Mengukur Kinerja Implementasi Kebijakan

Kuliah 5

Mengukur Kinerja Implementasi Kebijakan Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean

1

Tujuan Implementasi Kebijakan Untuk mewujudkan policy goals  Policy goals dicapai melewati suatu proses (delivery mechanism) untuk menghasilkan policy outcomes (hasil-hasil kebijakan) 

Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean

2

Proses Implementasi Kebijakan

Kebijakan: Goals and objectives

Organisasi

Konteks

Kelompok Sasaran

outputs

Evaluasi: Policy Untuk mengetahui performance apakah dampak program dapat mewujudkan tujuaneffectstujuannya

outcomes

Delivery Mechanism: kegiatan untuk membawa/menyampaikan policy outputs kepada kelompok sasaran atau target groups Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean

impacts

3

Fokus Studi Implementasi 

Fokus dari studi implementasi ada 2: – Untuk mengetahui complience – Untuk mengetahui Policy Performance. » Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: apakah Policy Output (PO) dapat mencapai Policy Goals (PG). » Dalam bentuk fungsi: PO » PG


4

Mendeteksi Masalah Implementasi Kebijakan Implementasi Baik

Buruk

Baik

Tidak ada masalah

Masalah Kebijakan

Buruk

Masalah pengawasan

Tidak ada masalah


5

Beberapa Pertanyaan Penting dalam Studi Implementasi (1) 

Pertanyaan strategis: – Siapa dan bagaimana kondisi serta distribusi kelompok sasaran – Apakah program sesuai dengan tujuan kebijakan, dan berapa besar kemungkinan berhasil dalam implementasi



Pertanyaan tentang compliance – Apakah kegiatan-kegiatan program mampu mencapai orang, rumah tangga atau kelompok masyarakat yang direncanakan – Apakah program memberikan sumber, pelayanan atau manfaat lain seperti yang diinginkan. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean

6

Beberapa Pertanyaan Penting dalam Studi Implementasi (2) 

Pertanyaan tentang Dampak: – Apakah program mencapai tujuannya dengan efektif? – Apakah hasil yang dicapai disebabkan oleh faktor lain selain program? – Apakah terdapat efek yang tidak diinginkan?



Pertanyaan tentang Efisiensi – Berapa besar biaya untuk menyelenggarakan pelayanan dan manfaat bagi kelompok sasaran? – Apakah program ini efisien dibandingkan dengan cara lain?


7

Indikator Untuk Mengukur Policy Performance (Kinerja Kebijakan) Policy Effect (efek kebijakan), yaitu konsekuensi langsung dari policy output.  Policy impact (dampak kebijakan), yaitu dampak yang muncul setelah ada policy outcomes. 


8

Indikator Effect Indikator pertama dalam mengukur KIK adalah policy output, yang sering juga disebut dengan policy effect.  Indikator effect berupa : - Akses - Cakupan - Frekuensi - Bias - Service delivery (ketepatan layanan) - Akuntabilitas 


9

Akses 

Pertanyaan yang diajukan: Apakah kelompok sasaran yang terdiri dari berbagai etnis mempunyai akses yang sama terhadap program atau tidak. Pertanyaan yg sama juga dikembangkan untuk menjawab pertanyaan ttg aksesibilitas dari sisi: strata sosial, ekonomi, pendidikan dll.


10

Cakupan  

Cakupan adalah seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan publik. Prosedur yang dipakai untuk mengukur: – Tetapkan siapa kelompok target – Buat proporsi jmlh kelompok target yang sudah dapat layanan: total kelompok target. » Contoh:  

Aseptor PUS

– Prosedur yang lain dapat juga dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean

11

Frekuensi Pertanyaan: Seberapa banyak target group dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik.  Contoh: program kesehatan, raskin, pemberian makanan tambahan untu anakanak dll. 


12

Bias Apakah pelayanan yang diberikan bias kepada masyarakat/kelompok yang bukan menjadi kelompok sasaran atau tidak, atau apakah terjadi penyimpangan kelompok sasaran.  Contoh: Apakah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) diberikan kepada keluarga prasejahtera atau kelompok yang lain. 


13

Service Delivery (Ketepatan Layanan) Apakah pelayanan yang diberikan dilakukan tepat waktu atau tidak.  Contoh: 

– Program pembelian gabah untuk menjaga tingkat harga gabah dilakukan pada musim panen atau tidak. – Suply pupuk dan pestisida kepada petani diberikan pada waktu musim tanam atau tidak – Program pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah (DBD). Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean

14

Akuntabilitas Apakah layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Apakah terjadi kebocoran atau penyelewengan. Contoh:  Apakah raskin diberikan 20 kg/kk. Kalau terjadi kekurangan apakah dapat dipertanggungjawabkan. 


15

Kesesuaian Program dengan Kebutuhan 



Mengukur apakah program atau keluaran kebijakan yang diterima kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan kementerian sosial yang memberikan mesin jahid high speed kepada pelaku UKM di sektor konfeksi yang akhirnya hanya dipajangkan di ruang tamu. Hal ini terjadi, karena yang mereka butuhkan hanya mesin jahit kecil saja. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean

16

Indikator Impact 



Indikator kedua dalam mengukur KIK adalah policy outcome. Dalam berbagai literatur, hal ini disebut dengan policy impact (dampak kebijakan). Akibat lebih jauh setelah ada efek kebijakan. Dampak yang muncul merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan, program atau proyek. – Peningkatan pendapatan kelompok sasaran – Peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran – Pemberdayaan kelompok sasaran dll. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean

17

Contoh Kasus P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) P2KP

Policy outputs

Pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan dengan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian melalui kegiatan ekonomi produktif dan perbaikan kondisi lingkungan

•

Bantuan kredit modal

•

Hibah pembangunan lingkungan

•

Pelatihan untuk peningkatan ketrampilan teknis Cakupan

Policy Effect

Policy Perfor mance

Akses Bias dll Peningkatan pendapatan

Policy Impact

Peningkatan kesejahteraan Erwan Agus Purwanto-Marlan Peningkatan kondisi lingkungan Hutahaean

18

Mengukur Kinerja Implementasi Kebijakan

Recommend Documents