SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KABINET 2015

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2014

SEKRETARIAT KABINET 2015

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet 2014

Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Sekretariat Kabinet Perencanaan kinerja Sekretariat Kabinet didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terahir dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Kabinet RI Tahun 2010—2014. Perubahan atau penyempurnaan Renstra tersebut dilakukan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP Sekretriat Kabinet dengan mempertajam pencapaian tujuan yang menjadi core business Sekretariat Kabinet yaitu dengan mempertajam rumusan fungsi pengelolaan/ manajemen kabinet yang menjadi salah satu tugas dan fungsi utama Sekretariat Kabinet. Renstra

Sekretariat

Kabinet

Tahun

2010—2014

beserta

revisi/

penyempurnaannya tersebut merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet pada periode 2010—2014 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2005—2009, analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet. Renstra tersebut juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014 dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta visi Indonesia 2014. Guna mendukung pencapaian visi dan misi, sasaran, dan agenda pembangunan nasional yang termaktub dalam RPJMN 2010—2014, Sekretariat Kabinet merumuskan visi, misi, dan strategi dalam renstra instansi yang Bab 2 – Perencanaan Kinerja

16


selanjutnya dioperasionalkan dalam suatu perencanaan kinerja. Di dalam proses perencanaan kinerja, Sekretariat Kabinet mendefinisikan seluruh sasaran, program, dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun anggaran yang kemudian diformulasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Kabinet memuat angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam satu periode tahunan. Selain itu, dokumen RKT tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja (PK). Penetapan Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai penerima

amanah

kepada

pimpinan

dan

stakeholdernya. Keberhasilan

pencapaian PK diukur menggunakan instrumen berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) yang ditetapkan secara formal dengan keputusan Sekretaris Kabinet. Melalui IKU, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet. Gambaran secara ringkas tentang substansi perencanaan kinerja, ikhtisar Penetapan Kinerja serta ikhtisar Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Visi dan Misi Sekretariat Kabinet mengemban mandat untuk menyediakan dukungan kepada Presiden dalam hal penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet. Guna melaksanakan mandat tersebut, Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengendalian proses manajemen kabinet, kebijakan, dan program pemerintah. Bab 2 – Perencanaan Kinerja

17


Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Pentingnya mandat yang diemban oleh Sekretariat Kabinet tersebut, dicerminkan dalam rumusan visi dan misi Sekretariat Kabinet yang telah disempurnakan sejalan dengan adanya restrukturisasi organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 dan aturan-aturan pelaksanaannya. Rumusan visi dan misi itu selanjutnya mempengaruhi penetapan tujuan dan sasaran strategisnya. Rumusan visi Sekretariat Kabinet sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 20102014

yang

telah

disempurnakan,

beberapa

terakhir

kali melalui

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun

2013

tentang

Kedua

Rencana

Penyempurnaan

Strategis

Sekretariat

Kabinet RI Tahun 2010-2014, adalah

Visi 2010-2014 Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan

sebagai berikut: Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Sekretariat Kabinet dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, terkait peranan dan fungsi suatu organisasi. Visi Sekretariat Kabinet 2010-2014 mengandung pengertian bahwa Sekretariat merupakan lembaga pemerintah yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan berupa pemberian dukungan kebijakan dan administrasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Adanya visi ini diharapkan Sekretariat Kabinet akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan kebijakan dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Bab 2 – Perencanaan Kinerja

18


Guna memastikan bahwa visi Sekretariat Kabinet tersebut sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, maka diperlukan penetapan misi yang jelas. Misi tersebut menjadi pernyataan yang menetapkan tujuan Sekretariat Kabinet dan sasaran yang ingin dicapai. Perumusan misi Sekretariat Kabinet dilakukan dengan mengacu kepada visi, nilai-nilai, tugas dan fungsi yang diemban Sekretariat Kabinet; melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang mencakup para pegawai, masyarakat yang akan dilayani, mitra kerja, dan stakeholder lainnya; menilai lingkungan yang sangat berguna untuk menentukan apakah misi organisasi tidak bertentangan secara

Misi 2010-2014

internal dan eksternal dengan kebijakan pemerintah serta menyelaraskan kegiatan, proses utama, dan sumber daya untuk memungkinkan

Sekretariat

Kabinet

melaksanakan kegiatannya secara lebih baik dan efisien. Rumusan misi Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Perumusan misi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa dalam rangka membantu Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan

pemerintahan

diperlukan

dukungan

manajemen

sehingga

penyelenggaraan kabinet dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu kepada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran

dan Cara Pencapaian Tujuan dan

Penetapan tujuan dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam rangka operasionalisasi visi dan misi berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis serta dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Bab 2 – Perencanaan Kinerja

19


Penetapan tujuan Sekretariat Kabinet telah diarahkan agar konsisten dengan tugas dan fungsi, mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah program dan kegiatan yang akan dilakukan. Perumusan tujuan Sekretariat Kabinet juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya manusia (SDM), sumber daya material, pendanaan serta peraturan

perundang-undangan

kebijakan

yang

digunakan

dan

instansi

pemerintah dalam melakukan kegiatan. Berdasarkan pertimbangan

pertimbangan-

tersebut,

diperoleh

rumusan tujuan strategis Sekretariat

Tujuan Strategis Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan Pemerintahan

Kabinet sebagai berikut: Guna mempertajam prioritas pencapaiannya, tujuan perlu diuraikan ke dalam sasaran yang lebih detil dan akan membentuk semacam alur untuk mencapai tujuan. Meskipun telah ditentukan sasaran tahunan dengan jelas dan terdapat keterkaitan nyata dengan tujuan 5 (lima) tahunan, akan tetapi hal tersebut masih sulit diimplementasikan untuk meraih visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program, dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dalam kaitan dengan Sistem AKIP, sebagai suatu alat dari strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Sekretariat Kabinet telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2010—2014 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Bab 2 – Perencanaan Kinerja

20


Kabinet. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet sebagai bagian dari sasaran strategis nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010—2014. Peran

Sekretariat

Kabinet

dalam

mendukung pencapaian sasaran RPJM 2010—2014, yang diatur dalam arah kebijakan Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan sebagai berikut:

Arah kebijakan sekretariat kabinet 2010-2014 Mengoptimalkan pemberian dukungan kebijakan dan program kepada Presiden

Sekretariat Kabinet terus berupaya melakukan optimalisasi pemberian dukungan kebijakan dan program pemerintah kepada Presiden melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi, dan saranaprasarana pendukungnya. Oleh karena itu, strategi Sekretariat Kabinet dalam jangka lima tahun difokuskan pada penguatan enam aspek yang terkait dengan manajemen organisasi, yaitu sebagai berikut:

STRATEGI SEKRETARIAT KABINET 2010—2014 1. Mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas 2. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif 3. Mewujudkan peningkatan layanan sistem informasi yang responsif

dan transparan 4. Mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana 6. Meningkatkan pengawasan internal yang optimal

Bab 2 – Perencanaan Kinerja

21


Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet tersebut, selanjutnya tujuan strategis dijabarkan kedalam sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2014 terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Sekretariat Kabinet Tahun 2014 Sasaran

Program

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan

2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet

4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden 5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian serta kesejahteraan rakyat Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang perancangan perundangundangan bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian serta kesejahteraan rakyat Penyelenggaraan dan pendokumentasian sidang kabinet, rapat dan pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Penyelesaian administrasi kepegawaian yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden

Pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, persidangan, kepegawaian, dan perpustakaan melalui SIM, arsip dan/atau dokumen

22


Perumusan sasaran strategis Sekretariat Kabinet telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Perubahan terakhir dilakukan dalam revisi dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 beserta dokumen perencanaan turunannya. Fokus penetapan sasaran tersebut telah diupayakan mengarah kepada core business dan outcome Sekretariat Kabinet. Hal ini dapat dilihat pada perubahan nomenklatur sasaran-sasaran strategis dengan fokus

pada

“terwujudnya

peningkatan

kualitas”

yang

tidak

hanya

menitikberatkan pada aspek “ketepatan waktu penyelesaian, “kesesuaian dengan standar (SP/SOP)” dan “ketepatan substansi” semata, namun juga menitikberatkan pada upaya “pengukuran kepuasan stakeholder dan respon/ animo stakeholder” atas sejumlah layanan/produk Sekretariat Kabinet yang direpresentasikan dalam sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2014 Penetapan kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Adanya penetapan kinerja ini, diharapkan Bab 2 – Perencanaan Kinerja

23


para pimpinan instansi dan unit kerja tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan masyarakat. Penetapan kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari SAKIP merupakan upaya

dalam

membangun

manajemen

pemerintahan

yang

transparan,

partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Sekretariat Kabinet menetapkan dokumen PK Tahun 2014 sebagai ikhtisar perencanaan kinerja dari seluruh satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang memuat target kinerja yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis organisasi. Gambaran tentang PK Sekretariat Kabinet Tahun 2014 tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu

97%

Rp9.296.245.000,00

2. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah

97%

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu

97%


Rp567.455.000,00

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan



24

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti

97%


Rp11.900.000.000,

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet

Rp900.000.000,00


1. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

A

2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

B

4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

1. Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang:  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I

15 hari

 pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama

15 hari

 kepangkatan

25 hari

 kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun

40 hari

 pemberhentian dan pensiun

25 hari


25

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet

Rp1.575.800.000,00

2. Akurasi/ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden 3. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden 5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan

100%

85%

1. Persentase keberlangsungan layanan (Continuity of service)

99%

2. Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet

6.098.730 pengakses

3. Jumlah pendownload layanan data/ informasi Sekretariat Kabinet

771.057 pendownload

4. Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet

90%


26


Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014

Sekretariat Kabinet

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Sekretariat

Kabinet

telah

melakukan

beberapa

kali

perubahan/

penyempurnaan rencana strategis (Renstra). Perubahan Renstra ini mencakup juga perubahan atau penyempurnaan rumusan sasaran dan indikator yang selanjutnya juga berpengaruh pada formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan Sekretariat Kabinet. IKU Sekretariat Kabinet selama beberapa tahun telah mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus dan berkelanjutan. Penetapan IKU tahun 2014 didasarkan pada dokumen Renstra Revisi Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 (baik revisi I maupun II) maupun dokumen perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahun 2014. Setelah dilakukan reviu terhadap penetapan IKU Sekretariat Kabinet, ditetapkan bahwa sejumlah IKU tahun 2014 sama dengan IKU tahun 2013, namun terdapat perubahan mendasar dimana pada tahun 2014 sejumlah indikator terkait pengukuran ketepatan waktu tidak lagi dijadikan IKU sebagaimana halnya pada tahun 2013. Sebagian besar IKU merupakan indikator yang dipertimbangkan bersifat outcome seperti indikator “yang ditindaklanjuti” dan indikator “tingkat kepuasan”. Selain itu, terdapat perubahan indikator pada sasaran ketiga terkait penyelenggaraan sidang kabinet yaitu penggantian indikator terkait pengukuran ketepatan waktu dengan indikator pengukuran tingkat kepuasan. Sehingga pada tahun 2014 terdapat 4 (empat) indikator tingkat kepuasan yang terdapat dalam 3(tiga) sasaran strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sasaran-sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Gambaran perbandingan IKU Sekretariat Kabinet tahun 2013 dengan 2014 tersebut dapat dilihat pada skema berikut: Bab 2 – Perencanaan Kinerja

27


Tabel 2.3 Perbandingan IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2013 dan 2014 IKU 2013 1. a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu (tidak dijadikan IKU pada tahun 2014) b. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah

IKU 2014 1. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah

2. a. Persentase penyelesaian RPerpres, 2. Persentase RPerpres, RKeppres, dan RInpres RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu yang ditindaklanjuti (tidak dijadikan IKU pada tahun 2014) b. Persentase RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti 3. a. Persentase penyelesaian hasil sidang kabinet secara tepat waktu (tidak dijadikan IKU pada tahun 2014) b. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

3. a. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet b. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet (indikator baru di tahun 2014)

4. a. Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang:  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan jenjang utama  Kepangkatan  Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun  Pemberhentian dan pensiun

4. a. Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang:  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan jenjang utama  Kepangkatan  Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun  Pemberhentian dan pensiun

b. Akurasi/ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden c. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden


b. Akurasi/ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden c. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

28

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet 2014 IKU 2013 5. a.

Persentase keberlanjutan pelayanan (continuity of service) (tidak dijadikan IKU pada tahun 2014) b. Jumlah pengakses layanan data/ informasi c. jumlah pen-download layanan data/ informasi Sekretariat Kabinet

IKU 2014 5. a. Jumlah pengakses layanan data dan informasi b. jumlah pen-download layanan data/ informasi Sekretariat Kabinet c. Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet

d. Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet


29


Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban atas target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja antara pimpinan organisasi yang memberikan mandat dengan pimpinan unit organisasi dibawahnya sebagai penerima mandat (managerial accountability). Oleh karena itu, pengungkapan dan penyajian akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja harus berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja sesuai dengan hierarki akuntabilitas kinerja yang ada. Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Kabinet dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (outcome) yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Kabinet dan ditunjang oleh capaian indikator kinerja penunjang yang secara langsung juga memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap output yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder Sekretariat Kabinet. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

30


Pengukuran Kinerja Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja merupakan aktivitas pembandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Pengukuran kinerja di Sekretariat Kabinet telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Sekretariat Kabinet, serta dilakukan secara berjenjang dari tingkatan unit kerja sampai pada tingkatan tertinggi organisasi. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur. Guna mendapatkan hasil yang komprehensif, proses pengukuran kinerja selain memuat analisis capaian kinerja juga dilengkapi dengan evaluasi atas hasil capaian kinerja tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui progress realisasi kinerja yang dihasilkan maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran, serta menilai efisiensi, efektivitas, keekonomisan maupun perbedaan kinerja (gap), sebagai umpan balik untuk mengetahui pencapaian implementasi perencanaan strategis maupun perencanaan kinerja. Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Sekretariat Kabinet terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet hanya melaporkan hal-hal

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

31


yang penting atau strategis saja, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon I atau eselon II dibawahnya. Pengukuran atas pencapaian sasaran strategis dalam Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya1, yaitu: 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik, digunakan rumus: Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

Realisasi

=

Rencana

Realisasi × 100%

Rumus 1

Rumus 1 ini digunakan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja terkait “ketepatan substansi/yang ditindaklanjuti” pada sasaran 1 dan 2, indikator pengukuran kepuasan pada sasaran 3, 4 dan 5, indikator tentang akurasi pada sasaran 4, serta indikator terkait pengukuran pengakses dan pendownload dan continuity of service pada sasaran 5. 2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

kinerja, digunakan rumus:

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

=

Rencana – (Realisasi – Rencana) Realisasi Rencana

× 100%

Rumus 2

Rumus 2 ini digunakan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja yang terkait dengan “pengukuran ketepatan waktu/berkas yang tepat waktu/ kecepatan” pada sasaran 1, 2, dan 4.

1

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003), h. 23.


32


Penilaian

atas

capaian

kinerja

Sekretariat

Kabinet

tahun

2014

menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagaimana yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Tabel 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja

No.

Rentang Capaian Kinerja

Kategori Capaian Kinerja

Penggolongan Kategori Capaian

1.

≥ 100

Memuaskan

Biru

2.

85 % - <100 %

Sangat Baik

Hijau

3.

70 % - < 85 %

Baik

Oranye

4.

55 % - < 70 %

Cukup

Kuning

5.

< 55 %

Kurang Baik

Merah

Capaian Kinerja Tahun 2014 A. Capaian Kinerja Jangka Menengah (Capaian Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 Pencapaian tujuan Sekretariat Kabinet dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2010—2014. Oleh karena itu, perlu diungkapkan informasi kinerja terkait resume/rekapitulasi pencapaian tujuan jangka menengah 2010—2014. Pencapaian tujuan tersebut dapat digambarkan dalam capaian beberapa indikator sasaran strategis Renstra Sekretariat Kabinet selama periode 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2010—2014, yang digambarkan dengan uraian sebagai berikut:


33


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Renstra untuk Periode 2010—2014 No 1

Capaian Kinerja (%)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2010

2011

2012

2013

2014

102,45

110,36

88,73

102,67

102,08

105,2

106,45

96,30

104,17

101,36

107,82

111,36

105,47

104,17

103,09

108,21

107,52

105,47

103,26

102,74

122,33

119

103,69

98,57

-

-

-

99,20

94,54

93,31

-

-

-

-

110,47

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu

2

Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah

3

Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu

4

Persentase RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti

5

Persentase penyelesaian hasil sidang kabinet secara tepat waktu (pengukuran indikator ini hanya sampai tahun 2013)

6

Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet (indikator ini baru ada di tahun 2012)

7

Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet (indikator ini baru ada di tahun 2014)


34


No 8

Capaian Kinerja (%)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2010

2011

2012

2013

2014

136

151,13

152

140,26

85,33

83,87

98,33

120,53

117,04

121,88

109,12

132,80

8

90,80

76,18

111,17

43,20

99,28

40,52

114,24

99,99

99,75

100

100

99,79

99,75

100

100

104,63

99,32

99,75

99,83

102,17

98,12

99,55

99,06

104,93

99,35

99,15

98,88

Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I  Pengangkatan dan

97,73

pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama  Kepangkatan  Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun

76,60

 Pemberhentian dan pensiun 9

Akurasi/ketepatan Keppres tentang  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I  Pengangkatan dan

99,99

pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama  Kepangkatan  Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun  Pemberhentian dan pensiun

103,47

yang wewenang penetapannya di tangan Presiden


35


10

Capaian Kinerja (%)

Indikator Kinerja

No

Sasaran Strategis

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

86,10

90,42

88,73

99,99

100

100,67

98,90

100,45

178,06

122,03

212,29

328,02

183,58

-

-

383,55

124,80

76,27

-

-

-

103

77,78

Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden (indikator ini baru ada di tahun 2012)

11

Persentase keberlanjutan layanan (continuity of service)

12

Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet

13

Jumlah pen-download layanan data /informasi Sekretariat Kabinet (indikator ini baru ada di tahun 2012)

14

Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet (indikator ini baru ada di tahun 2013)


36


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun terakhir cukup dinamis namun masih menunjukkan trend positif ke arah peningkatan capaian kinerja. Secara umum

rata-rata

capaian

indikator

kinerja utama dan indikator kinerja penunjang cukup memuaskan, dan apabila terdapat penurunan hal itu disebabkan adanya peningkatan target yang cukup subtansial dibandingkan tahun

sebelumnya

Capaian kinerja Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun terakhir cukup dinamis, namun menunjukkan trend yang positif ke arah peningkatan capaian kinerja.

sehingga

mempengaruhi angka capaian. Selain itu, terdapat kondisi lain yang mempengaruhi besaran capaian kinerja antara lain perbedaan/perubahan metode dan instrumen pengukuran, perluasan cakupan kinerja yang diukur, peningkatan requirement/persyaratan kinerja, dan lain-lain. Apabila dianalisis lebih lanjut, dari sejumlah indikator kinerja utama dan indikator kinerja penunjang yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Sekretariat Kabinet, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup stabil yaitu indikator kinerja terkait penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres (baik secara tepat waktu maupun ditindaklanjuti), indikator terkait akurasi/ ketepatan Keppres tentang kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden serta indikator tentang continuity of service. Indikator-indikator tersebut pencapaiannya selalu berada dalam kategori memuaskan dan apabila terdapat penurunan capaian masih berada dalam kisaran ≤5%. Mengingat tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet, perlu dilakukan upaya pembandingan kinerja antar tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut guna memperoleh baseline data dan informasi kinerja yang memadai sebagai bahan perbaikan perencanaan kinerja, rujukan pelaksanaan program dan kegiatan serta bahan Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

37


evaluasi

bagi

pengambilan

kebijakan

pimpinan

organisasi.

Terkait

pembandingan kinerja tersebut terdapat beberapa indikator kinerja yang hanya dapat dilakukan pembandingan 1—2 tahun saja karena indikatorindikator tersebut merupakan indikator baru yaitu indikator-indikator terkait pengukuran kepuasan. Namun demikian, penetapan indikator pengukuran kepuasan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian sasaran strategis agar lebih mencerminkan outcome Sekretariat Kabinet. Ke depan, Sekretariat Kabinet akan berupaya untuk memetakan dan menetapkan indikator-indikator kinerja yang lebih mencerminkan

pencapaian

outcome-outcome

dari

sasaran

strategis

Sekretariat Kabinet. Sejumlah upaya telah dilakukan Sekretariat Kabinet dalam rangka peningkatan capaian kinerja jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Upaya tersebut antara lain berupa benchmarking terhadap best practices pelaksanaan SAKIP dari Kementerian/Lembaga lain, terutama yang sejenis atau tipologinya mirip dengan Sekretariat Kabinet dan melakukan perbaikan terhadap manajemen kinerja Sekretariat Kabinet secara terusmenerus dan berkesinambungan.

B. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 Pengukuran atas capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator-indikator penunjangnya yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet dari perspektif stakeholder maupun business process Sekretariat Kabinet, melalui penilaian sendiri (self assessment). Penjelasan tentang capaian setiap sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:


38


Capaian sasaran pertama diukur melalui

Sasaran 1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Analisis Kebijakan

pengukuran

terhadap

indikator kinerja utama (IKU) tentang

persentase

saran

kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah dan didukung dengan

indikator

kinerja

penunjang yaitu persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu. Uraian mengenai pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penunjang dari Sasaran Pertama Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

% Capaian


97%

98,33%

101,36

Memuaskan

97%

98,95%

102,08

Memuaskan

Indikator Kinerja Utama 1. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indikator Kinerja Penunjang 2. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu

Capaian IKU dan capaian indikator kinerja penunjang dari sasaran pertama dihitung menggunakan rumus 1. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian IKU untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan begitu juga dengan pencapaian indikator kinerja penunjangnya. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

39


Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 memang ada sedikit penurunan capaian masing-masing sebesar 0,67% dan 2,94%. Namun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa pada tahun 2014 terdapat peningkatan target sebesar 1% dan ditambah dengan jumlah berkas kebijakan yang ditangani oleh Sekretariat Kabinet jauh lebih besar

atau mengalami peningkatan sebesar

112,53% dibandingkan tahun 2013. Uraian lebih lanjut tentang analisis capaian IKU sasaran pertama adalah sebagai berikut:

IKU

Persentase Saran Kebijakan Ditindaklanjuti oleh Pemerintah

yang

1. Formulasi IKU Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU “Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah”, diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut:

Saran kebijakan yang ditindaklanjuti X 100%

Saran kebijakan yang disampaikan

Saran kebijakan yang dimaksud disini adalah saran kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada Pemerintah yaitu Presiden maupun Kementerian/Lembaga dan selanjutnya saran kebijakan tersebut ditindaklanjuti

apabila

saran

tersebut

tepat

secara

substansi

dan

ditindaklanjuti atau direspon positif oleh pemerintah atau dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.


40


2. Pencapaian IKU Peningkatan

kualitas

hasil

analisis

kebijakan

bersumber

dari

pelaksanaan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Kualitas hasil analisis tersebut dilihat dari hasil analisis perumusan rencana kebijakan maupun pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, yang menghasilkan saran kebijakan dan difokuskan pada beberapa bidang yaitu bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut lebih lanjut merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet. Saran kebijakan atas kebijakan dan program pemerintah, tidak semata rencana kebijakan dan program pemerintah yang akan dibentuk dan diwadahi dengan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat saran kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah dengan cakupan luas antara lain dalam bentuk Sekretariat Kabinet menyampaikan laporan/ rekomendasi dan pertimbangan kepada stakeholder untuk menindaklanjuti suatu permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Gambaran terakhir dapat juga mencerminkan bahwa Sekretariat Kabinet merupakan institusi yang menjembatani dan memfasilitasi usulan dan permasalahan yang disampaikan stakeholder kepada Presiden selaku penyelenggara pemerintahan. Pengukuran pencapaian sasaran pertama ini mempunyai konsekuensi lanjutan apabila saran kebijakan dimaksud pada proses berikutnya ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan khususnya Perpres, Keppres, dan Inpres. Dengan demikian, dalam pengukuran pencapaiannya akan digambarkan bahwa terdapat beberapa dokumen/laporan saran kebijakan hasil analisis terkait yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kedua Sekretariat Kabinet, yakni “Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres, dan Inpres”. Dengan adanya konsekuensi ini akan terlihat bahwa terdapat pencapaian Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

41


kinerja lintas sasaran. Misalnya terdapat permasalahan pelaksanaan kebijakan yang disampaikan stakeholder ke Presiden melalui Sekretariat Kabinet. Pada awalnya, permasalahan dan alternatif pemecahan bersifat umum (hanya perlu penguatan, pembinaan atau koordinasi) dan tidak mengarah pada penyempurnaan atau mengeluarkan suatu kebijakan dalam suatu perundang-undangan (Perpres, Keppres, dan Inpres). Namun, dalam proses pembahasannya ditemukan permasalahan yang solusi pemecahannya perlu diwadahi oleh peraturan perundang-undangan (Perpres, Keppres, dan Inpres). Lebih lanjut, saran kebijakan atas perumusan kebijakan dan program pemerintah meliputi pula kontribusi Sekretariat Kabinet dalam pengambilan kebijakan melalui penyusunan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri/LPNK, Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terdapat saran kebijakan atas perumusan kebijakan yang memberi kontribusi terhadap sasaran pertama dan sasaran kedua Sekretariat Kabinet Saran kebijakan yang disampaikan Sekretariat Kabinet dapat berupa tertulis dan lisan. Secara tertulis, saran kebijakan diukur berdasarkan dokumen/laporan saran kebijakan yang disampaikan kepada stakeholder. Sedangkan secara lisan, batasan ukurannya lebih luas berupa kehadiran, keikutsertaan, dan keterlibatan Sekretariat Kabinet (Sekretaris Kabinet atau lembaga) dalam suatu event penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait

pembahasan

perumusan/rencana,

pelaksanaan,

dan

evaluasi

kebijakan dan program pemerintah, seperti sidang kabinet dan rapat koordinasi. Terkait pengukuran kinerja Sekretariat Kabinet untuk sasaran ini, perlu digarisbawahi bahwa saran kebijakan yang diukur dalam laporan kinerja ini adalah saran kebijakan yang disampaikan dalam bentuk tertulis sedangkan saran kebijakan dalam bentuk lisan meskipun ada namun karena sulit diukur dan sulit dibuktikan evidence-nya, maka tidak diikutsertakan dalam pengukuran kinerja untuk sasaran pertama. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

42


Tidak dipungkiri bahwa suatu kebijakan dan program pemerintah dalam pembahasannya melibatkan beberapa unsur institusi yang salah satunya adalah Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, saran kebijakan yang disampaikan Sekretariat Kabinet dan ditindaklanjuti/disetujui sangat sulit ditrace. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dengan telah tersampaikannya saran kebijakan Sekretariat Kabinet kepada stakeholder maka Sekretariat Kabinet telah berkontribusi pada pembentukan suatu kebijakan dan program pemerintah. Saran kebijakan program pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila saran tersebut tepat secara substansi dan ditindaklanjuti atau direspon positif oleh pemerintah. Ukuran ketepatan saran kebijakan dilihat berdasarkan presentase saran kebijakan kepada Pemerintah yang dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Terminologi

Pemerintah

disini

mengacu

kepada

penyelenggara

pemerintahan yang didalamnya terdiri dari Presiden maupun Kementerian/ Lembaga. Dalam hal ini, IKU Sasaran Strategis Pertama yang berbunyi “Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah”, dimaksudkan bahwa sebesar 97% dari keseluruhan jumlah saran kebijakan yang diberikan kepada Pemerintah telah ditindaklanjuti. Adapun rincian target dan realisasi saran kebijakan yang ditindaklanjuti tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Rincian Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan yang Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2014 Klasifikasi per Bidang

Jumlah Berkas

Target (97%)

Realisasi

%

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

525

509

525

103,14

Bidang Perekonomian

397

385

397

103,12

Bidang Kesejahteraan Rakyat

517

502

493

98,20

1.439

1.396

1.415

101,36

Total


43


Berdasarkan data dari tabel di atas, dari jumlah berkas masuk yang ditangani Sekretariat Kabinet sebanyak 1.439 berkas dan ditargetkan 97%nya

dapat

ditindaklanjuti

atau

1.396

berkas,

ternyata

dapat

direalisasikan sebanyak 1.415 berkas yang ditindaklanjuti (98,33%) sehingga capaiannya adalah 101,36%. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2013, terlihat seperti adanya penurunan capaian sebesar 2,81% (capaian tahun 2013 sebesar 104,17%). Namun jika dianalisis lebih lanjut, hal tersebut tidak dapat semerta-merta dikatakan sebagai penurunan kinerja mengingat target yang ditetapkan tahun 2014 meningkat sebesar 1% jika dibandingkan tahun 2013. Selain itu, jumlah berkas yang ditangani di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 809 berkas atau 128,41%. Gambaran rinci terhadap realisasi penanganan berkas saran kebijakan yang ditindaklanjuti selama tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.5 Rekapitulasi Realisasi Penanganan Saran Kebijakan Tahun 2014 Bulan

Jumlah Berkas

Jumlah Berkas yang Ditindaklanjuti

Persentase Realisasi (%)

Januari

100

98

98

Februari

134

129

96,27

Maret

128

127

99,22

April

141

139

98,58

Mei

92

91

98,91

Juni

111

110

99,09

Juli

117

116

99,14

Agustus

123

116

94,30

September

141

139

98,58

Oktober

133

133

100

November

112

111

99,10

Desember

107

106

99,06

1.439

1.415

98,33

Total


44


Perkembangan

pencapaian

sasaran

dapat

diketahui

melalui

perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan target, realisasi, dan capaian IKU sasaran pertama untuk tahun 2010—2014. Gambar 3.1 Perbandingan IKU Sasaran Pertama Tahun 2010—2014

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dinyatakan bahwa secara umum realisasi dan capaian IKU sasaran pertama ini cukup dinamis dan ratarata capaian melebihi 100% kecuali untuk tahun 2012. Oleh karena itu perlu terus diupayakan peningkatan kualitas pemberian saran kebijakan tersebut melalui monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan terkait sasaran pertama tersebut dan ditunjang koordinasi secara intensif dengan pihak eksternal yang terkait. Terkait IKU ini, Sekretariat Kabinet berupaya untuk mengkonfirmasi tindak lanjut atas saran yang disampaikan khususnya kepada Kementerian/ Lembaga terkait baik melalui korespondensi/surat-menyurat, pertemuan/ rapat koordinasi maupun media lain. Dalam hal ini dilakukan verifikasi secara seksama terhadap berkas saran kebijakan yang disampaikan kepada stakeholders

untuk


mengetahui

apakah

saran

kebijakan

tersebut

45


ditindaklanjuti. Sebagaimana arahan Presiden, Sekretariat Kabinet berupaya lebih proaktif dalam merespon permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal penyelenggaraan manajemen kabinet yang menjadi fungsi Sekretariat Kabinet, Sekretariat telah memberikan kontribusi yang memadai. Bentuk kontribusi tersebut berupa surat

edaran

atau

surat

kepada

Kementerian Lembaga yang berisikan tentang

Kebijakan

Program/

Pemerintah. Penerbitan Surat Edaran Sekretaris Kabinet ini mempunyai

Sekretaris Kabinet menerbitkan Surat Edaran untuk memastikan agar arahan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh anggota kabinet

tujuan: a. memastikan seluruh arahan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh anggota kabinet; b. mengkritisi kinerja kementerian/lembaga; serta c. meluruskan pemberitaan negatif terhadap pemerintah. Selama tahun 2012—2014, Sekretaris Kabinet telah menerbitkan 35 (tiga puluh lima) Surat Edaran yang ditujukan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dengan rincian lengkap dapat dilihat pada lampiran dalam laporan kinerja ini. Berikut akan diberikan contoh beberapa Surat Edaran Sekretaris Kabinet yang cukup menonjol, mempunyai arti penting yang cukup signifikan bagi stakeholders Sekretariat Kabinet atau mempunyai dampak luas di masyarakat. 1. SE.8/Seskab/I/2012 tentang Percepatan Proses Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. 2.

SE.542/Seskab/IX/2012 tentang Pengawalan APBN 2013—2014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong.

3. SE.592/Seskab/XI/2012 tentang Permintaan agar semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) membatasi pengajuan program/proyek dengan menggunakan fasilitas pinjaman luar


46


negeri, termasuk hibah yang mengikat seperti adanya “commitment fee”, dana pendampingan murni yang akan membebani APBN dan APBD. 4. SE.03/Seskab/IV/2013 tentang Penanganan Masalah dan Potensi Konflik Sengketa Lahan. 5. SE.08/Seskab/VI/2013 tentang Pemberian Penjelasan terhadap Isu-Isu yang Berkembang di Masyarakat Terkait dengan Kenaikan BBM. 6. SE.11/Seskab/VIII/2013 tentang Langkah-Langkah Pasca Pengumuman Paket Kebijakan Pencegahan Krisis Ekonomi. 7. SE.03/Seskab/II/2014 tentang Persiapan Menghadapi Pemilihan Umum 2014. 8. SE.04/Seskab/III/2014 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Penyelesaian Program Kerja Kementerian/Lembaga 9. SE.05/Seskab/V/2014 tentang Mencegah Kebijakan yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi. 10. SE.10/Seskab/IX/2014 tentang Koordinasi dan komunikasi dengan Tim Transisi Presiden Terpilih Periode 2014—2019. 11. SE.12/Seskab/XI/2014 tentang Rapat/Pertemuan Jajaran Pemerintah dengan DPR. 12. SE.17/Seskab/XII/2014

tentang

Pengajuan

Usulan

Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Madya.

Selain capaian IKU di atas, yang tidak kalah penting adalah capaian indikator kinerja penunjang yang punya kontribusi besar dalam mendukung/ menunjang pencapaian sasaran kedua, dengan penjelasan sebagai berikut:


47


Indikator Kinerja Penunjang Persentase Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Program Pemerintah secara Tepat Waktu

1. Formulasi Indikator Kinerja Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, indikator kinerja “Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu” diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut: Saran kebijakan yang diselesaikan tepat waktu X 100%

Saran kebijakan yang disampaikan

Saran kebijakan yang diselesaikan tepat waktu didefinisikan sebagai saran kebijakan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan target tenggat waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Kabinet yaitu 11 (sebelas) hari. Saran kebijakan tersebut tersebut dibandingkan terhadap jumlah seluruh saran kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah/stakeholders.

2. Pencapaian Indikator Kinerja Pemberian saran kebijakan dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Secara top down ditentukan melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan secara bottom up artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai/inisiatif unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif/undangan dari instansi dan/atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah yang akan dipantau.


48


Terkait dengan penghitungan berkas hasil analisis/saran kebijakan, terdapat ketentuan dalam pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan yang akan dijadikan dasar dalam menghitung jumlah berkas yang diselesaikan tepat waktu, yaitu sebagai berikut: a. Top Down, yang diukur mulai adanya disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet sampai dengan diserahkannya saran kebijakan kepada stakeholder. b. Bottom Up, yang diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diserahkannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada stakeholder. Waktu

penyelesaian

berkas

hasil

analisis

kebijakan

program

pemerintah dihitung dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Perhitungan tersebut melibatkan populasi seluruh penyelesaian saran kebijakan dimaksud, yang dihitung setiap bulan guna memperoleh rata-rata dari data keseluruhan. Rincian berkas penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah sebagaimana tabel sebagai berikut: Tabel 3.6 Rekapitulasi Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah Tahun 2014 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah


Jumlah Berkas

Berkas Tepat Berkas Tidak Waktu Tepat Waktu

(%)

100 134 128 141 92 111 117 123 141 133 112 107

100 134 125 140 91 111 116 123 139 132 111 103

3 1 1 1 2 1 1 4

100 100 97,5 99,18 98,85 100 99,08 100 98,50 99,19 99,09 96,26

1.439

1.425

14

99,02

49


Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyelesaian hasil analisis kebijakan yang secara tepat waktu sebesar 99,02%. Mengingat target yang ditetapkan adalah 97% maka capaiannya adalah 102,08%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2013), terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,45%, namun apabila dibandingkan dengan capaian maka terjadi penurunan sebesar 0,59%. Hal ini bukan berarti terjadi penurunan kinerja mengingat terjadi peningkatan target dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1%. Tahun 2014 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014. Dalam hal ini data realisasi dan capaian selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut bisa dijadikan baseline data untuk perbaikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut ini akan disajikan data distribusi penyelesaian hasil analisis kebijakan per bidang dalam manajemen kabinet yang ditangani Sekretariat Kabinet, sebagai berikut: Tabel 3.7 Jumlah Berkas Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah Per Bidang Tahun 2014 No.

Klasifikasi per Bidang

1.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Jumlah Berkas

Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

(%)

525

525

-

100

2.

Bidang Perekonomian

397

394

3

99,24

3.

Bidang Kesejahteran Rakyat

517

506

11

97,87

1.439

1.425

14

99,02

Total

Rincian distribusi waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan dimaksud secara lebih detail berdasarkan time-frame SOP dapat dilihat pada tabel berikut:


50


Tabel 3.8 Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2014

Klasifikasi per Bidang

Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Berkas Saran Kebijakan Sesuai SOP < 4 hari

5 -11 hari

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

420 brks

105 brks

(80%)

(20%)

Bidang Perekonomian

224 brks

170 brks

3 brks

(15,2%)

(42,82%)

(0,76%)

506 brks

11 brks

(97,87%)

(2,13%)

781 brks (54,27%)

14 brks (0,97%)

Bidang Kesejahteran Rakyat Total

644 brks (44,76%)

Total

> 12 hari -

525

397

517 1.439 brks

Secara umum penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan tersebut secara rata-rata tidak melampaui target hari penyelesaian berdasarkan SOP (11 hari). Adanya penyelesaian beberapa berkas hasil analisis kebijakan yang melebihi target dalam SOP disebabkan oleh beberapa faktor antara lain permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus sehingga respon dan penyelesaiannya berbeda-beda. Terdapat pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan atas substansi yang bersifat cross cutting issues atau lintas bidang dan pendekatan yang dilakukan bukan satu bidang saja. Dengan demikian, laporan yang disampaikan

bersifat

menyeluruh,

tuntas

dan

konklusif

sehingga

memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1.425 berkas (99,02%) berkas hasil analisis kebijakan pemerintahan yang dapat diselesaikan dalam waktu ≤ 11 (sebelas) hari. Saran tersebut dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan saran kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak stakeholder, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu saran kebijakanpun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

51


yang telah ditentukan. Saran tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan saran tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (Quick Respon). Selanjutnya, terdapat 14 berkas (0,97%) yang membutuhkan waktu penyelesaian > 12 (dua belas) hari. Hal tersebut terjadi, karena analisis yang dihasilkan dalam proses memerlukan pembahasan lintas sektor. Selain itu, terdapat analisis yang bersifat bottom up dengan ide dasar berasal dari pemantauan secara terus menerus, sehingga membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (in-depth analysis). Berdasarkan gambaran di atas, dapat diuraikan lebih lanjut bahwa waktu penyelesaian berkas tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:  Target waktu berdasarkan SP, yaitu: 1) Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu disposisi yang diberikan pimpinan/ atasan dengan mencantumkan kata “Prioritas” untuk kegiatan perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari, atau jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam disposisi yang penyelesaiannya didahulukan. Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”, “top urgent”, “urgent”, “sangat segera”, “segera” atau kata lain dengan maksud yang sama, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf. Pimpinan di lingkungan intern Sekretariat Kabinet memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa saran kebijakan kebijakan pemerintah tersebut perlu diselesaikan dengan sangat segera (quick respon). Beberapa contoh saran kebijakan yang penanganannya bersifat prioritas tersebut antara lain:


52


 Penyampaian

Keputusan

Terkait

Perpanjangan

Batas

Akhir

Pertanggungjawaban Keuangan serta Pengadaan Benih dan Pupuk Melalui Mekanisme Penunjukkan Langsung;  Penelaahan atas Penataan Ulang Penyediaan Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBM;  Penyiapan Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);  Penyiapan Tindak Lanjut KTT APEC, KTT ASEAN, dan KTT G-20;  Penelaahan atas Percepatan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, Papua Barat;  Penelaahan Pembentukan China Desk di Badan Koordinasi Penanaman Modal;  Penyempurnaan

Inpres

Tentang

Percepatan

Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2) Tidak bersifat Disposisi Prioritas, yaitu 11 (sebelas) hari.  Tingkat kompleksitas permasalahan menentukan waktu penyelesaian saran kebijakan, yaitu perlu didukung dengan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis yang komprehensif dan mendalam (in-depthanalysis) berupa koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi data dan informasi, analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan/atau comparative studi terhadap referensi terkait (internet, buku, jurnal, dan/atau data statistik). Beberapa contoh saran kebijakan yang penanganannya memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu standar dalam SOP, antara lain:  Permohonan Izin Prakarsa Ratifikasi Persetujuan Antara RI-Republik Portugal Tentang Kerjasama Ekonomi (selesai dalam waktu 13 hari);  Penolakan Pembangunan Pembangkit Listrik Diesel di Desa Tanjung Karang, Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat (selesai dalam waktu 13 hari);  Permohonan Konfirmasi Data Koordinat Batas Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (selesai dalam waktu 12 hari). Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

53


Perkembangan

pencapaian

sasaran

dapat

diketahui

melalui

perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan target, realisasi, dan capaian untuk indikator ini hanya bisa dilakukan selama tiga tahun (2012—2014) karena adanya perbedaan satuan indikator yang digunakan dalam kurun waktu 2010—2011 dengan 2012—2014 dimana pada kurun waktu 2010—2011 pengukuran realisasi ketepatan waktu menggunakan

satuan

hari

sedangkan

kurun

waktu

2012—2014

menggunakan satuan persentase. Namun demikian untuk perbandingan angka capaian selama 5 (lima) tahun masih bisa dilakukan karena pada dasarnya substansi yang diukur masih sama. Berikut adalah perbandingan target, realisasi dan capaian indikator kinerja lainnya dari sasaran kedua untuk tahun 2012—2014 dan perbandingan capaian untuk tahun 2010—2014. Gambar 3.2 Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Pertama Terkait Ketepatan Waktu Tahun 2010-2014 a. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian 2012—2014


54


b. Perbandingan Capaian 2010—2014

Berdasarkan 2 (dua) buah grafik pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun angka realisasi dan capaian dari indikator ini cukup bervariasi dengan realisasi ada pada kisaran 83%—98% sedangkan angka capaian rata-rata melebihi 100% kecuali untuk capaian tahun 2012 yang angkanya kurang dari 90%. Meskipun angka capaian pada tahun ke-5 (2014) lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (terkecuali tahun 2012), namun hal tersebut tidak dapat semerta-merta dikatakan terjadi penurunan capaian karena adanya peningkatan target dari tahun ke tahun pada kisaran 1%-2%. Terkait kinerja tahun terakhir Renstra yaitu 2014, penurunan angka capaian sebagaimana terlihat pada gambar di atas tidak dapat dijustifikasi sebagai penurunan kinerja mengingat realisasi tahun 2014 justru mengalami peningkatan sebesar 0,38%. Disamping itu, pada tahun 2014 terdapat peningkatan target sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya yang juga perlu dipertimbangkan mempengaruhi angka capaian 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Kabinet telah berupaya mempercepat penanganan hasil analisis kebijakan melalui perbaikan sistem dan prosedur kerja, peningkatan dukungan sistem informasi maupun minimalisasi hambatan birokrasi. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

55


Keberhasilan pencapaian sasaran pertama diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: ● ● ● “Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan

kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan” “Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian serta Kesejahteraan Rakyat ●

●

●

Kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis pertama berupa perumusan rencana kebijakan dan evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pengamatan, pemantauan, dan

pemerintahan.

Kegiatan

pengamatan,

pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan untuk memberikan saran kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya sebuah kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri. Bentuk kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian/lembaga, Focus Group Discussion (FGD), diskusi/ seminar/workshop, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi, dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri atau peninjauan langsung di lapangan atau di daerah (site visit), dan pemantauan serta pengumpulan data melalui media cetak dan elektronik yang bersifat current issue. Hasil pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disampaikan kepada stakeholders terkait dalam bentuk laporan yang didalamnya memuat saran atau rekomendasi (solusi) atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan.


56


Dalam dokumen perencanaan kinerja Sekretariat Kabinet telah ditetapkan bahwa fokus kegiatan terkait “hasil analisis kebijakan pemerintah” berlandaskan pada: 1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010—2014, yang dijabarkan secara rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP); 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025; 3. Arahan Presiden dalam sidang kabinet. Selain itu, terkait dengan saran

kebijakan pemerintah meliputi

pembahasan atas permasalahan pelaksanaan pemerintahan yang ditujukan untuk disampaikan ke Presiden, dan kegiatan pemantauan dalam rangka penyiapan penyelesaian RPUU, terutama untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai masukan penyusunan RPUU tersebut (feedback) maupun evaluasi terhadap pelaksanaan suatu PUU. Dalam hal ini yang dimaksud PUU bukan hanya Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres), melainkan juga Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri/Kepala LPNK, Peraturan Daerah (Perda), dan Keputusan Kepala Daerah. Khusus pemantauan terhadap Rancangan UU, PP, Keputusan Menteri/ Kepala LPNK, Perda, dan Keputusan Kepala Daerah, serta evaluasi terhadap PUU tersebut, hasil evaluasi dan analisis selanjutnya disampaikan Sekretariat Kabinet kepada Presiden, Wakil Presiden, instansi terkait, dan/atau pemerintah daerah, mengingat kewenangan Sekretariat Kabinet hanya dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres. Sedangkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pemantauan Perpres, Keppres, dan Inpres, dimanfaatkan secara internal (sebagai feedback) Sekretariat Kabinet bagi penyelesaian, penyusunan, penyempurnaan, atau evaluasi suatu rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres.


57


Gambaran keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pencapaian Sasaran Pertama terkait hasil analisis kebijakan selama kurun waktu 2010—2014 dapat dilihat pada sejumlah kegiatan berikut. 1. Penyampaian Saran Kebijakan untuk Mendorong Kemandirian Industri Pertahanan Sekretaris

Kabinet

memberikan

rekomendasi

kepada

Menteri

Pertahanan (cc. Presiden, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara) untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang rencana Hibah Pesawat F-16, Pengadaan Main Battle Tank Leopard 2 A 6, hibah Pesawat C-130 dari Australia, Peralatan Minimum Essential Force, dan Pesawat CN-295. Sekretaris Kabinet juga mendorong terciptanya kemandirian dalam pelaksanaan program pengadaan kapal Perusak Kawal

Rudal

pelaksanaan

(PKR),

program

serta nasional

pembangunan Kapal Selam dan Pesawat Tempur K-FX yang selama ini bekerja sama dengan industri luar

negeri.

Sekretaris

Rekomendasi Kabinet

oleh

tersebut

dimaksudkan untuk memastikan bahwa

pengadaan

Sekretaris Kabinet menyampaikan rekomendasi untuk memastikan bahwa pengadaan Alutsista didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Alutsista

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. 2. Penyampaian Saran Kebijakan terkait Pembatasan Pinjaman Luar Negeri yang Membebankan APBN/APBD Sekretaris Kabinet telah melakukan upaya pembatasan pinjaman luar negeri ini, termasuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan untuk Alutsista dan Almatsus bagi TNI dan Polri dengan menerbitkan surat Sekretaris Kabinet kepada para Menteri dan anggota Kabinet serta pimpinan LPNK agar melakukan pembatasan pinjaman luar negeri yang membebani APBN/APBD. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Kabinet juga telah menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

58


Menteri Pertahanan, serta ketua High Level Committee (HLC), agar dikaji lebih mendalam serta merevisi sejumlah rencana pengadaan peralatan TNI yang masih dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Sekretaris Kabinet menyarankan agar keterlibatan BUMN industri pertahanan dapat dipertimbangkan untuk menjadi salah satu alternatif mengurangi pembiayaan dari pinjaman luar negeri. 3. Penyampaian

Saran

Kebijakan

terkait

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, dan Terorisme Sekretaris Kabinet telah menghasilkan rekomendasi yang berasal dari pemantauan dan kajian mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana

Korupsi,

Narkotika,

dan

Terorisme.

Rekomendasi

dari

pemantauan dan kajian tersebut berupa saran kebijakan mengenai bentuk kerjasama yang efektif di antara institusi terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering). 4. Penyampaian saran kebijakan terkait politik dan hubungan internasional antara lain:  Rencana Strategis Kepemimpinan Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP);  Finalisasi naskah Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements sebagai pengganti Basic Agreement tahun 2001;  Laporan Penanganan Uji Coba Nuklir Korea Utara;  Laporan

Hasil

Monitoring

dan

Evaluasi

atas

Rencana

dan

Implementasi Kebijakan Kerjasama/Perjanjian Internasional oleh Pemda dalam Rangka Revisi UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;  Laporan Hasil Pengumpulan Pendapat, Tanggapan dan Masukan dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

59


5. Penyelesaian Isu-Isu yang Mengalami Pending dalam Perundingan Internasional Sekretariat Kabinet berhasil memberikan kemajuan terhadap isu-isu yang pending dalam perundingan internasional

dan

dapat

meyakinkan kepada Negara mitra mengenai kepentingan Indonesia sebagai salah satu negara pihak dan menguatkan

status

Sekretaris Kabinet berhasil memberikan kemajukan terhadap agar isu-isu yang mengalami pending dalam perundingan internasional

hukum

Indonesia kepada Negara-Negara mitra, antara lain: 1) Perundingan Investasi ASEAN (10—11 Januari 2014) di Myanmar; 2) Perundingan Asean Forest Cooperation Organization (26—27 Februari 2014) di Myanmar; 3) Perundingan

Asean

Forest

Cooperation

Organization

(30

September—1 Oktober 2014) di Laos; dan 4) Perundingan Asean Forest Cooperation Organization (22—23 Mei 2014) di Kamboja. Khusus dalam pertemuan United Nations Commission on International Trade Law pada tanggal 21—25 April 2014 di markas besar PBB New York, delegasi Indonesia berhasil memperkenalkan sistem hukum Indonesia dan hukum beracara di Indonesia terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa di bidang hukum perdagangan dan hukum perdata internasional. 6. Penyampaian

Saran

Kebijakan

Terkait

Penanganan

Konflik

Pertanahan Sekretaris Kabinet telah menyampaikan saran kebijakan terkait penanganan tindak lanjut atas permasalahan pertanahan antara lain yang terjadi di Kabupaten Mesuji. Terkait penanganan masalah konflik pertanahan di Mesuji dan konflik sengketa lahan di wilayah lainnya seperti konflik PTPN II di Sumatera Utara dan konflik PTPN VII Cintamanis di Sumatera Selatan, telah disampaikan Surat Edaran Sekretaris Kabinet kepada para Menteri dan Kepala LPNK terkait serta seluruh Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

60


Indonesia yang menyampaikan arahan Presiden agar penyelesaian sengketa lahan: 1) dicarikan solusinya secara komprehensif, baik penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian dengan pendekatan sosial budaya; 2) menggunakan formula win-win solution; serta 3) membentuk tim terpadu. 7. Penyampaian saran kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri terkait hasil pemantauan dan evaluasi serta analisis terhadap Pelaksanaan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pepres Nomor 126 Tahun 2012 yang intinya di beberapa daerah terindikasi masih banyak terdapat KTP elektronik yang belum selesai pencetakannya maupun pendistribusiannya kepada penduduk mengingat batas waktu pemberlakukan KTP non elektronik adalah 31 Desember 2013 sehingga Menteri dalam Negeri diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut guna keberhasilan pelaksanaan penerapan KTP elektronik. Saran kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Mendagri dengan menyampaikan permohonan persetujuan perubahan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Telah ditetapkan Perpres Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang intinya mengingat penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum seluruhnya memperoleh Kartu Tanda

Penduduk

Elektronik

(KTP-el)

sehingga

pemerintah

memperpanjang masa berlaku KTP Non Elektronik hingga 31 Desember 2014.


61


8. Pemberian Izin Pemeriksaan dan Penyidikan Pejabat Negara Dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi serta pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82

Sekretaris Kabinet bertanggung jawab dalam penanganan permohonan persetujuan Presiden untuk tindakan penyelidikan dan penyidikan serta penahanan (izin pemeriksaan) pejabat negara.

Tahun

2010,

Sekretaris

Kabinet

bertanggung jawab dalam penanganan permohonan untuk

persetujuan

tindakan

Presiden

penyelidikan

dan

penyidikan serta penahanan (izin pemeriksaan) pejabat negara. Persetujuan Presiden untuk tindakan

penyelidikan dan penyidikan serta penahanan (izin pemeriksaan) pejabat negara tersebut sebagai pelaksanaan amanat beberapa Undang-Undang, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009. 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2009. 7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Khusus bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 tanggal 26 September 2012, tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tidak lagi memerlukan izin Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

62


persetujuan tertulis Presiden, kecuali tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan. Demikian pula bagi anggota MPR, DPR, dan DPD, pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

(pengganti

Undang-Undang

Nomor

27

Tahun

2009),

pemeriksaannya tidak lagi memerlukan Persetujuan Presiden. Dalam kurun waktu 2010—2014, jumlah izin pemeriksaan pejabat Negara sebanyak 176 izin. Khusus periode Oktober 2010—September 2014, jumlah Persetujuan Tertulis Presiden yang diterbitkan sebanyak 23 izin, dengan rincian: 1) Berdasarkan instansi pemohon: a) Kejaksaan Agung: 8 permohonan. b) Kepolisian: 15 permohonan. 2) Berdasarkan kategori pejabat negara: a) Anggota MPR/DPR: 3 orang b) Hakim MK: 1 orang c) Wakil Gubernur: 2 orang d) Bupati: 10 orang e) Wakil Bupati: 2 orang f)

Walikota: 4 orang

g) Wakil Walikota: 1 orang 3) Berdasarkan kategori kasus hukum: a) Korupsi: 16 kasus b) Pemalsuan: 2 kasus c) Penipuan: 2 kasus d) Keterangan Palsu: 2 kasus e) Penganiayaan: 1 kasus 9. Pelaksanaan Putusan MA mengenai Permohonan Hak Uji Materiil atas Keppres Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan C Memonitor penanganan tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/P/HUM/2011 mengenai Permohonan hak uji materiil atas Keppres Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang terlibat Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

63


G30S/PKI Golongan C, yang amar putusannya membatalkan Keppres, dengan menyampaikan surat Sekretaris Kabinet kepada Menko Polhukam agar mengoordinasikan hal tersebut dengan instansi terkait karena pencabutan Keppres tersebut dapat menimbulkan implikasi terhadap permasalahan hukum, politik, dan sosial. 10. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN/Blue Book 2011— 2014) Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Bappenas

menyampaikan kepada Presiden mengenai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN/Blue Book 2011—2014). Blue Book tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam kegiatan yang telah disepakati antara Pemerintah dengan mitra pembangunan, dan diutamakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan energi dalam rangka pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap Blue Book, Sekretaris Kabinet menilai bahwa ada beberapa proyek yang tidak perlu dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri, melainkan dapat dibiayai antara lain melalui pola Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS. Dalam Sidang Kabinet tanggal 16 September 2011, guna membahas Blue Book

tersebut,

Presiden

memberikan arahan agar hutang luar

negeri

dapat

dikurangi

secara signifikan dari tahun ke tahun, dengan debt to GDP ratio maksimal 22 persen di 2014. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet mengeluarkan Nomor

Surat

Edaran

Sekretaris Kabinet mengeluarkan Surat Edaran yang meminta Kementerian/Lembaga membatasi pengajuan program/proyek dengan menggunakan fasilitas pinjaman luar negeri termasuk hibah yang mengikat, dan sebaliknya mengutamakan pendanaan program dari dalam negeri

592/Seskab/XI/2012,

yang berisikan permintaan agar semua kementerian dan LPNK membatasi pengajuan program atau proyek dengan menggunakan Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

64


fasilitas pinjaman luar negeri, termasuk hibah yang mengikat seperti adanya commitment fee, dana pendampingan murni yang akan membebani APBN dan APBD, dan sebaliknya mengutamakan pendanaan program dari dalam negeri. 11. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Pelaksanaan Tugas Tim/ Komite/Badan/Dewan di bidang perekonomian yang Dibentuk dan Ditetapkan dengan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, atau Instruksi Presiden untuk Periode 2009—2014 Selain Kementerian dan LPNK, Presiden membentuk Tim/Komite/ Badan/Dewan untuk melaksanakan tugas tertentu untuk kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan. Jumlah Tim/Komite/Badan/Dewan yang dibentuk sangat banyak. Namun disisi lain, kajian menyeluruh terhadap

keberadaan

Tim/Komite/Badan/Dewan

tidak

pernah

dilakukan. Informasi terkait pelaksanaan tugas Tim/Komite/Badan/ Dewan tidak mudah untuk diperoleh. Kinerja Tim/Komite/Badan/ Dewan yang tercermin dari pelaporan kepada Presiden juga tidak lagi dilakukan secara berkala, sehingga sangat sulit untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas Tim/Komite/Badan/Dewan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Kabinet berinisiatif untuk melakukan kajian terhadap Tim/Komite/Badan/Dewan di bidang perekonomian. Dari kajian yang dilakukan, diketahui beberapa Tim/ Komite/Badan/Dewan yang ada perlu dievaluasi eksistensinya. Hasil kajian tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga terkait, dan meminta kepada para Menteri/Kepala Lembaga untuk menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai pelaksanaan tugas masing-masing Tim/Komite/Badan/Dewan yang berada dalam lingkup koordinasi tugas Menteri/Kepala Lembaga tersebut. Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut, para Menteri/Kepala Lembaga kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dari Tim/Komite/Badan/ Dewan yang berada dalam lingkup tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

65


12. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Penggunaan Dana APBN dalam Feasibility Study (Studi Kelayakan) Pembangunan Jembatan Selat Sunda Sebagai respon Pemerintah atas hasil kajian prastudi kelayakan dan usulan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah, dalam rangka mengembangkan dan membangun Kawasan Strategis Selat Sunda termasuk jembatan Selat Sunda, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Terkait dengan Feasibility Study (Studi Kelayakan) pembangunan Jembatan Selat Sunda, Menteri Keuangan mengusulkan perubahan struktur pelaksana dan pembiayaan prastudi kelayakan yang semula merupakan

tanggung

Pemrakarsa

yang

jawab sumber

pendanaannya berasal dari non APBN, menjadi tanggungjawab Pemerintah

c.q.

Menteri

Pekerjaan Umum yang sumber pendanaannya

dari

APBN.

Terhadap

usulan

Menteri

Keuangan

tersebut,

Sekretaris

Kabinet

menyampaikan

kepada

Kementerian/Lembaga

Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk tidak menganggarkan dalam APBN/menggunakan APBN untuk feasibility study atau studi kelayakan untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda untuk menghindari kesan pemerintah tidak cakap dalam menentukan prioritas pos belanja anggaran negara

surat

terkait untuk tidak menganggarkan dalam APBN atau menggunakan APBN untuk Feasibility Study (Studi Kelayakan) pembangunan Jembatan Selat Sunda. Pertimbangannya adalah untuk menghindari kesan bahwa pemerintah tidak cakap dalam menentukan prioritas pos belanja anggaran negara (di tengah sorotan kebutuhan anggaran pada sektor yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan lain lain). Selain itu, hal tersebut untuk menghindari potensi kemungkinan kecemburuan dari Kawasan Timur Indonesia, utamanya Kawasan Timur Indonesia yang relatif tertinggal. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

66


13. Ratifikasi Perjanjian Internasional Berkaitan dengan Dualisme Pengaturan Pola Pengesahan Perjanjian Internasional Antara Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2000

tentang

Perjanjian

Internasional dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 (UU Perdagangan), maka proses pengesahan dan pemberlakuan semua perjanjian perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam UU Perdagangan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh DPR (baik dalam bentuk UU maupun Perpres). Hal tersebut menimbulkan konsekuensi Pemerintah tidak lagi memiliki kewenangan

untuk

memberlakukan

Perjanjian

Perdagangan

Internasional yang bertujuan meningkatkan akses pasar secara langsung pada saat penandatanganan (entry into force upon signing). Berdasarkan UU perdagangan dimaksud, dalam waktu paling lama 90 hari setelah penandatangan perjanjian Internasional, DPR akan membahas untuk memutuskan perlu tidaknya persetujuan DPR. Dengan berlakunya UU Perdagangan tersebut, terjadi perbedaan pandangan antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Perdagangan mengenai Perjanjian (Perdagangan) Internasional yang harus terlebih dahulu disampaikan kepada DPR. Sehubungan

dengan

menyampaikan

hal

pendapat

tersebut, yang

Sekretariat

Kabinet

telah

menjadi

rujukan

untuk

dapat

penyelesaian permasalahan tersebut, dan selanjutnya untuk perjanjianperjanjian Internasional yang berkonsekuensi terhadap pembukaan akses pasar, Sekretariat Kabinet telah meminta kepada Menteri Luar Negeri

untuk

dapat

mengoordinasikan

penyampaian

Perjanjian

Internasional tersebut kepada DPR untuk dibahas bersama Menteri Pemrakarsa dan Menteri lain yang terkait permohonan pengesahan atau ratifikasi tersebut.


67


14. Penyampaian Saran Kebinakan Terkait terhadap Keberadaan BPSK Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan

kepada

pemerintah

untuk

membentuk

Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di Daerah Tingkat II. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet selama periode 2012 dan 2013, implementasi pembentukan BPSK (berdasarkan Keputusan Presiden) sebagai tempat penyelesaian sengketa konsumen yang murah, cepat, dan biaya ringan dalam tahap implementasinya menghadapi berbagai kendala, di antaranya masalah regulasi, SDM, sarana dan prasarana, dan anggaran. Dalam rangka mencari pemecahan permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet mengadakan serangkaian kunjungan pemantauan ke lapangan yang diakhiri dengan menyelenggarakan FGD yang dihadiri oleh pejabatpejabat dari kementerian/lembaga terkait pada tanggal 14 November 2013. Dalam FGD tersebut, disimpulkan bahwa salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan adalah penyempurnaan UU Nomor 8 Tahun 1999 dan hukum acara BPSK yang diatur dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, SDM, sarana dan prasarana, dan anggaran. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan anggaran pada BPSK, diperlukan sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Atas dasar hasil FGD tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menteri Perdagangan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Kepmenperindag Nomor 350 Tahun 2001, serta meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.


68


15. Penyampaian

Saran

Kebijakan

Terkait

Pengakhiran

Master

Agreement Proyek Asahan dalam rangka Pengambilalihan Proyek Asahan (PT Inalum) Sesuai dengan Master Agreement Proyek Asahan bahwa kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang terkait proyek Asahan (PT Inalum) berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Dalam penyelesaian pengambilalihan proyek Asahan, Sekretaris Kabinet telah: 1) Meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Perundingan, untuk melaporkan perkembangan dan hasil perundingan serta hasil-hasil yang dicapai berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 2010. 2) Menyampaikan dukungan atas usulan Menteri Perindustrian kepada Menteri BUMN, untuk menambah jumlah komisaris dan tidak membagikan deviden PT Inalum

sebagai

langkah

antisipasi

pengambilalihan proyek Asahan. 16. Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Importasi dan Penyaluran Sapi/ Daging Sapi, Kedelai, dan Gula Sehubungan dengan adanya ketidakstabilan harga beberapa komoditi pangan, khususnya daging sapi, kedelai, dan gula, Sekretaris Kabinet melakukan koordinasi melalui pembahasan dengan kementerian/ lembaga terkait termasuk dengan Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan BPKP untuk mengatasi permasalahan tersebut. Koordinasi yang dilakukan Sekretaris Kabinet untuk mengatasi permasalahan tersebut memperhatikan: 1) arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 17 September 2013, dimana para Menteri dalam penyusunan kebijakan masing-masing sektor dalam pengendalian harga agar memiliki sense of crisis, sense of responsibility dan sense of urgency; 2) masih adanya ketidakserasian dalam penjabaran kebijakan Presiden antara Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Direktur Perum Bulog; dan Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

69


3) Menteri-menteri yang terkait sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam pembahasan diperoleh beberapa temuan yaitu: 1) adanya

Peraturan

Menteri

Perdagangan

yang

mengurangi/

membatasi ruang gerak Perum Bulog; 2) adanya ketidakselarasan antara kebijakan Menteri Perdagangan terkait importasi kedelai dan penyerapan kedelai dari petani lokal dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penugasan kepada Perum Bulog untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai. Dalam rapat koordinasi disepakati beberapa keputusan strategis untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Hal tersebut dilaporkan Sekretaris Kabinet kepada Presiden dan menjadi bahasan pokok dan dasar putusan dalam Sidang Kabinet untuk kebijakan penyelesaian atas kebijakan impor dan penyaluran komoditas pangan tersebut. 17. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Penyelesaian Permohonan Pinjam Pakai Flame Tube PLTGU Belawan Gas Turbin 1.2 oleh PT PLN (Persero), Sumatera Utara. 1) Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Menteri BUMN selaku RUPS pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada Presiden mengajukan permohonan untuk dapat mengoperasikan Pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Belawan, Medan. 2) Salah satu permasalahan yang dihadapi terkait dengan status “disita/disegelnya” PLTGU Belawan Gas Turbin 1.2 yang memiliki kapasitas 130 MW, sebagai barang bukti kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Salah satu komponen utama PLTGU Belawan tersebut yaitu “flame tube” mengalami kerusakan, sehingga pasokan listrik di wilayah Provinsi Sumatera Utara mengalami hambatan. 3) Dalam Rapat Terbatas, Presiden memberikan arahan bahwa penyelesaian permasalahan kekurangan kapasitas listrik di Provinsi Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

70


Sumatera Utara termasuk penyelesaian permasalahan hukum yang terkait di dalamnya untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. 4) Mengingat

penyelesaian

terhadap

permasalahan

kekurangan

kapasitas listrik di Provinsi Sumatera Utara tidak mungkin terlaksana sesuai arahan Presiden, Sekretaris Kabinet kepada Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor B.393/Seskab/VII/ 2014 tanggal 24 Juli 2014 mengajukan permohonan bantuan untuk dapat memberikan penjelasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara. Intinya agar komponen utama flame tube PLTGU Belawan dimaksud dapat dipinjam-pakai oleh PT PLN (Persero) untuk perbaikan, sehingga PT PLN (Persero) dapat memenuhi pasokan kecukupan kebutuhan listrik masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. 5) Selanjutnya berdasarkan hasil konsultasi Sekretaris Kabinet dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2014 mengenai hal tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Jaksa Agung RI dengan surat Nomor B.402/Seskab/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014,

menyampaikan

agar

Kejaksaan

Negeri

Medan

dapat

mengajukan pinjam pakai flame tube tersebut. 18. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Pelaksanaan Program Prioritas Presiden Terkait dengan beberapa program prioritas Presiden, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B-562/

Sekretaris Kabinet meminta Kementerian Terkait untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan Program Prioritas Presiden yaitu kedaulatan pangan, infrastruktur, konektivitas maritim, dan energi

Seskab/XII/2014 pada tanggal 4 Desember Menteri

2014 Koordinator

Perekonomian,

meminta Bidang Menteri

Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, dan Menteri Agraria dan Tata

Ruang selaku Ketua dan anggota Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, bersama kementerian/instansi terkait untuk Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

71


melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan program prioritas Presiden, yakni kedaulatan pangan, infrastruktur, konektivitas maritim, dan energi yang telah disusun dalam daftar proyek Bappenas. 19. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Permohonan Investasi China di Indonesia dalam Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Terkait dengan ajakan Presiden kepada para CEO dalam APEC CEO Summit 2014 di Beijing untuk berinvestasi di Indonesia, Chairman Wilmar Internasional dan Executive Director YTL Power melalui surat tertanggal

9

Desember

2014

kepada

Presiden

menyampaikan

permohonan dukungan untuk mendorong PT PLN (Persero) guna membuka dialog terkait penawaran pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 4.000 MW di Bojonegara dengan mekanisme IPP senilai USD 7 milyar. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B-612/Seskab/XII/2014 meminta kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk dapat mengkaji permohonan tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Presiden. 20. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Penyelesaian RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Dalam rangka penyelesaian RPerpres tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet meminta klarifikasi dan pertimbangan terkait penetapan batas wilayah NKRI di Camar Bulan, Kalimantan Barat (surat Nomor B-546/ Seskab/XI/2014 tanggal 26 November 2014). Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, saat ini RPerpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan tersebut bersama 3 RPerpres RTR Kawasan Perbatasan Negara lainnya telah ditetapkan, sehingga dalam masa 100 hari Kabinet Kerja telah menetapkan 5 RPerpres RTR Kawasan Perbatasan Negara, yaitu: a. Perpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

72


b. Perpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan; c. Perpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua; d. Perpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat; dan e. Perpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku. 21. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Sekretariat Kabinet mengingatkan kembali kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Pemerintahan/Gubernur/Bupati untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, dengan tetap memperhatikan langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai kesepakatan bersama sebagai berikut: 1) Melakukan gelar siaga dan patrol petugas pada 6 (enam) Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 2) Mempercepat penyelesaian Peraturan Daerah di 6 (enam) Provinsi dimaksud tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan serta rencana tata ruang wilayah (RTRW). 3) Melakukan pemberdayaan Dinas Pemadam Kebakaran Daerah (DPKD) sebagai penanggung jawab penanganan kebakaran hutan dan lahan. 4) Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Singapura dan Malaysia berkaitan dengan penyediaan dana operasional dan bantuan peralatan yang dibutuhkan. 5) Pemerintah pusat akan membuat peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah/Kabupaten/ Kota. 22. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Program Beras Miskin (Raskin) Sekretariat

Kabinet

menyampaikan

masukan

kepada

Menteri

Perdagangan (cc. Presiden, Wakil Presiden, Menko Kesejahteraan Rakyat, Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

73


Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Kepala Bulog, dan Kepala BPS) tentang pelaksanaan program beras miskin (Raskin), berdasarkan laporan pemantauan lapangan dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dari laporan pemantauan terungkap bahwa terdapat beberapa masalah di sejumlah daerah dalam penyaluran Raskin, antara lain: 1) Masalah tunggakan pembayaran dana hasil penjualan beras oleh Pemerintah Daerah. 2) Kurang validnya data Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin. 3) Buruknya kualitas beras. 4) Penyalahgunaan Raskin oleh oknum aparat terkait. Berdasarkan laporan tersebut dan hasil verifikasi di lapangan, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan saran sebagai berikut: 1) Peningkatan pengawasan dalam pendistribusian Raskin dengan melibatkan elemen masyarakat, organisasi pemuda/mahasiswa, dan LSM. 2) Peningkatan

intensitas

koordinasi

antara

penanggungjawab

pelaksanaan program Raskin dengan instansi dan stakeholders terkait. 3) Update dan verifikasi data RTS setiap tahun secara kontinyu agar pendistribusian Raskin tepat sasaran. 4) Perum Bulog menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengontrol kembali beras yang akan dikeluarkan dari gudang, sementara hambatan lainnya di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah, sedangkan Kementerian Sosial memberikan jawaban bahwa hal operasional pelaksanaan bukan merupakan tanggung jawabnya. 23. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sekretariat Kabinet menyampaikan saran hasil analisis tentang pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana nasional triwulan I tahun 2011 kepada Kepala BKKBN (cc. Presiden, Menko Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Kesehatan), sebagai berikut:


74


1) Upaya peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB) pria masih sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah seperti sosialisasi yang lebih intensif serta pendayagunaan dan pengembangan alternatif pilihan alat kontrasepsi bagi pria guna meningkatkan keikutsertaan pria dalam program KB. 2) Perlu

dilakukan

penataan

kebijakan

agar

Program

Jaminan

Persalinan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan diikuti dengan keikutsertaan pasangan penerima jaminan dalam program KB. 3) Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan harus dipastikan instansi

melibatkan pemerintah

dan

unsur masyarakat terkait sehingga dapat dipastikan tersusun kesatuan arah dan gerak

bagi

pelaksanaan

kebijakan kependudukan di Indonesia baik di tingkat pusat

maupun

Sekretariat Kabinet merekomendasikan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan kepada Presiden agar tersusun kesatuan arah dan gerak bagi pelaksanaan kebijakan kependudukan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah

daerah.

Selanjutnya, perkembangan hasil penyusunan Grand Design tersebut perlu dilaporkan kepada Presiden. 24. Penyampaian

Saran Kebijakan

terkait

Usulan

Saran

tindak

Pemberantasan dan Pencegahan Pengiriman TKI Informal NonProsedural dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Rancangan Integrasi Antar Kementerian/Lembaga (K/L) Sistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P3TKI) Sekretariat Kabinet kepada menyampaikan saran/rekomendasi kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terkait hal tersebut di atas sebagai berikut: 1) Pemerintah terkait baik itu BIN maupun pihak Kepolisian segera melakukan tindakan tegas untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku TPPO. Eksekusi penanganan ini yang menentukan Indonesia dapat beranjak naik atau tidak dari kategori tier 2 (negara Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

75


yang menunjukan upaya memerangi perdagangan manusia dengan legislasi, tetapi belum optimal) menjadi negara yang secara signifikan berhasil memerangi perdagangan manusia; 2) Pemerintah

melalui

BNP2TKI

dan

Kemenakertrans

harus

memberikan hukuman tegas, nyata dan menimbulkan efek jera bagi aparat yang menjadi oknum pemalsuan dokumen bagi TKI. Pemberangkatan BMI/WNI ilegal akan terus berjalan jika masih ada aparat pemerintah yang membantu pemalsuan dokumen; 3) Permasalahan TKI merupakan tanggung jawab semua pihak dan harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya Dinas/Kementerian Tenaga

Kerja

instansi

lain

tetapi dan

juga

ormas,

organisasi perempuan, serta LSM.

Hal

tersebut

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan

Perempuan

Perlindungan

Anak

Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Sekretariat Kabinet merekomendasikan agar permasalahan TKI ditangani secara terpadu oleh seluruh pihak terkait dan agar seluruh K/L mensukseskan pengimplementasian Rancangan Integrasi Antar Kementerian Sistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI

Kewaspadaan Dini TPPO; 4) Pihak BNP2TKI sebaiknya memperjelas prosedur pelayanan proses kepulangan TKI bermasalah dan mempertegas gugus tugas pihakpihak yang dapat terlibat dalam proses tersebut; 5) Diperlukan komitmen dan kesungguhan yang serius dari setiap K/L untuk mensukseskan pengimplementasian Rancangan Integrasi Antar Kementerian/Lembaga (K/L) Sistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang dapat diwujudkan dalam bentuk MoU/ perjanjian tertulis antar K/L yang termasuk dalam grand-design; 6) Agar setiap K/L memiliki point of view dan pemahaman yang sama terhadap Rancangan Integrasi Antar Kementerian/Lembaga (K/L) Sistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, maka diperlukan komunikasi dan sosialisasi antar K/L serta mereduksi ego-sektoral.


76


25. Penyampaian Saran dan Masukan Terkait Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Sekretariat Kabinet menyampaikan saran dan masukan tentang perlunya kementerian

terkait

mempercepat

perumusan

dan

pembahasan

peraturan perundang-perundang sebagai pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan

Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2011

tentang

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial mengingat program jaminan kesehatan nasional akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014. 26. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Pengelolaan Aset Pramuka Sekretariat Kabinet menyampaikan saran dan masukan tentang perlunya Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kementerian/lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan dan program kegiatan terkait upaya revitalisasi Gerakan Pramuka melalui pengembangan Taman Rekreasi Wiladatika (TRW) Cibubur. Berdasarkan pertimbangan bahwa rencana tersebut dapat dilakukan Kwarnas Gerakan Pramuka dengan menempuh beberapa alternatif solusi yang telah dihasilkan dari beberapa kali pertemuan/rapat, diantaranya sebagai berikut: 1) Status tanah TRW Cibubur adalah kekayaan negara dan pengelolaan tanah

TRW

Cibubur

tersebut

dapat

dilakukan

dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan khususnya tentang barang milik negara misalnya terkait dengan jangka waktu dan bentuk kerja sama. 2) Tanah TRW Cibubur dapat diserahkan kepada Kementerian/ Lembaga (dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga) dan kebutuhan

Kwarnas

terkait

pembangunan

fasilitas

dibiayai

seluruhnya oleh APBN. 3) Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat membentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan hasil pendapatan BLU diserahkan kepada Kwarnas. 4) Kwarnas Gerakan Pramuka dapat menghibahkan lahan TRW Cibubur kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik hibah sebagian atau seluruhnya. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

Selanjutnya

Kementerian

Pemuda

dan

Olahraga

77


melakukan kajian terkait besaran kompensasi yang nantinya akan diterima oleh pihak Kwarnas Gerakan Pramuka. 27. Penyampaian Saran Kebijakan Terkait Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam RPJMN Tahun 2010—2014, program penanggulangan kemiskinan merupakan

program

prioritas

dan

diformulasikan

serta

diimplementasikan dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ditujukan bagi masyarakat miskin. Tujuan utama program ini diarahkan pada upaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok,

peningkatan

pendapatan,

pengembangan

usaha

serta

peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggotanya dan dengan masyarakat sekitar. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat masalah utama yaitu data penduduk miskin yang kurang atau tidak akurat sehingga program bantuan sosial tersebut masih kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Selain itu, dalam konteks pendirian atau pembentukan koperasi, banyak ditemukan para anggota yang tergabung dalam KUBE belum atau kurang memahami tentang perkoperasian. Menyikapi kondisi tersebut, pada tanggal 25 hingga 27 April 2014, Sekretariat Kabinet mengadakan kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) dengan

mengundang

narasumber

guna

merumuskan

alternatif

penyelesaian masalah sebagai bahan perumusan saran/rekomendasi kebijakan kepada para stakeholders terkait. Adapun saran/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam forum tersebut diantaranya: 1) Kementerian

Sosial

dan

Badan

Pusat

Statistik

perlu

lebih

meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam melakukan pembaharuan data (updating) penduduk miskin di Indonesia sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dengan tersedianya validitas data yang baik, bantuan sosial dapat tersalurkan pada kelompok sasaran (target group) secara berdaya guna dan berhasil guna. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

78


2) Memperluas upaya sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh stakeholders

terkait

keberhasilan

agar

dapat

menunjang

efektivitas

dan

pelaksanaan

program KUBE di seluruh Provinsi di Indonesia. 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap

implementasi

program

Sekretariat Kabinet merekomendasikan perlunya sosialiasi program KUBE secara komprehensif dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program KUBE di berbagai daerah

KUBE di berbagai daerah agar selalu dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan program KUBE itu sendiri. 28. Penyampaian Saran dan Rekomendasi Terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK) Sebagai bagian dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan surat Nomor 099/M.PPN/03/2014 tanggal 23 Maret 2014 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (dengan tembusan Presiden RI) menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK). Sejalan dengan hal tersebut, 33 Provinsi di Indonesia telah menyelesaikan dokumen RAD-GRK dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur. Adapun tindak lanjut dari pelaksanaan RAN/RAD-GRK diantaranya adalah : 1) RAN/RAD-GRK

harus

ditempatkan

pada

rentang

waktu

pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, mengingat dinamika pergantian Kepala Pemerintahan (nasional dan daerah); 2) Koordinasi antar Kementerian/Lembaga, antara Kementerian/ Lembaga dengan Provinsi, antar Provinsi serta antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, agar terus ditingkatkan; 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan, baik pelaksana di tingkat pusat maupun daerah; Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

79


4) Pendanaan RAN/RAD GRK harus dialokasikan secara konsisten, pengembangan sumber dan mekanisme pendanaan juga sangat penting dilakukan serta perlunya membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Terhadap pelaksanaan RAN/RAD-GRK tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan saran/rekomendasi kebijakan terutama dalam hal: 1) Perlunya memperluas upaya sosialisasi penurunan emisi gas rumah kaca, karena hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat; 2) Perlunya meningkatkan upaya pengawasan terhadap alokasi dana RAN/RAD-GRK mengingat pemanfaatan dana RAN/RAD-GRK rawan untuk disalahgunakan; 3) Kementerian/Lembaga

dan

Pemerintah

Provinsi

perlu

menyampaikan laporan PEP RAN/RAD-GRK secara lengkap dan berkesinambungan

setiap

tahunnya,

untuk

mengetahui

perkembangan dan kemajuan pelaksanaan RAN/RAD-GRK; 4) Mengingat komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020, maka pelaksanaan RAN/RAD-GRK perlu mendapat dukungan dan kontribusi dari semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat. Peran Sekretariat Kabinet dalam penyampaian saran kebijakan telah dilakukan cukup efektif dan memberikan manfaat kinerja yang yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang dapat diselenggarakan melalui rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait terkait suatu kebijakan dan program pemerintah. 2. Munculnya isu-isu penting yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

80


Meskipun capaian kinerja terkait penyampaian saran kebijakan ini cukup optimal, namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih dijumpai sejumlah permasalahan dan kendala antara lain: 1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholders lain

di luar

pemerintahan. 2. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas. Dalam

rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya

pencapaian sasaran strategis pertama, perlu dilakukan langkah-langkah berikut: 1. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional. 2. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan. 3. Penegasan fungsi Sekretariat Kabinet dalam melakukan manajemen kabinet yang diterjemahkan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, antara lain melalui penyusunan SOP yang mengatur hubungan kerja antar-Kedeputian di internal Sekretariat Kabinet, serta hubungan kerja antara Kedeputian Sekretariat Kabinet dengan Kedeputian di Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden. 4. Pengembangan

manajemen

pengadministrasian

persuratan

berbasis

teknologi informasi yang terintegrasi, capacity building, sosialisasi dokumendokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan).


81


Sasaran 2

Capaian

sasaran

melalui

IKU

RKeppres,

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden

kedua

tentang

dan

ditindaklanjuti

RPerpres,

RInpres dan

diukur yang

ditunjang

pencapaiannya dengan indikator kinerja

penunjang

merupakan

IKU

kontribusi

yang

yang

bukan

namun

punya

strategis

bagi

pencapaian sasaran kedua yaitu persentase penyelesaian RPerpres,

RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu. Uraian mengenai pencapaian sasaran kedua adalah sebagai berikut: Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penunjang dari Sasaran Kedua Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian


97%

99,66%

102,74

Memuaskan

97%

100%

103,09

Memuaskan

Indikator Kinerja Utama 1. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Penunjang 2. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu


82


Capaian IKU maupun capaian indikator kinerja penunjang untuk sasaran kedua dihitung menggunakan rumus 1. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian IKU untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan begitu juga pencapaian indikator kinerja penunjang yang menjadi mendukung pencapaian sasaran kedua. Apabila dibandingkan dengan kinerja sasaran kedua tahun 2013, terdapat peningkatan realisasi sebesar 0,53% untuk IKU sedangkan untuk indikator kinerja penunjang terkait ketepatan waktu tidak ada peningkatan realisasi karena angka realisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Meskipun ada peningkatan realisasi namun jika dibandingkan angka capaian tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 0,52% untuk IKU dan 1,08% untuk indikator kinerja penunjang. Namun hal ini tidak bisa semertamerta dinyatakan sebagai penurunan kinerja mengingat terdapat peningkatan target sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, dari sisi kuantitas berkas yang ditangani oleh Sekretariat Kabinet, jumlah berkas yang masuk dan ditangani Sekretariat Kabinet lebih besar pada tahun 2014 sebanyak 287 berkas sedangkan tahun 2013 sebanyak 232 berkas atau mengalami peningkatan sebanyak 55 berkas (23,71%). Pada Tahun 2014, Sekretariat Kabinet menerima 287 berkas masuk berupa RPerpres, RKeppres dan RInpres dari instansi pemrakarsa, yang terdiri atas 215 RPerpres, 61 RKeppres dan 11 RInpres. Terhadap ke-287 RPerpres, RKeppres dan RInpres telah ditindaklanjuti. Dari 287 berkas tersebut, terdapat 2 berkas rancangan yang masih di Sekretariat Kabinet namun telah diparaf oleh Menteri dan belum dikembalikan kepada instansi pemrakarsa, yaitu RPerpres tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia dan RKeppres tentang Susunan Keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia. Kedua rancangan tersebut telah mendapat paraf Menteri terkait namun belum ditetapkan oleh Presiden dan belum dikembalikan kepada instansi pemrakarsa. Berdasarkan

kriteria

RPerpres,

RKeppres,

dan

RInpres

yang

ditindaklanjuti, terhadap ke-287 rancangan yang masuk dapat dikategorikan sebagai berikut: Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

83


Tabel 3.10 Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 RPerpres

RKeppres

RInpres

Jumlah

215

61

11

287

Dalam penelitian Sekretariat Kabinet (belum ditindaklanjuti)

-

-

-

-

1

Diajukan ke Presiden guna penetapan (a)

-

-

-

-

2

Dimintakan ijin prakarsa ke Presiden (b)

2

-

-

2

3

Dimintakan penyempurnaan atau dikaji Menteri terkait (c)

8

1

-

9

4

Dimintakan dikoordinasikan Menteri terkait (d)

3

1

1

5

5

Diminta pertimbangan kepada Menteri terkait (e)

1

2

-

3

6

Dilaporkan kepada Presiden terkait adanya persoalan substansial (f)

2

1

-

3

7

Dimintakan paraf persetujuan Menteri terkait (g)

4

2

1

7

8

Selesai paraf (tidak ditetapkan Presiden dan belum dikembalikan ke instansi pemrakarsa) (h)

1

1

-

2

9

Ditetapkan menjadi Perpres, Keppres dan Inpres (i)

194

53

9

256

215

61

11

287

No

Kriteria Ditindaklanjuti Berkas Masuk

Jumlah

Dari data tersebut, jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah berhasil diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perpres, Keppres, dan Inpres oleh Presiden adalah sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) buah dengan rekapitulasi sebagai berikut:


84


Tabel 3.11 Rekapitulasi Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah Ditetapkan Tahun 2014

Jenis PUU Peraturan Presiden

Bidang a. Politik, hukum, dan keamanan

76 buah

b. Perekonomian

44 buah

c. Kesejahteraan Rakyat

74 buah

Jumlah Keputusan Presiden

194 buah

a. Politik, hukum, dan keamanan

24 buah

b. Perekonomian

13 buah


16 buah

Jumlah Instruksi Presiden

Jumlah

53 buah

a. Politik, hukum, dan keamanan

4 buah

b. Perekonomian

2 buah


3 buah

Jumlah

9 buah

Total

256 buah

Selain untuk pengukuran kinerja penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, Sekretariat Kabinet selalu menyiapkan data dan meng-up date posisi RPerpres, RKeppres, dan RInpres setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebagaimana tabel di atas, terutama guna bahan Sidang Kabinet dan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Uraian lebih lanjut tentang analisis capaian IKU dan capaian indikator kinerja pendukungnya dari sasaran kedua adalah sebagai berikut:


85


IKU

Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang Ditindaklanjuti

1. Formulasi IKU Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU “Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti”, diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut: Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti

X 100%

Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diselesaikan

RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti adalah seluruh berkas rancangan yang memenuhi kriteria “ditindaklanjuti” sebagaimana penjelasan pada halaman 87. Jumlah berkas ditindaklanjuti tersebut dibandingkan dengan seluruh berkas rancangan yang dapat diselesaikan oleh Sekretariat Kabinet.

2. Pencapaian IKU Indikator RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur aspek ketepatan dari RPerpres, RKeppres, dan RInpres. RPerpres, RKeppres, dan RInpres dikatakan “ditindaklanjuti” apabila penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut “tepat dari "sisi substansi dan teknis perundang-undangannya dan apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan ditindaklanjuti atau disetujui oleh Presiden”. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

86


Pengertian suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres ditindaklanjuti adalah apabila: a. Sekretariat Kabinet telah mengajukan Rancangan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres). b. Sekretariat Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden mengenai prakarsa/usul penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada Menteri Pemrakarsa. c. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Instansi Pemrakarsa agar Rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh Instansi Pemrakarsa, berdasarkan hasil analisis hukum Sekretariat Kabinet atau hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Sekretariat Kabinet. d. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi yang kompeten

untuk

terlebih

dahulu

mengoordinasikan

Rancangan

dimaksud. e. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap Rancangan yang diajukan. f.

Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden sehubungan dengan adanya persoalan substansial yang tidak dapat diputuskan oleh Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya.

g. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya. h. Rancangan telah selesai diparaf namun tidak ditetapkan Presiden dan belum dikembalikan ke instansi pemrakarsa. i.

RPerpres, RKeppres, dan RInpres telah ditetapkan oleh Presiden menjadi Perpres, Keppres, dan Inpres. Berdasarkan kriteria tindak lanjut tersebut, status suatu RPerpres,

RKeppres, dan RInpres menjadi jelas, terutama bagi instansi pemrakarsa untuk menyempurnakan, menunda, atau bahkan menghentikan proses penyusunan rancangan dimaksud. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

87


Selain itu, dari sisi teknis perundang-undangan RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan praktek legal drafting pada umumnya. Misalnya, terhadap Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disebarluaskan secara cetak dan elektronik kepada masyarakat “tidak dilakukan penarikan”, dan selanjutnya disebarluaskan kembali dalam bentuk ”Distribusi II” karena terdapat kesalahan ketik/redaksi penulisan. Pada tahun 2014, terhadap ke-256 Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah ditetapkan oleh Presiden seluruhnya sudah tepat karena tidak ada distribusi II dan tidak dilakukan perubahan. Target penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti sebesar 97% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 99,66%. Mengacu pada target dan realisasi tersebut, maka capaian penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti berdasarkan rumus 1 adalah 103,09%. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk IKU sasaran ini dikategorikan memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran kedua tersebut berhasil dicapai melalui pencapaian IKU ini. Perkembangan

pencapaian

sasaran

dapat

diketahui

melalui

perbandingan dengan sasaran tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan target, realisasi dan capaian IKU sasaran ini tahun 2010-2014. Gambar 3.3 Perbandingan IKU Sasaran Kedua Tahun 2010—2014


88


Berdasarkan grafik pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun angka realisasi dan capaian dari IKU ini cukup stabil dan konsisten dengan realisasi ada pada kisaran 99%—100% sedangkan angka capaian rata-rata melebihi 100%. Meskipun angka capaian bervariasi dan capaian pada tahun ke-5 (2014) lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun hal tersebut tidak dapat semerta-merta dikatakan terjadi penurunan capaian karena adanya peningkatan target dari tahun ke tahun pada kisaran 1%—2%. Sebagai contoh, adanya penurunan angka capaian sebesar 0,52% jika dibandingkan dengan tahun 2013 bukan berarti bahwa telah terjadi penurunan kinerja karena dalam kenyataannya justru terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,53% dalam kondisi adanya peningkatan target sebesar 1% dari 96% menjadi 97%. Dari sisi jumlah berkas juga dapat dilihat bahwa dari 287 berkas rancangan, hanya 2 rancangan saja yang prosesnya belum selesai, karena adanya pergantian kabinet dan perubahan mekanisme pengajuan rancangan. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Kabinet tetap berkomitmen untuk mempercepat pemrosesan peraturan perundangundangan dan meningkatkan kualitas penyelesaiannya, sebagaimana yang diamanatkan

dalam

Surat

Edaran

Sekretaris

Kabinet

Nomor

SE.8/Seskab/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal percepatan proses penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditujukan kepada para Menteri KIB II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Pimpinan LPNK. Selain capaian IKU di atas, yang tidak kalah penting adalah capaian indikator kinerja penunjang yang punya kontribusi besar dalam mendukung pencapaian sasaran kedua, dengan penjelasan sebagai berikut:


89


Indikator Kinerja Penunjang Persentase Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden Secara Tepat Waktu t 1. Formulasi Indikator Kinerja Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, indikator kinerja “Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu”, diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut: Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diselesaikan sesuai SP

X 100%

Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diselesaikan

RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diselesaikan sesuai SP tersebut didefinisikan sebagai rancangan yang dapat diselesaikan tepat waktu dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan target tenggat waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan (SP) Sekretariat Kabinet yaitu 9 (sembilan) hari. Jumlah berkas rancangan yang diselesaikan tepat waktu tersebut tersebut dibandingkan terhadap jumlah seluruh berkas rancangan yang dapat diselesaikan Sekretariat Kabinet.

2. Pencapaian Indikator Kinerja Indikator persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres secara tepat waktu digunakan untuk mengukur kecepatan penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Kementerian/LPNK Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

90


kepada Presiden. Pengertian penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres adalah meliputi dukungan teknis, administratif, dan analisis Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Semakin tepat waktu penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, maka semakin berkualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang dihasilkan. Ketepatan waktu mencerminkan waktu (rata-rata hari) yang dibutuhkan dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, yang diukur berdasarkan waktu sebagaimana dialokasikan dalam Standar Pelayanan (SP) Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2014 seluruh berkas RPerpres, RKeppres, dan RInpres diselesaikan secara tepat waktu atau 100% dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 5,6 hari. Hal tersebut berdasarkan penghitungan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu, dengan rekapitulasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.12 Rata-rata Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 Bulan

Rerata Waktu Penyelesaian (Hari)

Januari

5 hari

Februari

5 hari

Maret

5 hari

April

6 hari

Mei

6 hari

Juni

7 hari

Juli

6 hari

Agustus

5 hari

September

6 hari

Oktober

5 hari

November

5 hari

Desember

6 hari

Rata-rata

5,6 hari


91


Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres per bulan selama kurun waktu tahun 2014 berkisar antara 5-7 hari dengan rata-rata 5,6 hari. Kisaran rata-rata realisasi tersebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 5,8 hari. Peningkatan kinerja tersebut menunjukkan adanya perbaikan mekanisme atau prosedur penyelesaian rancangan menjadi lebih efisien. Pada tahun 2014 Sekretariat Kabinet banyak mengeluarkan Perpres mengenai Pendirian Perguruan Tinggi, yang tingkat penyelesaiannya lebih cepat dari target yang ditetapkan yakni antara 5—7 hari, sedangkan untuk target di bawah 2 hari adalah Keppres Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Presiden selama Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Meskipun bulan Juli—Agustus merupakan bulan Ramadhan dimana ada kebijakan pengurangan jam kerja (semula 8 jam menjadi 7 jam) namun pengerjaan rancangan tetap dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 7 hari. Adapun hasil penghitungan capaian penyelesaian berkas RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu berdasarkan rumus 1 adalah 100% mengingat target yang ditetapkan sebesar 97% dan rata-rata hari penyelesaian lebih cepat dari target waktu penyelesaian yang ditetapkan yakni 5,6 hari. Mengacu pada target dan realisasi tersebut, maka capaian penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang tepat waktu adalah 103,09%. Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu ditentukan oleh target waktu berdasarkan sistem, mekanisme, dan prosedur yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet dan tingkat kompleksitas permasalahan RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh instansi pemrakarsa sebagai berikut: 1. Sistem, mekanisme, dan prosedur a. Menteri/Pimpinan

LPNK

menyampaikan

kepada

Presiden

permohonan penetapan Rancangan disertai dengan lampiran draf rancangan (hard copy dan soft copy) dan data/informasi pendukung yang diperlukan dengan tembusan kepada Sekretaris Kabinet; Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

92


b. Permohonan tersebut diteruskan oleh TU Persuratan kepada Sekretaris Kabinet/Waseskab untuk diteruskan ke unit kerja terkait; c. Sekretaris

Kabinet/Wakil

Sekretaris

Kabinet

meneruskan

permohonan tersebut kepada Deputi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan substansi rancangan disertai petunjuk/disposisi; d. Deputi meneruskan permohonan tersebut kepada Asdep Bidang Perancangan PUU; e. Dalam hal dipandang perlu, Deputi dapat menugaskan Asdep Bidang Substansi menangani permohonan tersebut bersama-sama dengan Asdep Bidang Perancangan PUU; f. Secara berjenjang Asdep, Kabid dan Kasubid memberikan petunjuk/ disposisi atas permohonan tersebut; g. Analis meneliti permohonan tersebut dan melaporkan hasilnya secara berjenjang kepada Kasubbid, Kabid, Asdep, dan Deputi; h. Laporan tersebut dapat berupa memo, briefing sheet, naskah Rancangan dan pokok-pokok isi Rancangan; i. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya permasalahan, maka permohonan tersebut disampaikan kepada Menteri/Pimpinan LPNK untuk dilakukan pembahasan; j. Dalam hal permohonan memerlukan koordinasi dengan instansi terkait, permohonan disampaikan kepada Menko yang terkait dengan substansi Rancangan yang bersangkutan; k. Dalam hal Rancangan tidak mengandung permasalahan, Rancangan yang bersangkutan dimintakan paraf persetujuan Menteri/Pimpinan LPNK pemrakarsa dan instansi-instansi lain yang terkait dengan Surat Sekretaris Kabinet; l. Naskah surat Sekretaris Kabinet untuk permintaan paraf persetujuan beserta memo pengajuannya diajukan secara berjenjang kepada Sekretaris Kabinet untuk ditandatangani; m. Rancangan yang telah memperoleh paraf persetujuan disampaikan kepada Presiden secara berjenjang disertai memo-memo, pokokpokok isi Rancangan, naskah Rancangan guna penetapannya; n. Sekretaris

Kabinet

menandatangani

memo

tersebut

guna

penyampaian kepada Presiden untuk menetapkan Rancangan. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

93


Jangka waktu penyelesaian 9 (sembilan) hari dalam SP terhitung mulai diterimanya permohonan sampai dengan ditandatanganinya surat Sekretaris Kabinet untuk permintaan paraf persetujuan atau Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan LPNK. 2. Tingkat kompleksitas permasalahan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Kompleksitas permasalahan RPerpres, RKeppres, dan RInpres ditentukan

oleh

permasalahan

terkait

bentuk

hukum,

urgensi

pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan RPerpres, RKeppres, dan RInpres dimaksud. Namun demikian, dalam menyelesaikan suatu rancangan terdapat diskresi pimpinan untuk menentukan skala prioritas penyelesaian dengan memberikan disposisi yang “bersifat Disposisi Prioritas”, yaitu disposisi yang diberikan pimpinan/atasan dengan mencantumkan kata “Prioritas” untuk penyelesaian penyusunan RPerpres, RKeppres, atau RInpres dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, atau jangka waktu

tertentu

yang

dicantumkan

dalam

Disposisi,

yang

penyelesaiannya didahulukan. Hal yang termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah Disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”, “top urgent”, “urgent”, “sangat segera”, “segera” atau kata lain dengan maksud yang sama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf. Pimpinan memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas berdasarkan

pertimbangan

kepentingan

nasional/negara

dan

masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa suatu RPerpres, RKeppres, atau RInpres perlu segera ditetapkan menjadi Perpres, Keppres, dan Inpres, misalnya sebagai hasil sidang kabinet, rapat koordinasi tingkat menteri atau pertemuan/kunjungan Presiden RI dengan pimpinan negara lain/ lembaga internasional yang menghasilkan MoU. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

94


Sebanyak 60 (enam puluh) berkas RPerpres, RKeppres, dan RInpres memerlukan

penyiapan

penyelesaian

saran

bersifat

Prioritas

berdasarkan waktu penyelesaiannya, dengan beberapa contoh sebagai berikut: 1) < 3 hari, antara lain: a.

Perpres Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu.

b. Perpres Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim MK, dan Hakim Agung MA. c.

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Peraturan Presiden

tentang

Program

Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan. d. Peraturan Presiden 152 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Bacharuddin Yusuf Habibie; e.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia

Pintar

dan

Program

Indonesia

Sehat

Untuk

Membangun Keluarga Produktif. 2) 3,1 - < 7 hari, antara lain: a. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Nasional. b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang RPerpres tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). c. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. d. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

95


Selain pengelompokkan berdasarkan sifat penanganan berkas rancangan (Prioritas dan Tidak Prioritas), penghitungan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu juga dilakukan berdasarkan substansi dari rancangan dan kluster bidang, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.13 Rata-Rata Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Berdasarkan Substansi Rancangan dan Kluster Bidang Tahun 2014

No.

Substansi Rancangan

Jumlah Rancangan (Berkas)

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Substansi (Hari)

A

Bidang Polhukam

1.

Politik Dalam Negeri

4

5 hari

2.

Hukum, HAM, Kominfo, dan Aparatur Negara

52

6 hari

3.

Pertahanan Keamanan dan Pertanahan

8

6 hari

4.

Ratifikasi dan Hubungan Internasional

34

6 hari

Rata-rata Bidang Polhukam

6,6 hari

B.

Bidang Perekonomian

1.

Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan

22

6 hari

2.

Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan

17

5 hari

3.

Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam

20

5 hari

Rata-rata Bidang Perekonomian

5,1 hari

C.

Bidang Kesejahteraan Rakyat

1.

Pemberdayaan Masyarakat

38

5 hari

2.

Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan

36

5 hari

3.

Kebudayaan Pariwisata, Pemuda, Olah Raga, dan Lingkungan Hidup

25

6 hari

Rata-rata Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Rata-Rata


Rata-Rata Waktu Penyelesaian Kluster Bidang (Hari)

5,2 hari 256 -

5,6 hari

96


Perkembangan pencapaian sasaran dapat diketahui melalui perbandingan dengan sasaran tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan target, realisasi, dan capaian untuk indikator ini hanya bisa dilakukan selama tiga tahun (2012—2014) karena adanya perbedaan satuan indikator yang digunakan dalam kurun waktu 2010—2011 dengan 2012—2014 dimana pada kurun waktu 2010—2011 pengukuran realisasi ketepatan waktu menggunakan satuan hari sedangkan kurun waktu 2012—2014 menggunakan satuan persentase. Namun demikian untuk perbandingan angka capaian selama 5 (lima) tahun masih bisa dilakukan karena pada dasarnya substansi yang diukur masih sama. Berikut adalah perbandingan target, realisasi dan capaian indikator kinerja lainnya dari sasaran kedua untuk tahun 2012—2014 dan perbandingan capaian untuk tahun 2010—2014. Gambar 3.4 Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Kedua Terkait Ketepatan Waktu Tahun 2010-2014 a. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian 2012—2014


97


b. Perbandingan Capaian 2010—2014

Berdasarkan 2 (dua) buah grafik pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun angka realisasi dan capaian dari indikator ini cukup bervariasi dengan realisasi ada pada kisaran 99%— 100% sedangkan angka capaian rata-rata melebihi 100%. Meskipun angka capaian pada tahun ke-5 (2014) lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun hal tersebut tidak dapat semerta-merta dikatakan terjadi penurunan capaian karena adanya peningkatan target dari tahun ke tahun pada kisaran 2%—3%. Terkait kinerja tahun terakhir Renstra yaitu 2014, penurunan angka capaian sebagaimana terlihat pada gambar di atas tidak dapat dijustifikasi sebagai penurunan kinerja mengingat realisasi tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2013 yaitu 100% dan bahkan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar 99,14%. Disamping itu, pada tahun 2014 terdapat peningkatan target sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya yang juga perlu dipertimbangkan mempengaruhi angka capaian 2014. Keberhasilan pencapaian sasaran kedua diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

98


●

●

●

“Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan

kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan”

“Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian serta Kesejahteraan Rakyat ●

●

●

Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disamping ketentuan tersebut, kegiatan penyelesaian rancangan tersebut juga memperhatikan pula Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan peraturan tersebut, bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dengan panitia antar kementerian/lembaga harus terlebih dahulu mendapatkan izin prakarsa Presiden. Adapun

langkah-langkah

kerja

yang

dilakukan

dalam

kegiatan

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut: 1. RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh pimpinan Kementerian/ LPNK, oleh pimpinan (Presiden, Sekretaris Kabinet/Wakil Sekretaris Kabinet) secara hierarkis diteruskan kepada staf/Analis Hukum dengan disertai petunjuk penyelesaiannya. 2. Staf/Analis Hukum melakukan penelitian dan analisis terhadap prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan hasilnya disampaikan/dilaporkan secara hierarkis kepada pimpinan, baik mengenai bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan dengan disertai berkas. 3. Dalam

hal

laporan/hasil

penelitian/analisis

menyatakan

terdapat

permasalahan, maka dapat dilakukan: Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

99


a) koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat maupun permintaan pertimbangan/persetujuan; b) melaporkan lebih lanjut pokok-pokok masalah kepada pimpinan. 4. RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang tidak lagi mengandung permasalahan disiapkan dalam bentuk naskah rancangan untuk diteruskan kepada pimpinan guna mendapatkan persetujuan/penetapan Presiden. 5. Naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah mendapat persetujuan/ penetapan Presiden atau telah diundangkan untuk Peraturan Presiden selanjutnya dibuatkan salinannya untuk kemudian digandakan dan didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, Kementerian/LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota, serta lembaga terkait lainnya, antara lain, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Antara. Guna mendukung penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, dilakukan rapat pembahasan baik di Sekretariat Kabinet maupun Kementerian terkait, guna klarifikasi dan/atau penyamaan persepsi untuk pencapaian harmonisasi serta kesepakatan bagi pengkajian prakarsa atau penyempurnaan suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Sebagai perbandingan, rincian rapat pembahasan tahun 2010—2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.14 Rapat Pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2010—2014

Tahun

Rapat di Kementerian terkait Dalam Luar Luar Kota Kota Negeri

2010 351 2011 200 2012 320 2013 617 2014 669


414 57 301 88 415 86 689 67 749 72

6 13 4 5 8

Rapat pembahasan di Sekretariat Kabinet

Jumlah

190

604

102

403

-

415

-

689

91

840

100


Jumlah rapat disini tidak berkorelasi langsung dengan kinerja Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Pada dasarnya jumlah rapat pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres per tahun tidak dapat diprediksi karena ditentukan oleh ada tidaknya permasalahan RPerpres, RKeppres, dan RInpres terkait bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan. Artinya tidak berarti bahwa jika jumlah rapat pembahasan meningkat berarti kinerja Sekretariat Kabinet juga meningkat atau begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah bukan jumlah rapat pembahasan namun substansi peran Sekretariat Kabinet dalam setiap pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres baik di Sekretariat

Kabinet

maupun di instansi terkait

(kuantitatif) serta

keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian RPerpres, RKepres, dan RInpres, misalnya laporan hasil penelitian/kajian maupun rumusan hasil pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres (kualitatif). Hal itulah yang menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian Sasaran Kedua selain dari pengukuran atas jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditetapkan menjadi produk Perpres, Keppres dan Inpres. Output kegiatan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres berupa persentase penyelesaian rancangan Perpres, rancangan Keppres, dan rancangan Inpres. Sehubungan dengan hal tersebut perlu digambarkan rekapitulasi jumlah berkas RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah berhasil ditangani Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian penyiapan rancangan dimaksud. Rekapitulasi berkas RPerpres, RKeppres, dan RInpres dapat dilihat pada tabel berikut:


101


Tabel 3.15 Daftar Rekapitulasi Berkas RPerpres, Rkeppres, dan RInpres di Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 Tahun

Berkas Masuk

Berkas Ditindaklanjuti Berkas Jadi PUU

Berkas Ditindaklanjuti Namun Belum Jadi PUU

Berkas Dalam Proses

2010

232

118

114

0

2011

201

148

53

0

2012

233

166

65

2

2013

232

152

78

2

2014

287

256

31

-

Keterangan Tabel: a. Berkas Masuk, yaitu RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden, yang selanjutnya diterima oleh Sekretariat Kabinet. b. Berkas Jadi PUU, yaitu RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah diproses oleh Sekretariat Kabinet dan selanjutnya telah ditetapkan oleh Presiden menjadi Perpres, Keppres, dan Inpres. c. Berkas Ditindaklanjuti Namun Belum Jadi PUU, yaitu RPerpres, RPerpres, dan RInpres sebagaimana kriteria ditindaklanjuti namun belum bisa dikategorikan/dimasukkan Berkas Jadi PUU karena belum ditetapkan Presiden menjadi Perpres, Keppres, dan Inpres. d. Berkas dalam proses yaitu RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang sedang dilakukan penelitian/analisis di Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan tabel tersebut, Sekretariat Kabinet berkomitmen memproses seluruh berkas RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang masuk. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah berkas jadi PUU yang meningkat dari tahun ke tahun bahkan pada tahun 2014 berkas rancangan yang menjadi PUU jumlahnya 2 (dua) kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan berkas jadi PUU tersebut, mengingat Presiden dalam rangka stabilitas pemerintahan serta keamanan dan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan penetapan kebijakan pemerintah berupa Perpres, Keppres, dan Inpres. Perbandingan Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditetapkan Presiden selama 5 (lima) tahun terakhir, adalah sebagai berikut:


102


Tabel 3.16 Perbandingan Perpres, Keppres, dan Inpres yang Ditetapkan Presiden Tahun 2010 – 2014 Tahun

Perpres

Keppres

Inpres

Jumlah

2010

88

26

4

118

2011

96

35

17

148

2012

124

35

7

166

2013

111

32

9

152

2014

194

53

9

256

Jumlah

613

181

46

840

Beberapa contoh substansi Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditetapkan Presiden pada tahun 2014, antara lain:

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 1.

Peraturan Presiden (Perpres)  Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan

Antara

Pemerintahan

Republik

Indonesia

Dan

Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Nicaragua On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official / Service Passports). Perpres ini ditetapkan karena pada tanggal 18 Juni 2013 di Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Nikaragua tentang Pembebasan Visa Tinggal Jangka Pendek untuk Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Nicaragua On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official / Service Passports), sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Republik Indonesia dan Republik Portugal. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

103


 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perpres ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59,

Perpres Nomor 87 Tahun 2014 merupakan bentuk komitmen Sekretariat Kabinet dalam meningkatkan kualitas penyelesaian peraturan perundang-undangan

Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011

Pembentukan Perundang-undangan,

perlu

Pasal 92

menetapkan

Perpres

tentang Peraturan tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Sekretariat, Sistem Dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab Dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara. Perpres ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara.  Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Perpres ini menjadi tonggak/acuan bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan sejumlah perubahan terhadap organisasi dan tata kerja sejumlah kementerian, contohnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

104


Perpres

ini

juga

menegaskan,

bahwa

penataan

organisasi

kementerian dan lembaga pada tingkat eselon I ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Penataan sebagaimana dimaksud, diusulkan oleh masing-masing menteri dan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden 2. Keputusan Presiden (Keppres)  Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Open Government Partnership Sebagai upaya mewujudkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas

dalam

pelaksanaan

sistem

pemerintah

sebagai

konsekuensi dari suatu negara demokrasi, Indonesia secara resmi menjadi anggota pada Open Government Partnership, yaitu suatu kemitraan untuk mendukung kemajuan dan keterbukaan pemerintah. Penetapan keanggotaan Indonesia tersebut dikukuhkan dalam Keppres ini.  Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Keppres ini ditetapkan dalam rangka membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.  Keppres Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Martapura dan Kejaksaan Negeri Selat Panjang. Keppres ini ditetapkan dalam rangka membentuk Kejaksaan Negeri dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara di bidang penuntutan guna mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum. di Kabupaten Martapura dan Kabupaten Selat Panjang  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The International Committee Of Military Medicine. Keppres tersebut ditetapkan dalam rangka peran serta negara Indonesia sebagai anggota The International Committee Of Military Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

105


Medicine.

The

International

Committee

Of

Military

Medicine

merupakan organisasi internasional yang bertujuan meningkatkan dan menguatkan hubungan antar personil kesehatan militer negaranegara anggota untuk mempersiapkan standar operasional prosedur bersama

yang

penting

dalam

pelaksanaan

tugas

bersama,

memfasilitasi pelatihan dan pendidikan di bidang kesehatan. 3. Instruksi Presiden (Inpres)  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 Inpres ini ditetapkan dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional untuk kelanjutan pelaksanaan langkah-langkah penangan konflik sosial melalui keterpaduan, baik antar aparat pusat, antar aparat daerah dan antar aparat pusat dan daerah.  Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 Inpres ini ditetapkan sebagai upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan sebagaimana dalam

Perpres

korupsi diamanatkan Nomor

55

Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pencegahan

dan

Pemberantasan Korupsi Jangka

Inpres Nomor 2 Tahun 2014 merupakan upaya yang berkelanjutan dari Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 20122014 (Stranas PPK), dan sebagai wujud implementasinya dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun.


106


Bidang Perekonomian 1.

Peraturan Presiden (Perpres) 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai pengganti dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perpres tersebut secara substansi memuat rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan

penetapan

pengukuran, data,

dan

pengumpulan pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja

pada

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP menjembatani proses pertanggungjawaban kinerja dengan anggaran yang selama ini terdikotomi dalam dua mainstream yang berbeda

instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Substansi pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 adalah mengidentifikasi kembali proyek-proyek MP3EI yang visible dengan program percepatan pembangunan pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014.



Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Mantan Presiden RI dan/atau Mantan Wakil Presiden RI.


107


Substansi dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, dimana mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak. Namun standar kelayakan atas rumah tersebut belum secara tegas tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007, sehingga diperlukan pengaturan dalam

rangka menjamin kesetaraan pemberian

penghargaan pemerintah kepada Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden RI. 2. Keputusan Presiden (Keppres) 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Keputusan Presiden tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyesuaian jabatan keanggotaan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai bagian dari kebijakan pemerintah.


108


3. Instruksi Presiden (Inpres)  Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan Dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/ Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tersebut dimaksudkan sebagai

langkah

Pemerintah

kebijakan

dalam

APBN

Tahun Anggaran 2014 untuk mengurangi dampak risiko fiskal terhadap pelaksanaan

Inpres Nomor 4 Tahun 2014 diharapkan menjadi langkah yang SMART untuk mengurangi dampak risiko fiskal terhadap pelaksanaan APBN

APBN. Langkah-langkah kebijakan pengendalian tersebut, meliputi: 1) penghematan dan pengendalian belanja Kementerian Negara/ Lembaga; 2) masing-masing K/L melakukan pemblokiran mandiri terhadap Rencana

Kerja

dan

menyampaikannya

Anggaran

kepada

Kementerian/Lembaga,

Kementerian

Keuangan,

dan untuk

selanjutnya dilakukan pemblokiran dalam rangka pemotongan anggaran.

Bidang Kesejahteraan Rakyat 1. Peraturan Presiden (Perpres)  Perpres Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga. Peraturan Presiden ini ditetapkan guna melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang mengamanahkan perlunya penetapan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.


109


 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Perpres ini ditetapkan untuk mengatur arah kebijakan pembangunan kependudukan beserta administrasinya.  Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Perpres ini ditetapkan untuk

P erpres ini diharapkan dapat menjadi tools untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil.

melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang pada

intinya

mengatur

mekanisme Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. 2.

Keputusan Presiden (Keppres)  Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Hibah Pemerintah dalam rangka pembelian dan renovasi Masjid/Indonesia Muslim Association In America (IMAAM) Center di Maryland, Amerika Serikat.  Keppres ini ditetapkan sebagai dasar hukum pemberian hibah dalam rangka pembelian dan renovasi Masjid/Indonesia Muslim Association In America (IMAAM) Center di Maryland, Amerika Serikat.  Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Keppres ini ditetapkan untuk menetapkan Panitia guna menyeleksi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.  Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia Keppres ini ditetapkan dalam rangka mengukuhkan Badan Perfilman yang dibentuk dalam Musyawarah Besar Perfilman pada


110


tanggal 15--17 Januari 2014 di Jakarta sebagai pelaksanaan amanat Pasal 68 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman untuk membentuk Badan Perfilman Nasional. 3. Instruksi Presiden (Inpres)  Instruksi Presiden 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Inpres ini ditetapkan dalam

Inpres Nomor 5 Tahun 2014 ini merupakan komitmen nyata Pemerintah dalam mencegah meluasnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia

rangka

pencegahan

pemberantasan

dan

kejahatan

seksual terhadap anak melalui Gerakan

Nasional

Kejahatan Anak

Anti

Seksual

Terhadap

(GN-AKSA)

dengan

melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.  Instruksi Presiden 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. Inpres ini ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Selain beberapa contoh substansi Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditetapkan Presiden pada tahun 2014 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa contoh Perpres, Keppres, dan Inpres lainnya yang dapat menggambarkan peran/keberhasilan Sekretariat Kabinet terkait pencapaian sasaran kedua tentang penyelesaian rancangan Perpres, Keppres dan Inpres selama kurun waktu 2010—2014 sebagai berikut:


111


Peraturan Presiden 1) Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2025. Perpres ini memuat rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan

reformasi

birokrasi

nasional

2010—2025, yang selanjutnya akan

untuk

kurun

waktu

dioperasionalisasikan dalam

rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. 2) Perpres Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011—2014. Perpres ini merupakan tindak lanjut/antisipasi berakhirnya Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2004—2009 dan merupakan upaya pemerintah untuk menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3) Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012—2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012—2014. 4) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada prinsipnya, Perpres tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Kehadiran Perpres ini sangat diperlukan mengingat implementasi pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dinilai banyak pihak dapat terlaksana setelah adanya Perpres ini. 5) Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 Perpres ini intinya mengatur penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dan ditetapkan guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

112


Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 6) Perpres Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Perpres Nomor 66 Tahun 2013 tersebut diperlukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Paket Kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi, khususnya yang menyangkut debottlenecking penyelesaian masalah proyek-proyek investasi strategis. Perpres tersebut intinya menyempurnakan mekanisme perpanjangan batas waktu bagi Badan Usaha untuk memperoleh pembiayaan atas proyek kerjasama dalam hal kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha, yang sebelumnya menimbulkan pemahaman bahwa perpanjangan selama 12 bulan hanya dapat diberikan satu kali, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1b) Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2011. Penyempurnaan tersebut diperlukan untuk memperjelas kepada para pihak dalam perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur, bahwa perpanjangan tersebut dapat dilakukan lebih dari satu kali. Perubahan dalam Perpres tersebut tersebut akan bermanfaat bagi perpanjangan batas waktu perolehan pembiayaan (financial close) dalam proyek pembangunan PLTU Batang, yang akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2013. 7) Perpres Nomor 76 Tahun 2014 Portal Indonesian National Single Windows. 8) Perpres Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

113


Keputusan Presiden 1) Keppres Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+. Muatan/isi Keppres tersebut antara lain: a. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia telah menandatangani Letter of Intent (Surat Niat) on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+ . b. Implementasi Surat Niat tersebut memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi berbentuk Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+), yang ditetapkan dengan Keppres. c. Satgas REDD+ berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden serta beranggotakan pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga Non Kementerian terkait. d. Satgas REDD+ bertugas melaksanakan kegiatan persiapan untuk implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia, antara lain memastikan penyusunan strategi nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), mempersiapkan pendirian lembaga REDD+, serta menyusun kriteria pemilihan provinsi percontohan dan memastikan persiapan provinsi terpilih. 2) Keppres Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Asia Pasific Group on Money Laundering. Penerbitan Keppres ini untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di forum internasional. 3) Keppres Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Consumers International Keppres ini ditetapkan untuk menetapkan keanggotaan Indonesia pada Consumers International dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan kerja sama dengan organisasi konsumen internasional, Indonesia perlu menjadi anggota pada

Consumers International

(Konsumen Internasional). Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

114


4) Keppres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada International Institute For Applied Systems Analysis. Keppres ini ditetapkan untuk menetapkan Keanggotaan Indonesia pada International Institute For Applied Systems Analysis dalam rangka penguatan sistem invasi nasional dan penguatan sinergi antara bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bidang pembangunan melalui penelitian dan peningkatan kapasitas peneliti. 5) Keppres Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr (HC). Ir. Soekarno dan Dr (HC). Drs. Mohammad Hatta dalam Kertas Rupiah NKRI. 6) Keppres Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations.

Instruksi Presiden 1) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres tersebut berisi instruksi kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga Non

Kementerian,

mengambil

para

Gubernur

langkah-langkah

memfokuskan

pelaksanaan

sesuai

dan

Bupati/Walikota

kewenangannya,

pembangunan

yang

guna

berkeadilan

untuk lebih dan

berkesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional, melalui pelaksanaan program pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDG’s). 2) Inpres Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian KasusKasus Hukum dan Penyimpangan Pajak. Sehubungan dengan terjadinya beberapa kasus hukum dan penyimpangan pajak,

Presiden

telah

mengeluarkan

Inpres

tentang

Percepatan

Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak kepada beberapa Menteri dan Pimpinan Lembaga, termasuk Kementerian Keuangan untuk melakukan langkah-langkah antara lain:


115


a) Penyelesaian kasus penyimpangan pajak termasuk dan tidak terbatas pada kasus Gayus HP Tambunan; b) Bekerja sama dengan PPATK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan KPK dalam mengungkap kasus-kasus pajak; c) Melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak terkait; d) Memberikan tindakan administrasi dan disiplin kepada seluruh pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan; e) Melakukan evaluasi, perbaikan sistem kerja, dan semua aturan terkait. 3) Inpres Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian

Kualitas,

Pengolahan,

dan

Distribusi

Data

Satelit

Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Inpres ini ditetapkan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan menghindari duplikasi alokasi anggaran dalam pengadaan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi, dengan ini menginstruksikan kepada Para Menteri, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Para

Kepala

Lembaga

Pemerintah

Non-Kementerian,

Gubernur, dan Bupati/Walikota menggunakan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial berdasarkan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan ukuran piksel lebih kecil dan/atau sama dengan 4 (empat) meter yang disediakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan menyampaikan rencana kebutuhan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya kepada Badan Informasi Geospasial melalui Rapat Koordinasi Penyediaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 4) Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

116


Inpres Nomor 9 Tahun 2013 diterbitkan dalam upaya untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas

dan

pertumbuhan

ekonomi

nasional

serta

untuk

mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. 5) Inpres Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inpres Nomor 8 Tahun 2013 tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian Perda RTRW secara terintegrasi dan terkoordinasi, yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan serta pembangunan ekonomi nasional termasuk MP3EI, sehingga dipandang perlu untuk melakukan peningkatan dan percepatan serta pemberian fasilitasi terhadap proses penetapan Perda RTRW. 6) Inpres

Nomor

2

Tahun

2014

tentang

Aksi

Pencegahan

dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2014. 7) Inpres Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations. Keberhasilan

Sekretariat

Kabinet

dalam

meningkatkan

kualitas

penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. Implementasi good governance dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mendorong akselerasi pelaksanaan pembangunan nasional melalui kebijakan pemerintah termasuk penetapan beberapa Perpres, Keppres, dan Inpres yang mempunyai dampak luas dan signifikan di masyarakat. 2. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas penetapan kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Perpres, Keppres, dan Inpres. 3. Komitmen Sekretariat Kabinet dalam meningkatkan kualitas penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres.


117


Meskipun capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, namun dalam pengukuran tingkat capaian masih ditemui beberapa kendala, yaitu: 1. Masih terdapat sejumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang belum mendapatkan harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait, sehingga seringkali penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut membutuhkan waktu yang lama guna pembahasan/dikoordinasikan kembali baik di Sekretariat Kabinet maupun Kementerian terkait. 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet, khususnya, terkait penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang belum optimal. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain: 1. Peningkatan pembahasan secara intensif dalam rangka mendapatkan harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres baik di Sekretariat Kabinet maupun Kementerian terkait. 2. Perlunya peningkatan pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet, antara lain, terkait penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Demikian pula, secara paralel dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui penambahan pegawai dan program capacity building. 3. Pengembangan mail tracking system (tata persuratan elektronik) terintegrasi dan berkelanjutan terkait RPerpres, RKeppres, dan RInpres pada unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet.


118


Pengelolaan

Sasaran 3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet

persidangan

kabinet

merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan manajemen kabinet yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet

sesuai

dengan

Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat persidangan

Kabinet.

Pengelolaan

kabinet

merupakan

kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pendokumentasian hasil-hasil penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan. Hasil-hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan selanjutnya didokumentasikan terdiri dari rekaman audio, transkripsi, risalah, arahan dan petunjuk Presiden serta laporan persiapan dan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan. Pelaksanaan fungsi terkait pengelolaan persidangan kabinet ini turut memberikan andil dalam pembuatan kebijakan yang berskala nasional maupun mengubah kebijakan yang akan mempunyai dampak luas kepada masyarakat. Sebelum kebijakan tersebut diputuskan, prosedurnya adalah Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bersangkutan terlebih dahulu meminta kepada Presiden untuk membahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Sidang Kabinet Terbatas mengenai masalah dimaksud. Hal tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Terkait pengelolaan persidangan kabinet, sidang yang dipersiapkan oleh Sekretariat Kabinet adalah sidang, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden guna membahas program kerja pemerintah atau masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Jenis-jenis penyelenggaraan sidang kabinet dapat digolongkan sebagai berikut:


119


1. Sidang Kabinet yaitu sidang yang dipimpin oleh Presiden yang dihadiri oleh para Menteri dan pejabat negara lainnya yang ditentukan untuk membahas masalah-masalah penting yang dihadapi oleh negara serta penyelenggaraan negara pada umumnya. Sidang Kabinet diadakan secara berkala (periodik) dan dalam waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh Presiden. Presiden mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam Sidang Kabinet setelah dimusyawarahkan dan mendengarkan sidang. Sidang Kabinet terdiri dari: a. Sidang Kabinet Paripurna, yang diadakan secara berkala sekali dalam sebulan. Namun dalam hal dianggap perlu, Presiden dapat mengadakan Sidang Kabinet Paripurna selain dari ketentuan tersebut. Sidang Kabinet Paripurna membahas masalah-masalah umum dan khusus atau penting yang dihadapi oleh negara. b. Sidang Kabinet Terbatas, yang diadakan sekali dalam seminggu atau berdasarkan keinginan Presiden untuk membahas masalah sehari-hari yang dianggap perlu meliputi bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, dan masalah khusus lainnya. 2. Rapat yang terdiri dari: a. Rapat Terbatas dilaksanakan sewaktu-waktu dan hanya diiikuti oleh beberapa Menteri/pejabat yang sangat terkait dengan topik bahasan yang akan dibahas (terbatas). Rapat terbatas juga mencakup rapat-rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden guna membahas masalah-masalah tertentu. b. Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yaitu rapat yang membahas kebijakan nasional dan arahan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. RKP dihadiri oleh seluruh Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Kepala LPNK, para Gubernur, para Bupati/Walikota, pejabat Eselon I terkait, Staf Khusus Presiden, Pejabat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Pelaku Usaha (situasional) dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

120


3. Pertemuan yaitu pertemuan-pertemuan yang meliputi: paparan para Menteri dan pejabat lainnya, rapat koordinasi, rapat konsultasi, Presidential Lecture, Retreat, kunjungan kerja Presiden baik ke daerah maupun ke luar negeri, arahan Presiden, dan pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet dapat dilihat dari keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sidang kabinet secara efektif dan efisien terutama di dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh peserta sidang kabinet baik dari sisi pelayanan maupun hasil sidang kabinet berupa risalah sidang kabinet. Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur indikator kinerja utama dari sasaran ketiga ini adalah sejauh mana tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet dan sejauh mana risalah sidang kabinet dimanfaatkan oleh Kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan kebijakannya. Uraian mengenai pencapaian sasaran ketiga adalah sebagai berikut: Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Ketiga Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

% Capaian


A (100%)

A (93,31%)

93,31

Sangat baik

2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

B (85%)

93,90% (A)

110,47

Memuaskan



121


Capaian IKU sasaran ketiga untuk indikator pertama maupun kedua dihitung menggunakan rumus 1. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan

bahwa

pencapaian

IKU

untuk

sasaran

ini

masing-masing

dikategorikan sangat baik untuk IKU pertama dan memuaskan untuk IKU kedua. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat sedikit penurunan capaian sebesar 1,23% sedangkan untuk IKU kedua tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena IKU tersebut merupakan IKU baru. Penurunan capaian ini bukan berarti terjadi penurunan kinerja karena pada tahun 2014 terjadi pergantian pemerintahan yang berdampak pada perubahan susunan kabinet yang selanjutnya juga mempengaruhi pemilihan peserta sidang kabinet yang disurvei. Dalam hal ini, pada survei pertama yang dilaksanakan dalam semester I 2014, peserta sidang yang disurvei adalah para Menteri/Pimpinan Lembaga Kabinet Indonesia Bersatu II sedangkan pada semester II peserta sidang kabinet yang disurvei adalah para Menteri/Pimpinan Lembaga Kabinet Kerja. Perbedaan peserta sidang yang disurvei ini selanjutnya juga mempengaruhi perbedaan preferensi dalam merespon atau memberikan jawaban terhadap item-item kuesioner yang ditanyakan. Hal ini dimungkinkan karena responden survei pada survei kedua belum mengetahui secara menyeluruh tentang penyelenggaraan sidang kabinet. Meskipun demikian, ke depan Sekretariat Kabinet akan terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pengelolaan persidangan kabinet yang dibarengi dengan sosialisasi secara intensif mekanisme pengelolaan persidangan kabinet kepada peserta sidang kabinet guna meningkatkan awareness dan tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan sidang kabinet. Uraian lebih lanjut tentang analisis capaian IKU sasaran ketiga adalah sebagai berikut:


122


IKU 1

Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

1.

Formulasi IKU Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU “Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet” diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut:



(nilai kepuasan pada pertanyaan 1 + nilai kepuasan pada pertanyaan 2 + ...... ) n

X 100%

n = jumlah pertanyaan

Tingkat kepuasan dihitung dari akumulasi semua jawaban dari responden dengan jawaban puas/mengiyakan terhadap pertanyaan yang disampaikan dalam survei terkait penyelenggaraan sidang kabinet. 2. Pencapaian IKU Dalam rangka mengukur kualitas pencapaian sasaran ketiga, digunakan ukuran yang lebih komprehensif yaitu “Tingkat kepuasan peserta sidang terhadap penyelenggaraan sidang kabinet”. Indikator ini diukur dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan atau survei kepada peserta sidang. Pada dasarnya unsur pelayanan persidangan merupakan hal penting bagi peserta sidang karena pelayanan yang kurang baik dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan persidangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan secara optimal proses penyelenggaraan sidang kabinet mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyebarluasan hasilhasil sidang kabinet. Dengan mengukur kepuasan ini akan dapat diketahui Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

123


berbagai kekurangan dan kelemahannya sehingga hasilnya dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan sidang kabinet yang lebih baik. Pelaksanaan survei tingkat kepuasan peserta sidang kabinet tahun 2014 sama dengan pelaksanaan tahun 2013 yaitu dilaksanakan dua kali dalam setahun. Penyelenggaraan survei pertama dilaksanakan tanggal 11 Juli 2014 dan survei kedua dilaksanakan

Survei tingkat kepuasan peserta sidang kabinet tahun 2013 berbeda dengan tahun 2014 terkait responden survei dan item pertanyaan yang disurveikan

pada tanggal 24 Desember 2014. Cara yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat

kepuasan

peserta

kabinet

terhadap

penyelenggaraan

sidang

kabinet

adalah

menyampaikan

beberapa

sidang dengan item

pertanyaan dalam bentuk kuesioner survei kepada peserta sidang. Walaupun IKU ini sama dengan tahun sebelumnya

namun

terdapat

perbedaan

dengan

survei

tahun

sebelumnya yaitu: 1. Peserta sidang kabinet yang disurvei pada survei pertama dan kedua tahun 2013 adalah para Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kabinet Indonesia Bersatu II sedangkan pada tahun 2014 terdapat perbedaan responden dimana pada survei pertama peserta sidang yang disurvei adalah para Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kabinet Indonesia Bersatu II sedangkan pada survei kedua adalah para Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kabinet Kerja. Perbedaan responden survei ini tentu saja akan mempengaruhi hasil survei namun hal tersebut menunjukkan besarnya komitmen Sekretariat Kabinet untuk benar-benar memperoleh feed back yang obyektif dan komprehensif langsung dari peserta sidang yang benar-benar mengikuti jalannya sidang kabinet tersebut. 2. Penggunaan instrument berupa pertanyaan yang digunakan dalam survei berbeda dari tahun sebelumnya. Pada survei tahun 2012 digunakan 5 item pertanyaan sedangkan pada tahun 2013 digunakan 4 item pertanyaan dengan komposisi yang lebih ringkas namun muatan Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

124


lebih komprehensif dibandingkan tahun 2013. Pada survei tahun 2013, item pertanyaan yang disurveikan menyangkut pelayanan keprotolan, penyediaan jamuan dalam sidang kabinet, format dan sistematika risalah sidang, penyajian materi sidang kabinet, dan penyebarluasan hasil sidang kabinet melalui website sedangkan pada survei tahun 2014 item yang disurveikan adalah muatan informasi penyelenggaraan sidang kabinet, penyajian jamuan sidang kabinet, penyajian materi sidang kabinet sesuai agenda sidang, dan penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet. Pada tahun 2014 terdapat pengembangan dimana item survei terkait risalah sidang yang sebelumnya menjadi bagian survei tahun 2013 dipisahkan dan dijadikan survei tersendiri pada tahun 2014. Berikut adalah gambaran pelaksanaan survei yang dilakukan terhadap penyelenggaraan sidang kabinet: Gambar 3.5 Pelaksanaan Survei Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014

Pengukuran terhadap tingkat kepuasan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengetahui persentase jawaban yang merasa puas atas seluruh pertanyaan

yang

disampaikan.

Persentase

jawaban

ini

selanjutnya

dibandingkan dengan rentang nilai kepuasan sehingga diperoleh kategori Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

125


kepuasan dan nilai kepuasan. Adapun rentang nilai kepuasan yang dipergunakan untuk mengukur kategori dan nilai kepuasan mengacu pada Rentang Nilai Kepuasan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 (Revisi Kedua). Tabel 3.18 Rentang Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet No.

Rentang Nilai Kepuasan

Nilai

1

>85%

A

2

70% - 85%

B

3

55% - <70%

C

4

<55%

D

Guna mengetahui hasil pelaksanaan survei tahun 2014 tentang tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dapat dilihat pada tabel rekapitulasi hasil survei pertama dan survei kedua. Tabel 3.19 Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Tingkat Kepuasan Peserta Sidang terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014 No

Pertanyaan

Survei I

Rata-rata

Tidak (%)

Ya (%)

Tidak (%)

Ya (%)

Tidak (%)

Informasi penyelenggaraan sidang 50 (100%) kabinet mudah dipahami

0 (0%)

34 (100%)

0 (0%)

84 (100%)

0 (0%)

2

Jamuan yang disajikan dalam penyelenggaraan sidang kabinet beragam

47 (94%)

3 (94%)

32 (94,12%)

2 (5,88%)

79 (94,06%)

5 (5,94%)

3

Materi paparan yang disajikan dalam sidang kabinet diterima sesuai dengan agenda sidang

44 (91,67%)

4 (8,33%)

28 (82,35%)

6 (17,65%)

72 (85,72%)

12 (14,28%)

Penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui website setkab.go.id disajikan dengan cepat dan tepat

43 (89,58%)

5 (10,42%)

29 (96,67%)

1 (3,33%)

72 (92,30%)

6 (7,70%)

Jumlah Rata-Rata

184 (93,88%)

12 (6,12%)

123 (92,48%)

10 (7,52%)

307 (93,31%)

22 (6,69%)

1

4

Ya (%)

Survei II

Catatan:  Jumlah responden survei I sebanyak 50 (lima puluh) orang  Jumlah responden survei II sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang


126


Survei pertama dilaksanakan terhadap 50 (lima puluh) responden Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menjadi peserta sidang kabinet. Jumlah jawaban yang menyatakan puas atas pertanyaan yang diajukan sebanyak 184 jawaban atau sebesar 93,88% dan yang menyatakan tidak puas sebanyak 12 jawaban atau sebesar 6,12%. Survei kedua dilaksanakan terhadap 35 (tiga puluh lima) responden Menteri dan Pimpinan LPNK yang menjadi peserta sidang kabinet. Jumlah jawaban yang menyatakan puas atas pertanyaan yang diajukan sebanyak 123 jawaban atau sebesar 92,48% dan yang menyatakan tidak puas sebanyak 10 jawaban atau sebesar 7,52%. Jika hasil survei pertama dan kedua tersebut digabungkan, maka akan diperoleh jumlah total jawaban yang menyatakan puas sebanyak 307 jawaban atau sebesar 93,31%, sedangkan

jawaban

yang

menyatakan tidak puas sebanyak 22 jawaban atau sebesar 6,69%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

penyelenggaraan

sidang

Hasil survei tahun 2014 sebesar 93,31% sehingga dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan sidang kabinet tahun 2014 telah terlaksana dengan baik dengan realisasi kepuasan memperoleh “Nilai A” dan capaian dengan kategori “Sangat Baik

kabinet yang dilaksanakan tahun 2014 telah terlaksana dengan baik, dengan realisasi kepuasan memperoleh “Nilai A” dengan kategori kategori capaian “Sangat Baik” . Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap keseluruhan jawaban atas survei penyelenggaraan sidang kabinet pada tahun 2014, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. “Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet mudah dipahami” Pada survei pertama maupun kedua diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 100% sehingga rata-rata persentase tingkat kepuasan untuk item survei tersebut sebesar 100%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta sidang kabinet telah memahami dengan mudah tentang informasi yang disampaikan ketika akan diselenggarakan sidang kabinet. Mengingat tingkat kecepatan dan keakuratan informasi sidang yang harus disampaikan kepada para peserta sidang kabinet memiliki Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

127


urgensi yang sangat tinggi, maka diwaktu yang akan datang diperlukan lagi penambahan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana agar pelaksanaan sidang lebih optimal. b. “Jamuan yang disajikan dalam penyelenggaraan sidang kabinet beragam” Pada survei pertama diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 94% dan pada survei kedua diperoleh jawab puas (ya) sebesar 94,12%, sehingga dari dua survei tersebut diperoleh persentase rata-rata kepuasan sebesar 94,06%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas jamuan yang disajikan. Hal yang perlu menjadi perhatian di masa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu perlunya jamuan yang bervariasi sehingga tidak membosankan. c. “Materi paparan yang disajikan dalam sidang kabinet diterima sesuai dengan agenda sidang” Pada survei pertama diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 91,67% dan pada survei kedua diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 80%, sehingga dari dua survei tersebut diperoleh persentase rata-rata kepuasan sebesar 85,84%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas materi paparan yang disajikan dan telah sesuai dengan materi sidang. Hal yang menjadi perhatian di masa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu agar informasi materi sidang disampaikan lebih awal dan dibagikan merata kepada seluruh peserta sidang. Selain itu materi yang dipaparkan oleh Menteri terlalu panjang dan sebaiknya singkat saja. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait menyangkut persiapan baik dari segi kuantitas materi yang harus disampaikan maupun kualitas materi sidang kabinet yang akan dipaparkan. d. “Penyebarluasan

informasi

hasil

sidang

kabinet

melalui

website

setkab.go.id disajikan dengan cepat” Pada survei pertama diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 89,58% dan pada survei kedua diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 96,67%, sehinga dari dua survei tersebut diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 93,13%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

128


besar peserta sidang kabinet merasa puas atas kecepatan penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui website. Hal yang menjadi perhatian di masa yang akan datang adalah ada sebagian peserta sidang kabinet yang belum

mengetahui

setkab.go.id.,

penyebarluasan

hasil

sidang

melalui

website

sehingga diperlukan sosialisasi website setkab.go.id lebih

intensif. Perkembangan

pencapaian

sasaran

dapat

diketahui

melalui

perbandingan dengan sasaran tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2012 sehingga perbandingan yang dapat dilakukan hanya selama 3 (tiga) tahun. Berikut adalah perbandingan target, realisasi dan capaian IKU pertama sasaran ketiga untuk tahun 2012-2014. Gambar 3.6 Perbandingan IKU Pertama Sasaran Ketiga Tahun 2012-2014

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian IKU pertama sasaran ketiga tahun 2014 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2012 dan 2013. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa kinerja terkait pengelolaan persidangan kabinet mengalami penurunan karena realisasi dan capaian tingkat kepuasan peserta sidang kabinet tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya pemilihan responden, jenis/item pertanyaan, familier/tidaknya responden dengan aspek-aspek yang disurvei, preferensi personal, dan lain-lain.


129


Sebagai contoh yaitu adanya tanggapan atau masukan dari responden atas pertanyaan tentang kepuasan peserta sidang terkait pelayanan materi sidang kabinet. Responden mengharapkan agar materi sidang kabinet disajikan lebih ringkas dan sederhana serta dapat diperoleh sebelum sidang kabinet dimulai. Namun hal tersebut sulit dipenuhi lebih awal mengingat bahan sidang berasal dari Kementerian/Lembaga yang diterima Sekretariat Kabinet sering terlambat, bahkan seringkali diterima pada saat sidang kabinet

sedang

berlangsung.

Padahal,

Sekretariat

Kabinet

telah

menginformasikan jauh hari sebelumnya kepada Kementerian/Lembaga untuk mempersiapkan materi sidang kabinet. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan dari penurunan tingkat kepuasan dalam penyelenggaraan sidang kabinet.

IKU 2

Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

1.

Formulasi IKU Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU “Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet” diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut:



(nilai kepuasan pada pertanyaan 1 + nilai kepuasan pada pertanyaan 2 + ... ) n = jumlah pertanyaan

X 100%

n

Tingkat kepuasan dihitung dari akumulasi semua jawaban dari responden dengan jawaban puas/mengiyakan terhadap pertanyaan yang disampaikan dalam survei terkait risalah sidang kabinet.


130


2. Pencapaian IKU Dalam rangka mengukur kualitas pencapaian sasaran ketiga, dilakukan juga pengukuran tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru dimunculkan pada tahun 2014. Sidang Kabinet merupakan salah satu agenda kegiatan kenegaraan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden guna membicarakan hal-hal penting yang bersifat nasional dan membutuhkan keputusan Presiden. Salah satu hasil sidang kabinet adalah risalah yang didistribusikan kepada para Menteri dan para peserta sidang lainnya. Risalah sidang kabinet memuat ringkasan hal-hal penting yang menjadi pokok pembicaraan dan petunjuk/arahan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan sebagai rujukan bagi para Menteri dan peserta sidang lainnya dalam mengambil kebijakan di Kementerian/Lembaga masing-masing. Dengan mengukur persentase tingkat kepuasan akan risalah sidang, dapat diketahui berbagai kekurangan dan kelemahannya sehingga hasilnya dapat menjadi acuan bagi penyusunan risalah diwaktu yang akan datang. Penyelenggaraan survei tentang tingkat kepuasan terhadap risalah sidang kabinet baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014. Hasil rata-rata jawaban puas (ya) atas pertanyaan yang disampaikan kepada responden pada survei pertama dan survei kedua dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.20 Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Tingkat Kepuasan Peserta Sidang terhadap Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014 No 1

Pertanyaan Isi risalah sidang kabinet mudah dipahami dan membantu upaya perumusan kebijakan pemerintah

Survei I

Survei II

Rata-rata

Ya (%)

Tidak (%)

Ya (%)

Tidak (%)

Ya (%)

Tidak (%)

46 (92%)

4 (8%)

31 (96,88%)

1 (3,12%)

77 (93,90%)

5 (6,09%)

Catatan: - Jumlah responden survei I sebanyak 50 orang - Jumlah responden survei II sebanyak 35 orang (3 orang tidak memberikan jawaban)


131


Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap keseluruhan jawaban atas survei terhadap risalah sidang kabinet pada tahun 2014, dapat dijelaskan bahwa Pada survei pertama diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 92% dan pada survei kedua diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 96,67% sehingga dari dua survei tersebut diperoleh persentase rata-rata kepuasan sebesar 93,90% atau berada dalam rentang nilai “A”. Mengingat target yang ditetapkan adalah “Nilai B” dengan persentase 85% maka capaiannya adalah 110,47% dengan kategori capaian “Memuaskan”. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas isi risalah sidang kabinet dan isi risalah tersebut dianggap membantu dalam upaya perumusan kebijakan. Hal yang menjadi perhatian di masa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu agar risalah sidang kabinet sebaiknya disampaikan lebih cepat melalui e-mail kepada seluruh peserta sidang. Perkembangan

pencapaian

sasaran

dapat

diketahui

melalui

perbandingan dengan sasaran tahun-tahun sebelumnya. Mengingat indikator kedua sasaran ketiga ini merupakan indikator yang baru muncul di tahun 2014 maka tidak dapat dilakukan perbandingan target, realisasi dan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian sasaran ketiga diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: ●

●

●

“Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan

kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan” “Kegiatan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Sidang Kabinet, Rapat dan Pertemuan yang Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden” ●

Sebagaimana

telah

dijelaskan

●

●

sebelumnya

bahwa

manajemen/

pengelolaan persidangan kabinet dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan penyampaian hasil-hasil sidang kabinet. Proses pelaksanaan persidangan kabinet itu sendiri dapat dilihat pada gambar berikut: Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

132


Gambar 3.7 Proses Pelaksanaan Sidang Kabinet Dokumentasi Hasil Sidang

Informasi Sidang

Pembuatan Undangan

Pendistribusian/ Diseminasi Hasil Sidang Kabinet

Pengiriman Undangan

Konfirmasi Kehadiran Pelaporan Hasil Sidang Kabinet

Penyusunan Hasil Sidang Kabinet

Pelaksanaan Sidang Kabinet

Penyiapan Pelaksanaan

Laporan Persiapan

Dalam hal penyelenggaraan Sidang Kabinet sesuai dengan alur di atas, Sekretariat Kabinet melaksanakan proses penyiapan dari awal hingga akhir. Penyelenggaraan Sidang Kabinet dimaksud dapat dilaksanakan sebagaimana biasa yakni di kantor Presiden, Jakarta. Namun dapat juga dilaksanakan di luar kantor seperti Istana Kepresidenan Bogor, Cipanas, dan Bali, maupun di gedung pertemuan, seperti Jakarta International Expo (JI Expo) Kemayoran, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, dan Kementerian/Lembaga serta LPNK

lainnya.

Beberapa

contoh

penyelenggaraan

sidang

kabinet/

pertemuan/rapat dapat dilihat pada gambar berikut:


133


Gambar 3.8 Pelaksanaan Sidang Kabinet Tahun 2014

Sidang Kabinet Paripurna Rapat Terbatas

Pertemuan

Public Lecture

Berikut data penyelenggaraan Sidang Kabinet selama periode 2010— 2014. Tabel 3.21 Data Penyelenggaraan Sidang Kabinet Periode Januari 2010—Desember 2014 NO

JENIS SIDANG

1

TAHUN

JML

2010

2011

2012

2013

2014

28

24

17

16

18

103

2

Sidang Kabinet Paripurna Sidang Kabinet Terbatas

2

9

18

18

-

47

3

Rapat Terbatas

69

73

48

27

53

270

4

Presidential Lecture

4

2

1

1

-

8

5

Retreat/Rapat Kerja Pemerintah

5

8

2

3

-

18

6

Pertemuan Lain

-

24

7

20

65

116

108

140

93

85

136

553

JUMLAH


134


Pelaksanaan

manajemen

persidangan

kabinet

diawali

dengan

menyiapkan bahan-bahan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan Sidang Kabinet tersebut disusun dalam sebuah naskah dokumen (briefing sheet). Bahan-bahan sidang dari Kementerian/Lembaga dipaparkan melalui tayangan layar monitor dan sekaligus juga didistribusikan kepada seluruh peserta sidang yang hadir. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan, pelaksanaan diawali dengan menyampaikan informasi kepada peserta melalui undangan dan konfirmasi oleh petugas. Kemudian kegiatan berikutnya adalah peliputan/perekaman yang menghasilkan output terdiri dari rekaman audio, transkripsi, risalah, dan arahan dan petunjuk Presiden (APP), sebagai dokumen-dokumen hasil setiap penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan. Pada setiap penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan perekaman berupa audio, kecuali pada hal-hal tertentu yang bersifat rahasia atau tertutup. Jika penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan tersebut diliput/direkam, maka menghasilkan rekaman audio yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan transkripsi. Transkripsi merupakan dokumen yang berisi keseluruhan informasi yang dibahas pada setiap penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan. Transkripsi yang telah selesai dibuat selanjutnya disimpan sebagai dokumen negara yang “memiliki sifat kerahasiaan sangat tinggi”. Risalah merupakan salah satu hasil dari kegiatan penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan. Risalah memuat ringkasan hal-hal penting yang menjadi pokok pembicaraan dan petunjuk/arahan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan sebagai rujukan bagi para Menteri dan peserta sidang lainnya dalam mengambil kebijakan di kementerian/ lembaga masing-masing. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

135


Bahan dan dokumen yang dihasilkan dari penyelenggaraan sidang kabinet selama tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 3.22 Data Bahan dan Hasil Sidang Kabinet Tahun 2010—2014 Bahan/Hasil Sidang Kabinet

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Materi

-

2.300

5.760

6.208

7.187

Briefing Sheet

-

54

57

107

92

Rekaman

113

182

138

154

136

Transkripsi

67

88

110

95

113

Risalah

60

71

62

66

63

Arahan dan Petunjuk Presiden

55

55

57

66

63

Keterangan Pers

36

21

36

34

39

Guna mendukung langkah pemerintah dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi, Sekretariat Kabinet juga terus berupaya melakukan perbaikan dalam hal penyelenggaraan sidang kabinet. Upaya perbaikan tersebut antara lain: a. Perbaikan tata cara penyusunan transkripsi Perbaikan tata cara penyusunan transkripsi melalui

telah

dilakukan

perbaikan

format

transkripsi, pencantuman nama setiap lengkap,

pembicara dan

secara

penggantian

Langkah perbaikan yang dilakukan Sekretariat Kabinet terkait penyelenggaraan sidang kabinet antara lain perbaikan tata cara penyusunan transkripsi, risalah sidang, dan Arahan dan Petunjuk Presiden (APP) serta penyelenggaraan survei kepuasan peserta sidang terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet secara periodik.

ucapan peserta Sidang Kabinet atau rapat atau pertemuan yang tidak baku dengan padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penataan ulang pembagian tugas kepada staf/pegawai secara merata guna tercapainya target kecepatan dalam penyusunan transkripsi.


136


b. Perbaikan tata cara penyusunan risalah Perbaikan tata cara penyusunan risalah telah dilakukan melalui penataan ulang mekanisme penyusunan risalah agar tercapai peningkatan kecepatan penyelesaian risalah. Selain itu, perbaikan naskah risalah telah pula dilakukan dengan mengganti kata-kata asing dengan padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penyempurnaan format risalah dengan menyertakan masukan dan saran dari Wakil Presiden, Menteri, dan peserta lainnya yang susunannya sesuai dengan alur Sidang Kabinet, mulai dari Pengantar Presiden sampai dengan Arahan dan Petunjuk Presiden (APP). c. Perbaikan tata cara penyusunan APP Terkait APP, perbaikan yang dilakukan adalah dengan memperbaiki format APP yang semula berbentuk transkripsi menjadi bentuk pointers serta mengganti kata-kata yang tidak baku dengan padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. d. Penyelenggaraan

survei

kepuasan

peserta

sidang

terhadap

penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet Guna memperoleh feed back atau masukan yang bermanfaat bagi perbaikan kinerja manajemen persidangan kabinet, Sekretariat Kabinet memandang perlu dilaksanakan sebuah survei. Survei ini menitikberatkan pada penyelenggaraan Sidang Kabinet dan salah satu hasil Sidang Kabinet yaitu risalah Sidang Kabinet. Survei ini dilakukan kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini kepada peserta sidang yaitu para menteri dan pimpinan LPNK. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan para pemangku kepentingan dan sekaligus mengindentifikasi harapan para pemangku kepentingan dalam pelayanan Sekretariat Kabinet khususnya di bidang pelayanan penyelenggaraan Sidang Kabinet. Hasil survei yang dilakukan selama tahun 2012—2014 tersebut diharapkan dapat dijadikan mekanisme check and balance terkait penyelenggaraan Sidang Kabinet. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

137


Dalam proses penyelenggaraan Sidang Kabinet, ada beberapa isu hangat di masyarakat yang kemudian disidangkan dan melahirkan keputusan yang sangat penting dan menjadi salah satu tolok ukur gambaran keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan persidangan kabinet selama periode 2010—2014, seperti berikut: 1. Presiden pada tanggal 8 September 2011 mengadakan Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta yang membahas tentang Rencana Pengadaan Alutsista TNI dan Pembelanjaan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010—2014. Dalam Sidang tersebut, Presiden memberikan arahan untuk lebih menggunakan anggaran yang tersedia di dalam negeri daripada pinjaman luar negeri. Anggaran pertahanan meningkat tajam dari 21,42 triliun rupiah pada tahun 2004 menjadi 84,47 triliun rupiah pada tahun 2013. Peningkatan anggaran ini mencapai hampir 400%. Selain itu, Sekretaris Kabinet juga menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan membuat Surat Edaran Nomor SE. 05/Seskab/V/2013 mengenai Hindari Pembiayaan Program dengan Utang Luar Negeri. 2. Retreat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat tahun 2011 menghasilkan program MP3EI. Retreat tersebut menghasilkan: a. 18 (delapan belas) program utama pemerintah yang mencakup 8 (delapan) bidang utama, telah dibagi ke dalam 6 (enam) kawasan koridor ekonomi yang membentang mulai dari ujung Sumatera hingga ujung Papua; b. Pembuatan Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025. 3. Arahan Presiden pada sidang kabinet mengenai sikap proaktif dari para menteri dalam menanggapi isu yang berkembang di masyarakat. Atas dasar arahan Presiden, Sekretaris Kabinet mengeluarkan Surat Edaran yaitu SE. 97/Seskab/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 terkait Peningkatan Fungsi Humas untuk Penyebarluasan Informasi tentang Hasil Kerja Pemerintah. 4. Guna

meningkatkan

awareness

Menteri

di

KIB

II

terhadap

penyelenggaraan sidang kabinet, Sekretaris Kabinet mengeluarkan Surat Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

138


Edaran Nomor SE. 507/Seskab/IX/2012 tanggal 14 September 2012 Penjadwalan Sidang Kabinet Terbatas dan Sidang Kabinet Paripurna. 5. Terkait sidang masalah bailout Bank Century yang menyebutkan adanya keterlibatan Presiden, Sekretaris Kabinet telah menyerahkan bukti tertulis transkripsi sidang kabinet ke KPK yang membahas masalah tersebut. 6. Rapat kerja/konsultasi antara Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dengan Komisi I DPR RI pada tanggal 10 Desember 2012 di Jakarta terkait pembintangan APBN 2012 untuk Kementerian Pertahanan sebesar 678 miliar rupiah. Pembintangan ini dilakukan berdasarkan usulan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Keuangan. 7. Masalah mengenai Ahmadiyah disidangkan dalam Sidang Kabinet dan melahirkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013. 8. Masalah Kenaikan harga BBM dibahas dalam Sidang Kabinet dan menghasilkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak. 9. Presiden pada tanggal 18 Mei 2013 mengadakan rapat terbatas tentang kondisi situs Gunung Pandang di Cianjur, Jawa Barat. Hasil dari rapat terbatas tersebut adalah memberikan rekomendasi serta memberikan dukungan penuh dari pemerintah kepada tim peneliti Gunung Padang. Setelah proses persiapan dianggap selesai, Presiden melakukan peninjauan situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 25 Februari 2014; 10. Sidang Kabinet tanggal 1 Agustus 2013 yang membahas masalah Sampang di Gedung Grahadi, Rumah Dinas Gubernur Jawa Timur, Presiden sampaikan instruksi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait masalah Sampang tersebut. 11. Masalah penanganan bencana letusan Gunung Merapi dibahas dalam Sidang Kabinet dan menghasilkan lima instruksi yaitu:


139


a. Kendali operasi tanggap darurat penanggulangan bencana Gunung Merapi berada di tangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Ma’arif, satu komando yaitu Kepala BNPB sebagai komandonya. b. Menugaskan Menko Kesra Agung Laksono untuk memastikan bahwa bantuan dari pemerintah pusat, dalam bentuk apapun, dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik. c. Menginstruksikan TNI melakukan persiapan, mengerahkan, dan menugaskan satu brigade plus untuk penanggulangan bencana. TNI juga akan memobilisasi, mengerahkan angkutan atau kendaraan untuk mobilitas pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. d. Menginstruksikan Polri untuk mengerahkan dan menugaskan satuan tugas kepolisian untuk penanggulangan bencana, dengan titik berat membantu lalu lintas karena banyak sekali pergerakan manusia, kendaraan, sehingga menimbulkan kekacauan lalu lintas dan juga pengamanan kepada masyarakat. e. Pemerintah akan membeli sapi dan ternak-ternak lain milik warga dengan harga yang pantas. Diharapkan keputusan ini membuat warga tidak enggan lagi untuk mengungsi dan dievakuasi. 12. Presiden mengadakan Sidang Kabinet Terbatas pada hari Minggu, 5 Januari 2014 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang membahas soal kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram non subsidi, untuk menanggapi respons masyarakat. Salah satu putusan sidang, Presiden menginstruksikan Pertamina dan kementerian terkait untuk melakukan peninjauan kembali kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kilogram, yang harus selesai dalam waktu 1x24 jam. 13. Masalah penghematan anggaran dibahas dalam Sidang Kabinet dan menghasilkan Inpres Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

140


14. Masalah kekerasan seksual terhadap anak yang dibahas dalam Sidang Kabinet dan menghasilkan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. 15. Sidang Kabinet tanggal 2 April 2014 yang membahas masalah listrik di Sumatera Utara. Hal mana pada Sidang Kabinet tersebut Presiden mempertemukan para pengambil kebijakan terkait masalah listrik. Selanjutnya Presiden menyampaikan arahan agar masalah listrik tersebut dituntaskan sesegera mungkin. 16. Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dibahas dalam Sidang Kabinet dan menghasilkan dibentuknya Satgas TKI. a. Kasus Satinah dilakukan upaya pembayaran diyat yang diminta oleh keluarga dan mengirim tim yang dipimpin oleh Maftuh Basyuni ke Saudi Arabia. b. Tim berupaya mendekati pihak keluarga, mendekati para tokoh masyarakat yang ada di Saudi Arabia, juga aparat pemerintah di Saudi Arabia untuk melobi, melakukan upaya-upaya koordinasi agar eksekusi pembayaran diyat itu paling tidak bisa ditunda sampai dengan nanti batas perundingannya. c. Presiden juga mengirim surat kepada Raja Saudi Arabia untuk memohon kepada Raja untuk ikut bersama-sama dengan tim ini melobi dan berkoordinasi dengan pihak keluarga korban agar pelaksanaan eksekusi pembayaran diyat bisa diperpanjang. d. Ada kesepakatan yang diambil antara Pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedubes RI di Saudi Arabia untuk menunda eksekusi pembayaran diyat sehingga menyelamatkan Satinah dari hukuman mati. e. Pembentukan atase hukum, di Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dan Kedubes RI di Saudi Arabia. 17. Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kembali menjadi topik bahasan dalam forum Sidang Kabinet/Rapat Terbatas. Pembahasan TKI dalam Rapat Terbatas tanggal 17 Desember 2014 yang terfokus pada keberadaan TKI informal secara ilegal di Timur Tengah. Pengelolaan proses pengiriman TKI, penertiban PJTKI, peningkatan pelayanan TKI di Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

141


luar negeri, pungli terhadap TKI yang pulang ke Indonesia, dan pelatihan bagi TKI menjadi perhatian Presiden dalam pembahasan pada Rapat Terbatas tersebut. Arahan Presiden terkait permasalahan TKI adalah sebagai berikut: a. Secara umum, Presiden mengharapkan permasalahan TKI ilegal sebanyak 1,8 juta orang segera diselesaikan mulai bulan Januari 2015. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri diharapkan saling berkoordinasi untuk memulangkan TKI yang berharap dapat kembali ke tanah air dengan menggunakan kapal laut. Presiden memerintahkan untuk menghitung kembali jumlah TKI tersebut serta menyiapkan anggaran bagi penyelesaian masalahnya. Ke depan, pemerintah diharapkan menghentikan pengiriman TKI ilegal dan hanya memberangkatkan TKI yang mempunyai kualitas dan izin kontrak yang dibatasi. b. Secara khusus, Presiden menugaskan instansi terkait untuk melakukan perbaikan sebagai berikut: 1) BNP2TKI diharapkan segera memotong atau menyederhanakan biaya pemungutan pengiriman TKI di 14 titik tahapan dan melakukan perjalanan ke tempat pengiriman TKI bermasalah, sehingga pemerintah mengetahui permasalahannya dan dapat segera diselesaikan dengan baik. 2) Kapolri diharapkan menyambungkan Layanan Satu Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang dimiliki oleh BNP2TKI dengan Kepolisian, terutama dalam mengurus Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). 3) Kapolri diharapkan bertindak tegas terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bertindak sewenangwenang. 4) Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian

diharapkan

mengoordinasikan Bank BUMN untuk menangani remitansi atau kiriman uang dari TKI.


142


5) Menteri Keuangan diharapkan menyiapkan anggaran dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp1,5 triliun untuk pembenahan biaya penempatan TKI. c. Guna mengurangi jumlah TKI ilegal, pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk membiayai pelatihan bagi para TKI sebelum keberangkatan ke negara penempatan. Sementara bagi TKI yang sudah pulang, pemerintah diharapkan mengadakan pelatihan kewirausahaan sehingga para TKI tidak perlu kembali bekerja di luar negeri. Terkait penyelenggaraan sidang kabinet, masih ditemui sejumlah kendala atau permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor intern maupun ekstern, seperti masalah koordinasi penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan, terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), dan terbatasnya sarana dan prasarana dan sebagainya. Sementara faktor eksternal yang menjadi kendala adalah kesulitan untuk memperkirakan jumlah kegiatan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan pertemuan sangat tergantung pada arahan dan petunjuk Presiden yaitu berdasarkan atas pertimbangan urgensi dari setiap permasalahan yang akan dibahas. Terbatasnya jumlah SDM serta sarana dan prasarana akan berpengaruh pada kecepatan dalam penyelesaian hasil-hasil sidang seperti transkripsi, risalah, dan arahan dan petunjuk Presiden. Namun demikian, semua kendala tersebut bukanlah penghalang dalam merealisasikan target yang ingin dicapai, dengan cara mengoptimalkan SDM serta sarana dan peralatan yang ada saat ini. Guna menghadapi permasalahan yang ada saat ini, diharapkan adanya solusi-solusi nyata diantaranya adalah dengan lebih mengintensifkan lagi koordinasi dengan Sekretariat Presiden. Disamping itu, penambahan SDM yang berkualitas dan sarana dan prasarana yang memadai diwaktu yang akan datang akan juga terus diupayakan dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.


143


Capaian sasaran keempat diukur melalui pengukuran terhadap Sasaran 4 indikator kinerja utama (IKU) tentang kecepatan penyiapan dan Terwujudnya penyelesaian, ketepatan atau akurasi Peningkatan Kualitas Keppres serta tingkat kepuasan Pelayanan Administrasi stakeholder tentang penyelesaian Aparatur yang Wewenang Keppres tentang jabatan pemerintah, Penetapannya di Tangan kepangkatan, pemberhentian dan Presiden pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden. Sehingga inti dari peningkatan capaian di sasaran ini adalah: 1. Terselesaikannya proses usulan menjadi Keppres beserta salinan dan petikannya dengan cepat, tepat dan akuntabel. 2. Pejabat atau pegawai yang diusulkan mendapatkan putusan berupa terbitnya Keppres baik mengenai pengangkatan dalam jabatan maupun kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, secara akurat dan tepat waktu. Pencapaian sasaran tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak, khususnya dalam proses penerbitan Keputusan Presiden dalam jabatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun beserta salinan dan petikannya, antara lain: 1. Respon, komitmen, dan tindak lanjut dari Pejabat Pembina Kepegawaian/ Instansi

Pengusul

untuk

kelengkapan

dan

keakurasian

data

yang

disampaikan secara cepat, sehingga memperlancar proses penyelesaian Keppres baik mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan maupun kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun PNS. 2. Penyampaian pertimbangan dari pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I secara cepat dan akurat. 3. Penyampaian pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama maupun untuk proses penyelesaian kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun PNS secara cepat dan akurat. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

144


Selain faktor-faktor di atas, Sekretariat Kabinet juga telah berupaya mengoptimalkan efektivitas setiap langkah kerja yang dilakukan dalam proses penyiapan dan penyelesaian rancangan Keppres beserta salinan dan petikannya tersebut. Secara umum tahapan/langkah kerja tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pemrosesan data usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan atau Daerah/Instansi Pengusul ke dalam database kepegawaian. Khusus untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS, pengolahan data menunggu pertimbangan BKN. 2. Terhadap jabatan fungsional, kepangkatan dan pensiun, pemrosesan usulan dilaksanakan apabila usulan telah mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 3. Apabila pertimbangan teknis BKN telah terbit, namun usulan belum diterima (khususnya untuk jabatan fungsional), maka usulan tidak dapat diproses lanjut, sehingga Sekretariat Kabinet berkoordinasi dengan BKN dan Instansi Pengusul untuk melengkapi usulannya. 4. Penelitian dan analisis terhadap usulan baik mengenai jabatan maupun kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun PNS dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan atau Daerah/Instansi Pengusul, secara administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Apabila usulan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dilakukan langkah-langkah koordinatif guna penyelesaian dan perbaikannya. 6. Penyiapan rancangan Keppres untuk diajukan kepada Presiden guna penetapannya. Langkah ini dilakukan apabila berdasarkan penelitian, usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan atau Daerah/Instansi Pengusul tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau telah memenuhi persyaratan. 7. Khusus

terhadap

jabatan

struktural

eselon

I,

pemrosesan

usulan

dilaksanakan melalui mekanisme Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) dan kemudian dimintakan pertimbangan berupa clearance dari BIN. 8. Naskah rancangan yang telah mendapatkan penetapan dari Presiden, dibuatkan salinan dan petikan yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan melalui pimpinan instansi masing-masing. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

145


Uraian mengenai capaian sasaran keempat adalah sebagai berikut: Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Keempat Indikator Kinerja Utama

1. Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang: a. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I b. Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama c. Kepangkatan d. Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun e. Pemberhentian dan pensiun PNS 2. Akurasi/ketepatan Keppres tentang: a. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I b. Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama c. Kepangkatan d. Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun e. Pemberhentian dan pensiun PNS 3. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden


Target

Realisasi

%Capaian


15 hari

8,96 hari

140,26

Memuaskan

15 hari

11,92 hari

120,53

Memuaskan

25 hari

16,80 hari

132,80

Memuaskan

40 hari

35,53 hari

111,17

Memuaskan

25 hari

21,44 hari

114,24

Memuaskan

100%

100%

100

Memuaskan

100%

100%

100

Memuaskan

100%

99,83%

99,83

Sangat Baik

100%

99,06%

99,06

Sangat Baik

100%

98,88%

98,88

Sangat Baik

95%

84,30

88,73

Sangat Baik

146


Capaian IKU pertama sasaran keempat tentang kecepatan dihitung menggunakan rumus 2, sedangkan capaian IKU untuk ketepatan/akurasi dan tingkat kepuasan menggunakan rumus 1. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian IKU untuk untuk sasaran ini cukup beragam, dan dapat diuraikan sebagai berikut:  Capaian IKU terkait kecepatan untuk semua kluster serta capaian IKU terkait akurasi/ketepatan untuk kluster pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I, dan pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama dikategorikan memuaskan.  Capaian IKU terkait akurasi/ketepatan untuk kluster kepangkatan, kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun, dan kluster pemberhentian dan pensiun PNS serta capaian IKU tentang kepuasan stakeholder dikategorikan sangat baik. Secara umum capaian IKU sasaran keempat tahun 2014 ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Perbedaan yang cukup menyolok terjadi untuk indikator kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres dimana untuk tahun 2013 masih terdapat capaian yang kurang optimal (rata-rata capaian dibawah 80%) untuk kluster kenaikan pangkat pengabdian dan kluster pemberhentian pensiun PNS sedangkan untuk tahun 2014 capaian seluruh kluster dikategorikan memuaskan dengan rata-rata capaian melebihi 100%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Sekretariat Kabinet dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur dan mekanisme kerja penyiapan dan penyelesaian Keppres beserta salinan dan petikannya sehingga rata-rata waktu pemrosesan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Terkait capaian IKU kedua sasaran keempat tentang akurasi/ketepatan Keppres, kurang lebih sama dengan capaian tahun 2013 dengan adanya sedikit variasi peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal ini capaian untuk kluster pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I serta pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

147


masih tetap 100%, capaian untuk kluster kepangkatan mengalami peningkatan sebesar 0,08%, sedangkan capaian untuk kluster kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun serta kluster pemberhentian dan pensiun PNS mengalami sedikit penurunan

masing-masing

sebesar

0,49%

dan

0,27%.

Faktor

yang

mempengaruhi adanya penurunan capaian tersebut adalah kompleksitas data serta kuantitas berkas usulan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menimbulkan adanya human errors yang berpengaruh pada akurasi pemrosesan data Keppres beserta salinan/petikannya tersebut. Capaian IKU ketiga sasaran keempat tentang tingkat kepuasan stakeholders juga mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,69%. Faktor yang mempengaruhi penurunan capaian ini jika dilihat dari pemetaan hasil survei adalah respon responden terhadap pertanyaan terkait kecepatan penyelesaian Keppres kenaikan pangkat dan pensiun dimana responden yang menjawab puas hanya sebesar 71% meskipun data di lapangan menunjukkan bahwa waktu pemrosesan untuk kluster ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu aspek lain yang perlu diperhatikan adalah responsivitas pemberi layanan kepada penerima layanan terkait pemberian informasi tentang pemrosesan Keppres tersebut. Beragamnya capaian IKU dari sasaran keempat ini menunjukkan kompleksnya substansi yang harus ditangani dan langkah tindak yang diperlukan guna mengelola substansi kepegawaian tersebut. Apabila dirata-rata secara keseluruhan tanpa memperhatikan pembidangan diperoleh rata-rata capaian IKU terkait kecepatan sebesar 123,8% dan rata-rata capaian IKU terkait ketepatan sebesar 99,55%. Melihat angka capaian ini, dapat dinyatakan bahwa secara umum capaian sasaran keempat telah cukup optimal. Uraian lebih lanjut tentang analisis capaian sasaran keempat akan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan tentang masing-masing IKU dari sasaran tersebut.


148


IKU 1

Kecepatan Penyiapan dan Penyelesaian Keppres tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Eselon I, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama, Kepangkatan, Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun, serta Pemberhentian dan Pensiun PNS

1. Formulasi IKU Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU “Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama, kepangkatan, kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun serta pemberhentian dan pensiun PNS” diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut:



(hari penyelesaian Keppres 1 + hari penyelesaian Keppres 2 + ...... ) n = jumlah Keppres

n

X 100%

Kinerja untuk indikator ini dihitung dari akumulasi waktu dalam hari yang diperlukan untuk menyelesaikan berkas Keppres beserta salinan/petikannya untuk masing-masing kluster, sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan (SP) Sekretariat Kabinet.

2. Pencapaian IKU Pengukuran capaian kecepatan pemrosesan Keppres didasarkan pada 5 (lima) kluster seperti halnya pengukuran tahun-tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut: Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

149


a. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I; b. Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama; c. Kepangkatan; d. Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun; e. Pemberhentian dan Pensiun. Pola/model perhitungan ini diharapkan akan memberikan perhitungan yang lebih akurat dan akuntabel mengingat karakteristik data dalam masingmasing kluster berbeda. Adapun pengukuran kecepatan yang dimaksud adalah waktu yang diukur dari penyiapan, proses, sampai dengan penyelesaian keppres baik mengenai jabatan, kenaikan pangkat maupun pemberhentian dan pensiun. Berikut ini adalah penjelasan tentang capaian kinerja masing-masing kluster beserta analisisnya.

a. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon I b. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama

Kinerja dalam penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dalam jabatan dilihat dari tingkat kecepatan dalam kegiatan penyiapan, pemrosesan sampai dengan penyelesaian Keppres. Seperti halnya yang telah dilakukan sejak tahun 2012, pengukuran kecepatan dihitung lebih detail sehingga diharapkan diperoleh perhitungan dan hasil yang lebih akuntabel dan dilakukan melalui 5 (lima) kluster yang terkait dengan masing-masing output kegiatan. Perhitungan waktu pemrosesan Keputusan Presiden dalam jabatan adalah sebagai berikut: 

Pada kluster pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I, perhitungan waktu pemrosesan adalah sejak usulan yang diterima di Sekretariat Kabinet telah diproses melalui mekanisme sidang Tim Penilai Akhir (TPA) dan telah mendapatkan clearance dari Badan Intelijen Negara (BIN), dan kemudian diproses untuk diajukan dalam Keppres.


150




Pada kluster pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama, perhitungan waktu pemrosesan adalah sejak usulan dari instansi dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara diterima oleh Sekretariat Kabinet kemudian diproses untuk diajukan dalam Keppres. Perhitungan waktu penyiapan dan penyelesaian Keppres tersebut “tidak

memperhitungkan” hal-hal sebagai berikut: 

Apabila usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama belum mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN.



Apabila pertimbangan teknis dari BKN terhadap kenaikan dalam jabatan fungsional jenjang utama belum dilengkapi dengan usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah/Instansi Pengusul.



Apabila pengangkatan dalam jabatan Struktural masih dalam proses menunggu jadwal pelaksanaan Sidang Tim Penilai Akhir (TPA).



Apabila BIN dalam clearance-nya tidak memberikan pertimbangan/ persetujuan karena terdapat permasalahan sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah/Instansi Pengusul harus mengajukan usulan kembali.



Apabila berdasarkan penelitian, proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan terdapat permasalahan dan masih memerlukan

langkah-langkah

koordinatif

dan

pelaporan

guna

penyelesaiannya. 

Apabila rancangan Keppres dalam jabatan sedang diajukan ke Presiden dan masih menunggu proses penetapan dan penandatanganan Keppres. Terkait proses penyiapan rancangan Keppres tentang pengangkatan,

pemberhentian dalam dan dari jabatan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, khusus terhadap jabatan struktural eselon I, pemrosesan usulan dilaksanakan melalui mekanisme Sidang Tim Penilai Akhir (TPA). TPA dibentuk dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I. Keanggotaan TPA terdiri dari Presiden (Ketua), Wakil Presiden (Wakil Ketua), Sekretaris Kabinet (Sekretaris), serta anggota tetap dan tidak tetap. TPA mengikutsertakan Kepala Badan Intelijen Negara dalam setiap sidang TPA dan apabila dipandang perlu, TPA dapat meminta Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

151


pertimbangan dan/atau mengikutsertakan Menteri, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dalam sidang TPA. Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris TPA membentuk Tim Penyiapan dan Pengolahan Data Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I dengan keanggotaan yang terdiri dari Deputi Bidang Administrasi (Ketua), Deputi Bidang Persidangan Kabinet (Wakil Ketua), Kepala Biro Administrasi Aparatur (Sekretaris), serta anggota tetap. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyiapan dan Pengolahan Data Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir. Secara singkat, proses pelaksanaan sidang TPA yang produk akhirnya berupa penerbitan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I adalah sebagai berikut. Gambar 3.9 Proses Pelaksanaan Sidang Tim Penilai Akhir (TPA)


152


Selama periode 2010—2014 telah dilaksanakan 50 kali sidang TPA dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2010, sebanyak 14 kali sidang; 2. Tahun 2011, sebanyak 9 kali sidang; 3. Tahun 2012, sebanyak 8 kali sidang; 4. Tahun 2013, sebanyak 9 kali sidang; 5. Tahun 2014 sebanyak 10 kali sidang. Pelaksanaan jumlah sidang TPA tiap tahun berbeda karena pelaksanaan sidang TPA tergantung dari jumlah usulan yang diajukan kepada Presiden selaku Ketua TPA dan tergantung pada pengaturan waktu diantara anggota TPA. Tugas Tim Penilai Akhir (TPA) adalah untuk melakukan penilaian mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presiden. Mengingat pentingnya proses tersebut, di era pemerintahan

KIB

II,

telah

dilakukan

upaya-upaya

untuk

lebih

memaksimalkan proses penilaian, dan diharapkan calon-calon pejabat struktural eselon I yang ditetapkan oleh Presiden adalah pejabat struktural eselon I yang memiliki kompetensi dan track record yang bagus, sehingga mampu membawa perubahan yang signifikan untuk organisasinya masingmasing. Selama periode pemerintahan KIB II, telah dicapai beberapa kemajuan terkait pelaksanaan sidang TPA, antara lain: 1. Prosedur pengusulan Dari sisi prosedur, terdapat perubahan yang signifikan dalam proses pengusulan, sehingga diharapkan calon-calon yang diusulkan merupakan calon-calon yang layak. Namun secara umum, prosedur sebelumnya juga tetap konsisten dilaksanakan. a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Sekretaris Kabinet mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang persyaratan usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I. Sesuai SE tersebut, pengusulan setiap calon Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

153


harus disertai dengan fotocopi NPWP, fotocopi LHKPN, dan fotocopi SPT. b. Apabila instansi pengusul hanya mengusulkan kurang dari 3 (tiga) calon, Sekretaris Kabinet akan mengoordinasikannya kepada instansi pengusul untuk menyesuaikan usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Seperti sebelumnya, apabila calon-calon yang diusulkan oleh instansi pengusul tidak memenuhi persayaratan tersebut, maka Sekretaris Kabinet mengoordinasikannya kepada instansi pengusul untuk mengajukan usulan kembali dengan calon-calon yang telah sesuai dengan persyaratan. d. Sekretaris Kabinet tidak akan mengajukan Keputusan Presiden apabila calon yang berasal dari TNI/Polri belum alih status. Apabila proses alih status telah selesai, Sekretaris Kabinet segera mengajukan rancangan Keputusan Presiden kepada Presiden. e. Dalam rekapitulasi dan bahan sidang TPA, selalu diberi catatan mengenai umur calon-calon yang diusulkan, sehingga mengingatkan kepada instansi pengusul dan setiap Anggota TPA dalam memberikan penilaian (mengingatkan bagi yang menjabat kurang dari 2 tahun). f. Dalam rekapitulasi dan bahan sidang TPA, selalu diberi catatan sesuai dengan Pasal 116 dan 117 UU ASN, terutama mengenai masa jabatan calon yang diusulkan (minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun). 2. Mekanisme pelaksanaan sidang TPA Dari sisi mekanisme penyiapan dan pelaksanaan sidang TPA, terdapat perubahan dalam proses penyelenggaraannya. Memang perubahan tersebut bukan merupakan perubahan yang signifikan, namun perubahan mekanisme tersebut lebih didasari semata-mata untuk menjaga tingkat kerahasiaan proses penilaian dan setiap anggota TPA dapat menggali secara maksimal mengenai calon-calon yang diusulkan, sehingga penilaian TPA lebih optimal. Perubahan mekanisme tersebut yaitu seluruh instansi pengusul duduk di ruang tunggu untuk kemudian dipanggil satu-persatu untuk memaparkan usulannya di depan Anggota TPA. Perubahan mekanisme ini lebih memaksimalkan proses penilaian Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

154


Anggota TPA karena setiap Anggota TPA lebih maksimal dalam menggali calon-calon yang diusulkan oleh instansi pengusul dan kerahasiaan lebih terjaga. 3. Penyiapan Keppres berdasarkan hasil sidang TPA Dari sisi penyiapan Keppres berdasarkan hasil sidang TPA, terdapat perubahan yang dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan penilaian terhadap calon-calon yang diusulkan sehingga lebih mengamankan Presiden dalam menerbitkan Keputusan Presiden. Perubahan tersebut adalah selain menunggu clearance dari BIN, Sekretaris Kabinet juga meminta clearance kepada PPATK terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan dari masing-masing calon yang diusulkan. Dengan demikian diharapkan calon-calon yang telah disetujui dan diproses dalam penetapan Keputusan Presiden benar-benar merupakan calon yang layak untuk menduduki jabatan struktural eselon I. Dalam kurun waktu Januari sampai dengan bulan Desember 2014, telah diterbitkan Keppres dalam jabatan sejumlah 217 Keppres dengan rincian: Tabel 3.24 Rincian Jumlah Salinan/Petikan Keppres dalam Jabatan Tahun 2014 Uraian

Jumlah Salinan/Petikan Keppres Juml Keppres Pengangkatan

Pemberhentian

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I

277

296

150

Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama

935

242

67

Jumlah

1.212

538

217

Sebagai bahan perbandingan yang digunakan untuk pengukuran tingkat kinerja per tahun, dalam tabel berikut ini, akan disajikan data pejabat yang diangkat dan pejabat yang diberhentikan dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, yaitu: Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

155


Tabel 3.25 Perbandingan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Keppres

2010

Jumlah Pejabat

Total

Angkat

Berhenti

171

1.052

488

1.540

2011

188

2.255

737

2.992

2012

94

1.616

409

2.025

2013

176

1.099

465

1.564

2014

217

1.212

538

1.750

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah Keppres tentang jabatan yang diselesaikan tahun 217 jauh lebih banyak dibandingkan tahuntahun

sebelumnya.

Hal

ini

disebabkan

adanya

faktor

pergantian

pemerintahan di semester II tahun 2014 sehingga menyebabkan seluruh usulan Keppres yang masuk sejak awal tahun sampai dengan akhir semester I tahun 2014 diminta untuk dapat diselesaikan Sekretariat Kabinet sebelum pergantian Presiden atau pergantian pemerintahan. Lebih lanjut, berdasarkan data yang diperoleh dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014, realisasi waktu penyelesaian Keppres pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I diperoleh waktu ratarata 8,96 hari yang diperoleh dari akumulasi pengukuran penyelesaian setiap Keppres dengan bantuan aplikasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Mengingat target ditetapkan 15 hari sehingga capaiannya sebesar 140,26%. Tingginya capaian ini disebabkan karena tingginya tingkat urgensi pimpinan terhadap keppres dimaksud karena berkaitan dengan jabatan struktural eselon I. Sedangkan perhitungan waktu terkait penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama, diperoleh rata-rata 11,92 hari (diukur menggunakan bantuan aplikasi SIMPEG) dari 15 hari yang ditargetkan sehingga diperoleh capaian sebesar 120,53%. Capaian ini jauh Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

156


lebih baik dibandingkan tahun 2013 karena dipengaruhi faktor antara lain peningkatan koordinasi dan optimalisasi upaya verifikasi dengan instansi pengusul terkait kelengkapan administrasi berkas pengusulan. Secara umum dapat disampaikan bahwa apabila semua berkas usulan telah memenuhi persyaratan administratif dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka proses penyiapan dan penyelesaian Keppres dalam dan dari jabatan dapat segera dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan data dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014, usulan yang diterima terkait proses Keppres Jabatan sebanyak 1.750 usulan. Dari usul tersebut, semua telah terselesaikan (terealisasi 100%). Sebagai data perbandingan per tahun, akan disajikan data perhitungan berkas usulan dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2014 yang digunakan untuk melihat tingkat kinerja dari pemrosesan usulan per tahun, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini: Tabel 3.26 Perhitungan Jumlah Berkas Usulan Keppres Tentang Jabatan Tahun 2010—2014 Usulan yang ditunda Proses penyelesaian Keppres

%Penyelesaian

Tahun

Usulan yang diterima

Usulan diproses Keppres beserta Salinan/Petikan

2010

1.442 berkas

1.343 berkas

99 berkas

93,13

2011

3.076 berkas

2.992 berkas

94 berkas

97,27

2012

2.162 berkas

2.025 berkas

137 berkas

93,66

2013

1.564 berkas

1.564 berkas

0

100

2014

1.750 berkas

1.750 berkas

0

100

Guna melihat perkembangan pencapaian sasaran terkait indikator kecepatan tentang jabatan, berikut ini akan disajikan data perbandingan tahun 2010—2014:


157


Gambar 3.10 Perbandingan IKU Pertama Sasaran Keempat Terkait Kecepatan Penyiapan dan Penyelesaian Keppres tentang Jabatan Tahun 2010-2014 a. Perbandingan Target dan Realisasi

b. Perbandingan Capaian

Keterangan: A = Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I b = Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama


158


Dari gambar di atas terlihat meskipun selama beberapa tahun realisasi dan capaian menunjukkan kurva naik-turun namun “secara umum realisasi tahun 2014 kurang lebih sama atau lebih baik daripada realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya terutama untuk kluster jabatan fungsional jenjang utama” dimana untuk tahun 2014 pertamanya kalinya realisasi kecepatan lebih cepat daripada target (tahun-tahun sebelumnya target tidak pernah tercapai atau waktu diperlukan lebih lama daripada target yang ditetapkan). Meskipun capaian secara umum telah optimal namun dalam pelaksanaan penyiapan dan penyelesaian Keppres jabatan masih ditemui beberapa kendala, antara lain: 

Adanya keterlambatan penerimaan Pertimbangan Teknis dari BKN untuk jabatan fungsional jenjang utama.



Belum diterimanya usulan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah/Instansi Pengusul terhadap proses kenaikan jabatan yang sudah diterbitkan Pertimbangan Teknis dari BKN, sehingga memerlukan langkah-langkah koordinatif guna penyelesaiannya.



Apabila BIN dalam clearance-nya memberikan masukan adanya masalah terhadap calon pejabat yang diusulkan maka dalam proses Keppres jabatan struktural menunggu usulan yang baru dari instansi pengusul.



Apabila terhadap suatu usulan memerlukan petunjuk dari Presiden untuk proses Keppres lebih lanjut, maka terhadap usulan dimaksud, tidak dapat segera dilaksanakan proses penyiapan dan penyelesaian Keppres-nya.

c. Kepangkatan d. Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun e. Pemberhentian dan Pensiun PNS

Sebelum menjelaskan tentang pencapaian kinerja outcome menyangkut kecepatan waktu penyelesaian keppres tentang kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang menjadi wewenang Presiden, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai capaian output pada tahun 2014. Pada tahun ini jumlah Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

159


usulan yang yang diterima sebanyak 24.639 berkas usul dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.27 Rincian Jumlah Usulan Keppres tentang Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun Tahun 2014 Usulan yang Diterima

Usulan yang Diproses

Menunggu Persetujuan Presiden

Kepangkatan

9.365

9.365

0

Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun

14.528

14.528

0

717

717

0

Alih Status Anggota TNI Menjadi PNS

2

2

0

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

21

21

0

Pengangkatan CPNS Tenaga Ahli Khusus/Tertentu

6

6

0

24.639

24.639

0

Uraian

Pemberhentian dan Pensiun PNS

Jumlah

Perhitungan secara keseluruhan terkait dengan jumlah usul yang diterima adalah pada tahun 2014 diterima sebanyak 24.639 berkas usul, sedangkan tahun 2013 jumlah usul yang diterima sebanyak 28.938 berkas usul. Dilihat dari angka tersebut artinya di tahun 2014 jumlah usulan yang diterima lebih sedikit dibanding tahun 2013. Hal ini tidak berarti bahwa kinerja menurun akan tetapi lebih kepada jumlah pengusulan dari instansi yang disampaikan kepada Presiden. Terkait dengan hal tersebut, ternyata jumlah usulan yang diterima di tahun 2014 masih lebih besar dari perkiraan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 di mana dalam dokumen RKT tersebut penerimaan usul ditargetkan sejumlah 18.000 berkas usulan, sedangkan usulan yang diterima dan telah diselesaikan sebanyak 24.639 berkas usulan, yang berarti terdapat kenaikan sekitar 136,72% dari target yang ditetapkan. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

160


Sebagai bahan perbandingan yang digunakan untuk pengukuran tingkat kinerja per tahun, dalam tabel berikut ini, akan disajikan data jumlah berkas usulan tahun 2010 s.d. 2014 sebagai berikut: Tabel 3.28 Perhitungan Jumlah Berkas Usulan Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun Tahun 2010—2014 Usulan yang ditunda Proses penyelesaian Keppres

%Penyelesaian

Tahun


Usulan diproses Keppres beserta Salinan/Petikan

2010

18.113 berkas

17.720 berkas

393 berkas

97,83

2011

18.475 berkas

15.517 berkas

2.958 berkas

83,98

2012

20.160 berkas

18.531 berkas

1.629 berkas

91,91

2013

28.938 berkas

22.070 berkas

6.868 berkas

76,26

2014

24.639 berkas

24.639 berkas

0

100

Perlu dijelaskan bahwa pada awal tahun 2014 tidak dapat ditetapkan tingkat capaian (target) persentase usulan yang dapat diterbitkan terkait dengan Keppres Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun, karena capaian kinerja di bidang administrasi aparatur tersebut berdasarkan/bersumber pada jumlah usulan yang diterima Sekretariat Kabinet dari para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan atau Daerah/instansi pengusul. Pada prinsipnya, setiap usulan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, segera diproses penyiapan dan penyelesaian Keppres jabatannya. Indikator kinerja menyangkut tingkat kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres (terutama pensiun PNS), perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini karena Keppres tersebut sangat ditunggu oleh PNS yang bersangkutan karena terkait dengan penerimaan penghasilan (gaji/uang pensiun). Guna menetapkan pengukuran target kinerja tingkat kecepatan pemrosesan kenaikan pangkat dan pensiun PNS tersebut, berikut ini disajikan perhitungan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap kegiatan pemrosesan Keppres kepangkatan dan pensiun: Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

161


Tabel 3.29 Penghitungan Waktu untuk Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat TAHAPAN KEGIATAN (PROSES) PENYIAPAN

PENELITIAN

waktu

Total waktu

Pencatatan

1

200

Entry data Surat Masuk Pemberkasan

5

1000

Entry data RKeppres Penelitian

10

2000

Editing

Kegiatan

Kegiatan

Penyiapan draft Keppres Pengetikan alamat

PENYELESAIAN

Waktu

Total Waktu

7

1400

15

3000 60

70

Kegiatan

Waktu

Total Waktu

60

60

30

600

Print out Lampiran Otentifikasi Print Out Surat Pengantar

90

Otentifikasi surat pengantar Print Out label alamat pengiriman Penggandaan

300

480

480

Stempel

150

150

Penyusunan akhir

10

2000

200

Pembuatan daftar pengiriman Jumlah jumlah hari

90

300

3200

4730

4070

6,6667

9,85417

8,4792

catatan: * waktu dihitung dalam menit dengan asumsi penyelesaian 1 Rancangan Keppres sebanyak 200 record. * jumlah waktu yang diperoleh dalam tahapan kegiatan selama 12.000 menit * waktu yang diperoleh dalam tahapan kegiatan dikonversikan kedalam satuan jam (60 menit) sehingga diperoleh 200 jam * waktu yang diperoleh dalam satuan jam dikonversikan kedalam jumlah jam kerja dalam sehari (8 jam) sehingga diperoleh 25 hari kerja


162


Dari tabel tersebut, dapat terlihat waktu yang diperlukan untuk setiap proses kegiatan, dengan asumsi banyaknya usulan yang diajukan per Keppres sejumlah 200 berkas usulan. Tetapi karena prosedur yang harus ditempuh relatif panjang serta data-data yang harus disajikan cukup kompleks maka hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat kecepatan dalam pengajuan maupun penyelesaian Keppres dimaksud, secara kumulatif waktu yang diperlukan untuk pengajuan dan penyelesaian menjadi cukup panjang. Selain segi kuantitas yang sangat banyak, hal lain yang juga membuat proses memerlukan waktu yang cukup lama adalah bahwa masing-masing usulan tersebut memerlukan penelitian dan penganalisaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan masing-masing (variatif). Oleh karena itu setiap usulan dilampiri berkas yang cukup banyak, sehingga memerlukan penelitian yang relatif rumit. Penghitungan atau standar penetapan waktu kecepatan penyelesaian Keppres kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun, di tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya memang ditetapkan selama 25 hari kerja, dengan pertimbangan dan perhitungan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Akan tetapi, sejalan dengan adanya prinsip akuntabilitas kinerja yang semakin tinggi dan berdasarkan pengalaman dalam pencapaian kinerja terkait dengan indikator kecepatan dalam hal penyelesaian Keppres dimaksud, kiranya tidak tertutup kemungkinan bahwa penetapan standar waktu kecepatan terkait dengan penyelesaian Keppres kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pada tahun-tahun mendatang akan segera disesuaikan, dengan didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan yang lebih matang dan empiris, serta disesuaikan dengan tingkat kesulitan, volume, dan beban kerja yang dihadapi dari masing-masing kegiatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perhitungan untuk capaian kinerja terkait dengan tingkat kecepatan penyelesaian Keppres kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pada tahun 2014 dibuat berdasarkan klusterisasi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

163


 Penghitungan kecepatan terkait Keppres kepangkatan.  Penghitungan kecepatan terkait penyelesaian Keppres kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun.  Penghitungan kecepatan terkait penyelesaian Keppres pemberhentian dan pensiun. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian Keppres kepangkatan adalah selama 16,80 hari (diukur dengan bantuan aplikasi SIMPEG) dari 25 hari target yang ditetapkan. Dengan demikian diperoleh capaian sebesar 132,80%. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2013, capaian kinerja di tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup baik, dimana capaian tahun 2013 adalah 109,22% dengan jumlah usulan yang diselesaikan sebanyak 7.937 dokumen, sedangkan di tahun 2014 capaian diperoleh sebesar 132,80%, dengan jumlah usulan yang diselesaikan sebanyak 9.365 dokumen. Berdasarkan data yang ada, kinerja terkait dengan kecepatan waktu penyelesaian keppres kenaikan pangkat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dicapai tentunya dengan upaya yang cukup keras dari masing-masing personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan kenaikan pangkat, juga dengan penerapan prosedur kerja secara optimal serta meningkatkan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan secara periodik terhadap para pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelesaian Keppres kenaikan pangkat. Selanjutnya, terkait penghitungan tingkat kecepatan penyelesaian Keppres kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun, penetapan target waktu kecepatan terkait dengan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun pada tahun 2014 telah disesuaikan dengan kompleksitas data, volume kerja yang dihadapi sehingga diharapkan hasil yang dicapai dapat lebih terukur dan akuntabel. Adapun waktu yang digunakan sebagai standar dalam kecepatan penyelesaian Keppres kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun adalah sebagai berikut:


164


Tabel 3.30 Penghitungan Waktu untuk Penyelesaian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun TAHAPAN KEGIATAN (PROSES) PENYIAPAN

PENELITIAN

waktu

Total waktu

Pencatatan

1

200

Entry data Surat Masuk Pemberkasan

5

1000

Entry data RKeppres Penelitian

10

2000

Editing

Kegiatan

Kegiatan

Penyiapan draft Keppres Penyiapan data surat pengantar Pengetikan alamat

Waktu

PENYELESAIAN Total Waktu

15

3000

30

6000 60

90 200 200

Kegiatan Print out Lampiran Otentifikasi Print Out Surat Pengantar Otentifikasi surat pengantar Print Out label alamat pengiriman Penggandaan Penempelan foto Stempel

Waktu

Total Waktu

60

60

960

960 45 300 200

480

480

10

2000

120

120

10

2000

Penyusunan akhir Pembuatan daftar pengiriman Jumlah Konversi hari

300

3200

9550

6465

6,6667

19,8958

13,469

catatan: * waktu dihitung dalam menit dengan asumsi penyelesaian 1 Rancangan Keppres sebanyak 200 record. * jumlah waktu yang diperoleh dalam tahapan kegiatan selama 19.215 menit * waktu yang diperoleh dalam tahapan kegiatan dikonversikan kedalam satuan jam (60 menit) sehingga diperoleh 320,25 jam * waktu yang diperoleh dalam satuan jam dikonversikan kedalam jumlah jam kerja dalam sehari (8 jam) sehingga diperoleh 40,03 hari kerja

Dari perhitungan bussines process tersebut diatas, maka diperoleh waktu kurang lebih 40 hari untuk penyelesaian keppres kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun. Ditahun mendatang diharapkan standar waktu tersebut dapat dijadikan acuan untuk penetapan standar kecepatan penyelesaian Keppres kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun yang lebih measurable dan akuntabel. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

165


Penghitungan waktu kecepatan terhadap Keppres kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun pada tahun 2014 diperoleh waktu selama 35,53 hari (diukur dengan bantuan aplikasi SIMPEG) dari target yang ditetapkan selama 40 hari, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 111,17%. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya maka capaian di tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sebagai data pembanding perlu disampaikan bahwa kecepatan penyelesaian Keppres kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun pada tahun 2013 diperoleh angka sebesar 49,53 hari dengan persentase capaian sebesar 79,16%, dengan jumlah usul yang diselesaikan sebanyak 12.718 dokumen, sedangkan di tahun 2014, waktu yang diperoleh untuk kecepatan penyelesaian Keppres adalah 35,53 hari atau 111,17%, yang artinya terjadi peningkatan kinerja sebesar 32% dengan jumlah usulan yang diselesaikan sebesar 14.528 dokumen. Perbaikan dan peningkatan kinerja dalam bidang ini diperoleh dengan penerapan prosedur kerja secara optimal serta meningkatkan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan secara periodik terhadap para pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelesaian tugas tersebut. Adapun upaya konkrit yang dilakukan salah satunya adalah mutasi pejabat di level eselon III yang membidangi tugas tersebut. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kecepatan penyelesaian keppres pemberhentian dan pensiun diperoleh waktu selama 21,44 hari dari target yang ditetapkan sebesar 25 hari, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 114,24%. Sama halnya dengan kluster sebelumnya, jika dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya maka capaian kluster ini untuk tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sebagai data pembanding perlu disampaikan bahwa kecepatan penyelesaian Keppres pemberhentian dan pensiun pada tahun 2013 adalah 39,87 hari dengan persentase capaian sebesar 40,52%, dengan jumlah usul yang diselesaikan sebanyak 1.415 dokumen, sedangkan di tahun 2014, waktu yang diperoleh untuk kecepatan penyelesaian Keppres adalah 21,44 hari atau 114,24%, yang artinya terjadi peningkatan kinerja yang cukup besar yaitu 73,72% dengan jumlah usulan yang diselesaikan sebesar 717 dokumen. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

166


Perbaikan dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan dalam bidang ini terjadi karena adanya perbaikan prosedur dan mekanisme kerja yang signifikan sehingga mempengaruhi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pemrosesan Keppres. Selain itu, telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaksanaan tugas personil yang bertanggung jawab atas pemrosesan Keppres dalam kluster ini. Guna melihat perkembangan pencapaian sasaran terkait indikator kecepatan tentang kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, berikut ini akan disajikan data perbandingan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014: Gambar 3.11 Perbandingan IKU Pertama Sasaran Keempat Terkait Kecepatan Penyiapan dan Penyelesaian Keppres tentang Kepangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Tahun 2010 – 2014 a. Perbandingan Target dan Realisasi


167


b. Perbandingan Capaian

Keterangan: c = Kepangkatan d = Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun e = pemberhentian dan pensiun

Dari gambar di atas terlihat meskipun selama beberapa tahun realisasi dan capaian menunjukkan kurva naik-turun namun berdasarkan data pada grafik pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian tahun 2014 paling baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terutama untuk kluster secara umum realisasi tahun 2014 kurang lebih sama atau lebih baik daripada realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya terutama untuk kluster jabatan fungsional jenjang utama dimana untuk tahun 2014 pertamanya kalinya realisasi kecepatan lebih cepat daripada target (tahuntahun sebelumnya target tidak pernah tercapai atau waktu diperlukan lebih lama daripada target yang ditetapkan). Meskipun capaian secara umum telah optimal namun dalam pelaksanaan penyiapan dan penyelesaian Keppres jabatan masih ditemui beberapa kendala, antara lain:


168


Terkait pemrosesan Keppres tentang pengangkatan dalam pangkat, pemberhentian dan pensiun, dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kendala antara lain: 

Adanya usulan perberhentian tidak dengan hormat.



Adanya pertimbangan teknis ganda antara kenaikan pangkat dan pensiun.



Adanya usulan kenaikan pangkat maupun pensiun yang tidak lengkap. Guna mengatasi hal-hal tersebut dan dalam upaya terus meningkatkan

kualitas proses penyiapan dan penyelesaian Keppres dan salinan/petikan tentang pengangkatan dalam pangkat, pemberhentian dan pensiun, Sekretariat Kabinet telah mengambil sejumlah langkah-langkah strategis sebagai berikut: a. Penyempurnaan dan optimalisasi secara terus-menerus sistem informasi pengolahan data kepegawaian yang ada. b. Perubahan dan penyempurnaan metode kerja c. Optimalisasi standar pelayanan di lingkungan kerja. d. Pengoptimalan kinerja staf pemroses. e. Peningkatan koordinasi secara rutin baik internal maupun eksternal. Koordinasi eksternal yang dilakukan dengan BKN maupun instansi pengusul telah dilakukan secara rutin, baik dengan cara korespondensi maupun menugaskan staf untuk datang langsung ke BKN guna membahas penyelesaian masalah-masalah menyangkut kepangkatan dan pensiun.


169


IKU 2

Akurasi/Ketepatan Keppres tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Eselon I, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama, Kepangkatan, Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun, serta Pemberhentian dan Pensiun PNS

1.

Formulasi IKU Guna

mencapai

target

kinerja

yang

telah

ditetapkan,

IKU

“Akurasi/ketepatan Keppres tentang pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama, kepangkatan, kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun serta pemberhentian dan pensiun PNS” diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut: Jumlah Keppres yang diselesaikan secara akurat

X 100%

Jumlah Keppres yang diselesaikan

atau menggunakan rumus/metode berikut:

100%

-

Jumlah permohonan perbaikan petikan/salinan X 100%

Jumlah petikan/salinan yang diterbitkan

Berdasarkan metode tersebut, akurasi/ketepatan ditetapkan dengan menghitung persentase tingkat kesalahan data pada petikan/salinan Keppres yang diterbitkan.


170


2. Pencapaian IKU Seperti halnya pada indikator kecepatan, pada indikator ketepatan kinerja sasaran keempat diukur dari lima kluster sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan terdahulu. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan untuk akurasi/ketepatan sebesar 100% sama dengan tahun sebelumnya. Penetapan target ini disebabkan karena capaian kinerja terkait dengan akurasi/ketepatan yang dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya cenderung meningkat dan untuk memperoleh gambaran capaian kinerja yang lebih objektif dan akuntabel. Sebagai informasi, disampaikan bahwa Keppres jabatan hanya memuat, nama, NIP, pangkat dan jabatan,dan kuantitasnya tidak terlalu banyak, sedangkan untuk Keppres kepangkatan, pemberhentian dan pensiun selain kompleksitas data yang tercantum dalam keppres lebih banyak dan lebih kompleks, kuantitasnya juga sangat besar. Karakteristik yang berbeda ini tentu saja akan berpengaruh pada akurasi dari masing-masing kluster Keppres. Berikut adalah penjelasan tentang capaian kinerja terkait akurasi/ ketepatan untuk masing-masing kluster tersebut beserta analisisnya.

a. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon I b. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama

Selain dari persentase usulan yang diterbitkan Keppres jabatannya, kinerja penyelesaian Keppres dalam jabatan dapat dilihat juga dari akurasi/ ketepatan dalam penyiapan dan penyelesaian Keppres jabatan beserta salinan dan petikannya. Penetapan akurasi/ketepatan yang tinggi dapat dicapai apabila:  Staf penelaah pada unit pemroses memiliki tingkat ketelitian yang tinggi;  Sistem pemroses data yang dapat menyajikan data yang akurat.  Data-data usulan yang yang disampaikan valid dan akurat. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

171


Pemrosesan Keppres dalam jabatan didasarkan pada data usulan jabatan sesuai yang diusulkan instansi pengusul dan didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat menekan tingkat kesalahan pada keppres jabatan beserta salinan dan petikan yang dihasilkan, baik mengenai penulisan nama, Nomor Identitas Pegawai (NIP), pangkat dan golongan, serta penulisan jabatan yang diusulkan. Penghitungan capaian akurasi/ketepatan keppres tentang jabatan pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.31 Rincian Akurasi/Ketepatan Penyelesaian Petikan Keppres tentang Jabatan Tahun 2014 Uraian

Jumlah petikan yang terselesaikan

Kesalahan

Realisasi

Jabatan struktural eselon I

573

0

100%

Jabatan fungsional jenjang utama

1.177

0

100%

Total

1.750

0

100%

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui hal sebagai berikut: a. Akurasi/ketepatan

terkait

dengan

penyelesaian

Keppres

jabatan

struktural eselon I, dari 573 petikan yang telah diterbitkan, terdapat 0 kesalahan sehingga realisasi dan capaian sebesar 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan. b. Akurasi/ketepatan

terkait

dengan

penyelesaian

keppres

jabatan

fungsional dari 1.177 petikan yang terselesaikan terdapat 0 (nol) kesalahan sehingga realisasi dan capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Guna mengukur tingkat capaian kinerja, berikut ini akan disajikan perbandingan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014:


172


Gambar 3.12 Perbandingan IKU Kedua Sasaran Keempat Terkait Akurasi/Ketepatan Keppres tentang Jabatan Tahun 2010—2014

Keterangan: Tidak dilakukan perbandingan target dan realisasi karena target ditetapkan sama yaitu 100% dan realisasi besarnya sama dengan capaian. Tahun 2011-2014 dilakukan klusterisasi dengan keterangan yang sama seperti pada indikator kecepatan.

Dari data-data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa penghitungan capaian kinerja terkait dengan tingkat akurasi penyelesaian keppres jabatan pada tahun 2010 masih dijadikan satu, sehingga hasil kinerja terkait dengan indikator tingkat akurasi di tahun tersebut merupakan gabungan dari kinerja kedua kegiatan tersebut. Sejak tahun 2011 dan seterusnya penghitungan sudah dilakukan secara terpisah untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih akuntabel, mengingat penyelesaian keppres tentang jabatan eselon I dan jabatan fungsional jenjang utama merupakan kegiatan yang terpisah dan berbeda. Pada

dasarnya

kinerja

yang

dihasilkan

terkait

dengan

akurasi/ketepatan keppres jabatan, dari tahun ke tahun mulai menunjukan perbaikan yang baik, untuk itu diperlukan upaya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kinerja tersebut dengan terus meningkatkan produktifitas kerja diantara para personil yang mengemban tugas dan fungsi tersebut. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

173


c. Kepangkatan d. Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun e. Pemberhentian dan Pensiun PNS

Keakurasian data pada Keppres maupun dalam pemrosesannya sangat menentukan tercapainya outcome dari penerbitan Keppres dimaksud, baik terhadap data kepegawaian yang bersangkutan maupun untuk pembayaran penghasilan sebagai akibat penetapan Keppres dimaksud. Adapun rincian penyelesaian petikan dan jumlah kesalahan yang terjadi dalam penyelesaian Keppres tentang kenaikan pangkat dan pensiun yang telah diselesaikan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.32 Rekapitulasi Akurasi/Ketepatan Penyelesaian Petikan Keppres tentang Kepangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun PNS Tahun 2014 Uraian Kepangkatan Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun Pemberhentian dan pensiun Total

Jumlah petikan yang terselesaikan

Kesalahan

% Realisasi

9.365

15

99,83%

14.528

136

99,06%

717

8

98,88%

24.610

159

99,35%

Setelah dicermati lebih mendalam mengenai kesalahan yang terjadi, terdapat 159 kesalahan, dan kesalahan yang terbanyak yang terjadi adalah pada penyelesaian keppres tentang kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun sebanyak 136 kesalahan dan yang terjadi terkait penyelesaian Keppres pemberhentian dan pensiun sebanyak 8 kesalahan, sementara untuk penyelesaian Kepres Kepangkatan terjadi kesalahan sebanyak 15 kesalahan. Jumlah kesalahan pada Keppres kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

174


lebih besar dari pada keppres kenaikan pangkat disebabkan karena muatan dan jumlah field data pada Keppres tersebut lebih banyak dari pada Keppres kenaikan pangkat, antara lain memuat data suami, anak, alamat pensiun dan kantor pembayaran (taspen). Dari target akurasi sebesar 100% terhadap penyelesaian Keppres dan salinan/petikannya tentang kepangkatan dapat dicapai realisasi sebesar 99,83%, dari 9.365 petikan dan salinan dengan jumlah kesalahan sebanyak 15 yang artinya persentase tingkat kesalahan terkait dengan penyelesaian Keppres kepangkatan adalah sebesar 0,17%. Tingkat kesalahan ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 0,25%. Rendahnya tingkat kesalahan yang terjadi dalam penyelesaian Keppres tentang kepangkatan, dicapai karena: • Pemeriksaan berkas dilaksanakan sejak prosedur penyiapan sampai penyelesaian Keppres. • Kuota pengajuan Keppres dibatasi hanya sampai dengan atau dibawah 250 record, untuk memudahkan dalam pemeriksaan berkas. • Tingkat ketelitian para staf pemroses semakin meningkat. Menyangkut

akurasi

penyelesaian

Keppres

kenaikan

pangkat

pengabdian dan pensiun, target akurasi yang ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 99,06%, dengan penjelasan bahwa petikan yang dihasilkan sebanyak 14.528 buah petikan/salinan dengan jumlah kesalahan sebanyak 136 kesalahan atau 0,94%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, memang terjadi penurunan mengingat tingkat kesalahan untuk kluster ini pada tahun 2013 adalah 56 kesalahan dari 12.718 petikan/salinan atau 0,45%. Namun dalam hal ini perlu juga dipertimbangkan bahwa jumlah salinan/petikan yang diproses pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 1.818 petikan/salinan atau 14,23%. Meskipun jika dilihat dari jumlah petikan yang diselesaikan, besaran kesalahan yang terjadi relatif masif kecil (kurang dari 1%), akan tetapi hal itu perlu mendapat perhatian karena akan mempengaruhi kinerja Seketariat Kabinet dalam pemberian layanan dalam bidang administrasi kepegawaian. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

175


Di masa mendatang diharapkan kesalahan yang terjadi dapat lebih diminimalisir dengan melakukan perbaikan baik dalam hal prosedur, metode kerja maupun prasarana kerja dalam hal ini sistem informasi kepegawaian yang semakin handal. Kesalahan yang terjadi dalam penyelesaian Keppres tentang kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun disebabkan oleh: 

banyaknya kuantitas usulan serta pertimbangan teknis BKN yang harus diselesaikan.



banyaknya field data yang terdapat dalam Keppres sehingga peluang terjadinya kesalahan semakin besar.



tidak validnya data usul dan pertimbangan teknis BKN yang disampaikan, sehingga yang seringkali terjadi adalah setelah Keppres diterbitkan, instansi

ataupun

pihak

yang

berkepentingan

baru

mengajukan

pembaruan data khususnya data mengenai keluarga penerima pensiun. 

belum sempurnanya sistem informasi kepegawaian saat ini sehingga proses input masing dilakukan berulang kali, yang seharusnya bisa dilakukan hanya 1 (satu) kali, yang berdampak pada menurunnya tingkat ketelitian pemroses. Terkait dengan akurasi penyelesaian Keppres pemberhentian dan

pensiun, target akurasi yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 98,88%, dengan penjelasan bahwa petikan yang dihasilkan sebanyak 717 buah petikan/salinan dengan jumlah kesalahan sebanyak 8 kesalahan atau 1,12%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya jumlah kesalahan ini mengalami penurunan karena tingkat kesalahan tahun 2013 untuk kluster ini adalah 12 kesalahan. Namun mengingat jumlah petikan/salinan tahun 2013 lebih banyak dari tahun 2014 yaitu 1.415 maka capaian tahun 2013 lebih baik daripada capaian 2014. Secara keseluruhan banyaknya faktor yang mempengaruhi capaian akurasi/ketepatan Keppres kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun, antara lain disebabkan oleh tingkat ketelitian yang kurang maksimal, banyaknya usulan serta kompleksitas data yang tercantum dalam Keppres. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

176


Jika dilakukan perbandingan antara tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat akurasi terhadap petikan dan salinan Keppres tentang kepangkatan dan pensiun seperti tergambar dalam tabel: Tabel 3.33 Perhitungan Jumlah Berkas Usulan Kepangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun PNS Tahun 2010—2014 Tahun


1

2

Usulan diproses Keppres beserta Salinan/Petikan 3

2010

18.113 berkas

2011

Kesalahan

%Realisasi

4

5

17.720 berkas

302

98,30

18.475 berkas

15.517 berkas

273

98,25

2012

20.160 berkas

18.531 berkas

209

98,87

2013

28.938 berkas

22.070 berkas

88

99,60

2014

24.610 berkas*

24.610 berkas

159

99,35

*Jumlah berkas 24.610 ini tidak termasuk berkas alih status anggota TNI menjadi PNS, berkas pemberhentian tidak dengan hormat PNS, dan berkas pengangkatan CPNS tenaga ahli khusus/tertentu (jumlah berkas keseluruhan termasuk tiga item tersebut adalah 24.639). Dalam hal ini yang dimasukkan dalam penghitungan hanya kluster kepangkatan, kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun, serta pemberhentian dan pensiun PNS.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2014 memang mengalami sedikit penurunan dibandingkan realisasi tahun 2013 namun lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya (2010—2012). Di tahun-tahun mendatang akan terus diupayakan kinerja untuk ketepatan/keakurasian Keppres dalam kepangkatan dan pensiun menjadi makin tinggi karena semakin kecil tingkat kesalahan maka pelayanan yang dihasilkan akan semakin baik dan akuntabel. Guna mengukur tingkat capaian kinerja, berikut ini akan disajikan perbandingan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014:


177


Gambar 3.13 Perbandingan IKU Kedua Sasaran Keempat Terkait Akurasi/Ketepatan Keppres tentang Kepangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun PNS Tahun 2010—2014

Keterangan: Tahun 2010—2011 target ditetapkan 95% sedangkan tahun 2012—2014 target ditetapkan menjadi 100% untuk semua kluster.


178


IKU 3

Persentase Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Penyelesaian Keppres tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pemerintahan, Kepangkatan dan Pensiun PNS yang Wewenang Penetapannya di Tangan Presiden

1.

Formulasi IKU Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU “Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan kepangkatan,

dan

pemberhentian

pemberhentian

dan

dalam pensiun

jabatan PNS

pemerintahan,

yang

wewenang

penetapannya di tangan Presiden” diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut:



((nilai kepuasan pada pertanyaan 1 + nilai kepuasan pada pertanyaan 2 + ... ) n = jumlah pertanyaan

X 100%

n

Tingkat kepuasan dihitung dari akumulasi semua jawaban dari responden dengan jawaban puas (yang berada dalam rentang jawaban, “sangat puas sekali”, “sangat puas”, dan “puas”) terhadap pertanyaan yang disampaikan dalam survei terkait penyelesaian Keppres terkait kepangkatan dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden.

2. Pencapaian IKU IKU ini merupakan indikator kinerja untuk mencoba mengukur tingkat kepuasan stakeholders terkait dengan penyelesaian Keppres Jabatan, Kepangkatan dan Pensiun, dan telah digunakan sejak tahun 2012 akan tetapi untuk kesempurnaan, terus dilakukan upaya perbaikan guna mendapatkan Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

179


hasil survei yang valid sehingga diharapkan layanan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet dapat lebih terukur dan akuntabel. Adapun penetapan target untuk indikator kinerja ini memang belum bisa ditetapkan secara optimal dikarenakan selain merupakan indikator baru, juga masih memerlukan atau mencari mekanisme serta standar pengukuran yang tepat atau sebaiknya digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penetapan target terkait dengan indikator kepuasan pelanggan pada tahun 2014 di tetapkan sebesar 95% atau sama dengan tahun 2013 dengan asumsi bahwa sistem yang ada sekarang sedang dalam upaya perbaikan dan belum sepenuhnya dapat dijalankan. Pengukuran

persentase

tingkat

kepuasan

stakeholder

terhadap

penyelesaian Keppres dilakukan melalui media website setkab.go.id, yaitu dengan melakukan survei terhadap pengakses anjungan layanan mandiri (ALM). Survei yang dilakukan dengan memberikan 11 (sebelas) buah pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat kepuasan stakeholder mengenai informasi yang disajikan dalam rangka penyelesaian Keppres maupun kepuasan stakeholders terhadap pemberian kualitas layanan. Survei tingkat kepuasan stakeholder ini mengacu pada pemberian informasi yang berkualitas (James O’Brien “System Analysis and Design Method”), yaitu pemenuhan penyajian informasi sesuai harapan dan kebutuhan stakeholder, yang terdiri dari dimensi waktu informasi, dimensi konten informasi, dan dimensi bentuk informasi. Dengan menggunakan bantuan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), maka hasil survei dapat diukur secara online dan diperoleh akumulasi realisasi rata-rata pada akhir 2014 sebesar 84,30%. Dengan demikian capaiannya adalah 88,73%.


180


Terkait dengan pelaksanaan survei, pada tahun 2014 telah dilakukan upaya perbaikan terkait dengan content pertanyaan dan survei diakukan secara online melalui situs setkab.go.id dengan pertanyaan seputar kualitas layanan Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat dan pensiun golongan IV/c ke atas. Survei pada tahun 2014 telah sepenuhnya dilakukan secara online

dengan

pertimbangan

bahwa

Sekretariat

Kabinet

telah

memaksimalkan peran dari teknologi informasi (website) dalam rangka pemberian informasi, sehingga diharapkan seluruh stakeholders dapat mengakses langsung informasi yang

dibutuhkan melalui website, dan

dampaknya adalah akan meminimalisir tatap muka antara pihak Sekretariat Kabinet dan stakeholder yang berkepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka terkait dengan pelaporan hasil survei yang dimaksud dalam laporan ini adalah survei yang terkait dengan harapan pemangku kepentingan terhadap kepuasan dalam penyelesaian Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat dan pensiun golongan IV/c ke atas terkait pemberian layanan informasi, maka yang akan dibahas dan dilakukan analisis dalam hal ini adalah pertanyaan kuesioner kepuasan layanan penyelesaian Keppres terkait layanan pemberian informasi. Pertanyaan kuesioner diberikan dalam 11 (sebelas) buah pertanyaan pertanyaan, dengan rincian 5 (lima) buah pertanyaan terkait dengan kepuasan stakeholder mengenai informasi yang disajikan dan 5 (lima) buah pertanyaan terkait dengan kepuasan dalam rangka penyelesaian Keppres, serta 1 (satu) buah pertanyaan terkait dengan posisi stakeholders yang mengisi kuesioner. Adapun periode pelaksanaan survei adalah bulan Januari sampai dengan akhir Desember 2014. Berikut adalah responden dari produk utama penyelesaian administrasi kepegawaian yang wewenang penetapannya di tangan Presiden yang berjumlah 886 responden dengan ringkasan hasil survei sebagai berikut.


181


a. Dalam posisi atau tugas apa Saudara mengakses Anjungan Mandiri? • Pelaksana Bidang Kepegawaian BKD Provinsi/Kabupaten/Kota • Pelaksana Bidang Kepegawaian Kementerian/Pusat • PNS yang bersangkutan • Lain-lain

12%

31%

Layanan 31% 7% 50% 12%

BKD Prov/Kab/Kota Kepeg. K/L

50%

PNS yang bersangkutan 7%

Lain-lain

b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dalam mengakses Anjungan Layanan Mandiri sebagai instrumen monitoring penyelesaian Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun • Sangat Puas Sekali 38% • Sangat Puas 26% • Puas 26% • Kurang Puas 5% • Tidak Puas 5% 5%

5% 38%

26%

Sangat Puas Sekali Sangat Puas Puas

26%

Kurang Puas Tidak Puas

c. Bagaimana pendapat Saudara tentang kelengkapan petunjuk penggunaan Anjungan Layanan Mandiri? • Sangat Puas Sekali 32% • Sangat Puas 25% • Puas 32% • Kurang Puas 7% • Tidak Puas 5% Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

182


40% 30% 20%

32%

10%

25%

32%

7%

0% Sangat Puas Sekali

Sangat Puas

Puas

Kurang Puas

5% Tidak Puas

d. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam menggunakan Anjungan Layanan Mandiri? • Sangat Puas Sekali 38% • Sangat Puas 26% • Puas 27% • Kurang Puas 4% • Tidak Puas 5% 40% 30% 20%

38%

26%

10%

27%

4%


Sangat Puas

Puas

Kurang Puas

5% Tidak Puas

e. Bagaimana pendapat Saudara tentang kelengkapan informasi yang ditampilkan dalam Anjungan Layanan Mandiri? • Sangat Puas Sekali 32% • Sangat Puas 25% • Puas 24% • Kurang Puas 13% • Tidak Puas 6% 40% 30% 20%

32%

10%

25%

24%

13%



Sangat Puas

Puas

Kurang Puas

6% Tidak Puas

183


f. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi tentang kenaikan pangkat dan pensiun secara terus menerus dalam Anjungan Layanan Mandiri? • • • • •

Sangat Puas Sekali Sangat Puas Puas Kurang Puas Tidak Puas

36% 25% 24% 8% 7%

7%

8%

36%

Sangat Puas Sekali Sangat Puas

24%

Puas 25%


g. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kecepatan penyelesaian Surat Keputusan kenaikan pangkat dan pensiun? • Sangat Puas Sekali 30% • Sangat Puas 19% • Puas 22% • Kurang Puas 16% • Tidak Puas 13%

proses

30% 13%

Sangat Puas Sekali

16% 22%

Sangat Puas 19%

Puas Kurang Puas Tidak Puas

h. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan keakuratan data dalam Surat Keputusan kenaikan pangkat dan pensiun? • • • • •

Sangat Puas Sekali Sangat Puas Puas Kurang Puas Tidak Puas


34% 22% 30% 8% 6%

184

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet 2014 34%

6%

8%

Sangat Puas Sekali Sangat Puas 30%

Puas

22%


i. Penerima layanan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh akses dan informasi layanan? • Sangat Puas Sekali 34% • Sangat Puas 22% • Puas 28% • Kurang Puas 7% • Tidak Puas 5% 40% 30% 20% 10% 0%

34%

26%

28% 7%

Sangat Puas Sekali

Sangat Puas

Puas

5%

Kurang Tidak Puas Puas

j. Pejabat/Pegawai memiliki pengetahuan yang memadai dan terampil dalam melayani penerima layanan? • Sangat Puas Sekali 31% • Sangat Puas 23% • Puas 32% • Kurang Puas 9% • Tidak Puas 6% 40% 30%

20%

31%

10%

23%

32% 9%



Sangat Puas

Puas

Kurang Puas

6% Tidak Puas

185


k. Pejabat/Pegawai mendengarkan dengan seksama keluhan dan permintaan penerima layanan dan mempu memberikan solusi yang dibutuhkan? • Sangat Puas Sekali 18% • Sangat Puas 25% • Puas 35% • Kurang Puas 12% • Tidak Puas 10% 10% 12%

18%

Sangat Puas Sekali

Sangat Puas 25% 35%

Puas Kurang Puas Tidak Puas

Pada survei tahun 2014, capaian tertinggi diperoleh dari aspek “kemudahan dalam

mengakses Anjungan Layanan Mandiri sebagai

instrumen monitoring penyelesaian Keppres kenaikan pangkat dan pensiun” yaitu sejumlah (90%) responden menjawab puas. Selanjutnya adalah “kemudahan dalam menggunakan Anjungan Layanan Mandiri” jawaban responden yang menjawab puas sebesar (91%). Adapun hal yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan adalah terkait dengan “kecepatan penyelesaian keppres kenaikan pangkat dan pensiun”, yang dirasakan oleh para responden masih kurang cepat dimana terhadap pertanyaan ini responden menjawab puas sebesar (71%). Sedangkan terkait dengan pertanyaan mengenai “akurasi/ketepatan surat keputusan”, responden menjawab puas sebesar 86%, yang artinya akurasi ketepatan surat keputusan kenaikan pangkat dan pensiun sudah baik akan tetapi untuk kesempurnaan layanan di tahun-tahun mendatang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya terkait pertanyaan menyangkut kondisi psikologis penerima layanan yaitu “pemberi layanan mendengarkan dengan seksama keluhan dan permintaan penerima layanan dan mampu memberikan solusi yang dibutuhkan”, hasilnya sebanyak (78%) responden menjawab bahwa


186


keluhan mereka telah didengar dan telah mendapatkan solusi yang dibutuhkan. Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil survei responden: 1) Kecepatan penyelesaian masih sangat perlu untuk ditingkatkan, sehingga kasus-kasus keterlambatan pembayaran gaji akan dapat diminalisasi. 2) Akurasi/ketepatan penyelesaian keputusan tentang kenaikan pangkat dan pensiun agar ditingkatkan sehingga prinsip zero fault dapat tercapai (SK 100% akurat). 3) Pemberi layanan harus lebih responsif terhadap penerima layanan sehingga

menimbukan aspek positif dari pemberi layanan kepada

penerima layanan. Berdasarkan hasil yang diperoleh di tahun 2014 terhadap survei yang terkait persentase tingkat kepuasan penyelesaian Keppres kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun diperoleh hasil sebesar

84,30%. Apabila

dibandingkan dengan hasil survei tahun 2013 terdapat penurunan realisasi sebesar 1,6%. Penurunan nilai survei tersebut lebih disebabkan karena stakeholders kurang merasakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan terhadap proses penyelesaian keppres kenaikan pangkat dan pensiun sehingga walaupun data capaian kinerja secara intern baik akan tetapi hasil survei justru tidak demikian. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk ke depan diharapkan para pengelola atau unit kerja dapat lebih serius dalam melakukan upaya-upaya perbaikan di berbagai sektor terkait dengan pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun, sehingga di harapkan stakeholder merasa puas dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Sehingga dengan adanya penyempurnaan tersebut diharapkan hasil yang diperoleh dapat lebih baik, akuntabel dan transparan. Dari hasil penghimpunan, pengolahan, dan analisis data terhadap jawaban yang diberikan oleh responden, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang merupakan harapan stakeholders dan diharapkan dapat menjadi prioritas Sekretariat Kabinet, yaitu sebagai berikut: 1. Kelengkapan informasi dan kelengkapan petunjuk penggunaan dalam Anjungan Layanan Mandiri. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

187


2. Kecepatan dalam pemberian pelayanan. 3. Penyempurnaan

Teknologi

Informasi

yang

digunakan,

sehingga

diharapkan dapat lebih cepat dalam penyelesaian Keppres serta lebih meningkatkan akurasi dalam penyelesaian Keppres dan lebih transparan dalam pemberian informasi yang dibutuhkan terkait penyelesaian Keppres dimaksud. 4. Pembangunan media online (two ways comunication) untuk sarana dalam berkomunikasi terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet tentang penyelesaian administrasi kepegawaian yang menjadi wewenang Presiden. 5. Peningkatan kapasitas tenaga pemberi layanan sehingga dapat memberikan informasi terkait penyelesaian Keppres secara akurat dan memuaskan. Perkembangan

pencapaian

sasaran

dapat

diketahui

melalui

perbandingan dengan sasaran tahun-tahun sebelumnya. Mengingat IKU inni baru ditetapkan pada tahun 2012, maka perbandingan yang dapat dilakukan hanya selama 3 (tiga) tahun. Berikut adalah perbandingan target, realisasi dan capaian IKU ketiga sasaran keempat untuk tahun 2012—2014. Gambar 3.14 Perbandingan IKU Ketiga Sasaran Keempat Tahun 2012—2014


188


Perlu disampaikan bahwa survei pada tahun 2014 dan 2013 berbeda dengan tahun 2012, baik dari segi jumlah pertanyaan, content pertanyaan maupun metode pelaksanaan survei. Meskipun realisasi dan capaian tahun 2014 sedikit turun dibandingkan hasil tahun 2013 namun lebih baik jika dibandingkan hasil survei tahun 2012. Keberhasilan pencapaian sasaran keempat diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: ●

●

●

“Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet” “Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Wewenang Penetapannya Berada di Tangan Presiden” ●

●

●

Dari kegiatan tersebut di atas, diharapkan dapat dihasilkan output berupa jumlah petikan dan salinan Keppres sebanyak 19.100 berkas usulan menjadi 379 Keppres dengan jumlah petikan/salinan sebanyak 26.389 petikan. Guna meningkatkan kualitas penyelesaian administrasi kepegawaian yang wewenang penetapannya di tangan Presiden, Sekretariat Kabinet terus berupaya dan berbenah diri melalui pengembangan Anjungan Layanan Mandiri (ALM) yang diwadahi dalam sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), pengukuran tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun PNS melalui media website, dan upaya terus menerus penyempurnaan standar dan prosedur kerja serta bisnis proses, dan pemenuhan standar layanan publik guna lebih mengoptimalkan pelayanan di bidang

penyelesaian

administrasi

aparatur.

Penjelasan

tentang

upaya

peningkatan layanan adalah sebagai berikut:


189


1. Perbaikan Anjungan Layanan Mandiri (ALM) ALM merupakan media penghubung (gateway) informasi antara Sekretariat Kabinet selaku unit kerja pemroses dengan pemangku kepentingan (pejabat pembina kepegawaian/PNS) dalam upaya memberikan informasi sejauhmana proses penyelesaian Keputusan Presiden mengenai kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun PNS, sekaligus sebagai media monitoring dalam memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terhadap kinerja Sekretariat Kabinet utamanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang diperjanjian dalam standar operasional prosedur (SOP). Monitoring dilakukan dengan mengakses website setkab.go.id dan menginput 18 (delapan belas) digit NIP PNS dalam ALM. Keberadaan ALM ini mempermudah pengaksesan informasi proses penyelesaian Keppres tanpa harus datang langsung ke kantor Sekretariat Kabinet. Hal ini meminimalisir peluang terjadinya praktek pungli dan gratifikasi. 2. Pelaksanaan Survei Tingkat Kepuasan Sejak 2012 sampai dengan sekarang telah dilakukan survei tingkat kepuasan

pemangku

kepentingan

(stakeholder)

terhadap

pelayanan

administrasi kepegawaian mengenai kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas melalui media website setkab.go.id. Survei dilakukan dengan memberikan 11 (sebelas) pertanyaan guna mengukur dan menjaring opini serta keinginan pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan administrasi aparatur, sehingga dengan hasil survei tersebut dapat diketahui kekurangan dalam pelayanan serta dapat dilakukan langkah dan upaya untuk pembenahan kekurangan tersebut. Sejak tahun 2013 dilakukan perubahan dan penyempurnaan kuesioner yang di upload di website setkab.go.id. Penyempurnaan kuesioner survei tingkat kepuasaan tersebut akan terus dikembangkan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan guna mempertajam hasil survei dan evaluasi pembenahan terhadap

bisnis

proses

penyelesaian

Keputusan

Presiden

tentang

kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun, yaitu dengan melakukan perubahan pertanyaan guna mengukur tingkat kepuasan stakeholder, pengklasifikasian pengakses, kelengkapan isi (contents) informasi dan kemudahan akses, kepuasan kecepatan penyelesaian, dan ketepatan datanya. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

190


Contoh template survei yang dapat diakses secara online dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 3.15 Contoh Template Survei Secara Online

3. Penanganan Pengaduan/Permasalahan Terkait Pemrosesan Keppres Tentang Jabatan Pemerintahan, Kepangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun PNS Golongan IV/C ke Atas secara Transparan dan Optimal Secara umum permasalahan terkait bidang ini yang sering dihadapi adalah menyangkut: a. Perpanjangan batas usia pensiun b. Duplikasi pengusulan berkas antara kepangkatan dan pensiun. c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. d. Permohonan pembatalan Keppres karena ditemukan pemalsuan data/ ketidaklengkapan data.


191


Guna menampung aspirasi/pengaduan terkait pemrosesan Keppres tentang jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyediakan berbagai media/sarana seperti contact media center dan kotak pengaduan. Selain itu, Sekretariat Kabinet telah menindaklanjuti setiap

permasalahan/pengaduan yang

disampaikan dengan melakukan rapat kerja koordinasi yang dilakukan dengan BKN maupun instansi terkait. 4. Penilaian Pelayanan Publik oleh Tim Kinerja Pelayanan Publik Tim Kinerja Pelayanan Publik yang beranggotakan Kementerian PANRB, BPKP, dan Indonesian Quality Award Fondation (IQAF) telah melakukan penilaian

pelayanan

publik

atas

layanan

administrasi

kepangkatan,

pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas. Penilaian di bidang pelayanan publik ini merupakan pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang terdiri dari 9 (Sembilan) kriteria penilaian dan setiap kriteria penilaiannya memuat penilaian komponen, indikator, kondisi dan langkah kerja pelayanan publik di Biro Administrasi Aparatur. Hasil yang diperoleh dalam penilaian pelayanan publik tersebut adalah skor 635 (CC). Dari penilaian tersebut, untuk sub kriteria penilaian “adanya

kebijakan

pengelolaan

pengaduan,

mekanisme

pengelolaan

pengaduan, sikap dan perilaku, disiplin, respon pegawai dalam memberikan pelayanan” mendapat nilai A (baik).


192


Penetapan

Sasaran 5 Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem Informasi yang Responsif dan Transparan

sasaran

strategis

ini

bertujuan untuk menggarisbawahi fokus

Sekretariat

Kabinet

pada

pemberian layanan sistem informasi yang responsif dan transparan, dan tidak

hanya

bertumpu

pada

peningkatan kecepatan aksesibilitas penyediaan informasi semata kepada

melainkan seluruh aspek dan kaidah layanan sistem informasi sebagai bentuk pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pencapaian sasaran ini bertumpu pada kegiatan untuk menyediakan informasi Sekretariat Kabinet yang dapat diakses oleh publik. Capaian sasaran kelima ini diukur melalui pengukuran terhadap indikator kinerja utama (IKU) tentang jumlah pengakses layanan data dan informasi, jumlah pen-download layanan data/informasi Sekretariat Kabinet, dan tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet. Selain itu, pencapaian sasaran ini juga didukung oleh indikator kinerja penunjang yang juga punya kontribusi signifikan yaitu persentase keberlanjutan pelayanan (continuity of service). Uraian mengenai capaian sasaran kelima adalah sebagai berikut:


193


Tabel 3.34 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penunjang dari Sasaran Kelima Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%Capaian


6.098.730

11.196.388

183,58

Memuaskan

771.057

588.051

76,27

Baik

90%

70%

77,78

Baik

99%

99,45%

100,45

Memuaskan

Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet 2. Jumlah pendownload layanan data/informasi Sekretariat Kabinet 3. Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet Indikator Kinerja Penunjang 4. Persentase keberlanjutan pelayanan (continuity of service)

Capaian ketiga buah IKU sasaran kelima dan capaian satu indikator kinerja penunjang di atas menggunakan rumus 1. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa capaian IKU pertama dan capaian indikator kinerja penunjang sasaran ini dikategorikan memuaskan sedangkan capaian IKU kedua dan ketiga dikategorikan baik. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran ini cukup beragam/variatif jika dilihat dari masing-masing capaian indikator sasarannya. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh faktor-faktor berikut:


194


1. Faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian indikator kinerja sasaran kelima: a. Perubahan tampilan/perwajahan website www.setkab.go.id beserta kontennya sejak Oktober 2014. Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kemudahan akses di website, menampilkan struktur menu yang lebih variatif, dan muatan informasi yang lebih berbobot. b. Adanya animo yang sangat besar dari publik untuk mengetahui perkembangan pemerintahan dan pelaksanaan program-programnya melalui akses terhadap berita dan kegiatan pemerintahan yang dimuat dalam website Sekretariat Kabinet. Terlebih lagi, pada semester II 2014 terjadi pergantian pemerintahan yang menarik perhatian publik. 2. Faktor yang mempengaruhi penurunan capaian indikator kinerja sasaran kelima: a. Tidak dilakukannya pengembangan terhadap sejumlah SIM inti yang ada khususnya sistem informasi peraturan perundang-undangan (SIPUU) karena fokus pada tahun 2014 hanya pada updating data saja. b. Tidak dipungkiri, kendala dalam koordinasi menjadi salah satu faktor belum tercapainya target beberapa indikator kinerja di tahun 2014. Seperti telah diuraikan diatas, bahwa pengisian atau konten website merupakan produk unit-unit kerja di dalam Sekretariat Kabinet, dengan kesesuaian tugas dan fungsi masing-masing unit tersebut, untuk dikoordinasikan pengunggahannya ke dalam website Sekretariat Kabinet. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya, meskipun mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2013, namun capaian tahun 2014 masih lebih tinggi dibanding tahun 2011 dan 2012. Penurunan jumlah pendowload informasi perundang-undangan serta angka kepuasan pengakses website menyumbang angka cukup besar dalam penurunan capaian target di tahun 2014.


195


Uraian lebih lanjut tentang analisis capaian IKU sasaran kelima dan capaian indikator kinerja penunjang akan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan tentang masing-masing indikator dari sasaran tersebut.

IKU 1

Jumlah Pengakses Layanan Data dan Informasi Sekretariat Kabinet

1.

Formulasi IKU Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU “Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet”, diukur melalui jumlah orang yang mengakses seluruh produk/layanan informasi Sekretariat Kabinet melalui website Sekretariat Kabinet dengan bantuan aplikasi penghitung otomatis yang terdapat dalam website tersebut. Produk/layanan yang dapat diakses berupa informasi peraturan perundang-undangan, informasi kepangkatan dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas, berita dan artikel tentang kegiatan Presiden/pemerintah dan Sekretariat Kabinet, press release hasil sidang kabinet, pengumuman lelang serta facebook dan twitter Sekretariat Kabinet.

2. Pencapaian IKU Secara keseluruhan, target yang akan dicapai pada tahun 2014 ditetapkan sebanyak 6.098.730 pengakses dan sampai dengan akhir tahun 2014 pencapaian realisasi jumlah pengakses sebesar 11.196.388 pengakses yang diperoleh dari akumulasi jumlah pengakses masing-masing sub sistem yang ada dalam website Sekretariat Kabinet. Dengan demikian capaiannya adalah 183,58%. Rincian atau rekapitulasi masing-masing data yang diakses tahun 2014 serta perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

196


Tabel 3.35 Rekapitulasi Pengakses Layanan Data dan Informasi Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 Jenis Data/Informasi

Realisasi Pengakses 2010

2011

2012

2013

2014

Facebook

-

-

3.064

1.721

3.021

Twitter

-

-

17.606

55.259

154.481

SIPUU (Informasi perundang-undangan

177.696

229.291

394.604

633.551

390.601

SIMPEG (Informasi kepangkatan dan pensiun PNS Gol IV/c ke atas)

121.288

131.050

142.889

312.850

159.314

Berita dan artikel

27.699

279.387

1.081.284

4.578.825

11.193.367

Press release

679

33.473

15.592

25.691

-

Pengumuman lelang

860

30.102

8.040

3.383

-

328.222

703.303

1.663.079

5.611.280

11.196.388

Jumlah Total

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian yang signifikan terjadi pada jumlah pengakses berita dan artikel. Realisasi untuk data ini secara keseluruhan pada tahun 2014 meningkat 99,53% persen dibandingkan tahun 2013. Namun demikian, untuk beberapa sub sistem terdapat penurunan jumlah pengakses seperti pada pengakses informasi peraturan perundang-undangan (SIPUU) dan informasi kepegawaian (SIMPEG). Hal tersebut tidak berlaku pada pengakses facebook dan twitter Sekretariat Kabinet karena jumlah pengakses tahun 2014 justru mengalami peningkatan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali lipat dan 3 (tiga) kali lipat dibandingkan tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya minat publik untuk berpartisipasi dalam penyebaran informasi yang disediakan Sekretariat Kabinet melalui media sosial. Terkait peningkatan jumlah pengakses untuk item-item tersebut, terdapat sejumlah faktor yang mungkin mempengaruhi, antara lain: 1. Berita dan artikel merupakan hasil pemberitaan, pemantauan dan analisis riil di lapangan terkait produk-produk maupun kegiatan pemerintahan, dalam hal ini lebih khusus pada kegiatan Presiden dan Sekretaris Kabinet. 2. Peningkatan kegiatan Presiden dan Sekretaris Kabinet yang disertai oleh tim dari Sekretariat Kabinet menghasilkan pemberitaan dan analisis yang kemudian diupload sebagai informasi publik. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

197


3. Penyebarluasan berita Twitter Sekretariat Kabinet dipermudah dengan adanya link penghubung antara website Sekretariat Kabinet dengan akun Twitter Sekretariat Kabinet. 4. Tingginya animo pihak mass media/pers untuk mengakses berita dan artikel Sekretariat Kabinet sebagai rujukan untuk penulisan berita di medianya masing-masing. 5. Sosialisasi yang dilakukan ke instansi-instansi pemerintahan baik daerah maupun pusat guna saling bertukar informasi mengenai kemajuan layanan informasi publik, sekaligus media promosi website Sekretariat Kabinet. Terkait pengakses berita lelang, informasi ini tidak diketahui secara pasti karena kegiatan pengadaan Sekretariat Kabinet menggunakan media aplikasi yang disediakan LPSE atau melalui situs LKPP. Sedangkan untuk Press Release, berkaitan dengan kerahasiaan negara maka berita yang disebarkan kepada publik perlu mendapat persetujuan pimpinan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu aplikasi counter stat belum dapat secara otomatis menghitung jumlah pengakses press release. Guna mengukur tingkat capaian kinerja, berikut ini akan disajikan perbandingan data capaian pengakses data dan informasi secara keseluruhan tahun 2010 s.d. 2014 sebagai berikut: Gambar 3.16 Perbandingan IKU Pertama Sasaran Kelima tentang Jumlah Pengakses Layanan Data dan Informasi Tahun 2010—2014

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian jumlah pengakses data dan informasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun karena adanya faktor-faktor sebagaimana yang telah Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

198


dijelaskan di atas terutama animo masyarakat dalam mengakses informasi yang disediakan dalam website Sekretariat dan dipengaruhi oleh kejadiankejadian penting seperti situasi politik, perkembangan ekonomi, dan lainlain. Hal ini menunjukkan bahwa publik/stakeholder cukup aware dalam mendapatkan informasi yang berimbang baik dari media online non pemerintah maupun media online pemerintah. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet berupaya menjadi salah satu “corong” media online Pemerintah. Disisi lain, fluktuasi angka capaian tersebut juga dipengaruhi oleh besaran penetapan target. Karena realisasi yang didapat sangat bergantung pada animo masyarakat dan faktor-faktor lain, maka target yang ditetapkan tidak semata-mata didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab fluktuasi angka capaian ketika dilakukan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan.

IKU 2

Jumlah Pendownload Layanan Data dan Informasi Sekretariat Kabinet

1.

Formulasi IKU Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU “Jumlah pen-download layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet”, diukur melalui jumlah orang yang mendownload seluruh produk/layanan informasi Sekretariat Kabinet melalui website Sekretariat Kabinet dengan bantuan aplikasi penghitung otomatis yang terdapat dalam website tersebut. produk/ layanan informasi yang dapat didownload adalah informasi peraturan perundang-undangan (PUU).

2. Pencapaian IKU Indikator ini dipilih sebagai salah satu IKU untuk sasaran kelima dimaksudkan untuk lebih mengetahui kinerja yang lebih riil dari layanan informasi melalui website Sekretariat Kabinet karena jumlah pen-download mencerminkan banyaknya stakeholder atau user yang tertarik dan Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

199


membutuhkan produk informasi Sekretariat Kabinet. Dalam hal ini informasi/data yang didownload adalah informasi peraturan perundangundangan (PUU) yang menjadi produk Sekretariat Kabinet maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Target yang ditetapkan 771.057 pen-download dan terealisasi sebanyak 588.051 pen-download dengan capaian 76,27%. Penurunan angka realisasi pen-download ini dipengaruhi oleh faktor kebutuhan publik untuk mendownload informasi PUU tersebut. Untuk beberapa jenis peraturan perundang-undangan tertentu, animo publik cukup besar, sedangkan untuk jenis perundang-undangan yang lain sepi peminat sehingga hal tersebut selanjutnya akan mempengaruhi realisasi total jumlah pendownload informasi PUU secara keseluruhan. Mengingat indikator merupakan indikator yang baru ditetapkan di tahun 2012, maka guna mengukur tingkat capaian kinerja, berikut ini hanya akan disajikan perbandingan data selama 3 (tiga) tahun yaitu 2012—2014. Tabel 3.36 Perbandingan Jumlah Pendownload Data/Informasi Sekretariat Kabinet Tahun 2012—2014 Tahun

Target Pendownload

Realisasi Pendownload

%

2012

132.995

510.098

383,55

2013

561.658

700.961

124,80

2014

771.057

588.051

76,27

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa secara capaian tahun 2014 paling rendah dibandingkan tahun 2012 dan 2013. Meskipun demikian perlu dipertimbangkan adanya peningkatan target tahun 2014 yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun realisasi tahun 2014 lebih kecil dibandingkan tahun 2013 namun secara kuantitas masih lebih besar dibandingkan tahun 2012. Mengingat adanya penurunan realisasi ini, ke kedepan perlu dipertimbangkan penetapan target yang lebih realistis dengan didasarkan pada data realisasi dan capaian tahuntahun sebelumnya dan faktor lain seperti upaya perbaikan berupa mereviu kembali kelengkapan data PUU yang ada (ketersediaan dan tampilannya) serta menambah kapasitas bandwith website Sekretariat Kabinet guna mempercepat waktu download data PUU tersebut. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

200


IKU 3

Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Kabinet

Pengakses Website

1. Formulasi IKU Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU “Tingkat kepuasan pengguna website Sekretariat Kabinet”, diukur melalui penggunaan aplikasi pooling secara online terhadap pengguna website Sekretariat Kabinet.

2. Pencapaian IKU Terkait pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat, Sekretariat Kabinet sejak tahun 2011 telah melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pengunjung website. Survei ini mencakup tingkat aksesibilitas situs, kemudahan men-download informasi, kemanfaatan situs, pendapat tentang tampilan dan konten website, serta kepuasan pengunjung secara umum terhadap website Sekretariat Kabinet. Survei tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai indikator kinerja sejak tahun 2013. Pada tahun 2014 target indikator tingkat kepuasan pengakses layanan website Sekretariat Kabinet tersebut ditetapkan sebesar 90%. Target ini mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Guna menghitung persentase kepuasan pengakses layanan website Sekretariat Kabinet tersebut, secara random akan muncul tampilan survei untuk menjaring opini pengakses, untuk selanjutnya hasil jawaban “sangat puas” dan “puas” dibandingkan dengan total survei untuk menghasilkan akan realisasi. Mekanisme “random” dipilih untuk mengupayakan survei menjadi obyektif sehingga meminimalisir anggapan bahwa ada upaya curang oleh internal Sekretariat Kabinet untuk mendongkrak perolehan hasil survei. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

201


Berdasarkan hasil pooling online tersebut, diperoleh realisasi sebesar 70% sehingga capaiannya adalah 77,78%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 memang ada penurunan realisasi sebesar 17,59% sehingga berpengaruh pada penurunan angka capaian sebesar 25,22%. Secara detil hal tersebut dapat dilihat pada perbandingan berikut: Gambar 3.17 Perbandingan IKU Ketiga Sasaran Kelima tentang Tingkat Kepuasan Pengakses Layanan Website Sekretariat Kabinet Tahun 2013—2014

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadi penurunan realisasi dan capaian tahun 2014 jika dibandingkan tahun 2013. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh adanya perubahan perwajahan situs website Sekretariat Kabinet yang menyebabkan akses terhadap pooling website yang baru tidak semudah mengakses berita/artikel. Dalam menemukan icon/ shortcut pooling website, user perlu menscroll hingga halaman/page paling bawah pada website tersebut untuk memberikan vote atas pooling website. Hal ini mempengaruhi animo user dalam mengisi pooling. Oleh karena itu, kedepan icon/shortcut pooling website perlu diletakkan di tempat yang mudah diakses user. Selain capaian IKU di atas, yang tidak kalah penting adalah capaian indikator kinerja penunjang yang punya kontribusi besar dalam menunjang pencapaian sasaran kelima, dengan penjelasan sebagai berikut: Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

202


Indikator Kinerja Penunjang Persentase Keberlangsungan (Continuity of Service)

1.

Layanan

Formulasi Indikator Kinerja Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, indikator kinerja “Persentase keberlanjutan layanan (continuity of service)”, diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut: Jumlah jam layanan yang tidak mengalami gangguan dalam setahun

X 100%

Jumlah jam layanan dalam setahun

Kinerja untuk indikator ini dihitung dari jumlah jam layanan terkait sistem informasi

dalam

setahun

yang

dapat

diberikan

tanpa

mengalami

gangguan/error. Jumlah jam tersebut dikonversi ke dalam jam kerja, dimana 1 hari = 8 jam kerja sehingga 1 tahun layanan = 365 hari x 8 jam kerja atau 2.920 jam layanan.

2. Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Kabinet telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan paripurna dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang sistem informasi. Sebagai bentuk layanan prima dalam hal akses informasi tersebut, layanan internet harus dapat diakses selama 24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu nonstop. Terkait dengan pelayanan sistem informasi, disadari bahwa sangat mustahil hal tersebut dapat terpenuhi 100% atau 2.920 jam layanan tanpa gangguan, mengingat adanya kepastian akan terjadi gangguan, baik secara internal (ketersediaan listrik), maupun akibat gangguangangguan yang bersifat eksternal (kerusakan peralatan, gangguan virus, gangguan hacker, permasalahan di pihak Internet Service Provider (ISP), Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

203


bencana alam, dan lain-lain). Oleh karena itu, dispensasi 1% adalah untuk mengantisipasi keadaan seperti hal tersebut diatas sehingga target untuk IKU ini ditetapkan 99% atau 2.890,8 jam tanpa gangguan. Selama tahun 2014 terjadi kegagalan atau terputusnya layanan selama 14 jam (kurang lebih 1 ¾ hari layanan) sehingga realisasi layanan adalah 2.904 jam tanpa gangguan atau 99,45%. Mengingat target yang ditetapkan adalah 99% maka capaiannya adalah 100,45%. Meskipun realisasi jumlah jam layanan tersebut sudah melebihi target namun ke depan perlu lebih diminimasir adanya gangguan jam layanan sehingga mendekati jumlah layanan 2.920 jam tanpa gangguan atau 100%. Guna mengukur tingkat capaian kinerja, berikut ini akan disajikan perbandingan tahun 2010—2014 sebagai berikut: Gambar 3.18 Perbandingan Indikator Kinerja Penunjang dari Sasaran Kelima tentang Persentase Keberlanjutan Pelayanan Tahun 2010—2014

Berdasarkan data di atas dapat dilihat capaian tahun 2014 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2013 maupun capaian tahun 2010 dan 2011. Hal ini menunjukkan adanya upaya Sekretariat Kabinet melalui monitoring secara intensif terhadap faktor-faktor internal (misalnya pemeliharaan jaringan) maupun koordinasi secara intensif dengan dengan pihak ketiga yang menjadi vendor jaringan/layanan internet di Sekretariat Kabinet (PT.Telkom). Dengan demikian layanan dapat ditingkatkan ke arah “nol/zero jam gangguan”.


204


Gambaran keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pencapaian sasaran kelima diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: ●

●

●

“Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet” “Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Peraturan Perundang-undangan, Persidangan, Kepegawaian, dan Perpustakaan Melalui SIM, Arsip dan/atau Dokumen” ●

●

●

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan dan pelayanan sistem informasi Sekretariat Kabinet, selama periode 2010—2014 telah dilakukan hal-hal berikut: 1. Integrasi Sistem Informasi Manajemen di Sekretariat Kabinet Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi/unit kerja. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu Grand Design pengembangan SIM di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pembangunan Grand Design SIM telah dilaksanakan sejak tahun 2010 yang bertujuan salah satunya adalah mengintegrasikan SIM yang telah dikembangkan di Sekretariat Kabinet. Pada awal pelaksanaannya, rencana pembangunan dan pengembangan SIM di lingkungan Sekretariat Kabinet terdiri dari: a. Penyusunan Grand Design SIM Sekretariat Kabinet; b. Pembangunan Integrasi Data Base; c. Pengembangan Aplikasi Handkey; d. Pengadaan Barang Pendukung SIM (software). Sejalan dengan perkembangan Sekretariat Kabinet, rencana tersebut terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Secara lengkap pembangunan pengembangan SIM di lingkungan Sekretariat Kabinet selama periode 2010—2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

205


Tabel 3.37 Rekapitulasi Pembangunan dan Pengembangan SIM Periode 2010—2014 No

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2010

2011

1

Grand Design Sistem Informasi Sekretariat Kabinet

Pengembangan Sistem Informasi Presensi Pejabat/ Pegawai di lingkungan Kabinet (Handkey Information System)

2

Integrasi Sistem Informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet

Pengembangan perwajahan website Setkab (www.setkab.go.id)

3

PembangunanPembangunan Sistem Sistem Informasi Informasi Keuangan (SISKA) administrasi Kendaraan

2013

2014

Pengembangan Workflow Management System (WMS)

Pengembangan Sistem Informasi PerundangUndangan (SIPUU)

Integrasi Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) kedalam website Setkab

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Gol. IV/c keatas (SIMPEG)



Pengembangan Sistem Informasi Keuangan

Pembangunan Sistem Informasi Inventarisasi Barang Sekretariat Kabinet

Pengembangan Sistem Informasi Inventarisasi Barang Sekretariat Kabinet

Pembangunan Sistem Manajemen Kinerja Terpadu Berbasis Balanced Scorecard

Pengembangan Sistem Informasi untuk Penilaian Kinerja Pegawai (Altius)

Pembangunan Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SisPerjadin)

5

Pengembangan Sistem Pengadaan CPNS online

Pembangunan SI Monev Rencana Aksi PK/ e-LAKIP

6

Pembangunan Pengelolaan Sistem Informasi aplikasi SKP Kepegawaian Online Internal (SIKENAL)

4

2012

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan dan pelayanan sistem informasi Sekretariat Kabinet, sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan langkah-langkah berikut: a. Melanjutkan integrasi seluruh sistem informasi manajemen (SIM) guna menunjang penyediaan informasi yang cepat dan akurat, antara lain: 1) Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU); 2) Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB); Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

206


3) Sistem

Informasi

Tata

Persuratan dan Ketatalaksanaan

(SI

MAILTRACKING); 4) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); 5) Website Sekretariat Kabinet. b. Perbaikan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU) Sekretariat Kabinet telah melakukan perbaikan tampilan SIPUU dan data retrieval SIPUU, yang menghasilkan: 1) Penyeragaman format otentifikasi naskah PUU; 2) Penyeragaman penyampaian softcopy naskah; 3) Peningkatan kapasitas bandwith dari 20 GB menjadi 30 GB; 4) Koreksi naskah PUU yang tidak lengkap atau salah yang terbit. c. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) SIMPEG merupakan aplikasi sistem informasi berbasis web (web-based) untuk mengolah dan memroses data kepegawaian mengenai kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas yang diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian pusat

dan

daerah

(provinsi/kabupaten/kota)

yang

wewenang

penatapannya berada di tangan Presiden. Pengusul dapat mengakses dan memonitor melalui website setkab.go.id dan menginput 18 digit NIP PNS dalam anjungan layanan mandiri (ALM). Perbaikan Anjungan Layanan Mandiri (ALM) telah dilakukan agar lebih informatif dan sederhana serta dapat diakses oleh setiap PNS golongan IV/c ke atas dengan menggunakan NIP lama ataupun NIP baru. Penyederhanaan tampilan data meliputi data pegawai, data

perubahan

pangkat,

data

instansi/lembaga,

data

Badan

Kepegawaian Negara (BKN), dan data Keputusan Presiden (Keppres). Informasi

data

BKN

akan

muncul

dalam

ALM

setelah

BKN

menyampaikan pertimbangan teknis kepada Presiden. Data Keppres ditampilkan setelah rancangan Keppres ditandatangani oleh Presiden.


207


Gambar 3.19 Anjungan Layanan Mandiri (ALM) Sekretariat Kabinet


208


Informasi data PNS www.setkab/go.id

d. Perbaikan tampilan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) adalah sebuah sistem informasi yang semula berdiri sendiri, dikoneksikan dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet menjadi satu kesatuan infrastruktur teknologi informasi. Memperhatikan kerahasiaan sebagian besar informasi dalam SISKAB, maka perbaikan tampilan SISKAB dalam website Sekretariat Kabinet dilakukan dengan memuat informasi yang tidak bersifat rahasia, yaitu jenis sidang/rapat/ pertemuan, agenda sidang, tempat dan waktu, peserta sidang, serta pointers Pengantar Presiden. e. Perbaikan content dan tampilan website Sekretariat Kabinet dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti kolom reformasi birokrasi, kolom MP3EI, kolom kawal anggaran, dan lain-lain. f.

Menyelenggarakan survei kepuasan kepada stakeholder melalui website Sekretariat Kabinet.


209


2. Pengelolaan dan Pengembangan Website Sekretariat Kabinet Sekretariat Kabinet telah memiliki website tersendiri sejak tahun 2008. Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan beberapa perubahan baik dalam tampilan maupun konten dari website Sekretariat Kabinet tersebut. Visualisasi perbedaan tampilan halaman muka situs www.setkab.go.id sejak awal dibangun sampai dengan saat ini, adalah sebagai berikut: a. Tampilan halaman muka website pada saat pembangunan (awal) dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 3.20 Halaman Muka Website Sekretariat Kabinet pada Saat Awal Pembangunan (2008)

b. Tampilan halaman muka website setelah pengembangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.


210


Gambar 3.21 Halaman Muka Website Sekretariat Kabinet Setelah Pengembangan

1) Periode 2009—2010

2) Periode 2011—2013


211


3) Periode 2014


212


4) Per 22 September 2014


213



214



215


Terkait tampilan maupun content website, perubahan yang dilakukan terutama pada periode 2011—2014, ditujukan untuk memenuhi fungsi “manajemen kabinet” dimana content dan layanan yang disediakan lebih banyak ditujukan untuk memberikan dukungan pemikiran dan analisis bagi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. Upaya tersebut dilakukan dengan melengkapi/ memperbaharui data dan informasi pada website Sekretariat Kabinet dan memperbaiki sistem pencarian pada mesin pencari (search engine) serta penambahan kecepatan bandwidth dalam upaya untuk mempermudah dan mempercepat stakeholders untuk mengunduh data dan informasi pada website Sekretariat Kabinet, antara lain: a. melengkapi data sesuai dengan kebutuhan stakeholder; b. waktu aksesibilitas selama 24 (dua puluh empat) jam per hari dan 7 (tujuh) hari per minggu (24/7); c. memperbaiki sistem pencarian dengan membuat fasilitas autolink yaitu setiap berita/artikel yang memuat PUU, maka langsung terhubung secara otomatis dengan PUU dimaksud; d. memperbaharui berita/artikel setiap hari mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; e. menambah kecepatan akses dari 6 MBps menjadi 20 MBps, sehingga stakeholders dapat mengakses/men-download dengan cepat. Pengelolaan website Sekretariat Kabinet termasuk didalam kegiatan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Infrastruktur dan Penyebarluasan Data dan Informasi yang juga didukung oleh kegiatan pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan penyebaran berita melalui website www.setkab.go.id. Selama empat tahun terakhir, website setkab.go.id mengalami perkembangan yang signifikan. Jumlah pengunjung setkab.go.id Jumlah pengunjung tersebut terus mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa informasi yang disampaikan setkab.go.id diterima publik dengan baik, sekaligus mematahkan mitos bahwa website Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

216


lembaga pemerintah selama ini dianggap lambat dalam meng-update informasi kepada publik. Gambar 3.22 Peningkatan Jumlah Pengunjung Website www.setkab.go.id

Secara umum, website setkab.go.id menyampaikan informasi terkini dan terpercaya kepada publik dalam bentuk konten: pertama, arahan Presiden yang disampaikan dalam Pengantar Sidang Kabinet kemudian dikemas dalam bentuk berita, ataupun dimuat dalam kolom khusus Pidato Presiden. Kedua, informasi terkini tentang produk hukum yang dimuat dalam Sistem Informasi Perundang-undangan dan dikemas pula dalam bentuk berita yang memuat isi pokok peraturan perundang-undangan tersebut. Ketiga, informasi perkembangan terkini mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah termasuk counter opini untuk menyeimbangkan informasi yang beredar di media massa dan media sosial. Keempat, informasi terkait dengan Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet yang dimuat Sistem Informasi Persidangan, dan informasi pengangkatan dan pensiun bagi PNS golongan IV c ke atas yang dimuat dalam Sistem Informasi Kepegawaian. Untuk lebih mendukung penyebarluasan informasi ke publik, konten yang dimuat dalam website setkab.go.id juga dibantu penyebarluasannya oleh media sosial berupa Twitter:@setkabgoid dan Facebook:Setkab RI. Dukungan kedua media sosial tersebut tidak saja membantu penyebarluasan Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

217


informasi yang dimuat dalam website setkab.go.id tetapi juga meningkatkan pengunjung setkab.go.id. Saat ini, twitter @setkabgoid telah menyampaikan tweet sebanyak 16,4 K dan follower-nya sudah mencapai 112K. Gambar 3.23 Tampilan Twitter @setkabgoid

Begitu pula jumlah likes dalam facebook Setkab RI telah mencapai 2,325 likes. Isi Facebook: Setkab RI tersebut selain berita yang telah dimuat dalam website setkab.go.id juga foto-foto dan video kegiatan Presiden dan pemerintahan. Gambar 3.24 Tampilan Facebook Setkab RI


218


Untuk lebih mempercepat penyampaian informasi kepada publik sekaligus meningkatkan jumlah pengunjung setkab.go.id, design website setkab.go.id

dan

versi

mobile-phone-nya

telah

disempurnakan.

Diharapkan dengan penyempurnaan desain website tersebut, website setkab.go.id dapat lebih baik lagi dalam pemberian informasi kepada publik.

Salah satu penunjang keberhasilan yang dapat diidentifikasi dalam upaya pencapaian sasaran kelima adalah adanya antisipasi dan komitmen dari segenap pihak terkait untuk dapat bersikap cepat tanggap terhadap perkembangan kebutuhan

serta

adanya

perhatian

dan

keterlibatan

pimpinan

untuk

mengembangkan sistem informasi maupun pengelolaannya. Sedangkan kendala yang dihadapi antara lain kapabilitas SDM yang perlu terus ditingkatkan, telah diatasi dengan mengikutsertakan yang bersangkutan pada beberapa pendidikan dan pelatihan yang aplikatif. Demikian juga dalam hal alokasi anggaran telah diupayakan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah maupun bidang yang dikembangkan.

Reviu atas Pelaksanaan SAKIP Sekretariat Kabinet berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkungannya diwujudkan melalui berbagai macam upaya, salah satunya adalah melalui reviu terhadap pelaksanaan unsur-unsur SAKIP guna menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Kabinet. Reviu terdapat unsur-unsur SAKIP menghasilkan beberapa poin yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut: 1. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja tidak hanya terkait dengan pengukuran ketepatan waktu dan ketepatan substansi semata, namun pada tahun 2014 Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

219


ini telah semakin banyak ditambahkan indikator terkait pengukuran tingkat kepuasan stakeholders. Dari 5 (lima) sasaran strategis yang ada 3 (tiga) diantaranya sudah mempunyai indikator pengukuran kepuasan. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) indikator kepuasan (30%) dari total 13 (tiga belas) indikator kinerja Sekretariat Kabinet. Dalam hal ini indikator tentang tingkat kepuasan itu terdapat dalam tiga sasaran yaitu “sasaran strategis ketiga tentang persidangan kabinet”, “sasaran strategis keempat tentang layanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden”, dan “sasaran strategis kelima tentang layanan informasi”. jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana hanya ada 3 (tiga) indikator kepuasan. Dengan semakin banyaknya indikator tentang tingkat kepuasan ini diharapkan akan menjadi trigger bagi munculnya indikator-indikator lain yang lebih “outcome ultimate” pada sasaran lain. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemilihan dan penetapan IKU pada tahun 2014 berbeda dengan tahun 2013. Berdasarkan hasil reviu terhadap penetapan IKU Sekretariat Kabinet tahun 2013, dilakukan perubahan mendasar dimana pada tahun 2014 sejumlah indikator terkait pengukuran ketepatan waktu tidak lagi dijadikan IKU sebagaimana halnya pada tahun 2013. Sebagian besar IKU merupakan indikator yang dipertimbangkan bersifat outcome seperti indikator “yang ditindaklanjuti” dan indikator “tingkat kepuasan”. Selain

itu,

terdapat perubahan IKU pada sasaran ketiga terkait penyelenggaraan sidang kabinet yaitu penggantian indikator terkait pengukuran ketepatan waktu dengan indikator pengukuran tingkat kepuasan terhadap risalah sidang. Sehingga pada tahun 2014 terdapat 4 (empat) indikator tingkat kepuasan yang terdapat dalam 3(tiga) sasaran strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sasaran-sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Rumusan IKU yang baru tersebut diharapkan lebih mencerminkan core business Sekretariat Kabinet. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

220


3. Penetapan Target 

Pada beberapa sasaran, sulit untuk menetapkan target dalam jumlah berkas di awal perencanaan karena sangat tergantung pada jumlah berkas yang masuk/diterima. Misalnya berkas usulan kepegawaian tentang jabatan maupun kepangkatan, pemberhentian dan pensiun. Oleh karena itu, solusi yang diambil adalah menggunakan satuan persentase dengan melihat realisasi dan trend capaian tahun sebelumnya. Target dikonversi ke dalam berkas setelah seluruh berkas masuk diketahui, namun hal ini terkadang mengakibatkan target berkas sangat berfluktuasi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Penetapan target pada sejumlah indikator kinerja belum menggunakan angka absolut (100%) karena beberapa pertimbangan tertentu dan reasoning terkait trend realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang penetapan target tersebut bisa menggunakan angka absolut atau ditetapkan 100% dengan pertimbangan bahwa Sekretariat Kabinet telah berupaya dari tahun-tahun untuk memperbaiki pencapaian kinerjanya dan merupakan bukti komitmen Sekretariat Kabinet untuk memberikan kinerja yang terbaik kepada stakeholdernya.

4. Pengukuran Kinerja Terkait pengukuran capaian kinerja, unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang tugas dan fungsinya sejenis mulai mengembangkan instrumen pengukuran yang serupa, misalnya untuk pengukuran realisasi dan capaian terkait penyampaian saran kebijakan kepada pemerintah. Namun demikian, instrumen tersebut perlu terus dibenahi dan dikembangkan agar dapat menjadi alat ukur yang komprehensif. Selain itu diperlukan pengintegrasian data kinerja antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet guna memudahkan monitoring atas data capaian tersebut.


221


5. Pemantauan atas Capaian Kinerja Pemantauan atas capaian kinerja secara komprehensif telah mulai dibangun dan dikembangkan oleh setiap unit kerja melalui instrumen rencana aksi atas dokumen penetapan kinerja dan laporan capaian atas rencana aksi penetapan kinerja secara intensif dan periodik. Sejak tahun 2013, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet telah melaksanakan dan melaporkan data capaian PK per tiga bulan dan telah dilakukan reviu atas capaian PK tersebut. Pada tahun 2014 mekanisme tersebut terus disempurnakan dan telah dilakukan upaya untuk mengubah mekanisme monev kinerja tersebut kedalam suatu aplikasi elektronik yaitu Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Penetapan Kinerja (SIMONEV RA-PK) atau e-LAKIP yang saat ini sedang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet. 6. Pemanfaatan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja dalam manajemen kinerja Sekretariat Kabinet Dokumen perencanaan kinerja sudah lebih dimanfaatkan untuk pengarahan program dan kegiatan begitu juga dengan dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja sudah dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari concern pimpinan untuk memanfaatkan informasi dari dokumen perencanaan dan pelaporan tersebut dalam pertemuan/rapat lintas unit kerja, maupun intern unit kerja. Selain langkah-langkah terkait reviu unsur-unsur SAKIP tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Sekretariat Kabinet antara lain: 1. Optimalisasi peranan unit pengawasan internal yaitu Inspektorat dalam melakukan fungsi monev atas pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Kabinet, diantaranya melalui evaluasi AKIP internal terhadap satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. 2. Melakukan penyempurnaan mekanisme ketatalaksanaan Sekretariat Kabinet melalui penyempurnaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyempurnaan SP dan SOP ini penting artinya Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

222


bagi implementasi SAKIP karena pengukuran indikator kinerja khususnya yang terkait dengan pengukuran kecepatan atau ketepatan waktu dipengaruhi oleh standar waktu yang ditetapkan dalam SP dan SOP tersebut. 3. Pembangunan dan pengembangan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur yaitu Sistem Manajemen Kinerja Terpadu Sekretariat Kabinet membangun dan mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Terpadu (SMKT) untuk mengukur kinerja organisasi. SMKT dikembangkan dengan berbasis Balanced Scorecard (BSC) untuk organisasi sektor publik. Dalam hal ini telah dikembangkan Strategy Map and Balanced Scorecard sampai dengan unit terkecil yang selanjutnya akan diotomasi kedalam software BSC, sehingga user di Sekretariat Kabinet dapat melakukan kolaborasi dua arah yaitu: -

Komunikasi arah strategis dari pimpinan keseluruh pegawai.

-

Umpan balik tentang pelaksanaan strategi dari pegawai kepada pimpinan.

Adanya Sistem Manajemen Kinerja Terpadu tersebut, dapat disusun suatu Standar Kinerja Organisasi dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama dari Level eselon II sampai dengan Level Individu di Sekretariat Kabinet dengan tujuan sebagai berikut: -

Sebagai pendukung dalam rangka pencapaian Arahan Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kabinet yang tertuang dalam Rencana Strategis 2010-2014.

-

Sebagai acuan dalam penyusunan operasionalisasi tahunan yang berkaitan dengan sasaran strategik, indikator dan target capaian serta program

kerja

tahunan

dan

kebutuhan

anggaran

operasional,

pengembangan dan kebutuhan non keuangan. -

Sebagai penentu tahapan (milestone) pengembangan dan proses transformasi Sekretariat Kabinet.

-

Sebagai acuan spirit bagi pengelola (manajemen), pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk membangun komitmen dan kinerja individu dalam pengembangan Sekretariat Kabinet.


223


4. Melakukan pengukuran kinerja individu sebagai bagian integral dan penunjang pengukuran kinerja organisasi Sekretariat

Kabinet

melihat

pentingnya

membangun

dan

mengimplementasikan strategi secara optimal dan mengkaitkan kinerja unit kerja dengan strategi organisasi dari level instansi sampai dengan eselon I, eselon II, dan seterusnya sampai individu. Dengan demikian organisasi akan bergerak dalam satu kesatuan yang dinamis sesuai dengan arah strategis organisasi. Melihat

kebutuhan

tersebut,

Sekretariat

Kabinet

membangun

dan

mengembangkan Sistem Kinerja Individu (SKI) sebagai turunan Sistem Manajemen Kinerja Terpadu (SMKT) melalui penggunaan aplikasi altius. Selain itu, dalam

rangka menyongsong penerapan Undang-Undang

Administrasi Sipil Negara (UU ASN) Sekretariat Kabinet mengintegrasikan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ke dalam sistem SKI yang sedang dibangun Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2014, Sekretariat Kabinet telah mengimplementasikan atau melaksanakan pengukuran kinerja individu aplikasi penilaian prestasi kerja pegawai

secara

online

atau

aplikasi SKP online. Aplikasi ini dibangun pada

dengan

didasarkan

ketentuan

Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi

Pada tahun 2014 Sekretariat Kabinet telah melaksanakan pengukuran kinerja individu melalui penggunaan aplikasi penilaian prestasi kerja pegawai secara online atau SKP Online.

Kerja PNS. Aplikasi SKP online yang digunakan Sekretariat Kabinet ini adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses menggunakan aplikasi peramban Mozilla Firefox versi 33.0 (minimal), Chrome versi 38.0 (minimal) dan Internet Explorer versi 9 (maksimal). Aplikasi ini bersifat real time dan didukung oleh jaringan internal Sekretariat Kabinet. Untuk pengoperasiannya menggunakan alamat aplikasi sebagai berikut:  http://192.168.2.21/SKPOnline atau  http://skponline.intranet/ Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

224


Dalam hal ini, untuk mengakses aplikasi tersebut seluruh pegawai diberikan nama login dan password tersendiri. Penilaian prestasi kerja dilakukan secara online terhadap form Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah ditandatangani dan ditetapkan di awal tahun. Contoh tampilan dari aplikasi SKP online tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 3.25 Tampilan SKP Online Sekretariat Kabinet


225


5. Pembentukan Agen Perubahan (Change Agent) Sekretariat Kabinet membentuk Agen Perubahan (Change Agent) di lingkungan Sekretariat Kabinet yang bertugas sebagai motor penggerak pelaksanaan SKI di unit kerjanya masing-masing. 6. Pembangunan Workflow Management System Guna mendukung sistem pengumpulan/pengolahan data kinerja telah dibangun dan dikembangkan

Workflow

Management

System

untuk

mempercepat pemrosesan berkas-berkas masuk serta memonitor kecepatan pemrosesan berkas-berkas tersebut. 7. Mengajukan unit layanan Sekretariat Kabinet untuk dinilai dalam Penilaian

Pelayanan

Informasi

Publik

oleh

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Layanan yang dinilai adalah pemrosesan kepangkatan dan pensiun PNS Gol IV/c ke atas dan layanan informasi publik. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh nilai akhir 546 atau CC yang berarti cukup baik. Dari penilaian tersebut, untuk

sub

kriteria

penilaian

“Adanya

kebijakan

pengelolaan

pengaduan, mekanisme pengelolaan pengaduan, sikap dan perilaku, disiplin, respon pegawai dalam memberikan pelayanan” mendapat nilai A atau baik. 8. Menyesuaikan siklus akuntabilitas dengan siklus anggaran. Upaya ini diawali dengan melakukan penyusunan dokumen rencana kinerja tahun 2015 bersamaan dengan penyusunan/penetapan pagu indikatif pada pertengahan tahun 2014 dan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja 2015 dilakukan sejak bulan November 2014 dan penetapan angka anggarannya segera dilakukan setelah pagu definitif ditetapkan pada bulan Desember 2014.


226


Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi dimana setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Guna mewujudkan dimensi akuntabilitas keuangan tersebut, maka diterapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja (ABK) sebagaimana yang ditekankan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Melalui ABK setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan harus dikaitkan dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan (outcome) termasuk efisiensi pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program yang diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi ABK di lingkungan instansi pemerintah, antara lain: 1. Perlunya memperjelas tujuan dan indikator kinerja yang dapat mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintah. Hal ini terkait erat pula dengan visi, misi, dan rencana strategis suatu organisasi pemerintahan, yang dalam proses perencanaan anggaran harus menjadi acuan utama. 2. Perlunya penetapan pengukuran keluaran (output measurement). Tujuan penetapan output measurement yang dikaitkan dengan biaya adalah untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas, sekaligus merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas, karena yang diterima oleh publik pada akhirnya adalah output dari suatu proses kegiatan birokrasi. Setiap output organisasi hendaknya dikaitkan dengan misi dan rencana strategis.


227


3. Menitikberatkan

pada

pengendalian

anggaran

dan

efisiensi

dalam

pelaksanaan setiap kegiatan. Sehubungan dengan implementasi ABK, pemahaman kinerja instansi pemerintah tidak dapat semata diukur dari pencapaian atau penyerapan anggaran, akan tetapi harus dapat diukur pula prestasi kerja keseluruhan dalam suatu unit organisasi atau instansi pemerintah tersebut khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penggunaan anggaran negara tersebut harus memperlihatkan pula apakah berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Sebagai salah satu bentuk implementasi ABK, Sekretariat Kabinet menetapkan nomenklatur program dan kegiatan dengan merujuk kepada restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Gambaran umum tentang realisasi anggaran dan kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pada tahun 2014, semula Sekretariat Kabinet menerima alokasi anggaran sebesar

Rp185.582.237.000,00.

Namun

karena

adanya

kebijakan

penghematan anggaran pada tahun berjalan, anggaran tersebut direvisi menjadi Rp170.999.299.000,00. Selanjutnya anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp149.166.468.378,00 atau 87,23% dari total pagu sebesar Rp170.999.299.000,00. Realisasi anggaran ini mengalami penurunan sebesar Rp11.254.756.349,00 atau 7% dibandingkan tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp160.421.224.727,00. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan penghematan anggaran dan faktor-faktor lain seperti pemilihan umum dan pergantian pemerintahan yang menyebabkan berkurangnya sejumlah pelaksanaan kegiatan tertunda atau tidak terealisasi. Selain itu, dari sisi pagu, alokasi anggaran untuk tahun 2014 lebih kecil dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp204.671.037.000,00. 2. Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

228


2014

semula

sebesar

Rp24.239.500,00.

Alokasi

anggaran

tersebut

selanjutnya direvisi menjadi Rp21.184.520.000,00. Selanjutnya anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp15.357.434.473 atau 72,49% dari total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2014 secara total, maka realisasi anggaran tersebut mencapai 10,30% dari total realisasi anggaran. Rincian per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.38 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 Sasaran Strategis

Anggaran Awal

Anggaran Setelah Revisi

Realisasi

%

1. Terwujudnya peningkatan kualitas

Rp9.296.245.000,00

Rp8.452.847.000,00

Rp7.221.620.766,00

85,45

Rp567.455.000,00

Rp568.991.000,00

Rp459.109.626,00

80,69

Rp11.900.000.000,00

Rp9.845.980.000,00

Rp6.120.556.386,00

62,16

Rp900.000.000,00

Rp744.654.000,00

Rp393.864.615,00

52,89

Rp1.575.800.000,00

Rp1.572.048.000,00

Rp1.162.283.080,00

73,93

hasil analisis kebijakan 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres, dan Inpres 3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet 4. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden 5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan Total

Rp23.239.500.000,00 Rp21.184.520.000,00 Rp15.357.434.473,00 72,49


229


Berdasarkan data pada tabel di atas terdapat dua sasaran yang realisasi anggarannya kurang optimal yaitu sasaran ketiga terkait persidangan kabinet dan sasaran keempat terkait layanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden. Pada sasaran ketiga, belum optimalnya realisasi tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan persidangan kabinet yang tidak jadi dilaksanakan (misalnya Rapat Kerja Pemerintah dan kegiatan Retreat) karena adanya penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya diikuti oleh pergantian pemerintahan baru. Sedangkan untuk sasaran keempat belum optimalnya realisasi disebabkan oleh dibatalkannya pelaksanaan sejumlah rapat koordinasi bersama instansi terkait untuk penyelesaian permasalahan administrasi aparatur tersebut. Guna

melengkapi

informasi

akuntabilitas

keuangan

yang

telah

disampaikan di atas, berikut akan diuraikan penjelasan tentang aspek penghematan (keekonomisan), efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran strategis. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas/kegiatan dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Sementara efektivitas dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Metode perhitungan untuk penghematan, efisiensi serta efektivitas penggunaan dana dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Penghematan Dana (Keekonomisan)

Penghematan dana

= target dana – realisasi dana

Penghematan dana

=

target dana – realisasi dana x 100% target dana


230


2. Efisiensi Penggunaan Anggaran

target input rata-rata per output – realisasi input rata-rata per output

Efisiensi Penggunaan Anggaran

=

target input rata-rata per output

x 100%

Anggaran yang digunakan untuk menghitung efisiensi bukan dari anggaran keseluruhan namun dari dana (input) kegiatan yang mencerminkan pencapaian sasaran. 3. Efektivitas Penggunaan Anggaran (Cost Effectiveness)

Penggunaan anggaran disebut efektif apabila persentase capaian sasaran lebih besar dari target sasaran dan persentase efisiensi penggunaan anggaran. Pada laporan ini, persentase capaian sasaran dipilih dari persentase indikator tentang ketepatan/ditindaklanjuti/indikator sejenisnya karena lebih berkorelasi dengan pengukuran efisiensi (ukuran ketepatan dilihat dari jumlah berkasnya). Ketentuan ini berlaku untuk semua sasaran. Informasi tentang akuntabilitas keuangan dari masing-masing sasaran strategis Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada uraian berikut:

Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui kegiatan “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Perekonomian serta Kesejahteraan Rakyat”, sehingga output yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran adalah: “Laporan hasil penyelenggaraan

dukungan

kebijakan

kepada

Presiden

selaku

Kepala

Pemerintahan”. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

231


Pada saat penyusunan anggaran di awal tahun, anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran pertama sebesar Rp9.296.245.000,00 Namun, setelah adanya revisi anggaran akibat kebijakan penghematan anggaran maka alokasi anggaran tersebut berubah menjadi Rp8.452.847.000,00. Gambaran tentang keekonomisan, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.39 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Pertama %Capaian Outcome 101,36

Output Laporan hasil penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Output

Berkas

1.396 berkas (97%)

1.415 berkas (98,33%)

Input

Rupiah

8.452.847.000

7.221.620.766

Output rata-rata per Input

Rupiah

6.055.048

5.103.619

1. Penghematan dana = Rp1.231.226.234 (14,55%) 2. Efisiensi

= Rp951.429 per output (15,72%)

3. Efektivitas

= % capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran pertama sebesar Rp8.452.847.000,00. Anggaran tersebut direncanakan guna menyelesaikan 97% atau 1.396 berkas laporan hasil penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Realisasi anggaran tersebut sebesar Rp7.221.620.766,00,

sehingga

terjadi

penghematan

dana

sebesar

Rp1.231.226.234,00 atau 14,55%. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 98,33% atau 1.415 berkas laporan hasil penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas output ditargetkan rata-rata Rp6.055.048,00 dan realisasinya lebih rendah yaitu Rp5.103.619,00. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 15,72% atau Rp.951.429 per output. Mengingat capaian sasaran adalah 101,36% (lebih besar dari persentase target


232


dan efisiensinya) maka efektivitas penggunaan anggaran dapat tercapai. Dengan demikian dilihat dari sisi penggunaan anggaran, sasaran pertama telah ekonomis, efektif, dan efisien. Terkait dengan alokasi anggaran, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil evaluasi dan analisis melalui perjalanan dinas, rapat koordinasi dan belanja jasa profesi (menghadirkan narasumber) guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat. Namun, sebagian besar anggaran belum termanfaatkan dengan maksimal dan anggaran hanya digunakan pada kegiatan evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program-program prioritas.


Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui kegiatan “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Perekonomian serta Kesejahteraan Rakyat”, sehingga output yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran adalah: “Rumusan hasil pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres”. Pada saat penyusunan anggaran di awal tahun, anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran pertama sebesar Rp567.455.000,00 Namun, setelah adanya revisi anggaran maka alokasi anggaran tersebut berubah menjadi Rp568.991.000,00. Gambaran tentang keekonomisan, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sasaran ini adalah sebagai berikut:


233


Tabel 3.40 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Kedua %Capaian Outcome 102,74

Output Rumusan hasil pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Output

Berkas

278 (97%)

287 (100%)

Input

Rupiah

568.991.000

459.109.626

Output rata-rata per input

Rupiah

2.046.730

1.599.685

1. Penghematan dana = Rp109.881.374 (19,31%) 2. Efisiensi

= Rp447.045 per output (21,84%)

3. Efektivitas


Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sasaran kedua sebesar Rp568.991.000,00. Anggaran tersebut direncanakan guna menyelesaikan 97% atau 278 berkas rumusan hasil pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Realisasi anggaran tersebut sebesar Rp459.109.626,00, sehingga terjadi penghematan dana sebesar Rp109.881.374 atau 19,31%. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 100% atau 287 berkas rumusan hasil pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas output ditargetkan rata-rata Rp2.046.730,00 dan realisasinya lebih rendah yaitu Rp1.599.685,00. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 21,84% atau Rp447.045,00 per output. Mengingat capaian sasaran adalah 102,74% (lebih besar dari persentase target dan efisiensinya) maka efektivitas penggunaan anggaran dapat tercapai. Dengan demikian dilihat dari sisi penggunaan anggaran, sasaran kedua telah ekonomis, efektif, dan efisien.


234



Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui kegiatan “Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Sidang Kabinet, Rapat, dan Pertemuan yang Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Output kegiatan penunjang sasaran ini bahan dan hasil sidang kabinet berupa materi sidang kabinet, briefing sheet, rekaman, transkripsi, risalah sidang, arahan dan petunjuk Presiden, serta keterangan pers (press release). Pada saat penyusunan anggaran di awal tahun, anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran ketiga sebesar Rp11.900.000.000,00 Namun, setelah adanya revisi anggaran akibat kebijakan penghematan anggaran maka alokasi anggaran tersebut berubah menjadi Rp9.845.980.000,00. Gambaran tentang keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel 3.41 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Ketiga %Capaian Outcome 93,31

Output Bahan dan hasil sidang kabinet

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Output

Sidang

6.730 (100%)

7.693 (114,30%)

Input

Rupiah

9.845.980.000

6.120.556.386


Rupiah

1.462.998

795.600

1. Penghematan dana = Rp3.725.423.614 (37,84%) 2. Efisiensi

= Rp667.398 per output (45,62%)

3. Efektivitas



235


Terkait

penyelenggaraan

Rp9.845.980.000,00

ditargetkan

sidang dapat

kabinet,

membiayai

anggaran kegiatan

sebesar

yang

akan

menghasilkan 6.730 bahan dan hasil sidang kabinet. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp6.120.556.386.000,00 sehingga terdapat penghematan dana sebesar Rp3.725.423.614,00 atau 37,84%. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 7.693 bahan dan hasil sidang kabinet. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 output bahan dan hasil sidang ditargetkan rata-rata Rp1.462.998,00 dan realisasinya lebih rendah yaitu Rp795.600,00. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 45,62% atau Rp667.398,00 per output. Mengingat capaian sasaran adalah 93,31% (lebih besar dari persentase target dan efisiensinya) maka efektivitas penggunaan anggaran dapat tercapai. Dengan demikian dilihat dari sisi penggunaan anggaran, sasaran ketiga telah ekonomis, efektif, dan efisien. Rendahnya realisasi anggaran pada

penyelenggaraan persidangan

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1.

Meskipun jumlah sidang kabinet bertambah dibandingkan tahun sebelumnya namun volume pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah (RKP)/retreat berkurang

dibandingkan

penyelenggaraan

pemilu

tahun-tahun yang

sebelumnya

selanjutnya

karena

menghasilkan

adanya

pergantian

pemerintahan. Sebagai informasi, anggaran RKP/retreat ini adalah yang alokasinya paling besar; 2.

Perubahan peruntukan anggaran memerlukan proses yang lama sehingga dana anggaran tetap disimpan sebagai cadangan apabila ada kegiatan Presiden yang tiba-tiba harus dilaksanakan.


236



Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui kegiatan “Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Wewenang Penetapannya Berada di Tangan Presiden”. Oleh karena itu, output yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran adalah: “Jumlah petikan dan salinan Keppres yang diterbitkan tentang:  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan;  Kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS. Karena proses penyelesaian Keppres jabatan maupun kepangkatan dan pensiun sama pentingnya dan dikerjakan dalam satu unit kerja yang sama maka digunakan gabungan dari output dari jabatan maupun kepangkatan dan pensiun. Pada saat penyusunan anggaran di awal tahun, anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran keempat sebesar Rp900.000.000,00 Namun, setelah adanya revisi anggaran maka alokasi anggaran tersebut berubah menjadi Rp744.654.000,00. Gambaran tentang keekonomisan, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dari sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel 3.42 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Keempat %Capaian Outcome 99,55*

Output Salinan dan Petikan Keppres tentang jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Output

berkas

19.100

26.389

Input

Rupiah

744.654.000

393.864.615


Rupiah

38.987

14.925

1. Penghematan dana = Rp350.789.385,00 (47,11%) 2. Efisiensi

= Rp24.062,00 per output (61,72%)

3. Efektivitas


* Keterangan: %capaian outcome untuk sasaran ini merupakan rerata dari %capaian outcome masing-masing komponen dalam bidang kepegawaian untuk indikator kedua tentang akurasi/ketepatan.


237


Anggaran sebesar Rp744.654.000,00 ditargetkan dapat membiayai kegiatan yang akan menghasilkan 19.100 berkas salinan/petikan Keppres. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp393.864.615,00, sehingga terdapat penghematan dana sebesar Rp350.789.385,00 (47,11%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 26.389 berkas salinan/petikan Keppres. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas output ditargetkan rata-rata Rp38.987,00 namun realisasinya lebih rendah yaitu Rp14.925,00. Dengan demikian terjadi efisiensi sebesar 61,72% atau

Rp24.062,00 per output.

Mengingat capaian sasaran adalah 99,55% (lebih besar dari persentase target dan efisiensinya) maka efektivitas penggunaan anggaran dapat tercapai. Dengan demikian dilihat dari sisi penggunaan anggaran, sasaran keempat telah ekonomis, efektif, dan efisien.


Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui kegiatan “Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan,, Peraturan Perundang-undangan, Persidangan, Kepegawaian, dan Perpustakaan Melalui SIM, Arsip dan/atau Dokumen”. Output kegiatan penunjang sasaran ini ada 2 (dua) buah yaitu: 

Persentase ketersediaan layanan data dan informasi (Data/informasi yang dimuat kedalam website Sekretariat Kabinet).



Kecepatan uploading data/informasi.

Output pertama dan kedua pada dasarnya sama pentingnya, namun mengingat perlu dipilih output yang bisa menggambarkan kinerja secara keseluruhan maka dipilih output pertama. Pada saat penyusunan anggaran di awal tahun, anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran kelima sebesar Rp1.575.800.000,00 Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

238


Namun, setelah adanya revisi anggaran akibat kebijakan penghematan anggaran maka alokasi anggaran tersebut berubah menjadi Rp1.572.048.000,00. Gambaran tentang keekonomisan, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel 3.43 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Kelima %Capaian Outcome

Output

183,58*

Uraian

Data/informasi yang dimuat kedalam website Sekretariat Kabinet

Satuan

Target

Realisasi

Data

20.450

28.350

Input

Rupiah

1.572.048.000

1.162.283.080


Rupiah

76.872

40.997

Output

1. Penghematan dana = Rp409.764.920 (26,03%) 2. Efisiensi

= Rp35.875 per output (46,67%)

3. Efektivitas


*Keterangan:%capaian outcome dari indikator “jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet”.

Terkait pemuatan data/informasi kedalam website Sekretariat Kabinet, anggaran sebesar Rp1.72.048.000,00 ditargetkan dapat digunakan membiayai kegiatan untuk menghasilkan pemuatan data/informasi kedalam website

20.450

dokumen.

Rp1.162.283.080,00,

sehingga

Anggaran terdapat

tersebut

terealisasi

penghematan

dana

sebesar sebesar

Rp409.764.920,00 (26,03%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 28.350 data/informasi yang dimuat kedalam website Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) buah output ditargetkan rata-rata Rp76.872,00 dan realisasinya lebih rendah yaitu Rp40.997,00. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 46,67% atau Rp35.875 per output. Mengingat capaian sasaran adalah 183,58 (lebih besar dari persentase target dan efisiensinya) maka efektivitas penggunaan anggaran dapat tercapai. Dengan demikian dilihat dari sisi penggunaan anggaran, sasaran kelima terkait data/informasi yang dimuat kedalam website telah ekonomis, efektif, dan efisien. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja

239


Gambaran tentang akuntabilitas keuangan untuk masing-masing sasaran yang dikaitkan dengan aspek keekonomisan, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa sub bab di atas, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut. Sebagai catatan, pada tabel tersebut indikator sasaran yang disajikan hanyalah indikator sasaran yang digunakan untuk pengukuran akuntabilitas keuangan yaitu indikator ketepatan. Berikut

akan

digambarkan

klasifikasi

sasaran

berdasarkan

keekonomisan, efisiensi dan efektivitasnya: Tabel 3.44 Kondisi Sasaran Berdasarkan Keekonomisan, Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

1.

2.

3.

4.

5.

Kondisi %Keekono%Efisiensi misan Ekonomis Efisien

Sasaran

%Capaian

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan

102,08

14,55

15,72

√

√

√

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres dan Inpres

102,74

19,31

21,84

√

√

√

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet

99,31

37,84

45,62

√

√

√

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

99,55

47,11

61,72

√

√

√

Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan

183,58

26,03

46,67

√

√

√


Efektif

240


Informasi tentang analisis akuntabilitas keuangan ini masih berupa analisis sederhana yang membandingkan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran. Meskipun demikian, diharapkan informasi ini dapat memberikan gambaran tentang aspek pembiayaan setiap kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis dimaksud. Informasi tentang akuntabilitas keuangan ini hendaknya dapat dijadikan input bagi penyusunan rencana kinerja organisasi di masa mendatang khususnya terkait alokasi anggaran untuk pencapaian masing-masing sasaran strategis.


241


Simpulan Sekretariat

Kabinet

dituntut

untuk

memperlihatkan

keberhasilan

pencapaian tugas dan fungsinya. Keberhasilan Sekretariat Kabinet tersebut akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi kinerja secara terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan

(stakeholder).

Penyampaian

informasi

kinerja

tersebut

dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja Sekretariat Kabinet dalam suatu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Komitmen ini menjadi fokus organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran strategis. Sekretariat Kabinet menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 (terakhir Revisi Kedua) serta dokumen perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahun 2014. Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ini menyajikan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat Kabinet. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja penunjangnya maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet telah direviu dan disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Sekretariat terutama dalam Bab 4 – Penutup

242


hal pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet. Capaian IKU tersebut merepresentasikan capaian 5 (lima) sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Fokus pengukuran kinerja dalam IKU tahun 2014 tidak hanya pada aspek ketepatan waktu dan ketepatan substansi namun juga pada pengukuran tingkat kepuasan stakeholder serta indikator lain yang lebih mencerminkan outcome. Berdasarkan data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja Sekretariat Kabinet yang dicerminkan oleh capaian 5(lima) sasaran strategisnya sudah cukup optimal. Meskipun ada beberapa indikator yang mengalami penurunan angka capaian, namun hal belum bisa dijustifikasi sebagai penurunan kinerja karena terdapat peningkatan realisasi di beberapa indikator tersebut disamping juga perlu mempertimbangkan adanya kenaikan target dibandingkan target sebelumnya. Lebih lanjut, berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dari 13 (tiga) belas indikator kinerja, 8 (delapan) indikator kinerja atau 61,54% dikategorikan “memuaskan”, 3 (tiga) indikator kinerja atau 23,07% dikategorikan “sangat baik”, dan 2 (dua) indikator kinerja atau 15,39% dikategorikan “baik”. Dalam hal ini dapat bahwa secara umum capaian kinerja tidak ada yang berada di bawah standar. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dimana pada tahun 2013 masih ada capaian satu indikator kinerja yang dikategorikan “kurang baik”. Pada tahun 2014, Sekretariat Kabinet telah menyelesaikan pembangunan dan pengembangan sistem Sistem Manajemen Kinerja Terpadu (SMKT) dan cascading-nya yaitu Sistem Kinerja Individu (SKI). Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat diperoleh pengukuran kinerja organisasi dan individu yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Kabinet. Berdasarkan reviu terhadap unsur-unsur SAKIP Sekretariat Kabinet, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perhatian dan tindak lanjut, antara lain:

Bab 4 – Penutup

243


1. Pemilihan alternatif indikator sasaran Pada tahun 2014, telah semakin diperbanyak penetapan indikator tentang pengukuran tingkat kepuasan stakeholders untuk beberapa bidang. Ke depan perlu dipertimbangkan kemungkinan/alternatif pemilihan indikator lain yang mencerminkan outcome dan core business Sekretariat Kabinet namun belum tertampung dalam indikator yang telah ada saat ini. 2. Penetapan target Dalam perencanaan kinerja mendatang, perlu dipertimbangkan untuk menetapkan target absolut (100%) untuk sejumlah indikator kinerja yang sudah dipertimbangkan pencapaiannya cukup stabil dan telah memenuhi/ melampaui target berdasarkan trend tahun-tahun sebelumnya. 3. Sinkronisasi Pengukuran kinerja Perlu ada kesepakatan metode/instrumen pengukuran kinerja atas sejumlah sasaran yang bersifat lintas unit kerja guna menghasilkan data kinerja yang lebih valid dan obyektif, contohnya pada sasaran pertama tentang “peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan” yang merupakan domain bersama dari 3 (tiga) Kedeputian Teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet. 4. Pemantauan atas capaian kinerja Telah disusun instrumen pemantauan kinerja berupa rencana aksi atas penetapan kinerja. Namun, dokumen tersebut perlu lebih dioptimalkan pemanfaatannya agar menghasilkan informasi yang dapat berguna untuk memonitor capaian kinerja secara periodik dan mampu menyediakan mekanisme umpan balik bagi pengambilan keputusan dan kebijakan strategis. 5. Implementasi atau pemanfaatan atas dokumen-dokumen SAKIP perlu lebih dioptimalkan guna peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Kabinet. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet ini masih

belum

sempurna,

namun

Sekretariat

Kabinet

berupaya

untuk

meminimalkan bias dalam penyampaian laporan dengan menyajikan data yang

Bab 4 – Penutup

244


lebih obyektif dan akurat. Diharapkan informasi kinerja dalam LAKIP ini dapat memberikan gambaran kepada stakeholders Sekretariat Kabinet dan publik tentang upaya yang telah dilakukan Sekretariat Kabinet dalam mencapai kinerja yang telah diperjanjikan.

Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut Terkait pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Kabinet, telah dilakukan sejumlah upaya perbaikan kualitas, antara lain sebagai berikut: 1. Menyempurnakan rumusan indikator kinerja, utamanya di tingkat unit kerja menjadi lebih SMART a. Rumusan indikator kinerja dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2010— 2014 diperbaiki kualitasnya secara berkesinambungan dalam dokumen perencanaan kinerja dan penetapan kinerja Sekretariat Kabinet dari tahun ke tahun, terakhir dengan dokumen RKT dan PK tahun 2014 dengan memperbanyak indikator-indikator yang berorientasi outcome misalnya pengukuran/indikator tingkat kepuasan. b. Telah dilakukan reviu terhadap rumusan indikator kinerja di tingkat satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2014. Perbaikan terhadap rumusan indikator kinerja tersebut dimuat dalam dokumen Laporan Kinerja (LKJ) masing-masing satuan organisasi/unit kerja tahun 2014. 2. Memanfaatkan perencanaan kinerja secara optimal sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja Seluruh entitas akuntabilitas kinerja (level eselon II, eselon I, dan Sekretariat Kabinet) telah menyusun Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) dan memonitor capaiannya setiap triwulanan sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja. Hasil monitoring atas capaian RA-PK

Bab 4 – Penutup

245


tersebut ditindaklanjuti sebagai bahan untuk pengambilan keputusan pimpinan. 3. Melakukan monitoring atas realisasi target secara periodik atas kinerja Rencana Aksi secara Berkala a. Seluruh entitas akuntabilitas kinerja (level eselon II, eselon I, dan Sekretariat Kabinet) telah menyusun dan menyampaikan laporan capaian atas Penetapan Kinerja secara triwulanan. b. Dokumen tersebut telah mempunyai target kinerja periodik (triwulanan). c. Dokumen Rencana Aksi dipantau secara berkala oleh Deputi Bidang Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan (selaku coordinator pelaksanaan SAKIP Sekretariat Kabinet) melalui form/laporan pencapaian aksi PK triwulanan yang dibuat seluruh entitas dari level Eselon II s.d. Sekretariat Kabinet. d. Telah dilakukan reviu terhadap pencapaian PK Eselon I dan II tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Laporan Reviu Capaian PK Triwulan I s.d. IV Tahun 2014 Eselon I dan II di Sekretariat Kabinet. e. Dilakukan pengembangan format aplikasi sistem monitoring capaian PK Sekretariat Kabinet melalui kerjasama dengan Pusdatin. 4. Menyiapkan indikator kinerja individu yang mengacu kepada IKU Sekretariat Kabinet dan melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja individu tersebut. a. Pengukuran kinerja individu di Sekretariat Kabinet menggunakan pendekatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). b. Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet telah disusun dan ditandatangani sebagai wujud komitmen kinerja pegawai Sekretariat Kabinet. Indikator dan target-target dalam SKP tersebut ditetapkan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama organisasi yang diturunkan secara berjenjang (IKU Sekretariat Kabinet s.d. level eselon II) serta target atasan/pimpinannya.

Bab 4 – Penutup

246


c. Pengukuran dan penilaian kinerja individu dari seluruh pegawai di Sekretariat Kabinet telah dilakukan di tahun 2014 dengan menggunakan melalui aplikasi SKP Online. 5. Meningkatkan sistem pengumpulan data kinerja untuk memudahkan pengumpulan

data

kinerja

dan

mengembangkannya

dengan

menggunakan teknologi informasi a. Sejak akhir tahun 2014, Sekretariat Kabinet sedang membangun dan mengembangkan aplikasi monev rencana aksi PK atau e-LAKIP guna memudahkan pengumpulan data kinerja secara elektronis dengan bantuan teknologi informasi dan memudahkan pimpinan untuk mengakses dan mengontrol capaian kinerja secara lebih akurat dan obyektif. b. Pada level satuan organisasi/unit kerja juga telah dikembangkan workflow management system untuk mengelola berkas-berkas surat yang masuk ke Sekretariat Kabinet sampai dengan menjadi produk/output yang keluar dari Sekretariat Kabinet. Hasil dari sistem tersebut menghasilkan data kinerja yang lebih akurat sebagai input untuk pengumpulan data kinerja baik pada level Sekretariat Kabinet maupun eselon I dan II. Disamping upaya-upaya perbaikan kualitas pelaksanaan SAKIP yang telah dilaksanakan Sekretariat Kabinet, masih ditemui sejumlah kendala dan permasalahan yang memerlukan rencana tindak lanjut untuk mengatasinya. Berikut ini adalah sejumlah rencana tindak lanjut, berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB serta hasil monitoring dan evaluasi intern pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Kabinet. 1. Penetapan indikator kinerja tujuan dan jangka menengah Berdasarkan reviu Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014, diketahui bahwa indikator kinerja tujuan dan jangka menengah belum ditetapkan secara formal dalam dokumen Renstra dimaksud. Oleh karena, guna perbaikan kinerja di masa mendatang indikator kinerja tujuan dan jangka menengah perlu ditetapkan secara formal dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019. Bab 4 – Penutup

247


2. Penguatan kualitas pelaksanaan SAKIP di tingkat unit kerja Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja tahun 2013 oleh Kementerian PAN dan RB, diketahui bahwa secara umum pelaksanaan SAKIP di level instansi (Sekretariat Kabinet) telah cukup bagus. Namun, untuk pelaksanaan SAKIP di level unit kerja, masih memerlukan perhatian lebih lanjut karena level kualitasnya berbeda-beda (ada yang sudah baik namun ada juga yang belum optimal). Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet akan berupaya meningkatkan kualitas SAKIP unit-unit kerjanya misalnya melalui peningkatan kualitas dokumen-dokumen SAKIP unit kerja, pendampingan secara intensif terhadap unit kerja dalam pelaksanaan SAKIP, sosialisasi secara intensif peraturan-peraturan SAKIP dan lain-lain. 3. Peningkatan kualitas evaluasi kinerja intern dan monitoring tindak lanjut atas hasil evaluasi Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan peranan unit pengawasan internal atau APIP Sekretariat Kabinet yaitu Inspektorat dalam melakukan fungsi monev atas pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Kabinet. 4. Meningkatkan kualitas sistem pengumpulan data kinerja untuk memudahkan pengumpulan data kinerja dan mengembangkannya dengan bantuan teknologi informasi Sekretariat Kabinet tengah berupaya membangun mekanisme dan sistem pengumpulan kinerja secara elektronis dan hal ini juga akan ditunjang dengan pengembangan database elektronis yang dapat diakses oleh seluruh jajaran pimpinan dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sehingga lebih mencerminkan pengukuran kinerja yang real time dan lebih akurat. 5. Meningkatkan kompetensi pelaksana SAKIP di lingkungan Sekretariat Kabinet Guna meningkatkan kualitas SAKIP, Sekretariat Kabinet juga akan berupaya menambah porsi capacity building terkait SAKIP bagi pelaksana SAKIP di Sekretariat Kabinet khususnya dan unit-unit kerja secara umum. Hal ini dilakukan melalui berbagai bimbingan teknis dan sosialisasi serta mengikutsertakan dalam diklat terkait akuntabilitas dan kinerja.

Bab 4 – Penutup

248


_______Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet. _______Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. _______Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. _______Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012. _______Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2014. _______Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2013. Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2014. _______Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua), Jakarta, LAN RI, 2004. _______Modul Manajemen yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah (Suatu Profil), Jakarta, Direktorat Aparatur Negara - Bappenas, 2006. _______Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta, LAN RI, 2003. _______Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2014. _______Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2013. _______Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010 – 2014 (Revisi I). Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2012. _______Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010 – 2014 (Revisi II). Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2013.

Daftar Pustaka

249

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran

: Sekretariat Kabinet : 2014 Anggaran

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%Capaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

97%

98,33%

101,36

Penyelenggaraan

Semula:

1. Terwujudnya

1. Persentase

Pagu

Realisasi

%

(7)

(8)

(9)

Rp7.221.620.766,00

85,45

peningkatan

penyelesaian hasil

Dukungan

Rp9.296.245.000,00

kualitas hasil

analisis kebijakan

Kebijakan kepada

Menjadi:

analisis kebijakan

program pemerintah

Presiden Selaku

secara tepat waktu

Kepala

Rp8.452.847.000,00

Pemerintahan

2. Persentase saran

97%

98,95%

102,08

kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah

Lampiran 1- Form Pengukuran Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 1

Anggaran

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%Capaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu

97%

99,66%

102,74

Penyelenggaraan

Semula:

Dukungan

Rp567.455.000,00

Kebijakan kepada

Menjadi:

2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti

97%


Presiden Selaku Kepala

Pagu

Realisasi

%

(7)

(8)

(9)

Rp459.109.626,00

80,69

Rp568.991.000,00

Pemerintahan

100%

103,09


Anggaran

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%Capaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A (100%)

A (93,31%)

93,31

Penyelenggaraan

Semula:

Dukungan

Rp11.900.000.000,00

Kebijakan kepada

Menjadi:

Presiden Selaku

Rp9.845.980.000,00



Kepala

Pagu

Realisasi

%

(7)

(8)

(9)

Rp6.120.556.386,00

62,16

Pemerintahan 2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

B (85%)

A (93,90%)

110,47


Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4. Terwujudnya

1. Kecepatan penyiapan

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(7)

(8)

(9)

Rp393.864.615,00

52,89

Dukungan

Semula:

peningkatan

dan penyelesaian

Manajemen dan

Rp900.000.000,00

pelayanan

Keppres tentang:

Pelaksanaan

Menjadi:

administrasi

a. Pengangkatan dan

Tugas Teknis

Rp744.654.000,00

15 hari

8,96 hari

140,26

aparatur yang

pemberhentian dalam

Lainnya

wewenang

jabatan struktural

Sekretariat

penetapannya di

eselon I

Kabinet

tangan Presiden

15 hari

11,92 hari

120,53

c. Kepangkatan

25 hari

16,80 hari

132,80

d. Kenaikan pangkat

40 hari

35,53 hari

111,17

25 hari

21,44 hari

114,24

b. Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama

pengabdian dan pensiun e. Pemberhentian dan pensiun PNS


Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100%

100%

100

100%

100%

100

100% 100%

99,83% 99,06%

99,83 99,06

100%

98,88%

98,88

85%

84,30%

88,73

2. Akurasi/ketepatan Keppres tentang: a. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I b. Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama c. Kepangkatan d. Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun e. Pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden 3. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, Kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(7)

(8)

(9)


Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Persentase keberlanjutan pelayanan (continuity of service)

99%

99,45%

100,45

2. Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet.

6.098.730 pengakses

11.196.388 pengakses

3. Jumlah pen-download layanan data/ informasi Sekretariat Kabinet

771.057 pendownload

588.051 pendownload

76,27

90%

70%

77,78

5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan

4. Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet

183,58

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet

Anggaran Pagu

Realisasi

%

(7)

(8)

(9)

Rp1.162.283.080,00

73,97

Semula: Rp1.575.800.000,00 Menjadi: Rp1.572.048.000,00

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tahun 2014 semula sebesar Rp24.239.500.000,00, namun anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp21.184.520.000,00. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tahun 2014 sebesar Rp15.357.454.473,00 (72,49%).



Rekapitulasi Surat Edaran Sekretaris Kabinet Periode 2012—2014 No

Nomor SE

Perihal

Tgl

Penerima SE

Tahun 2012 1

SE.8/Seskab/I/2012

Percepatan proses penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres

05-01-2012

Para Menteri KIB II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Pimpinan LPNK

2

SE.542/Seskab/IX/2012

Pengawalan APBN 20132014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong

28-09- 2012

Para Menteri KIB II dan Pimpinan LPNK

3

SE.552/Seskab/X/2012

Sigap memberi penjelasan atas pemberitaan yang berkembang di media massa dan sosial media

05-10-2012

Para Menteri KIB II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Pimpinan LPNK

4

SE.592/Seskab/XI/2012

Permintaan agar semua Kementerian dan LPNK membatasi pengajuan program/proyek dengan menggunakan fasilitas pinjaman luar negeri, termasuk hibah yang mengikat seperti adanya “commitment fee”, dana pendampingan murni yang akan membebani APBN dan APBD

November 2012


5

SE.676/Seskab/XII/2012

Penertiban Penyimpangan Perjalanan Dinas

28 -12-2012


Tahun 2013 1

SE.01/Seskab/IV/2013

Data Kinerja Kementerian dan LPNK

04-04-2013

Para Menteri KIB II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan LPNK

2


Penyampaian Bentuk Surat Laporan Menteri dan Pimpinan LPNK kepada Presiden

17-04-2013


3


Penanganan Masalah dan Potensi Konflik Sengketa Lahan

22-04-2013

Menko Polhukam, Mendagri, Menhut, Menteri ESDM, Mentan, Menakertrans, Menteri BUMN, Kepala BPN, Jaksa Agung, Kapolri, Para Gubernur, Bupati/ Walikota

Lampiran 2 –Rekapitulasi Surat Edaran Sekretaris Kabinet

1

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet 2014 No

Nomor SE

Perihal

Tgl

Penerima SE

4

SE.04/Seskab/V/2013

Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak

21-05-2013

Para Menteri KIB II, Pimpinan LPNK, Kapolri, Panglima TNI, Para Gubernur, Bupati/Walikota

5

SE.05/Seskab/V/2013

Hindari Pembiayaan Program dengan Utang Luar Negeri

29-05-2013


6

SE.06/Seskab/VI/2013

Penundaan Perjalanan Dinas ke Luar Kota dan Luar Negeri

12-06-2013


7


Penyampaian Usulan Revisi Anggaran dalam rangka APBNP TA 2013

13-06-2013


8


Pemberian Penjelasan terhadap Isu-Isu yang Berkembang di Masyarakat terkait dengan Kenaikan BBM

20-06-2013


9

SE.09/Seskab/VII/2013

Pemberian Laporan kepada Presiden dan Penjelasan kepada Publik

19-07-2013


10

SE.10/Seskab/VII/2013

Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional/Daerah

25-07-2013

Para Menteri KIB II, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Pimpinan LPNK, Para Gubernur, Bupati/ Walikota, Direksi BUMN/BUMD

11

SE.11/Seskab/VIII/2013

Langkah-Langkah Pasca Pengumuman Paket Kebijakan Pencegahan Krisis Ekonomi

29-08-2013

Para Menteri KIB II, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Pimpinan LPNK, Para Gubernur, Bupati/ Walikota, Direksi BUMN/BUMD

12


Memakai Baju Batik Dalam Rangka Hari Batik Nasional

27-09-2013


13


Penyampaian Permintaan Kehadiran Presiden di Suatu Acara

14-11-2013



2


No

Nomor SE

Perihal

Tgl

Penerima SE

TAHUN 2014 1

SE.01/Seskab/I/2014

Ketentuan Cuti untuk Kepentingan Kampanye dan Pengambilan Kebijakan Strategis Menjelang Berakhirnya Tugas Kabinet Indonesia Bersatu II

17-01-2014


2

SE.02/Seskab/I/2014

Penyiapan Data Sebagai Masukan Kunjungan Kerja Presiden

24-01-2014


3

SE.03/Seskab/II/2014

Persiapan Menghadapi Pemilihan Umum 2014

18-02-2014

Para Menteri KIB II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri

4

SE.04/Seskab/III/2014

Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Penyelesaian Program Kerja Kementerian/Lembaga

06-03-2014


5


Mencegah Kebijakan yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi

23-04-2014


6

SE.06/Seskab/V/2014

Langkah-langkah Antisipasi Badai El Nino

19-05-2014


7

SE.07/Seskab/V/2014

Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN 2014

19-05-2014


8


Pembahasan APBN Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 dan Penghematan serta Pemotongan Anggaran Belanja KL dalam rangka Pelaksanaan APBN 2014

11-06-2014

Sekjen Kementerian KIB II, Sestama LPNK, Pejabat Eselon I dan Pejabat KL Lainnya yang membidangi Keuangan

9

SE.09/Seskab/VI/2014 (SE Intern)

Kewajiban Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (e-procurement)

23-06-2014

Deputi, Kepala Pusat Data dan Informasi, Inspektur

10


Koordinasi dan Komunikasi dengan Tim Transisi Presiden Terpilih Periode 2014—2019

01-09-2014



3


o

Nomor SE

Perihal

Tgl

Penerima SE

11

SE.11/Seskab/X/2014

Memakai Baju Batik Dalam Rangka Hari Batik Nasional 2 Oktober 2012

01-10-2014

Para Anggota KIB II, Pimpinan LPNK

12


Rapat/Pertemuan Jajaran Pemerintah dengan DPR

04-10-2014

Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, Jaksa Agung

13

SE.13/Seskab/XI/2014 (SE Intern)

Pelaksanaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Honorarium Output (Tim Pelaksana Kegiatan) di Sekretariat Kabinet

14-10-2014

Para Pejabat Eselon I dan II di Sekretariat Kabinet, Para Pejabat Perbendaharaan Negara di Sekretariat Kabinet

14

SE.14/Seskab/XI/2014 (SE Intern)

Pelaksanaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Honorarium Output (Tim Pelaksana Kegiatan) di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

10-11-2014

Para Deputi Kepala UKP4, Para Tenaga Profesional UKP4, Kepala Sekretariat UKP4

15


Jadwal Penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Penyampaian Laporan untuk Bahan Sidang Kabinet

21-11-2014

Para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK

16


Penyampaian Arahan Presiden Dalam Sidang Kabinet Tanggal 3 Desember 2014

04-12-2014

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

17


Pengajuan Usulan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Madya

22-12-2014

Para Ketua Lembaga, Para Menteri Kabinet Kerja, Para Ketua Komisi/Lembaga Lainnya, Para Kepala LPNK, Para Gubernur Seluruh Indonesia

Keterangan: 1. Penomoran SE tahun 2012 masih menggunakan penomoran surat biasa sehingga penomoran tidak berurutan. 2. Penomoran SE tahun 2013—2014 sudah menggunakan penomoran SE secara tersendiri/ terpisah dari penomoran surat biasa.


4


Sekretariat Kabinet menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan stakeholders terkait kinerja yang diperjanjikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Laporan ini telah disusun sesuai kaidah-kaidah dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja ini disusun untuk menyampaikan informasi yang komprehensif dan akuntabel tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 dan indikator kinerja penunjangnya sebagai ukuran kinerja organisasi Sekretariat Kabinet dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis. Laporan ini juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2010 – 2014 (Revisi I dan II ), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2014 sebagai landasan dalam pengukuran kinerja. Secara umum sasaran strategis Sekretariat Kabinet pada tahun 2014 sudah cukup optimal dan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unsur organisasi Sekretariat Kabinet dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet. Kami mengharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja organisasi Sekretariat Kabinet menuju birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan kredibel. Jakarta, 27 Februari 2014

Kata Pengantar

ii


Penanggung Jawab Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc.

Ketua M. Amperawan, S.E., M.Si.

Sekretaris Syahrion Teridel, S.Sos., M.Si.

Anggota Dyah Pancaningrum, S.H., M.TDev., Troeno Marayoga, S.H., LL.M., Novi Pratiwi Dewi, S.H., M.H., Mohammad Arief Khumaidi, S.E., M.H., S.S., R.R. Rita Erawati, S.H., LL.M., Diana Irawati, S.H., LL.M., Drs. Suryadi Mahatma Putra, .M.Si., Rumani Hastuti, S.H, Teguh Supriyadi, S.H., LL.M., Said Muhidin, S.H., M.H., Joko Wijanarko, S.Kom., Djarot Sujitno, Aston Sidauruk, S.A.P., Alifa Rahmat Syukri, S.H., M.H., Erick Mario, S.H., Faisal Amir Masduki, S.H., M.H., Avip Suchron Nur Hakim, S.Sos., M.H., Dian Dwi Wahyuni, S.E., Puji Wisudya Rakhmawati, S.E., Febriana, S.E., Muhammad Zulfikar Ali, S.H., Sofyan Apendi, S.H., Lisnayni Rochmatu Sakdiyah, S.IP., M.PP., Eko Nuryaddin K.I., S.Sos., Wardiman, S.AP., Endang Listyaningsih, S.H., M.H., Gunawan, S.A.P., Meillia Widiyowati, S.Pd., M.Si., Martanto, Kesti Wulandari, S.E., Ina Kurniawati, S.E., Savitri Krisnantyas, S.E., Firman Wahyudi, S.A.P., Virnayanti, S.H., Dewi Pratama Bakti, S.H., Agus Bintoro, Ak., Indah Fitria Puri, S.T., M.BIS.Prof., Ridwan Azzuhri, S.T., Herendono Triyogo, S.H., Kurniawati, S.Kom., M.I.S., Heri Supriyanto, S.A.P., Lasny Rohaya Natalina Simanjuntak, S.E., Yunita Nurhartanti, S.E., Anita Valentina, S.E., Bestari Sastra Setia, S.A.P., Andika Handayani, S.A.P., Prama Iswari, S.AP., Joko Prihantoro, A.Md.

Penyelaras Akhir Ina Kurniawati, S.E., Yunita Nurhartanti, S.E.


Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 disusun untuk menyajikan informasi tentang capaian komitmen kinerja yang telah diperjanjikan Sekretariat Kabinet kepada kepada pimpinan dan stakeholders selama tahun 2014. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2010 – 2014 (revisi I dan II) serta dokumen Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014. Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja Sekretariat Kabinet, pada tahun 2014 Sekretariat Kabinet telah menetapkan 1 (satu) tujuan strategis yang dijabarkan kedalam 5 (lima) sasaran strategis, 1 (satu) arah kebijakan, 6 (enam) strategi dan 2 (dua) program operasional, yang diukur pencapaiannya dengan penetapan 10 (sepuluh) IKU dan 3 (tiga) indikator kinerja penunjang dengan capaian sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

iv


Tabel 1 Capaian IKU Sekretariat Kabinet dan Indikator Kinerja Penunjangnya Tahun 2014 No. 1.

Target

Realisasi

%Capaian

Kategori Pencapaian

97%

98,33%

101,36

Memuaskan

97%

98,95%

102,08

Memuaskan

97%

99,66%

102,74

Memuaskan

97%

100%

103,09

Memuaskan

a. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

A (100%)

A (93,31%)

93,31

Sangat Baik

b. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

B (85%)

A (93,90%)

110,47

Memuaskan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama a. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indikator Kinerja Penunjang b. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu

2.

Indikator Kinerja Utama a. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Penunjang b. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu

3.

Indikator Kinerja Utama

Ringkasan Eksekutif

v


No. 4.

Target

Realisasi

%Capaian

Kategori Pencapaian

15 hari

8,96 hari

140,26

Memuaskan

15 hari

11,92 hari

120,53

Memuaskan

25 hari

16,80 hari

132,80

Memuaskan

40 hari

35,53 hari

111,17

Memuaskan

25 hari

21,44 hari

114,24

Memuaskan

 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I  Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama  Kepangkatan

100%

100%

100

Memuaskan

100%

100%

100

Memuaskan

100%

99,83%

99,83

Sangat Baik

 Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun  Pemberhentian dan pensiun PNS

100%

99,06%

99,06

Sangat Baik

100%

98,88%

98,88

Sangat Baik

85%

84,30%

88,73

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama a. Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang:  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I  Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama  Kepangkatan  Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun  Pemberhentian dan pensiun PNS b. Akurasi/ketepatan Keppres tentang:

yang wewenang penetapannya di tangan Presiden c. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS wewenang penetapannya di tangan Presiden

Ringkasan Eksekutif

Sangat Baik

vi


No. 5.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%Capaian

Kategori Pencapaian

183,58

Memuaskan

76,27

Baik

77,78

Baik

100,45

Memuaskan

Indikator Kinerja Utama 6.098.730 11.196,388 1. Jumlah pengakses layanan data dan informasi Pengakses Pengakses Sekretariat Kabinet 2. Jumlah pen-download 771.057 588.051 layanan data/informasi pendownload pendownload Sekretariat Kabinet 3. Tingkat kepuasan 90% 70% pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet Indikator Kinerja Penunjang 4. Persentase keberlanjutan pelayanan (continuity of service)

99%

99,45%

Secara umum capaian IKU dan capaian indikator kinerja penunjangnya pada tabel di atas memuaskan, hanya terdapat terdapat dua capaian IKU yang kurang optimal walaupun masih termasuk dalam kategori baik yaitu IKU tentang jumlah pendownload layanan data/informasi Sekretariat Kabinet dan IKU tentang tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet. Kurang optimalnya capaian jumlah pendownload dipengaruhi oleh animo user dalam mendownload data tertentu yang sebagian disebabkan oleh kurang familiernya user terhadap perwajahan dan content baru website Sekretariat Kabinet atau user kurang berminat terhadap content data yang diupload dalam website Sekretariat Kabinet. Sementara itu, kurang optimalnya capaian untuk tingkat kepuasan pengakses salah satunya dipengaruhi oleh faktor kemudahan pengakses/user dalam memberikan vote dalam pooling online atas layanan website Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, ke depan perlu lebih disosialisasikan lagi tentang perwajahan dan content website yang baru tersebut, melengkapi data yang diupload di setiap subsistem website, serta mempermudah user dalam memberikan vote atas pooling online atau mengakses icon/shortcut pooling website. Untuk indikator kinerja yang lain, tidak terdapat indikator yang capaiannya “tidak wajar”/sangat besar. Hal ini menunjukkan pada penetapan Ringkasan Eksekutif

vii


target sudah cukup optimal sehingga tidak ada overestimate atau underestimate atas target yang selanjutnya mempengaruhi kewajaran realisasi dan capaian indikator kinerja. Berdasarkan hasil self-review yang dilakukan terhadap pelaksanaan SAKIP Sekretariat Kabinet, perlu dipertimbangkan/dicari kemungkinan adanya rumusan indikator sasaran yang lain yang lebih mencerminkan fokus “manajemen kabinet” atau indikator lainnya yang lebih mencerminkan outcome, meskipun pada tahun 2014 ini telah terdapat lebih banyak indikator tentang pengukuran tingkat kepuasan stakeholder dalam beberapa bidang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penanganan dan perhatian lebih lanjut, Sekretariat Kabinet telah melakukan sejumlah upaya perbaikan kualitas pelaksanaan SAKIP antara lain menyempurnakan rumusan indikator kinerja terutama di level unit kerja, mengoptimalkan pemanfaatan perencanaan kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap capaian kinerja, melakukan pengukuran kinerja individu bagi seluruh pegawai Sekretariat Kabinet melalui aplikasi SKP online, merintis pengumpulan dan monev data kinerja secara elektronis melalui pembangunan e-LAKIP yang ditunjang oleh sub sistem lain yang telah ada sebelumnya misalnya workflow management system (di tingkat unit kerja), dan lain-lain. Selain dari beberapa upaya perbaikan tersebut, masih terdapat sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Sekretariat Kabinet untuk dituntaskan dalam bentuk agenda rencana tindak lanjut. Hal-hal yang memerlukan rencana tindak lanjut tersebut antara lain penetapan indikator kinerja tujuan dan jangka menengah dalam dokumen Renstra mendatang (Renstra Tahun 2015—2019), penguatan kualitas SAKIP di tingkat unit kerja, peningkatan kualitas evaluasi kinerja intern dan monitoring tindak lanjut atas hasil evaluasi, peningkatan kualitas sistem pengumpulan data kinerja, serta peningkatan kompetensi pelaksana SAKIP melalui capacity building dan media lainnya. Implementasi akuntabilitas kinerja secara berkualitas memerlukan dukungan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja (ABK). Pelaksanaan ABK di lingkungan Ringkasan Eksekutif

viii


Sekretariat Kabinet diarahkan pada penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pada LAKIP ini disajikan informasi tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk masingmasing sasaran strategis. Analisis yang digunakan masih berupa analisis sederhana, namun hal tersebut dapat digunakan untuk memotret skema pengalokasian sumber daya finansial Sekretariat Kabinet dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Gambaran umum tentang realisasi anggaran dan kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pada tahun 2014, semula Sekretariat Kabinet menerima alokasi anggaran sebesar

Rp185.582.237.000,00.

Namun

karena

adanya

kebijakan

penghematan anggaran pada tahun berjalan, anggaran tersebut direvisi menjadi Rp170.999.299.000,00. Selanjutnya anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp149.166.468.378,00 atau 87,23% dari total pagu sebesar Rp170.999.299.000,00. 2. Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014

semula

sebesar

Rp24.239.500,00.

Alokasi

anggaran

tersebut

selanjutnya direvisi menjadi Rp21.184.520.000,00. Selanjutnya anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp15.357.434.473 atau 72,49% dari total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2014, maka realisasi anggaran tersebut mencapai 10,30% dari total realisasi anggaran keseluruhan. Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai baseline data untuk perbaikan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan serta reviu capaian kinerja bagi pimpinan utamanya untuk peningkatan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Ringkasan Eksekutif

ix


Halaman Halaman Judul ............................................................................................................................. Kata Pengantar ............................................................................................................................ Pernyataan Telah Mereviu LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ........................ Ringkasan Eksekutif ................................................................................................................ Daftar Isi ......................................................................................................................................... Daftar Tabel .................................................................................................................................. Daftar Gambar .............................................................................................................................

i ii iii iv x xi xiv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... Latar Belakang ............................................................................................................................. Organisasi Sekretariat Kabinet ............................................................................................ Gambaran Aspek Strategis Sekretariat Kabinet dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Sedang Dihadapi Sekretariat Kabinet .............................. Sistematika Penyajian Laporan ..........................................................................................

1 1 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................... Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Sekretariat Kabinet ................................ Visi dan Misi.................................................................................................................................. Tujuan, Sasaran Strategis dan Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ................ Ikhtisar Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ............................... Ikhtisar Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ...................

16 16 17 19 23 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. Pengukuran Kinerja .................................................................................................................. Capaian Kinerja Tahun 2014 ................................................................................................ A. Capaian Kinerja Renstra Sekretariat Kabinet 2010-2014 .................................. B. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ................................................. Reviu atas Pelaksanaan SAKIP ............................................................................................. Akuntabilitas Keuangan ..........................................................................................................

30 31 33 33 38 219 227

BAB IV PENUTUP...................................................................................................................... Simpulan ........................................................................................................................................ Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut ..............................................................

242 242 245

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................................

249

9 14

LAMPIRAN Lampiran 1- Form Pengukuran Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 Lampiran 2- Rekapitulasi Surat Edaran Sekretaris Kabinet Periode 2012—2014 Daftar Isi

x


Halaman Tabel 1

: Capaian IKU Sekretariat Kabinet dan Indikator Kinerja Penunjangnya Tahun 2014 ......................................................................... ..

iv

Tabel 1.1 : Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Kabinet Berdasarkan Status Pegawai, Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2014 ................................................................................................ ..

9

Tabel 2.1 : Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ..........................................................................................................

22

Tabel 2.2 : Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ........................

24

Tabel 2.3 : Perbandingan IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2013 dan 2014 .. ..

28

Tabel 3.1 : Kategori Pencapaian Kinerja ...................................................................... ..

33

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Renstra untuk Periode 2010—2014 ......................

34

Tabel 3.3 : Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang dari Sasaran Pertama ............................................................…

39

Tabel 3.4 : Rincian Realisasi dan Capaian Sasaran Kebijakan yang Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2014 ..................................................

43

Tabel 3.5 : Rekapitulasi Realisasi Penanganan Saran Kebijakan Tahun 2014 .........................................................................................................................

44

Tabel 3.6 : Rekapitulasi Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah Tahun 2014 ..........................................................................................................

49

Tabel 3.7 : Jumlah Berkas Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah Per Bidang Tahun 2014 ........................................................

50

Tabel 3.8 : Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2014 ..........................................................................................................

51

Tabel 3.9 : Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang dari Sasaran Kedua .................................................................…

82

Tabel 3.10 : Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres Tahun 2014 ......

84

Tabel 3.11 : Rekapitulasi Perpres, Keppres, dan Inpres yang Telah Ditetapkan Tahun 2014 ............................................................................. …

85

Tabel 3.12 : Rata-Rata Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres Tahun 2014 .......................................................................................

91

Tabel 3.13 : Rata-Rata Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres Berdasarkan Substansi Rancangan dan Kluster Bidang Tahun 2014 .........................................................................................................

96

Daftar Tabel

xi


Tabel 3.14 : Rapat Pembahasan RPerpres, RKeppres dan RInpres Tahun 2010—2014 .......................................................................................................

100

Tabel 3.15 : Daftar Rekapitulasi Berkas RPerpres, RKeppres dan RInpres di Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 ..............................................

102

Tabel 3.16 : Perbandingan Perpres, Keppres dan Inpres yang Ditetapkan Presiden Tahun 2010—2014 .....................................................................

103

Tabel 3.17 : Capaian Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Ketiga ....................

121

Tabel 3.18 : Rentang Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet ..................................................................................................................

126

Tabel 3.19 : Rekapitulasi Hasil Survei Tingkat Kepuasan Peserta Sidang terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014 ...............

126

Tabel 3.20 : Rekapitulasi Hasil Survei Tingkat Kepuasan Peserta Sidang terhadap Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014 ....................................

131

Tabel 3.21 : Data Penyelenggaraan Sidang Kabinet Periode Januari 2010— Desember 2014 .................................................................................................

134

Tabel 3.22 : Data Bahan dan Hasil Sidang Kabinet Tahun 2010—2014 ...........

136

Tabel 3.23 : Capaian Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Keempat...............

146

Tabel 3.24 : Rincian Jumlah Salinan/Petikan Keppres dalam Jabatan Tahun 2014 ........................................................................................................................

155

Tabel 3.25 : Perbandingan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Tahun 2010-2014 ..................................................................

156

Tabel 3.26 : Perhitungan Jumlah Berkas Usulan Keppres Tentang Jabatan Tahun 2010 – 2014..........................................................................................

157

Tabel 3.27 : Rincian Jumlah Usulan Keppres tentang Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun PNS Tahun 2014 ...................................

160

Tabel 3.28 : Perhitungan Jumlah Berkas Usulan Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun Tahun 2010-2014 ................................

161

Tabel 3.29 : Penghitungan Waktu untuk Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat ..................................................................................................................

162

Tabel 3.30 : Penghitungan Waktu untuk Penyelesaian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun ...............................................................................

165

Tabel 3.31 : Rincian Akurasi/Ketepatan Penyelesaian Petikan Keppres tentang Jabatan Tahun 2014 .......................................................................

172

Tabel 3.32 : Rekapitulasi Akurasi/Ketepatan Penyelesaian Petikan Keppres tentang Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun PNS Tahun 2014 ........................................................................................................................

174

Tabel 3.33 : Perhitungan Jumlah Berkas Usulan Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun PNS Tahun 2010—2014 ..................

177

Daftar Tabel

xii


Tabel 3.34 : Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang dari Sasaran Kelima ...............................................................…

194

Tabel 3.35 : Rekapitulasi Pengakses Layanan Data dan Informasi Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 ..............................................

197

Tabel 3.36 : Perbandingan Jumlah Pendownload Data/Informasi Sekretariat Kabinet Tahun 2012-2014 ..........................................................................

200

Tabel 3.37 : Rekapitulasi Pembangunan dan Pengembangan SIM Periode 2010—2014 .......................................................................................................

206

Tabel 3.38 : Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 ......................................................

229

Tabel 3.39 : Akuntabilitas Keuangan Sasaran Pertama ............................................

232

Tabel 3.40 : Akuntabilitas Keuangan Sasaran Kedua ................................................

234

Tabel 3.41 : Akuntabilitas Keuangan Sasaran Ketiga ................................................

235

Tabel 3.42 : Akuntabilitas Keuangan Sasaran Keempat ...........................................

237

Tabel 3.43 : Akuntabilitas Keuangan Sasaran Kelima ...............................................

239

Tabel 3.44 : Kondisi Sasaran Berdasarkan Keekonomisan, Efisiensi, dan Efektivitas Penggunaan Anggaran ............................................................

240

Daftar Tabel

xiii


Halaman Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet ................................................. Gambar 3.1 : Perbandingan IKU Sasaran Pertama Tahun 2010—2014 ............. Gambar 3.2 : Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Pertama Terkait Ketepatan Waktu Tahun 2010—2014 .................................................... Gambar 3.3 : Perbandingan IKU Sasaran Kedua Tahun 2010—2014 ................... Gambar 3.4 : Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Kedua Terkait Ketepatan Waktu Tahun 2010—2014 .................................................... Gambar 3.5 : Pelaksanaan Survei Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014 .......................................................................... Gambar 3.6 : Perbandingan IKU Pertama Sasaran Ketiga Tahun 2012-2014 ... Gambar 3.7 : Proses Pelaksanaan Sidang Kabinet .......................................................... Gambar 3.8 : Pelaksanaan Sidang Kabinet Tahun 2014 .............................................. Gambar 3.9 : Proses Pelaksanaan Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) ....................... Gambar 3.10 : Perbandingan IKU Pertama Sasaran Keempat Terkait Kecepatan Penyiapan dan Penyelesaian Keppres tentang Jabatan Tahun 2010-2014............................................................................. Gambar 3.11 : Perbandingan IKU Pertama Sasaran Keempat Terkait Kecepatan Penyiapan dan Penyelesaian Keppres tentang Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun Tahun 2010-2014 ... Gambar 3.12 : Perbandingan IKU Kedua Sasaran Keempat Terkait Akurasi/Ketepatan Keppres tentang Jabatan Tahun 2010-2014 Gambar 3.13 : Perbandingan IKU Kedua Sasaran Keempat Terkait Akurasi/ Ketepatan Keppres tentang Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun Tahun 2010-2014............................................................................ Gambar 3.14 : Perbandingan IKU Ketiga Sasaran Keempat Tahun 2012-2014 . Gambar 3.15 : Contoh Template Survei Secara Online .................................................... Gambar 3.16 : Perbandingan IKU Pertama Sasaran Kelima tentang Jumlah Pengakses Layanan Data dan Informasi Tahun 2010-2014 .......... Gambar 3.17 : Perbandingan IKU Ketiga Sasaran Kelima tentang Tingkat Kepuasan Pengakses Layanan Website Sekretariat Kabinet Tahun 2013—2014 ......................................................................................... Gambar 3.18 : Perbandingan Indikator Kinerja Penunjang dari Sasaran Kelima Tentang Persentase Keberlanjutan Pelayanan Tahun 2010—2014 ........................................................................................................ Gambar 3.19 : Anjungan Layanan Mandiri (ALM) Sekretariat Kabinet ................. Gambar 3.20 : Halaman Muka Website Sekretariat Kabinet Pada Saat Awal Pembangunan (2008) .....................................................................................

Daftar Gambar

8 45 54 88 97 125 129 133 134 152

158

167 173

178 188 191 198

202

204 208 210

xiv


Gambar 3.21 : Halaman Muka Website Sekretariat Kabinet Setelah Pengembangan ................................................................................................... Gambar 3.22 : Peningkatan Jumlah Pengunjung Website www.setkab.go.id ...... Gambar 3.23 : Tampilan Twitter @setkabgoid .................................................................. Gambar 3.24 : Tampilan Facebook Setkab RI ..................................................................... Gambar 3.25 : Tampilan SKP Online Sekretariat Kabinet .............................................

Daftar Gambar

211 217 218 218 225

xv


Latar Belakang Arus globalisasi telah mendorong terjadinya reformasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan pemerintah adalah melalui “government reform” guna mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, munculnya desakan kuat dari masyarakat agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme khususnya melalui upaya-upaya perbaikan sistem yang terintegrasi dan dapat memperkecil ruang gerak terjadinya praktek maladministrasi. Untuk menjawab semua tantangan tersebut, reformasi menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan guna clean and good government yang mampu menyediakan public good and services. Mensikapi dinamika berbagai tuntutan tersebut, instansi pemerintah perlu melakukan berbagai upaya strategis secara berkelanjutan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan. Salah satu tindakan penting yang dilakukan adalah melalui upaya membangun pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Akuntabel atau akuntabilitas mengandung arti sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban

yang

tepat,

jelas

dan

nyata

sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna dan Bab I - Pendahuluan 1


berhasil guna. Perlunya sistem pertanggungjawaban atas segala proses tindakantindakan tersebut dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas pemerintah. Dalam

dunia

birokrasi,

akuntabilitas

suatu

instansi

pemerintah

merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Upaya penguatan akuntabilitas instansi pemerintah tersebut lebih lanjut dipertegas melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut merupakan landasan dasar ditetapkannya kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja atau lebih dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai salah satu sub sistem dalam SAKIP, pelaporan kinerja memegang peranan penting terkait adanya tuntutan terhadap ketersediaan informasi kinerja bagi pimpinan organisasi atau manajer publik. Penguasaan informasi kinerja tersebut mutlak diperlukan manakala pimpinan instansi/organisasi pemerintah harus memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas atau kinerja instansi/unit kerja yang dipimpinnya. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik sebagai media pertanggungjawaban kinerja organisasinya. Namun, setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, terminologi LAKIP tersebut diubah menjadi Laporan Kinerja (LKj).

Bab I - Pendahuluan 2


Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar atau laporan yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja menjadi media utama untuk mengomunikasikan capaian kinerja organisasi pemerintah dalam suatu periode yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Melalui Laporan ini diharapkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah dapat terwujud. Komitmen Sekretariat Kabinet dalam meningkatkan kualitas SAKIP di lingkungannya tercermin dari upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (continous improvement) terhadap kualitas seluruh dokumen SAKIP, pemanfaatannya serta mengawal implementasinya sebagai bentuk manajemen kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet 2014 disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet selama tahun 2014. Adanya laporan ini diharapkan tergambar relevansi materi yang disajikan sebagai cerminan capaian kinerja yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Kabinet serta dihasilkan umpan balik (feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan.

Organisasi Sekretariat Kabinet Sejak tahun 2005, Sekretariat Kabinet telah mengalami beberapa kali perubahan

dan

penyempurnaan

organisasi.

Pada

awalnya

keberadaan

Sekretariat Kabinet ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Adanya reformasi birokrasi

yang

mengimplikasikan

perlunya

pengembangan

organisasi,

mendorong dilakukannya restrukturisasi terhadap organisasi Sekretariat Kabinet melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 Bab I - Pendahuluan 3


tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Perubahan peraturan dan restrukturisasi organisasi tersebut dilakukan untuk menguatkan fungsi dan peranan unit-unit organisasi di Sekretariat Kabinet dalam menjalankan mandat reformasi birokrasi terutama terkait fungsi manajemen kabinet. Pada tahun 2012, ditetapkannya kebijakan tentang pemisahan Bagian Anggaran dari Kementerian Sekretariat Negara mendorong dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012. Terkait implikasi Sekretariat Kabinet menjadi Bagian Anggaran sendiri tersebut, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 memperkuat fungsi unit-unit kerja pengelola sumber daya Sekretariat

(fungsi

perencanaan,

keuangan,

monitoring

dan

evaluasi,

akuntabilitas, kepegawaian) serta menetapkan unit kerja independen yang bertugas mengawasi pengelolaan sumber daya tersebut yaitu Inspektorat, yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 maupun Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011. Pada bulan Oktober 2014 terjadi suksesi kepemimpinan nasional dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden baru yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla dan terbentuknya kabinet baru yaitu Kabinet Kerja. Sehubungan dengan masa transisi pemerintahan, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) ini juga berdampak pada Sekretariat Kabinet. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut, Kementerian/Lembaga yang mengalami pergeseran tugas dan fungsi dapat melakukan penataan organisasi (reorganisasi) paling lama 4 (empat) bulan sejak ditetapkannya Perpres tersebut. Saat ini Sekretariat Kabinet sedang melakukan penataan organisasi (reorganisasi). Namun, mengingat sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja ini reorganisasi tersebut belum selesai dilakukan, maka penyusunan Laporan Kinerja ini masih didasarkan pada peraturan terdahulu yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan peraturan-peraturan turunannya yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012. Bab I - Pendahuluan 4


A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Kabinet Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta dipimpin oleh seorang Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan staf, administrasi, teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Sekretariat

Kabinet

menyelenggarakan fungsi: 1. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet; 2. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat; 3. penyiapan

persetujuan

prakarsa,

penyusunan,

dan

penyampaian

Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat; 4. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat; 5. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidangsidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penyampaian, publikasi, dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut; 6. penyelenggaraan

hubungan

kemasyarakatan,

kelembagaan,

dan

protokoler berkaitan dengan kegiatan kabinet; 7. penyiapan,

penyelenggaraan,

dan

pengadministrasian

dalam

pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan Bab I - Pendahuluan 5


pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet; 8. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan barang milik negara/ keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; 9. pengumpulan, pengolahan, dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; 10. pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden; 11. koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka pemberian dukungan staf, teknis, dan administrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden; 12. penyelenggaraan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden; dan 13. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet.

B. Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, Sekretariat Kabinet terdiri dari Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, 5 (lima) Deputi, 3 (tiga) Staf Ahli, 19 (sembilan belas) Asisten Deputi/Biro, 1 (satu) Inspektorat, dan 1 (satu) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pembidangan Deputi Bab I - Pendahuluan 6


didasarkan pada core business Sekretariat Kabinet atau bidang layanan yang diberikan kepada stakeholders Sekretariat Kabinet. Selain unsur-unsur organik Sekretariat Kabinet sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat 3 (tiga) Staf Khusus Sekretaris Kabinet yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet serta bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet sesuai penugasan Sekretaris Kabinet dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Sekretariat Kabinet. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012, terdapat unit organisasi yang penganggaran dan laporan pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet yaitu Staf Khusus Presiden (SKP), Staf Khusus Wakil Presiden (SKWP), dan Utusan Khusus Presiden (UKP) Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Sekretariat Kabinet sampai tingkat eselon II sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet Presiden Wakil Presiden

Utusan Khusus Presiden

Deputi Bidang Polhukam

Deputi Bidang Perekonomian

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Asdep Bidang Politik dan Hubungan Internasional

Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan

Asdep Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Asdep Bidang Hukum, HAM, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika

Asdep Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Asdep Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan

Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan Asdep Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan SDA

Asdep Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian

Bab I - Pendahuluan

Asdep Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga

Sekretaris Kabinet Wakil Sekretaris Kabinet

Staf Khusus Presiden

Deputi Bidang Persidangan Kabinet

Deputi Bidang Administrasi

Asdep Bidang Materi Persidangan

Biro Perencanaan dan Keuangan

Inspektorat

Asdep Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan

Biro Administrasi Aparatur

Pusdatin

Asdep Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan

Staf Khusus Wakil Presiden

Staf Ahli Sekretaris Kabinet

Staf Khusus Sekretaris Kabinet

Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Biro Umum

Asdep Bidang Perancangan Perundangundang Bidang Kesejahteraan Rakyat

8


C. Dukungan Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kabinet didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga) orang per 31 Desember 2014 didukung oleh dengan rincian sebagai berikut. Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Kabinet Berdasarkan Status Pegawai, Pendidikan, Golongan dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2014 (jumlah dalam orang)

Status Pegawai Status

Pendidikan

Golongan

Jenis Kelamin

Jml

Tingkat

Jml

Gol

Jml

Jenis

Jml

Organik

393

S3

27

Gol. IV

164

Pria

368

Perbantuan Sipil

34

S2

131

Gol.III

331

Wanita

195

Perbantuan TNI/Polri

35

S1

278

Gol.II

68

Non PNS

101

D4

1

Gol. I

-

D3

44

D1

1

SLTA

77

SLTP

3

SD

1

Jumlah keseluruhan pegawai Sekretariat Kabinet per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 563 orang

Gambaran Aspek Strategis Sekretariat Kabinet dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Sedang Dihadapi Sekretariat Kabinet Kedudukan Sekretariat Kabinet di lingkungan lembaga kepresidenan dan fungsinya dalam memberikan dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Sekretariat Kabinet. Hal ini ditunjang oleh aspek strategis lain berupa kemudahan akses karena setiap unsur dalam Sekretariat Kabinet ingin Bab I - Pendahuluan

9


memberikan yang terbaik bagi Presiden. Selain itu, Sekretariat Kabinet mempunyai aspek strategis atau peran strategis dalam membantu Presiden sebagai kepala pemerintahan (Chief Executive Officer of the Government) terkait substansi kebijakan dan manajemen kabinet, terutama terkait posisi Sekretariat Kabinet yang netral dan terbebas dari ego sektoral. Posisi tersebut menjadi penting mengingat Sekretariat Kabinet tidak melaksanakan program-program yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan atau Pemerintah Daerah, sehingga Sekretariat Kabinet tidak mempunyai kepentingan sektoral. Sekretariat Kabinet mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang. Kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh institusi lain, karena pada umumnya Kementerian/Lembaga dan atau Pemerintah Daerah akan membela kepentingannya masing-masing. Lebih

lanjut,

terkait

penyelenggaraan

fungsi

pengelolaan

dan

pengendalian manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet berperan untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian Presiden. Pemberian tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen kepresidenan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan presidensial modern, Sekretariat Kabinet sudah sewajarnya ditempatkan sebagai pembantu Kepala Pemerintahan yang memiliki peran strategis sebagai instrumen manajemen kepresidenan dalam pengelolaan kabinet dan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet perlu melaksanakan fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (directing) kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (ex-ante policy making), Bab I - Pendahuluan 10


implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (ex-post policy making). Dukungan pada fungsi perencanaan (planning) kebijakan dan program dilakukan Sekretariat Kabinet melalui mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam sidang kabinet dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet bukan hanya memastikan penyelenggaraan sidang kabinet yang lancar melainkan juga mengupayakan agar materi sidang telah terkonfirmasi oleh semua peserta sidang yang terkait dan terformulasi dengan baik untuk memudahkan pengambilan keputusan/ pemberian arahan Presiden. Terkait pelaksanaan pengorganisasian kabinet, Sekretariat Kabinet harus mengomunikasikan dengan jelas dan rinci arahan Presiden berikut landasan kebijakan dan permasalahan yang melatarbelakanginya secara tertulis maupun lisan/pertemuan sehingga dapat menjadi acuan Kementerian/Lembaga dalam merumuskan kebijakan dan program yang diperlukan dengan tepat. Pada pelaksanaan koordinasi pemerintahan, Sekretariat Kabinet mengupayakan agar perumusan kebijakan dan program pemerintah disusun dengan melibatkan stakeholders terkait untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi tujuh asas perumusan kebijakan dan program. Tidak kalah penting adalah Sekretariat Kabinet melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, melalui monitoring kebijakan dan program yang telah ditetapkan serta pemberian pendapat berupa rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet juga mengevaluasi implementasi kebijakan dan program tersebut untuk mendukung Presiden guna memberikan arahan mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada. Dalam kebijakan,

melaksanakan

posisi

fungsinya

Sekretariat

Kabinet

untuk yang

memberikan netral

dapat

rekomendasi memberikan

rekomendasi kebijakan yang lebih berimbang di bidang politik, hukum, keamanan,

perekonomian,

dan

kesejahteraan

rakyat

kepada

Presiden.



Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bisa memberikan alternatif solusi bagi permasalahan yang sedang terjadi dalam pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah, serta yang berasal dari laporan masyarakat. Dengan kata lain, pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi kebijakan Sekretariat Kabinet tidak tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan oleh instansi lain. Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang bersifat second opinion dapat dijadikan sebagai masukan kepada Presiden dan/atau instansi pemerintah lainnya. Selain itu, hasil analisis dan rekomendasi kebijakan dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh instansi lain. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah tersebut selanjutnya berguna dalam proses formulasi dan reformulasi/terminasi kebijakan. Dalam tahapan ini, peran penting Sekretariat Kabinet adalah mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden. Posisi Sekretariat Kabinet yang netral dan tidak berpihak pada sektor menyebabkan Sekretariat Kabinet mampu bekerja tanpa intervensi dari siapa pun. Hal tersebut dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang. Selain hal-hal tersebut di atas, tidak kalah penting adalah pelaksanaan manajemen kabinet dalam arti sempit yaitu mengelola persiapan dan tindak lanjut sidang-sidang kabinet, pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon I, dan jabatan fungsional jenjang utama serta jabatan pemerintahan lainnya, dan pemberian kenaikan pangkat serta pensiun PNS yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa kemudahan akses merupakan salah satu aspek strategis yang dimiliki Sekretariat Kabinet. Kemudahan akses tersebut menjadi salah satu kunci strategis bagi Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas yang menjadi agenda Bab I - Pendahuluan 12


Presiden. Kedudukan Sekretariat Kabinet yang memiliki kemudahan akses sangat penting karena Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas dapat dilaksanakan sewaktu-waktu di lokasi-lokasi yang tidak tentu. Kemudahan akses juga menjadi kunci strategis bagi informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet yang disampaikan dalam website Sekretariat Kabinet. Dalam kondisi hiruk-pikuk media yang seringkali memojokkan Presiden, Sekretariat Kabinet mampu memberikan informasi yang netral dan berimbang. Berdasarkan aspek strategis yang dimiliki Sekretariat Kabinet tersebut, Sekretariat Kabinet terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet telah mencanangkan berbagai program pendukung terkait penyempurnaan Sistem IT dalam hal pengolahan berkas/dokumen dan penetapan target kinerja pegawai serta penyempurnaan program capacity building yang dapat menunjang pelaksanaan tugas substansi kebijakan dan manajemen kabinet, dengan berpedoman pada beberapa prinsip/standar kerja zero mistake, aman, akuntabel, keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan kerahasiaan negara, serta efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat diwujudkan mengingat Sekretariat Kabinet telah berkembang menjadi suatu organisasi profesional dan handal yang memiliki kekuatan antara lain: 1. Visi dan misi organisasi yang jelas; 2. Tugas dan fungsi yang jelas; 3. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi; 4. SDM yang dapat terus ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional termasuk kerjasama dengan pihak/lembaga pemerintah yang lain; 5. Dokumen hukum dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat dan atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mendukung penelaahan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden secara optimal; Bab I - Pendahuluan 13


6. Struktur organisasi yang lebih efektif dan dinamis dengan pendekatan pembagian fungsi Kementerian Koordinator dalam rangka mendukung tugas Presiden; 7. Pengembangan dan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien; dan 8. Meningkatnya imej positif pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap Sekretariat Kabinet. Meskipun mempunyai posisi yang strategis, Sekretariat Kabinet masih mengalami permasalahan-permasalahan antara lain: 1. Pelaksanaan tugas dan fungsi di beberapa unit kerja khususnya yang terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet masih belum optimal; 2. Kelembagaan Sekretariat Kabinet masih perlu dikaji dan dievaluasi kembali dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas lebih optimal, khususnya Koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan Lembaga Kepresidenan lainnya. 3. Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. 4. Kualitas SDM masih perlu terus ditingkatkan dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. 5. Sistem

informasi

manajemen

berbasis

teknologi

informasi

belum

sepenuhnya terintegrasi. Permasalahan-permasalahan tersebut mendorong Sekretariat Kabinet untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi organisasi dan kinerjanya.

Sistematika Penyajian Laporan Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah. Gambaran tentang sistematika laporan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014, gambaran organisasi Sekretariat Kabinet yang mencakup kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet serta gambaran aspek strategis Sekretariat Kabinet dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Sekretariat Kabinet.

Bab II

Perencanaan Kinerja Menjelaskan secara ringkas gambaran umum perencanaan kinerja Sekretariat Kabinet serta ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet Tahun 2014 yang menjadi dasar pengukuran kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet untuk setiap sasaran strategis (terutama capaian IKU) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

dan

pertanggungjawaban keuangan

atau

anggarannya (akuntabilitas keuangan) serta reviu implementasi atau pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Kabinet.

Bab IV

Penutup Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2014 dan menguraikan upaya perbaikan yang telah dilakukan Sekretariat Kabinet serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Kabinet dan peningkatan kinerja di masa mendatang.


SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents