SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1
TAHUN 2013
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam mewujudkan ketertiban penyusutan dan penyelamatan
arsip
sebagai
bahan
bukti
penyelenggaraan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat
Kabinet,
perlu
diatur
jangka
waktu
penyimpanan arsip di lingkungan Sekretariat Kabinet; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Jadwal Retensi Arsip Sekretariat Kabinet Republik Indonesia; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok
Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
169,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Keuangan
Nomor
Negara
17
Tahun
(Lembaran
2003
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Kearsipan
Nomor
(Lembaran
43
Tahun
Negara
2009
Republik
tentang Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Peraturan …
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
-2-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan
Arsip
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151); 5. Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2010 tentang
Sekretariat Kabinet; 6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Republik Indonesia sebagaimana, telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012;
Memperhatikan
: a. Surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/74/2012; b. Surat
Pertimbangan
Kepala
Badan
Pemeriksa
Keuangan Nomor 16/S/II-X.6/II/2011; c. Surat Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Ka26-30/V.285-4/18;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1 Dalam Peraturan yang dimaksud dengan: 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk
dan
media
sesuai
dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Sekretariat Kabinet dalam
pelaksanaan
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
2. Jadwal …
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
-3-
2. Jadwal Retensi Arsip Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
adalah
suatu
Sekretariat
Kabinet
penyimpanan
sesuai
daftar
yang
beserta dengan
berisi
jangka
nilai
arsip waktu
kegunaan
dan
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip di lingkungan Sekretariat Kabinet. 3. Jadwal Retensi Arsip Substantif Sekretariat Kabinet Republik
Indonesia
adalah
Jadwal
Retensi
Arsip
mengenai arsip yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok Sekretariat Kabinet. 4. Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia adalah Jadwal Retensi Arsip yang mengelola arsip Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Pejabat Negara. 5. Jadwal Retensi Arsip Keuangan Sekretariat Kabinet Republik mengenai
Indonesia arsip
adalah
Jadwal
berkaitan
dengan
Retensi
Arsip
pengelolaan
keuangan/fiskal Sekretariat Kabinet yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban. 6. Jadwal Retensi Arsip Non-Kepegawaian dan NonKeuangan
Sekretariat
Kabinet
Republik
Indonesia
adalah Jadwal Retensi Arsip mengenai arsip yang dihasilkan
dari
pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
penunjang Sekretariat Kabinet.
7. Jenis …
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
-4-
7. Jenis arsip adalah berkas yang tercipta, diatur, dan dikelola sebagai suatu kesatuan, karena berhubungan secara fungsi atau subyek, yang merupakan hasil dari kegiatan yang sama. 8. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan. 9. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah. 10.Jangka Waktu Simpan Inaktif adalah masa simpan minimal
suatu
jenis/seri
arsip
pada
Unit
keterangan
yang
Kearsipan/Pusat Arsip. 11. Keterangan menyatakan
musnah
adalah
bahwa
arsip-arsip
yang
perlu
dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan /Pusat Arsip telah habis dan tidak memiliki nilai guna; 12. Keterangan
permanen
adalah
keterangan
yang
menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena nilai dan kegunaannya atau memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia; 13. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan
bahwa
arsip-arsip
dimaksud
setelah
jangka waktu simpannya habis, memerlukan penilaian kembali guna menentukan nasib akhirnya. 14. Unit
Kerja
adalah
unsur-unsur
organisasi
di
lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia setingkat Eselon II.
Pasal 2 …
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
-5-
Pasal 2
Jadwal Retensi Arsip Sekretariat Indonesia
adalah
Kabinet
Republik
sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan ini, terdiri dari: a. Jadwal Retensi Arsip Substantif Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Lampiran I); b. Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Lampiran II); c. Jadwal Retensi Arsip Keuangan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Lampiran III);dan d. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Lampiran IV); yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam peraturan ini.
Pasal 3 Jadwal
Retensi
Arsip
Sekretariat
Kabinet
Republik
Indonesia sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Pasal 4 Arsip yang masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, retensinya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan unit kerja yang memiliki arsip dimaksud. Pasal 5 …
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
-6-
Pasal 5
Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2013
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. DIPO ALAM SSalinan sesuai dengan aslinya DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET,
DJADMIKO
