INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT 2015

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2014

Nomor Tanggal

: :

LAP-3/IPT/2/2015 20 Februari 2015

Kata Pengantar Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014 merupakan wujud pertanggung jawaban Inspektorat sebagai bagian dari institusi Sekretariat Kabinet terhadap publik dan para stakeholders, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ini menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ini berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak yang berkepentingan terhadap Inspektorat dapat memperoleh gambaran tentang capaian kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2014. Kami mengharapkan laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet serta memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Jakarta, 20 Februari 2015 Inspektur

Wawan Gunawan

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014

Daftar Isi Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel.......................................................................................... Ikhtisar Eksekutif ................................................................................. BAB I

i ii

PENDAHULUAN ..................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi ........................................ C. Aspek Strategis...................................................................

1 1 2 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................ A. Gambaran Umum ............................................................... B. Penetapan Kinerja .............................................................. C. Indikator Kinerja Utama ....................................................

7 7 8 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................... A. Capaian Kinerja ................................................................... B. Realisasi Anggaran ............................................................

11 11 16

BAB IV PENUTUP .................................................................................

18

LAMPIRAN Lampiran 1: Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2014 Lampiran 2: Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2014

Laporan Kinerja INSPEKTORAT Sekretariat Kabinet Tahun 2014

Daftar Tabel Tabel 1

: Penetapan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ......................................................................

8

Tabel 2

: IKU Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ........

9

Tabel 3

: Capaian Indikator Kinerja 1.............................................

12

Tabel 4

: Capaian Indikator Kinerja 2 ............................................

14

Tabel 5

: Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014 ......................................................................

17


i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2014 yang disusun Inspektorat Sekretariat Kabinet menggambarkan capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet sesuai dengan komitmen yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan stakeholders. Laporan ini perpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2012-2014, serta dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintah yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka mengemban tugas melaksanakan pengawasan internal dan mendorong terselenggaranya pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan perundang-undangan serta bebas dari praktik-praktik KKN, Inspektorat Sekretariat Kabinet telah menetapkan visi dan misi. Selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran. Tujuan Strategis Inspektorat Sekretariat kabinet adalah “Terwujudnya Pengawasan Internal yang Optimal”. Untuk pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet yaitu: Terwujudnya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang diimplementasikan dalam Program “Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya”. Kegiatan Inspektorat tahun 2014 mengacu kepada Program Strategis Inspektorat yaitu “Penyelenggaraan kegiatan pengawasan berupa audit kinerja, reviu, monitoring, dan evaluasi atas tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kabinet”


ii

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian sasaran yang ditetapkan, diukur dengan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: 1. Persentase Penyelesaian (Tindaklanjut) Rekomendasi Hasil Pengawasan. Pada tahun 2014, seluruh rekomendasi temuan hasil pengawasan berhasil ditindaklanjuti (100%). Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 88% menunjukkan capaian sebesar 113,64% 2. Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil pengawasan Untuk IKU ke dua ini, target yang ditetapkan untuk tahun 2014 adalah sebesar 80%. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan adalah sejumlah 8 Laporan, seluruhnya diselesaikan tepat waktu yaitu kurang dari 10 hari . Dengan demikian ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 80% menunjukkan capaian sebesar 125%. Secara umum pencapaian sasaran strategis tahun 2014 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun demikian Inspektorat Sekretariat Kabinet tetap senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam rangka mengemban tugas melaksanakan pengawasan internal dan mendorong terselenggaranya pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan perundang-undangan serta bebas dari praktik-praktik KKN.


iii

Bab 1 Pendahuluan A. Latar Belakang eningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang dikenal dengan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Tujuan dari penyusunan Pelaporan Kinerja: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 2. Sebagai

upaya

perbaikan

berkesinambungan

bagi

instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Inspektorat Sekretariat Kabinet yang merupakan salah satu Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet telah melakukan upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) dengan menyusun Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Report) dan secara terus-menerus berupaya meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (output/outcome) yang berkualitas. Selain itu peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Inspektorat Sekretariat Kabinet memiliki peranan penting dalam upaya mendorong peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja


1

di Lingkungan Sekretariat Kabinet melalui kegiatan reviu terhadap Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet dan kegiatan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang merupakan salah satu tugas pokok dari Inspektorat Sekretariat Kabinet. Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014 disusun sebagai alat pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Selain itu, Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang

evaluasi

akuntabilitas

kinerja,

acuan

penyempurnaan

perencanaan kinerja dan pelaksanaan program serta kegiatan Inspektorat Sekretariat di masa mendatang sehingga kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Sekretariat Kabinet erdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah unsur pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet

yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif

dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

2. Tugas Inspektorat

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet.


2

3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasional Inspektorat; c. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat; dan f. Pelaksanaan

koordinasi

penyelesaian

tindak

lanjut

hasil

pengawasan; dan g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet.

4. Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet terbentuk pada tanggal 19 Juli 2012, yaitu pada saat pelantikan Inspektur dan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mulai terbentuk pada tanggal 1 September 2012. Struktur organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet dapat digambarkan pada gambar 1 berikut:


3

Gambar 1 Struktur Organiasi Inspektorat Sekretariat Kabinet Inspektur Wawan Gunawan, Ak., MM.

Kasubbag TU

Kelompok Jabatan Fungsional

Agus Bintoro, Ak.

Hendri Daud, Ak., Msi. Ahmad Anwar, Ak. Ari Mudyawatiningsih, S.E. Djarot Sujitno

C. Aspek Strategis 1. Kedudukan Dan Peran Inspektorat Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi. Inspektorat berperan untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Visi Dan Misi Inspektorat a. Visi Inspektorat adalah menjadi Auditor Intern yang Profesional dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet. b. Misi Inspektorat adalah menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.


4

3. Nilai-Nilai Inspektorat Nilai-nilai yang dianut Inspektorat dalam melaksanakan visi dan misi adalah Profesional, Integritas, Independen, dan Responsif.

a. Profesional Profesional artinya berwawasan luas, kompeten, memiliki etos kerja yang tinggi, dan menjunjung tinggi etika profesi. b. Integritas Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. c. Independen Independen berarti teguh memegang prinsip sesuai aturan dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, bebas dari beberapa kepentingan yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas. d. Responsif Responsif artinya tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini Inspektorat tidak harus menunggu penugasan dari Sekretaris Kabinet, tetapi Inspektorat dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Sekretaris Kabinet dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut.

4. TUJUAN PENGAWASAN INTERN Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal yang dibentuk dalam organisasi tersebut.


5

Tujuan pengawasan intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik


6

Bab 2 Perencanaan Kinerja A. Gambaran Umum

P

erencanaan Strategis adalah langkah awal dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet. Dengan perencanaan strategis yang jelas, Inspektorat dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan

kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan strategis merupakan sarana bagi Inspektorat dalam menentukan masa depan Inspektorat, serta memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, ingin dicapai dan ingin diubah. Proses perencanaan strategis menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang digunakan sebagai dasar dalam mengukur akuntabilitas kinerja Inspektorat. Pengukuran dilakukan lebih akurat dengan menambahkan rincian dan informasi tentang penetapan target kinerja tahunan, karena itu disusun perencanaan kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perencanaan kinerja menghubungkan renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasilnya (output, outcome) serta target yang ingin dicapai (quantitative objective). Bertitik tolak dari dokumen Rencana Strategis maka selanjutnya disusun Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen serta janji dalam mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penetapan Kinerja (PK) mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja (PK) akan dijadikan dasar evaluasi kinerja, sehingga Inspektorat harus mampu menunjukkan

serta

mempertanggungjawabkan

kinerjanya

kepada

pimpinan dan kepada Stakeholders. Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014

7

Penerapan PK perlu memperhatikan penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU haruslah termasuk yang diperjanjikan di dalam dokumen PK. IKU berguna bagi Inspektorat dalam melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatankegiatan.

B. Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Penetapan kinerja merupakan suatu bentuk perjanjian antara Inspektorat dengan Sekretaris Kabinet selaku atasannya.

Melalui

penetapan kinerja ini maka Sekretaris Kabinet dapat menilai apakah Inspektorat sudah mencapai kinerja yang diinginkan. Inspektorat menyusun Penetapan Kinerja tahun 2014 sebagai wujud komitmen seluruh jajaran Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang diperjanjikan kepada pimpinan dan stakeholder selama tahun 2014. Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2014 memuat target capaian IKU yang telah mendapatkan dukungan anggaran. Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1 Penetapan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat Kabinet

Persentase penyelesaian (Tindaklanjut) Rekomendasi Hasil Pengawasan Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasi Pengawasan


88 %

80%

8

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja tersebut, jumlah anggaran yang tersedia pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp827.394.000,00 atau 0,48 % dari

Anggaran Sekretariat Kabinet sebesar Rp170.999.229.000,00

C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat. IKU Inspektorat sudah terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya, dan ukuran tersebut dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat untuk mampu mencapai kinerja yang memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). IKU Inspektorat Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2014. IKU Inspektorat pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 IKU Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014 IKU Tahun 2014 1. Persentase Penyelesaian (Tindak Lanjut) Rekomendasi Hasil Pengawasan 2. Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penetapan IKU sudah mengarah kepada pencapaian outcome dengan menitikberatkan pada kualitas hasil output guna mencapai outcome yang diinginkan dan memperhitungkan manfaat yang dapat diperoleh stakeholders dari kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat.


9

Persentase Penyelesaian (Tindak Lanjut) Rekomendasi Hasil Pengawasan

ditetapkan

sebagai

IKU

karena

dapat

mengukur

responsivitas atas hasil pengawasan, sedangkan Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai IKU karena dapat mengukur sejauh mana efektivitas kinerja Inspektorat di bidang pengawasan.


10

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja kuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Inspektorat adalah upaya untuk meneguhkan komitmen

Inspektorat

dalam

menuju

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel. Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet disusun sebagai komitmen dan upaya Inspektorat untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Kabinet sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel. Implementasi SAKIP yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian hasil tentunya dibarengi dengan peninjauan terhadap proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, yang nantinya berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA Pengukuran

kinerja

digunakan

sebagai

dasar

untuk

menilai

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan pelaporan kinerja. Oleh karena itu pengukuran kinerja


11

kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Capaian Kinerja Inspektorat Sekretariat kabinet pada tahun 2014 terinci sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja 1 Persentase

Penyelesaian

(Tindaklanjut)

Rekomendasi

Hasil

Pengawasan Indikator kinerja pertama ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran “Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet”,. Realisasi pengawasan

penyelesaian

yang

(Tindaklanjut)

semakin

tinggi

akan

rekomendasi menunjukkan

hasil bahwa

pencapaian kinerja Inspektorat menunjukkan kinerja yang semakin baik, rumus yang digunakan sbb: Persentase Penyelesaian (Tindaklanjut) Rekomendasi Hasil Pengawasan

=

TL Rekomendasi

=+

==

x

Rumus 1

100%

Jumlah Rekomendasi

Capaian untuk indikator kinerja persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan adalah sebagai berikut: Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja 1 Hasil Pengawasan Tahun 2014 Rekomendasi 7

Tindak Lanjut (TL) 7

% TL

Target

100

88

% Capaian 113,64

Dalam tahun 2014 terdapat 7 rekomendasi hasil pengawasan dan telah ditindaklanjuti seluruhnya. Dengan demikian realisasi persentase penyelesaian (tindak lanjut) rekomendasi hasil pengawasan sebesar 100% ((7/7)x100%). Jika dibandingkan dengan


target yang

12

direncanakan sebesar 88% menunjukkan capaian sebesar 113,64% ((100/88) x 100%). Pada tahun 2013 Rekomendasi Hasil Pengawasan sejumlah 24 Rekomendasi dan penyelesaian (tindak lanjut) atas rekomendasi tersebut telah selesai semuanya, sehingga realisasi kinerja Inspektorat tahun 2013 adalah 24/24 x 100% = 100%. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 85% menunjukkan capaian sebesar 117,64% ((100/85) x 100%).

Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan baik Pihak Eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maupun pihak Internal yaitu Inspektorat perlu dikelola dengan baik dan dibuatkan monitoring tindaklanjutnya oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet. Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Eksternal dan Internal adalah agar para pengelola keuangan dalam melaksanakan anggaran tidak melakukan kesalahan yang sama dan sejenis atau dengan kata lain kesalahan tersebut ditemukan lagi pada saat pemeriksaan/pengawasan pada tahun berikutnya. Strategi keberhasilan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam melakukan Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sbb: 1) Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal (BPK) pada saat Audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat memahami latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK; 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya

masih

dijumpai

adanya

kelemahan-kelemahan

pengendalian dengan menyusun menyusun Action Plan atas rekomendasi yang diberikan BPK.


13

2. Indikator Kinerja 2 Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan. Indikator

ketepatan

waktu

penerbitan

laporan

hasil

pengawasan ini menjadi relevan karena sejalan dengan sasaran “Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet”, Rumus untuk menghitung ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan adalah sbb:

Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan hasil Pengawasan

Realisasi Laporan Tepat Waktu x 100 % Realisasi Jumlah Laporan Terbit

Rumus 2

Capaian Indikator ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan tahun 2014 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja 2 Hasil Laporan Pengawasan Tahun 2014 Jumlah Laporan

8

Realisasi Laporan 2014 yg Tepat Waktu

%

Target

% Capaian

8

100

80

125

Realisasi Laporan Hasil Pengawasan tahun 2014 adalah 8 Laporan. Laporan dianggap tepat waktu apabila laporan tersebut diterbitkan dalam kurun waktu kurang atau sama dengan 10 hari kerja sejak tanggal pembahasan hasil pengawasan dengan unit kerja. Seluruh (8) Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014 diterbitkan tepat waktu. Dengan demikian realisasi ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan


14

target yang direncanakan sebesar 80% menunjukkan capaian sebesar 125% . Inspektorat baru terbentuk pada tanggal 19 Juli 2012, sehingga data kinerja mulai dapat diperbandingkan mulai tahun 2013. Realisasi Laporan Hasil Pengawasan tahun 2013 adalah 7 Laporan. Dan seluruh (7) Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2013 diterbitkan tepat waktu. Dengan demikian realisasi ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 80% menunjukkan capaian sebesar 125% Strategi keberhasilan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam menyusun Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu adalah sbb: 1) Setiap penugasan di buatkan Surat Tugas yang menentukan batas waktunya; 2) Surat Tugas di dukung dengan pengendalian penggunaan Waktu baik untuk Pengendali Teknis maupun Ketua Tim dan Anggota Tim.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Gambaran umum komposisi kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut: PANGKA

Jenis

NO

NAMA

JABATAN

1

Wawan Gunawan, Ak., MM

Inspektur

IV /c

S2

L

2

Hendri Daud, Ak., MSi.

Auditor Madya

IV /c

S2

L

3

Agus Bintoro, Ak

Kasubbag TU

III /d

S1

L

4

Ari Mudyawatiningsih, SE

Auditor Muda

III /d

S1

P

5

Ahmad Anwar, Ak

Auditor Muda

III /d

S1

L

6

Djarot Sujitno

Auditor Penyelia

III /d

D III

L

T


Pendidikan

Kelamin

15

Seluruh personil Inspektorat tersebut merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dipekerjakan pada Sekretaiat Kabinet. Sumber Daya Manusia Inspektorat belum dapat dikatakan ideal dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Pada saat ini tenaga auditor yang dimiliki Inspektorat belum memenuhi komposisi Tim Audit sesuai Best Practice, karena baru memiliki satu orang auditor sebagai pengendali teknis , dua orang auditor sebagai ketua tim, dan satu orang auditor sebagai anggota tim. Suatu Tim Audit seharusnya terdiri dari: a. Pengendali Teknis b. Ketua Tim c. Anggota Tim (minimal dua orang) Untuk mengatasi kekurangan tenaga Auditor tersebut ditempuh dengan cara memfungsikan tenaga struktural (Inspektur dan Kasubbag TU) sebagai tenaga Auditor, dalam jangka panjang seharusnya secara bertahap perlu dilakukan rekruitmen tenaga auditor dari lingkungan internal Sekretariat Kabinet untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Inspektorat.

B. REALISASI ANGGARAN Pagu anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2014 setelah revisi adalah sebesar Rp827.394.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan 1 (satu) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang terdiri atas satu kegiatan dan tujuh subkegiatan. Pagu tersebut dialokasikan untuk pencapaian sasaran Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan realisasi anggaran sebesar Rp753.663.751,00 atau 91,09%.


16

Data realisasi anggaran untuk tiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2014 Kode

Kegiatan

501

Penyiapan Bahan dan Perumusan Kebijakan Pengawasan Penyiapan Bahan Penyusunan Prosedur dan Pedoman Kegiatan Operasional Pelaksanaan Pengawasan Fungsional sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan Penyusunan Laporan hasil Pengawasan Pelaksanaan Urusan Administrasi/Penunjang Pengawasan Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

502

503

504 505 506 507

Jumlah

Anggaran Setelah Revisi (Rp)

Dana Yang Diserap (Rp)

% Realisasi

0

0

600.000

642.000

97.27

195.158.000

190.151.501

97.43

0

0

22.200.000

8.505.500

38.31

16.400.000

10.416.000

63.51

592.976.000

543.948.750

91.73

827.394.000,00

753.663.751,00

91,09


0

0

17

Bab 4 Penutup enyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang bergulir di Sekretariat Kabinet, yaitu dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih (good governance) yang lebih transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Laporan Kinerja disusun sebagai sarana penyampaian informasi kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban unit kerja yang dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja unit kerja dalam suatu tahun berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2014 telah melakukan kegiatan pengawasan di Lingkungan Sekretariat Kabinet secara optimal, hal ini nampak dari tercapainya 2 indikator kinerja yaitu 1.

Persentase penyelesaian (tindaklanjut) rekomendasi hasil pengawasan Tahun 2014 dengan capaian kinerja di atas 100 % yaitu 113,63 %

2.

Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014 dengan capaian kinerja di atas 100 % yaitu 125 %. Meskipun capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet telah tercapai

dengan baik, namun Inspektorat masih terus melakukan langkah –langkah penyempurnaan antara lain: 1.

Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan Reviu, Eveluasi maupun Audit.

2.

Mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidang Reviu Kinerja misalnya dari Kementerian PAN dan RB.


18

3.

Menjalin Koordinasi dengan unit-unit kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet secara lebih intens sehingga kegiatan Inspektorat akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien.


19

INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents