KETERBUKAAN ANGGARAN DALAM RANGKA EFEKTIFTAS PENGAWASAN PELAYANANAN PUBLIK
SUTARMIDJI, S.H, M.Hum WALIKOTA KOTA PONTIANAK
Email
:
[email protected]
Facebook
: @H.Sutarmidji
Instagram
: @bangmidji
PROFIL KOTA PONTIANAK
Suku Bangsa Heterogen
618,38 JIWA
6
Kecamatan
107,82 KM2
29
Kelurahan
STRUKTUR EKONOMI KOTA PONTIANAK
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PONTIANAK
VOLUME APBD KOTA PONTIANAK MILYAR RUPIAH
PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH
KOMPOSISI BELANJA DAERAH
KOMPISISI BELANJA LANGSUNG DAERAH TAHUN 2017
KOMPISISI BELANJA LANGSUNG DAERAH TAHUN 2017
KOMPISISI BELANJA LANGSUNG DAERAH TAHUN 2017
1.
EFISIENSI YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010-2016
BIMBINGAN TEKNIS
PERJALANAN DINAS
KENDARAAN DINAS
DARI TAHUN KE TAHUN TELAH MELAKUKAN EFISIENSI PADA BEBERAPA TITIK ANGGARAN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 2.5
2
1.5
1
0.5
0
Anggaran Bimtek Kota (Rp. Milyar) Realisasi (Rp. Milyar) Anggaran Bimtek Sek. DPRD (Rp. Milyar) Realisasi (Rp. Milyar)
2010 1.47 0.92
2011 0.57 0.35
2012 2.4 2.12
2013 2.23 1.81
2014 2.2 1.57
2015 2.18 1.56
2016 2.03 1.63
0.23
0
1.62
1.63
1.62
1.67
1.45
0.23
0
1.6
1.4
1.35
1.16
1.11
ANGGARAN BIMTEK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 20 18 16 14
12 10 8 6 4 2
0
Anggaran Jaldin Kota (Rp. Milyar) Realisasi (Rp. Milyar) Anggaran Jaldin Sek. DPRD (Rp. Milyar) Realisasi (Rp. Milyar)
2010 12.2 9.14
2011 14.74 10.77
2012 15.53 12.23
2013 18.52 14.96
2014 14.69 10.22
2015 14.29 12.3
2016 16.52 15.27
5
8.32
9.48
10.27
6.71
7.45
9.05
3.51
6.62
8.51
9.23
5.29
7.03
8.68
TAHAPAN PENGHAPUSAN
1
1
2012
KENDARAAN DINAS YANG DIHAPUSKAN: .
1. BKPSPM 2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2
2015
KENDARAAN DINAS YANG DIHAPUSKAN:
2
3. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 4. DINAS SOSIAL 5. DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 6. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
1. DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP
7. DINAS PERPUSTAKAAN
3
8. DINAS PERTANIAN 9. KANTOR KETAHANAN PANGAN
3
2016
KENDARAAN DINAS YANG DIHAPUSKAN: 1. BADAN KEUANGAN DAERAH
KOMPISISI BELANJA LANGSUNG DAERAH TAHUN 2017
KENDARAAN DINAS YANG DIHAPUSKAN
1
2012
●
BKPSPM
●
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
●
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
●
DINAS SOSIAL
●
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
●
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
●
DINAS PERPUSTAKAAN
●
DINAS PERTANIAN
●
KANTOR KETAHANAN PANGAN
2
2015
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP
3
2016
BADAN KEUANGAN DAERAH
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017
NILAI JIKA DILAKUKAN GANTI RUGI SEBESAR
PELEBARAN DAN PEMBANGUNAN JALAN TANPA GANTI RUGI TANAH
1.225 T
DAFTAR JALAN : JALAN SEI. RAYA DALAM, JALAN AMPERA, JALAN PURNAMA II, JALAN GUSTI HAMZAH, JALAN SULTAN ABDURAHMAN, JALAN SUNGAI JAWI (JALAN PARALEL), JALAN M. YAMIN, JALAN 28 OKTOBER, JALAN SELAT PANJANG.
ALUR PROSES PENYUSUNAN APBD 2017
MUSREMBANG (FEBRUARI – MARET )
RAPBD
(APRIL – OKTOBER)
BEDAH RAPBD (2 NOVEMBER 2016)
ABPD 2017 (DESEMBER)
“
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATU-SATUNYA KOTA DI INDONESIA YANG MELAKUKAN BEDAH RAPBD KE PUBLIK UNTUK DIKRITISI SEBELUM DISAHKAN OLEH DPRD MENJADI APBD KOTA ADNAN TOPAN Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), 2016
BEDAH RAPBD KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014
TAHUN ANGGARAN 2015
TAHUN ANGGARAN 2016
TAHUN ANGGARAN 2017
BEDAH RAPBD KOTA PONTIANAK Tahun 2017
PELAKU BEDAH RAPBD KOTA PONTIANAK 2017 DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PAKAR / PRAKTISI / AKADEMISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK LSM NASIONAL (FITRA, ICW, TII)
AKSES DATA APBD KOTA PONTIANAK SIPP KOTA PONTIANAK Masyarakat dapat mengakses hasil usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Pontianak mulai dari tingkat Musrenbang Kelurahan
WEBSITE KOTA PONTIANAK Masyarakat dapat mengakses data-data APBD Pemerintah Kota Pontianak untuk segala keperluan
AKSES DATA APBD KOTA PONTIANAK PUBLIKASI DI MEDIA MASA Pemerintah Kota Pontianak setiap tahunnya mempublikasikan anggaran APBD Kota Pontianak melalui media masa
PUBLIKASI KE MASYARAKAT MELALUI KELURAHAN APBD Pemerintah Kota Pontianak dapat juga diakses pada papan pengumuman disetiap Kelurahan
2.
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PENUNJANG EFISIENI
TAHUN 2010-2016
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK MENUJU SMART CITY DENGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN
Satu Aplikasi untuk semua kebutuhan Masyarakat Kota Pontianak
Fitur Informasi Pangan
3 minggu yang lalu Bapak Jokowi meminta ketersediaan stok harga bahan pangan dan stabilitas harga di rapat kerja di kementrian perdagangan menggunakan teknologi informasi, kemarin saya menjelaskan kepada bapak presiden bahwa pontianak sudah melakukannya dengan adanya aplikasi gencil yang dikembangkan oleh anak pontianak di Pontianak Digital Stream dan Presiden Joko Widodo senang dengan hal ini. Bekerjasama dengan
Fitur e-LAWAR (Laporan Warga)
Masyarakat yang sungkan menyampaikan keluhan kepada Pemerintah, Bank Indonesia, BPJS ataupun melaporkan hal mencurigakan dan meresahkan ke kantor polisi. Fitur e-Lawar solusi penghubung antar citizen dan instansi terkait sehingga proses penyampaian laporan dan keluhan menjadi sangat cepat, murah dan efisien
Bekerjasama dengan
Fitur Lainya
Informasi Kuliner
Informasi Tempat
Informasi Event
APLIKASI PENDUKUNG PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
SIPP SISTEM PENYUSUNAN HASIL MUSREMBANG DAN FORUM OPD KOTA PONTIANAK
WWW.SIPP.PONTIANAKKOTA.go.id
BP2T ONLINE SISTEM UNTUK MASYARAKAT MENGAJUKAN PERIZINAN SECARA ONLINE DAN MEMANTAU PROSES PERIJINANNYA
www.bp2tpontianak.com
SIMA DAN SIMBADA SISTEM UNTUK MEMANTAU ASET PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DISELURUH KOTA PONTIANAK www.sima.pontianakkota.go.id
APLIKASI PENDUKUNG PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SIPP SISTEM PENYUSUNAN HASIL MUSREMBANG DAN FORUM OPD KOTA PONTIANAK WWW.SIPP.PONTIANAKKOTA.go.id
BP2T ONLINE SISTEM UNTUK MASYARAKAT MENGAJUKAN PERIZINAN SECARA ONLINE DAN MEMANTAU PROSES PERIJINANNYA
www.bp2tpontianak.com
SIMA DAN SIMBADA SISTEM UNTUK MEMANTAU ASET PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DISELURUH KOTA PONTIANAK www.sima.pontianakkota.go.id
SIKLUS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN MEMANFAATKAN WEB-BASED INFORMATION SYSTEM Musrenbang Kelurahan
Musrenbang Kecamatan
SIKLUS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN MEMANFAATKAN WEB-BASED INFORMATION SYSTEM OPD
Forum OPD
SIKLUS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN MEMANFAATKAN WEB-BASED INFORMATION SYSTEM
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP
17 JENIS PERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP
1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Gangguan/HO 3. SIUP 4. IUI/TDI 5. IUJK 6. Surat Izin Angkutan/SIA
7. Trayek 8. Izin Fasilitas Kesehatan 9. IUTM 10. IUMK 11. IUPP 12. IU Pasar Tradisional
13. Izin Usaha Perikanan/IUP 14. TDP 15. TDG 16. TDUP 17. Penanaman Modal
BP2T ANDROID
UNTUK MEMUDAHKAN MASYARAKAT MEMBUAT PERIZINAN DAN MEMANTAU PROSES PERIZINAN YANG SUDAH MASUK DAPAT MELALUI APLIKASI BP2T ANDROID UNTUK SMARTPHONE ANDROID
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET (SIMA)
DAPAT MEMANTAU SELURUH ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DENGAN MENGGUNAKAN PETA
SISTEM INFORMASI MANAGEMENT BARANG DAERAH (SIMBADA)
SELURUH ASET BARANG DI KOTA PONTIANAK DIKELOLA DALAM SIMBADA KOTA PONTIANAK
DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DIDUKUNG DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK MENDAPATKAN PENGHARGAAN PERDIKAT KEPATUHAN TINGGI TERHADAP UU NOMOR 25 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DARI OMBUDSMAN SELAMA 2 TAHUN BERTURUT-TURUT (2015-2016)
3.
PENIALAIAN TATA KELOLA EKONOMI DAERAH TAHUN 2010-2016
TATA KELOLA EKONOMI DAERAH
TATA KELOLA EKONOMI DAERAH
BIAYA TRANSAKSI (98,96)
PERIZINAN (87,27)
INFRA-STRUKTUR
(97,96) KAPASITAS DAN INTEGRITAS (96,67)
KEAMANAN DAN RESOLUSI KONFLIK (96,96)
PERIZINAN DAN BIAYA TRANSAKSI
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2010
Setiap Keterlambatan Pelayanan Perizinan dikurangi Pembayaran Retribusi Sebesar 2% Perhari TENTANG PELAYANAN PUBLIK
KOTA PONTIANAK MERUPAKAN ROLE MODEL PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
KATEGORI “A”
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK MELAKUKAN INOVASI UNTUK IZIN MEMULAI USAHA BAGI PERUSAHAAN DENGAN TOTAL WAKTU 9 HARI
JUMLAH HARI IZIN MEMULAI USAHA KOTA PONTIANAK PROSEDUR
WAKTU (HARI)
WAKTU (NASIONAL)
1
Pembelian vocher untuk pemesanan nama perusahaan di Bank BNI
1
1
2
Mendapatkan jasa notaris untuk pemesanan nama PT, pembuatan akta pendirian PT, dan pengesahan akta perusahaan dan kementrian hukum dan HAM
5
7
3
Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa notaris melalui bank
½
1
4
Mengurus SKDU di Kelurahan setempat sebagai persyaratan NPWP
½
2
5
Mendapatkan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di BP2T
½
1
6
Mengajukan dan mendapatkan izin HO, SIUP dan TDP di BP2T
1
1
7
Mengajukan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
½
½
8
Melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja*
2
0
TOTAL WAKTU
9 HARI
15 HARI
INFRASTRUKTUR KOTA PONTIANAK Pembongkaran Jembatan guna penataan kawasan Kota
4.
EFISIENSI TATA KELOLA BUMD PDAM KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010-2016
CAKUPAN LAYANAN PDAM KOTA PONTIANAK
JUMLAH PELANGGAN PDAM KOTA PONTIANAK
PERBANDINGAN PENDAPATAN, BIAYA DAN LABA (RUGI) PDAM KOTA PONTIANAK
5.
EFISIENSI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2010-2016
RASIO PNS TERHADAP PENDUDUK KOTA PONTIANAK
KOTA PONTIANAK MEMILIKI
5703 PNS
KAJIAN OPD UNTUK REMUNERASI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
TAHAP SATU PERUMUSAN INTERNAL OPD
TAHAP TIGA PENGURANGAN JUMLAH TIM DISETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHAP DUA PENGKAJIAN JUMLAH TIM DI OPD
TAHAP EMPAT PERHITUNGAN ANGGARAN UNTUK REMUNERASI
TERIMA KASIH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, 2017
