebanyak 1 (satu) kali

90 %

Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan program sebanyak 2 (dua) kali

80%

Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan program sebanyak 3 (tiga) kali

70%

Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan program sebanyak 4 (empat) kali

60 %

Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan program ≥ 5 (lima) kali

50%

Seluruh dokumen perencanaan program pada tahun 2014 dapat disusun dan disampaikan tepat waktu, capaian atas indikator ini 100% (Memuaskan). Data ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan program dapat dilihat pada Lampiran 2. Indikator kinerja ketiga dan keempat terkait dengan beberapa kegiatan, yaitu: 1. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data rencana anggaran seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, sehingga menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Kabinet; 2. penyusunan dan validasi RKA hingga menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Kabinet yang mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet; 3. penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA) Sekretariat Kabinet hingga dapat digunakan sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Kabinet. Output dari kegiatan di atas yang dihasilkan sesuai target yaitu 3 (tiga) buah dokumen, yang terdiri dari RKA Sekretariat Kabinet Tahun 2015, DIPA Sekretariat Kabinet 2015, POK DIPA Sekretariat Kabinet Tahun 2015.


23


1.3.

Persentase ketepatan perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet Target yang ditetapkan atas indikator ini adalah 85%, Indikator ini

merupakan penyempurnaan dari nomenklatur indikator “Persentase realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan”. Perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet dinyatakan telah disusun secara tepat/akurat apabila tidak ada revisi dokumen perencanaan anggaran pada tahun berjalan yang disebabkan oleh ketidakakuratan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Apabila revisi yang mengakibatkan perubahan pada dokumen DIPA Sekretariat Kabinet berdasarkan usulan dari unit kerja maka tidak diukur melalui indikator sasaran ini. Kriteria penilaian atas ketepatan perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut: Kriteria

% kesesuaian

Pelaksanaan program dan anggaran tanpa revisi DIPA

100 %

Revisi DIPA sebanyak 1 (satu) kali

90 %

Revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali

80%

Revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali

70%

Revisi DIPA sebanyak 4 (empat) kali

60 %

Revisi DIPA ≥ 5 (lima) kali

50%

Pengukuran capaian tahun 2014 berbeda dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2013 usulan dari unit kerja yang menyebabkan adanya revisi/perubahan pada dokumen DIPA Sekretariat Kabinet diperhitungkan sebagai kriteria ketidaktepatan. Pada tahun 2014, tidak ada revisi dokumen perencanaan anggaran yang disebabkan oleh ketidakakuratan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, sehingga realisasinya adalah 100%, dibandingkan dengan target 85% maka capaiannya 117,65% (Memuaskan). Berdasarkan kewenangannya revisi anggaran dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: revisi anggaran yang dilakukan secara eksternal melalui Dirjen Anggaran (DJA) dan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (Kanwil DJPB) dan revisi anggaran yang merupakan kewenangan Unit Eselon I


24


K/L dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga revisi hanya dilaksanakan secara internal. Walaupun tingkat capaian sebesar 117,65%, namun pada tahun 2014 telah dilaksanakan revisi DIPA sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu pada bulan Maret, Mei, Juli, Agustus, September dan Nopember 2014. Sedangkan revisi KPA sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, Oktober, November dan Desember 2014. Pada tahun 2014, revisi DIPA dilaksanakan karena hal-hal berikut ini: 1. Perubahan pada halaman IV DIPA yang dikarenakan pengalihan akun perjalanan dinas; 2. Adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang LangkahLangkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Perubahan target output karena penghematan sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2014; 4. Adanya surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN-P Tahun Anggaran 2014; 5. Terjadi pagu minus yang dikarenakan perbedaaan data SPAN antara KPPN dan DJA yang disebabkan oleh proses revisi APBN-P TA 2014; 6. Pergeseran antar output untuk pembayaran tunjangan kinerja. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2014 revisi DIPA yang dilaksanakan adalah sebanyak 7 (tujuh) kali, karena dari 9 (sembilan) kali revisi terdapat 2 (dua) kali revisi DIPA yang terjadi diluar kewenangan dari Sekretariat Kabinet yaitu karena adanya kebijakan dari pemerintah dan karena kesalahan administrasi. Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan jumlah revisi baik revisi DIPA maupun revisi KPA dari tahun 2010-2014. Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah revisi DIPA

3

6

5

7

7

Jumlah revisi KPA

2

1

18

23

28


25


Beberapa faktor penyebab meningkatnya jumlah revisi baik revisi DIPA maupun revisi KPA adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan kegiatan pada masing-masing satuan organisasi/unit kerja belum optimal; 2. Adanya penugasan baru dari pimpinan, yang sebelumnya belum direncanakan; 3. Terdapat kebijakan pimpinan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kegiatan. Perbandingan target, realisasi, dan capaian indikator ketiga sasaran pertama dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 85%

100%

Tahun 2014 Tahun 2013

50%

Tahun 2012

50% 50%

Tahun 2011

50% 50%

62,50% 100% 100% 75% 70%

Tahun 2010 0,00%

20,00%

40,00%

Target

60,00%

Realisasi

117,65%

80%

93,33%

80,00% 100,00% 120,00% Capaian

Kegiatan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2014 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan anggaran, yaitu: 1. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan; 2. Mengikuti kegiatan Workshop Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan; 3. Melakukan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014 kepada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 4. Menyelenggarakan

Rapat

Pembahasan

dan

Penelaahan

Dokumen

Perencanaan Anggaran Satuan Organisasi/Unit Kerja pada Bagian Anggaran 114 (Setkab);


26


5. Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2014; 6. Menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Perubahan Anggaran terkait Kebijakan Penghematan Perjalanan Dinas/Meeting/Konsinyering Setkab TA 2015. 1.4.

Persentase dokumen perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu Indikator ini juga merupakan indikator baru dan digunakan mulai

tahun 2014, dengan target sebesar 100%. Dokumen perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet dinyatakan tepat

waktu

apabila

Sekretariat

Kabinet

menyampaikan

dokumen

perencanaan anggaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2014 persentase capaian kinerja baik untuk output pada kegiatan “Penyusunan/pembahasan anggaran Sekretariat Kabinet” dan outcome “Persentase ketepatan perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet” adalah sebesar 100%. Kriteria penilaian atas ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut: Kriteria

% kesesuaian

Penyampaian dokumen perencanaan anggaran sesuai dengan batas waktu penyampaian

100 %

Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan program sebanyak 1 (satu) kali

90 %

Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan anggaran sebanyak 2 (dua) kali

80%

Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali

70%

Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan anggaran sebanyak 4 (empat) kali

60 %

Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan anggaran ≥ 5 (lima) kali

50%

Seluruh dokumen perencanaan anggaran pada tahun 2014 dapat disusun dan disampaikan tepat waktu. Data ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan anggaran dapat dilihat pada Lampiran 3.


27


1.5.

Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet Indikator ini mulai digunakan pada tahun 2013. Pada tahun 2014

target indikator kinerja ini ditingkatkan dari 70% menjadi 75%, hal ini merupakan bentuk komitmen Biro Perencanaan dan Keuangan yang berusaha terus memperbaiki pelayanan penyusunan program dan anggaran. Untuk menghitung tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, Biro Perencanaan dan Keuangan mengirimkan 82 (delapan puluh dua) kuesioner kepada 21 (dua puluh satu) unit kerja di Sekretariat Kabinet. Kuesioner tersebut terdiri dari 16 (enam belas) pertanyaan terbagi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: 1. Ketanggapan dalam pelayanan (Responsiveness); 2. Keandalan dalam pelayanan (Reliability); 3. Sarana dan prasarana fisik (Tangible); 4. Kepastian dalam pelayanan (Assurance); dan 5. Sikap dalam pelayanan (Empaty). Metode survei yang digunakan pada tahun 2014 adalah dengan skala likert, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya berupa “pertanyaan Ya/Tidak”. Diharapkan dengan metode skala likert dapat diperoleh informasi yang lebih jelas mengenai tingkat kepuasan unit kerja terhadap kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Berikut ini kriteria persentase tingkat kepuasan hasil survei % Tingkat Kepuasan

Interpretasi

81-100%

Sangat Puas

61-80%

Puas

41-60%

Cukup Puas

21-40%

Kurang Puas

0-20%

Tidak puas

Dari 82 (delapan puluh dua) kuesioner yang dibagikan, kuesioner yang dikembalikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kuesioner, dengan hasil perhitungan sebagai berikut:


28


Uraian

Rata-rata Nilai Kepuasan

Responsiveness (Pertanyaan 1 s.d. 3)

69,33%

Reliability (Pertanyaan 4 s.d. 7)

69,75%

Tangible (Pertanyaan 8 s.d. 9)

60,5%

Assurance (Pertanyaan 10 s.d. 12)

65%

Emphaty (Pertanyaan 13 s.d. 16)

73,25%

Persentase Tingkat Kepuasan

69%

Pada tahun 2014 persentase capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet” adalah sebesar 91,52% (Sangat Baik), dihitung dari realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja 68,64% (Puas) dibagi dengan target 75%. Hasil perhitungan kuesioner tingkat kepuasan unit kerja terhadap penyusunan perencanaan program dan anggaran secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4. Berikut ini adalah gambaran perbandingan capaian indikator kinerja kelima sasaran pertama tahun 2013 dan tahun 2014.

Tahun 2014

75% 68,64%

Tahun 2013

70%

91,52% 87,84% 125,50%

40,00% Target

90,00% Realisasi Capaian

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 125,5%, dihitung dari realisasi 87,84% dibandingkan target 70%, maka tahun 2014 terdapat penurunan capaian. Namun hal ini dikarenakan adanya peningkatan target dan perubahan metode survei yang dilakukan dari semula hanya berupa “pertanyaan Ya/Tidak” ditingkatkan menjadi survei dengan perhitungan 5 (lima) skala likert. Aspek sikap dalam pelayanan (empathy) mendapatkan rata-rata nilai kepuasan tertinggi yaitu 73,25%, aspek ini terkait dengan keramahan dalam pelayanan,

kemampuan

berkomunikasi,

kepedulian,

serta


pemberian

29


bimbingan kepada unit kerja dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran. Sedangkan aspek sarana dan prasarana fisik (tangible) mendapatkan rata-rata nilai kepuasan yang terendah yaitu 60,5%, aspek ini terkait dengan penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, dan sarana untuk menyampaikan saran dan keluhan. Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil survei adalah: 1. Kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan masih perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran. 2. Koordinasi baik secara internal di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun secara eksternal dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet, perlu lebih ditingkatkan sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran di Sekretariat Kabinet dapat berjalan dengan lancar. 3. Penyampaian informasi terkait perencanaan program dan anggaran kepada unit kerja memerlukan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga terwujud pemahaman yang baik pada unit kerja terkait proses penyusunan dokumen program dan anggaran. 4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan. Berikut ini adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan di masa mendatang, sebagai upaya-upaya perbaikan terkait dengan hasil survei yaitu: 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis serta meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas. 2. Akan dibentuk Koordinator Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan beserta pelaksana teknisnya, yang merupakan perwakilan dari setiap unit kerja di Sekretariat Kabinet. 3. Akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada para koordinator dan pelaksana teknis. 4. Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui surat edaran dan memorandum.


30


5. Melakukan upaya perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan melalui kerja sama dengan Biro Umum.

Mewujudkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel Sasaran

kedua

dicapai

melalui

Sasaran 2 Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan

kegiatan “Pelayanan dukungan teknis dan

akuntabel

penyelenggaraan

administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan serta operasional

dan

pemeliharaan perkantoran”. Pada tahun 2014, sasaran 2 memiliki 5 (lima) indikator kinerja, terdapat penambahan 1 (satu) buah indikator dari tahun sebelumnya, yaitu terkait kualitas layanan di bidang keuangan dengan komitmen bahwa seluruh Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berikut ini gambaran capaian target kinerja sasaran 2 pada tahun 2014. Indikator Kinerja Sasaran 2

❶ Persentase SPM yang dapat diterbitkan SP2D

❷Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu

❸Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

❹ Persentase layanan administrasi keuangan yang dapat dipenuhi

❺ Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Kabinet

Target

Realisasi Capaian

100%

99%

99%

100%

94%

94%

WTP

WTP

100%

100%

99%

99%

80%

74%

93%

Capaian dengan indikator warna biru masuk dalam kategori memuaskan dan indikator warna hijau menunjukkan kategori sangat baik. Dari 5 (lima) buah indikator kinerja tersebut di atas, 3 (tiga) buah indikator


31


kinerja ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Sasaran 2, yaitu indikator kinerja kedua, ketiga, dan kelima. Output dari kegiatan pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran adalah berupa 12 (dua belas) bulan layanan administrasi yang dapat dipenuhi dan 3 (tiga) dokumen Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Keuangan Tahun 2013 Audited, Laporan Keuangan Semesteran Tahun 2014, dan Laporan Keuangan Tahun 2014 Unaudited. Berikut adalah analisis atas capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel. 2.1.

Persentase Surat Perintah Membayar (SPM) yang dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Indikator pertama sasaran 2 merupakan indikator baru, dan target

yang ditetapkan adalah 100%. Terdapat 2 (dua) kriteria yang ditetapkan untuk menghitung realisasi atas indikator kinerja ini yaitu dilihat dari ketepatan waktu penerbitan SP2D dan ralat atas SPM yang diajukan ke Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I. Kriteria ini ditetapkan supaya lebih obyektif dalam memperlihatkan kualitas dari kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, bukan hanya sekedar penerbitan SP2D tetapi mengukur juga keakuratan dan ketepatan waktunya. Pada tahun 2014 dokumen SPM yang diproses untuk diterbitkan SP2D adalah sebanyak 2.137 dokumen, seluruhnya dapat diterbitkan SP2D, namun terdapat ralat sebanyak 5 (lima) kali, sehingga yang dianggap outcome adalah sebanyak 2.132 dokumen, atau 99,77% (Sangat Baik). Rincian surat ralat SPM yang diajukan ke KPPN Jakarta beserta alasannya, yaitu: 1. Surat a.n. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Nomor: B-190/Setkab/PA/07/2014, tanggal 16 Juli 2014, perihal Permintaan Koreksi Data, yang telah ditindaklanjuti melalui surat Kepala KPPN Jakarta I nomor:S-3190/WPB.12/KP.018/2014, tanggal 21 Juli 2014. Ralat dilakukan pada kode output, yang semula 5211.001 menjadi 5211.011 pada SPM Nomor 00134.


32


2. Surat a.n. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Nomor: B-149/Setkab/PA/06/2014, tanggal 5 Juni 2014, perihal Permintaan Koreksi Data, yang telah ditindaklanjuti melalui surat Kepala KPPN Jakarta I nomor:S-2803/WPB.12/KP.018/2014, tanggal 23 Juni 2014. Ralat dilakukan pada kode output dan akun, yang semula 5013.001.521211 menjadi 5013.994.521111 pada SPM Nomor 00500. 3. Surat a.n. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Nomor: B-190/Setkab/PA/07/2014, tanggal 16 Juli 2014, perihal Permintaan Koreksi Data, yang telah ditindaklanjuti melalui surat Kepala KPPN Jakarta I nomor:S-3190/WPB.12/KP.018/2014, tanggal 21 Juli 2014. Ralat dilakukan pada kode output, yang semula 5211.001 menjadi 5211.011 pada SPM Nomor 00134. 4. Surat a.n. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Nomor:B-219/Setkab/PA/08/2014, tanggal 29 Agustus 2014 perihal Permintaan Koreksi Data, yang telah ditindaklanjuti melalui surat Kepala KPPN Jakarta I nomor:S-3810/WPB.12/KP.018/2014, tanggal 4 September 2014. Ralat dilakukan pada jenis akun, yang semula akun perjalanan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (akun 524114) menjadi akun Belanja Perjalanan Biasa (akun 524111) pada SPM Nomor 00880. 5. Surat a.n. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Nomor: B-262/Setkab/PA/11/2014, tanggal 6 November 2014, perihal Permintaan Koreksi Data, yang telah ditindaklanjuti melalui surat Kepala KPPN Jakarta I Nomor:S-5111/WPB.12/KP.018/2014,tanggal 28 November 2014. Ralat dilakukan pada kode output, yang semula 5017 menjadi 5016 pada SPM Nomor 00625. Walaupun tahun 2013 indikator kinerja ini belum ada, namun capaiannya dapat dibandingkan dari data jumlah SPM yang diterbitkan dan jumlah ralat yang terjadi pada tahun 2013 dengan asumsi target sama yaitu 100%. Uraian Jumlah SPM Jumlah Ralat Capaian

2014 2.137 5 99,77%

2013 2.644 6 99,77%

Capaian indikator kinerja tahun 2013 dan 2014 sama yaitu 99,77%, dengan jumlah dokumen SPM yang diterbitkan SP2D turun sebanyak 507 Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

33


dokumen, dan diiringi penurunan jumlah ralat yang diajukan dari 6 (enam) ralat SPM menjadi 5 (lima) ralat SPM. Penurunan jumlah ralat ini mencerminkan kenaikan kinerja walaupun tidak terlalu signifikan. Sebagai langkah perbaikan kinerja, berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan: 1. Meningkatkan koordinasi dengan KPPN Jakarta I sehingga informasi tentang perubahan akun atau kesalahan akun dapat diperbaiki; dan 2. Meningkatkan ketelitian dalam melakukan pengujian atau verifikasi dokumen pembayaran untuk meminimalkan perbaikan/ralat SPM. 2.2.

Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu Indikator kinerja kedua menghitung ketepatan waktu penyusunan dan

penyampaian Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet dinyatakan tepat waktu apabila dokumen Laporan Keuangan disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan baik melalui KPPN Jakarta I maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Kementerian Keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Bukan Pajak dan Hibah, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak dan Hibah. Dokumen penyampaian laporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu apabila pelaksanaan jadwal rekonsiliasi tingkat satuan kerja setiap bulan ke KPPN Jakarta I dan rekonsiliasi tingkat Kementerian/Lembaga setiap semester ke DJPB disampaikan sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi merupakan salah satu tahap yang harus dilalui untuk menghasilkan laporan keuangan secara akurat dan akuntabel. Rekonsiliasi berperan meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang mempengaruhi validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Proses rekonsiliasi yang tepat waktu dapat menjembatani perbedaan antara SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dan SAU (Sistem Akuntansi Umum) sehingga menghasilkan data yang akurat sebagai bahan pembentukan dan penyampaian laporan keuangan yang akurat, akuntabel dan tepat waktu.


34


Untuk menentukan persentase capaian indikator kinerja ini, ditetapkan kriteria penilaian atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan. Kriteria ini digunakan untuk menghitung realisasi bulanan atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan. Pada tahun 2014 dilakukan perbaikan terhadap penentuan kriteria persentase capaian indikator 2 sasaran 2. Berikut ini perbandingan kriteria ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet melalui rekonsiliasi. Kriteria Tahun 2014

% Kesesuaian

Pelaksanaan rekonsiliasi secara tepat waktu ( < 7 hari)

100%

Rekonsiliasi terlambat 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

90%

Rekonsiliasi terlambat 2 (dua) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

80%

Rekonsiliasi terlambat 3 (tiga) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

70%

Rekonsiliasi terlambat 4 (empat) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

60%

Rekonsiliasi terlambat ≥ 5 (lima) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

50%

Kriteria Tahun 2013

% Kesesuaian

Pelaksanaan rekonsiliasi secara tepat waktu ( < 7 hari)

100%

Rekonsiliasi terlambat 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

95%

Rekonsiliasi terlambat 2 (dua) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

90%

Rekonsiliasi terlambat 3 (tiga) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

85%

Rekonsiliasi terlambat 4 (empat) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

80%

Rekonsiliasi terlambat 5 (lima) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

75%

Rekonsiliasi terlambat 6 (enam) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

70%

Rekonsiliasi terlambat ≥ 7 (tujuh) hari dari batas waktu yang ditetapkan.

60%

Dari tabel di atas dapat terlihat perbaikan penentuan kriteria, dimana untuk rekonsiliasi terlambat ≥ 5 hari dari batas waktu yang ditetapkan mendapatkan realisasi 50% di tahun 2014, sedangkan di tahun 2013 masih mendapat realisasi 75%. Perbaikan ini tentunya akan memicu kinerja Biro Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

35


Perencanaan dan Keuangan. Target persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu adalah 100%, realisasi bulanan beserta capaian akhir tahun 2014dapat dilihat pada tabel berikut. Periode Laporan Keuangan

Tanggal Keterangan Penyampaian KPPN Jakarta I

% Kesesuaian

Januari

5 Februari 2014

Tepat waktu

Februari

21 Maret 2014

Tidak Tepat Waktu

50%

Maret

14 April 2014

Tidak Tepat Waktu

50%

April

8 Mei 2014

Tepat waktu

100%

Mei

10 Juni 2014

Tepat waktu

100%

Juni

7 Juli 2014

Tepat waktu

100%

Juli

12 Agustus 2014

Tidak Tepat Waktu

Agustus

8 September 2014

Tepat waktu

100%

September

8 Oktober 2014

Tepat waktu

100%

Oktober

5 November 2014

Tepat waktu

100%

November

4 Desember 2014

Tepat waktu

100%

Desember

11 Januari 2015

Tepat waktu

100%

Rata-rata % capaian rekonsiliasi tingkat Satker

100%

50%

87,5%

DJPB Semester I

23 Juli 2014

Tepat waktu

100%

Semester II

11 Februari 2015

Tepat waktu

100%

Rata-rata % capaian rekonsiliasi tingkat KL

100%

Capaian akhir indikator 2 sasaran 2

93,75%

Capaian indikator 2 sasaran 2 adalah 93,75% (Sangat Baik). Secara keseluruhan, rekonsiliasi atas laporan keuangan tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik, meskipun terjadi 3 (tiga) kali keterlambatan, yaitu bulan Februari, Maret dan Juli. Keterlambatan tersebut disebabkan adanya perubahan aplikasi yang terdapat pada KPPN Jakarta I sehingga sinkronisasi data antara Sekretariat Kabinet dan KPPN Jakarta I belum sempurna dan membutuhkan waktu lebih lama. Perbandingan capaian kinerja indikator 2 sasaran 2 dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.


36


100% 93,75% 93,75% 100% 99,37% 99,37% 100% 91,67% 91,67% 100% 91,86% 91,86% 100% 98% 98%


Tahun 2012 Tahun 2011 Tahun 2010 0%

20%

40%

Target

60%

Realisasi

80%

100%

120%

Capaian

Cara perhitungan capaian kinerja dua tahun terakhir sudah mengalami banyak perbaikan, tahun 2010 sampai dengan 2012 capaian kinerja dihitung hanya dari rata-rata realisasi lama hari penyampaian di bagi target hari penyampaian tepat waktu yaitu 7 hari, tidak dipantau secara bulanan sehingga jika ada keterlambatan yang melebihi 7 hari akan terbantu oleh penyampaian yang kurang dari 7 hari. Penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Sinkronisasi data yang belum optimal antara aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat UAKPA (SAKPA) dan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi aktif antara petugas rekonsiliasi KPPN Jakarta I secara rutin agar dapat mengetahui langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. 2. Masih terdapat kesalahan visual maupun human error dalam pencatatan dokumen sumber ke dalam sistem aplikasi sehingga pada saat rekonsiliasi terjadi perbedaan data pencatatan keuangan negara antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada tingkat Satker maupun Kementerian dan Sistem Akuntasi Umum (SAU) pada tingkat Bendahara Umum Negara (BUN), sehingga data laporan keuangan menjadi tidak akurat. Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi ke KPPN Jakarta I dan memverifikasi kembali data transaksi tersebut. 3. Pembayaran Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tidak dilakukan melalui bank persepsi mitra Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

37


Jakarta I. Kondisi ini menyebabkan sering terjadi perbedaan data pada saat rekonsiliasi. Solusinya adalah petugas Unit Akuntansi Instansi (UAI) harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke KPPN Jakarta I untuk kemudian dilampirkan pada saat rekonsiliasi. 2.3.

Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Indikator ketiga dari keberhasilan penyelenggaraan akuntansi dan

pelaporan keuangan adalah opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet. Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan opini BPK adalah sebagai berikut. Kriteria Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) Tidak Wajar (adversed opinion) Tidak memberikan Opini (disclaimer of opinion)

% Kesesuaian 100% 80% 60% 40%

Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi dibawah ini: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 2. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure); 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK, Laporan Keuangan Sekretariat

Kabinet

Tahun

2013

mendapatkan

Opini

Wajar

Tanpa

Pengecualian (WTP). Dengan demikian, target pada tahun 2014 tercapai, dan mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % (Memuaskan). Sekretariat Kabinet mampu mempertahankan capaian kinerjanya sama seperti tahun 2013. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Sekretariat Kabinet tersebut telah disajikan secara wajar, relevan, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun demikian, ada beberapa rekomendasi BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 69/LHP/XV/05/2014, tanggal 28 Mei 2014, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki atau ditindaklanjuti Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

38


pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, yaitu: 1. Penerapan penyusutan atas aset tetap hasil invetarisasi penilaian belum di dukung dengan metode penghitungan penyusutan yang tepat; 2. Kebijakan akuntansi terkait penghapusbukuan barang hilang dan rusak tidak selaras dengan PP Nomor 6 Tahun 2006; dan 3. Buletin Teknis tentang Aset Tetap dan Sistem Informasi tidak dapat sepenuhnya menyajikan nilai akumulasi penyusutan yang akurat. BPK merekomendasikan agar dilakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretariat Kabinet segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK tersebut melalui surat Wakil Sekretaris Kabinet Nomor B.36/Waseskab/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014 tentang Jawaban/Penjelasan atas Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP LKPP Tahun 2013 pada Setkab (BA114), rencana aksi yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2014 adalah: 1. Menggunakan Berita Acara Penghentian Barang Milik Negara dalam pelaksanaan penghentian Barang Milik Negara dari penggunaan; 2. Melakukan reklasifikasi keluar atas peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya. 3. Melakukan rekonsiliasi baik internal antara SIMAK-BMN dan SAKPA serta rekonsiliasi eksternal antara Sekretariat Kabinet dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta II serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. 2.4.

Persentase layanan administrasi keuangan yang dapat dipenuhi Target indikator kinerja keempat sasaran 2 adalah 100%. Ukuran

capaian untuk indikator kinerja ini adalah ketepatan waktu verifikasi atas dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP). Proses verifikasi yang merupakan bagian dari layanan keuangan meliputi: 1. Pengujian kelengkapan dokumen pendukung SPP; 2. Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3. Kebenaran pengisian format SPP; Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

39


4. Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/RKA satuan kerja; 5. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/RKA satuan kerja; 6. Kebenaran formal dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; 7. Kebenaran formal dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; 8. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; 9. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 10. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara. Selama tahun 2014, dari total 2.167 dokumen SPP terdapat 1 (satu) dokumen SPP yang terlambat diverifikasi tepat waktu senilai Rp72.000.000,00 atas pembayaran belanja modal, maka capaian indikator ke 4 adalah 99,95% (Sangat Baik). Keterlambatan disebabkan oleh lamanya proses penyelesaian kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Perbandingan capaian indikator kinerja persentase layanan administrasi keuangan yang dapat dipenuhi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini. 100% 99,95% 99,95% 100% 100% 100% 100% 88,12% 88,12% 100% 97,50% 97,50% 100% 100% 100%

Tahun 2014 Tahun 2013 Tahun 2012

Tahun 2011 Tahun 2010 0%

20% Target

2.5.

40%

60%

Realisasi

80%

100%

120%

Capaian

Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Kabinet Indikator kelima ini mulai ditetapkan pada tahun 2013, namun

pengukuran capaian atas indikator tersebut baru dapat direalisasikan pada Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

40


tahun 2014. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2013 belum dilakukan survei tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Kabinet. Target kepuasan yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 80%, masih sama dengan target di tahun 2013. Rentang penilaian tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Kabinet yang ditetapkan adalah sebagai berikut: % Tingkat Kepuasan

Interpretasi

81-100%

Sangat Puas

61-80%

Puas

41-60%

Kurang Puas

21-40%

Tidak puas

0-20%

Sangat Tidak Puas

Target 80% berada pada rentang 61-80% dengan kategori capaian Puas. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuisioner ke seluruh unit kerja tingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet. Kuisioner yang diajukan terdiri dari 15 (lima belas) pertanyaan dengan metode penilaian menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 (lima) kategori, antara lain: Keandalan Pelayanan (Reliability), Ketanggapan Pelayanan (Responsiveness); Kepastian Pelayanan (Assurance); Sikap Pelayanan (Empaty), serta Sarana dan Prasarana Fisik (Tangible). Jumlah kuisioner yang disebarkan sebanyak 62 kuisioner (masingmasing Eselon II sebanyak 3 responden) dan seluruh kuisioner tersebut telah diisi dan dikembalikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan hasil perhitungan sebagai berikut: Uraian

Rata-rata Nilai Kepuasan

Reliability (Pertanyaan 1 s.d. 6)

74,19%

Responsiveness (Pertanyaan 7 s.d. 8)

75,68%

Assurance (Pertanyaan 9 s.d. 11)

75,48%

Emphaty (Pertanyaan 12 s.d. 13)

77,42%

Tangible (Pertanyaan 14 s.d. 15)

68,23%

Persentase Tingkat Kepuasan

74,29%


41


Pada tahun 2014 persentase capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Kabinet” adalah sebesar 92,86% (Sangat Baik), dihitung dari realisasi tingkat kepuasan unit kerja 74,29% (Puas) dibagi dengan target 80%. Hasil perhitungan survei tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan administrasi keuangan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5. Dapat dilihat pada tabel di atas, realisasi capaian tertinggi berada pada kategori Empathy (sikap pelayanan) dengan nilai kepuasan 77,42%, dan yang paling rendah adalah kategori Tangible (sarana dan prasarana fisik), namun secara keseluruhan berada pada rentang 61-80% dengan kategori capaian Puas. Meskipun persentase capaian indikator kinerja ini belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun Biro Perencanaan dan Keuangan telah menunjukkan upaya perbaikan dari tahun sebelumnya. Biro Perencanaan dan Keuangan berhasil melaksanakan survei pada tahun 2014 yang sebelumnya di tahun 2013 tidak dapat terlaksana. Hasil dari survei dapat menjadi dasar evaluasi bagi Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan pada tahun berikutnya. Kritik dan saran serta langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: No

Kritik dan Saran

Langkah Perbaikan

1

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan khususnya keterampilan, motivasi dan koordinasi kerja.

Menyelenggarakan diklat atau training yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan SDM di bidang administrasi keuangan

2

Sistem pengarsipan atas dokumen keuangan masih belum terkoordinasi dan tertata dengan baik sehingga waktu untuk pencarian kembali dokumen ketika ada pemeriksaan menjadi lama. Informasi keuangan tentang prosedur pelaksanan anggaran yang diberikan kepada unit kerja belum konsisten, sehingga unit kerja memiliki pemahamanan yang berbeda-beda. Data realisasi anggaran yang telah divalidasi dengan rekonsiliasi di Kementerian Keuangan sebaiknya

Mengajukan permohonan diklat arsip keuangan agar pegawai di bagian keuangan mengetahui secara teknis sistem pengarsipan yang baik dan benar

3

4

Secara rutin melakukan sosialisasi atau rapat koordinasi agar masing-masing unit kerja dapat memiliki pemahaman yang sama tentang peraturan yang mengatur pelaksanaan anggran Meningkatkan rekonsiliasi internal antara SISKA dan SAKPA secara rutin dan menginformasikan data yang telah


42


No

5

Kritik dan Saran

Langkah Perbaikan

diinformasikan kepada unit kerja sehingga memudahkan unit kerja untuk menyusun laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran. Diperlukan evaluasi pelaksanaan SOP pada Biro Perencanaan dan Keuangan secara berkala

valid ke masing-masing unit kerja untuk dapat dipakai dalam penyajian laporan kinerja.

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin terkait evaluasi pelaksanaan SOP sebagai bahan penyempurnaan SOP Biro Perencanaan dan Keuangan.

Sasaran ketiga dicapai melalui kegiatan “Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan program

dan

akuntabilitas berjalan

laporan

di

pelaksanaan

anggaran

kinerja

pada

lingkungan

serta tahun

Sekretariat

Kabinet”. Pada tahun 2014 terdapat penambahan 1 (satu) buah indikator kinerja yaitu hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN dan RB. Berikut ini gambaran capaian target kinerja sasaran 3 pada tahun 2014. Indikator Kinerja Sasaran 3

Target

Realisasi Capaian

❶ Persentase tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja, laporan dan hasil evaluasi terkait pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja

85%

79%

93%

95%

71%

75%

B

B

100%

❷Persentase dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu

❸Hasil penilaian AKIP Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN dan RB

Seluruh indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran ketiga Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian dengan indikator warna biru masuk dalam kategori memuaskan, warna hijau menunjukkan kategori sangat baik, sedangkan warna oranye menunjukkan kategori baik. Target output yang ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan melalui kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

43


anggaran serta akuntabilitas kinerja pada tahun 2014 adalah sebanyak 40 (empat puluh) dokumen/laporan, dan berhasil terealisasi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dokumen/laporan. Berikut ini rincian output sasaran 3. Jumlah Output

Output

No.

Target

Realisasi

1.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

3 Dokumen

3 Dokumen

2.

Dokumen Penetapan Kinerja (PK)

3 Dokumen

3 Dokumen

3.

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)

3 Dokumen

3 Dokumen

4.

Dokumen Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RAPK) Tahun 2014

3 Dokumen

3 Dokumen

5.

Laporan Pencapaian Penetapan Kinerja

3 Laporan

3 Laporan

6.

Laporan Reviu Triwulanan

(RA-PK)

4 Laporan

3 Laporan

7.

Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP)

Instansi

3 Laporan

3 Laporan

8.

Laporan Tahunan Tugas dan Fungsi Tahun 2013

3 Laporan

3 Laporan

9.

Laporan Semesteran Tugas dan Fungsi Tahun 2014

3 Laporan

3 Laporan

10.

Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006)

4 Laporan

4 Laporan

11.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2014

1 Laporan

1 Laporan

12.

Laporan Percepatan Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2014

1 Laporan

1 Laporan

13.

Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sekretariat Kabinet Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

14.

Laporan Triwulanan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

4 Dokumen

4 Dokumen

15.

Laporan Hasil Survei Pemanfaatan Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

40

39

Capaian

TOTAL DOKUMEN/LAPORAN

3.1.

Kinerja Kinerja

Persentase tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja, laporan dan hasil evaluasi terkait pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja Target yang ditetapkan untuk indikator pertama sasaran 3 pada tahun

2014 adalah 85%, turun sebanyak 5% dari tahun sebelumnya yang memiliki target 90%. Penurunan target ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa hasil Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

44


realisasi persentase tingkat pemanfaatan dengan menggunakan metode survei skala likert lebih rendah dari pada pertanyaan Ya/Tidak. Hal ini disebabkan karena nilai jawaban Ya akan mendapat skor absolut 100% sedangkan jawaban tidak absolut 0%, tidak ada preferensi lain seperti di skala likert. Kriteria persentase tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja, laporan dan hasil evaluasi terkait pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut: % Tingkat Pemanfaatan

Interpretasi

81-100%

Sangat Bermanfaat Sekali

61-80%

Sangat Bermanfaat

41-60%

Bermanfaat

21-40%

Kurang Bermanfaat

0-20%

Tidak Bermanfaat

Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pejabat eselon II Sekretariat Kabinet yaitu sebanyak 20 (dua puluh) responden. Kategori pertanyaan pertama terkait dengan penyusunan dokumen dan laporan guna melihat partisipasi unit kerja dalam penyusunan dokumen serta kendala yang dihadapi oleh unit kerja, kategori pertanyaan kedua terkait dengan pemanfaatan dokumen atau laporan, dengan 5 (lima) aspek pemanfaatan yaitu: 1. Pemanfaatan dokumen/laporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; 2. Pemanfaatan dokumen/laporan dalam menyusun perencanaan unit kerja di tahun berikutnya; 3. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja; 4. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk monitoring serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; 5. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk perbaikan/peningkatan kinerja unit kerja. Dari 20 (dua puluh) kuesioner yang dibagikan, kuesioner yang dikembalikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebanyak 19 (sembilan belas) kuesioner. Berikut ini hasil survei dari 5 (lima) aspek pemanfaatan dokumen/laporan:


45


Aspek Pemanfaatan

Rata-rata % pemanfaatan

Pelaksanaan tugas dan fungsi

80,47%

Penyusunan perencanaan unit kerja di tahun berikutnya

76,49%

Perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja

79,18%

Monitoring serta evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja

78,60%

Perbaikan/peningkatan kinerja unit kerja

80%

Persentase Tingkat Pemanfaatan

78,95%

Tingkat pemanfaatan kelima aspek tersebut berada pada rentang interval 61%-80% yaitu Sangat Bermanfaat. Selain dari aspek pemanfaatan hasil survei juga dapat dilihat dari sisi dokumen/laporan, berikut ini merupakan rata-rata tingkat pemanfaatan dokumen pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014. Dokumen/Laporan

Rata-rata % pemanfaatan 2013

2014

Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

77,4

78,11

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

75,6

77,68

77

78,74

RKT

79,4

80,63

PK

79,4

80,84

IKU

79,4

80,42

Laporan Triwulanan Capaian/Realisasi Output dan Anggaran (PP39/2006)

75,4

76,00

Laporan Triwulanan Capaian Rencana Aksi PK

75,8

78,74

Laporan Capaian Target Penyerapan Anggaran Belanja per Bulan

-

79,37

72,59

-

76,17%

78,95%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Standar Harga Barang dan Jasa Persentase Tingkat Pemanfaatan

Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2014 baru dilaksanakan di akhir tahun 2013 sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam penyusunan RAB Sekretariat Kabinet Tahun 2014 oleh unit kerja, karena itu output tersebut tidak diikutsertakan dalam survei pemanfaatan dokumen pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja tahun 2014. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

46


Selain itu terdapat output baru di tahun 2014 yaitu Laporan Capaian Target Penyerapan Anggaran Belanja per Bulan. Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menganggap dokumen pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja tahun 2014 yang dihasilkan Biro Perencanaan dan Keuangan sangat bermanfaat (78,95%), berada pada rentang interval 61%-80%. Terdapat peningkatan sebesar 2,78% dari tahun sebelumnya. Karena terdapat penurunan target pada tahun 2014 menjadi 85% maka capaian tahun 2014 naik dari 85,30% menjadi 92,88% (sangat baik). Perkembangan capaian indikator kinerja pertama sasaran ketiga dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini. 85% 78,95%

Tahun 2014

92,88% 90%

76,77% 85,30% 85% 86,39%


85% 68,65% 80,76% 78% 79,41%

Tahun 2011 Tahun 2010 0,00%

20,00%

40,00%

Target

Indikator

yang

60,00%

Realisasi

mengukur

101,64%

101,81%

80,00% 100,00% 120,00% Capaian

tingkat

pemanfaatan

dokumen

perencanaan kinerja, laporan dan hasil evaluasi terkait pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja sudah digunakan sejak tahun 2009. Awalnya menitikberatkan kepada persentase unit kerja yang memanfaatkan dokumen/laporan

yang

kemudian

dirubah

di

tahun

2013

dengan

menitikberatkan kepada persentase tingkat pemanfaatan dokumen. Fokus penilaian ada pada seberapa bermanfaatnya dokumen/laporan bagi unit kerja, bukan apakah unit kerja memanfaatkan dokumen/laporan tersebut atau tidak. Metode survei juga mengalami perbaikan, sebelumnya menggunakan metode “pertanyaan Ya/Tidak” kemudian dirubah dengan metode skala likert pada tahun 2013, skala likert menggunakan 5 skala preferensi yaitu tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, bermanfaat, sangat bermanfaat, dan sangat bermanfaat sekali. Dengan mempertimbangkan adanya perubahan teknis dan metode survei tentunya pembandingan yang relevan adalah dari tahun 2010 Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

47


sampai dengan tahun 2012, dan antara tahun 2013 dengan 2014, namun dengan tetap memperhatikan adanya perubahan target. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan dokumen/laporan khususnya Laporan Kinerja, Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2014 telah mengusulkan kepada Pusat Data dan Informasi untuk mengembangkan sistem monitoring capaian Penetapan Kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang memudahkan unit kerja dalam melaporkan capaian triwulanan serta dapat dipantau langsung oleh pimpinan unit kerja sehingga jika terdapat kendala pencapaian kinerja dapat segera diatasi.

3.2.

Persentase dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu Indikator ini mulai digunakan pada tahun 2013. Ketepatan waktu

penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan laporan terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu faktor penting, sebab keterlambatan akan mengurangi manfaat dari dokumen/laporan yang dihasilkan. Perbandingan target, realisasi dan capaian indikator kedua sasaran 3 tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini. 95% Tahun 2014

71,05% 74,79% 90%

Tahun 2013

73,53% 81,70%

40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Target

Realisasi

Capaian

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 95%, naik 5% dari tahun sebelumnya. Tahun 2014 capaian indikator ini mengalami penurunan yaitu menjadi 74,79% (Baik), realisasi atas indikator ini turun dari 73,53% pada tahun 2013 menjadi 71,05% pada tahun 2014. Dari 39 (tiga puluh sembilan) dokumen/laporan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan Biro Perencanaan dan Keuangan, terdapat 1 dokumen/laporan yang tidak diikutsertakan dalam perhitungan ketepatan waktu yaitu Laporan Hasil Survei Pemanfaatan Dokumen, sehingga total output yang digunakan


48


untuk menghitung realisasi adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen/laporan. Perhitungan ketepatan waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini. No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

Output

Batas Penyelesaian Dokumen

Jumlah Output Realisasi

Tepat Waktu

3

1

3 3

3 3

3

3

3

2

3

3

3

1

3

0

3

0

4

4

1

1

1

1

1

1

4

4

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 31 Agustus 2014 (RKT) Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 31 Maret 2014 Dokumen Indikator Kinerja Utama 31 Maret 2014 (IKU) Dokumen Rencana Aksi Penetapan 30 April 2014 Kinerja (RA-PK) Tahun 2014 Laporan Pencapaian Penetapan 31 Agustus 2014 Kinerja Laporan Reviu Capaian Kinerja (RA- 1 bulan setelah data PK) Triwulanan terkumpul Laporan Akuntabilitas Kinerja 15 Maret 2014 Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan Tahunan Tugas dan Fungsi 19 hari kerja dari Tahun 2013 akhir tahun Laporan Semesteran Tugas dan 19 hari kerja dari Fungsi Tahun 2014 akhir semester Laporan Pelaksanaan Rencana 14 hari kerja setelah Pembangunan (PP 39/2006) akhir triwulan Laporan Evaluasi Pelaksanaan 28 Februari 2014 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2014 Laporan Percepatan Penyerapan 14 hari setiap bulan Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2014 Rencana Aksi Pencegahan dan 31 Oktober 2014 Pemberantasan Korupsi Sekretariat Kabinet Tahun 2015 Laporan Triwulanan Capaian Aksi Setiap tanggal 5 Pencegahan dan Pemberantasan setelah akhir Korupsi triwulan TOTAL DOKUMEN/LAPORAN % CAPAIAN

38

27 71,05%

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Biro Perencanaan dan Keuangan yang menyebabkan penyusunan dokumen/laporan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja tidak tepat waktu adalah: 1. Keterlambatan pengumpulan data dari unit-unit kerja, pengumpulan data masih dilakukan secara manual; Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

49


2. Standar Operasional Prosedur penyusunan dokumen/laporan yang ada masih perlu dilakukan perbaikan, waktu yang ditetapkan tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen/laporan; 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Biro Perencanaan dan Keuangan yang menangani kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu hanya 3 (tiga) orang staf dan 3 (tiga) orang pejabat.

3.3.

Hasil penilaian AKIP Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN dan RB Indikator ketiga sasaran 3 merupakan indikator baru dan mulai

digunakan pada tahun 2014 dengan target hasil penilaian AKIP Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN dan RB adalah B. Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/2955/M.PAN-RB/08/2014, tanggal 4 Agustus2014, hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Kabinet memperoleh nilai 65,30 dengan predikat penilaian “B”, dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut: Komponen Penilaian

Bobot Nilai 2010

Perencanaan Kinerja 35 Pengukuran Kinerja 20 Pelaporan Kinerja 15 Evaluasi Kinerja 10 Capaian Kinerja 20 Nilai Hasil Evaluasi 100 Tingkat Akuntabilitas Kinerja

21,18 11,92 9,25 5,17 10,39 57,91 CC

Nilai 2011

Nilai 2012

Nilai 2013

Nilai 2014

22,14 12,55 10,25 5,19 11,20 61,33 CC

23,98 11,13 9,00 3,62 13,83 61,57 CC

24,37 11,70 10,31 4,07 13,36 63,81 CC

23,22 12,81 10,31 4,88 14,08 65,30 B

Kementerian PAN dan RB merekomendasikan supaya Sekretariat Kabinet melakukan penyempurnaan lebih lanjut, yaitu: 1. Melakukan monitoring atas realisasi target secara periodik atas kinerja Rencana Aksi secara berkala; 2. Menyiapkan indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU Sekretariat Kabinet; 3. Meningkatkan manajemen kinerja melalui penyusunan perencanaan kinerja yang

berorientasi

hasil,

melakukan

pengukuran

atas


apa

yang

50


direncanakan, melaporkan realisasi kinerja dan melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja serta memanfaatkan seluruh proses tersebut dalam pengambilan keputusan; 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat Kabinet untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel; 5. Menetapkan indikator tujuan; 6. Menyempurnakan rumusan indikator kinerja, utamanya di tingkat unit kerja menjadi lebih SMART; 7. Meningkatkan sistem pengumpulan data kinerja untuk memudahkan pengumpulan data kinerja dan mengembangkannya dengan menggunakan teknologi informasi; dan 8. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan program serta monitoring tindak lanjut hasil evaluasi, sehingga mampu memberikan saran perbaikan yang lebih konkrit serta mampu mendorong unit kerja melaksanakan tindak lanjut perbaikan manajemen kineja dan peningkatan kinerja. Pelaksanaan rekomendasi tersebut merupakan tanggung jawab seluruh unit kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai koordinator penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja telah melakukan upaya sosialisasi dengan melaksanakan kegiatan Reviu Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet Tahun 2014, pada tanggal 11 September 2014 dengan mengundang narasumber dari Kementerian PAN dan RB. Sasaran 4 Meningkatnya kualitas penyusunan standar harga satuan barang/jasa dan standar biaya khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet

Sasaran keempat dicapai melalui

kegiatan

Pembahasan,

dan

“Penelaahan, Penyusunan

Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan

Standar

Biaya

Khusus”.

Berikut ini gambaran capaian target kinerja sasaran 4 pada tahun 2014. Indikator Kinerja Sasaran 4

❶ Tingkat pemanfaatan dokumen standar harga satuan barang/jasa oleh unit kerja terkait

❷ Persentase dokumen standar satuan barang/jasa disusun tepat waktu

Target

Realisasi Capaian

100%

N/A

N/A

100%

100%

100%


51


Sasaran 4 beserta indikatornya tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan. Output yang dihasilkan pada tahun 2014 adalah 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Tata Cara Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2015 belum dapat dilaksanakan dikarenakan perlunya menyusun petunjuk pelaksanaan standar harga satuan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet yang bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan standar harga satuan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 4.1.

Tingkat pemanfaatan dokumen standar harga satuan barang/jasa oleh unit kerja terkait Capaian indikator pertama sasaran 4 tahun 2014 adalah Not Available

(N/A) dengan alasan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2014 baru dilaksanakan di akhir tahun 2013 sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam penyusunan RAB Sekretariat Kabinet Tahun 2014 oleh unit kerja, karena itu output tersebut tidak diikutsertakan dalam survei pemanfaatan dokumen pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja tahun 2014. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun 2013 adalah 75,56%. 4.2.

Persentase dokumen standar satuan barang/jasa disusun tepat waktu Target penyelesaian dokumen Standar Harga Barang dan Jasa Tahun

2015 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2014. Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Tata Cara Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Kabinet telah diselesaikan pada tanggal 22 Desember 2014. Indikator kedua sasaran 4 memperoleh capaian 100% dengan indikator capaian warna biru masuk dalam kategori memuaskan.

B. Realisasi Anggaran Pagu yang diperjanjikan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Rp.2.900.000.000,-. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai dengan 4 beserta realisasinya adalah sebagai berikut: Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

52


SASARAN

PAGU AWAL*

PAGU REVISI*

REALISASI*

% REALISASI

%CAPAIAN KINERJA**

Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet SASARAN 1

Rp.969.280,-

Rp.862.931,-

Rp.697.988,-

80,89%

102%

Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel SASARAN 2

Rp.960.720,-

Rp.855.720,-

Rp.837.753,-

97,90%

98,49%

Meningkatnya kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet SASARAN 3

Rp879.826,-

Rp.761.750,-

Rp.637.608,-

83,70%

89,22%

Meningkatnya kualitas penyusunan standar harga satuan barang/jasa standar biaya khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet SASARAN 4 TOTAL

dan

Rp.90.174,-

Rp.103.250,-

Rp.71.212,-

68,96%

100%

Rp.2.900.000,-

Rp.2.583.651,-

Rp.2.244.561,-

86,88%

97,43%

*dalam ribuan **rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Pagu setelah revisi terakhir adalah Rp.2.583.651.000,-, sampai dengan 31 Desember 2014 penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Rp.2.244.561.000,- atau 86,88%. Anggaran tidak terserap sebesar Rp.339.090.000,- atau 13,12%. Tidak terserapnya anggaran bukan dikarenakan tidak terlaksanakannya program/kegiatan yang telah direncanakan, namun merupakan upaya penghematan pemerintah, salah satunya karena adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar Kantor. Dengan adanya kebijakan tersebut maka penyelenggaraan kegiatan konsinyering yang semula akan dilakukan di hotel dialihkan menjadi kegiatan rapat-rapat yang dilakukan di dalam kantor, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tidak terserap. Persentase capaian kinerja total adalah rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu 97,43% (Sangat Baik). Realisasi anggaran sebesar 86,88% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 97,43% menunjukkan adanya penghematan atau efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.


53

BAB IV PENUTUP

PENUTUP

L

aporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet yang telah memberikan amanah dan tugas. Empat sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dapat

dicapai, dilihat dari capaian indikator kinerja masing-masing sasaran maka dapat disimpulkan bahwa capaian Biro Perencanaan dan Keuangan dengan rata-rata capaian 97,43% ada pada kategori Sangat Baik. Namun demikian disadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Tidak hanya penyempurnaan perumusan indikator kinerja dan target kinerja yang lebih baik tetapi juga perlu dilakukan penyempurnaan pengumpulan data guna mengukur capaian kinerja. Keterbatasan dan kompetensi SDM yang dimiliki Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu hal penting yang juga perlu diperbaiki. Untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan perlu dibuat strategi atau rencana aksi pada tahun 2015, sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi atas realisasi target kinerja dan anggaran secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan melakukan antisipasi jika terdapat masalah; 2. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam melakukan perencanaan kinerja di masa-masa mendatang; 3. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sehingga proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi internal dan eksternal agar tercipta peningkatan mutu penganggaran dan pengelolaan keuangan; 5. Membenahi sistem pengarsipan sehingga memudahkan pihak internal dan eksternal dalam memperoleh data dan informasi; 6. Meningkatkan kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan; 7. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk pengumpulan data kinerja; 8. Mendorong pembangunan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2014

54

PENUTUP

Penyempurnaan juga masih harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan laporan kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi pada Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) Biro Perencanaan dan Keuangan. Informasi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan dan penyusunan kebijakan organisasi, maupun bagi seluruh stakeholders dan masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memberikan dukungan kepada organisasi Sekretariat Kabinet.


55

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN I CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase ketepatan perencanaan program Sekretariat Kabinet

100%

100%

100%

Persentase dokumen perencanaan program Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu

100%

100%

100%

Persentase ketepatan perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet

85%

100%

117,65%

Persentase dokumen perencanaan anggaran Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu

100%

100%

100%

Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

75%

68,64%

91,52%

Persentase Surat Perintah Membayar yang dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana secara akurat

100%

99,77%

99,77%

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

100%

93,75%

93,75%

Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

WTP

WTP

100%

Persentase layanan administrasi keuangan yang dapat dipenuhi secara akurat

100%

99,95%

99,95%

Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Kabinet

80%

74,29%

92,86%

Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja

85%

78,95%

92,88%

Persentase dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja yang diselesaikan

95%

71,05%

74,79%

Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel

Meningkatnya kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

Realisasi Capaian


56

LAMPIRAN

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN & RB

B

B

100%

Tingkat pemanfaatan dokumen standar harga satuan barang/jasa oleh unit kerja terkait

100%

N/A

N/A

Persentase dokumen standar satuan barang/jasa disusun tepat waktu

100%

100%

100%

tepat waktu

Meningkatnya kualitas penyusunan standar harga satuan barang/jasa dan standar biaya khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet

Jumlah Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2014 Jumlah Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2014

: Rp 2.583.651.000,00 : Rp 2.244.561.000,00


57

LAMPIRAN

LAMPIRAN II KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM Dokumen

Batas Waktu Penyampaian

Tanggal Penyampaian

1. Hasil Review Baseline Sekretariat Kabinet Tahun 2015

3 Maret 2014 berdasarkan surat - Memorandum Kepala Biro Deputi Bidang Pendanaan Perencanaan dan Keuangan No. Pembangunan No.1105/D.VIII/02/ M-144/Adm-1/03/2014 tanggal 3 2014 tanggal 28 Pebruari 2014 hal Maret 2014 permintaan Hasil Review Baseline - Surat Deputi Bidang Administrasi RKP 2015 Nomor B-202/Adm/03/2014 tanggal 4 Maret 2014

2. Rencana Kerja Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet) Tahun Anggaran 2015 dan Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak Rancangan Renja Ba 114 (Setkab) Tahun 2015

4 April 2014 berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu No. 0091/M.PPN.03/2014 dan No. S179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014 hal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015

- Softcopy Renja telah disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 1 April 2014 - Hardcopy Renja disampaikan melalui Surat Sekretaris Kabinet No. B-224/Seskab/IV/2014 tanggal 25 April 2014 hal Penyampaian Rancangan Renja Bagian Anggaran 114 (Setkab) Tahun 2015. Penyampaian hardcopy Renja menunggu Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak Rancangan Renja BA 114 (Setkab) Tahun 2015 lengkap ditandatangani oleh semua perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, DJA, Kemenkeu dan Setkab.

3. Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan K/L diharapkan menyusun RTRenstra K/L untuk periode berikutnya

RT-Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 diserahkan oleh Bpk. Dipo Alam kepada Sekretaris Kabinet Bpk. Andi Widjajanto pada acara serah terima jabatan tanggal 3 November 2014

4. Program Kerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015

Akhir tahun berjalan sebelum periode berikutnya.

Memorandum Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor M.834/Adm-1/12/2014 tanggal 15 Desember 2014


58

LAMPIRAN

LAMPIRAN III KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN Dokumen

Batas Waktu Penyampaian

Tanggal Penyampaian

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Setkab T.A 2015 berdasarkan Pagu Anggaran 2. RKA Setkab T.A 2015 berdasarkan Alokasi K/L

23 Juli 2015 berdasarkan Surat Menkeu No. S-61/MK.2/2014 tanggal 17 Juli 2014 hal Perpanjangan batas waktu penyampaian dan penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran T.A 2015 6 Oktober 2014 berdasarkan Surat Menkeu No. S-662/MK.02/2014 tanggal 29 September 2014 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2015 14 Nopember 2014 bedasarkan Surat Direktur Anggaran I Nomor S2171/AG/2014 tanggal 14 Nopember 2014 hal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2015

Surat Sekretaris Kabinet No.B368/Seskab/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 hal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Setkab T.A 2015

3. Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Setkab T.A 2015

3 Juni 2014 berdasarkan Surat Menkeu No. S-259/MK.02/2014 tanggal 29 April 2014 dan surat Dirjen Anggaran No. S818/AG/ 2014 tanggal 7 Mei 2014 hal Permintaan data untuk Bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2015, serta Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2014 5. Petunjuk Operasional Akhir tahun berjalan sebelum periode Kegiatan (POK) berikutnya. Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015 4. Nota Keuangan dan RAPBN 2015, serta Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2014

Surat Sekretaris Kabinet No.B.461/Seskab/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 hal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Setkab TA 2015 - Memorandum Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. M.717/Adm-1/11/2014 tanggal 12 Nopember 2014 hal Permohonan paraf tiap lembar pada DIPA Induk Setkab TA 2015 - Surat Deputi Bidang Administrasi No. B-1150/ Adm/11/2014 tanggal 17 Nopember 2014 hal Penyampaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Setkab T.A 2015 yang telah ditandatangani Surat Deputi Bidang Administrasi No. B-601/Adm/06/2014 tanggal 3 Juni 2014 hal Permintaan Data untuk Bahan Penyusunan NK dan RAPBN Tahun 2015 serta Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2014

POK diserahkan oleh Sekretaris Kabinet pada kegiatan rapat Penyerahan Dokumen DIPA dan POK Sekretariat Kabinet T.A 2015 tanggal 11 Desember 2014


59

LAMPIRAN

LAMPIRAN IV HASIL PERHITUNGAN SURVEI TINGKAT KEPUASAN UNIT KERJA TERHADAP PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET No.

Pertanyaan

Tidak Puas

Kurang Puas

Cukup Puas

Puas

Sangat Puas

Index

I

Ketanggapan Dalam Pelayanan (Responsiveness)

1

Apakah Anda puas dengan ketanggapan pegawai Bagian Perencanaan terhadap kesulitan unit kerja dalam menyusun perencanaan program dan anggaran

-

9%

35%

52%

4%

70%

Puaskah Anda dengan kecepatan pegawai Bagian Perencanaan dalam mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran

-

6%

40%

50%

4%

70%

Sejauhmana tingkat kepuasan Anda terhadap kemudahan dalam mengakses hasil dari penyusunan perencanaan program dan anggaran

1%

4%

47%

43%

5%

68%

2

3

69,33%

II

Keandalan Dalam Pelayanan (Reliability)

4

Apakah Anda puas dengan pengetahuan pegawai pada Bagian Perencanaan dalam hal penyusunan perencanaan program dan anggaran

3%

3%

42%

47%

5%

70%

Puaskah Anda dengan ketepatan waktu penyelesaian penyusunan perencanaan program dan anggaran

1%

9%

37%

49%

4%

69%

Sejauhmana tingkat kepuasan Anda terhadap keakuratan hasil penyusunan perencanaan program dan anggaran

1%

8%

38%

48%

5%

69%

Apakah Anda puas dengan kemampuan pegawai Bagian Perencanaan dalam hal penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kecepatan penyelesaian perencanaan program dan anggaran

-

5%

42%

48%

5%

71%

5

6

7

69,75%


60

LAMPIRAN

No. III 8

9 IV 10

11

12

V 13

14

15

16

Pertanyaan

Tidak Puas

Sarana dan Prasarana Fisik (Tangible) Apakah Anda puas dengan kenyamanan ruangan Bagian 3% Perencanaan dalam melayani unit kerja Puaskah Anda dengan sarana yang tersedia untuk menyampaikan 4% saran atau keluhan Kepastian Dalam Pelayanan (Assurances) Apakah Anda puas dengan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang peraturan 14% penyusunan perencanaan program dan anggaran Sejauhmana tingkat kepuasan Anda terhadap kejelasan prosedur 3% tentang penyusunan perencanaan program dan anggaran Puaskah Anda dengan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang proses penyusunan perencanaan program dan anggaran Sikap Dalam Pelayanan (Empathy) Puaskah Anda dengan keramahan pegawai pada Bagian Perencanaan dalam melayani pertanyaan dari unit kerja Apakah Anda puas dengan kemampuan berkomunikasi pegawai pada Bagian Perencanaan terkait permintaan kelengkapan bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran Puaskah Anda dengan kepedulian pegawai pada Bagian Perencanaan dalam memahami kebutuhan unit 3% kerja dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran Sejauhmana tingkat kepuasan Anda terhadap bimbingan yang diberikan pegawai pada Bagian Perencanaan 1% dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran

Kurang Puas

Cukup Puas

Puas

Sangat Puas

Index 60,5%

14%

60%

18%

5%

62%

19%

59%

15%

3%

59% 65%

-

44%

39%

3%

65%

14%

42%

38%

3%

65%

17%

43%

37%

3%

65%

73,25% 3%

30%

45%

22%

77%

3%

29%

59%

9%

75%

5%

35%

51%

6%

71%

6%

42%

42%

9%

70%


61

LAMPIRAN

LAMPIRAN V HASIL PERHITUNGAN SURVEI TINGKAT KEPUASAN UNIT KERJA TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN SEKRETARIAT KABINET No. I 1 2 3

4 5 6 II 7

8 III 9 10 11 IV 12

Pertanyaan

Tidak Tahu

Tidak Setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Keandalan Dalam Pelayanan (Reliability) Proses pelayanan administrasi di Bagian Keuangan cepat Proses pelayanan administrasi di Bagian Keuangan tepat waktu Proses verifikasi dokumen administrasi di Bagian Keuangan akurat Bagian Keuangan telah memiliki kemampuan,pengetahuan, dan kecakapan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya Informasi keuangan yang diberikan dapat diandalkan Pelayanan yang diberikan ke seluruh unit kerja telah sama atau seragam (tidak membeda-bedakan)

Index 74,19%

0%

6%

27%

63%

3%

73%

0%

5%

47%

45%

3%

69%

3%

2%

15%

69%

11%

77%

5%

2%

15%

69%

10%

76%

0%

2%

19%

71%

8%

77%

3%

3%

21%

66%

6%

74%

Ketanggapan Dalam Pelayanan (Responsiveness) Bagian Keuangan cepat dan tanggap dalam melakukan koreksi kesalahan 2% yang terjadi dalam administrasi keuangan Bagian Keuangan memiliki kesigapan membantu kesulitan unit 0% kerja dalam pelaksanaan anggaran Kepastian Dalam Pelayanan (Assurances) Unit kerja mudah untuk memperoleh informasi tentang 2% peraturan pelakasanaan anggaran Unit kerja mudah untuk memperoleh tentang realisasi 0% anggaran masing-masing Penyampaian prosedur pelaksanaan anggaran keuangan 0% telah jelas dan mudah dimengerti Sikap Dalam Pelayanan (Empathy) Komunikasi dengan Bagian Keuangan berjalan dengan baik 2% dan lancar

75,68%

3%

18%

71%

6%

76%

3%

19%

76%

2%

75% 75,48%

2%

15%

77%

5%

76%

2%

11%

76%

11%

79%

3%

36%

61%

0%

72% 77,42%

2%

13%

76%


8%

77%

62

LAMPIRAN

No.

Pertanyaan

Tidak Tahu

Tidak Setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Index

0%

5%

11%

76%

8%

77%

13

Kesopanan Bagian Keuangan dalam melayani pertanyaan dari unit kerja telah baik

V

Sarana dan Prasarana Fisik (Tangible)

14 15

Ruang pelayanan Bagian Keuangan nyaman Komputer yang ada di Bagian Keuangan bekerja dengan handal

68,23%

3%

13%

36%

45%

3%

66%

7%

5%

26%

58%

5%

70%


63

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents