Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi

Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

1 1

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Bab

05

“No impunity to corruptors“ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI


2


Kompetensi Dasar 1.

2.

3.

Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi; Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang; Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya apa yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungannya maupun dalam masyarakat.


POKOK BAHASAN : Upaya Pemberantasan Korupsi SUB POKOK BAHASAN : 1. Konsep Pemberantasan Korupsi; 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana; 3. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi.


3

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI mari kita simak film ini



4

4


A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain? Korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’  sifatnya kronis juga akut. Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti. Korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. PENTING DIPAHAMI : di manapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat



5

5


It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). THERE IS NO SINGLE CONCEPT and program of good governance FOR ALL COUNTRIES and organizations, there is no ‘one right way’. There are many initiatives and most are tailored to specifics contexts. SOCIETIES and organizations WILL HAVE TO SEEK THEIR OWN SOLUTIONS. (Fijnaut dan Huberts : 2002)

DISKUSIKANLAH PENDAPAT BERIKUT : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


6

6


REALITA DI INDONESIA • Ada PERANGKAT HUKUM : ada Peraturan PerUU, ada lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan); ada lembaga independen ‘Super Body’ yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk memberantas korupsi. • Di sekolah siswa/mahasiswa Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan. • Realita : korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat.

• Apa yang salah??? KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


7

7




8

8


UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI JALUR PENAL

JALUR NON-PENAL

• Kebijakan penerapan Hukum Pidana (Criminal Law Application); • Sifat repressive (penumpasan/ penindasan/pemberantasan) apabila kejahatan sudah terjadi; • Perlu dipahami bahwa: upaya/tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya/tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008)

• Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment); • Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan dll); • Sifat preventive (pencegahan)



9

9


UPAYA PENAL DAN NON-PENAL •

•

•

Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan (korupsi); Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi; Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi  karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi.



10

10


KETERBATASAN SARANA PENAL • Sarana penal memiliki ‘keterbatasan’, mengandung ‘kelemahan’ (sisi negatif). Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara ‘subsidair’. • Secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);



11

11


KETERBATASAN SARANA PENAL • Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi; • Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal, mengadung efek sampingan yang negatif. Lihat realita kondisi overload Lembaga Pemasyarakatan; • Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


12

12


KETERBATASAN SARANA PENAL •

•

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ‘kurieren am symptom’ (menyembuhkan gejala), hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan kausatif karena sebabsebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana; Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;



13

13


KETERBATASAN SARANA PENAL • Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional; • Efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. • Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan. (Nawawi Arief : 1998) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


14

14




15

15


HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA Rubin : hukum pidana atau pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz : naik turunnya angka kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


16

16


HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA Karl. O. Christiansen : pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur. S.R. Brody : 5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali.



17

17


HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA Wolf Middendorf : tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya UU atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana.

(Nawawi Arief : 1998) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


18

18




19

19


HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA Diskusikanlah kasus perlakuan istimewa yang diberikan kepada Artalita. Ia bisa menyulap ruang tempat ia mendekam di LP Cipinang menjadi ruang yang sangat nyaman bagaikan ruang hotel berbintang. Bagaimana pula dengan Gayus yang bebas berkeliaran dan berpelesiran ke luar negeri selama menjadi tahanan kasus penggelapan pajak. Menurut and apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini?



20

20


STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI 1

Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

2

Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

3

Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

4

Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5

Monitoring dan Evaluasi

6

Kerjasama Internasional



21

21


KERJASAMA INTERNASIONAL • Melakukan kerjasama internasional  antar negara dan International NGOs. • Contoh : Transparency Internasional (TI) misalnya membuat program National Integrity Systems OECD membuat program the Ethics Infrastructure dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. www.transparency.org/ www.oecd.org/ www.worldbank.org/



22

1


PEMBENTUKAN LEMBAGA ANTIKORUPSI • Di beberapa negara ada lembaga ombudsman; di Hongkong ada Independent Commission against Corruption (ICAC); di Malaysia ada the Malaysia Anti-Corruption Comission(MACC); di Indonesia ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); • Memperbaiki kinerja lembaga peradilan; • Di tingkat departemen  pembentukan lembaga audit; • Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik; • Pemantauan kinerja Pemerintah Daerah; • Pemantauan kinerja Parlemen (DPR dan DPRD) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


23

1


Bahan Diskusi/Tugas

Coba anda bandingkan apa saja tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh ICAC di Hongkong, MACC di Malaysia dan KPK di Indonesia ! Apa saja yang sudah dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut untuk mencegah dan memberantas korupsi?


Adakah yang masih harus diperbaiki dari kinerja KPK yang merupakan lembaga independen anti-korupsi yang ada di Indonesia? Ada beberapa negara yang tidak memiliki lembaga khusus yang memiliki kewenangan seperti ketiga lembaga tersebut. Namun tingkat korupsi di negara-negara tersebut sangat rendah. Mengapa ?


24

2


PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK • Kewajiban pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat; • Kontrak pengadaan barang dan jasa dengan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat diberi otoritas atau akses untuk memantau dan memonitor. Harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memantau/memonitor; • Membangun sistem perekruitan pegawai negeri dan anggota militer yang transparan dan akuntabel; • Tersedianya sistem penilaian kinerja pegawai negeri. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


25

1


PENCEGAHAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Menjamin hak masyarakat mendapatkan akses informasi (access to information). Membangun sistem supaya masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi; • Meningkatkan public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat; • Public campaign melalui berbagai media : media masa, seminar dan diskusi, memasang spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi, pendidikan anti korupsi (dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi); KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


26

1


PENCEGAHAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Pengembangan mekanisme yang mudah dan sederhana di mana masyarakat dapat dengan bertanggung-jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Media : via telepon, surat atau telex, penggunaan teknologi informasi dengan internet dll.; • Tidak memberlakukan pasal mengenai ‘fitnah’ dan ‘pencemaran nama baik’ untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu; • Mengatur Perlindungan bagi Saksi dan Korban TP Korupsi; KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


27

2


PENCEGAHAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Membangun PERS yang bebas atau independen. ‘Pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang korup apabila kekuasaannya tidak diawasi oleh pers yang bebas’ (Henry Grunwald); • Membangun masyarakat sipil (civil society) yang kuat; membangun jejaring dan kerjasama antar NGO anti korupsi (baik nasional maupun internasional); • Menggunakan atau mengoperasikan perangkat electronic surveillance misalnya audio-microphones atau kamera video (semacam kamera CCTV atau Closed Circuit Television) atau data interception dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan electronic mail (email) atau surat elektronik. • dll. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


28

3


PENGEMBANGAN INSTRUMEN HUKUM • Tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. • Peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau Pencucian Uang, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU yang mengatur mengenai pers yang bebas. • Pengembangan mekanisme untuk masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi; KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


29

1


PENGEMBANGAN INSTRUMEN HUKUM • Pengaturan penggunaan electronic surveillance (supaya tidak melanggar privacy seseorang). • Pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta pasal yang menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bilamana perlu diamandemen atau dihapuskan. • Untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau Code of Conduct yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun code of conduct bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan LP). KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


30

2


Selamat datang generasi muda anti-korupsi Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak



31

22

Terimakasih kepada: Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, UNIKA Soegijapranata, dan KPK, TIRI, ICW

Produksi: Bagian Hukum dan Kepegawaian Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI copyrights © dikti 2012

Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi

Recommend Documents