KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Sdr. Para Direktur/Inspektur Wilayah/Kepala Biro/Kepala Pusat BPN-RI 2. Sdr. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta 3. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 4. Sdr. Para Kepala Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia SURAT EDARAN NOMOR 1/SE-100/I/2013 TENTANG PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2010 1. Umum Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, menyebutkan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari: a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan; b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah; c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya; d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan; e. Pelayanan Pendaftaran Tanah; f. Pelayanan Informasi Pertanahan; g. Pelayanan Lisensi; h. Pelayanan Pendidikan; i. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965; dan j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain.

2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, sehingga perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya. 3. Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi : a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan; b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah; c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya; d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan; e. Pelayanan Pendaftaran Tanah; f.

Pelayanan Informasi Pertanahan;

g. Pelayanan Lisensi; h. Pelayanan Pendidikan; i.

Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965; dan

j.

Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain.

4. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional; b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

5. Petunjuk Pelaksanaan mengenai Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana terlampir. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Januari 2013 A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIS UTAMA, ttd. MANAGAM MANURUNG, S.H., M.Kn. NIP. 195310151981031007 Tembusan : 1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (sebagai laporan); 2. Sdr. Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 3. Sdr. Para Deputi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Lampiran Nomor

: Surat Edaran tentang Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. : 1/SE-100/I/2013

Tanggal

: 3 Januari 2013

I.

KETENTUAN UMUM Selain Lampiran dan Penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, dalam Petunjuk Pelaksanaan ini dijelaskan secara khusus hal-hal sebagai berikut : 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). 4. Harga Satuan Biaya Khusus (HSBK) adalah harga satuan biaya khusus suatu kegiatan yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) sebuah kegiatan. HSBK berupa indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 7. Surat Perintah Setor (SPS) adalah dasar yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka penerimaan biaya pelayanan di bidang pertanahan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja atau Petugas yang ditunjuk. Untuk Satuan Kerja di Pusat, SPS dibuat oleh Direktur Teknis yang menangani pelayanan terkait. 8. Surat Bukti Setor (SBS) adalah tanda bukti penerimaan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan, dan diberikan oleh Bendahara Penerimaan atau Kasir kepada Penyetor. 9. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. 10. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah bukti penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Rekening Kas Negara. 11. Penerapan Pelayanan Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1:10.000 maupun skala 1:25.000 adalah pelayanan pembuatan peta dimana lokasi yang dimohon belum tersedia atau sudah berakhir masa berlakunya Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Apabila pada lokasi yang dimohon sudah tersedia Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan yang masih berlaku, maka pelayanan yang diterapkan adalah pelayanan Informasi Nilai Tanah atau Kawasan. 12. Pelayanan Pemetaan Tematik dilaksanakan dalam rangka Pemecahan Sertipikat, Pemberian Hak Atas Tanah, Pengadaan Tanah, dan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan permohonan Perseorangan, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang menjadi satu kesatuan dengan permohonan Survei Pengukuran dan Pemetaan. Pelayanan Pemetaan Tematik yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, kewenangan pelaksanaannya diatur sebagai berikut: a. Untuk luasan sampai dengan 10 (sepuluh) hektar, proses pelayanan dilakukan di Kantor Pertanahan setempat dan pengerjaannya masuk ke dalam Pemetaan Tematik Bidang skala 1:2.500 atau Pemetaan Tematik Bidang Tanah Untuk Pemecahan Sertipikat skala 1:1.000; b. Untuk luasan lebih dari 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 1.000 (seribu) hektar, Kepala Kantor Pertanahan meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah dan proses pelayanannya masuk ke dalam Pemetaan Tematik Kawasan skala 1:10.000; c. Untuk luasan lebih dari 1.000 (seribu) hektar, Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan proses pelayanannya masuk ke dalam Pemetaan Tematik Kawasan skala 1:10.000 atau Pemetaan Tematik Kawasan skala 1:25.000. Untuk daerah yang mempunyai kewenangan pelaksanaan tertentu yang telah ditetapkan oleh Peraturan tersendiri, maka pembagian kewenangan pelaksanaannya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut. (Contoh : DKI Jakarta, yang mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 369 Tahun 1977 tentang Pengukuran dan Pemetaan Tanah yang luasnya lebih dari 5.000 m2 dalam wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta). 13. Yang dimaksud “Secara Massal” adalah permohonan yang diajukan paling sedikit 10 (sepuluh) bidang dalam 1 (satu) Kelurahan, Desa, atau nama lainnya (penjelasan Pasal 2 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010), ditetapkan lokasinya oleh Kepala Kantor Pertanahan.

14. “Nilai Tanah” adalah nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Peta Zona Nilai Tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia Peta Zona Nilai Tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan. Yang dimaksud “ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional” dalam Peta Zona Nilai Tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia Peta Zona Nilai Tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan, adalah sebagai berikut : a. Untuk pembuatan Peta Zona Nilai Tanah yang dilakukan oleh : 1) Direktorat Survei Potensi Tanah, maka penetapannya dilaksanakan oleh Direktur Survei Potensi Tanah yang secara berjenjang mendapatkan delegasi kewenangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan; 2) Kantor Wilayah BPN Provinsi, maka penetapannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; 3) Kantor Pertanahan, maka penetapannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Penetapan pembuatan dimaksud dilaksanakan pada setiap akhir tahun berkenaan. (Contoh format di lampiran SPT 01, SPT 02, SPT 03, dan SPT 04); b. Untuk penggunaan Peta Zona Nilai Tanah di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan melakukan pengesahan penggunaan Peta Zona Nilai Tanah pada setiap awal tahun berkenaan yang sudah terlebih dahulu dilakukan penetapan pembuatannya sesuai point 1). (Contoh format di lampiran SPT 01, SPT 02, SPT 03, dan SPT 04); c. Penetapan dan Pengesahan Penggunaan pada point 1) dan 2) di atas secara mutatis mutandis berlaku pada Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan. (Contoh format di lampiran SPT 05, SPT 06, SPT 07, dan SPT 08). d. Dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur Internal (SOPI) Direktorat Survei Potensi Tanah, Pengesahan untuk pembuatan dan penggunaan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan dengan mekanisme sebagaimana diatur pada point 1) sampai dengan 3) di atas. 15. “L” dalam rumus pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 adalah luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2). Apabila hasil pengukuran berbeda terhadap luas awal permohonan, maka dikenakan tarif sesuai dengan luas hasil ukur. Apabila hasil ukur lebih dari satu bidang, maka pengenaan tarif dihitung per bidang. 16. “L” dalam rumus pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan meter persegi (m2), sesuai dengan luas tanah rencana kegiatan pembangunan,

peruntukan penggunaan tanah atau perubahan penggunaan tanah. Luas sebagaimana dimaksud berdasarkan luas yang dimohon dengan memperhatikan peta lokasi yang dimohon. 17. Konsolidasi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 ditetapkan minimal 50 (lima puluh) bidang. II. PELAYANAN BIDANG PERTANAHAN A. PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN 1. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan a. Pelayanan Survei 1) Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Pemukiman atau Pertanian Tarif Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Pemukiman atau Pertanian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang sesuai Lampiran I, huruf A, angka 1, dengan output berupa Laporan Hasil Penilaian. (Contoh format di lampiran SPT 09). 2) Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Usaha Tarif Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Usaha sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bidang sesuai Lampiran I, huruf A, angka 2, dengan output berupa Laporan Hasil Penilaian. (Contoh format di lampiran SPT 09). b. Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah Tarif Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tugu, sesuai Lampiran I, huruf B. Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan adalah pengukuran dan pemetaan koridor batas kawasan sebagaimana dimaksud dalam UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengukuran dan Pemetaan Batas Wilayah adalah pengukuran dan pemetaan koridor batas wilayah administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, atau Desa berdasarkan pembagian wilayah penguasaan administrasi pemerintahan. Ruang lingkup layanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan atau Batas Wilayah meliputi kegiatan sebagai berikut : 1) Pembuatan dan Pemasangan Tugu (Titik Dasar Teknik Orde 3) koridor batas kawasan atau batas wilayah administrasi; 2) Pengukuran dan Pemetaan Titik Dasar Teknik (TDT); 3) Pengukuran dan Pemetaan Pilar Batas, tetapi tidak termasuk pembuatan dan pemasangan Pilar Batasnya;

4) Pengukuran dan Pemetaan Detil Situasi Utama, bidangbidang tanah, fasilitas umum di sepanjang koridor batas kawasan atau batas wilayah administrasi; 5) Pengukuran dan Pemetaan titik-titik geodesi dan titik-titik dari instansi lain seperti dari PBB, TNI AU dan Kementerian atau Dinas Pekerjaan Umum. Produk yang diberikan dari kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Batas Kawasan atau Batas Wilayah adalah sebagai berikut : 1) Data Spasial dan Atribut Titik Dasar Teknik serta Atribut Pilar Batas di sepanjang koridor batas kawasan atau batas wilayah administrasi; 2) Peta Batas Kawasan atau Peta Batas Wilayah Administrasi; 3) Peta Indeks Batas Wilayah di sepanjang Batas Wilayah Administrasi. c. Pelayanan Pemetaan 1) Tarif Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan skala 1:10.000 Pelayanan Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Pelayanan Pemetaan Zona Nilai Ekonomi Kawasan masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hektar untuk tahun berkenaan sesuai Lampiran I, huruf C, angka 1, dengan output berupa Peta Zona Nilai Tanah skala 1:10.000 dan atau Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan skala 1:10.000, dalam bentuk data digital (softcopy) dan cetakan (hardcopy). 2) Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan skala 1:25.000 Tarif Pelayanan Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Pelayanan Pemetaan Zona Nilai Ekonomi Kawasan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per hektar sesuai Lampiran I, huruf C, angka 2, dengan output berupa Peta Zona Nilai Tanah skala 1:25.000 dan atau Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan skala 1:25.000, dalam bentuk data digital (softcopy) dan cetakan (hardcopy). 3) Pemetaan Tematik Bidang skala 1:2.500 Tarif Pelayanan Pemetaan Tematik Bidang dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah, Pengadaan Tanah, dan Keperluan lain sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bidang sesuai Lampiran I, huruf C, angka 3, dengan output berupa Peta Tematik Bidang Tanah skala 1:2.500. 4) Pemetaan Tematik Bidang Sertipikat skala 1:1.000

Tanah

untuk

Pemecahan

Tarif Pelayanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertipikat sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bidang hasil Pemecahan sesuai Lampiran I, huruf C, angka 4, dengan output berupa Peta Tematik Bidang Tanah skala 1:1.000.

5) Pemetaan Tematik Kawasan skala 1:10.000. Tarif Pelayanan Pemetaan Tematik Kawasan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per hektar sesuai Lampiran I, huruf C, angka 5, dengan output berupa Peta Tematik Kawasan skala 1:10.000. dengan ketentuan luas tanah minimum 50 (lima puluh) hektar. 6) Pemetaan Tematik Kawasan skala 1:25.000 Tarif Pelayanan Pemetaan Tematik Kawasan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hektar sesuai Lampiran I, huruf C, angka 6, dengan output berupa Peta Tematik Kawasan skala 1:25.000. dengan ketentuan luas tanah minimum 50 (lima puluh) hektar. d. Pelayanan Pembuatan Peta Dasar Peta Dasar yang akan dibuat harus berada dilokasi yang telah ada data citra resolusi tinggi minimal seperti quickbird, Global Base Map (GBM) atau citra yang lebih tinggi resolusinya. 1) Pembuatan Peta Foto skala 1:1.000, minimal 1.000 (seribu) hektar Tarif Pelayanan Pembuatan Peta Dasar dari Foto Udara skala 1:1.000 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hektar dengan luas areal minimal 1.000 (seribu) hektar, sesuai Lampiran I, huruf D, angka 1, dengan output berupa Peta Dasar skala 1:1.000 dalam bentuk data digital (softcopy) dan cetakan (hardcopy). 2) Penambahan Pembuatan Peta Foto skala 1:1.000 seluas 500 (lima ratus) hektar dan kelipatannya Tarif Pelayanan Penambahan Pembuatan Peta Dasar dar Foto Udara skala 1:1.000 seluas 500 (lima ratus) hektar dan kelipatannya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hektar, sesuai Lampiran I, huruf D, angka 2, dengan output sama seperti point 1). 3) Pembuatan Peta Citra (sepuluh ribu) hektar

skala

1:2.500

minimal

10.000

Tarif Pelayanan Pembuatan Peta Dasar dari Citra Satelit skala 1:2.500 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hektar dengan luas areal minimal 10.000 (sepuluh ribu) hektar, sesuai Lampiran I, huruf D, angka 3, dengan output berupa Peta Dasar skala 1:2.500 dalam bentuk data digital (softcopy) dan cetakan (hardcopy). 4) Pembuatan Peta Garis skala 1:1.000 minimal 100 (seratus) hektar Tarif Pelayanan Pembuatan Peta Garis skala 1:1.000 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hektar dengan luas areal minimal 100 (seratus) hektar, sesuai Lampiran I, huruf D, angka 4, dengan output berupa Peta Garis skala 1:1.000 dalam bentuk data digital (softcopy) dan cetakan (hardcopy).

5) Pembuatan Peta Garis skala 1:2.500 minimal 100 (seratus) hektar Tarif Pelayanan Pembuatan Peta Garis skala 1:2.500 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hektar dengan luas areal minimal 100 (seratus) hektar, sesuai Lampiran I, huruf D, angka 5, dengan output berupa Peta Garis skala 1:2.500 dalam bentuk data digital (softcopy) dan cetakan (hardcopy). Hak Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Peta-peta yang dihasilkan dalam rangka Pelayanan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan, serta Pembuatan Peta Dasar ada pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Apabila Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan dilakukan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 yakni melalui Kerjasama dengan Pihak Lain, maka Hak Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Peta-peta yang dihasilkan ada pada BPN RI dan Pihak Lain dimaksud. Pelayanan Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan skala 1:10.000 dilaksanakan untuk Wilayah Kota, sedangkan Pelayanan Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan skala 1:25.000 dilaksanakan untuk Wilayah Kabupaten. Untuk Pelayanan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan skala yang lebih besar dilakukan melalui Kerjasama sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. 2. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas (T.u) adalah : 1) Untuk luas tanah sampai dengan 10 (sepuluh) hektar menggunakan rumus sesuai pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010; 2) Untuk luas tanah lebih dari 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 1.000 (seribu) hektar menggunakan rumus sesuai pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010; 3) Untuk luas tanah lebih dari 1.000 (seribu) hektar menggunakan rumus sesuai pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Output kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah berupa Peta Bidang Tanah atau Surat Ukur yang disahkan oleh Kepala Sub Direktorat Batas Bidang Tanah untuk Satuan Kerja Kantor Pusat BPN; atau Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi; atau Kepala Seksi

Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. b. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal (T.um) adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 atau T.um = 75 % x T.u. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Output kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah secara massal berupa Peta Bidang Tanah atau Surat Ukur yang disahkan oleh Kepala Sub Direktorat Batas Bidang Tanah untuk Satuan Kerja Kantor Pusat BPN; atau Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi; atau Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. c. Pelayanan Pengembalian Batas Tarif Pelayanan Pengembalian Batas (T.pb) adalah sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 atau T.pb = 150 % x T.u Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Output kegiatan pelayanan pengembalian batas berupa Gambar Ukur dan atau Peta Bidang Tanah yang disahkan oleh Kepala Sub Direktorat Batas Bidang Tanah untuk Satuan Kerja Kantor Pusat BPN; atau Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi; atau Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. d. Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi (T.sl) adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 atau T.sl = 30 % x T.u. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. 1) Output dari pelayanan legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi adalah verifikasi dan Graphical Index Mapping (GIM) Gambar Ukur bidang tanah yang diukur oleh Surveyor Berlisensi. 2) Pengesahan atau legalisasi Gambar Ukur dilakukan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, atau Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi, atau Kepala Sub

Direktorat Batas Bidang Tanah untuk Satuan Kerja Kantor Pusat BPN. 3) Dalam hal permohonan pekerjaan pengukuran langsung diterima oleh Surveyor Berlisensi, proses pemetaan dilaksanakan oleh Satuan Kerja dengan biaya dari T.sl di atas. Sedangkan dalam hal permohonan pekerjaan diterima oleh Satuan Kerja maka penunjukan dan penugasan Surveyor Berlisensi mengacu pada Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku, legalisasi Gambar Ukur dan pemetaannya dilakukan oleh Satuan Kerja. 3. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, dan Ruang Perairan adalah sebesar 300 % (tiga ratus persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 atau Tarif = 300 % x T.u. a. Output Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah atau Ruang Perairan adalah Gambar Ukur Obyek Ruang Atas Tanah, Gambar Ukur Obyek Ruang Bawah Tanah atau Gambar Ukur Obyek Ruang Perairan yang nantinya akan dikutip sebagai Surat Ukur Obyek Ruang Atas Tanah, Surat Ukur Obyek Ruang Bawah Tanah, atau Surat Ukur Obyek Ruang Perairan. b. Tata cara pelaksanaan pengukuran, pemetaan, pengolahan dan penyajian output pelayanan akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersendiri. B. PELAYANAN PEMERIKSAAN TANAH 1. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A (T.pa) menggunakan rumus sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah Pemeriksaan Tanah Secara Massal

oleh

Panitia

A

untuk

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah Secara Massal (T.pam) menggunakan rumus sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010.

2. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B (T.pb) menggunakan rumus sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. 3. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah (T.pp) menggunakan rumus sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah Secara Massal Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah Secara Massal (T.pm) menggunakan rumus sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. 4. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi (T.pk) adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 atau T.pk = 50 % x T.pa. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. C. PELAYANAN KONSOLIDASI TANAH SECARA SWADAYA Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tertera sebagai berikut : “T.ph” adalah Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Seharusnya sebagai berikut : “T.ph” adalah Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali atau Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Artinya bukan penjumlahan tarif pelayanan. Jika tanah peserta konsolidasi tanah secara swadaya belum terdaftar, maka ditarik Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali. Jika sudah terdaftar/sudah bersertipikat, maka dikenakan Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

1. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian (T.kts) menggunakan rumus sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. 2. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian. Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian (T.kts) menggunakan rumus sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. D. PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN 1. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi (PTP-IL) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi (T.ptil) menggunakan rumus sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Ketentuan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi : -

Batasan luas penerbitan PTP-IL untuk kegiatan Non Pertanian minimum 1 (satu) hektar dan untuk kegiatan Pertanian minimum 25 (dua puluh lima) hektar;

-

Penerbitan PTP-IL yang lokasi tanahnya masih dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;

-

Penerbitan PTP-IL yang lokasi tanahnya berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi setempat;

-

Penerbitan PTP-IL yang lokasi tanahnya berada pada lintas Provinsi dilaksanakan oleh Kantor Pusat BPN RI.

2. Pelayanan Pertimbangan Penetapan Lokasi (PTP-PL)

Teknis

Pertanahan

dalam

rangka

Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi (T.ptpl) adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 atau T.ptpl = 50 % x T.ptil. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi (PTP-PL) berdasarkan : -

Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka pelaksanaan Penetapan Lokasi masih diperlukan apabila proses pengadaan tanahnya menggunakan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun

2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. -

Apabila dalam pengadaan tanah telah menggunakan UndangUndang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi akan diatur lebih lanjut.

3. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah (PTP-IPPT) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah (T.ptip) menggunakan rumus sesuai Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah (PTP-IPPT) dapat berupa Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Perijinan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, seperti Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah, ijin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dan Nomenklatur sejenis lainnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur. E. PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH 1. Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali a. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk HGU, HGB, atau HP Berjangka Waktu Tarif Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk HGU, HGB, atau HP Berjangka Waktu, sesuai Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 dihitung berdasarkan rumus : T = ( 2 %o x Nilai Tanah) + Rp.100.000,-. Seluruh besaran tarif di atas merupakan Tarif Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk HGU, HGB, atau HP Berjangka Waktu, dan tidak dikenakan lagi biaya Pendaftaran yang ada dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Penghitungan besarnya tarif Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk HGU, HGB, atau HP Berjangka Waktu dihitung pada saat pendaftaran, dengan

menggunakan nilai tanah pada Peta Zona Nilai Tanah yang sudah disahkan sesuai dengan Ketentuan Umum Nomor 14 Point 1) dan 2). b. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk HGU, HGB, atau HP Berjangka Waktu Tarif Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk HGU, HGB, atau HP Berjangka Waktu, sesuai Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 dihitung berdasarkan rumus : T = ( 2 %o x Nilai Tanah) + Rp.100.000,-. Seluruh besaran tarif di atas merupakan Tarif Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk HGU, HGB, atau HP Berjangka Waktu, dan tidak dikenakan lagi biaya Pendaftaran yang ada dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sama dengan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Penghitungan besarnya tarif Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk HGU, HGB, atau HP Berjangka Waktu dihitung saat pendaftaran, dengan menggunakan nilai tanah pada Peta Zona Nilai Tanah yang sudah disahkan sesuai dengan Ketentuan Umum Nomor 14 Point 1) dan 2). c. Pelayanan Pendaftaran Penegasan Konversi atau Pengakuan Hak Tarif Pelayanan Pendaftaran Penegasan Konversi atau Pengakuan Hak sesuai Lampiran II, huruf A, angka 1, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. d. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk : 1) Perorangan Tarif Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Perseorangan sesuai Lampiran II, huruf A, angka 2.a, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. 2) Badan Hukum Tarif Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Badan Hukum sesuai Lampiran II, huruf A, angka 2.b, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bidang. e. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk HGB dan HP di Atas Hak Pengelolaan Tarif Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk HGB dan HP di Atas Hak Pengelolaan sesuai Lampiran II, huruf A, angka 3, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. f.

Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk HGB dan HP di Atas Hak Pengelolaan

Tarif Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk HGB dan HP di Atas Hak Pengelolaan sesuai Lampiran II, huruf A, angka 4, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. g. Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun untuk : 1) Bersubsidi (berdasarkan penetapan Kementerian Negara Perumahan Rakyat) Tarif Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bersubsidi sesuai Lampiran II, huruf A, angka 5.a, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit. 2) Non Subsidi Tarif Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nonsubsidi sesuai Lampiran II, huruf A, angka 5.b, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit. h. Pelayanan Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, dan Ruang Perairan Tarif Pelayanan Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, dan Ruang Perairan sesuai Lampiran II, huruf A, angka 6, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. i.

Pelayanan Pendaftaran Perubahan Hak untuk : 1) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi Hak Milik. 2) Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan. 3) Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai. 4) Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Tarif sesuai Lampiran II, huruf A, angka 7 sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) per bidang.

2. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah a. Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum. Tarif Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 dihitung berdasarkan rumus : T = ( 1 %o x Nilai Tanah) + Rp.50.000,-. Penerapan tarif ini adalah terhadap Perorangan dan Badan Hukum yang memperoleh Hak Atas Tanah, yang sebelumnya tanah dimaksud bukan haknya. Seluruh besaran tarif di atas merupakan Tarif Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dan tidak dikenakan lagi biaya Pendaftaran yang ada dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh cara menghitung sudah cukup jelas dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Penghitungan besarnya tarif Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan

Badan Hukum dihitung saat pendaftaran, dengan menggunakan nilai tanah pada Peta Zona Nilai Tanah yang sudah disahkan sesuai dengan Ketentuan Umum Nomor 14 Point 1) dan 2). b. Pelayanan Pendaftaran Pemindahan/Peralihan Hak Atas Tanah untuk Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Keagamaan dan Sosial yang Penggunaan Tanahnya untuk Peribadatan, Panti Asuhan, dan Panti Jompo Tarif Pelayanan Pendaftaran Pemindahan/Peralihan Hak Atas Tanah untuk Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Keagamaan dan Sosial yang Penggunaan Tanahnya untuk Peribadatan, Panti Asuhan, dan Panti Jompo sesuai Lampiran II, huruf B, angka 1, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. c. Pelayanan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tarif Pelayanan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai Lampiran II, huruf B, angka 2, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang. d. Pelayanan Pemindahan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tarif Pelayanan Pemindahan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai Lampiran II, huruf B, angka 3, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang. e. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Milik Tarif Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Milik sesuai Lampiran II, huruf B, angka 4, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. f.

Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan {Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)} dengan Nilai Hak Tanggungan sesuai Lampiran II, huruf B, angka 5 : 1) Sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tarif Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang; 2) Di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tarif Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bidang; 3) Di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tarif Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bidang; 4) Di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah), tarif Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bidang; 5) Di atas Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah), tarif Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bidang. -

Apabila Nilai Hak Tanggungan untuk lebih dari satu sertipikat dan nilainya tidak diurai untuk setiap sertipikat, maka pengenaan tarif sesuai Nilai Hak Tanggungan untuk setiap bidang/sertipikat;

Contoh : APHT dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) sertipikat tanpa uraian Nilai Hak Tanggungan dalam setiap sertipikat, maka tarif sebagai berikut :

-



Sertipikat I ……… dikenakan tarif sebesar Rp.200.000,-;



Sertipikat II …….. dikenakan tarif sebesar Rp.200.000,-;



Sertipikat III ……. dikenakan tarif sebesar Rp.200.000,-;



Total …............... dikenakan tarif sebesar Rp.600.000,-.

Apabila Nilai Hak Tanggungan untuk lebih dari satu sertipikat dan nilainya diurai untuk setiap sertipikat, maka pengenaan tarif sesuai Nilai Hak Tanggungan masingmasing sertipikat; Contoh : APHT dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) sertipikat dengan uraian sebagai berikut :

-



Sertipikat I dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka tarifnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Sertipikat II dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), maka tarifnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Sertipikat III dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka tarifnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Dari ketiga sertipikat tersebut (I, II, dan III) dengan total nilai hak tanggungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tarifnya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Tarif Pendaftarn Hak Tanggungan tersebut untuk biaya penerbitan sertipikat Hak Tanggungan dan biaya pencatatan pada sertipikat yang dijadikan agunan, untuk itu pencatatan pada sertipikat tidak diperlukan biaya lagi.

g. Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan (Cessie, Subrogasi, Merger) Tarif sesuai Lampiran II, huruf B, angka 6 sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) per bidang. h. Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak Atas Tanah dan Hak Milik Satuan Rumah Susun karena Pelepasan Hak Tarif Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak Atas Tanah dan Hak Milik Satuan Rumah Susun karena Pelepasan Hak sesuai Lampiran II, huruf B, angka 7, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang.

i.

Pelayanan Pendaftaran Pembagian Hak Bersama (Tanpa ada pemecahan/pemisahan maupun memerlukan pemecahan/ pemisahan) Tarif Pelayanan Pendaftaran Pembagian Hak Bersama (Tanpa ada pemecahan/pemisahan maupun memerlukan pemecahan/pemisahan) sesuai Lampiran II, huruf B, angka 8, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. Penerapan tarif ini terhadap pemegang Hak Atas Tanah secara bersama, yang dibagi kepada nama-nama yang tertera dalam sertipikat hak atas tanah secara bersama dimaksud.

j.

Pelayanan Pendaftaran Perubahan Data Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan Tarif Pelayanan Pendaftaran Perubahan Data Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan sesuai Lampiran II, huruf B, angka 9, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang.

k. Pelayanan Pendaftaran Penggabungan

Pemisahan,

Pemecahan,

dan

Tarif Pelayanan Pendaftaran Pemisahan, Pemecahan, dan Penggabungan sesuai Lampiran II, huruf B, angka 10, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. l.

Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan/Roya (Termasuk Roya Parsial yang memerlukan pemisahan atau tidak) Tarif Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan/Roya (Termasuk Roya Parsial yang memerlukan pemisahan atau tidak) sesuai Lampiran II, huruf B, angka 11, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang.

m. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Nama Tarif Pelayanan Pendaftaran Perubahan Nama sesuai Lampiran II, huruf B, angka 12, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. n. Pelayanan Penggantian Blanko Sertipikat (karena Hilang/Rusak atau Penggantian Blanko Sertipikat Model Lama ke Model Baru) Tarif Pelayanan Penggantian Blanko Sertipikat (karena Hilang/Rusak atau Penggantian Blanko Sertipikat Model Lama ke Model Baru) sesuai Lampiran II, huruf B, angka 13, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. o. Pelayanan Pencatatan Pemblokiran Tarif Pelayanan Pencatatan Pemblokiran sesuai Lampiran II, huruf B, angka 14, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. p. Pelayanan Pencatatan Lain Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Tarif Pelayanan Pencatatan Lain Sesuai Ketentuan Yang Berlaku sesuai Lampiran II, huruf B, angka 15, sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) per bidang. Pencatatan lain adalah suatu perbuatan hukum yang berakibat terjadinya pencatatan pada data pemeliharaan data pendaftaran

tanah yang tidak ditentukan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Contoh : Terjadinya pemekaran wilayah. F. PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN 1. Pelayanan Informasi Titik Koordinat Tarif Pelayanan Informasi Titik Koordinat sesuai Lampiran III, huruf A, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik. Output Layanan Informasi Titik Dasar Teknik berupa : 1) Salinan atau Copy Koordinat Titik Dasar Teknik; 2) Salinan atau Copy Sketsa Lokasi Titik Dasar Teknik; 3) Salinan atau Copy Deskripsi Tugu; 2. Pelayanan Data Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference Stations (CORS) berupa : a. Paket Data Harian Tarif Pelayanan Data GNSS/CORS berupa Paket Data Harian sesuai Lampiran III, huruf B, angka 1, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pengguna/hari. b. Paket Data Bulanan Tarif Pelayanan Data GNSS/CORS berupa Paket Data Bulanan sesuai Lampiran III, huruf B, angka 2, sebesar Rp.1.250.000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pengguna/bulan. c. Paket Data Tahunan Tarif Pelayanan Data GNSS/CORS berupa Paket Data Tahunan sesuai Lampiran III, huruf B, angka 3, sebesar Rp.13.750.000,(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pengguna/tahun. Output Layanan Informasi berupa Salinan atau Print out untuk : a. Raw Data dalam format RINEX yang digunakan untuk Post Processing dan Data Real Time Kinematic (RTK); b. Data sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diperoleh untuk periode harian, bulanan atau tahunan; c. Data sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diperoleh secara manual dengan mengajukan permohonan ke KantorKantor Pertanahan yang dipasang Base Station atau ke BPN-RI. Data tersebut juga akan dapat diakses dengan menggunakan aplikasi internet berbasis WEB yang saat ini sedang dalam pembangunan. 3. Pelayanan Peta Pertanahan dalam Format Multimedia dan Format Raster lainnya berupa : a. Peta sampai dengan Skala 1:5.000, minimal 25 (dua puluh lima) hektar Tarif sesuai Lampiran III, huruf C, angka 1, sebesar Rp.4.000,(empat ribu rupiah) per hektar/tema.

b. Peta dari Skala 1:10.000 sampai dengan 1:50.000, minimal 4.000 (empat ribu) hektar. Tarif sesuai Lampiran III, huruf C, angka 2, sebesar Rp.100,(seratus rupiah) per hektar/tema. 4. Pelayanan Informasi Nilai Tanah atau Kawasan berupa : a. Pelayanan Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti Tarif sesuai Lampiran III, huruf D, angka 1, sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) per bidang. Output berupa Surat Keterangan Informasi Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti. (Contoh format di lampiran SPT 10). b. Pelayanan Zonasi Tanah, minimum 50 (lima puluh) hektar Tarif sesuai Lampiran III, huruf D, angka 2, sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah) per hektar. Output berupa Kutipan Peta Zona Nilai Tanah. (Contoh format di lampiran SPT 11). c. Pelayanan Nilai Ekonomi Kawasan, minimum 50 (lima puluh) hektar Tarif sesuai Lampiran III, huruf D, angka 3, sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah) per hektar. Output berupa Kutipan Peta Nilai Ekonomi Kawasan. (Contoh format di lampiran SPT 12). d. Pelayanan Nilai Aset Kawasan, minimum 50 (lima puluh) hektar Tarif sesuai Lampiran III, huruf D, angka 4, sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah) per hektar. Output berupa Kutipan Peta Nilai Aset Kawasan (ZPEW). 5. Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah (Analisis Penggunaan Tanah, Ketersediaan Tanah, dan Peta-peta lainnya) berupa : a. Kertas Hitam Putih 1) Format A4 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 1.a, sebesar Rp.25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) per lembar/wilayah. 2) Format A3 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 1.b, sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembar/wilayah. 3) Format A2 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 1.c, sebesar Rp.55.000,(lima puluh lima ribu rupiah) per lembar/wilayah. 4) Format A1 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 1.d, sebesar Rp.75.000,(tujuh puluh lima ribu rupiah) per lembar/wilayah.

5) Format A0 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 1.e, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar/wilayah. b. Kertas Berwarna 1) Format A4 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 2.a, sebesar Rp.75.000,(tujuh puluh lima ribu rupiah) per lembar/wilayah. 2) Format A3 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 2.b, sebesar Rp.90.000,(sembilan puluh ribu rupiah) per lembar/wilayah. 3) Format A2 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 2.c, sebesar Rp.110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah) per lembar/wilayah. 4) Format A1 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 2.d, sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per lembar/wilayah. 5) Format A0 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 2.e, sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per lembar/wilayah. c. Digital dalam format multimedia 1) Skala sama dengan atau lebih besar dari 1 : 10.000 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 3.a, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per tema/wilayah. 2) Skala lebih kecil dari 1 : 10.000 sampai dengan 1 : 50.000 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 3.b, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tema/wilayah. 3) Skala lebih kecil dari 1 : 50.000 sampai dengan 1 : 100.000 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 3.c, sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tema/wilayah. 4) Skala lebih kecil dari 1 : 100.000 Tarif sesuai Lampiran III, huruf E, angka 3.d, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tema/wilayah. 6. Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal berupa : a. Pengecekan Sertipikat Tarif Pelayanan Pengecekan Sertipikat sesuai Lampiran III, huruf F, angka 1, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sertipikat.

b. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Tarif Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sesuai Lampiran III, huruf F, angka 2, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per SKPT. c. Informasi Tekstual/Grafikal untuk Surveyor Berlisensi Tarif Pelayanan Informasi Tekstual/Grafikal untuk Surveyor Berlisensi sesuai Lampiran III, huruf F, angka 3, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. G. PELAYANAN LISENSI 1. Penilai Tanah Lisensi Penilai Tanah adalah lisensi yang diberikan kepada orang perseorangan untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah dan telah memperoleh ijin praktek penilaian dari Menteri Keuangan. Tarif Penilai Tanah sesuai Lampiran IV, huruf A, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/usaha jasa penilaian. Lisensi Penilai Tanah diberikan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan untuk dan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan dapat didelegasikan kepada Direktur Survei Potensi Tanah. (Contoh format di lampiran SPT 13). Lisensi tersebut diberikan untuk wilayah kerja mencakup seluruh Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Surveyor Berlisensi Tarif Surveyor berlisensi sesuai Lampiran IV, huruf B, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/usaha jasa perorangan. Ruang lingkup pelayanan Surveyor Berlisensi adalah : a. Ujian Pengangkatan Surveyor Berlisensi, tarif per orang/usaha jasa perorangan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); b. Pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan Surveyor Berlisensi, tarif pembuatan per SK sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Output kegiatan pelayanan Surveyor Pengangkatan Surveyor Berlisensi.

Berlisensi

berupa

SK

3. Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tarif Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai Lampiran IV, huruf C, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.

H. PELAYANAN PENDIDIKAN Tarif Pelayanan Pendidikan sesuai Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Jasa Sewa Ruangan dan Sewa Asrama (bagi Mahasiswa Non PNS) belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. I.

PELAYANAN PENETAPAN TANAH OBYEK PENGUASAAN BENDABENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA (P3MB)/PERATURAN PRESIDIUM KABINET DWIKORA NOMOR 5/Prk/1965 Tarif Pelayanan Penetapan Tanah Obyek Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 sesuai Pasal 18 adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Tanah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010, tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional, khusus pelayanan Penetapan Tanah Obyek Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 tidak mengatur Ijin Penggunaannya.

J. PELAYANAN DI BIDANG PERTANAHAN YANG BERASAL DARI KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN Tarif Pelayanan di Bidang Pertanahan yang berasal dari Kerjasama dengan Pihak Lain sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 adalah sebesar Nilai Nominal yang tercantum dalam Dokumen Kerjasama. Kerjasama dengan Pihak Lain adalah Kerja sama yang dilakukan secara tertulis yang dilakukan antara Badan Pertanahan Nasional dengan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan selain yang tercantum dalam Pasal 1 huruf a s/d i Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. III. LAIN – LAIN 1. Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 belum dapat dilaksanakan karena belum ada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (7) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. 2. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Kepada Bendahara Penerimaan tidak diperkenankan menerima secara langsung maupun tidak langsung (transfer), membukukan, dan menyimpan biaya dimaksud.

3. Biaya Tranportasi, akomodasi dan konsumsi disediakan oleh Wajib Bayar (pengguna layanan) untuk keberangkatan dari kantor Satuan Kerja sampai lokasi, dan kepulangan dari lokasi sampai kantor Satuan Kerja. 4. Penggunaan Biaya Keluaran atau Belanja diatur tersendiri dalam Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berkenaan. 5. Teknis pemrosesan pelayanan (back office) diatur tersendiri dalam Peraturan atau Petunjuk Teknis dari masing-masing Unit Kerja Terkait, demikian juga Standart Operational Procedure (SOP) akan diatur tersendiri. 6. Mengingat perubahan nilai tanah sangat dinamis dan untuk menghindari terjadinya potensi kerugian Negara maka dalam rangka penerapan Nilai Tanah pada pelayanan pertanahan, Kantor Pertanahan berkewajiban memastikan bahwa nilai tanah yang digunakan untuk penghitungan tarif pelayanan adlah nilai tanah yang berlaku sesuai dengan Standar Prosedur Internal (SOPI) Direktorat Survei Potensi Tanah. 7. Untuk mengantisipasi penyetoran akhir tahun anggaran pada Bank Persepsi terhadap penerimaan biaya pelayanan di bidang pertanahan, diharapkan penyetoran tersebut dilakukan paling lambat satu minggu sebelum berakhirnya tahun anggaran. IV. Lampiran Survei Potensi Tanah (SPT) 01 sampai dengan 13.

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS UTAMA, ttd. MANAGAM MANURUNG, S.H., M.Kn.

LAMPIRAN SPT 01 Format Pengesahan Pembuatan dan Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

LAMPIRAN SPT 02 Format Pengesahan Pembuatan dan Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah oleh Dierktur Survei Potensi Tanah *)

*) Sepanjang Kewenangannya dilimpahkan

LAMPIRAN SPT 03 Format Pengesahan Pembuatan dan Pengunaan Peta Zona Nilai Tanah oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

LAMPIRAN SPT 04 Format Pengesahan Pembuatan dan Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

LAMPIRAN SPT 05 Format Pengesahan Pembuatan dan Penggunaan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

LAMPIRAN 06 Format Pengesahan Pembuatan dan Penggunaan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan oleh Direktur Survei Potensi Tanah BPN RI *)

*) Sepanjang Kewenangannya dilimpahkan

LAMPIRAN SPT 07 Format Pengesahan Pembuatan dan Pengesahan Peta Zona Niai Ekonomi Kawasan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

LAMPIRAN SPT 08 Format Pengesahan Pembuatan dan Penggunaan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

LAMPIRAN SPT 09 Sistematika Laporan Hasil Penilaian BAB I.

LINGKUP PELAKSANAAN PEKERJAAN A. B. C. D. E. F.

Dasar Pelaksanaan Pekerjaan Tujuan Penilaian Tanggal Pemeriksaan dan Tanggal Penilaian Definisi Nilai Objek Penilaian Letak dan Identifikasi 1. Lokasi 2. Kondisi Lingkungan dan Kepemilikan G. Metodologi Penilaian BAB II.

ANALISIS DATA A. Analisis Highest and Best Use B. Dasar Penilaian C. Penilaian 1. Tanah 2. Bangunan 3. Tanaman (tanaman tahunan yang dimungkinkan untuk dinilai)

BAB III.

KESIMPULAN NILAI

LAMPIRAN

LAMPIRAN SPT 10 SURAT KETERANGAN INFORMASI NILAI TANAH ATAU NILAI ASET PROPERTI

LAMPIRAN 11 KUTIPAN PETA ZONA NILAI TANAH

LAMPIRAN 12 KUTIPAN PETA ZONA NILAI EKONOMIS KAWASAN

LAMPIRAN SPT 13 SURAT KEPUTUSAN LISENSI PENILAI TANAH KOP GARUDA MAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TENTANG PEMBERIAN LISENSI PENILAI PERTANAHAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Membaca

: Permohonan ......

Mengingat

:

1) Undang-Undang ....... 2. 3. 4. 5. 6. MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN LISENSI PENILAI PERTANAHAN. KESATU

FOTO

: Memberikan Lisensi Penilai Pertanahan untuk melaksanakan penilaian harga tanah dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada : 1. Nama : 2. Alamat : 3. No. Telp/Fax : 4. Pimpinan : Nama : Jabatan : Alamat : 5. Nomor NPWP : 6. Cabang : 7. Bidang Kegiatan :

KEDUA

: Lisensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang pada halaman belakang Keputusan ini.

KETIGA

:

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ( ......................................... )

KETENTUAN LISENSI PENILAI PERTANAHAN (Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Pemberian Lisensi Penilai Pertanahan)

1) Hak – hak Penilai : a) Mendapatkan akses data dan informasi, memperoleh dokumen yang diperlukan dalam rangka tugas penilaian yang hanya digunakan untuk keperluan penilaian dan tidak untuk kepentingan lain; b) Memperoleh honorarium/biaya balas jasa dalam penilaian tanah dari pemberi kerja yang jumlahnya sesuai peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku. 2) Tugas Penilai : a) Melakukan tugas penilaian tanah secara jujur, profesional dan independen; b) Melakukan verifikasi atas dokumen obyek penilaian; c) Melakukan survei, pemeriksaan dan pemetaan obyek fisik penilaian secara optimal sehingga data yang diperoleh mencukupi/ memenuhi syarat untuk dilakukannya penilaiannya; d) Melakukan survei dan pemeriksaan obyek non-fisik/non-market penilaian secara optimal sehingga data yang diperoleh mencukupi untuk dilakukannya penilaiannya secara komprehensif; e) Melengkapi data/informasi mengenai obyek penilaian demi kelancaran tugas penilaian; f) Melaksanakan penilaian tanah secara jujur, profesional dan independen berdasarkan standar operasional prosedur, yaitu :  Melakukan survei, pemeriksaan, dan pemetaan fisik atas obyek penilaian secara teliti;  Melakukan survei dan pemeriksaan aspek nonfisik atas obyek penilaian secara teliti;  Mengumpulkan semua data dan informasi yang diperlukan;  Melakukan verifikasi atas data dan informasi yang diterima;  Melakukan analisis terhadap data dan perhitungan nilai;  Menelaah kembali semua hasil perhitungan;  Menyusun laporan penilaian tanah;  Menyiapkan kelengkapan laporan penilaian tanah;  Memeriksa kelengkapan laporan penilaian tanah;  Menandatangani laporan penilaian tanah;  Mempertanggungjawabkan hasil penilaian tanah;  Merahasiakan hasil laporan penilaian tanah kepada pihak-pihak selain yang ditentukan dalam kewenangan, hak-hak, tugas dan kewajiban penerima Lisensi. 3) Kewajiban Penilai : a) Melaporkan hasil penilaian yang tertuang dalam laporan penilaian, atau data dan peta zona nilai tanah, dan atau nilai pasar tanah, hanya kepada Panitia Pengadaan Tanah, pemberi kerja dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; b) Melaporkan hasil kegiatan secara periodik, 2 (dua) kali dalam setahun setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.

4) Sanksi bagi Penilai : Setiap Penilai yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat dikenai sanksi berupa : a) Sanksi administratif berupa :  peringatan tertulis,  pencabutan sementara Lisensi, atau  pencabutan tetap Lisensi  Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk membayar kerugian yang di akibatkan oleh penilaiannya dan sanksi pidana apabila terbukti secara sah melanggar ketentuan-ketentuan pidana.