ANTROPOLOGI HUKUM DALAM IMPLIKASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Antropologi Hukum dalam Implikasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

ANTROPOLOGI HUKUM DALAM IMPLIKASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sumrahyadi, Erwan Baharudin Jurusan Antropologi - Universitas Indonesia, Jakarta Puspen Jurnal Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta Jl. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510 [email protected]

ABSTRACT Basically UU KIP already Useless on year 2008 well-founded if that to activity will on year 2010, since in common infrastructure it was ready e.g. still marks sense distinctive and discrepancy among UU that with law or regulation about another invitation. By compares among UU KIP with regulation about invitation concerning really very clear that discrepancy, so needs available kesiapan well from State as provider of information with society as user of that information strongly gets to utilize optimal ala information not only as proof as akuntabilitas State promoter also at a swoop as material as otentik's prove. Revamping culture commandinging to provide access to society also tidakla is easily need available kesiapan, such too contrariwise to revamp culture and reviving will the importance for information to society also need effort and time. Mark sense discrepancy possible or the difference principle with regulation about invitation kearsipan pretty much gets to be done by repair or revision that adjusted by more era developing transparent to render Democratic State and good governance manner. For institution relates obviously it needs to think up regulation revision possible about shrimp aught by adjusted requirement and respondent era developing more transparent and akuntabel. Besides, institution also needs think up standard and information type criterion or archives what do may not be accessed by public. Keywords: Jurisdictional Anthropology, Legislation Regulation, Implication

RUU tersebut adalah merupakan salah satu langkah

Pendahuluan Pada awal tahun 2008 dalam waktu yang

maju, terutama

Undang-Undang

tentang

KIP.

hampir bersamaan telah disetujui 2 Rancangan

Menurut Agus Sudibyo dalam Kompas (Senin, 7

Undang-Undang (RUU) oleh Badan Legislatif men-

April 2008) bahwa Undang-Undang KIP ini

jadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang ITE

merupakan salah satu rekor dalam sejarah legislasi

(Informasi dan Transaksi Elektronik) yang

di Indonesia karena pembahasannya sudah dilakukan

disetujui tanggal 25 Maret 2008 dan Undang-

sejak tahun 2000, sehingga praktis hampir memakan

Undang KIP (Keterbukaan Infonmasi Publik)

waktu selama 8 tahun. Dengan demikian Agus

yang disetujui DPR pada tanggal 3 April 2008.

Sudibyo menekankan bahwa Indonesia menjadi

Undang-Undang ITE kemudian diundangkan dan di-

Negara kelima di Asia dan Negara ke-76 di dunia

tandatangani oleh Presiden pada tanggal 21 April

yang secara formal mengadopsi prinsip-prinsip ke-

2008 dengan Nomor 11 tahun 2008 dan tercatat da-

terbukaan informasi.

lam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dalam aturan yang tertuang pada UU-KIP ini

2008 Nomor 58, sedangkan Undang-Undang KIP

antara lain menyebutkan bahwa semua badan public

diundangkan pada tanggal 30 April 2008 Nomor 14

harus menyediakan akses informasi secara terbuka

Tahun 2008 dan tercatat dalam Lembaran Negara RI

dan efisien kepada public yang merupakan salah satu

Tahun 2008 Nomor 61. Dengan diundangkan kedua

usaha

untuk

Lex Jurnalica Vol. 6 No.2, April 2009

mewujudkan

Good

and

clean 125


govermance melalui transparansi pemerintahan. Ha-

Keterkaitan dan perbandingan pertama ada-

nya rencananya UU-KIP ini baru mulai diberlakukan

lah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971

tahun 2010 karena nampaknya secara infra struktur

tentang "Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsi-

belum siap untuk segera diterapkan. Walaupun

pan" terutama Pasal 11 tentang Ketentuan Pidana

secara pragmatis baru diterapkan pada tahun 2010,

dimana pada pasal tersebut ayat 1 disebutkan "Ba-

tetapi tentu saja perlu disimak keterkaitan UU-KIP

rang siapa dengan sengaja dan dengan melawan

ini dengan peraturan perundangan yang lain serta

hukum memiliki Arsip dapat dipidana dengan pi-

kesiapan dan implikasinya.

dana penjara selama-lamanya 10 tahun". Sedangkan

Terilhami oleh artikelnya T.O. Ihromi dengan

pada ayat 2 disebutkan bahwa "Barang siapa yang

judul "Sumbangan Antropologi Hukum Bagi

menyimpan Arsip yang dengan sengaja memberita-

Pengembangan Hukum Nasional" yang ada dalam

hukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak

bukunya Kuntjaraningrat, maka hal ini yang men-

ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia

dorong untuk mengajukan tulisan ini mengapa suatu

diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipi-

produk telah diundangkan tetapi baru diberlakukan 2

dana dengan pidana penjara seumur hidup atau pi-

tahun mendatang dan implikasi dari diberlakukannya

dana penjara selama-lamanya 20 tahun.

UU-KIP terutama kaitannya dengan peraturan perundangan lain dilihat dari antropologi hukum.

Keterkaitan dan perbandingan yang lain adalah dengan peraturan perundangan yang lebih rendah

F. von Benda; Beckmann mengatakan dalam

lagi misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Ta-

bukunya "Dari Hukum Manusia Primitif Sampai ke

hun 1979 tentang "Penyusutan Arsip" pada penje-

Penelaahan Sosio-Hukum Masyarakat Masyarakat

lasan pasal 15 disebutkan bahwa "Sifat Arsip dina-

Kompleks" yang dikutip oleh T.O. Ihromi dalam

mis pada dasarnya tertutup, oleh karena itu penge-

"Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai” hal 12

lolaan dan perlakuannya berlaku ketentuan tentang

menyebutkan bahwa:

kerahasiaan surat-surat". Dengan melihat 2 produk

"Antropologi hukum telah memperoleh citra sebagai

hukum di bidang kearsipan tersebut, maka nampak

kajian yang memusatkan perhatian pada penelitian

ada perbedaan yang cukup mendasar dari Arsip yang

lapangan dalam situasi mikro dan sejarah mikro,

pada dasarnya merupakan bagian dari informasi se-

penggunaan metode penelitian kualitatifnya dengan

perti yang dimaksudkan dalam UU-KIP. Sehingga

observasi sambil berpartisipasi dan wawancara tidak

perlu pemikiran agar peraturan perundangan yang

berstruktur serta tekanannya pada perbandingan"

terkait dapat disesuaikan dengan perkembangan

(2003).

jaman dan perkembangan system pemerintahan yang Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam

telah berubah. Lebih lanjut lagi Ihromi mengutip

penulisan ini akan lebih menekankan pada hasil

dari pendapat F. von Benda Beckmann, bahwa:

observasi dengan melakukan pengamatan secara

"Antropologi hukum adalah disiplin ilmiah yang

langsung kemudian membandingkan UU-KIP de-

paling eksplisit memusatkan perhatian pada ke-

ngan Undang-Undang atau produk hukum lainnya

kompleksitasan normative dalam masyarakat, dan

yang masih terkait, khususnya di bidang kearsipan.

pada hubungan antara prilaku manusia dengan kekompleksitasan tersebut, serta pada perubahan-peru-

126



bahan baik dalam prilaku manusia maupun dalam

Good and clean Governance dimana dalam konsep

kekompleksitasan normative" (2003).

ini ada 3 pilar atau unsur yaitu pemerintah, swasta

Sementara Amri Marzali dalam bukunya

dan masyarakat. Pemerintah sebagai salah satu unsur

Antropologi dan Pembangunan Indonesia menge-

Good Governance dituntut untuk menjalankan ke-

mukakan bahwa paling tidak ada 4 unsur perbedaan

giatannya secara terbuka dalam arti semua dapat di-

antara antropologi terapan dengan antropologi abs-

pertanggungjawabkan tanpa ada keinginan untuk

trak dimana daiam poin ketiga dikatakan:

menutupi. Untuk memujudkan pemerintahan yang

"Ahli antropologi terapan akan mengaplikasikan pe-

akuntabel memang perlu dibuatkannya suatu aturan

nemuan, data dan analisis mereka ke bidang luar

main dimana masyarakat dapat mengakses kegiatan

antropologi, khususnya pada bidang public interest.

yang dilakukan oleh pemerintah atau badan publik.

Akibatnya para antropolog terapan sering bekerja se-

Sehingga dengan undang-undang ini nantinya diha-

cara antar disiplin, bekerja sama dengan ahli-ahli

rapkan adanya perubahan normative dari baik dari

dari disiplin ilmu lain. Mereka meneliti masalah-

badan public sebagai lembaga penyedia informasi

masalah baru dalam ilmu antropologi dan mengum-

maupun masyarakat sebagai pengguna informasi.

pulkan data atas dasar relevansinya dengan isu-isu masa kini". (2007).

Informasi Publik

Dengan melihat pendapat tersebut maka ini

Informasi menurut UU-KIP Pasal 1 adalah :

juga menjadi pendorong untuk melakukan kajian

"Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda

terhadap implikasi UU-KIP dikaitkan dengan pera-

yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik

turan perudangan lainnya. Apalagi pada halaman 9

data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,

Amri Marzali menekankan lagi tentang pembagian

didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai

katagori antropologi terapan yang antara lain dike-

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

mukakan: "katagori kedua adalah penelitian yang

teknologi informasi dan komunikasi secara elek-

dilakukan antropolog untuk suatu instansi peme-

tronik ataupun nonelektronik".

rintah, suatu perusahaan atau suatu kelompok ter-

Kemudian lebih lanjut lagi dikemukakan

tentu dengan tujuan khusus sesuai dengan yang di-

bahwa Informasi publik adalah:

minta oleh client tersebut" (2007).

"informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, di-

Tujuan penulisan ini tidak bertujuan untuk memenuhi

pesanan

dari

client

seperti

kirim, danlatau diterima oleh suatu badan public

yang

yang berkaitan dengan penyelenggara dan penye-

dikemukakan oleh Amri Marzali, tetapi lebih ba-

lenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan pe-

nyak dikaitkan dengan tanggung jawab moral se-

nyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai de-

bagai pegawai dari instansi pemerintah yang mem-

ngan Undang-Undang ini serta informasi lain,y ang

punyai tanggung jawab dalam pembinaan kearsipan,

berkaitan dengan kepentingan public. Sementara itu

sehingga hal-hal yang bertentangan dari aspek hu-

badan public yang dimaksudkan disini merupakan

kum ini yang akan dicoba untyuk dikemukakan.

lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif dan

Memang kalau dilihat secara historis, pem-

badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkai-

buatan UU-KIP ini dipicu oleh suatu isu tentang

tan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian


127


atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD,

sumbangan

masyarakat,

dan/atau luar

negeri".

Dilihat dari perbandingan substansi dan isi muatan antara UU-KIP dengan peraturan perundangan kearsipan nampaknya ada perbedaan dan

Bandingkan pengertian informasi public

pertentangan yang cukup mendasar terutama dari

dengan pengertian Arsip yang dikemukakan dalam

sifat informasi dan aspek hukum. Dalam UU-KIP

UU No. 7 Tahun 1971 adalah:

sekali lagi bahwa pada prinsipnya informasi public

"Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lem-

yang tercipta ofeh lembaga Negara dan badan pe-

baga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan dalam

merintah adalah bersifat terbuka dapat diakses oleh

bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan tung-

public atau pengguna dengan cepat dan tepat waktu,

gal maupun berkelompok, dalam rangka pelak-

biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.

sanaan kegiatan pemerintahan".

Walaupun demikian ada beberapa informasi yang

Kemudian ditambahkan pada ayat b disebut-

tidak dapat diberikan misalnya informasi yang dapat

kan bahwa Arsip adalah:

membahayakan Negara, informasi yang berkaitan

"Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh

dengan kepentingan perlindungan usaha dan per-

Badan-Badan swasta danJatau perorangan, dalam

saingan usaha, informasi tentang hak-hak pribadi

bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan

dan rahasia jabatan dan informasi yang belum

tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelak-

dikuasai serta belum didokumentasikan (Pasal 6

sanaan kehidupan kebangsaan".

UU-KIP).

Dengan melihat pengertian informasi public

Hal ini bertentangan dengan Undang-Un-

tersebut dalam UU-KIP maka jelas bahwa Arsip

dang Nomor 711971 Pasal 11 tentang aspek hukum

merupakan salah satu dari informasi public yang

(sanksi hukum) terutama ayat 2 dimana ada sanksi

terekam dari kegiatan lembaga Negara baik ekse-

hukum 20 tahun bagi yang menyampaikan informasi

kutif, legislative ataupun yudikatif. Walaupun kedua

kepada pihak ketiga yang tidak berhak. Di dalam

UU tersebut menyebutkan istilah yang berbeda un-

Undang-Undang ini tidak menjelaskan informasi

tuk penyebutan lembaga pemerintahan tetapi pada

arsip atau isi naskah apa yang tidak boleh disam-

prinsipnya sama bahkan pengertian Arsip menjadi

paikan kepada pihak ketiga, kalau seandainya semua

lebih luas karena termasuk kegiatan lembaga swasta

arsip/informasi maka jelas bertentangan dengan UU-

danlatau perorangan. Atau dengan kata lain yang

KIP. Selain itu, UU No. 7/1971 ini hanya akan

dimaksudkan dengan informasi public salah satunya

memberikan sanksi kepada orang perorangan yang

adalah dalam bentuk Arsip yang tercatat, terekam

menyalahgunakan atau menyampaikan informasi

dari kegiatan organisasi yang merupakan obyek dan

atau Arsip kepada pihak lain yang tidak berhak

bahan yang dapat diakses dan dibuka untuk kepen-

sanksi ini tidak diberikan kepada organisasi atau

tingan publik.

kelembagaannya. Sementara UU-KIP lebih menekankan tidak saja kepada kelembagaannya yaitu

Implikasi UU-KIP Terhadap Peraturan Per-

Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap in-

undangan Lain

formasi untuk kepentingan pengguna informasi juga terhadap perorangan baik perorangan sebagai peng-

128



guna informasi public atau perorangan pegawai ba-

perundangan tentang kebebasan informasi telah di-

dan publik.

berlakukan, sementara di Indonesia belum menjadi

Perbedaan ini lebih tegas lagi kalau melihat

budaya bahkan ada kecenderungan justru sebaliknya

penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34

bahwa informasi yang terekam dalam dokumen dan

Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip dimana dise-

arsip tertutup untuk umum. Negara yang sudah me-

butkan bahwa sifat Arsip dinamis pada prinsipnya

ngeluarkan peraturan perundangan ini antara lain

tertutup atau rahasia. Waiaupun dalam beberapa

adalah Swedia dengan undang-undang tentang

kasus Arsip dinamis dapat dibuka untuk kepentingan

"Freedom of Press Act" yang telah diundangkan

kepolisian atau penyidikan misalnya Arsip tentang

sejak tahun 1766 mewajibkan sefuruh instansi

data keuangan atau rekening seseorang yang disim-

pemerintah untuk dapat membuka Arsip (baik dina-

pan pada suatu bank tertentu dapat dibuka karena

mis maupun statis) untuk kepentingan publik.

diduga adanya money laundry atau kemungkinan

Walaupun secara undang-undang di Swedia

penyalahgunaan kewenangan lainnya. Penjelasan PP

semua informasi dapat dakses public tetapi tentu saja

ini jelas akan bertentangan dengan UU-KIP yang

ada semacam pembatasan untuk jenis Arsip tertentu

akan diberlakukan, karena sekali lagi Arsip dinamis

masih

yang merupakan bagian informasi secara prinsip

"Secrecy Act" misalnya sebagian dari Arsip

seharusnya juga dapat dibuka dan diakses oleh

personal file contohnya identitas alamat pegawai ka-

public sebagai pengguna informasi.

rena dianggap rawan untuk tindak kejahatan, Arsip

tertutup

sesuai

dengan

undang-undang

tentang konsultasi pegawai yang bermasalah. Psy-

Sumbangan Antropologi Hukum

cotest dan tindak lanjutnya, kesehatan pegawai,

Seperti telah dikemukakan di atas, Indonesia

pensiun pegawai yang disebabkan karena ketidak-

menjadi negara ke-76 di dunia yang telah menge-

mampuan pegawai. Jenis Arsip lain yang tidak dapat

luarkan undang-undang tentang keterbukaan atau

diakses antara lain adalah medical records, system

kebebasan informasi, walaupun barangkali terlambat

pengamanan dan system computer yang digunakan,

tetapi paling tidak sudah ada usaha kearah sana.

hal-hal yang menyangkut keamanan dan sensitifitas

Memang harus diakui untuk mewujudkan keinginan

perorangan. Jumlah Arsip yang dianggap tertutup ini

tersebut diperlukan kesiapan bagi penyelenggaran

juga relative masih kecil maksimal hanya sekitar 25

Negara khususnya, untuk dapat memberikan akses

% dari jumlah total Arsip yang ada.

informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat

Peraturan perudangan ini nampaknya berpengaruh

pengguna informasi. Tuntutan kesiapan penyeleng-

terhadap negaranegara tetangganya di wilayah

gara Negara dan pemerintah dipertegas lagi dengan

Skandinavia sehingga hak masyarakat untuk mem-

adanya dorongan baik dari dalam maupun dari luar.

peroleh informasi publik sudah terbuka jauh jauh

Pengaruh dari negara luar akan pentingnya

hari dan mereka terbiasa dengan keterbukaan dan

keterbukaan informasi juga menjadi menjadi salah

transparansi. Penyelenggara negara juga tidak me-

satu alasan, karena di dalam pergaulan intemasional

rasa aneh untuk dapat membuka dan memberikan

informasi menjadi sumber utama pengetahuan se-

akses informasi kepada masyarakat umum. Dengan

hingga sudah jauh jauh hari di Negara lain peraturan

demikian sangat erat hubungannya antara akun-


129


tabilitas dengan keterbukaan, transparansi, dalam

2002 tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga

arti bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara

dilakukan amandemen dengan berubah menjadi

menyampaikan semua informasi dari pelaksanaan

Right to Information Act 2005 agar lebih efektif

kegiatan sebagai wujud dari akuntabilitasnya. De-

dalam aplikasinya.

ngan transparansi informasi tersebut maka masya-

Sementara dorongan dari dalam negeri mi-

rakat dapat melakukan pengawasan dan pengen-

salnya dengan sudah diundangkannya peraturan dae-

dalian tefiadap jalannya pemerintahan sehingga ti-

rah mengenai kebebasan informasi. Memang agak

dak mengherankan apabila penyelenggara negara

ironis untuk tingkat pemerintah pusat baru menye-

menjalankan fungsinya sesuai aturan hukum dan

tujui UU-KIP pada tahun 2008, sementara beberapa

tentu saja menjadi good and clean governance.

tahun sebelumnya di beberapa Pemerintah Daerah

Demikian pula dengan beberapa Negara

telah terbit Peraturan Daerah (Perda) tentang hal ini

maju lainnya yang telah mempunyai undang-undang

walaupun judulnya berbedabeda, misalnya Kabu-

keterbukan informasi atau "Freedom of Infor-

paten Lebak yang telah mengeluarkan Perda Nomor:

mation Act" (FOIA) yang pada prinsipnya sama

6

bahwa informasi atau Arsip yang menyangkut ke-

Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerinta-

pentingan public yang dihasilkan oleh instansi pe-

han dan Pengelolaan Pembangunan di Kabu-

merintah prinsipnya terbuka untuk public.

paten Lebak", Kabupaten Tanah Datar, Sumatera

Tahun

2004

tentang

"Transparansi

dan

Hanif Suranto dalam "Dari Lokal Menge-

Barat mengeluarkan Perda Nomor: 2 Tahun 2005

pung Nasional: Dinamika Proses Legislasi Kebe-

tentang "Transparansi dan Partisipasi", Kabu-

basan Memperoleh lnformasi Publik" mengatakan

paten Bandung dengan Perda Nomor: 6 Tahun 2004

bahwa sejak tahun 1996 hingga sekarang Freedom

tentang "Transparansi dan Partisipasi Dalam

of Information Act sudah diberlakukan di Amerika

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten

Serikat dengan telah mengalami beberapa kali

Bandung" kemudian Kabupaten Magelang, Kabu-

perubahan/amandemen. Dalam jangka waktu terse-

paten Kebumen, Kabupaten Lamongan dan beberapa

but juga timbul polemik di iingkungan pemerintahan

Kabupaten lainnya dengan nama perda yang berbeda

Amerika dimana FOIA adalah bersifat umum (Les

dan tingkat pemahaman dan penerapan yang berbeda

Generalis), karena mengatur kebebasan Informasi

pula.

secara umum sehingga berbenturan dengan pera-

Dari uraian di atas maka perlu pemikiran

turan perundangan yang lainnya yang telah muncul

terhadap implikasi UU-KIP terhadap pefaturan

terlebih dahulu sehingga atas dasar itu perlu ada

perundangan kearsipan serta kemungkinan peruba-

pengecualian. Dari hasil penelitian disebutkan ada

han atau revisi dari peraturan tersebut mengenai

sekitar 140 undang-undang pengecualian yang tidak

konsep keterbukaan Arsip dinamis seperti tertuang

termasuk dalam FOIA seperti Labor Management

dalam penjelasan PP 34 Tahun 1979 dan sanksi

Reporting and Disclosure Act (1959), Atomis

pidana seperti yang tertuang dalam UU No. 7/1971.

Energy (1954), Civil Right Act (1964). Demikian

Hal ini didasarkan pada beberapa alasan bahwa sum-

pula di India, lanjut Hanif Suranto, Freedom of

ber pembiayaan dari lembaga pemerintah berasal

Information Act yang diundangkan sejak tahun

dari Negara dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga

130



tentu saja seluruh masyarakat mempunyai hak untuk

karena kondisi pada saat itu sudah sangat jauh

memperoleh dan mengakses informasi dari kegiatan

berbeda dengan kondisi dan kebutuhan sekarang,

instansi pemerintah secara terbuka. Kalau kita per-

misalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34

hatikan secara lebih khusus kegiatan dan jenis infor-

tentang Penyusutan Arsip yang dibuat pada tahun

masi yang tertutup pada instansi pemerintah missal-

1979 yang menyebutkan dalam salah satu penjela-

nya yang dapat menghambat proses penegakan hu-

sannya pada pasal 15 bahwa Arsip dinamis pada

kum, atau yang menyangkut masalah perlindungan

prinsipnya tertutuplrahasia. Hal ini disebabkan

HAKI, yang membahayakan keamanan nasional,

karena pengaruh politik pemerintahan dan budaya

yang dapat membocorkan rahasia kekayaan alam,

pemerintah pada waktu itu dimana tidak dimung-

atau yang dapat merugikan kepentingan hubungan

kinkan bagi penyelenggara Negara pada masa itu

luar negeri, dan yang dapat merugikan secara pri-

untuk membuka informasi dan arsipnya untuk

badi/perorangan.

kepentingan public. Era kepemimpinan beberapa de-

Pertimbangan yang lain adalah memberikan

kade yang lalu memang masih sangat erat dengan

dengan seluas-luasnya kepada masyarakat sebagai

ketertutupan dan masih menganggap hasil kegiatan

salah satu unsur dalam good governance untuk ber-

organisasi dalam bentuk informasi dan Arsip masih

partisipasi secara aktif dalam penggunaan informasi

belum dapat disampaikan kepada public. Dan kebia-

sebagai bahan perumusan kebijakan serta sekaligus

saan ini masih dipegang oleh profesi pengelola in-

berfungsi sebagai social control terhadap jalannya

formasi hingga sekarang. Sehingga, sekali lagi

kegiatan pemerintahan

dengan perkembangan jaman dan perubahan system

Sedangkan alasan lain yang tidak kalah

pemerintahan yang lebih demokratis barangkali

pentingnya adalah dalam era informasi dan salah

pemyataan pada penjelasan PP tersebut perlu diubah

satu konsep Negara demokrasi dimana untuk mewu-

menjadi pada prinsipnya Arsip (dinamis maupun

judkan penyelenggaraan Negara yang terbuka (trans-

statis)

paransi) dan akuntabel maka kebebasan untuk mem-

masyarakat umum kecuali Arsip-arsip tertentu

peroleh informasi dari kegiatan penyelenggara

yang diatur secara lebih khusus (seperti apa yang

Negara merupakan salah satu hak asasi manusia;

dituangkan dalam UU-KIP Pasal 17 tentang infor-

terbuka

dan

dapat

diakses

oleh

Dengan melihat alasan-alasan tersebut maka

masi yang dikecualikan tidak wajib untuk diakses

perlu menyiasati atau barangkali merevisi atau

publik). Kemudian yang perlu diperhatikan adalah

merubah peraturan perundangan kearsipan yang

apa saja atau jenis Arsip apa yang masih dianggap

berlaku terutama pasal-pasal atau keterangan lain

tertutup dan belum boleh diakses oleh public.

yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan

Selama ini memang untuk Arsip statis prin-

kebutuhan jaman yang semakin terbuka dengan

sipnya adalah open to public dan siap untuk dila-

dituntut partisipasi masyarakat yang lebih aktif lagi

yankan atau disajikan kepada pengguna, walaupun

dalam perumusan dan pengawasan penyelenggara

tentu saja ada beberapa jenis Arsip statis yang

Negara.

disimpan di Arsip Nasional RI atau lembaga kearKalau melihat sejarah pembentukan peratu-

sipan daerah masih dianggap tertutup, misalnya yang

ran perundangan yang ada memang dapat dimaklumi

menyangkut masalah keamanan Negara seperti ma-


131


salah yang dapat menimbulkan konflik SARA,

dingkan antara UU-KIP dengan peraturan perun-

masalah rahasia Negara atau yang menimbulkan

dangan terkait memang sangat jelas pertentangan

sensitifitas

tentang

tersebut, sehingga perlu ada kesiapan baik dari pe-

Gerakan 30 September 1965 (G-30 S PKI) masih

nyelenggaran Negara sebagai penyedia informasi

dianggap tertutup walaupun arsipnya sudah ada di

dengan masyarakat sebagai pengguna informasi agar

Arsip Nasional RI.

betul-betul dapat memanfaatkan informasi secara

perorangan.

Contoh

Arsip

Sementara untuk Undang-Undang Nomor

optimal bukan saja sebagai bukti akuntabilitas pe-

711971 tentang "Ketentuan Ketentuan Pokok Kear-

nyelenggara Negara juga sekaligus sebagai bahan

sipan" khususnya pasal 11 ketentuan pidana masih

bukti otentik. Merubah budaya pemerintah untuk

dapat dipertahankan hanya perlu ada penegasan

menyediakan akses kepada masyarakat juga tidakla

bahwa bagi lembaga/instansi dan/atau perorangan

mudah perlu ada kesiapan, demikian pula sebaliknya

yang menyampaikan informasi atau Arsip yang

untuk merubah budaya dan menyadarkan akan pen-

dikecualikan (sesuai pasal 17 UU-KIP) kepada

tingnya informasi kepada masyarakat juga membu-

pihak ketiga yang tidak berhak dapat dikenakan

tuhkan usaha dan waktu.

sanksi hukum seperti tersebut pada pasal 11.

Adanya kemungkinan pertentangan atau

Dengan demikian nampaknya peranan dan

perbedaan prinsip dengan peraturan perundangan

sumbangan antropologi hukum cukup dominan da-

kearsipan kemungkinan dapat dilakukan perbaikan-

lam arti melakukan perbandingan suatu produk

perbaikan atau revisi yang disesuaikan dengan per-

hukum yang baru dengan produk hukum lainnya

kembangan jaman yang lebih transparan untuk

dengan melihat kemungkinan perbedaan atau bahkan

mewujudkan Negara demokrasi dan tata peme-

pertentangan. Kemudian dari perbandingan produk

rintahan yang baik. Bagi instansi terkait tentunya

hukum tersebut dilakukan perubahan atau penyem-

perlu memikirkan kemungkinan revisi peraturan

purnaan hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan

perudangan yang ada dengan disesuaikan kebutuhan

oleh F. von Benda Beckmann yang dikutip oleh

dan perkembangan jaman yang dituntut lebih trans-

Ihromi. Sekaligus sambil menunggu revisis UU No

paran dan akuntabel. Selain itu, instansi juga perlu

7 Tahun 1971 yang rencananya akan direvisi tahun

memikirkan standard dan kriteria jenis informasi

2008 dan 2009 maka pada tahun 2010 UU-KIP siap

atau arsip apa yang tidak boleh diakses oleh publik.

untuk duiimplementasikan.

Dengan mengacu pada pendapat F. von Benda Beckmann tentang bidang antropologi hukum yang intinya adalah membandingkan antara

Kesimpulan Dari uraian di atas pada dasarnya UU-KIP

produk hokum yang relevan dan berkaitan serta

yang telah diundangkan pada tahun 2008 cukup

kemungkinan melakukan perubahan baik budaya

beralasan kalau akan diberlakukan pada tahun 2010,

atau sikap pengguna informasi ataupun perubahan

karena secara umum infra strukturnya belum siap

terhadap peraturan perundangan yang terkait untuk

misalnya masih adanya perbedaan dan pertentangan

mempersiapkan implementasi UU-KIP yang akan

antara UU tersebut dengan undang-undang atau

diterapkan tahun 2010.

peraturan perundangan lainnya. Dengan memban132



Daftar Pustaka

Kearsipan Nasional, Jakarta, Arsip Nasional

F. von Benda-Beckmann, “Dari Hukum Manusia

RI, Jakarta, 2007.

Primitif Samoai ke Penelaahan Sosio Hukum Masyarakat-Masyarakat

Kompleks

dalam:

Suranto, Hanif, "Dari Lokal Mengepung Nasional: Dinamika

Proses

Legislasi

Kebebasan

Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai”,

Memperoleh Informasi Publik" KMI, Jakarta,

penyunting TO., Ihromi, Yayasan Obor

2007. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979,

Indonesia, Jakarta, 2002. Ihromi, T.0, “Sumbangan Antropologi Hukum Bagi Pembangunan, dalam Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia”, Yayasan Obor

"Penyusutan Arsip". Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, "Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan". Undang-Undang

Indonesia, Jakarta, 1997. Marzali, Amri, “Antropologi dan Pembangunan

Nomor

14

Tahun

2008,

"Keterbukaan Informasi Publik".

Indonesia”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. Sudibyo, Agus, Kompas Senin 7 April 2008, Jakarta, 2008. Sumrahyadi, "Pemikiran Keterbukaan Arsip Dalam Menyongsong Ditetapkan RLJU Kebebasan Memperoleh

Informasi

Publik",

Media


133

ANTROPOLOGI HUKUM DALAM IMPLIKASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Recommend Documents