MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR .... TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang nasional yang melibatkan peran berbagai sektor terkait memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi nasional; b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang dilakukan oleh seorang Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang; pelaksanaan penataan ruang nasional; dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan; c. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional
-2Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103); 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 18); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang
-3Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342); 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
MEMUTUSKAN: MENTERI AGRARIA DAN TATA Menetapkan : PERATURAN RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
-4ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. 14. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 18. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional.
-5Pasal 3 Peraturan Menteri ini berfungsi untuk mewadahi pelaksanaan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan yang meliputi: a. kerjasama penataan ruang antar kementerian/lembaga; b. kerjasama penataan ruang antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Orang, dan Masyarakat; dan c. integrasi kebijakan dan sinkronisasi pemanfaatan ruang lintas kementerian/lembaga yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi. Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. pembentukan tim koordinasi penataan ruang nasional; b. tata kerja tim koordinasi penataan ruang nasional; dan c. pembiayaan tim koordinasi penataan ruang nasional. BAB III PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL Pasal 5 (1) Pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional dilakukan dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional. (2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Tim Pengarah; dan b. Kelompok Kerja (POKJA). (3) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memiliki tugas untuk memberikan arahan atau rekomendasi terhadap: a. penyelesaian masalah penataan ruang di tingkat nasional; b. penataan ruang yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan; c. pemaduserasian berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan penataan ruang;
-6d. pemaduserasian penatagunaan tanah,penatagunaan sumber daya alam lainnya, dan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang; e. perumusan potensi kebijakan kerja sama penataan ruang antarnegara; dan f. upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang. (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua Tim Pengarah, mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional dengan Anggota Tim Pengarah dan POKJA. b. Wakil Ketua I, membantu Ketua Tim Pengarah dalam koordinasi hubungan antar kementerian/lembaga. c. Wakil Ketua II, membantu Ketua Tim Pengarah dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. d. Wakil Ketua III, membantu Ketua Tim Pengarah dalam pembinaan kapasitas kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. e. Sekretaris Tim Pengarah, memberi dukungan kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas-tugas koordinasi penataan ruang nasional. f. Anggota Tim Pengarah, memberi dukungan substansial dalam pelaksanaan tugas-tugas koordinasi penataan ruang nasional. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Tim Pengarah membentuk Sekretariat dengan tugas dan tata kerja yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Tim Pengarah. Pasal 8 (1) POKJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memiliki lingkup pelaksanaan tugas: a. melaksanakan koordinasi pembahasan penataan ruang lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan; b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyelesaian sengketa dan konflik pemanfaatan ruang; c. melaksanakan pemaduserasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang; d. melaksanakan pemaduserasian penatagunaan tanah, penatagunaan sumber daya alam lainnya, dan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang;
-7e. melaksanakan perumusan potensi kebijakan kerja sama penataan ruang antarnegara; f. melaksanakan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang; g. melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian sengketa dan konflik pemanfaatan ruang; h. membantu Tim Pengarah dalam perumusan rekomendasi penyelesaian sengketa dan konflik pemanfaatan ruang; i. mengagendakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi penataan ruang nasional; j. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Tim Pengarah; dan k. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah. (2) POKJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua I; c. Wakil Ketua II; d. Anggota Tetap; dan e. Anggota Tidak Tetap. (3) Penugasan Anggota Tidak Tetap POKJA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan kebutuhan. (4) Penugasan Anggota Tidak Tetap POKJA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dengan Surat Tugas Ketua POKJA.
BAB IV TATA KERJA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL Bagian Kesatu Penanganan Isu Penataan Ruang Nasional Pasal 9 (1) Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional dapat menerima permohonan arahan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan yang menyangkut isu penataan ruang nasional. (2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional dapat memberikan arahan dan rekomendasi terhadap isu penataan ruang nasional.
-8Pasal 10 (1) Sekretariat menerima surat permohonan arahan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Apabila surat permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional maka Sekretariat melaporkan surat permohonan kepada Ketua POKJA dan tembusan kepada Tim Pengarah. (3) Apabila surat permohonan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional maka Sekretariat dapat meneruskan surat permohonan kepada pihak terkait dan/atau tidak memproses surat permohonan lebih lanjut. Pasal 11 Dalam rangka pelaksanaan pembahasan sesuai dengan muatan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Ketua POKJA memilih Anggota POKJA Tetap dan Anggota POKJA Tidak Tetap.
Pasal 12 (1) Ketua Tim Pengarah dapat memberikan arahan dan rekomendasi sebagai dasar bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan, strategi, program, dan/atau langkah strategis di bidang penataan ruang berdasarkan surat usulan. (2) Ketua Tim Pengarah dapat menugaskan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan/atau Anggota Tim Pengarah terkait untuk membantu Ketua Tim Pengarah dalam memberikan arahan dan rekomendasi sebagai dasar bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan, strategi, program, dan/atau langkah strategis di bidang penataan ruang.
Pasal 13 (1) POKJA mengadakan pembahasan sesuai arahan Ketua Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (2) Pembahasan POKJA dipimpin oleh Ketua POKJA dan dihadiri oleh Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Anggota Tetap, dan Anggota Tidak Tetap. (3) Dalam hal Ketua POKJA berhalangan hadir pada rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rapat dapat dipimpin oleh Wakil Ketua I dan/atau Wakil Ketua II setelah mendapatkan arahan dari Ketua POKJA.
-9(4) Apabila pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan keputusan, maka POKJA dapat membuat Berita Acara pembahasan POKJA. (5) Apabila pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menghasilkan keputusan, maka POKJA dapat kembali melaksanakan pembahasan maksimal 3 (tiga) kali untuk menghasilkan keputusan. (6) Berita Acara POKJA disampaikan kepada Ketua Tim Pengarah dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas dan surat usulan untuk bahan penyusunan rekomendasi sebagai dasar bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan, strategi, program, dan/atau langkah strategis di bidang penataan ruang. (7) Ketua Tim Pengarah menetapkan rekomendasi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Pasal 14 (1) Ketua POKJA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas POKJA kepada Ketua Tim Pengarah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan, dengan tembusan kepada semua anggota Tim Pengarah dan anggota POKJA. (2) Ketua POKJA mengkoordinasikan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua Rapat Koordinasi Pasal 15 (1) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi penataan ruang
nasional, Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional mengadakan Rapat Koordinasi. (2) Pelaksanaan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rapat Koordinasi Tim Pengarah; dan b. Rapat Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
Pasal 16 (1) Rapat Koordinasi Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, dipimpin oleh Ketua Tim Pengarah dan dihadiri oleh anggota Tim Pengarah dan POKJA Tetap. (2) Dalam hal Ketua Tim Pengarah berhalangan hadir pada Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rapat koordinasi dapat dipimpin oleh Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, atau Sekretaris Tim
- 10 Pengarah setelah mendapatkan arahan dari Ketua Tim Pengarah. (3) Rapat Koordinasi Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rapat Awal Tahun; dan b. Rapat Akhir Tahun. (4) Rapat Awal Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mengidentifikasi prioritas penanganan isu penataan ruang. (5) Rapat Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
Pasal 17 (1) Rapat Koordinasi Penataan Ruang Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan laporan dan isu yang dibahas dalam Rapat Tim Pengarah dan/atau pembahasan POKJA. (2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional memfasilitasi Rapat Koordinasi Penataan Ruang Nasional. (3) Hal-hal yang terkait bentuk dan mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengarah. (4) Hasil Rapat Koordinasi Penataan Ruang Nasional disampaikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait.
BAB V PEMBIAYAAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
Pasal 18 Pembiayaan koordinasi penataan ruang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 11 BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Peraturan Menteri diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
SOFYAN A. DJALIL
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN …...... NOMOR ….
- 12 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR .... TAHUN 2017 TENTANG KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL JABATAN NO. JABATAN DALAM TIM 1
2
3
1.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
Ketua
2.
Deputi Bidang Perencanaan Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian; Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
Wakil Ketua I
TIM PENGARAH
3.
4. 5.
6.
7.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian, Setkab;
Wakil Ketua II
Wakil Ketua III Sekretaris
Anggota
Anggota
8.
Deputi Informasi Geospasial Tematik, BIG;
Anggota
9.
Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan; Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LH dan Kehutanan;
Anggota
12.
Sekretaris Jenderal, Kementerian ESDM;
Anggota
13.
Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
Anggota
14.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Laut,
Anggota
15.
Direktur Jenderal Hukum Internasional, Kemenlu;
Perjanjian
Anggota
10. 11.
dan
Anggota Anggota
- 13 16.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kemenhan;
Anggota
17.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata; dan
Anggota
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian. POKJA
Anggota
18. 19. 20.
21. 22.
Anggota Anggota Anggota
Anggota
ANGGOTA TETAP 1. 2.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Direktur Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
Ketua Wakil Ketua I
3.
Asdep Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Wakil Ketua II Strategis Ekonomi, Kemenko Perekonomian;
4.
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
Anggota
5.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;
Anggota
6.
Direktur Perencanaan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Industri, Setkab; dan
Anggota
Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG.
Anggota
7. 8.
9.
10.
11. 12.
ANGGOTA TIDAK TETAP (sesuai dengan kebutuhan)
Anggota Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
- 14 -
