Anatomi Muliawan - Salah Persepsi Soal Korupsi
SALAH PERSEPSI SOAL KORUPSI Oleh:
ANATOMI MULIAWAN Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul
ABSTRAK Pemberantasan korupsi merupakan isu yang sedang hangat di Indonesia. Rasanya semua media massa, baik cetak maupun elektronik, menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai headline dalam pemberitaan mereka. Meskipun demikian, masih banyak kalangan masyarakat yang memiliki persepsi keliru soal pemberantasan tindak pidana korupsi. Semakin lama memang disadari akibat yang ditimbulkan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi ternyata telah terbukti melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai kejahatan luar biasa, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luas dan diharapkan mampu mengefektifkan pemberantasan korupsi yang selama ini tak kunjung menampakkan hasil maksimal. Key Words: Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Audit
dahulu? Bapak Baharuddin Aritonang,
PENDAHULUAN Pemberantasan
korupsi
me-
seorang
Anggota
BPK,
pernah
rupakan isu yang sedang hangat di
mengemukakan
Indonesia. Rasanya semua media massa,
Harian Kompas edisi Senin 10/5 dengan
baik
elektronik,
membuat sebuah artikel yang berjudul
menjadikan isu pemberantasan korupsi
"Memberantas Korupsi, Efektifkan yang
sebagai headline dalam pemberitaan
Sudah Ada."
cetak
maupun
mereka. Meskipun demikian, masih banyak
kalangan
memiliki
masyarakat
persepsi
keliru
pendapatnya
pada
Pada alinea 12 artikel tersebut
yang
dinyatakan, "Jika kita membicarakan
soal
pemberantasan korupsi, semestinya kita
pemberantasan tindak pidana korupsi.
mulai pemeriksaannya lebih dulu... Dan lembaga
yang
ditugaskan
untuk
Pengungkapan Kasus Korupsi Harus
memeriksa pengelolaan dan tanggung
Melalui Audit BPK?
jawab keuangan negara tak lain dari
Pertama
yang
perlu
dikaji,
BPK. Bahkan lembaga negara BPK
benarkah pengungkapan kasus korupsi
dibentuk
harus
memeriksa
melalui
audit
BPK
terlebih
untuk
Lex Jurnalica /Vol.2 /No.3 /Agustus 2005
tujuan
penggunaan
itu,
yakni
keuangan
41
Anatomi Muliawan - Salah Persepsi Soal Korupsi
negara...”
UU
31 Tahun 1999 tersebut. Unsur
Pada bagian tersebut, terdapat
kerugian negara hanya dapat ditemukan
kesan kuat kalau aksi pemberantasan
dalam pasal 2 dan 3, padahal di pasal-
korupsi
dengan
pasal lain tidak terdapat, seperti pasal 5
pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan
mengenai penyuapan kepada pegawai
Pemeriksa Keuangan (BPK) karena
negeri, pasal 6 ayat (1) penyuapan
BPK
memeriksa
terhadap hakim, ataupun pasal 12 B soal
negara.
gratifikasi. Pasal-pasal lain tersebut
menimbulkan
tidak menyebutkan kerugian negara
pertanyaan, apakah benar pengungkapan
sebagai unsurnya. Ini membuktikan
kasus korupsi harus didahului dengan
kalau tindak pidana korupsi tidaklah
pemeriksaan dari BPK atau tidak?
selalu berkaitan dengan kerugian negara.
haruslah
didahului
dibentuk
penggunaan
untuk keuangan
Pernyataan
tersebut
Di Indonesia, ketentuan yang
Dalam
kasus
Kusuma,
tindak pidana korupsi adalah UU Nomor
terdapat kerugian negara tetapi dugaan
31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun
penyuapan
2001 tentang Pemberantasan Tindak
termasuk sebagai tindak pidana korupsi
Pidana
Undang-undang
sebagaimana dimaksud pasal 5. Perlu
tersebut tidak menyebutkan definisi
diingat pula, sifat pelaku dari tindak
tindak pidana korupsi, namun hanya
pidana korupsi lebih lincah, mereka
menyebutkan
tindak
akan sangat cepat menyembunyikan dan
diatur
menghilangkan barang bukti dan juga
pidananya
saja
perumusan sebagaimana
dalam Bab II dan III.
kepada
meskipun
W
menjadi acuan utama terkait dengan
Korupsi.
misalnya,
Mulyana
auditor
tidak
BPK
aset-aset hasil korupsi mereka. Oleh
UU Nomor 31 Tahun 1999 jo.
karena itu, kecepatan dan ketepatan
UU Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan
dalam memberantas korupsi merupakan
tindak pidana korupsi dalam artian yang
hal yang teramat penting. Selain itu, bila
luas. Tindak pidana korupsi tidak hanya
penegak
menyangkut
hukum
harus
menunggu
perbuatan
yang
terlebih dahulu hasil pemeriksaan BPK
mengakibatkan
kerugian
negara
yang biasanya memerlukan waktu yang
melainkan
perbuatan-perbuatan
lama, maka upaya-upaya pemberantasan
juga
koruptif lain yang tidak mengakibatkan
korupsi
terjadinya
koruptor
kerugian
negara,
tetapi
merupakan perbuatan koruptif. Perhatikan saja secara cermat
akan pun
terkendala sudah
dan
para
berhasil
menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti dan aset-aset mereka.
Lex Jurnalica /Vol. 3 /No. 2 /April 2005
42
Anatomi Muliawan - Salah Persepsi Soal Korupsi
Oleh karenanya, meskipun hasil pemeriksaan sebagai
BPK
bukti
dapat
dijadikan
permulaan,
manapun. Secara singkat, tugas-tugas yang
diemban
KPK
adalah
namun
mengkoordinasi dan supervisi terhadap
hendaknya aparat penegak hukum tidak
instansi yang berwenang melakukan
terbelenggu
untuk
menunggu
hasil
pemberantasan
pemeriksaan
yang
dilakukan
BPK.
penyelidikan,
korupsi,
melakukan
penyidikan,
Penyelidikan ataupun penyidikan tetap
penuntutan
dapat dilakukan, apabila dikemudian
korupsi, melakukan pencegahan dan
hari
monitoring terhadap penyelenggaraan
BPK
menyampaikan
laporan
pemeriksaannya, maka laporan tersebut
terhadap
dan
tindak
pidana
negara.
dapat dipergunakan sebagai petunjuk
Oleh karena itu, pembentukan
ataupun bukti untuk melengkapi berkas-
KPK
bukanlah
untuk
melengkapi
berkas penyelidikan ataupun penyidikan.
Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana persepsi masyarakat selama ini tetapi
Kesalahan Persepsi tentang KPK
KPK
lebih
ditujukan
untuk
Semakin lama memang disadari
mengefektifkan pemberantasan korupsi
akibat yang ditimbulkan korupsi tidak
dan juga sebagai "trigger" atau pemicu
hanya
bagi instansi lain yang berwenang dalam
merugikan keuangan negara,
tetapi ternyata telah terbukti melanggar
memberantas
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
terwujudnya Indonesia menjadi negara
Sebagai kejahatan luar biasa, maka
yang bersih dan bebas KKN bukanlah
dibentuklah
sebuah
Korupsi
Komisi
(KPK)
Pemberantasan
sebagai
lembaga
korupsi,
utopia.
Kini,
sehingga
KPK
mulai
menemukan irama yang harmonis dan
independen yang memiliki kewenangan
menunjukkan
luas
mampu
tugas-tugas pemberantasan korupsi dan
mengefektifkan pemberantasan korupsi
keinginan yang kuat untuk menjadi
yang
”trigger” mulai menampakkan hasil
dan
selama
diharapkan
ini
tak
kunjung
menampakkan hasil maksimal.
”taring”nya,
sehingga
meskipun masih jauh dari memuaskan
Independensi kewenangan KPK
publik. Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun
tertuang secara jelas dalam pasal 4 UU
2002 telah memberikan kewenangan
No. 30 Tahun 2002. Sebagai lembaga
besar
negara, KPK, melaksanakan tugas dan
mekanisme
wewenangnya bersifat independen dan
memberantas korupsi. Salah satunya
bebas
adalah
dari
pengaruh
kekuasaan
bagi
KPK
sebagai
sebuah
luar
biasa
untuk
kewenangan
Lex Jurnalica /Vol. 3 /No. 2 /April 2005
KPK
untuk
43
Anatomi Muliawan - Salah Persepsi Soal Korupsi
menyadap dan merekam. Oleh
karena
Kesimpulan aktivitas
Pemberantasan Korupsi Adalah
menyadap dan merekam pembicaraan
Tugas Penegak Hukum ? Kesalahan
dipandang KPK sebagai aktivitas legal
mendasar
mengenai
pemberantasan
karena secara jelas telah diatur dalam
korupsi
adalah
dibebankannya
pasal 12 huruf a UU Nomor 30 Tahun
pemberantasan korupsi hanya kepada
2002. Penyadapan ataupun perekaman
aparat penegak hukum, yaitu Aparat
pembicaraan dilakukan secara sangat
Kepolisian, Aparat Kejaksaan, Hakim,
rahasia guna menemukan bukti-bukti
Advokat,
akan terjadinya suatu tindak pidana
dengan sifat kejahatan korupsi yang
korupsi
tanpa
sistemik, maka pemberantasan korupsi
sepengetahuan pihak yang dicurigai dan
tidak akan pernah efektif bila tidak
dapat dilakukan dengan atau tanpa
terdapat peran aktif masyarakat karena
bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
masyarakatlah
yang
itu,
tentunya
maupun
KPK.
yang
Padahal,
berinteraksi
Kemajuan teknologi, terutama
langsung dan merasakan langsung akibat
teknologi komunikasi dan perbankan,
yang ditimbulkan oleh budaya koruptif
telah memberikan banyak kemudahan
yang terjadi selama ini.
bagi
pelaku-pelaku
korupsi
untuk
Oleh
karenanya,
bagian
menyembunyikan dan menghilangkan
terpenting yang harus ditumbuhkan
bukti-bukti dan aset hasil korupsinya.
adalah
Oleh karenanya, terobosan-terobosan
komponen bangsa ini bahwa korupsi
dalam sistem hukum di Indonesia agar
adalah kejahatan yang harus diperangi
mampu
mengikuti
bersama karena pemberantasan korupsi
teknologi
menjadi
perkembangan hal
yang
kesadaran
kolektif
seluruh
patut
tidak mungkin dimonopoli oleh satu
didukung selama tetap menghormati
orang atau satu kelompok atau satu
”due process of law”. Bila tidak, maka
instansi. Kesadaran untuk meninggalkan
aparat penegak hukum akan semakin
egoisme sektoral menjadi hal yang
sulit mengungkap kasus-kasus korupsi
utama, bila hal ini belum terlaksana,
yang sudah sistematik dan canggih ini.
maka nampaknya impian-impian pendiri
Akibatnya bangsa ini tidak akan pernah
bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia
bangkit dari keterpurukan ekonomi dan
yang
akan selalu dikenal sebagai bangsa yang
bermartabat masih harus melalui jalan
bersahabat dengan korupsi.
yang berliku.
berkeadilan,
sejahtera
dan
Oleh karenanya, marilah kita
Lex Jurnalica /Vol. 3 /No. 2 /April 2005
44
Anatomi Muliawan - Salah Persepsi Soal Korupsi
bertekad bulat meninggalkan lembaran kelam bangsa ini menuju Indonesia cerah dengan menjadikan diri kita sebagai diri yang terhormat, bermartabat dengan kompromi
menolak dan
korupsi
terus
tanpa
menancapkan
kapak anti korupsi dimanapun kita berada.
Lex Jurnalica /Vol. 3 /No. 2 /April 2005
45
