SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT KABINET

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KABINET 2015

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015

SEKRETARIAT KABINET 2015

LAMPIRAN VII PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL SEKRETARIS KABINET 1. 2. 3.

Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang hukum dan hubungan internasional, baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa sendiri. Fungsi : a. pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang hukum dan hubungan internasional; b. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga di luar Sekretariat Kabinet yang terkait dengan bidang hukum dan hubungan internasional; c. penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.

4. Indikator Kinerja Utama: No. 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dan hubungan internasional

Uraian IKU Persentase hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dan hubungan internasional yang diselesaikan dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet

Alasan Penyelesaian dan penyampaian saran hasil analisis kebijakan di bidang hukum dan hubungan internasional mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI WIDJAJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,

DJADMIKO

LAMPIRAN VIII PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG TATA RUANG DAN WILAYAH PERBATASAN SEKRETARIS KABINET 1. 2.

Nama Organisasi Tugas

3.

Fungsi : a. pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang tata ruang dan wilayah perbatasan; b. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain dilingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga diluar Sekretariat Kabinet yang terkait dengan bidang tata ruang dan wilayah perbatasan; c. penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet. Indikator Kinerja Utama:

4. No. 1.

: :

Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan Sekretaris Kabinet Membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan, baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa sendiri.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan

Uraian IKU Persentase hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan yang diselesaikan dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet

Alasan Penyelesaian dan penyampaian saran hasil analisis kebijakan di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI WIDJAJANTO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,

DJADMIKO

LAMPIRAN IX PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG RISET, TEKNOLOGI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEKRETARIS KABINET : Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi Sekretaris Kabinet : Membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi, baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa sendiri. 3. Fungsi : a. pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi; b. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain dilingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga diluar Sekretariat Kabinet yang terkait dengan bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi; c. penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet. 4. Indikator Kinerja Utama: No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan 1. Nama Organisasi 2. Tugas

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi

Persentase hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi yang diselesaikan dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet

Penyelesaian dan penyampaian saran hasil analisis kebijakan di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,

DJADMIKO

ANDI WIDJAJANTO


LAMPIRAN X PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN INFORMASI, SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Kabinet : menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen, pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, penatausahaan Pusat Data dan Informasi, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet. 3. Fungsi : a. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet; b. pengembangan, penerapan, dan pengelolaan sistem informasi manajemen di lingkungan Sekretariat Kabinet; c. pengembangan, pengelolaan, dan pengamanan infrastruktur serta sistem jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet; d. penyebarluasan data dan informasi melalui jaringan komunikasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; e. pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; f. pelaksanaan kerjasama antar unit kerja dan antar instansi guna mendukung pengembangan sistem informasi manajemen Sekretariat Kabinet; g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan, perencanaan dan program kerja, serta pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Pusat Data dan Informasi; h. pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan serta penyusutan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; i. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; j. penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; k. pemeliharaan dan pengembangan bahan-bahan pustaka di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan l. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan Sekretariat Kabinet. 4. Indikator...


-24. Indikator Kinerja Utama : No.

Sasaran Strategis

Uraian IKU

Alasan Mengukur keberhasilan layanan arsip dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet Mengukur kinerja Pusat Data dan Informasi dalam menjaga ketersediaan layanan terhadap informasi yang dibutuhkan Sekretariat Kabinet dan publik (stakeholder) Menunjukkan pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi dalam hal layanan sistem informasi dengan mengukur minat atau ketertarikan user dan publik dalam menggunakan dan memanfaatkan website Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan informasi publik yang mereka butuhkan

1.

Terwujudnya layanan arsip dan kepustakaan yang baik

a. Jumlah pengunjung perpustakaan b. Persentase kepuasan pengunjung perpustakaan

2.

Terwujudnya layanan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet Terwujudnya pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, persidangan, kepegawaian, dan perpustakaan melalui SIM, arsip dan/atau dokumen

Persentase keberlangsungan layanan (Continuity of service)

3.

a. Persentase kepuasan user terhadap ketersediaan data dan informasi b. Jumlah pen-download data c. Persentase kepuasan user terhadap pembinaan sistem informasi yang diberikan d. Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet


DJADMIKO

LAMPIRAN XI PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET 1. Nama Organisasi : Inspektorat Sekretariat Kabinet 2. Tugas : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet. 3. Fungsi : a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasional Inspektorat; c. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat; f. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet. 4. Indikator Kinerja Utama : No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan 1. Terwujudnya pengawasan a. Persentase penyelesaian (tindak lanjut) Mengukur responsivitas atas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Rekomendasi Hasil Pengawasan eksternal dan internal serta mengukur efektifitas lingkungan Sekretariat Kabinet b. Ketepatan waktu penerbitan Laporan Hasil kinerja di bidang pengawasan Pengawasan SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI WIDJAJANTO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,

DJADMIKO

Penanggung Jawab Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc.

Ketua M. Amperawan, S.E., M.Si.

Sekretaris Syahrion Teridel, S.Sos., M.Si.

Anggota Dyah Pancaningrum, S.H., M.TDev., Troeno Marayoga, S.H., LL.M., Novi Pratiwi Dewi, S.H., M.H., Mohammad Arief Khumaidi, S.E., M.H., S.S., R.R. Rita Erawati, S.H., LL.M., Diana Irawati, S.H., LL.M., Drs. Suryadi Mahatma Putra, .M.Si., Rumani Hastuti, S.H, Teguh Supriyadi, S.H., LL.M., Said Muhidin, S.H., M.H., Joko Wijanarko, S.Kom., Djarot Sujitno, Aston Sidauruk, S.A.P., Alifa Rahmat Syukri, S.H., M.H., Erick Mario, S.H., Faisal Amir Masduki, S.H., M.H., Avip Suchron Nur Hakim, S.Sos., M.H., Dian Dwi Wahyuni, S.E., Puji Wisudya Rakhmawati, S.E., Febriana, S.E., Muhammad Zulfikar Ali, S.H., Sofyan Apendi, S.H., Lisnayni Rochmatu Sakdiyah, S.IP., M.PP., Eko Nuryaddin K.I., S.Sos., Wardiman, S.AP., Endang Listyaningsih, S.H., M.H., Gunawan, S.A.P., Meillia Widiyowati, S.Pd., M.Si., Martanto, Kesti Wulandari, S.E., Ina Kurniawati, S.E., Savitri Krisnantyas, S.E., Firman Wahyudi, S.A.P., Virnayanti, S.H., Dewi Pratama Bakti, S.H., Agus Bintoro, Ak., Indah Fitria Puri, S.T., M.BIS.Prof., Ridwan Azzuhri, S.T., Herendono Triyogo, S.H., Kurniawati, S.Kom., M.I.S., Heri Supriyanto, S.A.P., Lasny Rohaya Natalina Simanjuntak, S.E., Yunita Nurhartanti, S.E., Anita Valentina, S.E., Bestari Sastra Setia, S.A.P., Andika Handayani, S.A.P., Prama Iswari, S.AP., Joko Prihantoro, A.Md.

Penyelaras Akhir Ina Kurniawati, S.E., Yunita Nurhartanti, S.E.


SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk Pasal

4

melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Peraturan Indikator

Instansi

Pemerintah,

perlu

Sekretaris

Kabinet

tentang

Penetapan

lingkungan

Sekretariat

Kinerja

Utama

di

menetapkan

Kabinet; Mengingat :

1.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

5,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan...


-2-

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara

Nasional

Penyusunan

(Lembaran

Rencana

Negara

Pembangunan

Repbulik

Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet; 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Tugas

dan

Fungsi

Kabinet

Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan...


-3-

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Petunjuk

Penyusunan

Indikator

Kinerja

Utama; 10. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012; 11. Peraturan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penelaahan

Rencana

Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian

Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN: Menetapkan:

PERATURAN PENETAPAN

SEKRETARIS INDIKATOR

KABINET KINERJA

TENTANG UTAMA

DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015. Pasal 1...


-4-

Pasal 1 (1) Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut: a. Indikator

Kinerja

Utama

Sekretariat

Kabinet

adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I; b. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Politik, Hukum

dan

Keamanan

dan

Unit

Kerja

di

lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II; c. Indikator

Kinerja

Utama

Deputi

Bidang

Perekonomian dan Unit Kerja di lingkungan Deputi

Bidang

Perekonomian

adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran III; d. Indikator

Kinerja

Kesejahteraan

Utama

Rakyat

dan

Deputi Unit

Bidang Kerja

di

lingkungan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV; e. Indikator

Kinerja

Utama

Deputi

Bidang

Persidangan Kabinet dan Unit Kerja di lingkungan Deputi

Bidang

Persidangan

Kabinet

adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran V;

f. Indikator...


-5f.

Indikator

Kinerja

Utama

Deputi

Bidang

Administrasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputi Bidang

Administrasi

adalah

sebagaimana

tercantum pada Lampiran VI; g. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII; h. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Tata Ruang

dan

Wilayah

Perbatasan

adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII; i.

Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi,

Komunikasi

dan

Informasi

adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran IX; j.

Indikator

Kinerja

Utama

Pusat

Data

dan

Informasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X; k. Indikator

Kinerja

Utama

Inspektorat

adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran XI, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Sekretaris Kabinet ini. (2) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet

sebagaimana tercantum pada ayat (1)

mengacu

kepada

Teknokratik

Rencana

Strategis

Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 sampai dengan ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun

2015-2019

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan. (3) Indikator...


-6(3) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet

sebagaimana

tercantum

pada

ayat

(1)

digunakan sebagai dasar kinerja untuk menyusun, dan menetapkan: a. Rencana Kinerja Tahunan; b. Rencana Kerja dan Anggaran; c. Perjanjian Kinerja; dan d. Laporan Kinerja, oleh

masing-masing

unit

kerja

di

lingkungan

Sekretariat Kabinet. Pasal 2 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Pasal 3 Apabila ada perubahan yang sangat mendasar dalam dokumen

perencanaan

strategis

maupun

dokumen

perencanaan kinerja yang berkaitan dengan penetapan indikator kinerja dalam dokumen dimaksud, peraturan ini akan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Pasal 4...


-7Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan Sekretaris Kabinet ini, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat

Kabinet

dinyatakan

dicabut

dan

tidak

berlaku. Pasal 5 Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015 SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI WIDJAJANTO


DJADMIKO

LAMPIRAN I PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA 1. Nama Organisasi : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2. Tugas

: Memberikan dukungan staf, administrasi, teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

3. Fungsi : a. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet; b. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; c. penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; e. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang-sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penyampaian, publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut; f. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, kelembagaan dan protokoler berkaitan dengan kegiatan kabinet; g. penyiapan, penyelenggaraan dan pengadministrasian dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet; h. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; i. Pengumpulan...


-2i.

pengumpulan, pengolahan, dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; j. pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden; k. koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka pemberian dukungan staf, teknis dan administrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden; l. penyelenggaraan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden; m. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; 4. Indikator Kinerja Utama : No.

Sasaran Strategis

Uraian IKU

Alasan

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah

Menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

2.

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti

Menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden 3. Terwujudnya...


-3-

No. 3.

4.

Sasaran Strategis

Uraian IKU

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet

a. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

b. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

Alasan Mengukur kinerja penyelenggaraan, pendokumentasian, dan pelaporan persidangan kabinet

Mengukur kinerja penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang: 

pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I



pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama



kepangkatan



kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun



pemberhentian dan pensiun

5. Terwujudnya...


-4-

No. 5.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi Sekretariat Kabinet

Uraian IKU

Alasan

a. Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet b. Jumlah pendownload layanan data/ informasi Sekretariat Kabinet c. Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet

Menunjukkan pencapaian Kinerja Sekretariat Kabinet dalam hal layanan sistem informasi dengan mengukur minat atau ketertarikan publik dalam menggunakan dan memanfaatkan website Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan informasi publik yang mereka butuhkan


DJADMIKO

LAMPIRAN II PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET 1. Nama Organisasi

: Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet

2. Tugas

: Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

3. Fungsi

:

a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; c. penyiapan analisis politik, hukum, dan/atau keamanan tentang pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden, termasuk analisis tentang pembatalan Peraturan Daerah; d. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; e. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; f. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan g. fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet. 4. Indikator...


-24. Indikator Kinerja Utama:

No. 1.

2.

Sasaran Strategis

Uraian IKU

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan

a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

Alasan Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

B. INDIKATOR...


-3B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL 1. Nama Organisasi

:

Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional

2. Tugas

: melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional

3. Fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan, dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 4. Indikator... -4-


4. No. 1.

Indikator Kinerja Utama : Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional

Uraian IKU a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu b. Persentase saran kebijakan di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti

Alasan Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang politik dan hubungan internasional

C. INDIKATOR...

-5-


C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, APARATUR NEGARA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika. 3. Fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarga-negaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 4. Indikator...


-6-

4.

Indikator Kinerja Utama :

No.

Sasaran Strategis

Uraian IKU

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika

a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika secara tepat waktu b. Persentase saran kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika secara tepat waktu d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti

Alasan Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika

D. INDIKATOR...

-7-


D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PERTANAHAN 1. Nama Organisasi 2. Tugas

3. Fungsi

: Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan. :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 4. Indikator...

-8-


4.


No. 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

Uraian IKU a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan secara tepat waktu b. Persentase saran kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan yang ditindaklanjuti c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan secara tepat waktu d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan yang ditindaklanjuti

Alasan Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

E. INDIKATOR...

-9-


E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 1. Nama Organisasi 2. Tugas

3. Fungsi

: Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan. :

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum dan keamanan; b. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan; c. penyiapan analisis pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden, termasuk analisis tentang pembatalan Peraturan Daerah; d. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan; e. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan; f. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan g. fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 4. Indikator...


-10-

4.


No.

Sasaran Strategis

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang perancangan perundangundangan bidang politik, hukum, dan keamanan

Uraian IKU

Alasan

a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang perancangan perundang-undangan bidang politik, hukum, dan keamanan

b. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

2. Terwujudnya...

-11-


No.

Sasaran Strategis

2.

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

Uraian IKU a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

Alasan Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perancangan perundang-undangan bidang politik, hukum, dan keamanan SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI WIDJAJANTO


DJADMIKO

LAMPIRAN III PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET 1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet 2. Tugas

: Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.

3. Fungsi

:

a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian; b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet. 4. Indikator...


-24. Indikator Kinerja Utama No. 1.

2.

:

Sasaran Strategis

Uraian IKU

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian

a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian secara tepat waktu

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian

a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu

Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET RI, DJADMIKO

b. Persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Alasan Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) hasil analisis kebijakan dan program pemerintah serta efektivitas kerja (ketepatan) pemberian saran kebijakan di bidang perekonomian Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan efektivitas (ketepatan) naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang perekonomian

b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

B. INDIKATOR …


-3B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, KEUANGAN, DAN KETAHANAN PANGAN 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal. 3. Fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.


4. Indikator …

-4-

4. Indikator Kinerja Utama: No.

Sasaran Strategis

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan

Uraian IKU a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan secara tepat waktu b. Persentase saran kebijakan di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan secara tepat waktu d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti

Alasan  Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan  Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan

C. INDIKATOR …


-5C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG INDUSTRI, UKM, PERDAGANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, serta ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi.. 3. Fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian. 4. Indikator...


-64. Indikator Kinerja Utama: No.

Sasaran Strategis

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan

Uraian IKU a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan secara tepat waktu b. Persentase saran kebijakan di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan secara tepat waktu d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

Alasan  Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan  Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan

D. INDIKATOR …


-7-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG PRASARANA, RISET, TEKNOLOGI, DAN SUMBER DAYA ALAM


: Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam. 3. Fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian. 4. Indikator ...



Sasaran Strategis

Uraian IKU

Alasan

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam

a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam secara tepat waktu b. Persentase saran kebijakan di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam secara tepat waktu d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti

 Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam  Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam

E. INDIKATOR …


-9-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN 1. Nama Organisasi

: Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian

2. Tugas

: melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rncangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian.

3. Fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang perekonomian; b. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian; c. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang bidang perekonomian; d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian; e. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...


-104. Indikator Kinerja Utama

:

No.

Sasaran Strategis

Uraian IKU

Alasan

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang perancangan perundang-undangan bidang perekonomian

a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian secara tepat waktu b. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan efektivitas kerja (ketepatan) hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

2.

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian

a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan efektivitas (ketepatan) naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang perekonomian


DJADMIKO

LAMPIRAN IV PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET 1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet 2. Tugas

: Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.

3. Fungsi

:

a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat. b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat. c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya. d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat. e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kesejahteraan rakyat, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet. 4. Indikator...


-24. Indikator Kinerja Utama: No. 1.

2.

Sasaran Strategis

Uraian IKU

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat

a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat

a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

Alasan Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) hasil analisis kebijakan dan program pemerintah serta efektivitas kerja (ketepatan) pemberian saran kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan efektivitas (ketepatan) naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang kesejahteraan rakyat

b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

B. INDIKATOR ...


-3B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman. 3. Fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. 4. Indikator...


-4-

5. Indikator Kinerja Utama : No. 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat

Uraian IKU a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat secara tepat waktu b. Persentase saran kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat secara tepat waktu d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti

Alasan  Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat  Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat

C. INDIKATOR ...



-5C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA, KESEHATAN, DAN KEPENDUDUKAN


: Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana. 3. Fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. 4. Indikator...


-64. Indikator Kinerja Utama : No. 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana

Uraian IKU a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana secara tepat waktu b. Persentase saran kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana yang ditindaklanjuti c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana secara tepat waktu d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana yang ditindaklanjuti

Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET RI, Salinan sesuai dengan aslinya

Alasan  Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana  Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana

D. INDIKATOR ...


-7-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga 3. Fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembagalembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. 4. Indikator...



Sasaran Strategis

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

Uraian IKU

Alasan

a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program  Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, (ketepatan) dalam penyelesaian saran pemuda dan olahraga secara tepat waktu perumusan rencana kebijakan dan program b. Persentase saran kebijakan di bidang lingkungan hidup, pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga yang pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga ditindaklanjuti  Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, (ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil monitoring, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup, pengamatan dan pemantauan atas pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga secara tepat waktu pelaksanaan kebijakan dan program d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan, pemerintah di bidang lingkungan hidup, monitoring, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti

E. INDIKATOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET RI,


-9-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT


: Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat. 3. Fungsi : a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang kesejahteraan rakyat; b. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat; c. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat; d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat; e. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. 4. Indikator...


-104. Indikator Kinerja Utama : No. 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang perancangan perundangundangan bidang kesejahteraan rakyat

Uraian IKU a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu b. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

Alasan Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan efektivitas kerja (ketepatan) hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat.

2. Terwujudnya...


-11No. 2.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat

Uraian IKU a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

Alasan Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan efektivitas (ketepatan) naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang kesejahteraan rakyat


DJADMIKO

LAMPIRAN V PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET SEKRETARIAT KABINET 1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Persidangan Kabinet Sekretariat Kabinet 2. Tugas

: Membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan, pengadministrasian dan pengelolaan sidang-sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta penyampaian publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut, dan pengumpulan, pengolahan dan pelayanan informasi dan hubungan kemasyarakatan serta kelembagaan dan protokol yang terkait dengan kegiatan kabinet.

3. Fungsi

:

a.

penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden; b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; d. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet; e. penyelenggaraan protokol persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...


-2-

4. Indikator Kinerja Utama

:

No.

Sasaran Strategis

1.


Uraian IKU a. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet b. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

Alasan Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan dan kualitas risalah sidang kabinet

B. INDIKATOR...


-3B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG MATERI PERSIDANGAN 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan : melaksanakan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet, penyiapan bahan-bahan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden 3. Fungsi : a. penyiapan bahan-bahan sidang kabinet; b. penyiapan bahan-bahan Rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden; c. pelaksanaan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga non Kementerian terkait dalam rangka penyiapan bahan persidangan; d. pelaksanaan tungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet. 4. Indikator Kinerja Utama : No. 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet

Uraian IKU a. Tingkat kecepatan penyelesaian briefing sheet sidang kabinet b. Tingkat kecepatan pendistribusian materi paparan sidang kabinet

Alasan Mengukur kinerja organisasi dalam melaksanakan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden

C. INDIKATOR...


-4C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PERSIDANGAN


: Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan : penyelenggaraan protokol persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet, penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan rapat kerja Sekretaris Kabinet dengan Dewan Perwakilan Rakyat, serta pelaporan dan dukungan persidangan. 3. Fungsi : a. Pelaksanaan urusan penyiapan undangan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. b. Penyelenggaraan urusan keprotokoleran persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet. c. Penyelenggaraan, peliputan, penyusunan risalah, pelaporan, pendistribusian, pendokumentasian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. d. Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan rapat Sekretaris Kabinet dengan Dewan Perwakilan Rakyat. e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan dukungan persiapan dan pelaksanaan persidangan; dan f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet. g. 4. Indikator...


-5-

4. Indikator Kinerja Utama : No.

Sasaran Strategis

1.


Uraian IKU a. Persentase penyelesaian pembuatan laporan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan secara tepat waktu b. Persentase penyelesaian pembuatan transkripsi sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan secara tepat waktu c. Persentase penyelesaian pembuatan risalah sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan secara tepat waktu

Alasan Untuk mengukur kinerja penyelesaian pembuatan laporan dan hasil-hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan serta kinerja penyelenggaraan dan kualitas risalah sidang kabinet

d. Persentase penyelesaian pembuatan arahan dan petunjuk Presiden pada sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan secara tepat waktu e. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet f. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

D. INDIKATOR...



-6D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN


: Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan : melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet. 3. Fungsi : a. Perenccanaan dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet; b. peliputan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet; c. penyelenggaraan diseminasi informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet; d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet; e. pemantauan dan evaluasi penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet; f. pelaksanaan koordinasi penyiapan pelaksanaan rapat kerja Sekretaris Kabinet dengan Dewan Perwakilan Rakyat; g. pelaksanaan penghimpunan jawaban tertulis Sekretaris Kabinet pada rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat; h. pelaksanaan kerjasama antar unit kesekretariatan lembaga negara dan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya; dan i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet.

4. Indikator...



Sasaran Strategis

Uraian IKU

Alasan

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet

a. Persentase penyelesaian informasi secara substansi yang disebarluaskan pada sistem informasi secara tepat waktu b. Kecepatan penyelesaian rekomendasi hasil kunjungan kerja bersama lembaga negara dan instansi/lembaga terkait lainnya

 Mengukur kinerja organisasi dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretaris Kabinet  Mengukur kinerja organisasi dalam menyelesaikan rekomendasi hasil kunjungan kerja bersama lembaga negara dan instansi/lembaga terkait lainnya


DJADMIKO

LAMPIRAN VI PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015


INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET 1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet 2. Tugas

: membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet serta pemberian dukungan staf, administrasi dan keuangan kepada Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

3. Fungsi

:

a. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden; b. pengurusan administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden; c. penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden; d. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekertariat Kabinet; f. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan dan penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet; g. penyelenggaraan...


-2g. penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet. 4. Indikator Kinerja Utama: No.

Sasaran Strategis

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

2.

3.

Uraian

Alasan

Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Menunjukkan pencapaian kinerja yang terukur dan obyektif dari Deputi berdasarkan respon unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap aspek penyusunan program dan anggaran

Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

Mengukur pencapaian kinerja baik dari sisi internal maupun eksternal terhadap proses pengelolaan/ pelayanan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel  Mengukur tingkat pemanfaatan dokumen-dokumen yang menjadi produk Deputi Bidang Administrasi sekaligus merupakan alat ukur implementasi manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet  Mengukur kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet

a. Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja b. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN & RB

4. Terwujudnya...


-3-

No.

Sasaran Strategis

Uraian

Alasan

4.


a. Persentase Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden yang diselesaikan secara tepat waktu b. Persentase akurasi/ ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden c. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

Pencapaian kinerja di bidang pelayanan administrasi aparatur dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu dan substansi/akurasi serta respon dalam bentuk kepuasan stakeholder terhadap kualitas layanan administrasi tersebut

5.

Terwujudnya peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet

Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti

Mengukur kualitas organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet

6.

Terwujudnya peningkatan SDM yang profesional dan berkualitas

Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana

Mengukur keberhasilan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Sekretariat Kabinet 7. Terwujudnya...


-4No.

Sasaran Strategis

Uraian

Alasan

7.

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian

a. Persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dimanfaatkan b. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian

Menunjukkan ukuran yang obyektif terhadap kualitas pengelolaan kepegawaian

8.

Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pelayanan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan keprotokolan, pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan kepada Sekretaris Kabinet dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

a. Persentase kesesuaian paket pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan b. Persentase tingkat kepuasan layanan teknis dan administrasi keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet

Mengukur efisiensi dan efektivitas pemenuhan pengadaan maupun pelayanan teknis dan administrasi keprotokolan yang merupakan penunjang utama kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

B. INDIKATOR...


-5B. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Biro Perencanaan dan Keuangan : melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pengoordinasian bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan komisi DPR di bidang keuangan, Bahan Nota Keuangan dan RAPBN, rencana kinerja, penetapan kinerja dan indikator kinerja utama, penelaahan dan pembahasan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Khusus, pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta pengkajian dan pengembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. 3. Fungsi : a. pengoordinasian dan penyusunan penelahaan dan pembahasan rencana strategis, program kerja, rencana kerja dan anggaran serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); b. pengoordinasian penyiapan bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan komisi DPR di bidang keuangan; c. pengoordinasian penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN; d. penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja dan indikator kinerja utama; e. pengoordinasian dan penyusunan penelaahan dan pembahasan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Khusus; f. pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan; g. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan; h. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun anggaran berjalan; i. pengkajian...


-6i.

pengkajian, pengembangan, dan evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet, dan mengoordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; j. penyiapan pengangkatan penanggungjawab pengelola keuangan, pejabat/panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa/penerima barang/jasa, Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA; Dan k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi. 4. Indikator Kinerja Utama : No.

Sasaran Strategis

Uraian IKU

Alasan

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Menunjukkan pencapaian kinerja yang terukur dan obyektif dari Biro berdasarkan respon unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap aspek penyusunan program dan anggaran Mengukur pencapaian kinerja baik dari sisi internal maupun eksternal terhadap proses pengelolaan/ pelayanan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel  Mengukur tingkat pemanfaatan dokumendokumen yang menjadi produk Deputi Bidang Administrasi sekaligus merupakan alat ukur implementasi manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet  Mengukur kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet

2.

Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel

Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

3

Terwujudnya peningkatan kualitas a. Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan hasil evaluasi dan laporan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan anggaran terkait dengan pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja di anggaran, dan akuntabilitas kinerja lingkungan Sekretariat Kabinet b. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN & RB

C. INDIKATOR...


-7C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ADMINISTRASI APARATUR


: Biro Administrasi Aparatur : melaksanakan penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, dan jabatan lainnya, pengurusan administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah, serta penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden. 3. Fungsi : a. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada badan usaha milik negara, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden; b. penyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden; c. penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden; d. penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden; e. penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi. 4. Indikator...



Sasaran Strategis

Uraian IKU

Alasan

1.


a. Persentase Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden yang diselesaikan secara tepat waktu b. Persentase akurasi/ ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden c. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

 Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam penyelesaian Keputusan Presiden yang menjadi wewenang Presiden secara tepat waktu  Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam penyelesaian Keputusan Presiden yang menjadi wewenang Presiden secara tepat dan akurat  Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam memberikan layanan penyelesaian Keputusan Presiden secara up to date, transparan, dan aman yang dilakukan melalui survei dengan media website setkab.go.id

D. INDIKATOR...


-9D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA


: Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : melaksanakan penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet, perencanaan, pengadaan, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi belanja pegawai, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan serta kerja sama dalam rangka pengembangan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet serta pengkajian dan penyusunan organisasi, dan ketatalaksanaan. 3. Fungsi : a. Penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet; b. Penelitian, penyiapan dan penyelesaian administrasi Keputusan Sekretaris Kabinet yang berisi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet; c. Penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet; d. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; e. Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dan/atau yang wewenang penetapannya berada pada Sekretaris Kabinet; f. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan laporan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet; g. Koordinasi penyelenggaraan administrasi belanja pegawai; h. Perencanaan...


-10-

h. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan serta pengembangan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; i. Penyelenggaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; j. Penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan organisasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet. k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi. 4. Indikator Kinerja Utama : No.

Sasaran Strategis

Uraian IKU

Alasan

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet

Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang telah ditindaklanjuti

Mengukur efektivitas kinerja kajian di bidang organisasi

2.

Terwujudnya peningkatan SDM yang profesional dan berkualitas

Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan

3.

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian

a. Persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dimanfaatkan

Mengukur efektivitas dan kualitas pelayanan kepegawaian

b. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian

E. INDIKATOR...


-11-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Biro Umum : melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan teknis dan administrasi serta pengendalian persuratan, ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, penyelenggaraan acara dan keprotokoleran Sekretaris Kabinet, penomoran Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengadaan barang dan jasa, penatausahaan barang milik negara, penyiapan dan pelayanan kerumahtanggaan, pemeliharaan barang, bangunan dan kendaraan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet. 3. Fungsi : a. penyelenggaraan dukungan pelayanan teknis dan administrasi, ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, serta pengendalian persuratan; b. penyelenggaraan acara dan keprotokoleran Sekretaris Kabinet; c. penomoran Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; d. pelaksanaan dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengadaan barang dan jasa, serta penatausahaan barang milik negara; e. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi penyiapan dan pelayanan kerumahtanggaan, serta pemeliharaan dan perawatan alat perlengkapan kantor dan barang lainnya, termasuk komputer beserta perangkat lunaknya, bangunan, kendaraan, serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; f. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi pelayanan umum lainnya; dan g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi. 4. Indikator...



Sasaran Strategis

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pelayanan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan keprotokolan, pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan kepada Sekretaris Kabinet dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

Uraian IKU a. Kecepatan pelayanan administrasi ketatausahaan b. Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat sasaran c. Persentase kesesuaian paket pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan d. Akurasi laporan BMN yang dijadikan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban akan pelaksanaan pengelolaan BMN e. Tingkat kepuasan layanan teknis dan administrasi Biro Umum

Alasan  Mengukur efisiensi kerja dalam pelayanan administrasi ketatausahaan dan protokoleran  Mengukur efektivitas kerja (ketepatan) dalam pelayanan administrasi ketatausahaan dan protokoleran  Mengukur ketepatan pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat  Mengukur ketepatan pembuatan laporan BMN  Mengukur tingkat kepuasan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pelayanan (kinerja) yang dilakukan oleh Biro Umum SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI WIDJAJANTO


DJADMIKO

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT KABINET

Recommend Documents