Pertemuan 2-3
HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK Andy Kurniawan
Staff Pengajar di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
HAN
Istilah, Pengertian dan Perbedaan
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HAN
Contents 1
Mengingat Kembali....???
2
Istilah HAN dalam Hukum dan Ilmu Administrasi
3
Pengertian Negara
4
Syarat dan Tujuan Negara
HAN
Legal Approach dalam Administrasi LEGAL APPROACH
PUBLIC ADMINISTRATION
POLITICAL APPROACH
MANAGERIAL APPROACH Andy Kurniawan, SAP, MAP
HAN
Legal Approach Adm publik sebagai subyek hukum : • Terlibat dalam proses penegakkan hukum • Dalam tingkatan tertentu, adm publik juga memproduksi aturan tertentu dalam rangka penegakkan hukum yang lebih luas • Tindakan atau perbuatan adm publik adalah tindakan hukum
Institusi adm publik adalah dibentuk berdasarkan ketentuan hukum Adm publik bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi Andy Kurniawan, SAP, MAP
HAN
Legal Approach Segala aktivitas adm publik harus memenuhi keabsahan secara hukum dan diarahkan pada tercapainya suatu kondisi hukum tertentu Maksud utama pendekatan hukum bukanlah menghasilkan pengetahuan dan pemahaman, tetapi membentuk keadaan melalui pengaturan hubungan antar subyek Tindakan hukum oleh adm publik bukanlah tujuan, melainkan hanya instrumen untuk tujuan yang lain Andy Kurniawan, SAP, MAP
Legal Approach
HAN
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: ”NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM.”
DALAM KONSEP NEGARA HUKUM: HUKUM HARUS DIJADIKAN PANGLIMA DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN KENEGARAAN, BUKAN POLITIK ATAUPUN EKONOMI
Andy Kurniawan, SAP, MAP
HAN
Legal Approach
Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada Pancasila tersebut harus selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (rechtsidee) atau empat kaidah penuntun (Moh. Mahfud MD ): 1.
Hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan) baik ideologis maupun wilayah teritorial sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2.
hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel
3.
hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan
4.
hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi yang berkeadaban di antara pemeluk-pemeluknya Andy Kurniawan, SAP, MAP
HAN
Istilah -Hukum Administrasi Negara -Hukum Tata Pemerintah -Hukum Tatausaha Negara
HAN FAK HUKUM
AN
IAN FAK ISIP
HAN Istilah:
Administrative Law; Administratief Recht/ BestuurRecht Vervaltung Recht; Droit Administrarif (tanpa Negara) Yang bersangkut paut dg pembangunan negara
Cab ilmu Sosial
IAN Istilah: Public Administration. (Public = Negara) Organisasi & managemen dr mns & benda guna mencapai tujuan Pembangunan. Pem = keseluruhan cabang (E,L,Y)
Cab ilmu Administrasi Umum
HAN
DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO Peraturan2 yg mengatur hub timbal balik antara pemerintah dan rakyat. J OPPENHEIM HTN menyoroti neg dlm keadaan bergerak. VOLLENHOVEN HTN: Keseluruhan perat hk yg membentuk alat2 perleng neg & menentukan alat2 perleng neg tsb. HAN: Keseluruhan ket yg mengikat alat2 perleng neg, baik tinggi maupun rendah, stlh alat2 itu menggunakan kewenagan2 ketatanegaraanya
HAN
LOGEMANN: Perat2 khusus, yg disamping hk perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi neg ikut serta dlm lalu lintas masyarakat. E. UTRECHT Menguji hub hukum istimewa yg diadakan akan memungkinkan para pejabat (ambtsdrager) adm neg melaksanakan tugas mereka yang khusus. F.A.M. STROINK Berisi peraturan2 yg menyangkut administrasi. Administrasi = bestuur = pemerintah. Van Wijk-Konijnenbelt Instrumen yuridis bg penguasa utk scr aktif terlibat dg masy; dan pd sisi lain mrp hk yg memungkinkan anggota masy mempengaruhi penguasa & memberikan perlind thd penguasa. P De Haans cs: Hk Adm memenuhi 3 fungsi: norma, instrumen & Jaminan
HAN
Sarana2 Administrasi
Sturen
Sancties
Perlindungan hukum
PENGUASA
MASY / PENDUDUK / RAKYAT
Partisipasi: Keberatan, banding, gugatan
Meliputi: - Mengatur sarana penguasa utk mengatur & kendalikan masy;
- mengatur cara2 partisipasi masy/WN; - perlindungan hukum; - norma2 dasar bagi penguasa untuk pem yg baik
HAN
Pengertian Negara Zaman Renaissance (abad ke-15)
NEGARA (Indonesia)
“Lo Stato” Itali “L ‘Etat” Prancis “The State” Inggris
Suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur didalam wilayah (daerah) tertentu C.S.T Kansil, 2008
“Der Staat” Jerman “De Staat” Belanda
HAN
Perbedaan Pengertian Negara Prof. Mr. L.J van Apeldoorn
“Penguasa”
Untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atau persekutuan rakyat yang bertempat di suatu daerah
“kas negara / fiscus:
“Persekutuan Rakyat”
Untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, dibawah kekuasaan tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama
Untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum (pendapatan negara).
“Wilayah Tertentu"
Untuk menyatakan suatu daerah didalamnya diam semua bangsa dibawah kekuasaan tertinggi.
HAN
Konsep Negara Hukum Sejarah Negara Hukum
Plato negara
Aristoteles
yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.
negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.
mengenalkan
“nomoi”
“Keadilan”
Sumber : Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Halaman 2
HAN
Sejarah Negara Hukum Machiavelli (1469-1527)
Jean Bodin (absolutisme raja)
Thomas Hobbes (perjanjian sosial)
Raja dianjurkan supaya jangan berjuang dengan mentaati hukum; raja harus menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti halnya juga binatang
Raja harus mempunyai hak mutlak membuat undang-undang bagi rakyatnya yang diperintah raja bukan menerima kekuasan dari masyarakat melainkan ia memperoleh wewenang dan kuasanya kepada raja, maka kekuasaan raja itu mutlak.
Sumber: S.F Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001
Raja yang Superior
Raja Mutlak
HAN
Sejarah Negara Hukum John Locke
kekuasaan raja harus dibatasi oleh suatu “leges fundamentalis”.
Montesquieu (1688-1775) dan J.J. Rousseau (1746-1827) dengan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia maka kekuasaan absolut dari raja lama kelamaan semakin susut dan bersama-sama dengan itu kebutuhan akan Negara hukum makin mantap.
Hugo Krabbe
setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.
Hans Kelsen
pada hahekatnya Negara adalah identik dengan hukum, karena itu tertib hukum tidak ada bedanya dengan tertib Negara.
HAN
Sejarah Negara Hukum
Kekuasaan Raja Mutlak - Machiavelli; - Jean Bodin; - Thomas Hobbes.
Kedaulatan Hukum John Locke; Montesquieu; J.J. Rousseau; Hugo Krabbe; Hans Kelsen.
Italy;
Inggris; Prancis
Pertemuan 2-3
Staff Pengajar di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
