PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP KINERJA PELAYANANAN PUBLIK

68

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP KINERJA PELAYANANAN PUBLIK RUDDY HARYADI Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari Bandung email: [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan terhadap kinerja pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung nomor 1352 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah untuk pelayanan informasi terhadap publik. Metode penelitian menggunakan metode deskriftif kualitatif. Sampel penelitian sebanyak 41 orang dengan menggunakan teknik sensus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. Implementasi kebijakan telah dilaksanakan berdasarkan dimensi-dimensi implementasi kebijakan serta standar kerja yang jelas dari Pemerintah Kota Bandung, namun secara operasional belum sepenuhnya berjalan denga efektif, sehingga berimplikasi pada kinerja pelayanan publik. Mengingat implementasi kebijakan telah memberikan pengaruh besar terhadap kinerja pelayanan publik, maka Pemerintah Kota Bandung sebaiknya memberikan perhatian yang serius terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Abstract This study aims to determine the implementation of policies on the performance of public services in the City of Bandung, Bandung Mayor Regulation 1352 number 2014 on Guidelines for the Management of Information Services in order to improve the performance of government services to the public information. The research method uses descriptive qualitative method. The research sample as many as 41 people using census techniques. Data collection techniques using documentation , questionnaire and interview. The data analysis technique used in this study is a statistical analysis. Implementation of policies have been implemented based on the dimensions of policy implementation and a clear work standards of the Government of Bandung, but operationally premises have not been fully effective, so the implications for the performance of public services. Given the implementation of the policy has a major impact on the performance of public services, the Bandung City Government should give serious attention to the implementation of policy implementation, which is expected to boost the performance of public services in the city government of Bandung. PENDAHULUAN

kemajuan bangsa dan negara. Dengan

Perkembangan zaman dengan kemajuan

ilmu

pengetahuan

dan

pesatnya pertumbuhan pembangunan di Kota Bandung, banyak dilatarbelakangi

teknologi serta pertumbuhan penduduknya

oleh

yang

sangat

dinamis akan pelayananan pemerintah

konsep

terutama pelayananan di sektor publik.

untuk

Pemerintah Kota Bandung yang memiliki

semakin

berpengaruh modernisasi

pesat

pula

terhadap dan

globalisasi

kebutuhan

masyarakatnya

Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1

yang

69

visi

untuk

Indonesia Juara”,

menjadi

Kota

dengan

slogan

sudah

Termaju

di

birokrasi di Kota Bandung itu sendiri untuk

“Bandung

mewujudkan “Bandung Juara” agar lebih

selayaknya

sektor

dekat dengan warga atau masyarakatnya.

pelayananan sektor publiknya memiliki

Dalam menjalankan implementasi

perangkat kerja yang cukup handal dan

kebijakan dari walikota tersebut, walikota

dapat dibanggakan. Kinerja pelayananan

Bandung

publik disini menjadi suatu senjata yang

dengan membentuk semacam unit reaksi

ampuh bagi baik buruknya maupun cepat

cepat untuk merespon keluhan-keluhan

atau tidaknya melakukan pelayananan

masyarakat. Cara tersebut terbukti efektif

terhadap masyarakat yang membutuhkan.

terhadap

Hal tersebut adalah merupakan suatu

pelayanan publik yang selama ini dinilai

tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung

lambat, contoh permasalahan jalan rusak.

beserta

pelayanan

Begitu ada keluhan dan pengaduan dari

publik untuk meningkatkan kinerjanya agar

masyarakat Kota Bandung tentang jalan

semua

rusak tadi, unit reaksi cepat tadi langsung

jajarannya

selaku

tujuan

serta

kebutuhan

masyarakatnya dapat tercapai.

pengoptimalisasian

pelayananan

dengan

perubahan-perubahan

perubahan

melakukan

pada

bentuk

layanan, fasilitas umum juga perangkat

inovasi

walikota

yang

Dari

lain

tersebut

prasarana dan penggunaan media sosial

Walikota

dimasing-masing

penghargaan

kelurahan

kecamatan

dalam

pemerintah,

bahkan upaya

sampai reformasi

penggunaan

langsung

dengan

pelayanan publik yang terkait.

penggunaan

antara

untuk

terhubung

dikeluarkan

dinas,

para

teknologi informasi melalui media sosial

publik itu sendiri dengan memanfaatkan

kantor

kinerja

Hal tersebut juga tidak tidak terlepas dari

kerja yang digunakan oleh pelayanan

teknologi

inovasi-inovasi

mendatangi lokasi dan memperbaikinya.

Saat ini walikota Bandung tengah menggenjot

mengeluarkan

kebijakan oleh

pada

Publik

Walikota

bulan

Juli

Bandung Kepatuhan

yang

Bandung 2014

lalu,

menerima Standar

Pelayananan Publik. Hal

tersebut

tertuang

Walikota

dalam

Peraturan


70

Bandung nomor 1352 tahun 2014 tentang

kinerja pelayananan publik yang rendah

Pedoman

yang

Pengelolaan

Pelayananan

disebabkan

oleh

implementasi

Informasi dalam rangka meningkatkan

kebijakan yang meliputi tugas pokok,

kinerja pemerintah untuk pelayananan

fungsi dan rincian tugas para pelayanan

informasi terhadap publik. Hal tersebut

publik yang masih melum optimal.

sejalan dengan paparan teori Thomas R.

Jenis

sumber

data

Dye (dalam Riant. Nugroho D. 2007),

digunakan

adalah

mendefinisikan kebijakan publik sebagai

sekunder.

Sedangkan

berikut “Whatever governments choose to

populasi dalam penelitian ini adalah pihak

do or not to do” , yaitu segala sesuatu

pemerintah sebagai pelayanan publik dan

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk

masyarakat Kota bandung yang terkait

dilakukan

dengan

atau

dilakukan.Berdasarkan

tidak latar

belakang

dilakukan

data

yang

pengeluaran

primer yang

menjadi

kebijakan

pemerintah

dan

Kota

yang

Bandung.

masalah dan uraian teoritis mengenai

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan

kebijakan publik tersebut maka penelitian

kuesioner

ini

mengetahui

responnden. Sedangkan data sekunder

implementasi kebijakan pemerintah kota

yaitu data yang diperoleh dari Pemerintah

Bandung

Kota

bertujuan

untuk

terhadap

kinerja

pelayanan

yang

Bandung.

diberikan

Metode

pengambilan

publik di Kota Bandung.

sampel

METODE

dengan responden sebanyak 41 orang.

Metode

penelitian

ini

Teknik

menggunakan

pada

pengumpulan

menggunakan metode penelitian deskriptif

menggunakan

kualitatif,

data

dokumentasi,

sensus

dengan kuesioner

fokus

dalam

dan wawancara.Teknik analisis data yang

seberapa

besar

digunakan dalam penelitian ini adalah

kebijakan

analisis statistik. Teknik statistik digunakan

terhadap kinerja pelayanan publik di Kota

untuk menganalisis data dari anggota

Bandung. Selain itu yang menjadi fokus

populasi/responden.

dan indikator dari penelitian ini adalah

digunakan dalam melaksanakan seluruh

penelitian pengaruh

sedangkan

teknik

ini

adalah

implementasi

Analisis

statistik


71

rangkaian

kerja

suatu

penelitian,

diantaranya

merumuskan

hipotesis,

menyusun

instrument

penelitian,

menjadi

empat

dimensi,

komunikasi terdiri dari

dimensi

penyampaian

tugas pokok dan fungsi, kejelasan tugas

menentukan sampel, analisis data dan

pokok

terakhir simpulan dari hasil penelitian.

menerus berkaitan dengan kebijakan (X1),

Teknik

wawancara

sumber daya terdiri dari jumlah sumber

sebagai penguatan terhadap relevansi

daya manusia, kemampuan SDM untuk

yang dihasilkan dari data kuesioner.

melaksanakan tugas, dukungan peralatan

HASILPENELITIAN

dan perlengkapan, dukungan dana (X2),

dokumentasi

dan

Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai

unit

analisis

sosialisasi

pelayanan publik, dengan keseluruhan

program

kearah

jumlah

diambil

penolakan,

dukungan

responden.

penyediaan

dana

seluruhnya

orang

sebagai

terus

disposisi terdiri dari kesaran pelaksana pelaksana

41

para

fungsi,

arahan

sebanyak

adalah

dan

untuk

merespon

penerimaan dari

yang

atau

pimpinan,

cukup

guna

Selanjutnya kepada responden tersebut

memberikan insentif bagi para pelaksana

diajukan

program (X3) dimensi struktur birokrasi

pernyataan-peryataan

dalam

kuesioner yang merupakan penjabaran

terdiri

dari

kemungkinan

indikator-indikator

kebijakan

dan

implementasi

kinerja

publik.Indikator-indikator

pelayanan

dalam

dari

kemudahan untuk

koordinasi, retrukturisasi,

Kemudahan mengakses pimpinan selaku

setiap

pembuat kebijakan (X4) terhadap (Y) yang

variabel penelitian dituangkan ke dalam

dilihat dari sembilan dimensi yaitu iklim

pernyataan

tertutup,

setiap

organisasi terdiri dari Pimpinan memahami

pernyataan

kuesioner

lima

kondisi organisasi, Pelayananan publik

alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh

dapat memenuhi kebutuhan pribadinya,

responden.

dan minim konflik antar pelayananan

dimana memiliki

Angket yang digunakan dalam

publik (Y1), dimensi kepemimpinan terdiri

mengukur variabel, terdiri dari variabel

dari Pimpinan dapat menggali potensi

implementasi kebijakan (X) yang dibagi

dirinya, Potensi diri pelayananan publik


72

diketahui oleh pimpinan (Y2) dimensi

Dengan

kualitas

dari

setiap item dapat diketahui dengan pasti

Penyelesaian pekerjaan tepat waktu, Hasil

item-item manakah yang tidak memenuhi

kerja memenuhi standar minimal (Y3),

syarat

kemampuan kerja terdiri dari Pelaksanaan

Berdasarkan informasi tersebut peneliti

pekerjaan didasarkan pada program kerja,

dapat mengganti ataupun merevisi item-

dan jadwal pekerjaan masing-masing (Y4),

item

inisiatif terdiri dari Pelayananan publik

menginginkan, pengujian terhadap item

mempunyai kemampuan menyelesaikan

dapat dilakukan dengan mengkorelasikan

pekerjaan,

item dengan skor total pada faktor.

pekerjaan

terdiri

Penyelesaian

pekerjaan

diperolehnya

ditinjau

dimaksud.

berdasarkan inisiatif (Y5), motivasi terdiri

indeks

dan

validitasnya.

Bagi

Sebagaimana

validitas

peneliti

telah

yang

diuraikan

dari Pimpinan memahami tingkah laku

sebelumnya bahwa variabel penelitian ini

setiap

Pimpinan

terdiri dari dua variabel, yaitu variabel

mampu membangkitkan semangat kerja

implementasi kebijakan sebagai variabel

(Y6), daya tahan/kehandalan terdiri dari

bebas yang diberi simbol X dan kinerja

Pelayananan

mampu membuat

pelayanan publik sebagai variabel tidak

rencana kerja, Penyelesaian pekerjaan

bebas yang diberi simbol Y. Penelitian ini

tepat waktu (Y7), kuantitas pekerjaan

dilakukan

terdiri dari Penyelesaian pekerjaan sesuai

variabel

rencana,

rutin

diperkirakan mempunyai pengaruh besar

dilakukan (Y8), disiplin kerja terdiri dari

terhadap kinerja pelayanan publik pada

Taat pada aturan yang berlaku dan Masuk

Pemerintah Kota Bandung.

pelayananan

publik

Evaluasi

publik,

pekerjaan

dan pulang kerja sesuai jadwal (Y9). Untuk menguji validitas setiap

dengan

cara

implementasi

menganalisis

kebijakan

yang

Variabel implementasi kebijakan ini terdiri dari empat dimensi, dimensi

item maka skor-skor yang ada pada item

komunikasi

terdiri

yang dimaksud dikorelasikan dengan skor

komunikasi terdiri dari transmisi kebijakan,

total. Skor item dipandang sebagai nilai X

kejelasan

dan skor total dipandang sebagai Y.

kebijakan (X1), sumber daya terdiri dari

kebijakan

dari

dan

dimensi

konsistensi


73

staf, informasi, wewenang dan fasilitas

daya

(X2), disposisi terdiri dari pengangkatan

Pelayanan

birokrat dan insentif (X3) dimensi struktur

rencana kerja, Penyelesaian pekerjaan

birokrasi terdiri dari standar operating

tepat waktu (Y7), kuantitas pekerjaan

procedurs (SOPs) dan fragmentasi (X4).

terdiri dari Penyelesaian pekerjaan sesuai

Sebagai variabel terikatnya yaitu variabel

rencana,

kinerja (Y) yang dilihat dari sembilan

dilakukan (Y8), disiplin kerja terdiri dari

dimensi yaitu iklim organisasi terdiri dari

Taat pada aturan yang berlaku dan Masuk

Pimpinan memahami kondisi organisasi,

dan pulang kerja sesuai jadwal (Y9).

Pelayanan

publik

dapat

memenuhi

tahan/kehandalan publik

mampu

Evaluasi

Penelitian

terdiri

dari

membuat

pekerjaan

ini

rutin

bertujuan

kebutuhan pribadinya, dan minim konflik

menganalisis

antar pelayanan publik (Y1), dimensi

implementasi kebijakan terhadap kinerja

kepemimpinan terdiri dari Pimpinan dapat

pelayanan

menggali potensi dirinya, Potensi diri

sumber data adalah pelayanan publik

pelayanan publik diketahui oleh pimpinan

pada Pemerintah Kota Bandung. Jumlah

(Y2) dimensi kualitas pekerjaan terdiri dari

responden yang diambil dari populasi

Penyelesaian pekerjaan tepat waktu, Hasil

sebanyak

kerja memenuhi standar minimal (Y3),

seluruhnya, masing-masing memberikan

kemampuan kerja terdiri dari Pelaksanaan

respon terhadap angket yang terdiri dari

pekerjaan didasarkan pada program kerja,

32 item pernyataan, yang terdiri 13 iterm

dan jadwal pekerjaan masing-masing (Y4),

pernyataan

inisiatif

implementasi

terdiri

dari

Pelayanan

publik

pengaruh

untuk

publik.

41

Responden

responden

berkaitan kebijakan

dan

atau

diambil

dengan 19

pernyataan

pekerjaan,

pekerjaan

dimana untuk setiap item pernyataan

berdasarkan inisiatif (Y5), motivasi terdiri

disertai 5 alternatif jawaban. Indikator-

dari Pimpinan memahami tingkah laku

indikator dalam setiap variabel penelitian

setiap pelayanan publik, Pimpinan mampu

dijabarkan ke dalam pernyataan tertutup,

membangkitkan

dimana setiap pernyataan pada kuesioner

semangat

kerja

(Y6),

pelayanan

item

mempunyai kemampuan menyelesaikan Penyelesaian

kinerja

variabel


publik,

74

memiliki lima alternatif jawaban yang

terdapat pengaruh bersama-sama antara

dapat dipilih oleh responden. Alternatif

dimensi-dimensi implementasi kebijakan

tersebut diberi skor 5 sampai 1 untuk

yaitu komunikasi (X1), sumber daya (X2),

pernyataan

disposisi (X3) dimensi struktur birokrasi

dalam

bentuk

pernyataan

yang positif.

(X4) terhadap kinerja pelayanan publik

Variabilitas

variabel

kinerja

sebesar

koefisien

(R2=

deteriminasi

pelayanan publik dapat diterangkan oleh

93.6%) atau ini juga dapat diartikan bahwa

variabel bebas dalam hal ini dimensi-

pengaruh variabel-variabel di luar model

dimensi

yaitu

yaitu

(X2),

(error).Besarnya nilai koefisien jalur dari

disposisi (X3) dimensi struktur birokrasi

masing-masing variabel terikat adalah

(X4), yang juga dapat diartikan bahwa

sebagai berikut:

implementasi

komunikasi

(X1),

kebijakan

sumber

daya

sebesar

1-

R2

=

0.064

Tabel 1 Nilai-nilai Standardized Coeficients Model

1

(Constant)

Standardize Unstandardized d Coefficients Coefficients Std. B Error Beta 4,980 2,651

Komunikasi

1,911

,385

,323

,862

,299

,216

Disposisi

1,324

,411

,265

Struktur Birokrasi

1,391

,450

,295

Sumber daya

Tabel di atas menjelaskan nilai

t 1,87 8 4,96 6 2,88 1 3,22 4 3,08 7

Sig. ,068

Correlations Zeroorder Partial Part

,000

,835

,638

,209

,007

,806

,433

,121

,003

,871

,473

,136

,004

,888

,458

,130

a. Kofisien pertama = 0.323, signifikasi

standaridized coeficients atau koefisien

0.000,

berarti

0,000

<

jalur dari masing-masing aspek dengan

menunjukkan

penjelasan sebagai berikut:

dimensi komunikasi (X1) berpengaruh

bahwasecara


0,5 partial

75

sigifikan terhadap kinerja pelayanan

c. Koefisien ketiga = 0.265, signifikasi

publik.

0.003,

b. Koefisien kedua = 0.216, signifikasi 0.007,

berarti

menunjukkan dimensi

menunjukkan

0,003

<

bahwasecara

0,5 partial

0,00&<

0,5

dimensi disposisi (X2) berpengaruh

bahwasecara

partial

signifikan terhadap kinerja pelayanan

sumber

berpengaruh

berarti

daya

signifikan

(X2)

publik.

terhadap

kinerja pelayanan publik. Tabel 2 Korelasi antara Variabel dan Dimensi Correlations

Pearson Kinerja Correlation Komunikasi

Kinerja Komunikasi 1,000 ,835 ,835 1,000

Sumber daya Disposisi Struktur Birokrasi

Sumber Struktur daya Disposisi Birokrasi ,806 ,871 ,888 ,584 ,743 ,640

,806

,584

1,000

,609

,814

,871 ,888

,743 ,640

,609 ,814

1,000 ,795

,795 1,000

Tabel 3 Rekapitulasi Pengaruh X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y No.

Jalur

Pengaruh Langung dan tidak langsung (%) ρyx1 26,97 ρyx2 17,41 ρyx3 23,08 ρyx4 26,20 Pengaruh Variabel Lain Total Pengaruh

1 2 3 4

Data diatas menunjukkan bahwa dimensi

implementasi

paling

besar

kebijakan

pengaruhnya

komunikasi terdiri dari

yang adalah

penyampaian

Kumulatif

26.97 44,38 67,46 93,66 6,4 100

tugas pokok dan fungsi, kejelasan tugas pokok menerus

dan

fungsi,

berkaitan

sosialisasi dengan

terus

kebijakan.

Adapun yang terkecil adalah dimensi


76

sumber daya terdiri dari jumlah sumber

dengan

dimensi-dimensi

implementasi

daya manusia, kemampuan SDM untuk

kebijakan. Sedangkan dari aspek sumber

melaksanakan tugas, dukungan peralatan

daya perlu ditingktan lagi dari indikator

dan perlengkapan, dukungan dana.

peralatan.Adapun

berdasarkan

hasil

wawancara dengan Kepala Pemerintah PEMBAHASAN

Kota

Secara Simultan

mengimplementasikan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas,

bahwa

berdasarkan

Bandung

untuk kebijakan

pelayanan publiknya sudah dilaksanakan

hasil

dengan berbagai cara, seperti sosialisasi

perhitungan analisis statistik diperoleh

secara terus menerus terhadap kebijaka

gambaran

bentuk

tugas pokok dan fungsi di lingkungan

pengaruh antar variabel sebesar 93.6%

Pemerintah Kota Bandung. Namun Kepala

dan telah sesuai dengan hipotesis yang

Dinas

diajukan.

meimplementasi

secara

kuantitatif

Hipotesis

mengatakan

penelitian

”Analisis

yang

Implementasi

juga

menyadari kebijakan

untuk pelayanan

publik perlu ditingkatkan lagi. Artinya

kebijakan besar pengaruhnya terhadap

bahwa

kinerja pelayanan publik pada Pemerintah

Pemerintah Kota Bandung merupakan

di

salah satu hal yang paling dominan dalam

tersebut mencerminkan bahwa variabel

mempengaruhi kinerja pelayanan publik,

Implementasi

karena

Bandung”

bersama-sama

kebijakan telah

diterima.

kebijakan

Hal

Kota

dapat

implementasi

yang

secara

implementasi

kebijakan

memberikan

merupakan suatu hal yang sangat penting

implikasi secara empirik terhadap kinerja

menyangkut aspek komunikasi, sumber

pelayanan publik di Pemerintah Kota

daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Bandung.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti

Hasil bahwa

penelitian

implementasi

menunjukkan kebijakan

di

dapat mengemukakan bahwa variabel implementasi kebijakan secara teoritis

lingkungan Pemerintah Kota Bandung

maupun

empiris

telah

memberikan

secara operasional telah berjalan sesuai

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja


77

pelayanan

publik

di

lingkungan

oleh komunikasi, sumber daya, disposisi,

Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut

dan struktur birokrasi besar pengaruhnya

memperkuat teori yang dikemukakan oleh

terhadap kinerja pelayanan publik pada

Grindle (1980:6) yang mengatakan bahwa

Sekretariat Pemerintah Kota Bandung.”

“implementasi kebijakan untuk mencapai

dapat

kinerja pemerintah”.

mencerminkan

diterima.

Hal

tersebut

bahwa

variabel

implementasi kebijakan telah memberikan Secara Parsial

implikasi secara empirik terhadap kinerja

Sesuai dengan fokus bahasan di atas

yang

menempatkan

variabel

pelayanan publik di Pemerintah Kota Bandung.

implementasi kebijakan sebagai variabel

Berdasarkan

hasil

temuan

di

yang mempengaruhi kinerja pelayanan

lapangan peneliti memperoleh gambaran

publik di Pemerintah Kota Bandung, maka

bahwa

berdasarkan hasil perhitungan statistik,

dilaksanakan di lingkungan Pemerintah

peneliti

Kota

kemudian

menginterpretasikan

dapat

hasil

penelitian

implementasi

Bandung

kebijakan

pada

umumnya

yang

telah

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

secara kualitatif berdasarkan esensi kedua

Hal

variabel tersebut, sehingga akan tercermin

responden

implementasi

memberikan tanggapan positif terhadap

empirik

dari

variabel

tersebut.

tercermin

dari

tanggapan

yang

pada

umumnya

pernyataan yang diajukan peneliti.


ini

bahwa

berdasarkan

hasil

perhitungan analisis statistik diperoleh gambaran

secara

kuantitatif

bentuk

1. Dimensi komunikasi terhadap kinerja pelayanan publik Hasil

pengolahan

data

menunjukkan bahwa dimensi komunikasi

hubungan antara variabel telah sesuai

berpengaruh

dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis


penelitian

Bandung

yang

mengatakan

”

Implementasi kebijakan yang ditentukan

positif

sebesar

terhadap

26.97%.

kinerja

Dimensi

komunikasi yang terdiri dari komunikasi


78

terdiri dari penyampaian tugas pokok dan

kebijakan baik secara teoritis maupun

fungsi, kejelasan tugas pokok dan fungsi,

empiris telah memberikan pengaruh yang

sosialisasi

signifikan terhadap kinerja

dengan

terus

menerus

kebijakan.

berkaitan

Sedangkan

kinerja

publik di lingkungan Pemerintah Kota

diwakili oleh dimensi iklim organisasi,

Bandung.Dimensi Komunikasi

dimensi

2. Dimensi

kualitas

kemampuan dimensi

pekerjaan,

dimensi

dimensi

inisiatif,

kerja,

motivasi,

tahan/kehandalan,

dimensi dimensi

pekerjaan, dan dimensi disiplin kerja. Berdasarkan

Sumber

Daya

terhadap

Kinerja Pelayanan publik

daya kuantitas

pelayanan

Hasil

pengolahan

data

menunjukkan bahwa dimensi sumber daya berpengaruh

terhadap

kinerja

adalah

hasil

wawancara

sebesar 17,41%. Kepala Dinas Sekretariat

Dinas

komunikasi

Pemerintah Kota Bandung menganggap


penting sumber daya yang terdiri dari

Bandung sudah dilaksanakan dengan baik

sumber daya manusia, sumber daya dana

diantaranya

dan sumber daya peralatan.Berdasarkan

dengan

Kepala

kebijakan

Tupoksi

disampaikan dengan sudah jelas dan

hasil

selalu disosialisasikan kepada pelayanan

dijelaskan bahwa organisasi tidak akan

publik.

berhasil tanpa dukungan dari sumber Menurut hemat Peneliti pelayanan

publik

di

Pemerintah

Kota

Bandung

wawancara

dengan

Sekretaris

daya, baik sumber daya manusia, dana maupun

peralatan.

Ketiganya

sangat

memiliki komunikasi yang baik dalam

dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan

bekerja, karena pelayanan publik dapat

organisasi. Berdasarkan hal tersebut di

mengembangkan

dalam

atas, menurut hemat peneliti dimensi

bekerja tidak hanya tergantung pada

sumber daya telah dilaksanakan dengan

pekerjaan

yang

baik di Pemerintah Kota Bandung.

uaraian

diatas,

mengemukakan

kreativitas

diberikan.Berdasarkan peneliti bahwa

dapat

pendekatan

3. Dimensi Disposisi terhadap Kinerja Pelayanan publik

dimensi komunikasi dalam implementasi Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1

79

Hasil

pengolahan

menunjukkan

bahwa

data

dimensi-dimensi

tahan/kehandalan,

sebesar

23.08%.

Hasil penelitian menggambarkan

ini

bahwa secara subtansi dimensi disposisi

mengandung arti bahwa secara empiris

dalam kontek implementasi kebijakan di

dimensi

memberikan

lingkungan Pemerintah Kota Bandung


telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan

pelayanan publik pada Pemerintah Kota

yang berlaku. Hal ini di pandang penting

Bandung. Hasil tersebut juga mengandung

karena

makna bahwa bentuk hubungan antar

disposisi

variabel telah sesuai dengan hipotesis

mereka dalam menjalankan tugasnya.

yang diajukan. Hipotesis penelitian yang

Oleh karena itu, dimensi disposisi sebagai

berbunyi “Implementasi kebijakan melalui

salah

dimensi

menentukan

disposisi

disposisi

terhadap kinerja Pemerintah

telah

besar

Hal

kuantitas

pekerjaan, dan dimensi disiplin kerja.

disposisi berpengaruh terhadap kinerja adalah

dimensi

pengarunya

pelayanan publik pada

Kota

Bandung”

fungsional

dimensi

akan

menentukan

kinerja

satu

persyaratan dalam

penting

dan

implementasi

kebijakan.

dapat

diterima.

secara

Sementara

berdasarkan

hasil

wawancara dengan Sekretaris Pemerintah

Dimensi

disposisi

arahan

pelaksana

program

kearah

terdiri

untuk

merespon

penerimaan

penolakan,

dukungan

penyediaan

dana

dari

yang

dari

atau

pimpinan,

cukup

guna

Kota

Bandung

diperoleh

keterangan

bahwa dimensi disposisi sangat melekat dengan

implementasi

kebijakan.

Artinya,bahwa seorang pelayanan publik perlu dilakukan dimensi disposisi agar

memberikan insentif bagi para pelaksana

para

program sedangkan kinerja diwakili kinerja

merespon kebijakan yang disampaikan

diwakili oleh dimensi iklim organisasi,

oleh pimpinan. Dengan perkataan lain

dimensi

kualitas

kemampuan dimensi

kerja,

motivasi,

pelaksana

program

kerja

dapat

pekerjaan,

dimensi

dimensi disposisi akan sangat membantu

dimensi

inisiatif,

dalam

dimensi

daya

memperlancar

pekerjaan

yang

dibebankan kepada pelayanan publik yang


80

bersangkutan. Melalui dimensi disposisi

kinerja pelayanan publik pada Pemerintah

seorang pelayanan publik akan merespon

Kota Bandung” dapat diterima.

kebijakan yang disampaikan.

Dimensi struktur birokrasi terdiri

Berdasarkan diatas,peneliti

uaraian

dapat

mengemukakan

dari kemudahan koordinasi, kemungkinan untuk

retrukturisasi,

bahwa dimensi disposisi dalam kontek

mengakses

implementasi

kebijakan,

kebijakan

baik

secara

pimpinan sedangkan

selaku

pembuat

kinerja

kinerja


organisasi, dimensi kualitas pekerjaan,

pelayanan

dimensi

di

lingkungan

oleh

diwakili

teoritis maupun empiris telah memberikan

publik

diwakili

Kemudahan

kemampuan

dimensi

kerja,

iklim

dimensi


inisiatif, dimensi motivasi, dimensi daya

4. Dimensi Struktur Birokrasi terhadap

tahan/kehandalan,

Kinerja Pelayanan publik Hasil

bahwa

dimensi

kuantitas

pekerjaan, dan dimensi disiplin kerja.

pengolahan

menunjukkan

dimensi

data

Hasil penelitian menggambarkan

struktur

bahwa secara subtansi dimensi struktur

birokrasi berpengaruh terhadap kinerja

birokrasi

adalah

ini

kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota

mengandung arti bahwa secara empiris

Bandung telah dilaksanakan berdasarkan

dimensi

telah

ketentuan yang berlaku. Hal ini di pandang

memberikan pengaruh yang signifikan

penting karena secara fungsional dimensi

terhadap kinerja

pelayanan publik pada

struktur birokrasi akan menentukan kinerja

Pemerintah Kota Bandung. Hasil tersebut

mereka dalam menjalankan tugasnya.

juga mengandung makna bahwa bentuk

Oleh karena itu, dimensi struktur birokrasi

hubungan antar variabel telah sesuai

sebagai salah satu persyaratan penting

dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis

dan

penelitian yang berbunyi “Implementasi

kebijakan.

kebijakan birokrasi

sebesar

26.20%.

struktur

melalui besar

birokrasi

Hal

dimensi

struktur

pengarunya

terhadap

dalam

menentukan

Sementara

kontek

dalam

implementasi

implementasi

berdasarkan

hasil

wawancara dengan Sekretaris Pemerintah


81

Kota

Bandung

diperoleh

keterangan

tersebut,

yang

secara

empirik

telah

bahwa dimensi struktur birokrasi sangat

memberikan pengaruh cukup signifikan

melekat dengan implementasi kebijakan.

terhadap kinerja pelayanan publik. Adapun

Artinya,bahwa seorang pelayanan publik

espilonnya adalah sebesar 6,4%.

perlu

mengetahui

dimensi

struktur

birokrasi agar koordinasi antar unit dan

Simpulan

pelayanan publik dalam organisasi dapat berjalan dengan baik.

Secara simultan mengungkapkan

Berdasarkan peneliti

dapat

uaraian

mengemukakan

diatas,

bahwa variabel implementasi kebijakan

bahwa

secara

empirik

telah

dimensi struktur birokrasi dalam kontek

pengaruh

implementasi

secara


teoritis maupun empiris telah memberikan

Bandung. Hal ini mengandung makna


bahwa secara operasional implementasi

pelayanan

kebijakan dipandang sangat penting dan

kebijakan

publik

baik

di

lingkungan


sangat

besar

memberikan

terhadap

mendukung

kinerja

terhadap

kinerja

pelayanan publik di Pemerintah Kota Variabel Kinerja

Lain

Yang

Pelayanan

Mempengaruhi

publik

di

Luar

Variabel Implementasi Kebijakan

bahwa

berdasarkan

menemukan

bahwa

variabel

kinerja

pelayanan publik pada Pemerintah Kota


Bandung. Hasil temuan penelitian juga

hasil

Bandung ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh

variabel

Implementasi

kebijakan

perhitungan statistik diperoleh gambaran

semata, tetapi ada faktor lain atau variabel

bahwa variabel kinerja pelayanan publik

lain

ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh

terhadap

implementasi

kebijakan

akan

tersebut. Implementasi kebijakan yang

tetapi

faktor

ikut

ditentukan melalui dimensi komunikasi,

mempengaruhi kinerja pelayanan publik

sumber daya, disposisi serta struktur

ada

semata,

lain

juga

yang

juga kinerja

ikut

mempengaruhi

pelayanan


publik

82

birokrasi

secara

mempengaruhi pelayanan

partial

telah

terhadap

publik

kinerja

Pemerintah

Kota

itu

peneliti

menyarankan

kajian

tersebut

untuk

melakukan

penelitian

penelitian

sustainable

agar

menggambarkan

empirik

lebih

banyak

yang

bersifat

dapat

memberikan

variabel

kontribusi pemikiran, khususnya dalam

implementasi kebijakan telah dilaksanakan

aspek pengembangan ilmu pengetahuan.

berdasarkan

dimensi-dimensi

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan

implementasi kebijakan serta standar kerja

memberikan masukkan bagi penelitian

yang jelas dari Pemerintah Kota Bandung,

lebih lanjut.

namun

bahwa

yang

para

ilmuwan dan praktisi yang terkait dengan

Bandung. Hal tersebut tercermin dari hasil secara

agar

secara

sepenuhnya sehingga

operasional

berjalan berimplikasi

pelayanan

publik.

belum

Mengingat implementasi kebijakan

denga

efektif,

telah

pada

kinerja

terhadap kinerja pelayanan publik, maka

Adapun

dimensi

memberikan

Pemerintah

Kota

pengaruh

Bandung

sebaiknya

implementasi kebijakan yang paling besar

memberikan

pengaruhnya adalah komunikasi yang

terhadap

tediri dari penyampaian tupoksi, kejelasan

kebijakan, sehingga diharapkan dapat

tupoksi dan sosialisasi tupoksi. Adapun

mendorong peningkatan kinerja pelayanan

yang terkecil adalah dimensi sumber daya

publik di lingkungan Pemerintah Kota

yang

terdiri

peralatan

dari dan

perhatian

besar

pelaksanaan

yang

serius

implementasi

kemampuan

SDM,

Bandung. Berhubung dimensi komunikasi

kelengkapan

serta

yang

dukungan dana.

paling

kecil

pengaruhnya,

oleh

karena itu sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara komunikasi pelayanan

Saran

publik, kreativitas pelayanan publik dan

Kajian

tentang

implementasi

kesempatan

pelayanan

publik.

implementasi

Dalam

kebijakan serta kinerja pelayanan publik

melaksanaan

kebijakan

secara teoritik sangat relevan dengan

yang lebih optimal diharapkan adanya

kajian ilmu kebijakan publik, oleh karena

pola pengawasan yang lebih intensif dan


83

persuasif yang dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap pelayanan publik dalam menjalankan peningkatan

tugasnya kinerja

agar

pelayanan

upaya publik

dapat dicapai.

Siagian,

Sondang P. 2008. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei, Cetakan kedua. Jakarta: LP3ES Sitepu, Nirwana SK. 1994. Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung: Unt Pelayanan Statistika, Jurusan Statistika FMIPA Unpad

DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung : AIPI-Puslit KP2W Arikunto, Suharsimi, 1998. Prosedur Penelitian. Jakarta: RajaGradindo Persada. Dye, Thomas R. 1978. Understanding Public Policy. Prentice Hall, Englewood Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press. Fathoni, Abdurrahmat. 2005. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT. Rineka Cipta Garna,

Judistira. K. 1994. Etika Administrasi Negara. Bandung: LAN.

Imam Hidayat. 2007.Pengaruh Koordinasi Internal Terhadap Kinerja Pelayanan publik Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Unpas Bandung Islamy,

Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik: Untuk negara-negara berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Suganda, Dann, 1992. Kapita Selekta Administrasi, Jakarta: Arcan. Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Sutarto. 1998. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. The Liang Gie. 1989. Ensiklopedi Administrasi. Jakarta: Gunung Agung Thoha, Miftah, 1984. Pengembangan Organisasi. Bandung: Sinar Baru. Wahab, Solihin Abdul, 1997. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Wasistiono, Sadu. 2003. Dilema Upaya Efisiensi Birokrasi Daerah. Bandung: CLGI Wibawa, Samodra, 2009. Administrasi Negara Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu Widodo. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Jakaarta: Gramedia Pustaka Utama. Dokumen: Inpres Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Walikota Bandung nomor 1352 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayananan


84

Informasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah untuk pelayananan informasi terhadap publik. Yandi

Triman. 2010. Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja Pelayanan publik pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung (Studi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung). Tesis. Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Unpas Bandung


PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP KINERJA PELAYANANAN PUBLIK

Recommend Documents