EVALUASI PUBLIK TERHADAP KINERJA 6 BULAN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK Dampak Kerja 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK Temuan Survei 23 - 31 Maret 2015
PENDAHULUAN 2
• •
•
• •
•
Skema konstitusi menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hingga memegang kendali penuh proses kebijakan dan sekaligus politik didalamnya. Evaluasi 1 semester diperlukan agar pemerintah memiliki waktu yang tepat (tidak terlalu cepat ataupun lama), dalam menyesuaikan ritme kerja dari masa transisi pemerintahan sebelumnya. Sehingga, seluruh kementerian (baik kementerian lama maupun baru) dan perangkat birokrasi yang mendukungnya dapat bekerja efektif dalam mengorganisasikan institusi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai Nawacita. Capaian dalam semester I ini menjadi bukti keseriusan pemerintahan Jokowi-JK, sekaligus pembeda,apakah pemerintahan yang baru ini lebih baik dari sebelumnya dan konkrit menjawab permasalahan rakyat. Program dan capaian dalam semester I menjadi landasan fundamental atau pondasi bagi arah pembangunan selama lima tahun ke depan. Atas dasar itulah, membaca kinerja pemerintahan Jokowi-JK menurut persepsi publik menjadi penting dilakukan terlepas pemerintah memiliki institusi atau mekanisme sendiri dalam mengevaluasi. Karena hasil survei ini menjadi masukan amat penting bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja. Pertanyaannya, bagaimanakah penilaian publik atas kinerja pemerintah Jokowi-JK? Lebih spesifik, bagaimana publik mengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden? Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
TUJUAN 3
• 3 •
Untuk mengetahui kondisi dan problem pokok yang dihadapi oleh masyarakat Untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan Kabinet Kerja pada enam bulan pertama berjalannya pemerintahannya
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
METODOLOGI 4
• 4
• •
•
• •
Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat wawancara serta bukan anggota TNI/POLRI Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1200 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95% Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa atau kelurahan Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan (spot check) sekitar 20% dari total data masuk, untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. Dalam proses penjaminan metodologi dan akurasi data tidak ditemukan kesalahan berarti Waktu wawancara lapangan 23-31 Maret 2015 Sumber Dana: Poltracking Indonesia (dana yang dihimpun untuk survei publik)
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
FLOW CHART PENARIKAN SAMPLE
5 5
•
• 2
1
3
Provinsi I
…
n Provinsi X
• 1
1
1
L
2
2
3
2
RW
4
•
5
RT/ Lingkungan
•
Menggunakan Teknik Multistage Random Sampling: Populasi desa/ kelurahan tingkat nasional Desa/ kelurahan di tingkat provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional Di setiap desa/ kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random Di masing-masing RT/ lingkungan dipilih secara random dua KK Di KK terpilih dipilih secara random satu orang dewasa laki-laki/ perempuan yang berhak memilih
KK
P
Responden
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
6
VALIDASI SAMPLE
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI
SAMPEL
BPS 2010
KATEGORI
SAMPEL
BPS 2010
KATEGORI
SAMPEL
BPS 2010
Aceh
1.67
1.90
Kalimantan Selatan
1.67
1.54
Riau
2.50
2.38
Bali
1.67
1.65
Kalimantan Tengah
0.83
0.94
Sulawesi Barat
0.83
0.49
Banten
4.17
4.52
Kalimantan Timur
1.67
1.51
Sulawesi Selatan
3.33
3.41
Bengkulu
0.83
0.73
Kep. Bangka Belitung
0.83
0.52
Sulawesi Tengah
0.83
1.12
DIY
1.67
1.47
Kepulauan Riau
0.83
0.72
Sulawesi Tenggara
0.83
0.95
DKI Jakarta
3.33
3.20
Lampung
3.33
3.22
Sulawesi Utara
0.83
0.96
Gorontalo
0.83
0.44
Maluku
0.83
0.65
Sumatera Barat
1.99
2.06
Jambi
1.67
1.31
Maluku Utara
0.83
0.44
Sumatera Selatan
2.99
3.16
Jawa Barat
18.33
18.26
Nusa Tenggara Barat
1.67
1.91
Sumatera Utara
5.47
5.51
Jawa Tengah
13.33
13.75
Nusa Tenggara Timur
1.67
1.99
Jawa Timur
15.83
15.91
Papua
0.83
1.21
Kalimantan Barat
1.67
1.86
Papua Barat
0.00
0.32
7
PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN 8 8
KATEGORI
SAMPEL
BPS 2010
GENDER LAKI-LAKI
50.0
50.0
PEREMPUAN
50.0
50.0
DESA - KOTA
AGAMA
SAMPEL
BPS 2010
ISLAM
89.5
87.9
PROTESTAN
5.22
6.9
KATOLIK
2.5
2.9
HINDU
1.39
1.7
BUDHA
0.2
0.7
DESA
60
59.4
KONG HU CU
0.3
0.1
KOTA
40
40.6
LAINNYA
0.09
0.5
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
ISU SOSIAL DAN EKONOMI 9 9
Bagaimana penghasilan rumah tangga Bapak/ Ibu/ Saudara dibanding setahun yang lalu? 3% 2% 3%
Jauh Lebih Buruk 16%
21%
Lebih Buruk Sama Saja Lebih Baik Jauh Lebih Baik Tidak tahu/Tidak Jawab
55%
Mayoritas publik mengatakan bahwa penghasilan rumah tangga tidak ada yang berbeda dengan tahun lalu
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
ISU SOSIAL DAN EKONOMI 10 10
Menurut perkiraan Bapak/ Ibu/ Saudara, bagaimana penghasilan rumah tangga Bapak/ Ibu/ Saudara dalam satu tahun yang akan datang?
14,0%
5,8%
5,5% 1,8% 37,1%
35,8%
Jauh lebih buruk Lebih buruk Sama saja Lebih baik Jauh lebih baik Tidak tahu/tidak jawab
Publik memperkirakan penghasilan rumah tangga sama saja untuk satu tahun yang akan datang.
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
PERSOALAN POKOK MASYARAKAT 11
Apakah persoalan yang paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat saat ini ? … (%)
Harga-harga kebutuhan pokok mahal
55.8
Susah mencari lapangan kerja
13.9
Biaya pendidikan dasar menengah (SD,SMP,SMA) yang mahal
10.8
Biaya berobat/kesehatan yang mahal
8.6
Sarana transportasi yang tidak memadai
6
Masalah lainnya
2.8
Tidak Tahu/ Tidak jawab
2.1 0
10
20
30
40
50
60
Mahalnya harga-harga kebutuhan pokok menjadi masalah paling pokok bagi masyarakat saat ini
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
TEMUAN 12
• 12
•
• •
Kesenjangan ekonomi makin besar, hal ini terlihat dari minimnya perbaikan nasib yang dirasakan oleh publik sejak setahun yang lalu. Di sisi lain, mayoritas publik terjebak dalam situasi yang sama atau stagnan dalam setahun terakhir dan bila dua hal ini tidak segera diatasi, masalah ekonomi yang kompleks akan segera terjadi. Begitupun untuk setahun yang akan datang, mayoritas publik tak begitu yakin kehidupan ekonominya akan lebih baik. walaupun proporsi dengan yang optimis (Lebih baik dan jauh lebih baik) tak terpaut jauh. Persoalan yang paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat saat ini terkait tidak stabilnya harga-harga kebutuhan pokok (55,8%), disusul persoalan lapangan kerja (13,9%). Berbagai realitas di atas, sebenarnya pekerjaan rumah dari Pemerintahan SBY-Boediono yang dapat membuka peluang bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk membuktikan diri lebih baik dari pemerintahan sebelumnya sekaligus membalik persepsi publik melalui optimalisasi kerja para menteri ekonomi serta memastikan program pemerintah, yakni; tiga kartu sakti (KIP, KIS, dan KKS), pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan bantuan untuk desa-desa tertinggal, terisolir, serta terpencil tepat sasaran.
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
13
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
EVALUASI KINERJA KABINET PEMERINTAHAN JOKOWI-JK 14
Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu/ Saudara terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla? … (%) 42.7
45 40
60
40.5
50
35
25
30
20
20
15
5
44
40
30
10
48.5
5.8
7.5 3.5
7.5
10 0
0 Sangat tidak Kurang puas Cukup puas Sangat Puas Tidak puas Tahu/Tidak Jawab
Tidak puas
Puas
Tidak Tahu/Tidak Jawab
Sangat tidak puas + kurang puas Cukup puas + Sangat Puas
Publik cenderung tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
EVALUASI KINERJA PRESIDEN JOKOWI WIDODO 15
Bagaimana kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)? … (%) 50 43.1
45
39.3
40 35 30 25 20 15 10
7.1
3.9
5
6.6
0 Sangat tidak Kurang Puas puas
Cukup Puas
Sangat Puas
Tidak Tahu/Tidak Jawab
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
46.4
47
6.6
Tidak Puas
Publik cenderung tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo
Puas
tidak Tahu/tidak Jawab
Sangat tidak puas + kurang puas Cukup puas + Sangat Puas
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
EVALUASI KINERJA WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA 16
Bagaimana kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)? … (%) 45 39.1
40
42
50
35
44.8
40
30
35
25
30
20
25 20
15 10
45.3
45
9.9 6.2
15
9.9
10 2.8
5
5
0
0 Sangat tidak Kurang Puas puas
Cukup Puas
Sangat Puas
Tidak Tahu/Tidak Jawab
Tidak Puas
Puas
tidak Tahu/Tidak Jawab
Sangat tidak puas + kurang puas Cukup puas + Sangat Puas
Publik cenderung kurang puas terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
KINERJA BIDANG EKONOMI 17
Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) dalam dalam bidang ekonomi? … (%) 60 52.2 50
40
30
20
27.2
14.4
10
4.7 1.5
0 Sangat Tidak Puas
Kurang Puas
Cukup Puas
Publik menilai kinerja bidang ekonomi kurang memuaskan
Sangat Puas
Tidak Tahu/Tidak Jawab
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
KINERJA BIDANG PENDIDIKAN 18
Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang pendidikan? … (%) 60 48.6
50
40
36.8
30
20
10
6.8
5
2.8 0 Sangat Tidak Puas
Kurang Puas
Cukup Puas
Sangat Puas
Tidak Tahu/Tidak Jawab
Publik menilai kinerja bidang pendidikan cukup memuaskan
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
KINERJA BIDANG KESEHATAN 19
Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang kesehatan? … (%) 60 48.9
50 40
35.1
30 20 10
7.8 3.8
4.4
Sangat Puas
Tidak Tahu/Tidak Jawab
0 Sangat Tidak Puas
Kurang Puas
Cukup Puas
Publik menilai kinerja bidang kesehatan cukup memuaskan.
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
KINERJA BIDANG KEAMANAN 20
Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang keamanan? … (%) 45
42.4 38.5
40 35 30 25 20 15 10
8.3
6.6
4.2
5 0 Sangat Tidak Puas
Kurang Puas
Cukup Puas
Sangat Puas
Tidak Tahu/Tidak Jawab
Publik menilai kinerja bidang keamanan kurang memuaskan
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
KINERJA BIDANG HUKUM & PEMBERANTASAN KORUPSI 21
Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi ? … (%) 45
42.7
40 35
32.1
30 25 20 15
12.9 8.8
10 3.5
5 0 Sangat Tidak Puas
Kurang Puas
Cukup Puas
Publik menilai kinerja bidang hukum kurang memuaskan
Sangat Puas
Tidak Tahu/Tidak Jawab
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
KONDISI UMUM KINERJA JOKOWI-JK DALAM BIDANG EKONOMI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEAMANAN, DAN PENEGAKAN HUKUM 22 % Cukup Puas + Sangat Puas
Kondisi Bidang Kesehatan
52.7
Kondisi Pendidikan
51.4 42.7
Kondisi Keamanan
35.6
Kondisi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
28.7
Kondisi Ekonomi 0
10
20
30
40
50
60
Kinerja bidang kesehatan dan pendidikan paling baik penilaiannya, sedangkan kondisi ekonomi dan penegakan hukum dinilai paling rendah. Kondisi Keamanan juga masih kurang baik.
RESHUFFLE KABINET 23
Apakah perlu dilakukan perombakan/ pergantian menteri di kabinet kerja Joko Widodo -Jusuf Kalla ? … (%) 40
36
35 30.2
30 24.1
25 20 15 10 5
5.8
3.9
0 Sangat Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Tidak Tahu/Tidak Jawab
Secara umum publik setuju bila dilakukan perombakan di Kabinet Kerja
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
TEMUAN 24
• • • • • •
•
Ketidakpuasan publik yang melebihi angka kepuasan menjadi alarm bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kerjanya. Bila dibedah secara personal, baik kerja Jokowi maupun JK, tingkat kepuasan publik terhadap keduanya di bawah 50%. Tingginya ketidakpuasan publik di bidang ekonomi disebabkan oleh melambungnya harga bahan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya harga BBM. Sementara ketidakpuasan di bidang hukum disebabkan oleh praktik korupsi yang masih marak dan ketidakharmonisan antara KPK dan Polri terkait polemik kasus Budi Gunawan. Tingginya ketidakpuasan di bidang keamanan disebabkan maraknya aksi begal dan perampokan akhir-akhir ini. Bidang pendidikan dan kesehatan mendapat penilaian sedikit moderat karena biaya pendidikan cenderung stabil, munculnya beragam beasiswa dari pemerintah, serta adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru seperti program sertifikasi, dll. Menurut publik pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan perombakan/ pergantian menteri di Kabinet Kerja.
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
KESIMPULAN
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
KESIMPULAN 26
•
•
• •
Kesenjangan ekonomi makin besar, hal ini terlihat dari minimnya perbaikan nasib yang dirasakan oleh publik sejak setahun yang lalu. Di sisi lain, mayoritas publik terjebak dalam situasi yang sama atau stagnan dalam setahun terakhir dan bila dua hal ini tidak segera diatasi, masalah ekonomi yang kompleks akan segera terjadi. Ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK sudah berada di angka yang cukup menghawatirkan. Hal itu sudah seharusnya menjadi alarm bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan evaluasi sekaligus berbenah. Ketidakpuasan publik paling tinggi di bidang ekonomi, disusul bidang hukum dan bidang keamanan. Publik berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan perombakan/ pergantian menteri guna memperbaiki kinerja Kabinet Kerja.
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
KESIMPULAN 27
•
•
•
Hasil survei ini memberikan kesimpulan penting bahwa pemerintahan Jokowi-JK harus meningkatkan kualitas kinerja dengan menggenjot berbagai program dan agenda pemerintahan agar sesuai dengan yang ditargetkan. Program Nawacita dan agenda revolusi mental harus benar-benar direalisasikan. Pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya membangun komunikasi politik ke publik dengan efektif. Karena boleh jadi, rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini karena tidak adanya komunikasi yang sinergis, terintegrasi dan massif di lingkaran pemerintahan, sehingga terkesan tidak terjalin koordinasi yang baik dan tidak tersampai dengan baik ke publik. Sebagai langkah ekstrem, bila diperlukan, Presiden Jokowi dapat melakukan perombakan kabinet. Selain berfungsi sebagai penyegaran, perombakan dilakukan untuk memperbaiki performa dan kinerja Kabinet Kerja.
Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
