2015 PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KINERJA AUDITOR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat di era globalisasi saat ini, menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan di segala aspek agar mampu bersaing dengan perusahaan besar lainnya. Dalam mengahadapi persaingan bisnis banyak hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah dengan meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan (selain manjemen) dengan melakukan audit atas laporan keuangan oleh auditor internal maupun auditor eksternal yaitu, seorang Akuntan Publik. Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju (SA 200.1). Dalam memberikan jasa audit seorang akuntan publik harus bergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Profesi akuntan publik harus independen dalam melakukan perikatan audit untuk menguji laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji material dengan memberikan opini audit. Dalam pengungkapannya auditor di suatu KAP harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya serta dengan menjalankan langkah-langkah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan selama pekerjaan lapangan berlangsung. Dalam perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah diterbitkan oleh Dewan dan Kompartemen Akuntan Publik (Christine,Martusa. R, dan Verani,2011). Untuk itu dalam melakukan setiap perikatan audit, auditor harus mengacu pada Standar Auditing (SA) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Beberapa tahun terakhir kepercayaan akan auditor dan KAP diragukan dengan adanya kasus- kasus yang menjadi sorotan publik baik didalam maupun luar negri. Diantaranya kasus – kasus berikut ini. Dimuat oleh media online reuters 26 September 2011 mengenai Tuntutan hukum yang diajukan oleh wali pengawas kebangkrutan Taylor,Bean&Whitaker Mortgage Corp. (TBW) dan anak perusahaaannya di Oscala.

Deloitte & Touche dituntut oleh wali pengawas

perusahaan penyalur kredit dengan nilai tak kurang dari tujuh setengah milyar Chelsy Yuli Astri, 2015 PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KINERJA AUDITOR Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

dollar (persisnya 7.6 Milyar dollar AS), atas kegagalan kantor akuntan publik tersebut menangkap sinyalemen penyelewengan dana yang akhirnya menyeret perusahaan klien menuju ke kebangkrutan. (www.reuters.com, 2011) Fenomena lain yang terjadi di Indonesia, dalam sebuah artikel menyebutkan bahwa Ketua IAPI Tarkosunaryo meminta akuntan publik (AP) yang mengaudit BUMN meningkatkan kualitas auditnya. Permintaan tersebut, karena hasil evaluasi BPK atas audit AP masih menunjukkan kelemahan AP dalam menerapkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Peningkatkan kualitas audit AP tersebut, kata Tarko melalui pembenahan pelatihan, kompetensi AP terutama SPKN. AP harus lebih faham akan SPKN yang sebenarnya sebagian mengacu pada SPAP (standar profesi akuntan publik). Temuan BPK atas evaluasi pemeriksaan AP yang mengaudit BUMN ternyata dari tahun ke tahun angkanya tidak menunjukkan penurunan siginifikan. (Akuntanoline.com 2013). Beragam kasus pembekuan izin terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik di Indonesia kerap dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Diantaranya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1166/KM.1/2013 tanggal 31 Desember 2013 bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Akuntan Publik Drs. Pamudji, Ak dari KAP Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan melalui laporan Nomor 12/AUDITAMAVII/EVALUASIKAP/2/2013 tanggal 6 Februari 2013 berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan Akuntan Publik Drs. Pamudji, Ak atas laporan keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tahun buku 2011, disimpulkan bahwa yang bersangkutan belum sepenuhnya melaksanakan dan mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta peraturan perundang-undangan

yang

berkaitan

dengan

jasa

yang

diberikan.

(www.ppajp.depkeu.go.id). Berikut ini daftar sanksi administratif yang dijatuhkan pada Akuntan Publik akibat pelanggaran yang dilakukan selama tahun 2013.

Chelsy Yuli Astri, 2015 PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KINERJA AUDITOR Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3

Sumber: (www.ppajp.depkeu.go.id) Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa KAP belum sepenuhnya melaksanakan setiap pekerjaan audit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri mengungkapkan, sampai hari ini masih ada kantor akuntan publik yang bandel. Mereka tidak melaporkan temuan pelanggaran dalam laporan keuangan Badan Usaha Miik Negara (BUMN). "Kami menemukan masih ada rekayasa," ( TEMPO.CO ,2013) Fenomena yang terjadi di Kota Bandung yakni berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor: 7040KM.1/2008 tanggal 22 Oktober 2008, kantor akuntan publik Drs. Sugiono Poulus, MBA., telah dibekukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008 dan berakhir pada tanggal 15 April 2009 akibat melakukan pelanggaran terhadap SPAP. Untuk kemudian, KAP Sugiono Poulus dapat kembali aktif pada bulan Juni 2009 dengan ketentuan harus memenuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Selain itu, Akuntan Publik E. Ristandi Suhardjadinata,MM pernah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP443/KM.6/200 akuntan publik Drs. E Ristandi Suhardjadinata,MM, dibekukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.


4

Menurut Adrian harrel & Arnold Wright, Auditing: A journal of practice & theory (fall 1990) mengemukakan 3 dimensi kinerja yaitu keterampilan teknis dan analitis, karakteristik profesional, dan keterampilan berkomunikasi. Dapat dilihat dari beberapa kasus diatas terdapat gap antara teori kinerja auditor dengan fenomena yang terjadi. Kasus – kasus diatas mengungkapkan bahwa auditor di kantor akuntan publik belum sepenuhnya mematuhi standar profesional akuntan publik sehingga keterampilan teknis auditor dalam pelaksanaan audit dianggap masih lemah.Menurut Trinandari Prasetya (2013) Kemampuan spesialis auditor melakukan berbagai teknik audit secara profesional perlu ditingkatkan dan tetap menjamin sistem pengendalian mutu. (www.antarajawabarat.com, 2013) Banyak lagi kasus lainnya yang membuat citra KAP menjadi buruk di kalangan masyarakat maupun perusahaan yang ingin melakukan audit atas laporan keuangannya karena kehilangan kepercayaan terhadap hasil pemeriksaan audit oleh KAP. Hal ini membuat kinerja auditor di suatu KAP menjadi dipertanyakan. Kinerja auditor adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecapakan,

pengalaman,

dan

kesunguhan

waktu

yang

diukur

dengan

mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketetapan waktu. (Awaluddin, 2013) Profesi

akuntan

publik

merupakan

profesi

yang

membutuhkan

kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang andal dalam laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ada 4 elemen penting yang harus dimiliki oleh auditor, yaitu : (1) keahlian dan pemahaman tentang standar akuntansi atau standar penyusunan laporan keuangan, (2) standar pemeriksaan/auditing, (3) etika profesi, (4) pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang diaudit. (Kusuma & Kawedar,2011) Dalam melaksanakan perikatan audit kantor akuntan publik harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh IAPI. (Djuni Farhan, 2009:11) Akuntan publik dalam melaksanakan tugas profesinya, dibatasi oleh seperangkat aturan dan standar, berupa kode etik. Standar moral dan etika tersebut tidak hanya mengatur bagaimana ia bertindak, bersikap dan mentaati standar/norma, atau bukan hanya mengatur yang “boleh” dan “tidak boleh” saja, tetapi pada tatanan Chelsy Yuli Astri, 2015 PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KINERJA AUDITOR Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5

“salah” dan “benar” dengan parameter atau ukuran etika profesi, dan secara moral dibenarkan. Sebagai penjual jasa audit, KAP juga harus selalu berpegang teguh pada setiap penugasan audit. Ibarat kata tidak ada penugasan yang tidak berkualias. Kepastian mutu ini selalu bisa ditampilkan KAP dalam setiap penugasan. Sebab, mutu menjadi cermin penjual jasa audit yang kompeten. (Buletin Akuntan Publik, IAPI, 2010) Kepala

PPAJP,

Langgeng

Subur

(2012)

menyampaikan

bahwa

berdasarkan hasil pemeriksaan sistem pengendalian mutu 98 kantor akuntan publik perorangan tahun 2012 yang dilakukan PPAJP, Kementerian Keuangan ditemukan bahwa banyak akuntan publik pada KAP perseorangan tidak melakukan inspeksi atas hasil pekerjaan auditornya. Tahun ini PPAJP telah melakukan pemeriksaan tahunan atas 98 KAP perseorangan dengan hasil yang menunjukkan hanya 57,30 persen dari 100 KAP perseorangan merancang inspeksi dalam SPMnya, sedangkan dari jumlah 57,30 persen itu hanya 28,89 persen yang melakukan implementasi dalam inspeksi. Kantor Akuntan Publik perorangan juga dinilai lemah pada unsur yang lain, seperti promosi, konsultasi, supervisi, penerimaan dan berkelanjutan klien serta pengembangan professional. Atas hasil pemeriksaan itu Langgeng berharap seluruh KAP yang ada menyesuaikan Sistem Pengendalian Mutu sesuai dengan ukuran KAP dan standar yang berlaku di SPM 1, serta kemudian agar melaksanakan desain yang telah disusun sehingga kualitas atas semua jasa yang diberikan KAP terjamin mutunya. (Jakarta-Akuntanonline, 2012). Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya KAP telah mengimplementasikan sistem pengendalian mutu namun belum sepenuhnya melaksanakan sistem pengendalian mutu sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik. Oleh karena itu KAP harus membuat suatu prosedur dan kebijakan sistem pengendalian mutu yang memadai sesuai dengan standar audit yang telah


6

ditetapkan oleh IAPI untuk meningkatkan mutu KAP dan meningkatkan kinerja auditor. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik” pasal 18 ayat (2) huruf d, mengatur tentang Sistem Pengendalian Mutu (SPM) bagi Kantor Akuntan Publik (KAP). Pasal 18 ayat (2) huruf d, mengharuskan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memiliki dan melampirkan Rancangan Sistem Pengendalian Mutu (RSPM) KAP yang memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sekurang-kurangnya mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu. Segala hal mengenai prosedur sistem pengendalian mutu tersebut telah diungkapkan dalam SA 220 mengenai Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan. Menurut (Yulius J.C, 2005) Pengendalian mutu akuntan publik merupakan suatu proses memantau kinerja audit personel auditor dan mengambil tindakan untuk meyakinkan bahwa suatu mutu audit telah tercapai. Jadi, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap mutu audit adalah dengan meningkatkan kinerja auditor. Dalam meningkatkan kinerja auditor maka setiap kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai sesuai dengan standar pengendalian mutu KAP didalam standar auditing (SA) yang telah ditetapkan oleh IAPI. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah Thoufan (2012) mengenai implementasi sistem pengendalian mutu KAP sebagai upaya mengatasi resiko audit yang memberikan gambaran mendalam tentang implementasi SPM dengan teori Flint. Penelitian Anggraeni dan Badera (2013) memberikan hasil bahwa unsur unsur sistem pengendalian mutu, yaitu indepedensi, penugasan personel, supervisi, dan inspeksi berpengaruh positif pada kinerja auditor di KAP provinsi Bali. Penelitian Ikbal A (2008) menyatakan bahwa tingkat pelaksanaan sistem pengendalian kualitas di kantor-kantor akuntan publik di Jakarta tidak berafiliasi tinggi. Penelitian .Penelitian Christine,Martusa. R, dan Verani (2011) menyatakan bahwa secara keseluruhan, persepsi auditor atas sistem pengendalian


7

mutu kantor akuntan publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. Dari beberapa penelitian sebelumnya penulis tertarik mengembangkan penelitian mengenai implementasi standar pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik pengaruhnya terhadap kinerja auditor. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada tahun 2013 Indonesia telah menganut audit berbasis ISA (International Satndards on Auditing) atau di Indonesia dengan nama SA (Standar Audit). Oleh karena itu penulis tertarik meneliti kembali mengenai pengaruh implementasi standar pengendalian mutu KAP terhadap kinerja auditor setelah akuntan publik menerapkan ISA atau SA. Dari latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai implementasi standar pengendalian mutu KAP pengaruhnya terhadap kinerja auditor, oleh karena itu penulis mengambil judul “Pengaruh Implementasi Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik terhadap Kinerja Auditor” 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana implementasi standar pengendalian mutu pada KAP di Bandung? 2. Bagaimana kinerja auditor pada KAP di Bandung? 3. Apakah implementasi standar pengendalian mutu berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berkut: 1. Untuk mengetahui implementasi standar pengendalian mutu pada KAP di Bandung 2. Untuk mengetahui kinerja auditor di Bandung 3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi standar pengendalian mutu terhadap kinerja pada KAP di Bandung


8

1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1

Kegunaan Akademis Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini hendaknya dapat mengetahui pengaruh implementasi standar pengendalian mutu kantor akuntan publik terhadap kinerja auditor 2. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya auditing, hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan dan teori yang berkaitan tentang pengaruh implementasi standar pengendalian mutu kantor akuntan publik terhadap kinerja auditor 3. Bagi Peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembanding.

1.4.2

Kegunaan Praktis Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Auditor pada Kantor Akuntan Publik, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang sejauh mana implementasi standar pengendalian mutu KAP meningkatkan kinerjanya. 2. Bagi Kantor Akuntan Publik, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang pengaruh implementasi standar pengendalian mutu KAP terhadap kinerja auditor sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi auditor dalam meningkatkan kinerjanya. 3. Bagi Pengguna Jasa Kantor Akuntan Publik, diharapkan

dapat

memberikan

gambaran

hasil penelitian ini mengenai

kondisi

implementasi standar pengendalian mutu KAP dan kinerja auditor. Sehingga, dapat mempertimbangkan dalam penggunaan jasa KAP.


2015 PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KINERJA AUDITOR

Recommend Documents