Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi

3/8/2013

Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

1 1

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Bab

06

“No impunity to corruptors“ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

GERAKAN, KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

2

2

1

3/8/2013


Kompetensi Dasar 1. Mahasiswa mampu menjelaskan gerakan-gerakan internasional pencegahan korupsi; 2. Mahasiswa mampu menjelaskan kerjasama-kerjasama internasional pencegahan korupsi; 3. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi; 4. Mahasiswa mampu membandingkan kelemahankelemahan dan kelebihankelebihan pemberantasan korupsi di negara lain; 5. Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

POKOK BAHASAN Gerakan-gerakan, kerjasama dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi. SUB POKOK BAHASAN 1. Gerakan dan Kerjasama Internasional Pencegahan Korupsi; 2. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi; 3. Pencegahan Korupsi : Belajar dari Negara Lain.


3

3


MARI KITA SIMAK FILM BERIKUT



4

4

2

3/8/2013


GERAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL



5

5


BOTTOM UP APPROACH Berangkat dari 5 (lima) asumsi yakni: a) semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan awareness untuk memberantas korupsi; b) adanya network atau jejaring yang baik akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (civil society). Untuk itu perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial (social capital) dari masyarakat; KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


6

14

3

3/8/2013


BOTTOM UP APPROACH c)

d)

Perlu penyediaan data mengenai efesiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnostics. Dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenai problem korupsi, reformasi administratif-politis dapat disusun secara lebih baik; Adanya pelatihan-pelatihan khusus. Pelatihan ini dapat diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank yang diharapkan dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahanbahan yang ada dipilih sendiri dan harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara; dan



7

14


BOTTOM UP APPROACH e) adanya rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta, diharapkan akan memiliki trickle-down effect dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. (Haarhuis : 2005)



8

14

4

3/8/2013


TOP-DOWN APPROACH Pendekatan dari atas atau top-down dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik , ekonomi maupun administrasi pemeritahan. Corruption is a symptom of a weak state and weak institution, sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. (Haarhuis : 2005) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


9

14


Bahan Diskusi/Tugas Dari 2 (dua) macam pendekatan untuk melaksanakan program anti-korupsi, diskusikanlah dengan rekanrekan anda, pendekatan mana yang anda rasa lebih baik? Apa kelemahan dan kelebihan pendekatan dari bawah (bottom-up) dan pendekatan dari atas (topdown)? Mana yang kira-kira lebih efektif untuk pemberantasan korupsi? Anda dapat menambahkan opini anda dan rekan-rekan anda, sehingga diskusi akan bertambah menarik.



10

14

5

3/8/2013


GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOs)



11

15


GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOs) POSISI INDONESIA DALAM INDEKS PERSEPSI KORUPSI TI Tahun 2002-2008 NOMOR/ PERINGKAT

JUMLAH NEGARA YANG DISURVEY

1.9

96

102

1.9

122

133

2004

2.0

133

145

2005

2.2

137

158

2006

2.4

130

163

2007

2.3

143

179

2008

2.6

126

166

TAHUN

SCORE CPI

2002 2003

Sumber : www.transparency.org KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


12

15

6

3/8/2013


GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOs) •

Salah satu program TIRI adalah membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama IIEN atau Indonesian-Integrity Education Network.

•

TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa. www.i-ien.org


www.tiri.org


13

16




14

17

7

3/8/2013


INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI United Nations Convention against Corruption (UNCAC)  telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan pada konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003.;



15

18


INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction  konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (legally binding) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (bribe) dalam transaksi bisnis internasional.



16

19

8

3/8/2013


BELAJAR DARI NEGARA LAIN

Malaysia : the Malaysia AntiCorruption Commission (MACC);

Filipina : Lembaga Ombudsman;


Hongkong : Independent Commission against Corruption (ICAC);

Indonesia : Komisi Pemberantas an Korupsi (KPK).


17

20


ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTI KORUPSI BAGI INDONESIA •

Ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006;

•

Kewajiban Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan isi konvensi internasional dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. .



18

21

9

3/8/2013


Bahan Diskusi/Tugas

Ada beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain, juga kerjasama interpol untuk melacak pelaku dan mutual legal assistance di antara negara-negara. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank.



19

22


Selamat datang generasi muda anti-korupsi Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak


Upaya Pemberantasan Korupsi

20

23

10

3/8/2013

Terimakasih kepada: Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, UNIKA Soegijapranata, dan KPK, TIRI, ICW

Produksi: Bagian Hukum dan Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI copyrights © dikti 2012

11

Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi

Recommend Documents