EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TAHUN 2013 COVER DEPAN

EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TAHUN 2013

COVER DEPAN

i

LAPORAN EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TAHUN 2013

DIREKTORAT KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2014


LAPORAN EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TAHUN 2013 Tim Penulis:

Drs. Tulus Subardjono Dr. Yanuar N, S.E. Drs. Mariaman Purba Mulyani Frans Hendra SS Nurul Hidayah Putri Fransisca Rosalia MT. Hidayat, M.Comn. Edisi Pertama Cetakan Pertama, Desember 2014

Penerbit:

DIREKTORAT KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SAMBUTAN

Semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan secara nasional adalah pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara komprehensif, terencana dan bersama-sama.Termasuk dalam meningkatkan upaya pendidikan daninternalisasi budaya anti korupsi bagi seluruh elemen bangsa yakni aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan mandat terkait Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2011 melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dua produk yang dihasilkan sebagai pendorong pelaksanaan PBAK yaitu Cetak Biru Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dan Pedoman Penyusunan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Sebagai sebuah dokumen dinamis, Cetak Biru Strategi Komunikasi PBAK memiliki tahap-tahap yang membutuhkan penilaian dan evaluasi agar senantiasa selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.Oleh karena itu, Laporan Evaluasi Strategi Komunikasi PBAK pada Kementerian dan Lembaga ini sangat penting artinya sebagai salah satu dokumen dalam pelaksanaan penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian Cetak Biru Strategi Komunikasi PBAK. Secara khusus,laporan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK dan menakar kontribusinya dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk mengembangkan Strakom PBAK memiliki fokus dan tujuan yang sinergis satu sama lain. Bahkan melalui evaluasi ini diharapkan dapat dikembangkan strategi komunikasi yang lebih baik melalui Cetak Biru Strategi Ko-

v


munikasi PBAK dan sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta khalayak sasaran masing-masing K/L. Jakarta, 30 November 2014 Direktur Komunikasi Publik

Tulus Subardjono

KATA PENGANTAR

Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) merupakan salah satu strategi dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Strategi itu PBAK diarahkan untuk mengembangkan berbagai kampanye yang memberikan ruang bagimasyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasankorupsi. Salah satu kanal utamanya adalah melalui pendidikan daninternalisasi budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini merupakan salah satu rangkaian dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan aksi Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi pada 47 (empat puluh tujuh) kementerian dan lembaga di tingkat pusat selama tahun 2013. Hal itu sejalan dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menjadi pendamping bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun strategi komunikasi yang diterapkan pada masing-masing instansi pada tahun 2013 dalam Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2013. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam perencanaan dan peningkatan upaya Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di tahun-tahun mendatang, agar tetap sejalan dan memberikan dampak sesuai dengan kerangka Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta, 30 November 2014

TIM PENYUSUN

vii


viii

Sambutan ii Kata Pengantar iii Daftar Isi ix BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Dasar Pemikiran 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3 Sistematika

1 3 6 6

BAB II KERANGKA KERJA 2.1. Pertimbangan Konseptual 2.2. Lingkup Evaluasi 2.3. Tahapan 2.3.1. Tahap Persiapan 2.3.2. Pengumpulan Data dan Informasi 2.3.3. Diskusi Terbatas dan Rapat Koordinasi 2.3.4. Tahap Analisis Data 2.4. Metode

8 9 12 13 13 13 14 14 14

BAB III TEMUAN DATA 3.1. Gambaran Umum 3.2. Kerangka Pelaksanaan 3.3. Pelaksanaan Strakom PBAK oleh K/L 3.3.1. Aspek Pemilihan Pesan 3.3.2. Pemilihan Media 3.3.3. Aksi Yang Direncanakan 3.3.4. Pelaksanaan Aksi

17 19 20 22 23 25 27 28

BAB IV HASIL EVALUASI 4.1 Institusi Yang Memiliki Skor PBAK tertinggi 4.1.1. Kementerian Dalam Negeri 4.1.2. Kepolisian Republik Indonesia 4.1.3. Kejaksaan Agung 4.2. Institusi Yang Memiliki Skor PBAK Terendah 4.2.1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 4.2.2. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 4.2.3. Kementerian BUMN

33 35 35 37 38 40 40 41 42

ix

x

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TAHUN 2013

4.3. Institusi Yang Mengalami Peningkatan PBAK tertinggi 4.3.1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 4.3.2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 4.4. Perubahan Budaya Anti Korupsi di Lokus Pelaksanaan Strakom PBAK

43 43 44

BAB V KONTRIBUSI DALAM STRATEGI NASIONAL PPK 5.1. Relasi Strakom PBAK dengan Strategi Nasional PPK 5.2. Capaian Berdasar Indeks Perilaku Anti Korupsi

51 53 54

BAB VI PENUTUP 5.1 Kesimpulan 5.2 Rekomendasi

59 61 62

47

Referensi 65

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Peta Jalan Komunikasi PBAK Jangka Menengah 10 Gambar 2. Model Evaluasi Kebijakan 11 Gambar 3. Sebaran Pilihan Pesan dalam Komunikasi PBAK 24 Gambar 4. Penggunaan Media dalam Komunikasi PBAK 26 Gambar 5. Sebaran Aksi yang Direncanakan dalam Komunikasi PBAK 27 Gambar 6. Sebaran Aksi Komunikasi PBAK 29 Gambar 7. Kerangka Pelaksanaan Strakom PBAK 54 Gambar 8. Perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia, 2012–2013 56 DAFTAR TABEL Tabel 1 Aspek yang diamati dalam Assessment Tabel 2 Perencanaan Komunikasi PBAK di LIPI Tabel 3 Komunikasi PBAK LIPI dan Bappenas Tabel 4 Signifikansi Perubahan Budaya Anti Korupsi Tabel 5 Signifikansi Perubahan Budaya Anti Korupsi Tabel 6 Perubahan Budaya Anti Korupsi

22 44 46 47 48 49

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Dasar Pemikiran Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan pemberantasan korupsi paling agresif dalam sejarah Indonesia merdeka. Hasil dari agenda pemberantasan korupsi di Indonesia kian nyata. Iklim takut akan korupsi semakin terbangun. Demikian pula upaya bersama untuk mengembangkan semangat antikorupsi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya tersebut juga ditopang dengan adanya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Menengah 2011-2014. Dalam dokumen strategi nasional tersebut pendidikan dan pembudayaan antikorupsi merupakan sarana efektif untuk melembagakan nilai-nilai antikorupsi, khususnya menciptakan karakter bangsa yang berintegritas. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Selain itu, rendahnya efek deteren bagi pelaku korupsi inilah yang turut mendukung maraknya praktik korupsi. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem nilai tertentu yang bersifat universal harus ditegakkan dalam organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Sistem tersebut dapat terbentuk jika terdapat individu-individu yang mampu mempengaruhi dan bertindak untuk mencegah adanya tindakan koruptif, tidak hanya pasif untuk mencegah korupsi oleh dirinya sendiri melalui pendidikan dan budaya anti korupsi. Tujuan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) adalah memperkuat setiap individu dalam mengambil keputusan yang etis dan berintegritas. Selain juga untuk menciptakan budaya zero tolerance terhadap korupsi. Dalam level masyarakat diharapkan setiap individu menjadi pelaku aktif pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga mampu mempengaruhi keputusan yang etis dan berintegritas di lingkungannya, lebih luas dari diri setiap individu. Komunikasi merupakan sarana yang sangat vital dalam Kampanye Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Tanpa proses komunikasi yang baik, pesan mengenai nilai-nilai antikorupsi tidak dapat disampaikan

3

4

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

secara efektif kepada khalayak. Oleh karena itu, proses internalisasi nilai budaya anti korupsi membutuhkan strategi komunikasi. Strategi tersebut memuat memuat materi yang efektif dan cara penyampaian pendidikan dan kampanye anti korupsi pada khalayak yang lebih tepat sasaran. Selama tahun 2013, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebanyak 47 Kementerian dan Lembaga (K/L) di tingkat pusat melaksanakan aksi generik Strategi Komunikasi PBAK. Aksi tersebut ditujukan agar upaya PBAK berlangsung secara terencana, sinergis dan terpantau pencapaiannya secara optimal yang berlangsung dalam tiga pilar pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni di lingkungan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat. Strategi komunikasi PBAK dibutuhkan untuk menanamkan nilainilai budaya anti korupsi pada level aparatur pemerintah. Sesuai dengan tujuan PBAK untuk mengubah budaya aparatur, maka dibutuhkan strategi dan waktu yang cukup panjang agar budaya anti korupsi bisa berkembang dan diterapkan pada semua unit/satuan kerja. Terutama untuk menginternalisasikan sembilan nilai budaya anti korupsi yang meliputi Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Sederhana, Kerja Keras, Berani dan Adil. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi komitmen bersama, oleh karena itu pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) baik di pusat maupun daerah. Pada tahun 2013, pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK telah dilaksanakan pada 47 kementerian dan lembaga. Tahun ini, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan aksi evaluasi terhadap Cetak Biru Komunikasi PBAK sebagai basis pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK di lingkungan aparatur pemerintah. Sesuai amanat Inpres No. 17 Tahun 2011 dan Perpres No. 55 Tahun 2012, disusun Cetak Biru Strakom PBAK. Dokumen itu menjadi bagian integral dari Stranas PPK, khususnya Stranas PPK Jangka Menengah 20112014, serta menjadi jawaban terhadap kebutuhan eksisting PPK saat ini.


Cetak Biru Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi merupakan dokumen yang dapat menjadi acuan bagi lembaga pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan peran dalam PPK melalui strategi, program dan aktivitas di bidang komunikasi. Pola pikir (framework) cetak biru ini disusun berdasarkan permasalahan mengenai komunikasi PBAK, model komunikasi anti korupsi yang selama ini dilakukan, serta mengacu pada Strategi Nasional PPK. Secara umum, bangunan kerangka pendidikan dan upaya internalisasi budaya anti korupsi pada lingkungan birokrasi, sektor swasta dan masyarakat, dijabarkan arah kebijakan dan strategi yang kemudian dioperasionalkan menjadi program, jangka waktu pelaksanaan dan evaluasi yang selaras dengan Stranas PPK. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan agar Cetak Biru Komunikasi PBAK selaras dengan aspek praktis pelaksanaan kegiatan di setiap lingkungan aparatur pemerintah, khususnya yang berlangsung di 47 Kementerian dan Lembaga, serta pada sisi yang lebih strategis memiliki daya ungkit dan daya dorong dalam pencapaian Strategi PBAK sebagai salah satu Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika karena Jangka Menengah target dalam Cetak Biru Strategi Komunikasi PBAK berakhir pada tahun ini. Secara khusus, sebagai dokumen strategi perlu ditinjau secara berkala agar dapat memastikan arah dan tahapan pencapaian sesuai ataukah mengalami penyimpangan. Oleh karena itu evaluasi merupakan keharusan untuk mengetahui apakah langkah dan tahapan dalam Strategi Komunikasi PBAK sesuai dengan arah dan tahapan yang disusun ataukah memerlukan penyesuaian dan pengembangan kegiatan agar selaras dengan Stranas PPK. Keberadaan hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan beragam upaya sinergis untuk mendorong lembaga pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan peran dalam PPK melalui strategi, program dan aktivitas di bidang komunikasi. Upaya itu merupakan bagian dari agenda bersama pemerintah, swasta dan masyarakat agar dapat terwujud Indonesia yang bebas dari korupsi.

5

6


1.2. Maksud dan Tujuan Dalam laporan ini disajikan data mengenai gambaran tentang evaluasi Strategi Komunikasi PBAK berdasarkan pemetaan hasil dan aspekaspek penting pelaksanaan Strategi Komunikasi pada setiap kementerian dan lembaga yang telah dilaksanakan pada tahun 2013. Maksud dari penyusunan laporan ini adalah melakukan penyempurnaan Cetak Biru Strategi Komunikasi PBAK guna penyelarasan pentahapan pencapaian target sebagaimana dinyatakan dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Adapun tujuan utama penyusunan laporan ini antara lain: 1. membandingkan pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK yang telah dilaksanakan K/L dalam unit kerja terpilih pada tahun 2013, 2. mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambar pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK yang telah dilaksanakan K/L pada tahun 2013 sebagai bahan dalam evaluasi pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK, dan 3. mengidentifikasi kontribusi strategi komunikasi terhadap perubahan budaya anti korupsi baik dalam lingkup kementerian dan lembaga serta Startegi Nasional PPK. 1.3. Sistematika Laporan ini merupakan dokumen akhir dalam rangkaian Evaluasi Cetak Biru Strategi Komunikasi PBAK, setelah sebelumnya terdokumentasi data pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK di 47 kementerian dan lembaga. Dalam laporan ini disajikan hasil evaluasi data mengenai gambaran tentang hasil dan aspek-aspek penting pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK pada setiap kementerian dan lembaga yang telah dilaksanakan pada tahun 2013. Selain itu disajikan mengenai kontribusi Strategi Komunikasi PBAK dalam pencapaian Stranas PPK. Adapun sistematika laporan ini meliputi Bab I Pendahuluan, Bab II Kerangka kerja, Bab III Temuan data, Bab IV Hasil Evaluasi, dan Bab V Kontribusi Dalam Strategi Nasional PPK dan BAB VI Penutup.


BAB II KERANGKA KERJA


2.1. Pertimbangan Konseptual Evaluasi Strategi Komunikasi PBAK pada tahun 2013 merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pelaksanan salah satu Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Evaluasi terhadap pelaksanaan strategi komunikasi dimaksudkan untuk melihat atau mengukur kinerja pelaksanaan Cetak Biru Strategi Komunikasi PBAK. Secara khusus evaluasi dilaksanakan untuk digunakan untuk melihat apakah sebuah kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan. Cetak Biru Strakom PBAK adalah untuk mendorong terciptanya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi melalui internalisasi nilainilai dan budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Strategi Komunikasi PBAK dirancang untuk mewujudkan misi membangun dan menginternalisasikan budaya anti korupsi pada tata-kepemerintahan publik, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bagian strategi komunikasi diarahkan dengan prinsip dan sasaran perubahan yang diinginkan di lingkungan aparat pemerintah, sektor swasta dan masyarakat umum, sebagai entitas yang tak terpisahkan. Pencapaian strategi komunikasi PBAK dirancang dengan mengembangkan program dan kegiatan komunikasi tentang nilai antikorupsi dengan memperhatikan tingkatan perubahan. Perubahan yang dimaksud dibagi dalam urutan pada level individu, kelompok, lembaga, komunitas dan masyarakat luas sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Agar perubahan dari komunikasi PBAK bisa sejalan dan berkesinambungan maka konteks strategi akan diselaraskan dengan prinsip kebijakan komunikasi PBAK yaitu sosialisasi, advokasi dan edukasi. Tahapan pengembangan komunikasi PBAK dilakukan melalui tahapan transformasi budaya di lingkungan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terwujud budaya anti korupsi. Pada tahap awal proses transformasi ini dikembangkan melalui insiasi, instalasi dan konsolidasi di masing-masing lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

9

10


Gambar 1 Peta Jalan Komunikasi PBAK Jangka Menengah

Sumber: Cetak Biru Strategi Komunikasi PBAK Kominfo, 2013

Selanjutnya dilakukan tahapan pengembangan yang secara umum dikembangkan melalui penyediaan pesan komunikasi yang tunggal dan berlaku nasional namun memungkinkan dikemas secara variatif (strategi kemasan pesan) dan cara penyampaian atau komunikasi (strategi, taktik, dan teknik komunikasi) dengan memperhatikan aspek mempertimbangkan aspek perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan serta peran publik. Adapun desain pentahapan dalam jangka menengah secara lebih rinci dijabarkan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut: 1. Tahap inisiasi (2012) diawali dengan pemetaan informasi PBAK, sinkronisasi pesan komunikasi, pemetaan lembaga dengan layanan informasi dan komunikasi PBAK, sebagai basis perancangan pola koordinasi dan sinergi komunikasi PBAK; 2. Tahap instalasi (2013), pengembangan sinergi komunikasi PBAK yang mencakup pemanfaatan potensi kelembagaan, sumber daya, dan pengembangan program atau kegiatan lintas sektor dalam komunikasi PBAK; dan 3. Tahap konsolidasi (2014), mengembangkan sinergi dan konsolidasi seluruh potensi dan peluang strategi, taktik dan teknik komunikasi. Tahapan ini dilakukan dengan penguatan kapasitas lembaga dan peningkatan kuantitas serta kualitas kerjasama lembaga pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat.


Untuk memahami kesesuaian capaian dalam setiap tahapan yang dilakukan, maka dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam strategi komunikasi PBAK. Evaluasi yang dimaksud merupakan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menurut Samudro, dkk (1994) dilakukan untuk mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Dalam evaluasi terhadap implementasi kebijakan, yang diarahkan untuk mengidentfikasi bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana performance dari kebijakan tersebut. Menurut Bressman dan Wildavsky (Jones, 1991) implementasi adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, para ahli kebijakan publik banyak menggunakan model implementasi yang salah satunya adalah model Merilee S Grindle (1980). Gambar 2. Model Evaluasi Kebijakan

(Merilee S. Grindle. 1980: 11)

Pada gambar 1 terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang

11

12


dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Model Grindle menyajikan 3 (tiga) komponen kelayakan yaitu: (1) tujuan kebijakan, (2) aktivitas pelaksanaan yang dipengaruhi oleh content yang terdiri atas: kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, posisi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan, dan (3) konteks yang terdiri atas: kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilakukan pelaksana; karakteristik rezim dan lembaga; compliance serta responsiveness. Model tersebut menggambarkan semua variabel yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan hasil kebijakan.

2.2. Lingkup Evaluasi Analisis evaluasi kebijakan pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK mengkaji akibat-akibat pelaksanaan komunikas PBAK dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai oleh 47 K/L. Evaluasi terhadap pelaksanaan Strakom PBAK termasuk dalam tipe evaluasi hasil (outcomes of public policy implementation) yang berdasarkan pada tujuan kebijakan. Adapun lingkup dalam proses evaluasi ini meliputi: 1. perilaku badan atau lembaga administratif yang bertanggung jawab terhadap suatu program komunikasi PBAK, dalam hal ini 47 Kementerian dan Lembaga dengan fokus pada unit kerja yang terpilih 2. khalayak sasaran komunikasi PBAK pada masing-masing K/L dan diukur dari dampak strategi komunikasi PBAK, 3. faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan komunikasi PBAK,


4. dampak implementasi komunikasi PBAK sehingga dapat diketahui apakah kebijakan tersebut berjalan efektif dan bermanfaat, terutama dalam aspek pesan, media, dan aktivitas komunikasi, serta 5. kontribusi terhadap pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

2.3. Tahapan Dalam evaluasi ini digunakan analisis dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Strakom PBAK, khususnya dokumen mengenai pencapaian pelaksanaan komunikasi PBAK pada tahun 2013. Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan evaluasi adalah 9 (sembilan) bulan kalender, dimulai pada Januari 2014 dan berakhir pada bulan September 2014. Adapun tahapan yang dilakukan antara lain tahapan persiapan, pengumpulan data dan informasi, diskusi terbatas dan rapat koordinasi, analisis data dan penulisan laporan. 2.3.1. Tahap Persiapan Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Mengkaji berbagai literatur/data sekunder tentang pelaksanaan strategi komuniasi PBAK; 2. Menyusun metode analisis untuk tiap tahap; 3. Menyiapkan checklist data dan kuesioner. 2.3.2. Pengumpulan Data dan Informasi Untuk mengumpulkan data dan informasi, maka ada sejumlah metode yang digunakan, yaitu: 1. Pengumpulan Data Primer didapatkan dengan kunjungan ke Instansi terkait (Kementerian/Lembaga) untuk mengumpulkan data sekunder dan literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan Strakom PBAK. 2. Wawancara (in depth interview) dan konsultasi dengan kementerian/lembaga terpilih tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Strakom PBAK. 3. Pengumpulan Data Sekunder yang dilakukan dengan memanfaat-

13

14


kan data evaluasi pencapaian Instruksi Presiden No 1 Tahun 2013 tentang Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Data diambil dari Bappenas dan Unit Kerja Presiden untuk Percepatan dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).

2.3.3. Diskusi Terbatas dan Rapat Koordinasi Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan klasifikasi terhadap data yang ada, sesuai dengan tujuan pelaksanaan evaluasi yang dimaksudkan yakni mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambar pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK yang telah dilaksanakan K/L pada tahun 2013 sebagai bahan dalam evaluasi pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK. 2.3.4. Tahap Analisis Data Semua data yang terkumpul akan dianalisa sesuai dengan jenis data. Pada evaluasi ini, alat analisis yang digunakan meliputi deskriptif kualitatif melalu pemaparan dan penjelasan temuan data. Selain itu pendekatan evaluasi kebijakan digunakan untuk menyusun sintesa serta menyusun formulasi rekomendasi. 2.4. Metode Berdasarkan tipe evaluasi, sumatif yang meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang menggunakan metode-metode diskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode mixed method research (M2R). Metode ini diaplikasikan karena aspek evaluasi dicermati dari segi keluaran (outcomes) dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam pengolahan datanya. Karena berfokus pada outcomes dan proses, maka desain M2R biasa digunakan dalam penelitian evaluasi program (Bryman, Hanson dalam McMillan,


2008: 309). Laporan ini juga disusun dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan survey dengan mencermati data hasil pre assessment dan post assessment yang telah dilaksanakan di lingkungan kementerian dan lembaga yang diamati. Sementara data-data kualitatif didapatkan melalui interview pada key-informan yang ditetapkan secara purposif.

15


BAB III TEMUAN DATA

18



3.1. Gambaran Umum Dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang dan Jangka Menengah disebutkan, tantangan komunikasi terbesar yang dihadapi selama ini adalah absennya strategi komunikasi. Ketiadaan strategi komunikasi menyebabkan tidak adanya perencanaan yang baik dalam pemilihan khalayak, pesan, sumber, media, dan efek komunikasi. Tanpa perencanaan yang baik, pelaksanaan dan dampak komunikasi PBAK tidak akan tercapai secara optimal. Sesuai amanat Inpres No. 17 Tahun 2011 dan Perpres No. 55 Tahun 2012, disusun Cetak Biru Strakom PBAK yang menjadi bagian integral dari Stranas PPK, khususnya Stranas PPK Jangka Menengah 2011-2014, serta menjadi jawaban terhadap kebutuhan eksisting PPK saat ini. Kementerian Kominfo telah menyusun Pedoman Strategi Komunikasi PBAK amanat dari Inpres No 1 Tahun 2012 tentang Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dokumen ini merupakan dokumen yang lebih operasional untuk memandu lembaga pemerintah dalam mengembangkan strategi dan kegiatan komunikasi terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya anti korupsi. Strategi Komunikasi PBAK merupakan dokumen yang berisikan tahapan dan langkah dalam menetapkan strategi dan teknik komunikasi bagi lembaga pemerintah secara efektif dan efisien. Kerangka pikir umum strategi komunikasi PBAK meliputi rangkaian aksi yang direncanakan berdasarkan analisis situasi, penentuan tema dan pengemasan pesan serta pemilihan media untuk berkomunikasi kepada khalayak sasaran. Strategi komunikasi dibuat dengan tujuan untuk memastikan agar isu PBAK pada lembaga sampai ke khalayak secara efektif dan efisien. Melalui strategi komunikasi, khalayak akan terikat dan memiliki pemahaman, sikap dan perilaku yang mendukung isu atau kebijakan PBAK yang disampaikan oleh lembaga. Pengertian Pendidikan, secara umum berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan batin), pikiran (intelektual) dan jasmani selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sedangkan Budaya berarti sebuah warisan sosial dan segala sesuatu yang tercipta atau dilakukan oleh sekumpulan individu di suatu tempat tertentu di masa lalu dan kemudian

19

20


melalui waktu hingga sampai di masa selanjutnya. Pemberian itu kemudian diulang sebagai sebuah tradisi yang sebagian berasal dari warisan masa lalu oleh generasi sekarang. Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain baik di level perseorangan atau sebuah perusahaan atau organisasi, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Sedangkan Anti Korupsi merupakan semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi Dengan demikian Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi merupakan upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada masyarakat dan atau aparat pemerintah agar berperilaku atau memiliki tradisi anti korupsi.

3.2. Kerangka Pelaksanaan Pada tahun 2013, sosialisasi Pedoman Strakom PBAK dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo kepada aparat birokrasi, khususnya yang akan melaksanakan komunikasi PBAK di lingkup internal lembaga. Dalam pelaksanaannya pesan dikemas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan Pedoman Strakom PBAK. Pelaksanaan strategi komunikasi PBAK dilaksanakan pada lokus terpilih yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga. Hal itu disebabkan karena sasaran khalayak sangat beragam dan tersebar dalam unit kerja di lingkungan masing-masing kementerian dan lembaga. Pemilihan lokus dan pemilihan unit atau satuan kerja kementerian dan lembaga mengacu pada kriteria sebagai berikut: 1. Unit atau Satuan Kerja yang memberikan layanan kepada masyarakat/ pengguna berupa layanan dasar ataupun layanan lain yang menjadi tugas fungsi kementerian dan lembaga, baik secara langsung maupun administratif. Pemilihan unit layanan masyarakat ini dengan pertimbangan, beberapa jenis layanan langsung kepada masyarakat


menjadi indikator dalam penentuan Indeks Persepsi Korupsi (IPK/ CPI) yang dilakukan lembaga independen. 2. Unit atau Satuan Kerja yang membawahi tugas pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan program prioritas nasional atau bidang (kementerian/lembaga). Pemilihan itu dilandasi pertimbangan adanya kerawanan atau pontensi penyimpangan baik dari sisi anggaran maupun dalam aspek yang menyangkut tindak korupsi lainnya. 3. Unit atau Satuan Kerja yang melaksanakan tugas perencanaan program dan kegiatan dalam kementerian/lembaga. Pemilihan itu didasari pertimbangan bahwa potensi korupsi dapat terjadi mulai dari perencanaan program. Sebelum dirancang dan dilaksanakan komunikasi PBAK, pada masing-masing unit kerja dilakukan penilaian terhadap budaya anti korupsi. Penilaian ini dapat diketahui apakah dan pada level mana nilai budaya budaya dari sebuah organisasi (satker) yang terpilih. Hasil dari penilaian budaya ini kemudian akan dijadikan rujukan dalam menentukan arah dan strategi komunikasi yang sesuai. Adapun klasifikasi budaya anti korupsi dikategorikan sebagai Budaya Anti Korupsi Sangat permisif dengan skor 0-25%, kemudian Permisif (26-50%) dan Anti Korupsi (51-75%) dan Sangat anti korupsi (76-100%). Persentase tersebut diperoleh dari hasil penilaian melalui kuesioner mengenai 8 dimensi Budaya Anti Korupsi yang terdiri dari (1) Sikap Kepemimpinan, (2) Rekan Sejawat, (3) Mitra Kerja Aparatur Satker Inferior, (4) Mitra Kerja Aparatur Satker Superiror, (5) Mitra Kerja Non Aparatur, (6) Peraturan/Ketentuan Kerja, (7) Kebutuhan Pribadi, dan (8) Persepsi terhadap Gratifikasi. Penilaian budaya organisasi dan arah komunikasi dilihat pada skor prosentasi total (helicopter view) untuk menetapkan awal dan perubahan yang diinginkan dalam komunikasi PBAK. Kemudian untuk implementasi strategi yang lebih spesifik dan menentukan isi pesan komunikasi, dilihat pada skor prosentasi terkecil dari ke-8 dimensi budaya (sniper view). Hasil dari penilaian budaya ini kemudian disesuaikan dengan cetak

21

22


biru strategi komunikasi budaya anti korupsi. Kemudian penetapan isi pesan dari strategi komunikasi yang digunakan ini disesuaikan dengan kualifikasi budaya anti korupsi dari organisasi (satuan kerja). Sementara implementasi program secara spesifik dapat dilihat pada pilihan aktivitas yang mengacu pada Program Komunikasi Berdasarkan Strategi Pencapaian (Lihat Cetak Biru Strakom PBAK).

3.3. Pelaksanaan Strakom PBAK oleh Kementerian dan Lembaga Sebelum melakukan perencanaan strakom PBAK 47K/L di minta untuk melakukan proses pre assessment sebagai baseline dalam merencanakan stratkom PBAK. Untuk mendapatkan hasil pelakasanaan dari strategi komunikasi dan bagaimana hasil nya terhadap target khalayak 47 kementerian dan lembaga tersebut melakukan post assessment. Aktivitas pre assessment dan post assessment ditujukan untuk memperoleh gambaran aspek budaya anti korupsi dan aspek komunikasi dalam pendidikan dan budaya anti korupsi sebagai dasar penyusunan dokumen Strakom PBAK serta evaluasi dokumen Strakom PBAK. Penilaian dilakukan terhadap seluruh pegawai pada satuan kerja terpilih mengenai aspek berikut ini: Tabel 1. Aspek yang diamati dalam Assessment

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ASPEK BUDAYA Sikap Kepemimpinan Rekan Sejawat Mitra Kerja Aparatur Satker Inferior Mitra Kerja Aparatur Satker Superior Mitra Kerja non Aparatur Peraturan/Ketentuan Kerja Kebutuhan Pribadi Persepsi Gratifikasi

1. 2. 3. 4. 5.

ASPEK KOMUNIKASI Aktifitas Komunikasi Media Komunikasi Pesan Komunikator Komunikator komunikasi Kebutuhan komunikasi

Pelaksanaan pre assessment dilakukan dengan metode survey menggunakan alat bantu kuesioner yang terdiri dari instrumen pengukuran budaya anti korupsi dan instrumen pengukuran komunikasi anti korupsi. Sasaran survey adalah seluruh pegawai yang ada di satuan kerja baik PNS maupun honorer. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data


sehingga diperoleh gambaran data analisis situasi budaya anti korupsi dan pelaksanaan kegiatan komunikasi dalam PBAK. Terkait sumber, kampanye pendidikan dan budaya antikorupsi (PBA) sering tidak dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas memadai untuk menyampaikan hal tersebut, sehingga kredibilitasnya diragukan. Sumber juga sering kurang atraktif, kaku, sehingga tidak menarik perhatian khalayak. Pemilihan khalayak juga belum dilakukan secara baik. Seleksi khalayak masih cenderung dilakukan berdasarkan intuisi, tanpa didukung riset yang memadai. Hal tersebut berimbas pada tidak efektifnya penyampaian pesan. Sementara efek komunikasi juga cenderung tidak terukur, karena tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi dari proses komunikasi yang telah dilakukan. Target khalayak sangat penting dalam menetapkan strategi komunikasi yang akan dibuat. Memahami target khalayak dari berbagai sisi seperti tingkatan (leveling), demografis, psikografis dan lainnya akan membuat tujuan strategi komunikasi menjadi sukses dan tepat sasaran. Hasil assesement tersebut akan di bahas dalam bagian ini cukup mendetil pada bagian ini untuk memberikan acuan bagi arah pengembangan strakom yang lebih baik lagi. Dari hasil pengumpulan data terhadap stratkom PBAK yang dilaksanakan oleh 47 kementerian dan lembaga.

3.3.1. Aspek Pemilihan Pesan Aspek pemilihan pesan merupakan aspek yang paling penting dalam komunikasi karena komunikasi adalah suatu proses interpersonal, mengirim dan menerima simbol yang terdapat pesan di dalamnya. Komunikasi yang efektif akan terjadi apabila pesan yang dimaksudkan oleh pengirim sama dengan pesan yang diterima oleh pengirim nya. Dalam hasil assessment didapatkan bahwa pesan yang paling banyak diambil oleh 47 kementerian dan lembaga adalah tentang Kedisiplinan dan Tanggung Jawab sesuai dengan pesan utama di tahun 2013 menurut Cetak Biru Strakom PBAK. Di dalam hasil assessment juga masih ditemukan beberapa kementerian dan lembaga yang masih berminat untuk mengambil pesan lain

23

24


selain pesan utama yang disarankan cetak biru Strakom PBAK untuk tahun 2013. Pesan tersebut adalah: Keterbukaan, Keadilan, Jujur, Kepatuhan, dan Sederhana. Gambar 3. Sebaran Pilihan Pesan dalam Komunikasi PBAK

Sumber: Olahan Data

Hasil Assessment menunjukkan level budaya di kementerian dan lembaga terbanyak adalah sangat anti korupsi dengan arah komunikasi Advokasi. Sementara untuk dimensi terendah adalah Kebutuhan Pribadi dan dimensi Tertinggi adalah terhadap Mitra Kerja Non Aparatur. Untuk selanjut nya pola Komunikasi terbanyak adalah pergerakan. Sesuai dengan tujuan PBAK untuk mengubah budaya aparatur, maka dibutuhkan strategi dan waktu yang cukup panjang agar budaya anti korupsi bisa berkembang dan diterapkan pada semua unit/satuan kerja. Apalagi budaya anti korupsi merupakan hasil internalisasi nilainilai sembilan anti korupsi yang meliputi Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Sederhana, Kerja Keras, Berani dan Adil. Terkait pesan kunci, mengacu pada Stranas PPK Jangka Menengah 2011-2014, pesan kunci nilai-nilai antikorupsi yang perlu dikampanyekan ada tiga, yakni: kejujuran, keterbukaan, dan integritas. Tiga pilar nilai


tersebut belum dikomunikasikan secara baik kepada tiga sasaran yakni pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat. Secara umum, sebagian besar target khalayak yang menjadi stakeholders Kominfo sudah mengetahui dan paham (aware) pada isu-isu korupsi. Namun ada juga target yang masih ditingkatkan awareness-nya terhadap isu ini. Pada sebagian besar yang sudah memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang memadai, hanya pada tingkat aware ini saja belum cukup untuk setidaknya membentuk perilakuk anti korupsi. Oleh karenanya perlu untuk masuk pada tingkat selanjutnya yaitu perlu perubahan sikap dan perilaku anti korupsi, baik secara gradual atau bertahap maupun dengan cepat pada tingkat individual maupun organisasi.

3.3.2. Pemilihan Media Media komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan PBAK mencakup media penyiaran, media cetak, media baru/online/ internet, media tatap muka, media luar ruang, dan media pertunjukan rakyat. Pemanfaatan media tersebut disesuaikan dengan tujuan komunikasi, target sasaran dan isi pesan. Dalam hal penggunaan media, belum semua media dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kemudahan akses para pihak. Media massa dan media publik belum dipergunakan secara maksimal sebagai penyampai pesan antikorupsi, padahal kedua jenis media memiliki kemampuan sebagai wahana pendidikan publik di ruang publik. Pemilihan media merupakan aspek yang tidak kalah penting nya dalam komunikasi. Salah satu sebab tidak efektifnya komunikasi adalah pemilihan media komunikasi yang tidak tepat. Pemilihan media harus memperhatikan information richness yaitu banyaknya informasi yang mampu disampaikan oleh media. Adapun jenis media yang biasa digunakan dalam menyampaikan pesan: 1. Media tatap muka: Diskusi, seminar, lokakarya forum komunikasi reform corner, ceramah/agama; 2. Media massa penyiaran: Membuat acara telivisi/radio bersisi berita, dialog, dialog interaktif, drama radio, iklan layanan dan, film pendek

25

26


tentang aktivitas PBAK, 3. Media Massa Cetak: Melalui surat himbauan/edaran, Banner, Majalah: 4. Media baru: Situs intranet, Jejaring Sosial, dan Mailing List, 5. Special Event: Event khusus yang diselenggarakan melibatkan karyawan/masyarakat dalam rangka kampanye aktivitas PBAK Dari hasil asessment dapat terlihat bahwa media yang paling banyak diminati oleh target khalayak adalah media tatap muka kemudian dilanjutkan dengan media luar ruang, media massa, media baru dan special event seperti yang tergambarkan dalam gambar di bawah ini: Gambar 4. Penggunaan Media dalam Komunikasi PBAK


3.3.3. Aksi Yang Direncanakan Setelah melakukan penentuan pesan dan pemilihan media, hal selanjutnya yang dilakukan oleh tim hubungan masyarakat kementerian dan lembaga. Di dalam hasil assessment disimpulkan bahwa tahapan yang paling banyak dilakukan di dalam aksi adalaha tahapan edukasi. Di dalam tahapan ini banyak menekankan pada pemahaman perubahan sikap hingga ke perubahan perilaku. Hampir secara merata tahapan sosialisasi masih terus dijalankan oleh semua kementerian dan lembaga yang terus menekankan pada penyampaian pesan berupa imbauan, persuasi dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam penyampaian pesan, penggunaan media komunikasi dan target khalayak, dengan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan khalayak sasaran agar pesan bisa tersampaikan secara efektif dan efisien. Sosialisasi diarahkan untuk memberikan dorongan tanpa henti agar setiap individu dapat mengetahui, menghayati, serta mendalami sikap dan nilaianti korupsi. Tahap aksi yang dilakukan oleh 47 K/L tergambarkan dalam gambar berikut ini: Gambar 5. Sebaran Aksi yang Direncanakan dalam Komunikasi PBAK

Sumber: Olahan Data Di dalam hasil assessment masih belum terpetakan mengapa 47 kementerian dan lembaga lebih memilih media tatap muka sebagai media yang efektif dalam menyebarkan pesan dan seberapa efektif pesan yang disampaikan kepada khalayak melalui media tatap muka dibandingkan dengan media lain nya. Dengan mengetahui alasan dan derajat efektifitas media tatap muka tentu nya akan menjadi pijakan bagi penyusunan strategi komunikasi selanjut nya dan menjadi pertimbangan dalam pemilihan media yang efektif dalam penyampaian pesan kepada khalayak sasaran.

Sumber: Olahan Data

27

28


Kegiatan Komunikasi dilaksanakan sebagai keterpaduan antara bentuk, pilihan strategi dan manajemen kegiatan komunikasi yang akan dilaksanakan. Kegiatan komunikasi dituangkan dalam rencana aksi yang mencakup segala sesuatu yang akan atau harus dilakukan dalam rangkaian komunikasi dalam bentuk uraian sistematik dan rinci sehingga bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Perencanaan aksi merupakan bagian penting untuk menentukan bentuk, pilihan strategi dan manajemen kegiatan komunikasi yang akan dilaksanakan. Dalam rencana aksi ditulis segala sesuatu yang akan atau harus dilakukan dalam rangkaian komunikasi dalam bentuk uraian sistematik dan rinci sehingga bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Rencana aksi digunakan sebagai pedoman yang dapat membantu memperudah pelaksanaan suatu kegiatan. Mengapa demikian, sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam suatu proyek komunikasi orang-orang yang terlibat dalam suatu proses perencanaan belum tentu sekaligus terlibat sebagai pelaksana, dan sebalinya para pelaksana kegiatan komunikasi bisa saja bukan merupakan orang-orang yang terlibat dalam proses perencanaannya.

3.3.4. Pelaksanaan Aksi Pada pelaksanaan aksi nya dari hasil assessment yang dilakukan, 99% yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga ada sosialisasi dan edukasi melalui tatap muka dengan mengikutsertakan pegawai dan staf dalam bentuk workshop, seminar atau diskusi informal. Di dalam sosialisasi tersebut juga disebarkan materi-materi pesan dengan pemilihan komunikator yang sesuai dengan kriteria. Media luar ruang turut mengambil peran penting dalam mengedukasi khalayak sasar. Pesan yang dibuat sedemikian rupa menarik nya dalam bentuk X banner, Sticker, Standing Banner, leaflet, spanduk, pin, poster dan lain-lain. Di antara 47 kementerian dan lembaga juga banyak yang memanfaatkan media baru sebagai bagian dari sosialisasi seperti website, social media/media jejaring sosial dan mailing list internal. Tidak


ketinggalan pembangunan sistem seperti sistem penanganan pengaduan menjadi bagian dari sosialisasi dan edukasi. Berikut gambar aksi yang dilakukan di 47 kementerian dan lembaga dan 99% yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga adalah tahap sosialisasi. Gambar 6. Sebaran Aksi Komunikasi PBAK

Sumber: Olahan Data Hasil assessment menunjukkan level budaya di kementerian dan lembaga terbanyak adalah sangat anti korupsi dengan arah komunikasi Advokasi. Sementara untuk dimensi terendah adalah Kebutuhan Pribadi dan dimensi Tertinggi adalah terhadap Mitra Kerja Non Aparatur.Untuk selanjut nya pola Komunikasi terbanyak adalah pergerakan. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi ditujukan untuk memperkuat setiap individu dalam mengambil keputusan yang etis dan berintegritas, selain juga untuk menciptakan budaya zero tolerance terhadap korupsi. Masyarakat diharapkan menjadi pelaku aktif pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga mampu memengaruhi keputusan yang etis dan berintegritas di lingkungannya, lebih luas dari dirinya sendiri. Pada tahap awal pendidikan dan budaya antikorupsi bisa terwujud

29

30


dengan baik jika terdapat persamaan cara pandang dan pola pikir bahwa korupsi sangat merugikan masyarakat. Selanjutnya untuk mensinergikan prakarsa-prakarsa positif yang mengarah pada perbaikan dapat terjadi secara massfi dibutuhkan beragam pendekatan komunikasi, termasuk sosialisasi, advokasi dan edukasi agar nilai-nilai budaya antikorupsi dapat terinternalisasi di setiap tingkatan kehidupan masyarakat. Kehadiran PBAK sangat strategis karena mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kelima strategi lainnya dalam Strategi Nasional yang telah dirumuskan. Sebaik apapun kita membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, kapasitas pencegahan korupsi yang terpadu secara nasional, dan reformasi peraturan perundang-undangan nasional dalam mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, sistematis dan implementasi Stranas PPK secara terintegrasi, namun jika tidak didukung oleh aparatur yang berintegritas, maka kebijakan-kebijakan dan program yang disusun dalam pelaksanaan Stranas PPK tidak akan mencapai sasaran seperti yang diinginkan.


BAB IV HASIL EVALUASI


Selama tahun 2013, sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2013 tentang Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebanyak 47 kementerian dan lembaga di tingkat pusat melaksanakan aksi generik Strategi Komunikasi PBAK. Aksi tersebut ditujukan agar upaya PBAK berlangsung secara terencana, sinergis dan terpantau pencapaiannya secara optimal. Strategi komunikasi dibutuhkan untuk menanamkan nilainilai budaya anti korupsi pada level aparatur pemerintah. Setelah pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK pada 47 kementerian dan lembaga, pada tahun ini, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan aksi evaluasi terhadap Cetak Biru Komunikasi PBAK sebagai basis pelaksanaan Strategi Komunikasi PBAK di lingkungan aparatur pemerintah. Maksud dari penyusunan evaluasi ini adalah untuk melihat efektivitas aksi PBAK yang telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga berdasarkan unsur-unsur dalam strategi komunikasi terutama pesan, media dan aktivitas komunikasi, yang dalam pelaksanaan aksi strategi komunikasi PBAK ditetapkan minimal 3 aksi pada setiap kementerian dan lembaga yang berjumlah 47 instansi. Secara umum hasil pemetaan dari 47 kementerian dan lembaga menunjukkan bahwa terdapat 4 pesan yang diusung oleh kementerian dan lembaga tersebut yaitu Keterbukaan, Kedisiplinan, Tanggung Jawab dan Keadilan sesuai dengan pesan utama di tahun 2013 menurut Cetak Biru Strakom PBAK. Sedangkan media yang paling banyak digunakan adalah media tatap muka kemudian dilanjutkan dengan media luar ruang, media massa, media baru dan special event. Aksi yang banyak direncanakan oleh 47 kementerian dan lembaga adalah sosialiasi kepada khalayak yang sudah ditentukan sebelumnya dilanjutkan ke edukasi dan advokasi. Pada pelaksanaannya 47 kementerian dan lembaga melaksanakan aksi sesuai dengan perencanaan awal saat penyusunan strakom yang menitikberatkan pada sosialisasi, edukasi dan advokasi. Dari hasil pemetaan pre assessment ditemukan bahwa terdapat 31

33

34


kementerian dan lembaga yang memiliki Level Budaya sangat Anti Korupsi, kemudian 9 kementerian dan lembaga memiliki level budaya anti Korupsi, dan hanya 1 kementerian dan lembaga yang memiliki level budaya permisif terhadap korupsi. Sedangkan, arah komunikasi yang sesuai untuk strategi komunikasi PBAK adalah advokasi (36 kementerian dan lembaga), Edukasi (4 kementerian dan lembaga), Sosialisasi (1 kementerian dan lembaga). Dua kementerian dan lembaga tidak menampilkan arah komunikasi, dan enam kementerian dan lembaga tidak ada laporan. Hasil analisa pre assessment menunjukkan bahwa dimensi Terendah dari budaya anti korupsi adalah Kebutuhan Pribadi (14 kementerian dan lembaga), Peraturan Ketentuan kerja (12 kementerian dan lembaga), Mitra Kerja- Satker superior (5 kementerian dan lembaga), Sikap Kepemimpinan (5 kementerian dan lembaga), dan Gratifikasi (1 kementerian dan lembaga). Sedangkan dimensi Tertinggi adalah: Mitra Kerja-non aparatur (10 kementerian dan lembaga), Mitra Kerja-Aparatur di Satker Superior; Satker pengawas/pemberi anggaran(9 kementerian dan lembaga), Mitra Kerja- Satker Inferior (9 kementerian dan lembaga), sikap Kepemimpinan (6 kementerian dan lembaga), dan Rekan sejawat (2 kementerian dan lembaga). Secara umum, hasil assessment menunjukkan Level budaya di Kementerian dan Lembaga terbanyak adalah sangat anti korupsi dengan arah komunikasi Advokasi. Sementara untuk dimensi terendah adalah Kebutuhan Pribadi dan dimensi Tertinggi adalah terhadap Mitra Kerja Non Aparatur. Untuk selanjutnya pola Komunikasi terbanyak adalah pergerakan. Untuk memperdalam pemahaman terhadap institusi yang memiliki persepsi budaya sangat anti korupsi, maka dilakukan analisa strategi komunikasi PBAK, maka dilakukan analisa terhadap kementerian dan lembaga yang memiliki skor PBAK diatas 90, dimana terdapat 3 kementerian dan lembaga, yaitu: Kementerian Dalam Negeri, POLRI, dan Kejaksaan Agung. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap kementerian dan lembaga yang memiliki persepsi permisif terhadap korupsi juga diperlukan, sehingga kami juga menganalisa kementerian dan lembaga yang memiliki skor budaya anti korupsi dibawah 55, dimana terdapat 3 kementerian dan


lembaga, yaitu: Kemkopolhukam, KPDT, dan KEMENTERIAN BUMN. Analisa yang lebih penting akan dilakukan terhadap 2 kementerian dan lembaga (LIPI dan Bappenas) yang memiliki skor kenaikan persepsi budaya anti korupsi diatas dua digit, setelah direalisasikannya aksi komunikasi PBAK.

4.1 Institusi Yang Memiliki Skor PBAK tertinggi Berdasarkan penelusuran data pelaporan pelaksanaan Strakom PBAK pada tahun 2013 teradapat tiga institusi yang memiliki Skor PBAK tertinggi, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaaan Agung. 4.1.1. Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Memiliki skor PBAK Pre Assesment sebesar 92, locus yang terpilih adalah Dit. Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga, dengan persepsi budaya adalah sangat anti korupsi, arah komunikasi advokasi, dan pola komunikasi bersifat penggerakkan. Hasil post assessment menunjukkan bahwa pola komunikasi meningkat menuju pembudayaan. Strategi komunikasi yang dijalankan adalah sebagai berikut: 1. Pemberitahuan (announcing), menyampaikan informasi sehingga orang menjadi tahu dari tidak tahu untuk pihak internal Direktorat Fasilitasi KDH, DPRD, dan HAL, maupun Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta pihak eksternal lainnya, 2. Menyebarkan informasi (informing) mengenai arti penting tindakan anti korupsi di lingkungan sekitar. 3. Menerangkan (explaining) kepada satker superior sebagai target khalayak agar satuan kerja locus dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4. Menyarankan (suggesting) kepada khalayak agar menjauhi tindakantindakan yang mengarah pada perilaku koruptif. 5. Memotivasi (motivating): membayangkan orang lain akan menjadi seperti apa, dan berupaya memenuhi kebutuhan orang itu untuk mencapai bentuk terbaik orang itu.

35

36


6. Membujuk (persuade) kepada target sasaran baik khalayak internal dan eksternal Dit. Fasilitasi KDH, DPRD dan HAL untuk menjauhi tindak korupsi atau tindakan penyelewengan keuangan neoara/daerah, 7. Mengundang (inviting) seluruh khalayak untuk selalu bekerja dan bertindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. 8. Meyakinkan (convince) bahwa tindakan korupsi itu perbuatan tercela dan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang hidup / berada dibawah qaris kemiskinan. 9. Mendidik (educating) agar pesan-pesan anti korupsl dapat dicerminkan dalam keseharian, yang pada akhirnya diharapkan menumbuhkembangkan wujud “korupsi bukanlah kepribadian kami”. 10. Mendukung pembuatan keputusan (supporting) keputusan dapat menimbulkan pro dan kontra. Khalayak yang menjadi target komunikasi adalah Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga yang melaksanakan fungsi Pelayanan Administrasi terkait dengan Penyelesaian Surat Keputusan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah. Sedangkan pesan utma yang akan disampaikan Disiplin dan Keterbukaan. Pesan-pesan ini akan disampaikan melalui Media tatap muda dengan diskusi, workshop/seminar, media luar ruang dengan standing banner, media baru memlalui situs wesbite ditjen otda dan mailing list. Untuk mendukung strategi komunikasi ini, maka didukung oleh adanya komunikator dari Dit. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga. Aksi strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah: 1. Mendorong dan mengembangkan kesadaran seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar lembaga untuk berani menolak memberikan dan/atau menerima gratifikasi, mandiri dalam bertindak, serta peduli untuk melaporkan tindakan berindikasi Korupsi. 2. Mendorong setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Fasilitasi Kepala Daera, DPRD dan Hubungan antar Lembaga Ditjen Otda untuk


mengembangkan diskusi mengenai praktik dan nilai anti korupsi dalam organisasi. 3. Menyebarluaskan informasi mengenai peran penting dan manfaat dari adanya whistle blower system dan justice collaborator dalam organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan aksi strategi komunikasi budaya anti korupsi adalah dengan melakukan aktivitas sebgaai berikut: 1. Peningkatan kepedulian terhadap budaya anti korupsi dengan membuat banner/slogan dengan kata - kata yaitu : • “Bantu kami untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku” • “Ayo, bantu kami lebih baik dengan tidak korupsi” • “Keterbukaan dalam pelayanan pilar anti korupsi” 2. Melakukan kegiatan diskusi kelompok baik secara resmi institusional maupun diskusi informal. 3. Melakukan kegiatan penjaminan keamanan identitas bagi whistleblowerlpemberi informasi dengan dikeluarkannya surat edaran dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

4.1.2. Kepolisian Republik Indonesia POLRI memiliki skor PBAK Pre Assesment sebesar 92, lokus terpilih adalah Ditlantas Polda Metro Jaya, dengan persepsi budaya anti korupsi, sedangkan arah komunikasi nya bersifat advokasi, dan pola komunikasi bersifat penggerakan.Sasaran dari strategi komunikasi PBAK POLRI adalah meyakinkan untuk tetap bersikap anti korupsi dan melaksanakannya, serta memberikan pendidikan dan keteladanan, serta menggerakkan setiap orang dalam organisasi untuk mendukung pembuatan keputusan pimpinan sekalipun dapat menimbulkan pro dan kontra. Khalayak yang menjadi target pesan komunikasi ini adalah pegawai di Ditlantas Polda Metro Jaya, dengan pesan utama disiplin dan tanggungjawab. Media yang digunakan untuk menyampaiakan pesan adalah melalui tatap muka dan media cetak. Sedangkan komunikator yang digunakan adlah dari internal dalam Ditlantas Polda Metro Jaya.

37

38


Aksi strategi komunikasi budaya anti korupsi yang dijalankan oleh POLRI adalah sebagai berikut: 1. Mendorong dan mengembangkan kesadaran seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya untuk berani menolak memberikan dan/atau menerima gratifikasi, mandiri dalam bertindak,serta peduli untuk melaporkan tindakan berindikasi korupsi. 2. Mendorong setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya untuk mengembangkan diskusi mengenai praktik dan nilai anti korupsi dalam organisasi. 3. Menyebarluaskan informasi mengenai peran penting dan manfaat dari adanya whistle blower system dan justice collaborator di dalam organisasi Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan aksi strategi komunikasi PBAK adalah:Penyusunan modul Budaya Anti Korupsi, Menyusun buku saku anti korupsi, Sharing (Pelaksanaan forum sharing anti korupsi), Pojok Anti Korupsi,Pemilihan tokoh anti korupsi (role model),dan Sosialisasi. Sedangkan inti pesan yang disampaikan adalah: “Taati peraturan & Jalani kewajiban”,”Disiplin jadi keseharian kami”, “Pojok Anti Korupsi”, “Ayo bantu kami untuk lebih baik dengan tidak korupsi”,”Mandiri dalam bertindak,Jangan paksa kami untuk menyuap”, “Ingat Maklumat Kapolri Nomor 1 tahun 2011”.

4.1.3. Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung memiliki skor PBAK Pre Assesment sebesar 90, lokus yang terpilih: Biro Perlengkapan pada Jasa Agung Muda Pembinaan, dengan persepsi budaya sangat anti korupsi, arah komunikasinya advokasi, dan pola komunikasi bersifat pembudayaan pembudayaan. Sasaran dari strategi komunikasi PBAK yang direncanakan adalah sebagai berikut: Berbagi pengtahuan umum tentng PBAK di biro perlengkapan dan unit pelayanan publik. 1. Sosialisasi peran, nilai, kebiasaan anti korupsi kepada para pegawai. 2. Pencapaian konsensus agar sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. 3. Menguji, mempelajari realitas, kesempatan dan bahaya kasus korupsi.


4. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan ttg anti korupsi yang dapat digunakan secara positif dalam kehidupan Khalayak yang menjadi target dari strategi komunikasi PBAK adalah pejabat, staf administrasi/ tata usaha di lingkungan lokus terpilih, dengan komunikator pimpinan biro perlengkapan, pimpinan di lingkungan JAMP, kepala pusat penerangan hukum, JAMP, jaksa agung dan wakil jaksa agung RI. Pesan utama yang hendak disampaikan adalah disiplin dan keterbukaan. Pesan utama ini disampaikan melalui beberapa alat, yaitu: 1. Media cetak: banner, leaflet/brosur, buku saku, majalah internal 2. Media elektronik: website, TV informasi 3. Media baru: intranet 4. Media tatap muka: forum sharing, apel pagi, diskusi, pengarahan pimpinan Aksi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung untuk melaksanakan strategi komunikasi PBAK adalah sebagai berikut: 1. Mendorong penyelengaraan kegiatan bersama terkait PBAK dengn aparatur pemerintah dan pihak terkait, terutama mitra kerja superior. 2. Mendorong dan mengmbangan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memiliki nilai berani menolak gratifikasi dan melaporkan korupsi, mandiri dalam bertindak. 3. Penyebarluasan informasi mengenai peran penting dan manfaat whistleblower system dan justice collaborator. Kegiatan yang terlaksana adalah Workshop “Pendidikan Anti Korupsi Bagi Keluarga Kejaksaan RI” pada 23 Desember 2013 di Ruang Sasana Pradana Kejaksaan Agung, Jakarta. Khalayak dari kegiatan ini adalah Jaksa Agung Muda Intelejen, Jaksa Agung Muda Pidsus, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan, IAO Pusat, pegawai di Kejaksaan RI. Sedangkan komunikator dari kegiatan ini adalah Wakil Jaksa Agung RI, Wakil Ketua KPK, Anggota Bidang Studi Hukum Pidana Fak. Hukum UI. Kegiatan ini dilakukan melalui media komunikasi tatap muka, dengan inti pesan “Peran keluarga dalam pencegahan dan pemberantasan

39

40


korupsi”.

4.2. Institusi Yang Memiliki Skor PBAK Terendah Adapun institusi yang memiliki Skor PBAK Terendah antara lain Kementerian Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian BUMN. 4.2.1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kemkopolhukam memiliki skor PBAK Pre Assesment sebesar 40, lokus yang dipilih adalah Para pejabat Eselon 1, para pejabat eselon 2, para pejabat di unit pelayanan pengadaan barang dan jasa, dan para anggota staf keuangan, staf rumah tangga, dan staf biro perencanaan. Persepsi budaya di Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan adalah permisif terhadap korupsi, dengan arah komunikasi edukasi, dan pola komunikasi pergerakan. Sasaran strategi komunikasi PBAK yang akan dilakukan adalah menyarankan (to suggest), memotivasi (motivating), membujuk (to persuade), dan mendukung pembuatan keputusan (supporting decision making). Sedangkan khalayak penerima pesan adalah Para pejabat Eselon 1, eselon 2 dan unit pelayanan pengadaan barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen, staf keuangan, staf rumah tanggadan staf biro perencanaan, unit dan lembaga pengawas eksternal dan yang berwenang di bidang anggaran. Pesan utama yang hendak disampaikan adalah keterbukaan dan disiplin, dengan menggunakan media luar ruang, baru, tatap muka dan media massa. Komunikator yang direncanakan untuk mendukung strategi komunkasi PBAK adalah Sesmenko Polhukan, tim pelaksana Strakom PBAK Kemenko Polhukam, dan unsur tokoh sebagai komunikator. Aksi yang dilakukan untuk melaksanakan strategi komunikasi PBAK diantaranya adalah Pemasangan Banner, Konten videotron, konten anti korupsi melalui pporta www.polkam.go,id, kegiatan forum kkomunikasi, sosialiasai, pemuatan konten di majalah polhukam. Dengan aktivitas kegiatan antara lain: Penayangan slogan anti korupsi di website


polhukam dan videotron, Pemasangan Banner Anti Korupsi, Forum komunikasi anti korupsi, pemuatan konten di majalah polhukam. Inti pesan yang disampaikan dalam aksi PBAK ini adalah :”Ingat! Korupsi bukan rezeki”, “korupsi hukum nya haram”, “Korupsi untungkan sesaat,sengsarakan sepanjang hayat”, “anda memasuki wilayah anti suap menyuap”. Hasil penilaian Post assessment menunjukkan kenaikan persepsi budaya menjadi Anti korupsi, dengan pola komunikasi pembudayaan.

4.2.2. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) memiliki skor PBAK Pre Assesment sebesar 52, locus yang dipilih adalah Sekretariat Kem. PDT, dengan persepsi budaya anti korupsi, arah komunikasi edukasi, dan pola komunikasi bersifat pergerakan. Tujuan dilakukan PBAK adalah untuk meningkatkan tahapan pola komunikasi dari level penggerakan menjadi level pembudayaan. Dalam tahap yang lebih pendek (bukan jangka panjang), yaitu dari penggerakan persuasi ke penggerakan internalisasi.Media yang digunakan dalam melaksanakan PBAK adalah kampanye internal, standing banner dan diklat kekhususan. Sedangkan komunikatornya adalah Sekretaris Kementerian. Khalayak yang menjadi target strategi komunikasi PBAK adalah seluruh pegawai Sekretariat Kem. PDT, dengan pesan utama adalah Adil dengan kemasan pesan: Kami Melayani Sepenuh Hati dan Adil Dan Amanah Dalam Melayani. Kemudian pesan tanggung jawab dengan kemasan pesan antara lain: Pribadi Yang Bertanggung Jawab Awal Dari Anti Korupsi, Kuatkan Integritas, Awas Bahaya Laten Korupsi, dan Ayo Lawan Korupsi. Aksi yang dilakukan untuk mendukung PBAK adalah: 1) Sosialisasi dan Edukasi Anti Korupsi; 2) Seminar Workshop/Training Mengenai PBAK bagi Pengajar, Mahasiswa, Pelajar, Manajer Swasta dan Pimpinan Lembaga Pemerintah; dan 3) Sosialisasi Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Bentuk Cerita atau Pengalaman.Kegiatan pelaksanaan kegiatan strategi komunikasi PBAK dilakukan tanggal 24 September 2013.Inti pesan dari aksi PBAK ini adalah Peran BPK dalam pencegahan dan pemberantasan

41

42


tindak pidana korupsi, Strategi pendidikan dan budaya anti korupsi: perjuangan melawan korupsi tidak pernah sedetikpun, budaya korupsi dan alternatif solusi mengatasinya.

4.2.3. Kementerian BUMN Kementerian BUMN memiliki skor PBAK Pre Assesment sebesar 55, dengan locus yang dipilih adalah seluruh unit kerja Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan pelaksana di Kementerian BUMN. Hasil peneilaian awal menunjukkan bahwa Kementerian BUMN memiliki persepsi budaya anti korupsi, dengan arah komunikasi edukasi, dan pola komunikasi bersifat pergerakan.Sasaran dari pelaksanann strategi komunikasi PBAK adalah Meyakinkan untuk tetap bersikap anti korupsi dan melaksanakannya; memberikan pendidikan dan keteladanan; serta menggerakkan setiap orang dalam organisasi untuk mendukung pembuatan keputusan pimpinan dalam peniadaan korupsi. Khalayak yang menjadi penerima pesan PBAK adalah seluruh unit kerja Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan pelaksana. Sedangkan pesan utama yang akan disampaikan adalah Keterbukaan, Kedisiplinan,Tanggung jawab, Keadilan. Media yang digunakan untuk penyampaian pesan inimeliputi Penerbitan Internal, Elektronik dan tatap muka.Komunikator yang menyampaikan pesan merupakan Pimpinan unit kerja (pejabat Eselon I dan II) d Aksi PBAK yang dilaksanakan di Kementerian BUMN adalah; 1. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi anti korupsi yang diprakarsai oleh stakeholders di lingkungan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. 2. Memfasilitasi tukar pengalaman terbaik dan “best practices” antarwahana dan komunitas anti korupsi, balk lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. 3. Pembuatan website atau portal informasi best practices anti korupsi Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang PBAK ini adalah: 1. Mengikutsertakan pegawai sebagai peserta dalam sosialisasi dan edukasi anti korupsi,


2. Menjadi nara sumber dalam acara sosialisasi dan edukasi anti korupsi 3. Sharing Knowledge PBAK, FGD PBAK dan Workshop PBAK, 4. Penambahan fitur dalam portal Kementerian BUMN untuk sosialisasi dan edukasi anti korupsi, 5. Pembuatan standing banner untuk sosialisasi dan edukasi anti korupsi.

4.3. Institusi Yang Mengalami Peningkatan PBAK tertinggi Dalam pelaksanaan strategi komunikasi PBAK terdapat dua institusi yang mengalami kenaikan nilai budaya anti korupsi yang tertinggi, yaitu: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 4.3.1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Memiliki peningkatan skor PBAK sebesar 8 poin, hasil pre assessment menunjukkan bahwa LIPI telah memiliki persepsi budaya anti korupsi, dengan nilai 73, dengan arah komunikasi advokasi, dan pola komunikasi penggerakan. Kemudian setelah dilakukan aksi PBAK, nilai persepsi budaya mereka menjadi sangat anti korupsi, dengan nilai 81. Strategi komunikasi PBAK yang direncanakan oleh LIPI memiliki sasaran menuju proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi di LIPI. Khalayak yang menjadi target penerima pesan adalah Biro Umum dan Perlengkapan LIPI dan sampling pegawai LIPI di seluruh Indonesia, dengan pesan utama tanggung jawab dan adil. Pesan utama ini akan disampaikan melalui media Sosialisasi, FGD, Website, Videotron. LIPI menggunakan beberapa komunikator untuk menyampaiakn pesan, yaitu: Inspektorat LIPI, KPK, Bappenas, dan Kemenkominfo. Aksi yang dilakukan oleh LIPI dalam merealisasikan strategi komunikasi PBAK adalah: 1. Kegiatan sosialisasi paspek-aspek PBAK. 2. FGD untuk mendapatkan inti pesan masukan dari akademisi ttg hambatan penerima pesan menerima aspek-aspek PBAK 3. Pemanfaatan website dan videotron tentang pesan PBAK Kegiatan aksi yang terlakana adalah Sosialisasi Pembangunan

43

44



Integritas dalam Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi LIPI, dan FGD Strategi Mewujudkan Wilayah Tertib Administrasi dalam Rangka PPK, The Green Hotel Ciawi-Bogor, 10 September 2013. Inti pesan dari aksi ini adalah Peningkatan tertib administrasi di bidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bmn, serta pengoptimalan tugas dan fungsi. Secara ringkas strategi komunikasi PBAK yang direncanakan oleh LIPI dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini Tabel 2 Perencanaan Komunikasi PBAK di LIPI

Sasaran Menuju proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi di LIP

Khalayak

Pesan

Biro Umum dan Perlengkapan LIPI dan sampling pegawai LIPI di seluruh Indonesia

Tanggung jawab Adil

Media Sosialisasi FGD Website Videotron

Komunikator Inspektorat LIPI KPK Bappenas Kemenkominfo

Peningkatan nilai budaya anti korupsi LIPI dapat menjadi salah satu contoh bagi K/L yang lainnya. Peningkatan ini disebabkan oleh kesesuaian antara pesan utama yang direncanakan dalam strategi komunikasi anti korupsi dengan pelaksanaan komunikasi PBAK. Pesan utama yang dicanangkan oleh LIPI adalah tanggung jwab dan adil, kemudian LIPI merealisasikannya melalui inti pesan “Peningkatan tertib administrasi di bidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bmn, serta pengoptimalan tugas dan fungsi”. Sasaran strakom PBAK internalisasi nilai, juga terealisasikan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh LIPI, yaitu Sosialisasi Pembangunan Integritas dalam Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi LIPI, dan FGD Strategi Mewujudkan Wilayah Tertib Administrasi dalam Rangka PPK. Secara umum dapat dikatakan bahwa aksi PBAK yang dilakukan oleh LIPI masih sejalan dengan strategi komunikasi PBAK yang direncanakan.

4.3.2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bappenas memiliki peningkatan skor PBAK sebesar 13, dimana sasaran strategi komunikasi PBAK yang dicanangkan adalah Mengubah

dan memperkuat budaya anti korupsi khususnya pola hidup sederhana dan pemisahan yang tegas antara barang/dana milik kantor dengan milik pribadi. Khalayak yang menjadi target penyampaian pesan merupakan pimpinan,staf organik, staf outsource dan sub-kontraktor direktorat PKPS. Komunikasi PBAK ini memiliki pesan utama dengan tagline “Menjadi PNS Tidak Harus Kaya”. Untuk menyampaiakan pesan, Bappenas menggunakan media tatap muka melalui diskusi dan Focuss Group Discussion (FGD), dengan komunikator: Inspektur Utama dan Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian PPN/Bappenas, Tokoh agama dan masyarakat, dan Pejabat KPK. Aksi yang dilakukan untuk merealisasikan PBAK adalah dengan Mendorong dan mengembangkan kesadaran pegawai direktorat untuk memiliki kesadaran dalam menolak dan melaporkan gratifikasi.Selain itu, Bappenas juga melakukan diskusi mengenai praktik dan nilai anti korupsi. Selanjutnya diadakan sosialisasi mengenai peran penting dan manfaat whistle blower system. Aksi-aksi ini terintegrasi dalam kegiatan: 1. Diskusi “Praktik dan Nilai Anti Korupsi melalui Pola Hidup Sederhana” pada 5 September 2013. Narasumber: Inspektur Utama dan Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (PKPS); Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, rektor UIN; Amien Sunaryadi, Ak, MPA, CISA, mantan wakil ketua KPK. 2. Penguatan Budaya Anti Korupsi dan Uji Publik Internal Draft Permen tentang Pelaporan Gratifikasi dan Whistle Blowing System pada 17 September 2013. Narasumber: Imam Prasodjo, Sarlito Wirawan, Kepala Biro Hukum dan Inspektur Utama Bappenas Inti pesan dari aksi PBAK yang dilakukan oleh Bappenas adalah: 1. “Nilai-nilai Anti Korupsi dan Pola Hidup Sederhana” dan “Praktik dan Nilai Anti Krupsi dan Pola Hidup Sederhana” 2. Upaya anti korupsi melalui pendekatan budaya anti korupsi harus dilakukan melalui pendekatan perilaku masyarakat, baik sebagai perorangan (psikologi), maupun sebagai kelompok (sosiologi), ataupun keduanya (psikologi sosial)

45

46



Secara ringkas komunikasi PBAK yang dilakukan oleh LIPI dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini Tabel 3 Komunikasi PBAK LIPI dan Bappenas

Sasaran

Khalayak

Mengubah dan memperkuat budaya anti korupsi khususnya pola hidup sederhana dan pemisahan yang tegas antara barang/dana milik kantor dengan milik pribadi

pimpinan,staf organik, staf outsourcedan sub-kontraktor direktorat PKPS

Pesan

Media

tagline "Menjadi media tatap PNS Tidak Harus muka melalui Kaya" diskusi dan Focuss Group Discussion (FGD)

Komunikator 1. Inspektur Utama dan Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian PPN/Bappenas 2. Tokoh agama dan masyarakat 3. Pejabat KPK

Bappenas merupakan K/L yang memiliki peningkatan nilai budaya anti korupsi yang tertinggi, dengan akselerasi sebesar 13 poin. Peningkatan nilai budaya anti korupsi ini disebabkan oleh selarasnya strategi komunikasi PBAK dengan pelaksanaannya. Sebelum merencanakan strategi komunikasi, Bappenas terlebih dahulu mengukur budaya anti korupsi dari satker yang terpilih menjadi locus, kemudian setelah diukur berbagai indikatornya, Bappenas mempersiapkan strategi komunikasi PBAK yang sesuai dengan situasi yang ada dalam locus terpilih tersebut. Hasil pre assessment buadaya anti korupsi menunjukkan bahwa dimensi terendah yang harus menjadi perhatian adalah “kebutuhan pribadi”, kemudian Bappenas menetapkan sasaran untuk mengubah dan memperkuat budaya anti korupsi khususnya pola hidup sederhana dan pemisahan yang tegas antara barang/dana milik kantor dengan milik pribadi. Sasaran strakom PBAK yang dicanangkan oleh Bappenas juga diwujudkan dalam pesan utama yang diusungnya, yaitu: “Menjadi PNS Tidak Harus Kaya”. Sasaran dan pesan utama Bappenas kemudian direalisasikan dalam aksi yang selaras, yaitu: Diskusi “Praktik dan Nilai Anti Korupsi melalui Pola Hidup Sederhana”, dan Penguatan Budaya Anti Korupsi dan Uji Publik Internal Draft Permen tentang Pelaporan Gratifikasi dan Whistle Blowing System. Dimana pesan utama dari aksi kegiatan yang dilakukan oleh Bappenas adalah tentang kesederhanaan.

4.4. Perubahan Budaya Anti Korupsi di Lokus Pelaksanaan Strakom PBAK Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi komitmen bersama pemerintah dan stakeholders pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu upaya PPK, merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) baik di pusat maupun daerah. Secara umum, tidak terdapat peningkatan persepsi budaya anti korupsi yang signifikan, Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya adalah 0,262. Stagnansi persepsi budaya anti korupsi ini dapat disebabkan oleh nilai skor pre assessment yang rata-rata sudah cukup tinggi (67,32), sehingga untuk meningkatkan lagi skor persepsi tersebut dibutuhkan upaya yang lebih serius. Tabel 4 Signifikansi Perubahan Budaya Anti Korupsi

Masalah utama yang menyebabkan terjadinya stagnansi persepsi budaya anti korupsi adalah adanya ketidaksesuaian antara strategi komunikasi dan aksi yang direalisasikan. Mayoritas K/L biasanya menempelkan aksi PBAK dengan kegiatan lain yang kemungkinan tidak sesuai dengan sasaran strategi komunikasi PBAK. Ketidaksesuaian ini mungkin disebabkan oleh ketiadaan anggaran yang khusus dialokasikan untuk aksi PBAK, sehingga kegiatan aksi PBAK kemudian menginduk pada kegiatan lain yang memiliki anggaran. Namun secara umum, dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa secara teoritis bahwa strategi komunikasi untuk mengubah perilaku bukan hal yang bisa dicapai dengan cepat. Angka ini menunjukkan bahwa ratarata K/L memiliki persepsi budaya yang anti terhadap korupsi (grade 3), dan arah komunikasi yang sesuai adalah advokasi. Di sisi lain, strategi komunikasi dengan arah advokasi lebih sulit diaplikasikan dibandingkan dengan sosialisasi maupun edukasi, karena

47

48


advokasi memerlukan keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu untuk memperbaiki persepsi budaya dari setiap kementerian dan lembaga diperlukan formulasi strategi komunikasi advokasi yang lebih tajam. Hasil yang menarik dari evaluasi Strakom PBAK adalah adanya peningkatan pola komunikasi dari kementerian dan lembaga secara signifikan, dengan angka signifikansi mencapai 0,003 (Tabel 5). Peningkatan pola komunikasi yang terjadi pada masing-masing kementerian dan lembaga menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan PBAK yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berjalan dengan baik, dan dapat segera diaplikasikan oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Tabel 5 Signifikansi Perubahan Budaya Anti Korupsi

Dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang dan Jangka Menengah disebutkan, salah satu tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia komunikasi terbesar yang dihadapi selama ini adalah absennya strategi komunikasi. Dalam pelaksanaannya, berbagai upaya PPK, khususnya pelaksanaan Strategi 5: Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) harus dikomunikasikan secara baik oleh K/L kepada para pemangku kepentingan dan mitra strategis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rencana aksi komunikasi yang memadai dan termuat dalam rencana aksi masing-masing lembaga. Pola komunikasi yang tepat sangat penting dalam peningkatan persepsi budaya dari masing-masing K/L. Tabel 6 menunjukkan adanya hubungan linear antara pola komunikasi dan persepsi budaya, dimana peningkatan 1 satuan nilai pola komunikasi, akan meningkatkan persepsi budaya sebesar 0,518, dengan persamaan regresi Y= -0,241 + 0,518X, dimana Y adalah persepsi budaya, dan X adalah pola komunikasi.


Tabel 6 Perubahan Budaya Anti Korupsi

Namun demikian, terdapat beberapa faktor kunci yang mendorong pelaksanaan Strakom PBAK, bahwa setiap K/L memiliki kewajiban melaksanakan sebagai aksi generik sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Secara teknis, faktor kunci pendorong lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan terintegrasi dengan aktivitas komunikasi unit kerja yang bersangkutan sehingga tidak membuat pelaksanaan kegiatan tertunda. Jadi pelaksanaan Strakom PBAK merupakan refocussing, penajaman atas anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan kampanye anti korupsi di lingkup internal lembaga.

49


BAB V KONTRIBUSI DALAM STRATEGI NASIONAL PPK


Babakan baru kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) di Indonesia ditandai dengan kehadiran Strategi Nasional PPK. Jika selama ini aspek komunikasi kurang mendapatkan perhatian dalam strategi nasional, kini layanan informasi dan komunikasi publik menjadi bagian tak terpisahkan dari Stranas PPK. Namun, komunikasi hanya bisa terlaksana dengan baik jika didukung keberadaan rencana atau strategi, jaringan komunikasi dan koordinasi antarlembaga sehingga program dan aktivitas komunikasi bisa dilaksanakan baik di tingkat pusat dan daerah. Sejalan dengan kerangka Stranas PPK, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan mengandalkan proses penegakan hukum. Upaya itu perlu dilakukan dengan tindakan preventif-strategis melalui pembudayaan anti korupsi di lingkungan lembaga dan aparatur pemerintah. Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

5.1. Relasi Strakom PBAK dengan Strategi Nasional PPK Sesuai dengan tujuan PBAK untuk mengubah budaya aparatur, maka dibutuhkan strategi dan waktu yang cukup panjang agar budaya anti korupsi bisa berkembang dan diterapkan pada semua unit/satuan kerja. Gambar 7. Kerangka Pelaksanaan Strakom PBAK

53

54


Dalam kerangka Strakom PBAK, budaya anti korupsi merupakan hasil internalisasi nilai-nilai sembilan anti korupsi yang meliputi Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Sederhana, Kerja Keras, Berani dan Adil. Dalam proses internalisasi nilai-nilai tersebut dibutuhkan kegiatan komunikasi yang terencana dan tepat sasaran. Sejalan dengan tujuan Stranas PPK, kerangka pelaksanaan Strakom PBAK sebagaimana dalam gambar 7 di atas. Dengan kerangka pikir tersebut, pelaksanaan strategi komunikasi PBAK dalam lokus atau satker yang terpilih dilakukan secara bertahap dapat memengaruhi pencapaian dalam tahapan Strategi Nasional PPK yang diindikasikan dengan adanya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Melalui kegiatan komunikasi PBAK yang terukur dengan pola assessment dan strategi yang jelas, maka pencapaian keberhasilan Strategi 5 dalam Stranas PPK akan dapat terwujud. Hal itu disebabkan pada dasarnya IPAK yang menjadi indikator dalam Strategi 5, merupakan akumulasi dari IPAK masyarakat (IPAKm) dengan IPAK di lingkungan aparatur pemerintah (IPAKa).

5.2. Capaian Berdasar Indeks Perilaku Anti Korupsi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator komposit sebagai indikator kunci Strategi 5 Pencegahan Korupsi sesuai amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK . Hasil SPAK setiap tahunnya akan menjadi pedoman dan acuan bagi setiap pengambilan keputusan oleh para pejabat publik dalam menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK). Data tersebut dihasilkan dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada rumah tangga di 170 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Survei tersebut ditujukan mengukur tingkat permisifitas masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi. Data yang dihasilkan berupa IPAK dan indikator tunggal yang menggambarkan perilaku anti korupsi, terkait pendapat responden terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman yang berhubungan dengan layanan publik terkait perilaku penyuapan,pemerasan dan nepotisme. Dari hasil SPAK yang dilakukan oleh BPS, ditemukan Indeks


Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada 2012 sebesar 3,55 dari skala 5. Artinya masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi. Dalam perhitungan indeks komposit, nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi. Hal yang menarik dari hasil survei IPAK di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi (3,66) dibanding di wilayah perdesaan (3,46). Nilai IPAK cenderung lebih tinggi pada responden usia kurang dari 60 tahun dibanding setelah usia 60 tahun ke atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,57, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,58 dan 60 tahun ke atas sebesar 3,45. Artinya semangat anti korupsi antara usia tua dan usia muda tidak berbeda secara signifikan. Jika ditelusur lebih dalam, sikap permisif terhadap tipikor sejatinya muncul dari budaya yang belum sepenuhnya sejalan dengan semangat anti korupsi. Namun upaya untuk mengubah budaya yang permisif terhadap korupsi menjadi budaya anti korupsi dalam kenyataannya belum sesuai harapan publik. Hal itu karena internalisasi nilai budaya integritas belum dilaksanakan secara kolektif dan sistematis baik di lingkungan masyarakat, sektor swasta, maupun pemerintahan. Berdasarkan pendapat responden SPAK 2012 terhadap perilaku dalam lingkungan keluarga, masih ada sekitar 32 persen istri yang menerima uang yang diberikan suami tanpa harus mempertanyakan asal usulnya. Sementara, berdasarkan perilaku di tingkat komunitas, lebih dari separuh responden menyatakan wajar untuk memberi sesuatu kepada tokoh informal atau tokoh masyarakat setempat pada saat melaksanakan hajatan. Hal yang menarik, dalam hasil SPAK 2012 pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi IPAK. IPAK responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,47, SLTA sebesar 3,78 dan di atas SLTA sebesar 3,93. Pada tahun 2013, IPAK Indonesia sebesar 3,63 dari skala 0 sampai 5. Angka ini naik 0,08 poin dibandingkan IPAK tahun 2012 (3,55). Meski demikian kenaikan ini belum merubah kategori indeks, karena masih dalam kategori yang sama yakni anti korupsi. (Catatan: nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi).

55

56


IPAK 2013 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi (3,71) dibanding di wilayah perdesaan (3,55). IPAK 2013 lebih tinggi pada penduduk usia kurang dari 60 tahun dibanding penduduk usia 60 tahun ke atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,63, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,65, dan usia 60 tahun ke atas sebesar 3,55. Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK. IPAK 2013 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,55, SLTA sebesar 3,82 dan di atas SLTA sebesar 3,94. Jika dibandingkan dapat disimak dalam gambar berikut ini: Gambar 8. Perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia, 2012–2013

Sumber : Laporan Publikasi SPAK 2013, BPS

Dari data di atas, kenaikan 0,08 poin belum merubah kategori indeks, karena masih dalam kategori yang sama yakni masyarakat cenderung anti korupsi. Perbedaan penting hasil IPAK 2012 dan 2103, adalah pada tahun 2012, sebagian besar responden yang menyatakan mengetahui bahwa mereka harus membayar lebih (karena diminta langsung oleh petugas) yaitu pada layanan polisi (sekitar 66 persen responden), guru/kepala sekolah (sekitar 60 persen), dinas kependudukan dan pencatatan sipil (sekitar 60 persen).


Sementara pada 2013, kebanyakan masyarakat membayar melebihi ketentuan karena diminta petugas. Pada tahun 2013, persentase terbanyak terdapat pada lembaga peradilan (76,37 persen), BPN (60,21 persen), dan rumah sakit/puskemas (56,22 persen). Kondisi itu menunjukkan bahwa sesungguhnya di tingkat aparatur khususnya di unit pelayanan publik pemerintah masih belum signifikan terjadi perubahan budaya anti korupsi. Hal yang menarik dari IPAK 2013 bahwa sebagian besar (27 persen) responden menilai pemerintah merupakan sumber yang paling efektif (mudah diterima, dapat membawa hasil, berguna) dalam memberikan pengetahuan anti korupsi. Kondisi itu menunjukkan pola yang sama dengan 2012 bahwa sebagian besar sejumlah 28,40 persen atau naik 1,1 persen dari 27,30 persen pada 2012 masyarakat menilai pemerintah merupakan sumber informasi yang paling efektif. Lebih dari 60 persen masyarakat menyatakan tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang anti korupsi dari semua jenis sumber yakni keluarga/ kerabat/teman, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (LSM), pemerintah, dan KPK dan lembaga negara non pemerintah lainnya, dan akademisi. Dari aspek media, pada 2012 sekitar 67 persen responden menilai televisi merupakan jenis media yang paling efektif dalam memberikan pengetahuan anti korupsi. Sementara pada 2013 secara umum sebesar 70,70 persen atau naik 3,60 persen 67,10 persen masyarakat menilai televisi merupakan jenis media yang paling efektif dalam memberikan pengetahuan anti korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pembudayaan anti korupsi dengan tujuan menyamakan persepsi bahwa korupsi itu jahat dan harus dihindari. Persepsi tersebut akan mendorong lahirnya sikap anti korupsi. Dan pada akhirnya, sikap anti korupsi akan menumbuhkan prakarsa-prakarsa positif bagi upaya PPK pada khususnya, serta perbaikan tata kepemerintahan pada umumnya.

57


BAB VI PENUTUP


6.1 Kesimpulan Strategi komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi dilaksanakan oleh 47 kementerian dan lembaga, dimana hasil pemetaan menunjukkan bahwa terdapat 4 pesan yang diusung oleh kementerian dan lembaga tersebut yaitu Keterbukaan, Kedisiplinan, Tanggung Jawab dan Keadilan, sedangkan media yang paling banyak digunakan adalah media tatap muka. Aksi yang paling banyak direncanakan adalah sosialiasi kepada khalayak. Hasil pemetaan pre assessment menunjukkan bahwa terdapat 31 kementerian dan lembaga yang memiliki Level Budaya sangat Anti Korupsi, kemudian 9 kementerian dan lembagamemiliki level budaya anti Korupsi, dan hanya 1 kementerian dan lembaga yang memiliki level budaya permisif terhadap korupsi. Sedangkan, arah komunikasi yang sesuai untuk strategi komunikasi PBAK adalah advokasi (36 kementerian dan lembaga), Edukasi (4 kementerian dan lembaga), Sosialisasi (1 kementerian dan lembaga). Dua kementerian dan lembaga tidak menampilkan arah komunikasi, dan enam kementerian dan lembaga tidak ada laporan. Sementara untuk dimensi terendah adalah Kebutuhan Pribadi dan dimensi Tertinggi adalah terhadap Mitra Kerja Non Aparatur, sedangkan pola komunikasi terbanyak adalah pergerakan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa efektivitas startegi komunikasi PBAK dapat ditingkatkan melalui keselarasan antara analisa situasi pada satker terpilih yang dilakukan melalui pre assessment dengan strategi komunikasi PBAK yang direncanakan. Pada tahapan ini, kementerian dan lembaga harus memperhatikan dimensi terendah dari locus terpilih untuk dijadikan fokus komunikasi PBAK. Hasil analisa situasi ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun strategi komunikasi PBAK, dan kemudian merealisasikannya dalam aksi PBAK yang sesuai. Kesuaian antara analisa situasi, strategi komunikasi, dan aksi akan menjadikan PBAK semakin efektif, dan pada akhirnya akan meningkatkan persepsi anti korupsi dari lokus terpilih masing-masing kementerian dan lembaga. Dalam pencapaian Stranas PPK, Strakom PBAK memiliki kontribusi nyata dalam satker yang melaksaakan. Meskipun pengaruh kumukatif tidak terjadi siginifikan terhadap perubahan Indeks Persepsi Anti

61

62


Korupsi, namun demikian sesunggunya komunikasi yang bersifat strategis melalui Strakom PBAK ditujukan mensosialisasikan, mengedukasi, dan mengadvokasi setiap aparatur pemerintah agar mengetahui, memahami dan mengadopsi sembilan nilai anti korupsi dalam keseharian. Melalui strategi komunikasi diharapkan proses komunikasi berlangsung baik dan efektif serta terkoordinasi dalam dan antarkementerian maupun lembaga. melalui keterpaduan tersebut pesan mengenai nilai-nilai antikorupsi akan dapat disampaikan secara efektif kepada khalayak.

6.2 Rekomendasi Bagi setiap kementerian dan lembaga, upaya pendidikan dan budaya antikorupsi membutuhkan strategi komunikasi sebagai pemandu langkah menuju tahap demi tahap, sehingga apa yang menjadi tujuan komunikasi dapat dicapai dengan sukses. Strategi komunikasi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, tetapi menunjukkan bagaimana taktik operasional komunikasi mengenai kebijakan pendidikan dan budaya antikorupsi dilaksanakan di masing-masing kementerain dan lembaga. Beberapa rekomendasi yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) harus dipertajam dengan memperbanyak arah komunikasi yang bersifat advokasi. 2. K/L harus melaksanakan aksi PBAK sesuai dengan strategi komunikasi PBAk yang telah dirancang, dan menggunakan metode yang sesuai dengan cetak biru yang telah dibuat oleh Kemkominfo, serta mengurangi kesalahan-kesalahan metodologi, diantaranya adalah: a. Ketidaksesuaian antara locus pre assessment dan post assessment b. Ketidaksesuaian inti pesan pada strategi komunikasi PBAK yang direncanakan dengan pesan utama pada aksi yang dilaksanakan c. Pesan komunikasi pada aksi PBAK tidak mempertimbangkan dimensi terendah pada pre assessment d. Aksi yang dilaksanakan biasanya hanya menempel pada aksi program lain, yang belum tentu sesuai dengan strategi komunikasi PBAK yang telah direncanakan dan dipertajam tentang kondisi penganggaran dan solusinya agar masuk dalam dokumen perencanaan kementerian dan lembaga.


3. Dalam melaksanakan aksi PBAK, kementerian dan lembaga harus memperhatikan pola komunikasi yang telah dipetakan pada pre assessment. Perumusan strategi dan pengembangan selanjutnya perlu dilakuan konsisten, misalnya dalam aspek: a. Pemilihan media komunikasi harus disesuaikan dengan temuan yang ada pada pre assessment b. Pemilihan komunikator harus disesuaikan dengan profil tokoh anti korupsi di masing-masing kementerian dan lembaga. 4. Hal yang penting adalah pelaksanaan kontrol dalam implementasi Strakom PBAK, Kontrol yang dimaksudkan adalah monitoring dan evaluasi sesuai dengan target Cetak Biru Strakom PBAK. 5. Agar hasil Strakom PBAK memiliki kontribusi terhadap pencapaian Stranas PPK maka direkomendasikan dilakukan: a. Identifikasi materi-materi PBAK yang sudah ada di kementerian dan lembaga (Kemenkominfo, BUMN, Kemendikbud, KPK, kejaksaan, POLRI, dll) untuk masyarakat b. Optimalisasi lebih tinggi program PBAK di kementerian dan lembaga yang memberikan 10 layanan dan melibatkan tokoh agama dalam PBAK kementerian dan lembaga. c. Peningkatan penyebaran informasi anti korupsi secara langsung kepada tokoh agama dan pemerintah (kementerian dan lembaga), ormas, asosiasi profesi, asosiasi pedagang, asosiasi dan perkumpulanperkumpulan lainnya d. Mengembangkan jejaring forum anti korupsi sampai ke daerah untuk menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat (Critical Mass agen perubahan, ketokohan dan panutan) e. Memasukan materi STRANAS PPK pada jalur pendidikan PNS f. Melibatkan peran Inspektorat, BPK, Pengawasan Internal mendukung Eksternal dan sebaliknya untuk implementasi STRANAS PPK 6. Khusus berkaitan dengan pelaksanaan Strategi 5 dalam Stranas PPK maka dibutuhkan pengarusutamaan Stranas PPK ke dalam RPJMN , lintas dan semua sektor. Hal itu bisa dilakukan dengan cara: a. Menjadikan STRANAS PPK pilar penting bagi implementasi berbagai legislasi dan kebijakan, desa, MP3EI, Investasi, Pendidikan

63

64


, Kesehatan, maupun prolegnas, reformasi birokrasi, pelayanan publik b. Mengembangkan pilot survey integritas , wilayah, lembaga, individu, dunia usaha, partai politik, maupun organisasi publik lainnya. c. Khusus bagi kepolisian, menata sistem dan data, dimulainya dari pengaduan masyarakat, pelayanan yang diberikan, tindak lanjut dan waktunya, investigasi, penuntutan, sanksi dan hukuman (Data Crime Statistics) d. Menyusun kebijakan mengenai insentif dan biaya layanan yang diberikan oleh tokoh formal dan disosialisasikan kepada masyarakat f. Mendorong penggunaan Citizen Report Card atau Community Score Card untuk penilaian kualitas pelayanan publik, hal itu sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam peningkatan kualitas layanan publik yang transparan dan berintegritas.


Referensi Badan Pusat Statistik, 2013. Hasil Survey Indeks Perilaku Anti Korupsi 2012. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik, 2014. Hasil Survey Indeks Perilaku Anti Korupsi 2014. Jakarta: BPS. Dunn, William. N.2000. Analisis Kebijaksanaan Publik. Gadjah Mada University press; Yogyakarta Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. Escobar A. 1995, Encountering Development, The Making and Unmaking of the Third World. Princeton-NJ, University Press, Princeton. Goggin, Malcolm L et al. 1990. Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation, Scott, Foresmann and Company, USA. Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey. Keban, Yeremias T. 2007. Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan, Pidato Pengukuran Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kementerian Kominfo, 2013 Cetak Biru Strategi Komunikasi PBAK. Jakarta: Kominfo. Korten, David C dan Syahrir. 1980. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Melkote SR. 1991. Communication for Development in the Third World: Theory and Practice. New Delhi: Sage. Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA. Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation, St. Martin Press, New York. Bappenas, 2011. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Bappenas. Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta. Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta.

65

COVER BELAKANG

EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TAHUN 2013 COVER DEPAN

Recommend Documents