KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/Ins/II/2013 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Program Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Strategis dimaksud secara intensif dan terus-menerus. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini memberikan instruksi, Kepada
: 1. 2. 3. 4.
Sekretaris Utama; Para Deputi; Inspektur Utama; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia;
Untuk KESATU
: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional agar membuat strategi percepatan penyelesaian pekerjaan program strategis, meliputi: a. redistribusi tanah; b. Larasita; c. Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA); d. Program Pemberdayaan Masyarakat lintas sektor, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK), petani, nelayan, dan usaha
penangkapan ikan skala kecil serta Berpenghasilan Rendah (MBR); dan/atau
Masyarakat
e. Program strategis lainnya yang ada pada masing-masing Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, antara lain tanah terlantar dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. KEDUA
: Hasil penyelesaian program strategis sebagaimana dimaksud dalam program strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan tahap penyelesaian, yakni : a. kuartal pertama dilaporkan pada akhir Juni dengan capaian paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen); b. kuartal kedua dilaporkan pada akhir September dengan capaian paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen); c. laporan kuartal ketiga pada akhir Desember sebesar 100% (seratus persen); dan Pengertian capaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sudah merupakan produk akhir.
KETIGA
: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang sudah menyelesaikan program strategis yang telah dicapai pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, segera melaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan pelaksanaan Instruksi ini merupakan penilaian kinerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan.
KEEMPAT
: Hasil program strategis yang telah dicapai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan diserahkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat yang bersangkutan secara simbolis dan tempat pelaksanaannya secara regional.
KELIMA
: Sekretaris Utama, Para Deputi, dan Inspektur Utama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang menjadi wilayah tanggung jawabnya sebagaimana terlampir.
KEENAM
: Sekretaris Utama, Para Deputi, dan Inspektur Utama melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara berkala.
KETUJUH
: Agar melaksanakan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penuh tanggung jawab.
KEDELAPAN : Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 25 Februari 2013 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ttd. HENDARMAN SUPANDJI
LAMPIRAN INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/Ins/II/2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 WILAYAH TANGGUNG JAWAB MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM STRATEGIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No.
Pejabat
1
Sekretaris Utama
2
Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan
3
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
4
Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat
5
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
6
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Wilayah Tanggung Jawab (Provinsi) Sumatera Utara Lampung DKI Jakarta Kalimantan Barat Riau Sumatera Barat Jawa Barat Sulawesi Selatan Gorontalo Bengkulu Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Timur Maluku Sumatera Selatan Jambi Jawa Tengah Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung Banten Kalimantan Timur Selawesi Tengah Maluku Utara Kepulauan Riau Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Papua
Jumlah Povinsi 4
5
5
5
5
5
7
Inspektur Utama
Aceh Daerah Istimewa Yogyakarta Sulawesi Barat Papua Barat
4
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ttd. HENDARMAN SUPANDJI
