REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK Agus Hendrayady1

ABSTRACT

Government basically is a civil servant to his people. He can not be available to serve himself only, but he is available to serve the people to create the possible condition that every people develop their ability and creativity to get their goal together. Because of that he need public administration reform. Key Word : Reform, Civil Servant.

Pendahuluan Reformasi di Indonesia sedang berada dalam suatu gelombang yang cukup besar. Tantangan akan adanya perubahan dan kritik datang bertubi-tubi. Selama lebih dari dua belas tahun setelah Presiden Soeharto jatuh, pucuk pimpinan pemerintahan di Indonesia telah lima kali berganti dengan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat untuk yang kedua kalinya dengan Wakil Presiden yang berbeda. Kelemahan-kelemahan yang masih ada terutama pada posisi atau peran administrasi publik dalam proses pengelolaan pemerintahan. Pengelolaan pemerintahan masih kental terpengaruh oleh pendekatan bisnis daripada sebagai fungsi pelayanan publik. Hal ini diakibatkan sejak dahulu administrasi publik di Indonesia tidak mendapat posisi yang signifikan dalam proses pengelolaan pemerintahan, administrasi publik di Indonesia hanya dipandang sebagai urusan kesekretariatan 1.

atau ketatausahaan belaka. Dengan demikian keahlian dalam bidang administrasi publik belum dipandang sebagai suatu kemampuan profesional atau keahlian, melainkan hanya dianggap sebagai suatu keterampilan yang tidak perlu didalami, cukup dikembangkan berdasarkan pengalaman saja. Akibatnya, urusan-urusan publik ditangani tidak secara profesional, melainkan secara common sense belaka. Salah satu contoh dari pengabaian peran administrasi publik dapat dilihat pada belum adanya pengakuan bagi gelar kesarjanaan ilmu administrasi publik (S.Sos, ini karena gelar sarjana administrasi publik sekedar hanya digolongkan sebagai bagian dari sarjana ilmu sosial). Meskipun gelar pasca sarjana dari luar negeri tetap diakui penggunaannya (MPA). Indikasi lain dari pengabaian profesionalisme administrasi publik terlihat pada banyaknya jabatan publik yang tidak diduduki oleh para ahli administrasi publik, sementara sarja-

Penulis Adalah Dosen FISIP UMRAH Tanjungpinang. Saat ini menjabat sebagai PD I

108 na lain yang tidak punya keahlian di bidang administrasi publik menduduki jabatan-jabatan lain di luar profesinya. Sebab itu tidak heran jika banyak fungsi pelayanan dan tugas-tugas publik lainnya ditangani secara tidak profesional, dengan organisasi dan prosedur yang centang-perenang. Karena itu, ketika pemerintah menghadapi kesulitan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak terdapat aturan main yang tepat dan baku untuk menanganinya. Satu-satunya yang dapat diandalkan adalah ketangguhan pribadi presiden dan wakil presiden dan legitimasi politik yang diperoleh sebagai hasil dari pilihan rakyat secara langsung. Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam tulisan ini, yaitu (1) Pengertian Reformasi; (2) Reformasi Administrasi Publik; (3) Strategi Reformasi Administrasi Publik. Reformasi Kata reformasi berasal dari kata bahasa asing “reformation” (Inggris) atau “reformatie” (Belanda). Kata dasar reformation berasal dari kata reform, yang berarti membentuk kembali. Reform berasal dari kata form, yang berarti bentuk atau membentuk. Konsepsi dasar reformasi adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara komprehensif dan sistematik terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pimpinan dan kepemimpinan, serta sistem bernegara, berorganisasi dan berpemerintahan. Reformasi diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi lama menuju kondisi baru yang dikehendaki (Abidin, 2006:17). Sedangkan menurut pendapat Wibawa (2005:207208) adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai kebutuhan zaman – baik karena tidak efisien, tidak bersih, tidak demokratis, dll. Menurut Hidayat (2007:1), reformasi adalah perbaikan atau perubahan bentuk.

Reformasi Administrasi Publik

Dari beberapa pendapat tentang pengertian reformasi didapat suatu kesimpulan bahwa proses reformasi ini bermula sebagai akibat dari adanya kesenjangan yang luas antara aspirasi dan keinginan masyarakat dengan kenyataan yang ada. Berbeda dengan revolusi, ketika kesenjangan tidak mungkin lagi dijembatani sehingga menimbulkan gejolak perubahan yang dapat menjungkirbalikkan landasan berfikir yang ada, reformasi jelas tidak memerlukan timbulnya perombakan secara menyeluruh. Namun karena perubahan itu terjadi pada bidang-bidang yang strategis, dampaknya juga terasa di semua bidang kehidupan, sehingga reformasi sering dipandang sebagai sebuah revolusi. Satu hal yang harus diingat oleh kita, sebagai suatu proses, reformasi tidak terjadi dalam sekejap mata, tetapi berlangsung dalam suatu jangka waktu yang lamanya tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses itu. Diantara faktor-faktor tersebut adalah tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak demokrasi, konsep dan ide yang terkandung dalam reformasi tersebut serta kepemimpinan yang baik dan dapat diterima masyarakat. Reformasi Administrasi Publik Reformasi Administrasi Publik menurut Suk Choon Cho (dalam Zauhar, 1996:10) adalah “Administrative reform as a consious human effort to introduce changes into the behavior and performances of administrators”. Dan Reformasi Administrasi Publik menurut Montgomery (dalam Hidayat, 2007:1), adalah suatu proses politik yang didesain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, atau di dalam birokrasi itu sendiri, dengan kenyataan politik. Sedangkan menurut Ibrahim (2008:13), dan Zauhar (1996:11), Reformasi Administrasi Publik adalah usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap, dan perilaku birokrat/aspek perilaku atau

Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1, 2011 : 107-113

kinerja), meningkat efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan administrasi publik yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Reformasi Administrasi Publik diartikan secara sederhana oleh Abidin (2006:19) adalah proses reformasi atas paradigma dan sistem administrasi publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Reformasi Administrasi Publik adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional. Walaupun kegiatan terencana merupakan ciri utama dari reformasi administrasi, namun konsep tersebut belum menjadi sosok yang jelas, apalagi baku. Sebagai contoh misalnya, dapatkah setiap kegiatan terencana dalam tubuh administrasi pemerintahan dikategorikan sebagai reformasi administrasi publik? Terhadap permasalahan ini Dror (dalam Zauhar, 1996:11), dengan tegas dan berani mengatakan bahwa perubahan tersebut hanya sebatas pada aspek utama, yang secara lebih khusus ia sebut sebagai perubahan yang : 1). Kekomprehensifannya sedang dan keinovatifannya tinggi. 2). Kekomprehensifannya tinggi dan keinovatifannya sedang. Lebih lanjut Dror mengatakan bahwa walaupun istilah sedang (medium) tinggi, komprehensif dan inovatif masih merupakan istilah yang melahirkan perbedaan interpretasi, namun reformasi administrasi secara tegas mengeluarkan atau mengesampingkan perubahan-perubahan organisasi dan prosedur administrasi yang kecil (minor). Keuntungannya dari adanya kualifikasi ini adalah bahwa reformasi administrasi hanya mengkonsentrasikan pada perubahan-perubahan yang utama atau mendasar. Sehingga perubahan-perubahan yang sifatnya kurang mendasar akan diabaikan, walaupun seharusnya perubahan tersebut sa-

109 ngat berguna di dalam memahami karakteristik dan masalah reformasi. Secara umum tujuan reformasi administrasi publik diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok, 3 bersifat intra-administrasi yang ditujukan untuk menyempurnakan administrasi internal, dan 3 lagi berkenaan dengan peran masyarakat di dalam sistem administrasi. Tiga tujuan internal reformasi administrasi publik adalah sebagai berikut : 1. Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghitungan duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain. 2. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih dan sistem teman dalam sistem politik dan lainlain. 3. Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain. Sedangkan 3 tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah : 1. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat. 2. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijakan. 3. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi versus desentralisasi, demokratisasi dan lain-lain). Strategi Reformasi Administrasi Publik Pada awalnya, konsep strategi digunakan dalam kalangan militer, yang diartikan sebagai seni memenangkan peperangan melawan

110 musuh dengan pemanfaatan kekuatan yang dimiliki secara maksimal. Reformasi administrasi publik pun berkaitan erat dengan pengertian strategi, karena pada hakekatnya reformasi administrasi publik merupakan aktivtas untuk meningkatkan kemampuan memenangkan “peperangan” melawan ketidakberesan administrasi dan beberapa jenis penyakit administrasi yang lain yang banyak dijumpai di kebanyakan negara sedang berkembang. Berbicara tentang strategi reformasi administrasi publik pada dasarnya sangat beragam dalam ruang lingkupnya, mulai dari yang paling luas, sampai yang paling sempit. Fokus strategi reformasi administrasi publik yang komprehensif adalah pada keseluruhan perangkat administrasi pemerintah, buka pada satu instansi khusus maupun pada satu prosedur tertentu. Dengan kata lain, perubahan atau inovasi yang dilakukan ialah pada seluruh jajaran birokrasi pemerintah, dan bukanlah yang bersifat bagian per bagian. Ini artinya bahwa apabila reformasi administrasi publik dilaksanakan secara komprehensif, maka harus didasarkan pada pertimbangan yang masak dengan memperhatikan faktor waktu, personel dan keuangan. Konsekuensi logisnya ialah bahwa reformasi administrasi publik yang komprehensif hanya dilakukan secara berkala saja, jika kondisi umum memungkinkan. Strategi reformasi terhadap administrasi reformasi menurut Abidin (2006:27) dapat dilakukan melalui : 1. Peningkatan kemampuan birokrasi agar mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan yang normatif menjadi kenyataan di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan institusi publik, perbaikan prosedur pelayanan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur. 2. Perbaikan prosedur dan tata laksana pengelolaan kekayaan negara dengan mendahulukan kepentingan publik, keselamatan kekayaan negara dan kebenaran secara hukum.


3. Penetapan pejabat publik melalui kriteria dan prosedur terbuka dengan menempatkan persyaratan ketaatan, kejujuran dan keahlian sebagai syarat pokok. Sedangkan reformasi administrasi sendiri menurut Abidin (2006:28) dilakukan melalui : 1. Perubahan paradigma administrasi publik. Seperti yang telah disebutkan, orientasi ekonomi administrasi publik cenderung mengabaikan nilai-nilai sosial, sementara orientasi sosial yang berlebihan mempersulit penilaian mengenai kinerja keberhasilan. Karena itu dalam perubahan paradigma itu diupayakan adanya keseimbangan antara kedua orientasi itu. 2. Menempatkan peran administrasi publik secara proporsional, sehingga administrasi publik mendapat tempat sebagai salah satu sarana pokok dalam merealisasikan program-program reformasi. Kesan yang salah tentang administrasi publik harus dihilangkan melalui penyebaran informasi yang benar dan luas. Untuk itu, perlu diupayakan lebih banyak lagi buku-buku tentang administrasi publik yang harus diterbitkan, baik yang sudah ditulis oleh penulis dalam negeri maupun dengan memperbanyak masuknya buku-buku administrasi publik yang baru dari luar negeri, dan penerbitan jurnal-jurnal administrasi publik yang lebih banyak lagi. Lebih dari itu adalah penghargaan bagi gelar kesarjanaan bidang administrasi publik (mungkin diberi gelar S.Adm) yang setara dengan gelargelar kesarjanaan lainnya. Sedangkan menurut penulis, strategi yang mutlak dilakukan bagi reformasi administrasi publik ini adalah sebagai berikut : 1. Kelembagaan Kelembagaan merupakan hal pertama yang harus kita reformasi. Ini dikarenakan di dalam organisasi, struktur merupakan salah satu hal krusial. Karena dengan struk-


tur organisasi merupakan kerangka yang dipergunakan sebagai tata aliran proses bagaimana kultur bisa diterapkan dan diwujudkan. Disamping struktur, ada lagi faktor kultur didalam organisasi. Kultur merupakan perpaduan tata nilai, kepercayaan dan kebiasaan yang diyakini kebenarannya untuk diperjuangkan. Dengan kultur maka akan terbentuk suatu boundary yang membedakan sebuah lembaga dengan lembaga yang lainnya. Hal lain mengatakan bahwa sistem otonomi daerah menuntut adanya lembaga pemerintah daerah yang sesuai dengan lingkungan yang bersifat khusus agar mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang sesuai dengan itu. Tidak semua dinas yang ada pada suatu daerah diperlukan di daerah lain. Begitu juga sebaliknya. Sistem kelembagaan daerah harus diperlakukan secara spatial. Artinya, sesuai dengan tempat dan waktu tertentu. 2. Ketatalaksanaan Ketatalaksanaan menyangkut tentang sistem dan prosedur, yaitu suatu upaya untuk menyempurnakan sistem dan prosedur dari berbagai dimensi pekerjaan yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan dengan membuat Standard Operating Procedures (SOP) yang memadai bagi semua aktivitas tugas/pekerjaan. Meskipun tiap instansi mempunyai SOP yang baku dalam pelayanan, namun ada daerah yang mampu berkreasi untuk menyederhanakan dan ada daerah yang tidak mampu. Bahkan ada daerah yang cenderung mempersulit daripada mempermudah pelayanan. Sangat tergantung pada kreatifitas masing-masing pimpinan sebagai perwujudan dari dedikasi, kompetensi dan moralitas aparatur. Selain SOP, yang perlu juga disusun yaitu job Description 3. Sumber Daya Manusia Permasalahan sumber daya manusia

111 merupakan permasalahan yang pelik, hal ini diawali dari munculnya angka kelebihan pegawai sehingga terkadang tidak diperlukan oleh organisasi, disisi lain kita mengalami kekurangan pegawai yang kompetensinya dibutuhkan organisasi. Disisi lain, rasio sumber daya manusia aparatur jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat sangat tidak seimbang, disamping tingkat pendidikan dan pelatihan pada masing-masing jenjang jabatan, keterampilan, prasarana dan sarana kerja yang tersedia serta tingkat kesejahteraan. Hal lain adalah berhubung dengan sempitnya lapangan kerja dan rendahnya pendapatan masyarakat serta pengaruh budaya masa lampau yang feodalistis, banyak aparat daerah yang lebih menghayati dirinya sebagai pejabat daripada pelayan publik. Pelayanan lebih dihayati sebagai pekerjaan bisnis, karena itu pelayanan yang diberikan dianggap sebagai pengadaan barang atau jasa yang harus dibayar oleh rakyat. Sebaliknya, rakyat juga masih merasa berkewajiban untuk membayar harga dari pelayanan yang diterima. Kondisi aparatur yang demikian menjadi lebih berkembang dengan maraknya pemekaran daerah-daerah baru yang pendapatan daerahnya belum mampu menutupi anggaran rutin. Karena itu kesejahteraan aparatur daerah “diserahkan pada inisiatif masing-masing” Strategi-strategi yang ada ini hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga kita jangan sampai melaksanakan reformasi sekedarnya dan lebih cenderung bersifat status quo, tetapi reformasi yang menyeluruh tanpa mendapat pengaruh dominan dari luar.

Penutup Bertolak dari paparan sebelumnya, maka

112 berikut ini akan penulis kemukakan kesimpulan, yaitu : 1. Reformasi administrasi publik merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan reformasi ini tidaklah da-


pat dikatakan sangat singkat, tetapi membutuhkan waktu. 2. Reformasi administrasi publik sangat membutuhkan strategi dalam melakukannya, dan strategi yang dibutuhkan bukanlah sekedar sebuah strategi. 3. Strategi reformasi administrasi publik yang paling tepat adalah reformasi kelembagaan, reformasi ketatalaksanaan dan reformasi sumber daya manusia.


113

Daftar Pustaka

Abidin, Said Zainal, 2006, Dinamika Reformasi dan Revitalisasi di Indonesia, Suara Bebas. Jakarta Dwiyanto, Agus, dkk, 2003, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Frinces, Z. Heflin, 2008, Manajemen Reformasi Birokrasi, Mida Pustaka, Yogyakarta. Hidayat, L. Misbah, 2007, Reformasi Administrasi : Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden, PT. Gramedia Pustka Utama, Jakarta. Said, Ismail, 2003, Tantangan Sumber Daya Aparatur, dalam Jurnal Ilmiah Good

Governance Vol. 2 No. 1, Maret Tahun 2003, Jakarta, STIA-LAN. Sedarmayanti, 2003, Good Governance (Kepemrintahan Yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Bandung, CV. Mandar Maju. Wibawa, Samodra, 2005, Reformasi Administrasi : Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/ Publik, Yogyakarta, Gava Media. Zauhar, Soesilo, 1996, Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi, Bumi Aksara, Jakarta.

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Recommend Documents