REFLEKSI 17 TAHUN REFORMASI EVALUASI PUBLIK KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI

REFLEKSI 17 TAHUN REFORMASI EVALUASI PUBLIK KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI

Dampak Kerja 17 Tahun Institusi Demokrasi

Temuan Survei 23 - 31 Maret 2015

PENDAHULUAN 2







Dalam praktek dan perkembangannya, pelaksanaan demokrasi di negeri ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama, secara langsung, yakni melalui mekanisme Pemilu. Kedua, tidak langsung, yakni lewat sistem perwakilan yang diimplementasikan dalam wadah berbagai institusi demokrasi. Untuk konteks Indonesia, perjalanan demokrasi tersebut mengalami pasang surut, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Di masa reformasi, setelah 17 tahun bergulir, sering muncul pertanyaan mendasar di tengah publik, sejauh mana demokrasi kita berjalan (terkonsolidasi) dan mampu mensejahterakan (substansi)? Pertanyaan terakhir menjadi niscaya dijawab, bila konsolidasi demokrasi sudah optimal terlaksana. Demokrasi di sebuah negara dikatakan terkonsolidasi apabila mendapatkan legitimasi atau dukungan yang luas dan kuat dari rakyatnya. Demokrasi menjadi satu-satunya aturan main, sehingga tidak ada kelompok yang berpikir untuk bertindak di luar sistem demokrasi, bahkan ketika sedang berada di luar kekuasaan. Kuatnya legitimasi terhadap demokrasi ditandai oleh tidak signifikannya perilaku menentang demokrasi dari kekuatan-kekuatan yang ada; tumbuhnya keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik; dan berfungsinya lembagalembaga negara secara efektif dalam berbagai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

PENDAHULUAN 3





Dalam prakteknya, dukungan terhadap demokrasi banyak ditentukan oleh kinerja demokrasi itu sendiri, misalnya apakah masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan demokrasi atau tidak. Kepuasan ini terkait dengan kinerja pemerintahan demokratis, yakni bagaimana masyarakat menilai kinerja institusi-institusi baik secara kuantitatif (persepsi) maupun kualitatif, dampak dari kinerja yang dilakukan selama ini terhadap publik. Ujung dari dialektika ini sebenarnya, ingin mengetahui, bagamanakah hasil evaluasi publik terhadap demokrasi dan kinerja institusi-institusi demokrasi di negeri ini selama 17 tahun reformasi bergulir?


TUJUAN 4

 

Untuk mengetahui dukungan publik terhadap demokrasi. Untuk mengevaluasi kinerja institusi demokrasi.


METODOLOGI 5



 





Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat wawancara serta bukan anggota TNI/Polri. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1200 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa atau kelurahan. Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan (spot check) sekitar 20% dari total data masuk, untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. Dalam proses penjaminan metodologi dan akurasi data tidak ditemukan kesalahan berarti. Waktu wawancara lapangan 23-31 Maret 2015.


FLOWCHART PENARIKAN SAMPEL 6

 Provinsi I

Provinsi X

1

3 … n

2





1

2

RW



1 1 L

2

3

2 P

4

5

KK

RT/Lingkungan



Menggunakan Teknik Multistage Random Sampling: Populasi desa/kelurahan tingkat nasional. Desa/kelurahan di tingkat provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional. Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random. Di masing-masing RT/lingkungan dipilih secara random dua KK. Di KK terpilih dipilih secara random satu orang dewasa lakilaki/perempuan yang berhak memilih.

Responden


VA L I D A S I S A M P E L


PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN 8


PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN 9 SAMPEL

BPS 2010

Kalimantan Selatan

1.67

1.54

1.65

Kalimantan Tengah

0.83

4.17

4.52

Kalimantan Timur

Bengkulu

0.83

0.73

DIY

1.67

DKI Jakarta

KATEGORI

SAMPEL

BPS 2010

Aceh

1.67

1.90

Bali

1.67

Banten

KATEGORI

KATEGORI

SAMPEL

BPS 2010

Riau

2.50

2.38

0.94

Sulawesi Barat

0.83

0.49

1.67

1.51

Sulawesi Selatan

3.33

3.41

Kep. Bangka Belitung

0.83

0.52

Sulawesi Tengah

0.83

1.12

1.47

Kepulauan Riau

0.83

0.72

Sulawesi Tenggara

0.83

0.95

3.33

3.20

Lampung

3.33

3.22

Sulawesi Utara

0.83

0.96

Gorontalo

0.83

0.44

Maluku

0.83

0.65

Sumatera Barat

1.99

2.06

Jambi

1.67

1.31

Maluku Utara

0.83

0.44

Sumatera Selatan

2.99

3.16

Jawa Barat

18.33

18.26

Nusa Tenggara Barat

1.67

1.91

Sumatera Utara

5.47

5.51

Jawa Tengah

13.33

13.75

Nusa Tenggara Timur

1.67

1.99

Jawa Timur

15.83

15.91

Papua

0.83

1.21

Kalimantan Barat

1.67

1.86

Papua Barat

0.00

0.32


TEMUAN SURVEI


KO N S O L I D A S I D E M O K R A S I 11 Dibanding sistem pemerintahan yang lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk negara kita. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara dengan pernyataan tersebut?

Mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem terbaik

Sangat tidak setuju + Tidak setuju Setuju + Sangat setuju


KO N S O L I D A S I D E M O K R A S I 12 Apakah Bapak/Ibu/Saudara puas dengan pelaksanaan demokrasi di negara kita sejauh ini?

Mayoritas publik mengatakan puas dengan pelaksanaan demokrasi, Tetapi terpaut tidak terlalu jauh dari yang mengatakan tidak puas.

Sangat tidak puas + Kurang puas Cukup puas + Sangat puas


KO N S O L I D A S I D E M O K R A S I 13 Apakah Bapak/Ibu/Saudara puas dengan jaminan pelaksanaan kebebasan berpendapat pada saat ini?

Publik mengatakan puas dengan jaminan kebebasan berpendapat



KO N S O L I D A S I D E M O K R A S I 14 Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas) suku bangsa, agama, dan ras (SARA) pada saat ini?

Publik menilai penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas) suku bangsa, agama, dan ras (SARA) cukup baik

Sangat tidak baik + Kurang baik Cukup baik + Sangat baik


KO N S O L I D A S I D E M O K R A S I 15 Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara ini?

Sangat tidak baik + Kurang baik Cukup baik + Sangat baik

Publik menilai pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) cukup baik


KO N S O L I D A S I D E M O K R A S I 16 Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah/KPU sudah siap melaksanakan Pilkada serentak pada akhir tahun 2015 nanti? 45

41.2

40 35

32.6

30

26.2

25 20 15 10 5 0 Tidak siap

Mayoritas publik mengatakan pemerintah/KPU cukup siap dalam melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang

Siap

TT/TJ Sangat tidak siap + Kurang siap Cukup siap + Sangat siap


TEMUAN 17

 

 

Mayoritas publik sepakat bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik dan relevan untuk diterapkan pada pemerintahan Indonesia. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan sistem demokrasi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya, karena sistem ini mampu membuat mayoritas masyarakat bebas mengekspresikan pendapatnya. Di sisi lain, penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas) suku bangsa, agama, dan ras (SARA) lebih baik daripada pelaksanaan HAM. Terkait pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang, mayoritas publik mengatakan, pemerintah siap menggelar kegiatan terbesar ini untuk pertama kalinya secara serentak.


E VA L U A S I K I N E R J A INSTITUSI DEMOKRASI


E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 19 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja partai politik di Indonesia?


Mayoritas publik mengatakan tidak puas dengan kinerja parpol


E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 20

Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah partai politik yang ada saat ini lebih banyak memperjuangkan kepentingan rakyat atau memperjuangkan kepentingan sendiri untuk mendapatkan jabatan/ kekuasaan? 70 57.8

60

50 40

30

25.9

20

16.3

10 0 Kepentingan rakyat

Kepentingan sendiri

TT/TJ

Publik menilai partai politik lebih banyak memperjuangkan kepentingan diri sendiri ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat


E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 21 Menurut Bapak/Ibu/Saudara , di antara sifat-sifat berikut mana yang paling penting dimiliki oleh partai politik? Memperhatikan keinginan rakyat

32.2

Punya program menyejahterakan rakyat

21.8

Bersih dari korupsi

18.2

Mewakili kepentingan masyarakat miskin & kaya

7.7

Mampu memecahkan berbagai masalah Mewakili rakyat kecil saja Berasas Pancasila Masalah lainnya TT/TJ

5.9

2.2 1.6 4.2 6.2

Menurut publik, memperhatikan keinginan rakyat merupakan hal yang paling penting dimiliki oleh partai, disusul punya program menyejahterakan rakyat dan bersih dari korupsi



Menurut Bapak/Ibu/Saudara, isu apa yang paling penting dalam pelembagaan partai politik di Indonesia?

Regenerasi kepemimpinan partai

24.8

Akuntabilitas dan transparansi partai

20.8

Demokratisasi partai

12.9

Ideologisasi partai Desentralisasi partai TT/TJ

8.7 1.7 31.1

Menurut publik isu yang paling penting bagi pelembagaan partai politik adalah regenerasi kepemimpinan partai, disusul akuntabilitas dan transparansi partai



Menurut Bapak/Ibu/Saudara, aspek apa yang paling penting dan harus dimiliki oleh pemimpin partai politik?

Visi dan gagasan

17.1

Pengalaman dan prestasi memimpin

16.4

Integritas dan rekam jejak

16

Kompetensi dan kapabilitas

14.9

Prospek dan potensi memimpin pemerintahan

6.2

Kemampuan mengelola organisasi partai

4.4

Kemampuan dalam komunikasi publik

3.7

kemampuan memimpin dan mengelola koalisi Kemampuan dam komunikasi elite Akseptabilitas atau penerimaan publik TT/TJ

2.8 2.2 1.5 14.8

Menurut publik aspek yang paling penting dan harus dimiliki oleh pemimpin partai politik adalah visi dan gagasan, disusul pengalaman dan prestasi memimpin, integritas dan rekam jejak



Menurut Bapak/Ibu/Saudara, hal apakah yang menjadi kualifikasi penting bagi pemimpin partai politik?

Integritas moral

24.4

Kemampuan (kompetensi)

22

Pengalaman memimpin

19

Visi dan gagasan

17

Loyalitas partai Penampilan TT/TJ

3.7 0.8 13.1

Menurut publik, hal yang menjadi kualifikasi penting bagi pemimpin partai politik adalah integritas moral, disusul kompetensi dan pengalaman memimpin


E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 25 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja DPR di Indonesia?


Mayoritas publik mengatakan tidak puas terhadap kinerja DPR


E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 26 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja DPD di Indonesia?

Mayoritas publik tidak puas terhadap kinerja DPD



E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 27 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait Kepresidenan/Presiden sebagai lembaga negara) di Indonesia?

kinerja

Presiden

(Lembaga


Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Lembaga Presiden relatif tinggi Rilis Survei Nasional Poltracking Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 28 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja KPU di Indonesia?


Publik puas dengan kinerja KPU, meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%


E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 29 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja KPK di Indonesia?

Mayoritas publik mengatakan puas dengan kinerja KPK



E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 30 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja MK di Indonesia?

Publik mengatakan relatif puas dengan kinerja MK meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%



E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 31 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja MA di Indonesia? 40

36.5

38

35 30 25.5 25 20 15 10 5 0 Tidak puas

Publik relatif puas dengan kinerja MA meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%

Puas

TT/TJ



E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 32 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Polri di Indonesia?


Mayoritas publik mengatakan tidak puas dengan kinerja Polri


E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 33 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Kejaksaan RI di Indonesia?

Publik mengatakan tidak puas dengan kinerja Kejaksaan meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%



E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 34 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja TNI di Indonesia?

Mayoritas publik mengatakan puas dengan kinerja TNI



E VA L U A S I K I N E R J A I N S T I T U S I D E M O K R A S I 35 Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Institusi Negara (demokrasi) di Indonesia di bawah ini? Sangat Tidak Puas

Kurang Puas

Cukup Puas

Sangat Puas

Tidak Tahu/ Tidak Jawab

Partai Politik

14.3

49.2

22.8

1.2

12.5

Presiden (Lembaga Kepresidenan)

6.2

43.7

38.8

3.9

7.4

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

14.5

52

22.2

1.6

9.7

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

9.1

45.3

25.1

2

18.5

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

6.2

36.1

40

4.8

12.9

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK)

3.1

20

51.2

18.2

7.5

Mahkamah Konstitusi (MK)

4.5

32.2

37

3.8

22.5

Mahkamah Agung (MA)

4.3

32.2

34.5

3.5

25.5

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

12.2

43.7

33.1

2.8

8.2

6

33.4

33.1

3.2

24.3

3.5

17.2

55.7

12.2

11.4

Institusi

Kejaksaan RI Tentara Nasional Indonesia (TNI)


P E R I N G K AT K E P U A S A N KINERJA INSTITUSI D EM OKRASI 36 69.4

67.9

Sangat puas + Cukup puas

70 60 50

44.8

42.7

40.8

38

36.3

35.9

40

27.1 30

24

23.8

20 10 0

Peringkat tertinggi kepuasan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga KPK, TNI, KPU, dan Presiden


P E R I N G K AT K E T I D A K P U A S A N KINERJA INSTITUSI D EM OKRASI 37 66.5 70

63.5

Sangat tidak puas + Kurang puas 55.9

60 50 40 30

54,4

49.9 42.3

39.4

36.7

36.5 23.1

20.7

20 10 0

Peringkat tertinggi ketidakpuasan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga DPR, Parpol, dan Polri


TEMUAN 38







Ketidakpuasan publik terhadap kinerja partai politik disebabkan oleh masih cukup maraknya praktik korupsi oleh politisi dan rendahnya kinerja wakil-wakil partai, baik di DPR maupun Kabinet di era reformasi. Di sisi lain, beberapa partai justru lebih sibuk dengan konflik internal ketimbang mengurusi kepentingan masyarakat. Sementara, terkait hal yang paling penting dimiliki partai, publik menilai partai perlu memperhatikan keinginan rakyat, disusul punya program menyejahterakan rakyat dan bersih dari korupsi. Sebab, selama ini publik menilai partai lebih memperjuangkan kepentingan diri sendiri ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat. Sementara ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR disebabkan oleh kurang optimalnya anggota Dewan menjalankan fungsi esensialnya seperti pengawasan, legislasi dan penganggaran. Adapun ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPD boleh jadi karena eksistensi DPD selama ini belum banyak diketahui masyarakat. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden (Lembaga Presiden/Institusi Kepresidenan) lebih disebabkan oleh kurang baiknya kinerja para menteri di bidang ekonomi, hukum, dan keamanan. Ditambah blunder komunikasi publik yang kerap dilakukan Presiden dan para pembantunya maupun miss understanding (komunikasi politik) antara pihak istana dengan mitra koalisi.


TEMUAN 39







Publik relatif puas dengan kinerja KPU, meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%. Hal ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilan menyelenggarakan Pemilu 2014 (Legislatif dan Presiden) secara profesional, independen dan transparan. Sementara kepuasan publik terhadap kinerja KPK, disebabkan oleh gebrakannya belakangan ini yang mampu mengungkap kasus-kasus besar, seperti skandal korupsi para pejabat setingkat menteri maupun para anggota dewan ke meja hijau hingga Operasi Tangkap Tangan (OTT). Terkait dengan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK), mayoritas publik mengatakan puas meskipun masih di bawah standar kecukupan 50%. Hal itu masuk akal mengingat sebelumnya, citra MK sempat terpuruk, setelah Ketua MK periode 2013 jadi tersangka KPK terkait penyuapan sengketa Pilkada. Sementara itu, publik relatif puas dengan kinerja Mahkamah Agung (MA) meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%. Adapun kepuasan publik terhadap kinerja TNI (67,9 persen).


KESIMPULAN


KESIMPULAN 41









Dukungan publik terhadap sistem demokrasi cukup tinggi. Begitu pula dengan tingkat kepuasan publik terhadap pelaksaan sistem demokrasi. Namun, dukungan publik itu tidak dibarengi dengan kinerja yang membanggakan dari institusi-institusi demokrasi. Di sisi lain, aneka perubahan politik-demokrasi yang terjadi saat ini belum menyentuh substansi. Peringatan 17 tahun reformasi saat ini menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi supaya arah gerak reformasi tidak semakin kabur. Pertama, sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, institusi-institusi demokrasi sudah saatnya meningkatkan kapasitas kelembagaan, bekerja untuk melayani masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi/kelompok saja. Kedua, kinerja lembaga-lembaga demokrasi—seperti DPR dan partai politik—harus terus digenjot agar berbagai agenda reformasi dapat segera dituntaskan. Ketiga, pemerintah dan seluruh institusi demokrasi perlu mengintensifkan komunikasi, koordinasi dan sinergi bersama, agar problem-problem kebangsaan yang semakin hari kian kompleks dapat dicari jalan keluarnya. Keempat, untuk konteks jangka panjang perlu dipertimbangkan jalan konstitusional (penyempurnaan rugulasi konstitusi/perundangan) untuk mengoreksi sekaligus memperbaiki sistem berdemokrasi kita yang masih belum sempurna. Akhirnya, tujuan esensial dari agenda reformasi adalah bagaimana menciptakan tatanan sosial masyarakat yang demokratis, adil, beradab dan sejahtera.


Te r i m a K a s i h

P T. P o l t r a c k i n g I n d o n e s i a Jl. Salak No. 26, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 Telp. (021) 83704514, 83789250 Fax. (021) 83789249 [email protected] www.poltracking.com

REFLEKSI 17 TAHUN REFORMASI EVALUASI PUBLIK KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI

Recommend Documents