PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

xiv

BAB I

PENVAtlULUAN

BABI PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, memberikan dampak pada penyeragaman pola desa di seluruh Indonesia. Pada masa ini tata pemerintahan adat telah diubah menjadi tata pemerintahan desa yang hanya menyediakan wadah untuk urusan pemerintahan, sementara agama dan adat tidak mempunyai tempat dalam sistem pemerintahan tersebut. Selanjutnya dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, muncul peraturan daerah dan aturan lain sejenisnya di seluruh Indonesia yang pada dasarnya mengubah istilah komunitas asli lokal (masyarakat adat setempat) menjadi desa, termasuk sebutan untuk pimpinannya yang semula ketua adat menjadi

kepala

desa.

Pemberlakuan

Undang-Undang

tersebut

telah

memarjinalkan komunitas adat dan menafikan keragaman yang ada di Indonesia. Hal ini terus berlangsung hingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berbagai perubahan luar biasa terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Dwiyanto, 2003). Undang-Undang ini telah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara lebih baik, lebih mandiri dan terkoordinasi, serta kebebasan menjalankan adat sebagai manisfestasi kedaulatan rakyat sesungguhnya. Oleh karena itu, sangatlah wajar bila dikatakan lahimya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan inspirasi dan harapan baru bagi komunitas adat untuk merevitalisasi potensi adat. Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di samping Undang-Undang diatas, juga lahir dua Undang-Undang lain, yakni

Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2001 yaitu ditetapkannya Provinsi Daerah Istimewa Aceh berganti nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan Otonomi Khusus. Undang-Undang tersebut selanjutnya mengalami evolusi menjadi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua regulasi ini merupakan

bagian

dari

upaya

pemerintah

dalam

meneguhkan

prinsip

desentralisasi yang mengandung makna filosofi tentang penghorrnatan nilai-nilai dan identitas lokal yang beragam,

pengakuan negara terhadap hak-hak

tradisional masyarakat lokal, pengakuan atas struktur-sistem pemerintahan lokal serta distribusi sumber daya ekonomi-politik yang lebih adil sebagai bentuk rekognisi atas kerugian ekonomi-politik di masa lalu (Sutoro Eko, 2007:2). Sebagai tindak lanjut ketentuan otonomi khusus

Pemerintah

Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong 1•

L.alu

pada

tahun 2005,

Pemerintah Daerah

Kabupaten Aceh Barat Daya mengeluarkan Qanun No. 27 Tahun 2005 tentang 1 :

Pada masa kesultanan Aceh, awalnya gampong dimaknai sebagai sebuah areal dimana ada bagian yang digunakan untuk kebun terdiri dari beberapa rumah yang terpisah satu sama lain dan dibatasi oleh pagar dengan lingkungan jurong yang dilengkapi pintu untuk menuju kesawah dan dibatasi juga oleh hutan. Hasil riset dari Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje (The Achehnese, 1966) memperlihatkan bahwa gampong sejatinya merupakan suatu sistem kemasyarakatan dl Aceh yang dapat mengatur dirl sendirl (otonorn) dan merupakan entitas yang secara langsung berhubungan dengan rakyat dan menyelenggarakan kepengurusan kepentingan masyarakat yang berhimpun dalam komunitas gampong (Sutoro Eko, 2007). Dalam Pasal 1 (6) Qanun Nomor 5 tahun 2003 disebutkan :"Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpln oleh Geudlik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri."

2

Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. Regulasi ini telah membuka

peluang

bagi

Aceh

untuk

mewujudkan

angan-angan

yaitu

mengembalikan sistem pemerintahan desa ke sistem pemerintahan gampong serta menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat. Upaya ini bukanlah berarti mengembalikan sistem pemerintahan Aceh ke bentuk pemerintahan di masa lampau, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Angan-angan untuk mewujudkan kembali tata pemerintahan adat itu dilandasi oleh beberapa alasan: Pertama, sebelum orde baru bercokol khususnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintah adat pernah hidup dan

menjadi arena

bagi komunitas lokal untuk mewujudkan

kehidupan bersama, bahkan pemerintah kolonial Belanda mengakui eksistensi adanya masyarakat adat di Indonesia dan diakui pula memiliki organisasi yang mengelola sendiri komunitasnya (self governing communif:Y). Organisasi ini pada zaman kolonial Belanda ditransformasikan sebagai pemerintahan yang memiliki otonomi asli. Kedua, pemerintahan adat dipandang lebih sesuai dengan konstruksi simbolik dan empirik tentang pengelolaan kekuasaan di tingkat komunitas lokal. Jika tata pemerintahan desa mempresentasikan tentang sistem sosial-budaya dalam

masyarakat

desa

di Jawa,

maka

sebaliknya

tata

organisasi adat mencerminkan tentang sistem sosial-budaya masyarakat suku di luar Jawa. kontrol

Ketiga, pemerintahan adat dapat memberikan

akses

dan

bagi warga masyarakat asli 2• Sementara itu, berkembangnya era reformasi dan otonomi daerah di

Indonesia tidak hanya membawa perubahan 2 :

pada sistem pemerintahan

Lihat www.ireyogya.com: 5 Juli 2008

3

daerah,

namun

juga

pada

paradigma pembangunan nasional. Persoalan

pembangunan nasional pada masa orde baru telah memberikan pelajaran yang berharga bagi Bangsa Indonesia. Pendekatan pembangunan yang dilaksanakan secara top-down dan sentralistis, selalu saja memberi dampak yang negatif terhadap perkembangan masyarakat. Masyarakat menjadi tidak kreatif, inovatif, dan terkungkung pada inisiatif pemerintah. Implementasi pendekatan tersebut mengakibatkan partisipasi masyarakat menjadi lemah dan bentuk partisipasi yang terjadi lebih pada partisipasi semu (mobilisast) 3 • Lebih jauh Kartasasmita (1996) mengatakan, studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu: 1. Pembangunannya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak

menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan. 2. Pembangunan mesklpun dimakslldkan menguntundkan rakyat banyalt, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut. 3.

Pembangunan dimaksudkan untuk menguhtungkan rakyat dan rakyat memahaminya,

tetapi

pemahaman tersebut.

cara

pelaksanaannya

Dengan

kata

lain,

tidak

sesuai

pembangunan

dengan seringkali

dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan. Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat. 3 : www.waspada.co.id. 4 Juli 2008

4

Dengan

demikian,

dalam

upaya

mencapai

sasaran - sasaran

pembangunan yang dituju harus melibatkan dan gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Sejalan dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan sistem pembangunan nasional menegaskan adanya demokratisasi proses pembangunan. Terkait konsep

dengan

hal

tersebut,

pemberdayaan masyarakat dipandang mampu merubah paradigma

pendekatan pembangunan nasional menjadi lebih partisipatif. Wrihatnolo (2006) mengatakan, paling tidak terdapat 4 (em pat) argumentasi dasar mengapa masalah pembangunan di Indonesia harus dituntaskan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mensyaratkan pelibatan aktif masyarakat, yaitu: 1. Demokratisasi proses pembangunan. Konsep pemberdayaan dipercaya

mampu menjawab tantangan pelibatan aktif setiap warga negara (rakyat) dalam

proses

pembangunan,

mulai

dari

kegiatan

perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya. Salah satu pendekatan untuk mendemokratisasikan proses pembangunan adalah memberi peluang sebesar-besarnya kepada lapisan masyarakat paling bawah untuk terlibat dalam pengalokasikan sumber daya pembangunan. 2. Penguatan

peran

organisasi

kemasyarakatan

/okal

Organisasi

kemasyarakatan lokal (dalam istilah lain sering disebut kelompok swadaya masyarakat, pembangunan

orsos,

organisasi

masyarakat)

non

pemerintah,

merupakan

pemegang

atau

konsultan

peran

sentral

terjadinya perubahan sosial karena merekalah yang paling mengerti karakter lapisan masyarakat paling bawah.

5

3. Penguatan modal sosial (social capital).

Penguatan modal sosial

mengandung arti pelembagaan nilai-nilai luhur yang bersifat universal yaitu kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian. Proses pemberdayaan dengan sendirinya mampu menciptakan kultur masyarakat yang mandiri, menciptakan hubungan harmonis di antara rakyat serta antara rakyat dan pemerintah. 4.

Penguatan kapasitas birokrasi lokal Konsep pemberdayaan memaksa jajaran pemerintah lokal memberikan perhatian lebih besar kepada rakyatnya agar rakyat dapat memperoleh dan memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik dan non-fisik secara mudah. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan masyarakat yang mensyaratkan

pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu strategi alternatif terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi bangsa. L..alu dari mana pembangunan harus dimulai? Nurdin Widodo dan Suradi, mengatakan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang demokratis, harus dimulai dari bawah atau dari masyarakat akar rumput. Karena berdasarkan pengalaman, pada masyarakat tingkat akar rumput tersebut selama berabad-abad telah terjadi praktek-praktek demokrasi yang benar. Namun demikian, sebenarnya sejak masa orde baru pembangunan di Indonesia telah menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan tetapi desa pada masa ini hanyalah sebatas menerima dan melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh pusat. Disamping itu, kondisi dilapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat terutama didesa diseluruh Indonesia secara umum masih berada pada kondisi tertinggal hampir diseluruh aspek kehidupan.

6

Berbagai hal diatas, menjadikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam pembangunan nasional, terutama di perdesaan. Dalam kerangka ini, sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain peluncuran program-program pembangunan yang berbasis masyarakat dan pembuatan perangkat peraturan perundang-undangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah agar lebih relevan, mampu mengakomodasi persoalan dan potensi yang berbeda pada setiap daerah. Salah satu contoh program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PNPM-Mandiri adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dan merupakan koreksi sistem pembangunan terdahulu yang sentralistik.

Di

Kabupaten

Aceh

pada

Barat

umumnya

dinilai

terhadap bersifat

Daya, program ini cukup dikenal

dikalangan masyarakat. Sejak PPK diluncurkan tahun 1998 sampai dengan saat ini, program tersebut telah mengenai seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh sebab itu, kiranya cukup beralasan apabila peran kearifan lokal dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri dianggap sebagai isu yang cukup relevan saat ini.

1.2.

Perumusan Masalah Tuha peuet merupakan suatu kearifan lokal yang memiliki fungsi dan

kedudukan strategis dalam tata pemerintahan gampong. Tuha peuet merupakan

7

lembaga permusyawaratan gampong yaitu suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong

dalam

rangka

serta mengawasi jalannya pemerintahan

pelaksanaan

pembangunan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Widodo

di

dan

gampong Suradi

dan

(2003)

mengemukakan, bahwa nilai sosial budaya lokal atau kearifan lokal yang terlembaga dengan baik akan menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah yang

timbul

dalam

organisasi/institusi lokal mengartikulasikan

masyarakat.

Banyak

hasil

penelitian

menunjukkan,

sebagai wahana partisipasi masyarakat lokal,

berbagai

kebutuhan

masyarakat

lokal

dapat

dan telah

memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam pembangunan dan pengembangan komunitas lokal. Oleh karena itu, organisasi/intitusi lokal yang tumbuh dan berkembang di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dapat dipertimbangkan

sebagai

instrumen

dan

strategi

dalam

pembangunan

masyarakat. Namun demikian, bagi beberapa pihak keberadaan lembaga ini masih saja dipandang sebelah mata dalam pelaksanaan program pembangunan4 • Hal ini bukanlah sekedar ungkapan yang tanpa alasan bila melihat fenomena tentang keberadaan lembaga adat dalam program pembangunan selama ini, di mana lembaga-lembaga adat umumnya belum mendapat tempat atau bila pun ada hanyalah sekedar "pajangan" dalam program-program pembangunan. Kearifan lokal belum digunakan sebagai salah satu modal dalam menyukseskan program pembangunan di Aceh. Seperti dikemukakan oleh Muammar dan Rizaldi, gagalnya pendekatan pemberdayaan dalam pembangunan rekonstruksi dan

4 :

Lihat Jubi "Lembaga Adat Masih dipandang Sebelah Mata" : 23 Januari 2008

8

rehabilitasi

Aceh

karena

program yang diterapkan oleh organisasi tersebut

dinilai tidak lebih dari refleksi ketidakpahaman implementasi sebuah konsep pembangunan dengan community based concept Keberhasilan yang pernah diraih ditempat lain serta merta di "copy paste" untuk Aceh yang jelas-jelas memiliki nilai-nilai budaya yang mengkristal dalam setiap individunya 5 • Dari ungkapan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan rehabilitasi dan rekontruksi Aceh, pendekatan budaya atau kearifan lokal masih belum dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan tersebut. Sementara, pergeseran strategi pembangunan dari sistem sentralistis ke sistem bottom-up pada era reformasi dan otonomi daerah, telah pula membuka peluang bagi kearifan lokal untuk turut berperan serta dalam program-program pembangunan yang menekan pada pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri. Kearifan lokal diharapkan dapat berkontribusi dalam program-program pembangunan yang berbasis pada konsep pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari latar belakang diatas, maka pertanyaan penelltian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana peran Tuha Peuet dalam

pelaksanaan

PNPM-Mandiri

di

Gampong Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee ? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Tuha Peuet dalam PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee?

5 :

lihat "Gagalnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pendekatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Perumahan di Aceh": 27 Pebruari 2008

9

1.3.

Tujuan Penelitian Sesuai dengan pertanyaan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan

untuk:

1. Mendeskripsikan sejauhmana peran Tuha Peuet dalam pelaksanaan PNPMMandiri di Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee. 2. Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan peran Tuha Peuet dalam PNPM-Mandiri di Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee.

1.4.

Manfaat Penelitian Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa :

1. Proses pembelajaran dan pencerahan bagi penulis dalam memahami permasalahan

dengan

kepada

berlandaskan

ilmu pengetahuan dan

metodologi yang rasional dan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. 2. Sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

tentang

peran

tuha

peuet

dalam

penyelenggaraan

pembangunan gampong. 3. Menjadi bahan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang berminat dalam masalah peran kearifan lokal dalam program pembangunan yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat.

1.5.

Sistematika Penulisan Tesis ini direncanakan terdiri dari 6 bab sebagai upaya untuk menjelaskan

berbagai fenomena yang penulis temukan di lapangan, yaitu:

10

Bab I

Membicarakan

tentang

latar

belakang

penelitian,

permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan

manfaat

penelitian

dan

sistematimatika

penulisan tesis yang penulis gunakan. Bab II

Berisikan tentang kajian teoritis tentang Pengertian Peran, Lembaga Tuha Peuet Gampong, Peran lembaga Adat dalam Era Otonomi Daerah, PNPM-Mandiri sebagai Model Program Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Faktor-Faktor

yang

Mempenngaruhi Pelaksanaan Peran Lembaga/Institusi. Bab III

Berisikan tentang Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber

dan

jenis

data,

instrumen

penelitian,

metode

pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data ( truht

worthinesS). Bab IV

Berisikan tentang deskripsi wilayah penelitian yaitu Gampong Kota Bahagia-Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilengkapi dengan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya dan agama masyarakat setempat. Dalam bab ini juga dikemukakan tentang gambaran umum Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat

(PNPM)-Mandiri

dan

mekanismenya. Bab V

Membahas tentang peran Tuha Peuet dalam

pelaksanaan

PNPM-Mandiri. Dalam Bab ini juga mengungkapkan tentang

11

faktor-faktor yang mempengaruhi peran Tuha Peuet dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia. Bab VI

Bab terakhir adalah Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian ini dan sekaligus penulis akan berupaya

memberikan

saran

atau

rekomendasi

yang

diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Aceh Barat Daya ke depan.

12

BABII KE'RANGKA TEO'RI

BABII

KERANGKA TEORI

2.1.

Pengertian Peran Di dalam kamus Bahasa Indonesia, peran berarti perangkat tingkah yang

diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan dalam kata jadiannya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Berger (1978), konsep peranan adalah segala aspek dinamis dari suatu lembaga yang mewakili tata institusional

(institutional order') secara menyeluruh.

Menurutnya peranan seperti itu

mempunyai makna strategis didalam masyarakat, sebab peranan tersebut tidak saja memiliki lembaganya. Sedang Astrid S. Susanto (1986:94) berpendapat bahwa, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak kewajiban ataupun bisa juga disebut status subyektif. Jadi status subyektif adalah kedudukan yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut Taliziduhu Ndraha (1990:11) menyebut peran sebagai aspek dinamis suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan Gunarsa dan Gunarsa mengartikan peran ditekankan kepada pandangan masyarakat dalam konteks ini adalah peran organisasi. Suatu organisasi dikatakan berperan atau tidak, diukur dari pandangan masyarakat yang dilandasi oleh penilaian terhadap aktivitas organisasi tersebut didalam masyarakat. Sementara

itu Soejono Soekanto (1990:268) juga menyampaikan

pendapat tentang peranan yang berarti aspek dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia atau mereka tersebut menjalankan peranannya. Konsep peran yang dalam kata jadiannya adalah peranan menurutnya mencakup 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut: 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang

dalam

masyarakat.

Artinya

peranan

merupakan

rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi/lembaga. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu sebagai seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dari berbagai pengertian peran dan peranan dapat disimpulkan bahwa peran atau peranan adalah segala kegiatan individu atau organisasi/lembaga yang dilaksanakan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status atau kedudukannya. Sedangkan yang dimaksud peran didalam penelitian ini adalah peran organisasi/lembaga yang dalam hal ini Tuha Peuet Gampong Kota Bahagia.

2.2.

Lembaga Tuha peuet Gampong Keberadaan

Tuha

peuet

dalam

susunan

pemerintahan

di

Aceh

sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Tuha peuet sebagai lembaga adat yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum sudah dijumpai dalam susunan pemerintahan Aceh sejak masa pemerintahan Kesultanan Aceh. Dari mana lembaga itu berasal tidaklah diketahui. Namun menurut Vleer, A.J (1978) 6,

14

keberadaan tuha peuet sangat cocok dalam susunan pemerintahan demokratis Bangsa Aceh yang sangat gemar ber'mupakat'. Sifat yang amat menonjol pada Bangsa Aceh itu pulalah yang telah membuat lembaga tuha peuet atau dewan empat tersebut sedemikian pentingnya, bahkan untuk perasaan orang banyak ia merupakan suatu alat yang tidak dapat ditinggalkan sehingga dalam banyak hal kadang-kadang mempunyai pengaruh yang amat menentukan terhadap jalannya sesuatu urusan umum. Menurut

adat,

tuha peuet

itu

merupakan

yang amat penting dalam pemerintahan. Semua perkara yang

saham berarti,

baik yang menyangkut dengan urusan pemerintahan atau peradilan maupun urusan-urusan kemiliteran atau yang sejenis itu, perlu dibicarakan dalam "dewan" tersebut sebelum diambil sesuatu keputusan dan tak ada satu hal pun yang berarti dapat berjalan di luar "dewan" tersebut. Kendati pun pengaruhnya itu-seperti jelas dapat diketahui-sangat erat hubungannya dengan watak dan kepribadian masing-masing anggotanya, namun tidak akan ada seorang penguasa yang, betapa pun kuatnya, berani melakukan suatu keputusan dalam sebuah perkara penting yang bertentangan dengan pendapat tuha peuet. Keputusan

yang

diambil

masyarakatnya, sebab

tidak

selalu

memperhatikan

keinginan-keinginan

ada sebuah keputusan pun akan mempunyai

artinya di dalam Bangsa Aceh jika keputusan itu tidak didukung oleh rakyat. 6 :

A.J. Vleer adalah seorang dari Negara Belanda yang pernah bertugas di Aceh sebagai AdspirantControleur ( = Pembantu Kepala Wilayah Pemerintahan Belanda) di L..hoksukon, Aceh Utara dari tahun 1932-1934. Menjelang November 1934 Mr. Vleer dipindahkan dalam pangkat serupa ke Tapaktuan, salah satu wilayah dalam keasisten keresidenan Aceh Barat dahulu, sekarang daerah Kabupaten Aceh Selatan. Akan tetapi setibanya di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) ia menerima kawat dari Pemerintah Pusat Betawi (sekarang Jakarta) yang mengangkatnya sebagai Contropleur ( = Kepala Wilayah) Pulau Tujuh (Rengat) terhitung mulai tanggal 15 November 1934. Jabatan terakhimya sebagai pensiunan Walikota Enchede, Negara Belanda.

15

Tuha peuet juga mewarisi gelar dan kedudukan yang turun temurun dan hanya dalam hal-hal yang amat luar biasa saja dapat dilakukan penyimpangan (umpama gila atau menderita sesuatu penyakit yang mengerikan). Mengingat tuha peuet merupakan "tiang-tiang pembantu" adat pergantian itu pun harus dijalankan menurut adat. Namun seiring dengan waktu telah terjadi perubahan-perubahan pada masa-masa belakangan ini, maka fungsi adat yang sesungguhnya seperti dijelaskan di atas, kini tidak atau hampir-hampir tidak dapat dikenal lagi. Sehubungan dengan penerapan kembali sistem pemerintahan gampong di Aceh, lembaga-lembaga adat gampong juga kembali dihidupkan, salah satunya adalah tuha peuet. Tetapi seperti yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, upaya ini bukanlah berarti kembali ke masa lampau, namun juga disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kedudukan Tuha peuet dalam susunan pemerintahan gampong di Aceh saat ini, setara dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang terdapat di desa-desa lainnya di Seluruh Indonesia. Namun keunikan yang dapat dilihat dari keberadaan tuha peuet di Aceh adalah kedudukan tuha peuet yang tidak hanya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan melainkan sekaligus sebagai salah satu lembaga adat gampong. Sulaiman Tripa(2003) berpendapat, hal ini memberi dampak positif dalam mewujudkan pembangunan gampong mengingat masyarakat Aceh umumnya juga lebih terobsesi dengan lembaga adat bila dibandingkan dengan lembaga pemerintahan. Berdasarkan Qanun Propinsi NAD, Nemer 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Tuha peuet merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan

16

gampong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong. Tuha Peuet merupakan majelis yang diisi oleh

tokoh atau orang-orang tua

gam pong ( ureung-ureung patof) yang memiliki kharisma, pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. Pola pe-tokoh-an tersebut merupakan hasil pemilihan dan verifikasi sosial dalam bentuk pengakuan kemampuan tokoh tersebut yang dilakukan oleh masyarakat melalui observasi yang bertahun-tahun terhadap tindak tanduk, kelakuan, akhlak, kejujuran dan kemampuan serta kearifan mereka yang diamati dan dinilai secara langsung oleh masyarakat gampong selama bertahun-tahun dan dianggap mampu dan sesuai dengan pola kepemimpinan yang diinginkan masyarakat. Selain itu, tuha peuet merupakan wakil-wakil masyarakat yang ikut serta membicarakan kepentingan gampong dan memberi nasehat kepada Keuchiek dan Imuem Meunasah yang menyangkut pelaksanaan tugas masing-masing. dan Tuha Peuet terdiri dari empat unsur yaitu: Pertama, Unsur ulama/agama; Kedua, Unsur tokoh masyarakat (termasuk pemuda dan perempuan); Ketiga,

Unsur pemuka adat; Keempat, Unsur cerdik pandai/cendikiawan. Jumlah anggota tuha peuet biasanya ganjil dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada gampong setempat (umumnya berjumlah 5,7 atau 9 orang per gampong). Kedudukan Tuha Peuet dalam struktur Pemerintahan Gampong adalah sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong. Tuha Peuet, umumnya juga memikul fungsi ganda, yaitu di samping sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Tuha Peuet memiliki fungsi strategis

17

dalam mengayomi adat istiadat di gampong, membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong. Di samping itu, Tuha Peuet juga mempunyai fungsi lainnya, yaitu:

1. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syariat Islam dan Adat dalam masyarakat. 2. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat. 3. Memiliki fungsi legislatif, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan keuchik dengan reusam gampong, rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja gampong. 4. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam ganipong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan kebijaksanaan lain dari keuchik. Sebagai penyelenggara pemerintahan gampong, Tuha Peuet mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membentuk panitia pemillhan keuchik; 2. Menetapkan calon terpilih keuchick; 3. Mengusulkan pemberhentian keuchik; 4. Menyusun reusam gampong bersama keuchik; 5. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja gampong bersama keuchik; 6. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong dan atau dengan pihak ketiga;

18

7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik; 8. Melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan:

Reusam

Gampong,

Keputusan Keuchik, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; 9. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat; 10. Memberikan

persetujuan

terhadap

pembentukan,

penggabungan

dan

penghapusan gampong; 11. Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan Perangkat Gampong; 12. Mengusulkan Pejabat Keuchik; 13. Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban tuha peuet adalah sebagai berikut, Tuha Peuet Gampong mempunyai hak:

1. Meminta pertanggung jawaban Keuchik 2. Meminta keterangan kepada Pemerintah Gampong 3. Mengusulkan perubahan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja gam pong 4. Mengajukan rancangan reusam gampong 5. Mengajukan pernyataan pendapat 6. Mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong. 7. Meminta lembaga kemasyarakatan, warga masyarakat atau pihak ketiga untuk

memberi

keterangan

tentang

sesuatu

hal

demi

kepentingan

pemerintahan dan pembangunan gampong. Sementara itu, kewajiban tuha peuet gampong adalah sebagai berikut:

19

1. Mempertahankan, memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam

penyelenggaraan pemerintahan gampong. 2. Mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. 3. Memelihara keutuhan dan stabilitas gampong. 4. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 6. Mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

dan

fungsinya

kepada

masyarakat sesuai adat istiadat setempat sekali dalam setahun. Pimpinan Tuha Peuet terdiri dari ketua dan wakil ketua (paling banyak 2 orang). Pimpinan Tuha Peuet dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet secara langsung dalam rapat Tuha Peuet yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peuet untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan termuda. Masa bakti anggota tuha peuet adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan tuha peuet dibantu oleh sekretariat tuha peuet. Sekretariat ini dipimpin oleh seorang yang diangkat oleh keuchik atas persetujuan pimpinan tuha peuet. Sekretaris berasal dari masyarakat dan bukan perangkat gampong. Sekretaris tuha peuet dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan tuha peuet. Adapun tugas sekretaris tuha peuet adalah sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi seluruh penyelenggaraan tugas sekretariat tuha peuet. 2. Menyiapkan perencanaan kebijakan pimpinan tuha peuet. 3. Melaksanakan administrasi sekretariat tuha peuet.

20

4. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat tuha peuet. 5. Melakukan pemeliharaan dan pembinaan ketertiban serta keamanan ke dalam. Kedudukan Tuha Peuet dalam pemerintah gampong setara dengan unsur Pemerintah Gampong (Keuchik, Imuem meunasah dan perangkat gampong). Hal ini secara tegas tampak pada proses pembuatan Reusam Gampong (Peraturan Gampong). Sebagai konsekuensi kesetaraan ini adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tindih antara keanggotaan Tuha Peuet dengan unsur Aparat Pemerintah Gampong, mengingat kedua unsur Pemerintahan Gampong tersebut berkedudukan mandiri dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi yang berbeda. Selain itu dalam Qanun tentang pemerintahan gampong, secara tegas pula

Tuha Peuet dilarang rangkap jabatan sebagai unsur aparat pemerintah

gam pong.

2.3.

Peran Lembaga Adat dalam Era Otonomi Daerah

Peran yang dimaksudkan adalah tentang perihal apa yang dapat dilakukan lembaga dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan. Dalam implementasi otonomi daerah, idealnya lembaga dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah. Lembaga

adat

merupakan

wadah

organisasi

permusyawaratan

/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang

21

berada di luar susunan organisasi pemerintahan. Adapun tugas lembaga adat adalah sebagai berikut: 1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah

serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat; 2. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan; 3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah didaerah. Selajutnya lembaga adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

Pertama, mewakili masyarakat adat ke luar yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat; Kedua, mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih layak dan lebih baik; Ketiga, menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kemudian lembaga adat berkewajiban diantaranya memelihara stabilitas nasional dan daerah, menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

22

Lebih jauh tentang peran lembaga adat terkait dengan pendekatan pembangunan pada era otonomi daerah yang menekankan pada konsep pemberdayaan

masyarakat,

Sunartiningsih

(2004:53-54),

mengungkapkan

bahwa, lembaga yang bekerja dalam konteks pemberdayaan masyarakat perdesaan akan mencakup empat peran utama yaitu:

1. Peran fasilitatif Peran fasilitatif artinya mendorong dan mendukung proses pembangunan masyarakat. Cakupannya meliputi fasilitasi dalam bidang ketrampilan dan sumberdaya, fasilitasi kelompok, animasi sosial, mediasi, dan negosiasi, dukungan, konsensus dan pengorganisasian. Dalam kegiatan fasilitatif ini maka dapat digunakan metode diskusi dalam kelompok untuk melihat kebutuhan dan potensi yang mereka miliki bersama. 2. Peran pendidikan Peran dalam kependidikan artinya peran aktif dalam agenda setting, memberi input yang positif dengan bekal pengetahuan, ketrampilan atau pengalaman. Metode yang digunakan dalam peran ini dapat berupa kegiatan yang intinya memberikan informasi dan dapat pula dengan memberikan pelatihan. 3. Fungsi perwakilan Peran dalam perwakilan artinya mewakili masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar untuk kepentingan masyarakat. Cakupannya dapat dengan cara menggalang sumberdaya dari luar, advokasi, humas, jaringan kerja, tukar pengetahuan dan pengalaman melalui studi banding. 4. Fungsi teknis. Peran teknis yaitu memberikan bantuan teknis dalam proses pembangunan

23

masyarakat perdesaan. Cakupannya meliputi pengumpulan data dan analisis, presentasi dalam bentuk verbal dan tulisan, manajemen, need assement dan evaluasi. Sementara itu, Widodo & Suradi (2003), mengungkapkan Berbagai peran lembaga/institusi lokal pada tingkat akar rumput adalah: peran informasi, peran mediasi, peran advokasi dan peran pemberdayaan. Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan, lembaga/institusi lokal mempunyai peran yang sangat strategis terutama dalam merumuskan kebutuhan-kebutuhan

spesifik

mereka

yang

tentunya

berbeda

dengan

kepentingan masyarakat diluarnya, sehingga dalam pemberdayaan masyarakat peran lembaga/institusi lokal sangatlah penting karena mereka dapat mengerti kebutuhan mereka sendiri dan kendala-kendala yang mereka hadapi.

2.4.

PNPM-Mandiri

Sebagai

Model

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, menurut Sulistiayani mengatakan: pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani. 2004 77). Makna "memperoleh" daya/kekuatan/kemampunan menunjukkan pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan

24

atau

kemampuan

sehingga

memiliki

keberdayaan.

Kata

"memperoleh"

mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. lklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ketidak berdayaan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/kekuatan dari pihak lain. Makna kata "pemberian" menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat.

Insiatif

untuk

pemberian

atau

pengalihan

daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misanya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni (1998:75) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling) memperkuat posisi atau daya (empowering)

dan terciptanya

kemandirian.

Pengembangan

berarti

menumbuhkan kemampuan dan potensi yang ada dalam masyarakat dan potensi ini diperkuat ( empowerin{/) sehingga menciptakan kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan akan tetapi juga pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian Model pembangunan yang menonjolkan konsep pemberdayaan adalah model pemberdayaan bagi pembangunan daerah. Model ini didasarkan oleh respon terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah tertinggal dan kebutuhan untuk menyejahterakan rakyat secara lebih merata. Model ini terdiri atas model

25

program pemberdayaan di perdesaan dan model program pemberdayaan di perkotaan. Model program pemberdayaan di perdesaan dapat mengambil contoh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri. PNPM-Mandiri merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program ini dimulai dari upaya Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi problema kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Penyusunan rancangan PNPMMandiri

dimaksudkan

untuk

memberi

dukungan

pada

pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan tersebut, terutama pada aspek pelembagaan (institutionalize).

Pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri di lokasi yang telah ditentukan didasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada definisi pembangunan

yang

diarahkan

oleh

masyarakat

(community-driven-

development). Definisi ini meletakkan gagasan dasar bahwa perencanaan,

pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas hasil kegiatan proyek diselenggarakan sendiri oleh masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok masyarakat miskin.

2.5.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Lembaga

Didalam menjalankan peran setiap lembaga/organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung yang dimaksudkan adalah perihal apa yang dapat mendukung atau memberikan kesuksesan bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Faktor

26

ini dapat disimak dari karateristik organisasi khususnya budaya organisasi dan hal-hal lain. Menurut Iglesias dalam Kaho (2005:65) faktor yang mempengaruhi kesuksesan suatu organisasi adalah: a) Resources; b) Structure; c) Technology; d) Support; dan

e) Leadership. Selain itu, menurut Sugiyanto (2002: 82-84)

keberhasilan tugas dan aktivitas lembaga ditentukan (antara lain) oleh: 1. Sumber daya; meliputi sumber daya ekonomi, informasi, status, kekuatan, wewenang, keabsahan dan dukungan. 2. Kepemimpinan, merupakan aktivitas mengerahkan dan pembagian sumbersumber daya supaya dapat mencapai sasaran tertentu. Pemimpin harus dapat mengatur sumber daya baik dalam lingkungan intern maupun ekstern dengan menggunakan struktur yang optimal. 3. Doktrin, adalah pemaparan nilai-nilai, sasaran-sasaran dan metode-metode operasional yang mendasari kegiatan masyarakat. 4. Program, terdiri dari alokasi (penyediaan) sumber-sumber daya dalam suatu jangka waktu, sedikit banyak dimbangi oleh diterimanya sumber-sumber daya selama jangka waktu kurang lebih sama. 5. Struktur internal. Struktur mewakili pola arus sumber daya di dalam organisasi daripada sumber daya ekonomi, informasi, status, kewenangan, keabsahan dan kekuatan serta sanksi-sanksi lainnya. Lebih lanjut menurut Sugiyanto, kerangka konseptual ini memberi suatu cara untuk mengidentifikasi metode-metode operasional dan strategi-strategi tindakan yang dapat membantu mereka yang secara aktif berkecimpung sebagai

27

penghantar-penghantar perubahan, khususnya dalam keadaan-keadaan lintas budaya. Faktor Penghambat, menurut Malcom L.

Goggin (1991:73) yaitu

"Inducements are factors, conditions and actions, that stimulate implementation; constraints have to opposite effect ". Dengan kata lain, faktor penghambat

merupakan segala hal yang dapat melemahkan atau menghambat pencapaian kesuksesan suatu organisasi.

2.6.

Kerangka Berpikir Sebagaimana uraian yang penulis sampaikan pada latar belakang

masalah, bahwa dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan programprogram pembangunan di daerah, kearifan lokal perlu dilibatkan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Guna membahas tentang peran kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan, penulis mempergunakan beberapa teori tentang peran lembaga adat

dan

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pelaksanaan

peran

organisasi/intitusi/ lembaga adat yang ada relevansinya sebagai tinjauan teoritik dalam analisis pada penelitian ini. Selain itu juga di dasarkan pada data empirik yang ada di Gampong Kota Bahagia, sehingga kearifan lokal dapat berkontribusi dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. Kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagaimana gambar. 3.1 berikut ini :

28

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Peran Tuha Peuet

Peran Mediasi: Sebagai lembaga adat yang dapat membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan PNPMMandiri

Peran Perwakilan: Sebagai perwakilan masyarakat (delegasi gampong)

Peran Informasi: Sebagai penyedia informasi

Peran Pengawasan: Sebagai lembaga pengawas pada pelaksanaan PNPM-Mandiri

Faktor yang Mempengaruhi Peran Tuha peuet

29

BAS III

M£TOV£ P£N£LITIAN

BAB III

METODE PENELITIAN

lenis Penelitian

3.1.

Hakekat dari suatu penelitian adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah, dalam prosesnya hal tersebut memerlukan perumusan masalah yang akan diteliti kemudian ditentukan metodologi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut sehingga lebih memudahkan dan terarah pada sasaran dan tujuan penelitian. Jenis penelitian menurut Sugiyono (2007:4-7), dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan dan tingkat kealamiahan (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (basic research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan (research and development). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksprimen, survey dan naturalistik/kualitatif. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dlsebut kualitatif karena data yang dihasilkan bercorak kualitatif bukan kuantitatif. Menurut Strauss, Anselm dan Corbin (2003) pada pendekatan kualitatif, data yang dihasilkan umumnya berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh secara statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti agar mendapatkan gambaran yang jelas, utuh, menyeluruh dan mendalam tentang peran tuha peuet dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri dan faktor yang mempengaruhi peran tuha peuet dalam PNPM-Mandiri. Dipilihnya jenis penelitian ini berangkat pada pendapat Lincoln dan Guba dalam Moleong (2006) yang mengulas sebelas buah ciri penelitian kualitatif,

sebagaiberikut: 1. Latar alamiah; karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-

kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya; 2. Manusia sebagai alat (instrumen); dimana peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama; 3. Metode kualitatif; lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penellti dan responden, serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola nilai-nilai yang dihadapi; 4. Analisis data secara induktif; proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda yang terdapat dc:Uam data, dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya, dan lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, serta dapat memperhitungkan nilainilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik;

([):/'Met ode PenelitiJJn/Tesis/Dasrita !Ba{ri/MJf.P-Vq~

31

5. Teori dasar (Grounded TheorY); lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data dan dapat lebih responsif terhadap nilai-nilai konstektual; 6. Deskriptif; data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka; 7. Lebih mementingkan segi proses daripada hasil; 8. Menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian; 9. Adanya

kriteria

khusus

untuk

keabsahan

data;

yaitu

dengan

meredefinisikan validitas, reliabilitas dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik; 10. Desain yang bersifat sementara; menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan; 11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama; menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang menjadi sumber data. Pendapat Linconl dan Guba diatas didukung oleh pendapat Miles dan Hubberman (1992) yang mengemukakan, bahwa data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Data kualitatif lebih

V:/Metotfe Penelitian/Tesis/Dasrila ~P-Vfi9d

32

cenderung dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru.

3.2. Fokus Penelitian Fokus penelitian sangat penting peranannya dalam penelitian yaitu dapat dijadikan sebagai sarana untuk memandu dan mengarahkan penelitian. Dengan arah fokus penelitian, peneliti akan tahu persis data mana yang akan dikumpulkan. Spradley dalam Sanapiah Faisal (1990) mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus penelitian yaitu: Pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan; Kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain; Ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek; dan Keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Adapun dalam penelitian ini fokus penelitian adalah sebagai berikut: 1. Apa yang dilakukan tuha peuet dalam mendukung pelaksanaan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia. 2. Faktor apa yang mempengaruhi peran tuha peuet dalam pelaksanaan PNPMMandiri di Gampong Kota Bahagia.

3.3.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Pene/itian ini di/akukan di Gampong Kota Bahagia-Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dipilihnya lokasi penelitian ini didasarkan

33

pada pertimbangan bahwa peneliti sudah mengenal lokasi tersebut. Selain itu, adanya indikasi bahwa di Gampong Kota Bahagia, nilai-nilai adat masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari keterlibatan lembaga adat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan gampong, misalnya adat kenduri, salah satunya adalah kenduri blang yaitu acara seremonial menjelang

turun kesawah. Kenduri blang ini dilakukan di tempat tertentu yang telah disepakati

(atau

dianggap

sakral)

oleh

masyarakat,

seperti

lingkungan

persawahan atau di kaki gunung sebagai sumber air untuk mengairi sawahsawah penduduk. Waktu pelaksanaan acara ini diitetapkan oleh keujruen blang dengan terlebih dahulu melihat sistem perbintangan. Acara ini merupakan swadaya masyarakat. Turut diundang dalam acara ini pejabat daerah, tuha peuet dan tuha Iapan, keuchik, imuem meunasah, keujruen blang, perangkat gampong dan seluruh masyarakat kota Bahagia yang memiliki sawah. Acara ini dimulai dengan pembacaan samadiyah (pembacaan tahlil) dan berdoa bersama yang dipimpin oleh Tgk. Imuem Meunasah, bermohon kepada Allah S.W.T agar tanaman padi mereka tidak mendapat gangguan hama sehingga musim panen nanti. Lalu acara, dilanjutkan oleh keujruen blang yang menyampaikan tentang waktu yang diperkirakan tepat untuk memulai kegiatan di persawahan. Setelah keujruen blang selesai, lalu ditutup dengan acara makan kenduri yaitu acara

makan bersama. Untuk memeriahkan kenduri blang ini pada malam hari diadakan tadarus (membaca AI-Quran) dengan mengundang beberapa orang qari yang ternama di sekitar lingkungan gampong. Acara tadarus ini dilakukan sejak setelah waktu shalat lsya hingga dinihari (menjelang subuh).

34

Pertimbangannya lainnya adalah ketersediaan data dalam penelitian, sehingga diharapkan akan mempermudah dan memperlancar dalam proses penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu Mei hingga Juni 2008.

3.4.

Sumber dan lenis Data

3.4.1. Sumber Data Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sejalan dengan pendapat Lofland dan Lofland diatas, Bogdan dan Taylor dalam Islamy, dkk (2001) secara singkat menyatakan bahwa: "Vualitative Research Methodologies refer to research procedures which produce descriptive data: people's own written or spoken words and observable behaviol'. (Metode penelitian kualitatif adalah merupakan proses penelitian yang bertujuan mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif yang berupa tulisan, ungkapan-ungkapan dan perilaku yang diamati). Maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan; Sanapiah Faisal (1990) mengemukakan, bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturisasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.

35

b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. d. Mereka

yang

tidak

cenderung

menyampaikan

informasi

hasil

"kemasannya" sendiri. e. Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Selain itu, penentuan

informan dalam penelitian ini juga didasarkan

pertimbangan bahwa informan menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Keuchik

1

Kota Bahagia

2.

Perangkat Gampong

7

Kota Bahagia

3.

Tuha Peuet Gampong

5

Kota Bahagia

4.

Fasilitator Kecamatan

1

Kuala Batee

5.

Fasillitator Gampong

2

Kota Bahagia

6.

Konsultan Manajemen Teknik-Kab

1

Blangpidie

7.

Kasi PMD (selaku Ketua PJOK di

1

Kuala Batee

tingkat Kecamatan)

8.

Tokoh masyarakat

9

Kota Bahagia

9.

Kepala Dinas PMD (selaku ketua

1

Blangpidie

PJOK di Tingkat Kabupaten)

Jumlah

28

36

2. Dokumen; Sebagai sumber data, sifatnya hanya melengkapi data utama, yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu: ketentuan dasar PNPM-Mandiri, Qanun Pemda Aceh Barat Daya No. 27 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong dan dokumen lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian. 3. Tempat dan Peristiwa; sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3.4.2. lenis Data Data yang diperlukan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a.

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau nara sumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian, berupa kata-kata dan tindakan orang atau obyek yang diwawancarai atau diamati.

b.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber diluar kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Jadi data sekunder adalah data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data

37

sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian ini, seperti laporan kegiatan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia.

3.5.

Instrumen Penelitian Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah

"key instrument" atau alat

penelitian utama. Peneliti (manusia) sebagai instrumen yang mampu mambaca seluruh gejala alam (natural) sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini instrumen disusun berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan sebelumnya dengan menggunakan dan memilih alat penelitian sebagaimana diisyaratkan dalam penelitian kualitatif.

3.6.

Metode Pengumpulan Data Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap

yang didasarkan pada pendapat Lofland & Lofland dalam Moleong (2006), yaitu:

a. Persia pan memasuki kancah penelitian (Getting In)

Penulis menyiapkan segala sesuatu yang dipertukan, seperti izin melakukan penelitian di Gampong Kota Bahagia yang dikeluarkan oleh pejabat setempat ataupun semua kelengkapan yang berhubungan dengan setting dan subyek penelitian. Selain itu, sebelum memasuki lokasi penelitian, penulis juga terlebih dahulu mencari inforrnasi tentang inforrnan awal yaitu orang yang dipandang dapat membuka jalan bagi penulis dalam usaha memasuki lokasi penelitian, agar proses pengumpulan data dan inforrnasi berjalan mulus.

38

Penulis mendapatkan informasi tentang informan awal dari pihak kantor kecamatan dan unit pelaksana kegiatan PNPM-Mandiri di Kecamatan Kuala Batee. Dari informan ini, penulis mengumpulkan informasi lebih jauh tentang pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa pelaku-pelaku PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia terdiri dari tuha peuet gampong, Keuchik dan perangkat gampong, Konsultan Manajemen Teknik-kabupaten Aceh Barat Daya,

Fasilitator Gampong, Fasilitator Kecamatan, Kasi PMD

Kantor Kecamatan Kuala Batee, Tokoh Masyarakat di Gampong Kota Bahagia, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya penulis melakukan pendekatan untuk lebih mengenal serta menjalin hubungan yang akrab/harmonis dengan para informan. Untuk mendapatkan data valid, penulis melakukan adaptasi dan proses belajar dari sumber data tersebut mengurangi jarak antara penulis dan informan. Penulis selalu berusaha berperilaku sopan, baik dalam tutur bahasa maupun dalam bertindak. Pada tahap ini yang paling diutamakan adalah bagaimana penulis dapat diterima dengan baik pada saat memasuki setting area.

b. Ketika berada di lokasi penelitian (Getting Along)

Pada saat memasuki lokasi penelitian, maka penulis tetap mempertahankan hubungan yang sudah terjalin dengan para informan. Penulis memberikan kebebasan kepada subyek untuk mengemukakan semua persoalan, data dan informasi yang diketahuinya, penulis tidak mengarahkan dan melakukan intervensi terhadap worldview subyek penelitian. Penulis berusaha mengasah

39

daya nalar dan imajinasi untuk menangkap apa yang disampaikan, tindakan apa yang dilakukan, apa yang dirasakan serta kerangka mental dari dalam yang dimiliki subyek ( emiC). Berdasarkan emic yang diperoleh, peneliti mencoba memahami, menafsirkan dan membuat pemaknaan baru atas worldviewpeneliti (etiC).

Di sini penulis mengatur dan membagi waktu setepat mungkin untuk bertemu dengan para tuha peuet gampong, Keuchik dan perangkat gampong, Konsultan Manajemen Teknik-kabupaten Aceh Barat Daya,

Fasilitator

Gampong, Fasilitator Kecamatan, Kasi PMD Kantor Kecamatan Kuala Batee, Tokoh Masyarakat di Gampong Kota Bahagia, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Aceh Barat Daya di lokasi penelitian, sehingga wawancara yang dilakukan dapat lebih tertata dan terinci dengan baik. c. Pengumpulan data (Logging Data) Dalam penelitian ini pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan beberapa cara yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara mendalam (indepth intevieW), observasi dan dokumentasi. Menurut Moleong (2004), wawancara mendalam (indepth intervieW) dalam penelitian

kualitatif dimaksudkan

untuk menghasilkan

informasi yang

lengkap, mendalam dan komprehensif sesuai tujuan penelitian. Penggunaan teknik observasi dapat mengungkapkan fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara. Sementara penggunaan teknik dokumentasi dimaksudkan agar hasil wawancara dan observasi dapat lebih kredibel/dapat

40

dipercaya. Berikut penulis menguraikan beberapa teknik pengumpulan data (logging data) yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Wawancara mendalam (indepth intervieW) dilakukan dengan cara langsung

pertanyaan

mengajukan

informan

kepada

menggunakan

pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dari pedoman ini kemudian dikembangkan lebih jauh untuk mengetahui secara mendalam

bagaimana

pandangan,

pendapat,

dan sikap informan

terhadap tema penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui tentang peran serta tuha peuet dalam kegiatan PNPMMandiri, penulis melakukan wawancara mendalam dengan para informan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang peran dan faktorfaktor yang mempengaruhi peran tuha peuet dalam pelaksanaan PNPMMandiri di Gampong Kota Bahagia dari sumber yang berbeda. Wawancara dengan

para

informan

lebih

banyak

penulis

lakukan

dengan

menggunakan bahasa daerah setempat (Bahasa Aceh). Oleh karena itu, pertanyaan yang telah penulis siapkan untuk sebagian informan terlebih dahulu penulis terjemahkan dalam Bahasa Aceh. Hal ini penulis lakukcin agar para informan seperti tuha peuet gampong, keuchik, perangkat gampong, tokoh masyarakat di lokasi penelitian dapat lebih leluasa mengungkapkan pendapat mereka. Dalam melakukan wawancara ini, penulis ju~a merasakan berbagai kesulitan diantatanya penulis harus menanyakan suatu pertanyaan secara berulang-ulang pada informan untuk mendapatkan jawaban yang cukup dari pett:anyaan yang penulis ajukan.

Selain

itu,

penulis

juga

berusaha

menciptakan

suasana

41

wawancara sesantai mungkin. Hal ini penulis lakukan agar pada saat wawancara, para informan tidak merasa seperti diinterograsi. Selain itu, penulis juga berusaha memberikan perasaan aman dan nyaman kepada para informan yaitu dengan menjaga segala informasi yang telah disampaikan oleh para informan kepada penulis agar tidak menimbulkan sengketa didalam masyarakat gampong sehingga hasil wawancara yang diperoleh merupakan suatu fakta yang terjadi di Gampong Kota Bahagia. Oleh karena itu, terkadang penulis membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mewawancarai para informan. 2. Observasi. Penggunaan observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untul< mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara. Teknik observasi ini penulis gunakan untuk mengamati jalannya kegiatan dalam rangka pelaksanaan PNPM-Mandiri. Hal ini membantu penulis dalam upaya memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi partisipasi pasif yaitu penulis ikut hadir dalam acara duek pakat gampong dan duek pakat tuha peuet gampong, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut Dalam melakukan pengumpulan data secara observasi, penulis menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi sumber data yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penulis.

3. Dokumentasi.

Hasil

dari

wawancara

dan

observasi

agar

lebih

kredibel/dapat dipercaya, peneliti melakukan dokumentasi yaitu dengan

42

cara menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif, seperti: foto-foto kegiatan, arsip-arsip penting, kebijakan, dan lainnya. Namun dalam upaya merekam data yang merupakan hasil wawancara, penulis juga mengalami beberapa kesulitan yaitu sebagian informan masih merasa keberatan bila hasil wawancara tersebut direkam. Sehingga untuk mengatasi hal ini penulis berusaha mencatat hasil wawancara dengan para inforrnan.

3.7.

Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan menggunakan interactive model of analysis (analisis model interaktif) yang dikembangkan oleh Miles, Huberman & Yin.

Pada model

interaktif ini penulis bergerak pada tiga komponen, yaitu: reduksi data (reduction

data), penyajian data ( displa'IJ, dan conclusion drawing yaitu terdiri dari tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dan Hubberrnan, 1992: 15-20). a. Reduksi Data (pengurangan data)

43

Data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dikelompokkan dengan memberi kode. Reduksi data dilakukan terhadap data yang tidak relevan dengan penelitian, misalnya hasil wawancara yang tidak berkenaan dengan penelitian penulis. Hal ini dapat terjadi karena didalam melakukan wawancara, penulis tidak selalu dimulai dengan pertanyaan seperti dalam panduan wawancara tetapi penulis berusaha menciptakan suasana agar informan tidak merasa sedang diinterview dan dapat memberikan informasi seperti keadaan yang sebenarnya. Selain itu, penulis juga memilah semua informasi yang diperoleh dari data sekunder misalnya laporan kegiatan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia, berita acara duek pakat gampong. Data sekunder ini diharapkan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil penelitian.

b. Display Data

Penyajian data atau display data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif yaitu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (informan). Penyajian data juga dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang berlangsung linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif,

44

karena

menunjukkan adanya

kemauan yang

sungguh-sungguh

untuk

memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang mendalam, komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan sementara sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data dilapangan yaitu dengan cara melakukan interaktif dengan para informan untuk memahami suatu kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya setelah proses pengumpulan data secara keseluruhan selesai, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memahami keseluruhan kondisi dari hasil penelitian. Model analisis data interaktif yang digunakan dalam penelitian ini, menganjurkan penulis untuk tetap selalu mempertimbangkan tiga komponen analisis dengan kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung, dan sesudah pengumpulan data selesai dengan menggunakan waktu yang ada bagi penelitian ini.

3.8.

Keabsahan Data (Truth Worthiness) Untuk menetapkan keabsahan data (truth worthinesS) diperlukan tehnik

pemeriksaan, pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moleong, 2005: 324-326) menjelaskan ada empat kriteria yang digunakan, yaitu: derajat kepercayaan (credibilitl), keteralihan (transverabilit:YJ, ketergantungan ( depedendabilit'IJ, kepastian ( comfirmabilit'IJ. Dalam setiap penelitian

kualitatif senantiasa diperlukan standar untuk melihat tingkat

45

kepercayaan atau kebenran hasil penelitian sehingga data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Kepercayaan ( Crediblit:YJ

Penerapan kriterium derajat kepercayaan pada daarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan hasilhasil penemuannya dapat dicapai; kedua, menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Ada empat kriteria pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi : pertama, membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks;

kedua,

membatasi kekeliruan

(biases)

peneliti

;

ketiga,

mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat. Di pihak lain, perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

b. Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu

46

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara

rinci.

Dengan

kata

lain, jika

perpanjangan

keikutsertaan

menyediakan lingkup maka ketekunan, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. c. Triangulasi,

adalah

tehnik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuan dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. 2. Keteralihan ( tranferabilit}l) Ketera/ihan sebagai persoa/an empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan peralihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadin empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut. 3. Ketergantungan (dependability} Ketergantungan dilakukan untuk memeriksa akurasi pengumpulan dan analisis data. Agar derajat reliabilitas dapat tercapai maka diperlukan audit

47

atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan keilmuan dari komisi pembimbing. 4. Kepastian (comfirmabilitYJ Yang dimaksud dengan kepastian yaitu obyektifitas. Disini pemastian bahwa

sesuatu obyektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap

pandangan,

pendapat

dan

penemuan

seseorang.

D~pat

dikatakanlah bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jil<" disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan obyektif. Menurut Scriven dalam Moleong, selain itu masih ada lagi unsur "kualitas" yang melekat pada konsep objektifitas. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan persoalan itu, subjektifitas berarti tidak dapat dipercaya atau

melenceng.

Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan

pengalihan pengertian objektifitas-subjektifitas menjadi kepastian.

48

13A13 IV

VESK'RIPSI WILAYAtl PENELITIAN VAN

PNPM -MANDI'RI

BABIV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PNPM-MANDIRI

4.1.

Gambaran Umum Wilayah

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya secara geografis terletak antara 3°05' - 3080' Lintang Utara (LU) dan 96°23'02" - 97023'03" Bujur Timur (BT), dengan batasbatas wilayah sebagai berikut:

·o

Sebelah Utara

: berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues

o

Sebelah Selatan

: berbatasan dengan Samudera Indonesia

o

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan

o

Sebelah Barat

: berbatas dengan Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 16 sungai penting, daerahnya sebagian besar merupakan kawasan hutan. Luas areal hutan meliputi 78,06 % luas wilayah, tanah pertanian seluas 11,92% luas wilayah dan perkebunan 3,44 % luas wilayah. Dilihat dari potensi wilayahnya, kabupaten ini memiliki potensi di

bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan perdagangan. Hal yang terakhir ini sangat dipengaruhi oleh posisi strategis Kabupaten Aceh Barat Daya yang terletak pada posisi silang yang menghubungkan ke tiga kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten ini. Lebih jelas tentang letak Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.2. Peta Kabupaten Aceh Barat Daya

PETA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA skala 1 : 200.000

KETERANGAN :

+ -- + -- + -- : Batas Kabupaten -·-·-·-·-·-

: Batas Kecamatan

Sumber dati!l: http.1/www.wiranli!Jprawira.net; download tgl14 Juli 2008

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Ibukota Kabupatennya Blangpidie mempunyai luas adalah 2.334,01 Km 2 yang secara administratif terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 20 mukim dan 131 desa. Bila dilihat secara topografi letak desa dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dibagi 2, yaitu: datar dan berbukit, dengan rincian 122 desa masuk dalam kategori datar dan slsanya sebanyak 9 desa masuk dalam kategori berbukit. Lebih jelasnya luas kecamatan dan jumlah gampong tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

50

Tabel 4.1. Luas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya

Manggeng

105.00

29

3,6

2.

Tangan-Tangan

104.00

21

5,0

3.

Bfangpidie

893,01

26

34,3

4.

Susoh

32.00

28

1,1

5.

Kuala Batee

652,00

18

36,2

6.

Babahrot

548,00

10

54,8

Sumber Data: Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Angka, Tahun 2006.

Gampong Kota Bahagia merupakan salah satu gampong yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kuala Batee, memiliki luas wilayah 64,2 km 2 dengan batas wilayah sebagai berikut:

o

Sebelah Utara

: dengan Hutan Gayo Lues

o

Sebelah Timur

: dengan Gampong Panto Cut

o

Sebelah Selatan

: dengan Pasar Kota Bahagia

o

Sebelah Barat

: dengan Gampong Geulanggang Gajah

Gampong Kota Bahagia terdiri dari 3 (tiga) Jurong, yaitu: Jurong Irigasi, Jurong Seulamat, Jurong Jeumpa. Adapun visi Gampong Kota Bahagia adalah ''Mendptakan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesadaran Berbangsa Metalui Peningkatan Pembangunan Gampong dan Peningkatan Pendidikan Umum dan Agama". Visi ini ditentukan dengan pendekatan partisipatif dalam musyawarah gampong yang melibatkan seluruh komponen masyarakat seperti

unsur

pemerintahan gampong, tokoh masyarakat, tuha peuet dan tuha Iapan, pemuda,

51

dan kaum ibu. Selanjutnya visi ini dijabarkan dalam beberapa misi gampong, yaitu:

1. Melaksanakan pembangunan rumah masyarakat yang tidak layak huni 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 4. Meningkatkan hasil pendapatan petani 5. Meningkatkan pencapaian pembangunan desa Dalam upaya pencapaian visi dan misi gampong ini telah dilakukan sosialisasi bagi masyarakat dalam wilayah Gampong Kota Bahagia pada pertemuan gampong yang terbuka bagi seluruh masyarakat.

4.1.2. Lembaga Pemerintahan Gampong Kota Bahagia Berdasarkan Qanun Provinsi NAD No. 5 Tahun 2003, Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung berada dibawah Mukim yang mempunyai wilayah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet. Unsur pemerintah gampong terdiri atas Keuchik, Imuem Meunasah dan perangkat

gampong.

Keuchik

memimpin

penyelenggaraan

Pemerintahan

Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peuet. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

keuchik bertanggung jawab kepada

rakyat melalui Tuha Peuet Gampong. Masa jabatan Keuchik paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan.

52

Berdasarkan ketentuan, kabupaten diberi keleluasaan untuk mengatur masa jabatan keuchik dalam batas koridor yang telah ditentukan, yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sebagai salah satu referensi, ketentuan ini di Kabupaten Aceh Barat Daya diterjemahkan bahwa masa jabatan keuchik 5 (lima) tahun dan dapat di pilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Tugas

dan

kewajiban

keuchik

adalah,

pertama,

Memimpin

penyelenggaraan pemerintah gampong, keclua, Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat gampong, ketiga, Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat gampong, keempat, Membina perekonomian gampong, kelima, Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat gam pong,

keenam, Mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong (dalam hal ini keuchik dibantu oleh lembaga adat gampong), ketujuh, Mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan dan menunjukkan kuasa hukumnya. Imuem Meunasah, merupakan unsur pimpinan secara bersama-sama dengan

keuchik

melaksanakan

fungsi

memimpin

kegiatan

keagamaan,

peningkatan peribadatan, pendidikan agama dan memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran meunasah/mushalla serta kegiatankegiatan lain yang berhubungan

dengan pelaksanaan syarlat islam dalam

kehidupan masyarakat. !meum Meunasah berkedudukan dibawah keuchik, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada keuchik. Tugas dan kewajiban Imuem Meunasah adalah, pertama, Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran

meunasah/mushalla;

keclua,

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

53

kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat; ketiga, mengurus dan mengelola harta dan kekayaan

agama

Mengkoordinasikan

bersangkutan;

wilayah

gampong

yang

pelaksanaan

kegiatan

hari-hari

di

besar Islam;

keempat, kelima,

Mengurus dan mengkoordinasikan pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah diwilayah gampong yang bersangkutan; keenam, Menyusun dan menyampaikan rencana kerja bidang keagamaan dan syariat Islam kepada Tuha Peuet gampong melalui keuchik; ketujuh, Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan guru pengajian dan kegiatan balai pengajian pada tingkat gampong; kedelapan, Menjadi anggota peradilan adat dan rapat-rapat adat pada tingkat gampong; kesembilan, Menjadi penasehat pada acara Walimah, Talak dan Rujuk diwilayah

gampong yang bersangkutan. Mengenai persyaratan menjadi Imuem Meunasah dan kriteria serta tata cara pengakatannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perangkat gampong membantu dan bertanggung jawab kepada keuchik. Perangkat gampong terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah. Unsur staf terdiri dari:

1.

Sekretaris gampong/Keurani Gampong yang membantu keuchik dalam memimpin sekretariat gampong. Sekretaris gampong berfungsi memimpin dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan. Sekretaris gampong mempunyai tugas sebagai berikut, pertama, Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan, kedua, Melaksanakan urusan keuangan, ketiga,

Melaksanakan administrasi pemerintahan

pembangunan dan kemasyarakatan serta keistimewaan Aceh, keempat,

54

Melaksanakan tugas dan fungsi keuchik apabila keuchik berhalangan sesuai bidang kesekretariatan, kelima, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh keuchik. 2.

Kepala urusan yang membantu sekretaris gampong dalam memberikan pelayanan

ketatausahaan

kepada

keuchik

sesuai

dengan

bidang

tugasnya. Kepala Urusan terdiri dari: (1) Kepala Urusan Pemerintahan,

(2) Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan, (3) Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial, Ketentraman

dan

Ketertiban

Masyarakat,

(4) Kepala Urusan (5)

Kepala

Urusan

Pemberdayaan Perempuan, (6) Kepala Urusan Pemuda, (7) Kepala Urusan Umum, (8) Kepala Urusan Keuangan. Pembentukan jumlah urusan pada Organisasi Pemerintahan Gampong disesuaikan dengan kemampuan dan potensi sosial ekonomi dan sosial budaya gampong yang bersangkutan. Unsur pelaksana yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kndisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Unsur pelaksana

terdiri dari: (1) Tuha adat,

mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat; (2)

Keujruen 8/ang, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan; (3) Peutua seuneubok, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan

dan

perhutanan;

(4) Pawang Laot,

mempunyai

tugas dan

melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut,

55

termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut; (5) Harian Peukan, mempunyai fungsi dan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pasar gampong; (6) dan lain-lain unsur pelaksanaan teknis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat gampong dengan penyebutan nama/istilah masing-masing. Unsur wilayah, adalah pembantu keuchik dalam wilayah kerjanya dan berfungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh keuchik diwilayah kerjanya. Unsur wilayah terdiri dari Kepala Dusun/Jurong yang mempunyai tugas sebagai berikut: pertama, Melaksanakan kegiatan Pemerintah Gampong di wilayah kerjanya; kedua, Melaksanakan reusam gampong dan keputusan keuchik; ketiga, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh keuchik. Unsur penyelenggara pemerintahan gampong terdiri dari tuha peuet dan pemerintah gampong. Yang dimaksud pemerintah gampong adalah keuchik dan imuem meunasah beserta perangkat gampong. Demikian pula di Gampong Kota Bahagia, layaknya gampong lain dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Gampong Kota Bahagia di pimpin oleh seorang Keuchik (Samsul Bahri) dan Teungku Imeum Meunasah (T. Mawardi) yang dibantu oleh Tuha Peuet dan perangkat gampong lainnya. Lebih jelasnya, struktur pemerintahan Gampong Kota Bahagia dapat dilihat pada bagan berikut ini:

56

Gam bar 4.3. Struktur Pemerintahan Gam pong Kota Bahagia TUHA PEUET: 1. Tgk. Haji 2. Sarimi 3. Tgk. Abdul Hamid 4. Agus Suriyadi 5. Mahdi

1---

(Hakim Perdamaian Gampong)

T. Mawardi (Imuem Meunasah)

I

I

I

Mustamsir, B (SekGam)

Sahimi & Ismail, Hk (KEUJRUEN SLANG)

Tgk. Syahrul (TUHAADAn I

Mismaruddin (PETIJA SEUNEUBOK)

T. Muzakir

Samsul Bahri (Keuchik)

I

-

PAWANG LAOT

HARlAN PEUKAN

I Agus Suryadi (Kaur

I

l

Mai (KAUR PEMB. PEREMPUAN)

I Mulyadi (Kepala Jurong Jeumpa)

I

I Zaini Dahlan (Kaur Pemerinta han)

Perc&

I M. Juanda (Kaur Trantib)

Mahdi. S (Kaur Keistimewaa n & Sos)

Pemb.) I

M.

Tgk. Haji

luanda (Kaur Pemuda)

(Kaur Umum)

I Syamsul

(Kaur Keuangan)

I

M. Daud (Kepala Jurong Irigasi)

Reza

Sahimi (Kepala Jurong Seulamat)

Sumber data: Profil Gampong Kota Bahagia, 2008

4.1.3. Demografi Berdasarkan data BPS Kabupaten Aceh Barat Daya, sampai dengan Desember tahun 2006 jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 119.667 jiwa, terdiri atas 58.856 laki-laki (49 %) dan 60.811 perempuan (51 %). Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya sampai akhir tahun 2006 adalah 51 jiwa/Km 2 • Namun kepadatan penduduk per kecamatan sangat

57

bervariasi. Kecamatan-kecamatan yang kepadatannya di atas rata-rata meliputi Kecamatan Susoh ( 622 jiwa/Km 2 ) dan Blangpidie (499 jiwa/Km2). Sedangkan kecamatan yang kepadatannya rendah meliputi Manggeng ( 237 jiwa/Km2 ), Tangan-Tangan ( 120 jiwa/kM 2 ), Babahrot ( 46 jiwa/ Km2) dan Kuala Batee (

26 j iwa/Km 2 ). Sebagai gambaran jumlah penduduk dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk per Kecamatan dalam Kabupaten Ace h Barat Daya T a h un 2007 - ~. . '· .. . ' ' •: . :0;· i' .. .. ;- "~=·. .. •'' .:•' ~~~ 'i...:.:)~~~~1l Penduduk (Jlwa) r~ :> ''-~·o· -· . Cuas :No Mukfm "·· ,Desa ···Lakf-. ; l•.-. -t.,;. _:.:.,"' "'. .:. . Kecamatan·.. (KM2) Peremptiafi"- _~::Jumi~"h'~,... ",;!:;, ·~' ,;, Laki ~- , ;;(! :' :c:~, i">!io, ·: •.; li'!-"' ~i-,.-,i,i'i -: :, 3 1. Manggeng 105 29 10.263 10.952 21.215 Tangan2. 104 3 21 8.368 8.871 17.239 Tangan 3. Blangpidie 893 5 26 13.452 13.763 27.215 3 4. Susoh 32 28 9.812 9.997 19.809 5. Kuala Batee 652 3 18 7.891 8.282 16.173 6. Babah Rot 548 1 7 7.023 7.002 14.025 Jumlah 2.334 20 129 56.809 58.867 115.676 Persentase (%) 49.11 50.88 100

.

-~ ·-'

..~,,

~

Sumber data: Aceh Barat Daya dalam Angka, Tahun 2007.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan registrasi penduduk tahun 2008, Gampong Kota Bahagia memiliki jumlah penduduk 778 orang, kesemuanya merupakan WNI yang terdiri dari laki-laki sebanyak 337 jiwa dan perempuan sebanyak 401 jiwa.

4.1.4.

Ekon_omi dan Prasarana Gampong. Ekonomi

merupakan aspek utama

pembangunan,

seiring

dengan

perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu pembangunan

58

ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang (harmonis) menjadi prioritas dalam rangka mendukung pembangunan gampong. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, pertanian dan perdagangan adalah dua pilar utama yang membangun struktur perekonomian daerah. Dua lapangan usaha ini sejak lama sudah menjadi andalan ketika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 menyatakan wilayah yang terdiri atas enam kecamatan ini resmi berpisah dari kabupaten induk, Aceh Selatan. Sebagai kabupaten pemekaran yang relatif muda, daerah ini masih sangat memerlukan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang strategis untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang salah satunya adalah membangun ekonomi

yang

berbasis

kerakyatan

(pemberdayaan

masyarakat)

dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Sejalan dengan potensi daerah dan sasaran pembangunan tersebut yang diwujudkan dalam arah dan kebijakan pemerintah daerah, sektor pertanian khususnya jenis komocliti padi merupakan salah satu komocliti andalan yang potensial

dikembangkan

dalam

upaya

menggerakkan

perekonomian

di

Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain lahan yang tersedia, faktor lainnya yang sangat mendukung pengembangan sektor pertanian tersebut adalah mayoritas penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Layaknya penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya umumnya, mayoritas penduduk Gampong Kota Bahagia juga memiliki sumber mata pencaharian sebagai petani (sebesar 97 %), dagang (sebesar 1 %), pegawai negeri sipil (sebesar 1%), dan usaha lainnya (sebesar 1 %). Sejalan dengan itu, pola

59

penggunaan tanah di Gampong Kota Bahagia sebahagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan, sedangkan sisanya merupakan tanah kering yang diperuntukkan bagi bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Adapun keadaan sarana dan prasarana umum gampong Kota Bahagia, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Jenis Prasarana Gampong Kondisi Juni 2008

1.

Mesjid

1 unit (12 x 15 m)

Dalam proses rehab

2.

Meunasah

1 unit (9 x 10m)

3.

Sekolah Dasar (SO)

1 unit

Ruangan kantor guru rusak

4.

Jalan Desa

5.000 m

Sebagian rusak dan belum di aspal

5.

Balai Desa

1 unit ( 5 x 7 m)

Rusak berat (tidak dapat digunakan)

6.

Polindes

1 unit

Rusak berat (tidak dapat digunakan)

7.

Irigasi Non Teknis

1 unit

Rusak

8.

Sarana Air Bersih

1 unit

Baik

9.

lapangan Volley

1 unit

Dalam proses rehab

Sumber datZJ: Profit Gampong Kota Bahagia, 2(}()8

4.1.5. Sumber Daya Alam dan Ungkungan . Dilihat dari keadaan geologinya, Kabupaten Aceh Barat Daya tersusun dari beberapa formasi, dimana setiap formasi tersebut tersusun lagi dari berbagai macam batuan. Hal ini menyebabkan bumi Kabupaten Aceh Barat Daya kaya akan sumber daya mineral. Beberapa jenis mineral yang terdapat di wilayah ini

60

antara lain adalah emas, tembaga hitam, besi, granit yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu: o Kecamatan Babahrot terdiri dari bijih besi.

o Kecamatan Kuala Batee terdiri dari tembaga, besi, manner, sepertinit dan andesit. o Kecamatan Susoh terdiri dari pasir laut dan sirtu. o Kecamatan Blangpidie terdiri dari tembaga, besi, emas, granit, marmer,

andesit dan sirtu. o Kecamatan Tangan-Tangan terdiri dari andesit, sirtu dan besalt. o Kecamatan Manggeng terdiri dari sirtu. Bahan-bahan mineral tersebut, akhir-akhir ini telah menjadi perhatian investor. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka pengurusan perizinan bidang pertambangan baik untuk izin eksplorasi maupun eksploitasi beberapa jenis mineral yang di nilai layak untuk eksploitasi, seperti hal nya bijih besi di Kecamatan Babahrot.

4.1.6. Sosial Budaya dan Agama Pembentul
UU No 22

tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (sekarang

61

menjadi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam), maka diaturlah aspek-aspek

pelaksanaan syariat Islam yang wajib dijunjung dan diamalkan oleh masyarakat Aceh sebagai

salah

satu perwujudan dari

keistimewaan Aceh dibidang

penyelenggaraan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Islam di Aceh memiliki sejarah yang panjang. Sejak sebelum merdeka, Aceh sudah terkenal dengan kerajaan Islamnya. Masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya sehingga dapat dikatakan sejak dulu Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan

fatwa

ulama.

Penghayatan

terhadap ajaran

Islam juga

melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang kemudian disimpulkan dalam suatu ungkapan "Adat bak Poteumeurohom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Poetroe Phang, Reusam bak Laksamanil' yang artinya, "Hukum-Adat

di tangan pemerintah dan Hukum-Syariat di tangan ulama". Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan Syariat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Hal ini dapat pula dilihat dari jumlah penduduk menurut agama yang dianut dalam Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari: Agama Islam sebanyak 114.916 orang; Protestan sebanyak 1 orang; Katolik sebanyak 2 orang; dan Budha sebanyak 94 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Aceh Barat Daya mayoritas beragama Islam. Adat istiadat yang berlaku dikalangan masyarakat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki karakteristik sesuai dengan sejarah masa lalu. Adat dan

62

kebudayaan disini terutama diwarnai oleh kebudayaan Islam. Disamping itu penduduk Aceh Barat Daya yang terdiri dari beberapa suku bangsa juga mempengaruhi adat dan budaya setempat. Di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat beberapa kesenian khas yang menunjukkan

ciri

daerah,

seperti

Seudati;

yang

merupakan

kegemaran

masyarakat Aceh pada umumnya, juga sangat digemari oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Tari lainnya adalah Tari Saman dan Pho yang sering dimainkan oleh putera-puteri Aceh umumnya dengan memakai pakaian khas Aceh yang pada dasarnya mengisahkan tentang cerita keagamaan.

4.2. Gambaran Umum PNPM-Mandiri PNPM-Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. PNPM-Mandiri merupakan kelanjutan dari PPK dan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan. PNPM-Mandiri berupaya mempertajam visi dan meningkatkan pencapaian misi PPK. Adapun visi tersebut adalah kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin

perdesaan.

Kesejahteraan

berarti

terpenuhinya

kebutuhan

dasar

masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi

63

sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Misi PNPM-Mandiri adalah: pertama, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya,

kedua,

pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, ketiga, pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal, keempat, peningkatan kualitas dan kuantitas saranan prasarana, kelima, pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Tujuan penanggulangan

umum

PNPM-Mandiri

kemiskinan

adalah

berdasarkan

mendukung

pengembangan

percepatan kemandirian

masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi. Sedangkan tujuan khususnya meliputi: Pertama, Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin , kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses

pengambilan

keputusan

dan

pengelolaan

pembangunan;

Kedua,

Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel; Ketiga, Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-pool} ; Keempat,

Meningkatnya

sinergi

masyarakat,

pemerintah daerah, swasta,

asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan

kelompok

penanggulangan

peduli

lainnya,

kemiskinan;

untuk

Kelima,

mengefektifkan

Meningkatnya

upaya-upaya

keberdayaan

dan

kemandirian masyarakat, serta kapisitas pemerintah daerah dan kelompok peduli

64

setempat

dalam

menanggulangi

kemiskinan

diwilayahnya;

Keenam,

Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearian lokal; Ketujuh, Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Kelompok sasaran dalam program tersebut adalah: Pertama, Rumah Tangga Miskin di perdesaan; Kedua, kelembagaan masyarakat di perdesaan; Ketiga, kelembagaan pemerintahan lokal. Prinsip-prinsip utama PNPM-Mandiri adalah sebagai berikut: 1. Bertumpu pada pembangunan manusia.

Pelaksanaan PNPM-Mandiri

senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. 2. Otonomi.

Dalam

pelaksanaan

PNPM-Mandiri,

masyarakat

memiliki

kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 3. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. 4. Berorientasi pada masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 5. Partisipasi. pengambilan

Masyarakat terlibat keputusan

secara

pembangunan

aktif dalam

setiap

proses

dan secara gotong

royong

menjalankan pembangunan.

65

6. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. 7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. 8.

Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang

memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 9. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. 10. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 11. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. 12. Seclerhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

66

4.2.1. lenis Kegiatan dalam PNPM-Mandiri Jenis kegiatan yang dibiayai melalui bantuan langsung masyarakat (BLM), diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: 1) lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin ; 2) mendesak untuk dilaksanakan ; 3) bisa dikerjakan oleh masyarakat ; 4) didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat; 5) memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Oalam

upaya

memberdayakan

masyarakat

pemerintah

melalui

mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri telah meluncurkan empat (4) paket alternatif kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM-Mandiri yaitu: a. Kegiatan

pembangunan

atau

perbaikan

prasarana

sarana

dasar

(infrastruktur pedesaan) yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. b. Kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan informal). c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi (tidak termasuk penambahan modal usaha). d. Kegiatan simpan pinjam khusus bagi kelompok perempuan. Sejauh ini, pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia meliputi dua paket kegiatan yaitu: paket kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM) dan paket penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

67

4.2.2. Alur Kegiatan PNPM-Mandiri Alur kegiatan PNPM-Mandiri meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan gampong diantaranya adalah:

Pertama, mengidentifikasi rumah tangga miskin di desa;

Kedua,

inventarisasi kondisi kegiatan atau bangunan yang telah ada yang berkaitan langsung dengan tujuan PNPM-Mandiri; Ketiga, Inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah); Keempat, Inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM-Mandiri yang akan masuk ke desa, dan lain-lain. Lebih jelasnya, tentang alur tahapan kegiatan PNPM-Mandiii dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini:

68

Gam bar 4.4. Alur Tahap PNPM-Mandiri

Operasional

~

L...__P_e_m_e_lih_a_ra_a_n_~..,.----1~~

Pencairan Dana dan Pelaksanaan : Kaegiatan

Persia pan

Pelaksanaan (Rekruitmen tenaga, pelatihan TPK, UPK, dan Pelakku desa

lainnva)

Supervisi Pelaksanaan, Kunjungan Antar Desa

Supervisi Pelaksanaan dan Kunjungan Antar Desa

Pencairan Dana dan Pelaksanaan Keglatan

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat desa/Kelurahan

Musy. Desa Khusus Perempuan

Penulisan Usulan dgn/tanpa desain RAB

Verifikasi Usulan

••••••• •• •

Sumber. Petzmjuk Teknis Operclsional PNPM-PPK, 2007

Desain & RAB, Verifikasi Teksis SPP

69

4.2.3. Pengelolaan PNPM-Mandiri Dalam rangka pengendalian dan koordinasi pelaksanaan PNPM-Mandiri dibentuk Tim Pengendali PNPM-Mandiri. Tim pengendali (Pusat) keanggotaannya ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK). Tim Pengendali PNPM-Mandiri terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah terdiri atas Menteri-Menteri dan Lembaga terkait pelaksanaan PNPM-Mandiri. Tugas dan tanggung jawab tim pengarah adalah memberikan pengarahan kepada tim pelaksana baik materi yang bersifat subtantif maupun teknis guna keberhasilan PNPM-Mandiri. Tim Pelaksana terdiri atas pejabat eselon I ke bawah dari berbagai kementrianllembaga terkait pelaksanaan PNPM-Mandiri. Pengelolaan PNPM-Mandiri di daerah terdiri dari: Pertama, Tim Koordinasi Tingkat Provinsi terdiri atas pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD7

Provinsi;

Kedua,

Tim

Koordinasi Tingkat Kabupaten terdiri atas

pejabat instansi terkait di di daerah di bawah koordinasi

TKPKD Kabupaten

1

Kota; Ketiga, Satuan Kerja PNPM-Mandiri di KabupateniKota, dalam hal ini Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupatenlkota yang memberi pelayanan kepada desalkelurahan dan bertugas mefasilitasi desalkelurahan

dalam

kepentingan

program;

membentuk

atau

rangka

kerjasama

Keempat,

mengembangkan

antar desa

I

kelurahan

Masyarakat/Komunitas.

bagi

Masyarakat

kelembagaan masyarakat yang salah

satu fungsinya adalah mengelola kegiatan di kecamatan dan desalkelurahan. 7 : TKPKD

adalah singkatan dari Tim Koorclinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

70

BABV ANALISIS VAN PEMBAtlASAN

BABY ANAUSIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan

dikemukakan tentang berbagai peran tuha peuet

dqlam pelaksanaan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia. Sejauh ini ~laksanaan

kegiatan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia telah meliputi dua

tahapan yaitu: tahap perencanaan kegiatan dan tahap pelaksanaan kegiatan dan belum termasuk tahap pelestarian kegiatan. Dalam penelitian ini, peran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh tuha peuet dalam mendukung ~laksanaan

PNPM-Mandiri.

Anal isis hasil penelitian ini didasarkan pada 4 (empat) peran tuha peuet selaku lembaga adat, yaitu: 1). Peran mediasi; 2). Peran informasi; dan 3). Peran Mrwakilan; 4). Peran pengawas. Selain itu, pada bab ini juga dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tuha peuet dalam PNPMMi~ndiri

di Gampong Kota Bahagia. Tujuan pembahasan bab ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai

Mran yang telah dilaksanakan oleh tuha peuet dalam mendukung pelaksanaan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia dan mengetahui faktor-faktor m~mpengaruhi

yang

peran tuha peuet dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri di Gampong

Kota Bahagia.

5.1.

Peran Tuha Peuet Dalam Pelaksanaan Kegiatan PNPM-Mandiri Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, PNPM-Mandiri

merupakan suatu program nasional berlandaskan pada konsep pemberdayaan

masyarakat yang bertumpu pada definisi pembangunan yang diarahkan oleh masyarakat ( community-driven-developmenf). Definisi ini meletakkan gagasan dasar bahwa perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas hasil kegiatan proyek diselenggarakan sendiri oleh masyarakat gampong yang tergabung dalam kelompok masyarakat miskin. Oleh sebab itu, masyarakat m~rupakan

pelaku utama PNPM-Mandiri pada setiap tahapan pelaksanaannya.

Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di tingkat gampong, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing ~mbina

M~ndiri

dan

agar tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-

dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Sejauh ini, sampai dengan penelitian ini dilakukan, pelaksanaan kegiatan

PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia, telah melalui beberapa tahapan yaitu tanap perencanaan kegiatan dan tahap pelaksanaan kegiatan, tetapi belum m~ncakup

tahap pelestarian kegiatan. Mekanisme tahap perencanaan dalam

PNPM-Mandiri

terdiri

atas:

pertama,

Perencanaan

di

gampong;

kedua ..

Pt;trencanaan Antar Gampong; dan ketiga, Perencanaan di kabupaten/kota. Perencanaan

di

tingkat

gampong

dimulai

dengan

meningkatkan

kt;tsadaran masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan dalam musyawarah sosialisasi. Musyawarah ini dihadiri oleh keuchik, perangkat gampong, tuha PE;tuet, tuha Iapan, wakil rumah tangga miskin (RTM) gampong, wakil ~rempuan,

teungku imuem meunasah, dan anggota masyarakat yang berminat

untuk hadir. Fasilitator dalam musyawarah gampong sosialisasi ini adalah fa~ilitator

kecamatan (FK) atau penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK),

dalam hal ini kasi pemberdayaan masyarakat di kantor kecamatan. Musyawarah

iD:/)f.natisis diJn pem6aliasan/[esis/CDa.mta &~/M.JfP-Vq~

72

inl dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman, prinsip, dan penjelasan mengenai program. Selanjutnya dilakukan penggalian gagasan untuk menemukan gagasang~gasan

kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan RTM. Untuk efektivitas,

maka kegiatan penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada. Kelompok yang dimaksudkan dalam proses penggalian gagasan adalah sekumpulan warga masyarakat (laki-laki maupun perempuan) yang tergabung dalam ikatan kemasyarakatan yang berlatar bE;tlakang wilayah seperti dusun atau lainnya dan kelompok-kelompok informal di m!:lsyarakat seperti kelompok keagamaan serta pengelompokan masyarakat lainnya sesuai kondisi setempat. Hasil dari penggalian gagasan ini selanjutnya menjadi dokumen pembahasan dalam pertemuan di tingkat dusun. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan w~rga

dusun setempat. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembuatan

peta sosial pada pertemuan dusun adalah:

1. Pendataan partisipatif rumah tangga miskin (RTM) yaitu identifikasi jumlah dan lokasi RTM basis dusun; 2. Penyusunan peta sosial yaitu memetakan rumah-rumah di dusun berdasarkan hasil pendataan RTM yang telah dibuat sebelumnya dan memetakan , kondisi geografis, sumber daya alam, fasilitas umum dan potensi gampong lainnya, termasuk yang diluar batas gampong tetapi membawa pengaruh besar terhadap sosial ekonomi gampong seperti hutan, tambang, kebun, pabrik, pasar, jalur transportasi strategis;

73

3. Musyawarah penggalian gagasan-gagasan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan RTM. Hasil pertemuan di tingkat dusun ini akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan gampong. Hasil penggalian gagasan ini akan menjadi dokumen pembahasan dalam musyawarah di tingkat gampong. Namun, sebelum diadakan pertemuan di tingkat gampong, terlebih dahulu dilakukan Musyawarah Gampong Khusus Perempuan (MGKP). Musyawarah perempuan ini dimaksudkan untuk membahas U!:lulan gagasan-gagasan dari kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan

yang

merupakan

aspirasi

khusus

kelompok

perempuan.

Ada

kecenderungan gagasan perempuan lebih nyata menggambarkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kondisi kemiskinan, karena merekalah yang seringkali m~rasakan

sehari-hari dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk itu metode

atau teknik yang digunakan dalam m~ningkatkan y~ng

musyawarah ini

lebih pada

untuk

kualitas usulan kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan

seringkali dirasakan sehari-hari. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan ini,

a~alah:

1. Ditetapkannya usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan; 2. . Ditetapkannya usulan yang merupakan aspirasi perempuan selain usulan kegiatan simpan pinjam; 3. Terpilihnya calon-calon wakil perempuan yang akan hadir di musyawarah antar gampong. Usulan tersebut dilaporkan dalam musyawarah gampong untuk disahkan sebagai bagian dari usulan gampong. Selanjutnya, ~rtemuan

dilakukan

musyawarah

perencanaan

gampong

yaitu

masyarakat di gampong yang bertujuan untuk membahas seluruh

([):/.Jlnalisis dan pem6ali4San/Iesis/Dasrit4 f/Ja~ri/M.JlCl'-VCJ9rt

74

usulan gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di tingkat dusun dc:m di tingkat kelompok. Musyawarah ini difasilitasi oleh kader gampong atau fasilitator kecamatan (FK) dengan pendanaan dari swadaya gampong atau masyarakat. Musyawarah ini di hadiri oleh keuchik dan perangkat gampong, tuha peuet, tuha Iapan, wakil RTM gampong, wakil perempuan, teungku imuem meunasah, dan anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Dalam musyawarah ini ditetapkan usulan-usulan kegiatan gampong yang ditentukan dengan skala prioritas. Selain itu, dalam musyawarah ini juga ditetapkan wakil-wakil gam pong (delegasi gam pong) yang akan hadir dalam musyawarah antar gampong (di tingkat kecamatan). Delegasi gampong ini ~rjumlah

6 (enam) orang, terdiri dari keuchik, ketua tim pengelola kegiatan,

d"n 4 (empat) orang dari wakil masyarakat. Minimal 3 (tiga) dari 6 (enam) orang w~kil

tersebut adalah perempuan. Usulan-usulan gampong selanjutnya di verifikasi oleh tim verifikasi yang

dipentuk oleh tim di kecamatan. Tim verifikasi selanjutnya akan terlebih dahulu melakukan

umpan

balik terhadap

usulan

gampong

sebelum

menyusun

rekomendasi kelayakan usulan. Rekomendasi tim verifikasi akan menjadi dasar pttmbahasan dalam musyawarah antar gampong (di tingkat kecamatan). Selanjutnya, tahap musyawarah perencanaan antar gampong (di tingkat k~matan).

pttmbahasan

Pada tahap ini usulan kegiatan gampong menjadi dokumen yang

akan

dibahas

dalam

musyawarah

antar

gampong.

M1.1syawarah ini bertujuan untuk menyusun prioritas kegiatan antar gampong ~rdasarkan

hasil

perencanaan

partisipatif

di

gampong

sekaligus

mensinergikannya dengan rencana pembangunan kabupaten.

tV:j}fnaCrsis tlan pem6aliasan/Tesis/
75

Musyawarah ini di hadiri oleh Camat, Ketua PJOK yang dalam hal ini Kasi P~mberdayaan

Masyarakat, fasilitator kecamatan, para fasilitator gampong, para

delegasi gampong (tim 6) yang telah ditetapkan dalam musyawarah gampong. ~,usyawarah

antar gampong ini sebenarnya juga terbuka bagi anggota

masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir, namun mereka tidak berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan musyawarah. Musyawarah antar gampong ini difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan atau k~tua

d~n

PJOK. Dalam musyawarah ini akan dibahas usulan dari tiap-tiap gampong usulan yang terpilih akan ditetapkan menjadi usulan kecamatan dan

terpilihnya tim delegasi kecamatan yang terdiri dari perwakilan dari tiap gampong. Penentuan usulan kegiatan ini dilakukan dengan menyusun peringkat k~iatan.

y~ng

Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana

digunakan oleh tim veriiikasi dalam menilai usulan, yaitu didasarkan pada

jurnlah penerima manfaat dari kegiatan yang diusulkan. Dalam musyawarah ini, tim delegasi gampong mempertahankan usulan mereka untuk tetap menjadi prioritas utama dalam kegiatan kecamatan. Hal ini di~babkan

kegiatan yang menduduki prioritas lebih baik mempunyai peluang

yqng lebih besar untuk segera dilaksanakan. Sementara usulan yang ditolak dapat diajukan kembali dalam perencanaan kegiatan tahun berikutnya. Oleh kqrena itu, tim delegasi gampong terdiri dari orang-orang yang dinilai akan mampu mempertahankan aspirasi masyarakat yang mereka bawa. Informasi tentang di~mpaikan

usulan gampong yang telah ditetapkan, akan

kembali dalam musyawarah antar gampong yang selanjutnya

disahkan oleh Camat atas nama Bupati dan menjadi Surat Penetapan Camat

76

(SPC) yang berisi tentang daftar alokasi bantuan PNPM-Mandiri di Kecamatan Kuala Batee. Sementara

perencanaan

di

tingkat

kabupaten

hanyalah

bersifat

koordinatif untuk mensinergikan perencanaan kegiatan melalui PNPM-Mandiri d~ngan

perencanaan pemerintah daerah. Musyawarah ini dihadiri oleh Asisten II

~tdakab

Aceh Barat Daya (bidang Pembangunan), Kepala Dinas Pemberdayaan

M~syarakat ~rat

selaku PJOK ditingkat Kabupaten, para camat dalam kabupaten Aceh

Daya dan kasi pemberdayaan masyarakat, Konsultan Manajemen Teknik

(KMT-kab Aceh Barat Daya), Fasilitator Kecamatan dan delegasi kecamatan. D~lam

forum ini, Konsultan Manajemen Teknik (KMT) menyampaikan tentang

k~iatan

yang akan dilakukan oleh PNPM-Mandiri berdasarkan hasil musyawarah

di tingkat kecamatan. Selanjut rencana ini akan dibahas lebih lanjut untuk di~inergikan

dengan rencana pemerintah daerah dalam rangka pembangunan

gqmpong .. pada

masing-masing

kecamatan.

Hasil

musyawarah

ditingkat

kClbupaten, tidak merubah kegiatan yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan. Tuha peuet gampong merupakan suatu kearifan lokal yang memiliki kedudukan yang m~rupakan

w~dah

strategis dalam tata pemerintahan gampong sekaligus

lembaga adat gampong yang pada dasarnya bertujuan sebagai

untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi

jalannya pemerintahan gampong, membuat dan mengesahkan reusam gampong (peraturan desa) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat gampong. Secara garis besar ada 4 peran yang dijalan oleh tuha peuet dalam mendukung pEtlaksanaan PNPM-Mandiri, yaitu:

([):/)tMli.sis d"an pem6aliasan/Tesis/1Dasrita
77

5.1.1. Peran Mediasi Dari hasil penelitian peran Mediasi dapat dilihat pada keterlibatan Tuha Peuet dalam Membantu memfasilitasi peneyelesaian konflik pada pelaksanaan PNPM-Mandiri. Layaknya pelaksanaan suatu program, pelaksanaan PNPM-Mandiri juga dihadapkan pada berbagai persoalan yang timbul dalam interaksi diantara pelaku-pelaku program. Masalah dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri sudah terlihat p~da

tahap musyawarah gampong. Dalam

forum

musyawarah

gampong,

masing-masing

komponen

masyarakat mengajukan usulan kegiatan dan mempertahankan agar usulan tersebut mendapat prioritas dan ditetapkan menjadi usulan gampong. Usulan y~ng

telah ditetapkan menjadi usulan gampong mempunyai peluang yang lebih

~sar

untuk diwujudkan pada tahun yang direncanakan. Sementara usulan yang

tidak terpilih, dapat diajukan kembali dalam rencana kegiatan PNPM-Mandiri tahun berikutnya. Oleh karena itu, dalam forum musyawarah ini sering terjadi k~tegangan

antara masyarakat dalam upaya mempertahankan usulan masing-

m;3sing. Selain itu, ketegangan dalam masyarakat juga seringkali muncul dalam masalah penyediaan lahan dan penentuan lokasi untuk kegiatan pembangunan y~ng

direncanakan. Sebagaimana dikemukakan oleh ketua PJOK-PNPM-Mandiri di Kecamatan

K1,1ala Batee, sebagai berikut: " ... dalam musyawarah gampong, masing-masing pihak mempertahankan usulan mereka agar masuk dalam salah satu prioritas usulan gampong. Hal ini menimbulkan ketegangan antar masyarakat karena masing-masing menganggap usulannya-lah yang dianggap paling penting. Seperti, dalam musyawarah gampong yang telah lalu, usulan masyarakat sangat bervariasi, diantaranya pembukaan jalan gampong, pembangunan sarana air bersih, MCK dan galian parit''. Selain itu, masalah juga sering sekali

78

timbul apabila kegiatan pembangunan yang diusulkan mengenai tanah milik masyarakat. Tldak semua masyarakat merelakan dengan mudah tanah mereka digunakan untuk pembangunan tersebut, padahal dalam kegiatan PNPM-Mandiri tidak tersedia anggaran untuk pembebasan tanah. Masalah juga seringkali timbul dalam penentuan lokasi kegiatan, misalnya penempatan sumur pompa dalam rangka pembangunan sarana air bersih dan MCK di gam pong." (Wawancara Tanggal 09 Mei 2008).

Di dalam ketentuan dasar PNPM-Mandiri, pembebasan tanah yang akan di~unakan

sebagai lahan pembangunan, seperti pembukaan jalan gampong

ataupun kegiatan lain yang menggunakan tanah masyarakat tidak mendapat g"nti rugi. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini sangat dibutuhkan swadaya masyarakat.

Hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa ketegangan

masyarakat seringkali muncul dalam forum musyawarah di tingkat gampong y~itu

pada penentuan prioritas usulan kegiatan, penyediaan lahan dan

penentuan lokasi untuk kegiatan pembangunan. Lebih jauh tentang kriteria dalam penentuan usulan kegiatan prioritas ini dil<emukakan oleh fasilitator kecamatan (FK), sebagai berikut: " ... sebenarnya cara penentuan prioritas usulan gam pong sudah ditentukan dalam ketentuan dasar pelaksanaan PNPM-Mandiri, yaitu di dasarkan pada jumlah keluarga miskin yang menerima manfaat dari pembangunan tersebut. Jadi semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari kegiatan tersebut akan diberikan skor yang lebih tinggi. Walau demikian, suatu keputusan selalu saja memberikan tingkat kepuasan yang berbeda bagi setiap orang". (Wawancara tanggal 09 Mei 2008)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penentuan kegiatan prioritas ini, dilakukan berdasarkan jumlah masyarakat miskin yang menerima manfaat dari

kegiatan

tersebut.

Namun demikian,

menentukan jumlah

masyarakat yang menerima manfaat dari kegiatan tersebut bukan pula suatu hal sederhana. Masyarakat yang berada dalam suatu dusun tidak menjamin bahwa

79

masyarakat tersebut akan mebutuhkan hal yang sama. Misal pembangunan sarana air bersih, yang dinilai dibutuhkan oleh semua masyarakat gampong. N~mun

dalam musyawarah gampong tidak semua masyarakat menyatakan

b~hwa

sarana air bersih tersebut merupakan kebutuhan yang lebih penting

d~ripada

pembangunan jalan gampong. Hal-hal seperti ini akan dijumpai dalam

forum musyawarah gampong sehingga musyawarah seringkali membutuhkan w~ktu

yang lebih panjang dari yang direncanakan. Masing-masing pihak

menganggap usulannya yang paling penting untuk didahulukan. Persoalan diatas merupakan hal-hal yang harus di selesaikan di gampong agar tidak memberikan dampak yang negatif terhadap pelaksanaan PNPMM~ndiri

di Gampong Kota Bahagia. Untuk menyelesaikan masalah ini, tidak dapat

dilaksanakan hanya oleh fasilitator PNPM-Mandiri atau pemerintah gampong saja tetapi harus melibatkan banyak pihak seperti lembaga adat gampong serta b~rbagai

elemen dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang

diflliliki oleh fasilitator PNPM-Mandiri baik dari segi kewenangan maupun ptlmahaman tentang sosial kultral masyarakat setempat yang memberi pengaruh terhadap pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul pada pelaksanaan program tersebut dan terbatasnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak lain di luar masyarakat gampong. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa dengan berbagai k~terbatasan

yang dimiliki oleh fasilitator PNPM-Mandiri maka hal yang dapat

dilakukan adalah kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama ini bertujuan untuk memperoleh alternatif terhadap penyelesaian masalah yang timbul s~hingga

pelaksanaan PNPM-Mandiri tidak menimbulkan suatu gejolak sosial

80

yang berarti dalam masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, fasilitator PNPM-Mandiri bekerjasama dengan tuha peuet gampong selaku ureung-ureng

patot di gam pong (orang-orang terpilih di desa ) yang sangat memahami tentang struktur kultural masyarakat setempat. Sehingga dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dapat dilakukan dengan pendekatan budaya yang dinilai lebih menyentuh dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana y(!ng diungkapkan oleh KMT-Kab Aceh Barat Daya, sebagai berikut: " ... untuk menye!esaikan konflikyang timbul diantara masyarakat pada pelaksanaan PNPM-Mandiri, dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini tuha peuet gampong sangat berperan untuk membantu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan PNPMMandiri. Tuha peuet gampong sangat dekat dengan masyarakat karena tuha peuet merupakan orang-orang yang dipilih oleh masyarakat dan berasal dari masyarakat itu sendiri. Selain itu mereka merupakan tokohtokoh yang disegani dalam masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap tuha peuet gampong relatif masih tinggi. Untuk kegiatan tahun ini, terdapat dua usulan kegiatan yang rnenjadi prioritas di Gampong Kota Bahagia yaitu pembukaan jalan gampong dan pembangunan MCK. Kedua kegiatan tersebut awalnya masih menimbulkan konflik dalam masyarakat yaitu masalah penyediaan tanah dan penentuan lokasi pembangunan MCK. Beberapa masyarakat, menolak untuk memberikan tanah mereka secara rela untuk pembangunan jalan gampong. Tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan secara baik setelah masalah tersebut dibicarakan dalam forum duek pakat tuha peuet gam pong." (Wawancara tanggal 10 Mei 2008)

Dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa tuha peuet g~mpong

dapat berperan dalam membantu penyelesaian konflik yang timbul

d"lam masyarakat pada pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri. Masalah yang timbul dalam masyarakat dibicarakan dalam forum duek pakat tuha peuet g~mpong ~rsama

untuk menemukan solusi yang selanjutnya untuk dilaksanakan secara pula.

81

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada duek pakat tuha peuet g~mpong

dalam menyelesaikan masalah penyediaan tanah untuk pembukaan

jalan gampong dimana beberapa masyarakat merasa keberatan apabila tanah mereka digunakan untuk pembukaan jalan gampong, diketahui beberapa hal yang dilakukan tuha peuet dalam duek pakat tuha peuet gampong untuk membantu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, yaitu: 1. Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber mengenai

potensi, gejala atau peristiwa yang memicu terjadi masalah diantara masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tuha peuet gampong pada tahap ini adalah dengan mengumpulkan laporan tentang berbagai informasi dan data menyangkut situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Di dalam proses mencari dan mengumpulkan informasi di tuha peuet akan berlangsung dua arah, yaitu pertama informasi dilaporkan oleh keuchik dan

perangkat

gampong

tentang

hal-hal · yang

menjadi

sumber

permasalahan. Kedua, tuha peuet gampong bertanya !angsung kepada pihakpihak terkait yang dianggap lebih mengetahui tentang hal-hal yang dipertikaikan. 2. Tahap selanjutnya adalah membawa semua informasi yang telah diperoleh tentang situasi dan kondisi masyarakat yang bertikai saat ini ke dalam duek pakat tuha peuet untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam duek pakat tuha peuetadalah penyampaian materi yang dilakukan akan dibahas oleh pimpinan tuha peuet gam pong kepada semua peserta duek pakat tuha peuet gampong. Setelah penyampaian materi selesai disampaikan maka kegiatan selanjutnya adalah

82

diskusi. Pada kesempatan ini setiap peserta duek pakat (musyawarah) diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, usulan dan saran guna menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh dalam kegiatan duek pakat tuha peuet tersebut telah mengkaji dan memasukkan informasi dari semua pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Pada tahap ini, dilakukan pengolahan informasi tentang permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Proses ini meliputi pencatatan dan penilaian terhadap suatu

kegiatan. Pencatatan yaitu

perumusan keterangan dalam bentuk tulisan atau penggambaran dalam bentuk

garfik

dan

mempersatukan

persoalan-persoalan

yang

ada

hubungannya antara satu dengan yang lain. Hal bertujuan untuk memudah analisis dan penyiapan penyusunan laporan-laporan berdasarkan kondisi riil dalam masyarakat. Penilaian merupakan suatu kegiatan untuk menentukan hub~:~ngan,

tingkat kepentingan dan urgensi serta tingkat kepercayaan dan

kebenaran bahan keterangan. Dan kegiatan terakhir adalah merumuskan hasil yang telah diperoleh guna menyikapi permasalahan yang dihadapi dan disepakati oleh seluruh peserta

duek pakatyang hadir. 3. Tahap ketiga yaitu menyampaikan rekomendasi berkenaan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh masayarakat kepada

penanggung jawab

operasional kegiatan (PJOK) PNPM-Mandiri di Kecamatan Kota Bahagia dan konsultan PNPM-Mandiri. Di dalam rekomendasi itu, tuha peuet melaporkan hasil duek pakat tersebut yang merupakan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

83

4. Tahap terakhir adalah memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Tahap ini merupakan salah satu kewajiban yang telah digariskan dalam peraturan yang menjadi

panduan menjalankan lembaga tuha

peuet

gampong. Kegiatan pada tahap ini dilakukan oleh sekretariat tuha peuet dengan membuat laporan kegiatan yang telah dilakukan secara rutin setiap bulan

yang

disampaikan

kepada

camat

melalui

kasi

pemberdayaan

masyarakat. Adapun laporan tersebut berisi tentang perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang didalam masyarakat menyangkut masalah pelaksanaan PNPM-Mandiri. Berbagai tahapan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh tuha peuet secara kesinambungan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat seperti dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri di Gampong KQta Bahagia sehingga masalah tersebut tidak menimbulkan konflik yang ~rlarut-larut

~uet

dalam masyarakat.

Oleh karena !tu dapat diketahui bahwa tuha

gampong sebagai lembaga adat lokal dapat pula berkontribusi dalam

mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Gampong.

5.1.2. Peran Tuha Peuet sebagai Penyedia Informasi Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa penyelengaraan tahap awal PNPM-Mandiri membutuhkan informasi awal tentang kondisi, potensi, dan SQsial kultural masyarakat gampong. Tuha peuet gampong merupakan salah satu s4mber informasi yang dapat digunakan dalam pengumpulan data awal tentang

84

kondisi gampong. Sebagaimana diungkapkan oleh fasilitator kecamatan di G~mpong

Kota Bahagia, sebagai berikut:

" ... Dari ureng-ureng tuha gampong (petua-petua di desa), kita dapat mengetahui lebih banyak tentang kondisi atau keadaan gampong. Mereka dapat menjelaskan banyak hal yang kita butuhkan misalnya tentang sosial kultural masyarakat dan potensi gampong. Selain itu, duek pakat (musyawarah) tuha peuet dapat pula dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi dan penyampaian informasi tentang kegiatan PNPM-Mandiri di gampong. Karena dalam duek pakat itu akan melibatkan seluruh perangkat gampong dan tokoh-tokoh masyarakat gampong". (Wawancara, tanggal 10 Mei 2008) Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa tuha peuet merupakan sqlah satu sumber informasi mengenai keadaan gam pong. Selain itu, "duek pakat " tuha peuet merupakan suatu forum yang dapat pula dijadikan sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi di tingkat gampong dan kecamatan.

D(Jek pakattuha peuet ini dihadiri oleh seluruh anggota tuha peuet, keuchik dan perangkat gampong, imuem meunasah dan beberapa tokoh masyarakat dari m~sing-masing

dusun/jurong. Oleh karena itu, duek pakat ini dapat pula

digunakan sebagai ajang penyampaian informasi kepada masyarakat. Pada

tahap

pelaksanaan

kegiatan,

tuha

peuet

berperan

dalam

penyediaan informasi tentang kegiatan yang sedang dilakukan di gampong. PEtnyediaan

informasi

ini

sangat

ditekankan

dalam

PNPM-Mandiri

yang

menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan transparansi. Seperti dikemukakan ol~h

fasilitator gampong (FG), sebagai berikut: " ... tuha peuet juga berperan dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri kepada masyarakat, karena tuha peuet juga ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga sebenarnya mereka mengetahui persis sejauh mana dan bagaimana pelaksanaan PNPM-Mandiri di gampongnya". (Wawancara tanggal 05 Juni 2008)

85

Peran tuha peuet dalam penyediaan informasi di gampong bagi masyarakat, pemerintah maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan, dilakukan d~ngan

dua cara, yaitu:

1. Dalam forum duek pakattuha peuet gampong

Forum duek pakat tuha peuet, merupakan suatu forum yang dapat digunakan sebagai ajang sosialisasi dan penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri kepada seluruh peserta duek pakatyang hadir. Forum ini berfungsi sebagai forum komunikasi dan tukar menukar informasi tentang pelaksanaan PNPM-Mandiri. 2. Penyediaan papan informasi kegiatan PNPM-Mandiri Tuha peuet gampong juga berperan dalam menyediakan papan informasi tentang kegiatan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia. Tuha peuet niempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya kegiatan pembangunan gampong yang dilakukan melalui PNPM-Mandiri. Adanya peran tuha peuet sebagai penyedia infonnasi tentang kondisi gc,mpong dan pelaksanaan PNPM-Mandiri di gampong Kota Bahagia turut mendukung

pelaksanaan

PNPM-Mandiri

dan

mengatasi

kesalahpahaman

masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri karena memudahkan akses masyarakat terhadap infonnasi mengenai pelaksanaan PNPM-Mandiri. Selain itu, ~laksanaan

5~1.3.

PM-Mandiri dapat memenuhi prinsip transparansi.

Peran Perwakilan Berdasarkan hasil penelitian peran perwakilan dapat dilihat pada

~nunjukkan

tuha peuet sebagai Tim Delegasi Gampong. Tim Delegasi gampong

ID:/)'lnalisis dizn pem6aliasan/TesisfDasrita IJJa~/'MJliP-VqM

86

ini berfungsi untuk membawa aspirasi masyarakat gampong ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, peran perwakilan dapat pula diartikan sebagai keterlibatan tuha peuet untuk mewakili masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar d~mi

kepentingan masyarakat. Pada tahap musyawarah

gampong),

keterlibatan

perencanaan di tingkat kecamatan (antar

masyarakat

secara

langsung

mulai

berkurang

dipandingkan dengan musyawarah di tingkat gampong. Meskipun forum mf,..lsyawarah perencanaan antar gampong ini terbuka untuk seluruh masyarakat y~ng

berminat untuk hadir, namun dalam pemberian hak suara masing-masing

gitmpong diwakili oleh delegasi gampong yang telah ditetapkan sebelumnya dctlam musyawarah gampong. lim delegasi gampong ini berjumlah 6 orang yang di~ntaranya

termasuk tuha peuet gampong. Pembatasan suara ini dimaksudkan

untuk memenuhi asas keadilan dalam penentuan skala priotas usulan gampong. Delegasi gampong diharapkan akan dapat mencerminkan aspirasi m~syarakat

ke dalam musyawarah di tingkat kecamatan. Hal ini seperti yang

k~mukakan

oleh salah seorang tokoh masyarakat yang ikut serta dalam

mf,..lsyawarah di tingkat gampong, sebagai berikut: " ... sebenarnya kalau mau berhasil di tingkat kecamatan harus kuat dulu di gampong. Artinya, usulan di tingkat gampong harus dimatangkan dahulu, harus disepakati dahulu diantara komponen-komponen yang ada. Delegasi gampong harus mencerminkan keinginan warga masyarakat, sehingga apa yang disampaikan dan didapat sesuai dengan aspirasi masyarakat gampong. Oleh karena itu, dalam menentukan orang-orang yang mewakili gampong , kami memilih salah seorang dari tuha peuet untuk duduk dalam delegasi gampong. Karena biasanya tuha peuet gampong merupakan ureung-ureung tuha gampong yang lebih memahami tentang keinginan masyarakat gampong dan biasanya apa yang mereka sampaikan akan lebih dapat diterima oleh berbagai pihak. Misalnya dalam musyawarah gampong yang lalu kami mengusulkan pembukaan jalan gampong, dan hingga sekarang usulan kami telah

87

disetujui untuk dilaksanakan pada tahun ini." (wawancara tanggal 15 Mei 2008)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa tuha peuet dipandang mampu untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat gampong ke tingkat yang lebih lanjut. Berbagai hal yang dilakukan oleh tuha ~uet

gampong dalam upaya mematangkan usulan di tingkat gampong antara

lain, yaitu dengan menyampaikan kembali hasil keputusan musyawarah gampong tentang usulan gam pong kedalam forum duek pakat tuha peuet yang melibatkan k~uchik

dan perangkat gampong, tuha Iapan, imuem meunasah, lembaga adat

dan para kepala jurong. Dalam duek pakat ini, akan disampaikan usulan gampong yang telah ditetapkan dalam musyawarah gampong oleh tuha peuet gampong yang menjadi ketua delegasi gampong (tim 6) yang mewakili masyarakat ke musyawarah di tingkat antar gampong (kecamatan). Selanjutnya, diberi kesempatan kepada tiap ~rta

musyawarah untuk memberikan saran atau pendapat mereka mengenai

langkah-langkah yang dilakukan tim delegasi gampong dalam mempertahankan U$Uian gampong di tingkat kecamatan, antara lain meyakinkan tim verifikasi dan ~serta

musyawarah antar gampong bahwa usulan gampong tersebut di

dctsarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi terhadap ~mbangunan

d~legasi

tersebut. Hasil duek pakat ini, selanjutnya menjadi acuan bagi tim

gampong dalam mempertahankan usulan gampong di tingkat yang lebih

tinggi (ditingkat kecamatan).

88

5,1.4. Peran Tuha Peuet sebagai Lembaga Pengawas

Selain ketiga peran di atas, tuha peuet juga berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu k~iatan

program dan mereka bertanggungjawab untuk memantau proses

k~iatan

program tersebut. Pengawasan merupakan kegiatan pengumpulan

informasi secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan suah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengawasan ini merupakan proses yang t~rus

menerus dilakukan sepanjang tahapan pelaksanaan PNPM-Mandiri mulai

dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Hasil dari ~ngawasan

ini digunakan sebagai input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan

poogram maupun dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku PNPMMpndiri dan masyarakat (petunjuk teknis Operasional PNPM-Mandiri; 2008). Pengawasan yang dilakukan oleh tuha peuet gampong ini merupakan jenis pengawasan internal yang bersifat partisipatif. Pengawasan ini dilakukan ~ra

sukarela demi kepentingan masyarakat gampong. Oleh karena itu dalam

hal ini pengawasan yang dilakukan oleh tuha peuet gampong bertanggungjawab ·k~pada

masyarakat. Hasil pengawasan diinformasikan kepada masyarakat luas

melalui niedia (seperti siaran radio dan papan infonnasi) dan duek pakat gampong. Hasil pengawasan ini menjadi masukan bagi tim pengelola PNPMMpndiri untuk meningkatkan kemampuan dan kinerjanya dalam hal administrasi, k~uangan, ~rta

fisik pekerjaan, pemberdayaan, transparansi dan peningkatan peran

masyarakat dalam kegiatan PNPM-Mandiri. Bila pelaksanaan suatu kegiatan ditemukan tidak sesuai dengan yang

t~lah

direncanakan, tuha

peuet akan

11):/JIMlisis dan pem6aliasan/Tesis/'Dasrita ~Cl'-Vfj9.1.

mengumpulkan informasi tentang

89

permasalahan yang muncul dan membahas lebih lanjut dalam forum duek pakat glJmpong yang melibatkan keuchik dan perangkat gampong, imuem meunasah,

lernbaga-lembaga adat gampong, konsultan PNPM-Mandiri, fasilitator kecamatan d~n

pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam

duek pakat ini, pimpinan tuha peuet gampong akan menyampaikan materi yang akan dibahas dalam duek pakat. Setelah penyampaian materi selesai, dilanjutkan d~ngan

penyampaian alasan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana

k~iatan

oleh ketua pelaksana kegiatan kepada seluruh peserta duek pakat yang

hc,dir. Lalu dilanjutkan dengan forum diskusi untuk mendapat alternatif dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Pada bagian akhir musyawarah, ditetapkan k~sepakatan

seluruh peserta yang hadir dalam duek pakatgampong untuk dapat

dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PNPMMpndiri. Lebih

jauh

tentang

keterlibatan

tuha

peuet dalam

pengawasan

pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri dikemukakan oleh ketua PJOK di Tingkat K"bupaten, sebagai berikut: " ... Sebenarnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri terdiri dari beberapa sistem yaitu, pengawasan partisipatif oleh masyarakat, pengawasan oleh pemerintah, pengawasan oleh kosultan dan fasilitator PNPM-Mandiri, pengawasan oleh berbagai pihak indenpenden, dan pengawasan oleh tim keuangan. Pengawasan di tingkat gampong selain dilakukan oleh masyarakat itu sendiri yang secara pribadi dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan melalui sistem pengelolaan pengaduan masyarakat maupun pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada digampong seperti tuha peuet gampong yang mempunyai tanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan di gampong. Namun persoalan yang ada, semaksimal mungkin akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat gampong. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat maka barulah akan dilaporkan ke pusat pengaduan masyarakat." (Wawancara tanggal 23 Mei 2008)

90

Dari wawancara tersebut diketahui, dalam pelaksanaan kegiatan PNPMmandiri, tuha peuet juga berfungsi sebagai lembaga pengawas pada tahap pelaksanan PNPM-Mandiri. Apabila ada ketidaksesuaian antara perencanaan d~ngan

pelaksanaan kegiatan, maka persoalan ini akan terlebih dahulu

diupayakan

untuk

menyelesaikan

di

tingkat

gampong.

Sebagaimana

dikemukakan pada bagian sebelumnya, upaya mendapatkan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri ini juga dilakukan melalui duek pakat gctmpong. Berdasarkan berbagai peran di atas, tuha peuet dapat dikatakan bahwa tuha peuet sebagai lembaga adat gampong berkontribusi dalam pelaksanaan k~iatan

PNPM-Mandiri. Tuha Peuet telah berupaya memberikan yang terbaik

dc,lam mendukung pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri di Gampong Kota ~hagia

sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Walaupun dalam

~lakscinaan

peran tuha peuet untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PNPM-

mandiri masih terdapat hambatan-hambatan sehingga tidak semua peran tE:lrsebut dapat dijalankan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah ringkasan kegiatan yang tE:llah dilakukan oleh Tuha Peuet Gampong berkenaan dengan peran Tuha Peuet dc,lam pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia yang diuraikan dalam bentuk matriks berikut ini:

91

Tabel

5~4:

Kegiatan Tuha Peuet Berkaitan dengan Perannya Dalam Pelaksanaan PNPM- Mandiri di Gampong Kota Bahagia '~!1'"·'"

No

Peran Tuha Peuet

1. ·

Mediasi (Mediator)

2.

I nfomasi (Komunikator)

3.

4.

· ' Perwakilan

Pengawasan (Controlling)

•

..

Kegiatari Yang Tefah Dilakukan Tuha Peuet Dalam Pelaksanaan PNPMMandiri );- Terlibat dalam penyelesaian konftik yang terjadi baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terlibat pada pelaksanaan PNPMMandiri. Konftik yang terjadi akan dibahas dalam duek pakat tuha peuet gampong untuk mendapatkan solusi dan dilaksanakan secara bersama. );- Terlibat dalam penyediaan informasi . tentang kondisi gam pong dan ·pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri. ~

Terlibat dalam · tim delegasi gampong . yaitu sebagai tim perwakllan ::::: "gamjjong ';; :yang membawa aspirasi masyarakat ke tingkat yang lebih tinggj, .. : .. ·. .: ··, ..

);- Melakukan pengawasan/kontrol pada setiap tahap pelaksanaan PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

~~------------------~~------------------~ Wujud dari pada peran Tuha Peuet dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri melalui kegiatan tersebut, dapat dilihat dari kelancaran pelaksanaan kegiatan .PNPM-Mandiri di Gam pong Kota Bahagia. Berdasarkan laporan kegiatan PNPMMandiri di Gampong Kota Bahagia, pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri dapat dilakukan tanpa mendapat kendala yang berarti. Oleh karena itu penyelesaian kegiatan selalu dapat memenuhi target waktu yang telah ditetapkan. Selain itu,

92

Gampong Kota Bahagia merupakan salah satu wilayah kerja PNPM-Mandiri di Kabupaten Aceh Barat Daya yang tennasuk dalam kategori tidak bennasalah. Kecamatan Kuala Batee merupakan kecamatan yang pertama kali menjadi sasaran program sejak diluncurkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hingga kini program ini masih terus berlangsung dikecamatan Kuala Batee. Hal ini dapat pula menunjukkan bahwa wilayah ke~matan

Kuala Batee merupakan salah satu wilayah kera PNPM-Mandiri yang

tidak bermasalah sehingga daerah ini dapat secara kontinu menerima Program tersebut.

5.2.

Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Peran Tuha Peuet Dalam PNPM-Mandiri Sebagaimana yang telah kemukakan diatas, pada bagian ini juga akan

dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi peran tuha peuet dalam PNPMMandiri. Keberhasilan suatu lembaga/institusi dalam menjalankan perannya sangat

dipengaruhi

m~mpengaruhi

oleh

berbagai

faktor.

Adapun

faktor-faktor

yang

tuha peuet dalam menjalankan perannya adalah sebagai berikut:

5.2.1. Faktor Perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan Tuha Peuet. Faktor ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan peran Tuha Peuet karena di dalam pembentukan suatu in$titusi/lembaga di dalam organisasi publik harus memiliki dasar hukum. Dilihat d"ri dasar hukum yang menjadi dasar keberadaan tuha peuet gampong adalah:

93

1. Perda Propinsi NAD Nomor 2 tahun

1990 Tentang Pembinaan dan

Pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan

masyarakat beserta

lembaga adat. 2. Perda Propinsi NAD Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan kehidupan Adat. Didalam perda disebutkan bahwa: " Hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku,hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam harus dipertahankan. Lembaga-lembaga adat dijadikan alat sosial kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ". 3. Qanun Pemda Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Tata ·pemerintahan gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. Didalam Qanun Nomor 27 Tahun 2005 pasal 8 & 32 disebutkan bahwa:

"

Gampong terbentuk dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong, yang secara bersama-sama menyelenggarakan Pemerintahan Gampong. Tuha Peuet Gampong merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong ".

Hal di atas menunjukkan adanya pengakuan pemerintah terhadap keberadaan tuha peuet.

Legalitas merupakan suatu sumber daya yang dapat

mendorong keaktifan suatu lembaga. Sebab suatu lembaga yang tidak diakui secara hukum, keberadaannya dapat dikatakan hampir tidak bermakna. Sugiyanto (2002:85) mengungkapkan, bahwa organisasi atau lembaga yang tidak sah akan memiliki sumber daya yang sangat terbatas, demikian pula sebaliknya organisasi/lembaga yang sah memiliki peluang sumber daya yang let>ih luas dan leluasa. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan suatu lembaga/organisasi merupakan salah satu faktor

94

y~ng

dapat mendukung eksistensi organisaS/Iembaga tersebut Sugiyanto (2002)

mengemukakan bahwa, legalitas merupakan wujud awal suatu dukungan yang a~n

membuka peluang bagi dukungan sumber daya lainnya.

5.2.2 faktor Ketentuan Dasar PNPM-Mandiri Faktor ketentuan dasar PNPM-Mandiri ini berkaitan den9an keberadaan atau

kedudukan

tuha

peuet dalam

PNPM-mandiri.

Sebagaimana telah

dil<emukakan pada bagian sebeJumnya, PNPM-Mandiri merupakan suatu program yang didasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada definisi .pembangunan yang diar.ahkan oleh ..masyarakat {comnumity-drivendevelopment). Oleh karena itu, pelaksanaan PNPM-Mandiri sangat mensyarakat keterlibatan aktif masyarakat dan memanfaatkan kearifan lokaJ .dalam rangka mendukung pelaksanaan

PNP~4-Mandiri.

Sebagaimana dikemukakan oleh KMT-

Kab PNP.M-Mandiri sebagai berikut: " ... Pelaksanaan PNPM-Mandiri didasarkan pada konsep perencanaan pembangunan dari bawah, artinya dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masyarakat, sedangkan pelaku-pelaku lainnya hanyalah sebagai fasilitator dan pembina. Oleh karena itu, fasilitator dalam PNPM-Mat1diri sangat dituntut untuk mampu membaca dan menyesuaikan diri dengan kondisi sosial kultural masyarakat setempat. Dan lebih menekankan pada pendekatan budaya yaitu dengan memahami terlebih dahulu sosial kultural gampong yang menjadi wilayah kerja kita." (Wawancara tanggal 10 Mei 2008)

HasiJ wawancara di atas mengungkapkan bahwa pendekatan bu.daya sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri. Hal disebabkan

karena pelaksanaan PNPM-Mandiri ditekank.an pada poJa perencanaan dan p~laksanaan

yang berasal masyarakat.

95

SeJain itu, daJam ketentuan dasar PNPM-Maru:fui, disebutkan bahwa lembaga

lokalfBPD/atau

sebutan

lainnya

mempunyai

kedudukan

sebagai

Jembaga .pengawas yang mengawasi .pmses .dari setiap tahapan PNPM-Manclid, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di gampong.

Selain ttu juga berperan daJam melegalisasi atau mengesyahkan peraturan gampong yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM-Mandiri.

P.ada bagian Jain juga disebutkan, bahwa untuk efektifitas PNPM-,Mandid juga diarahkan menggunakan dan mengembangkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang telah ada sepanjang disepakati masyarakat dan bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat.

Ketentuan .telsebut, telah member:ikan ruang .dan .peluang bagj Jembaga gampong yang dalam hal ini tuha peuet, untuk turut berperan serta dalam

pe1aksanaan PNPM-Mancfui Terbukanya pintu program terh3dap Jembaga Jokal telah memberi dorongan bagi tuha peuet untuk turut merasa bertanggung jawab ~s .peJaksanaan PNPM-Mandid .dj

Gampong Kota Bahagia.

5 ..2.3.. Faktor Kepemimpinan Tuba Peuet Kepemimpinan merupakan aktivitas mengerahkan pembagian sumbersumber daya supaya dapat mencapai sasaran-sasaran tertentu. Faktor ini merupakan saJah satu faktor yang berasaJ .dari internal Jembaga yang mempengaruhi terhadap kinerja lembaga tuha peuet. Faktor ini dipengaruhi oleh

beberapa .aspek .ruantar.anya adaJah sebagai berikut

96

1. Kemampuan kepemimpinan koor
pelaksanaan PNPM-Mandiri OjJjhat darj pemahaman tuba peuet dalam saat ini dijabat oleh oleh Tgk. Sarimi terhadap keberadaan tuha peuet dalam upaya mendukung peJaksanaan PNPM-Mandiri sangat memadai. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah seorang anggota tuha peuet, sebagai .ber.ikut: " ... Menurut saya kepemimpinan Tgk. Sarimi selaku pimpinan tuha

peuet sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari respon beliau terhadap berbagai masukan dari anggota tuha peuet dan masyarakat. Selain itu · dalam duek pakat tuha peuet selalu beliau tidak ada tugas lain yang lebih penting maka beliau langsung yang memimpin due!< pakat tersebut ". (Wawancara tanggal 09 Mei 2008) Pendapat tersebut juga didukung oleh pemyataan waki! pimpinan tuha peuet gampong Kota Bahagia sebagai berikut: '':.... Saya meUhat k.epemimpinar. beUau sebagai pimpinan tuba peuet gampong sangat baik. Beliau bukanlah berasal dari orang yang berpendidikan tinggi tapi beliau memandang keberadaan tuha peuet ini

·sangat .penting dalam menunjang pelaksanaan .pembangunan gampong." (Wawancara tanggal 09 Mei 2008)

.Ber.dasarkan kedua pendapat tersebut dan dad pengamatan penulls .pacta waktu pelaksanaan kegiatan penellitian ini dapat dperoleh gambaran bahwa

.pemahaman pimpinan tuha peuet daJam membantu peJakanaan PNPMMandiri cukup baik. Hal ini juga dapat dilihat dari pernyataan beliau yang

.menyatakan bahwa~ " ...Tuha peuet membantu pelaksanaan PNPM-Mandiri yang bertujuan

untuk melakukan pembangunan gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri". (Wawancara tanggal tanggal 23 Mei 2008) 2. Faktor yang terkait dengan aspek kepribadian (personality) dari pimpinan.

97

Kepribadian juga merupakan saJah satu aspek yang dapat emengaruhi kinerja organisasi dan kepribadian juga merupakan salah satu faktor penunjang

keberhasilan koor.dinasL Dari .pengamatan ..dan wawancara yang .penulis lakukan terhadap pimpinan tuha peuet gampong saat ini, maka penulis dapat

menyirnpulkan bahwa betia memiliki kepribadian yang sangat terbuka Hal iru sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang anggota tuha peuet gampong

.di Gampong .Kota Bahagia sebagai berikut " .... Beliau itu orangnya terbuka kepada siapa saja. Mungkin kamu dapat tanya kepada anggota tuha peuet Jajnnya atau masyarakat disW bagaimana sikap beliau terhadap orang lain. Beliau selalu mempertimbangkan saran-saran yang kita sampaikan." (Wawancara tanggal09 Mei 2008)

Hasil wawancara memberikan gambaran bagaimana kepribadian pimpinan tuha peuet gampong saat ini sangat terbuka dalam menerima masukan dan

saran ..dari semua .anggota tuha

~uet

.dan masyarakat pada setiap

kesempatan.

5~4..

Faktor Ekonomi Menurut pendapat Todaro (2000) bahwa finansial merupakan salah satu

sumber daya yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Faktor · keuangan yang merupakan tuJang punggung bagi tel:selenggaranya aktivitas pemerintah daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada

kemampuan self suppott:ing .dalam bidang keuangan. Dari .kedua .pendapat tersebut dapat dipahami bahwa anggaran merupakan salah satu sumber daya y~ng

.diperlukan organisasi , anggaran sangat penting untuk membiayai fasilitas

98

dan peraJatan rnaupun kegiatan-kegiatan yang akan .rnjalankan oleh sebuah organisasi. Sementar.a .dari basil wawancara berikut .ini .rnk.etahui, bahwa .aktivjtas tuha peuet dalam upaya mendukung pelaksanaan PNPM-Mandiri berlangsung

tanpa .adanya dukungan anggaran/dana .dari program rnaupun pemermtah. Ak.tivitas

tuha

peuet

dilakukan

dengan

swadaya

masyarakat gampong.

Sebagairnana .diungkapkan oleh KMT-.kab Aceh Bar.at Day.a sebagai berjkut: " ... Didalam PNPM-Mandiri, tidak ada honorarium atau insentif bagi tokoh masyarakat maupun pemerintah gampong. Yang ada hanyalah gaji/upah bagi masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan fisik." (Wawancara tangal 10 Mei 2008)

Meskipun hal tersebut menurut .pimpinan tuba .peuet .gampong belum memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan aktivitas tuha peuet, sebagajnlar.a y.ang .disampaikan berlkut jnj;

" ... Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa sebenarnya masalah .keuangan merupakan masalah yang sangat utama dalam kehidupan masyarakat. Namun uang bukanlah satu-satunya motivasi bagi kami dalam mendukung pelaksanaan program ini, tetapi kami lebih melihat pada apa yang dibangun digampong kami yang memberikan manfaat bagi kami semua. Wujud dukungan kami dan masyarakat dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam PNPM-Mandiri." (Wawancara tanggal 23 Mei 2008) Hasil wawancara diatas menunjukkan kesediaan masyarakat dan para

tuba peuet dalam mendukung pelaksanaan gampong meskipun sebagian kegiatan dilakukan tanpa dukungan anggaran dan dari pihak-pihak pemerintah ~pun Jamnya melainkan

.atas swaday.a masyar.akat, misalny.a .pelaksanaan

duek pakat gampong dalam rangka perumusan usulan kegiatan gampong.

Sementara, keuchik .rn Gampong Kota Bahagia mengemukakan sebagai ~rikut:

99

" ..•Masyarakat di gampong kita umumnya bekerja sebagai petanL Kamu kan memahami bagaimana kehidupan kita sebagai petani. Terkadang mereka harus lebih mendahulukan pekerjaan mereka disawah daripada kegiatan didalam gampong. Hal ini dapat kita maklumi, karena bagaimanapun ekonomi masyarakat sangat tergantung pada hasil sawah mereka." (Wawancara tanggal 09 Mei 2008)

Berdasarkan basil wawancara .eli

atas diketahui bahwa konclisi ekonomi

masyarakat gampong sangatlah terbatas dan hanya bergantung pada hasil p~wahan. Hal

.ini menunjukkan babwa masalab ekonomi masib merupakan

suatu hal yang harus diperhatikan di Gampong Kota Bahagia yang umumnya

mempunyai mata pencaharian sebagai .petani dengan tingkat penghasiJan yang masih rendah.

Fr.ed Lutbans .daJam Sulistiyani {2004.: 218) berpendapat babwa ada tiga unsur yang memberikan motivasi bagi sumber daya manusia , yaitu: pertama,

kebutuhan {needs); kedua, .dorongan {drive);

~

tujuan {goal). Unsur

kebutuhan (needs) dalam hal ini sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat Upaya untuk memenubi kebutuban hidup .dapat .pula menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk berperan. serta dalam suatu kegiatan.

Ber.dasarkan haJ tersebut, dapat .cliyakini bahwa faktor ekonomi juga memberikan pengaruh pada pelaksanaan peran tuha peuet dalam PNPM-Mandiri meskipun faJd:or ini bukanlab mewpakan satu-satunya faktor yang tetah memberikan motivasi bagi tuha peuet untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan

PNPM-mandiri. Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan

.peran tuba .peuet akan menjadi optimaJ .apabila faktor .pengbambat pelaksanaan peran tersebut dapat diminimalisasi, dengan kata lain tersedianya anggaran bagi

100

kegiatan operasional Tuha Peuet akan memberikan motivasi kepada tuha peuet untuk mengoptimalisasi peran mereka dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan PNPM-Mandiri . .Berdasarkan uraian diatas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peran Tuha Peuet dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri, berikut ini diuraikan dalam bentuk matriks berikut ini:

T"bel

s.s.: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Tuha Peuet dalam PNPM-Mandiri di Gam pong Kota Bahagia.

No "'

1.

2.

·· Faktoryang Mempengaruhi Petaksanaan PNPM. · :·, Mandiri . ., Faktor Penghambat Faktor Pendorong a. Perda NAD No 2 Perundang-Undangan Tahun 1990 Tentang mengatur yang dan Pembinaan keberadaan tentang Pengembangan adat Tuha Peuet Gampong. kebiasaanistiadat, kebiasaan masyarakat beserta lembaga adat. b. Perda NAD No 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. c. Qanun Pemda Aceh Barat Daya No 27 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Tata dalam Gampong Kabupaten Aceh Barat Daya. ,' Faktor

Ketentuan PNPM-Mandiri

lokal Dasar a. Lembaga mempunyai sebagai kedudukan pengawas lembaga mengawasi yang proses dari setiap PNPMtahapan Mandiri. b. PNPM-Mandiri

101

3.

Kepemimpinan Peuet

mensyaratkan keterlibatan aktif masyarakat, memberi -r-uang pada -kearifan lokal untuk berperan dalam serta pelaksanaannya. c. PNPM-Mandiri pad a menekankan .pola _perencanaan .dan pelaksanaan kegiatan yang diarahkan oleh masvarakat. Tuha a. Kemampuan kepemimpinan tuha _peuet dalam koordinator hal yang dengan berkaitan PNPMpelaksanaan Mandiri. b. Personality (kepribadian) Tuha pemimpinan Peuet yang terbuka menerima dalam masukan dan saran dari para anggota dan tuha peuet dalam masyarakat pelaksanaan suatu kegiatan.

I

4.

Ekonomi

l

1

tersedianya a.lidak dana/anggaran untuk memfasilitasi l<egiatan tuha peuet dalam mendukung · pelaksanaan PNPMMandiri. pencaharian b. Mata yang masyarakat umumnya -sebagai petani memiliki sumber pendapatan yang refatif masm rendah. Oleh karena itu, terkadang tuha -peuet -merasa har-us lebih mendahulukan

1{)2

kegiatan fainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya -dalam jangka waktu yang relatif pendek.

103

13A13 VI

PENUTUP

BABVI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ada empat peran tuha peuet yang dapat mendukung pelaksanaan PNPMMandiri di Gampong Kota Bahagia, yaitu: pertama, Peran Mediasi yaitu Tuha Peuet dapat memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pelaksanaan PNPMMandiri; kedua, Peran Informasi yaitu Tuha Peuet sebagai penyedia informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri; ketiga, Peran Perwakilan yaitu Tuha Peuet terlibat sebagai tim delegasi gampong yang membawa aspirasi masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi; dan keempat, Peran Tuha Peuet sebagai pengawas dalam pelaksanaan PNPM-t'landiri yaitu Tuha Peuet terlibat dalam melakukan pengawasan/kontrol terhadap proses pada setiap tahap pelaksanaan PNPM-Mandiri. Berdasarkan keempat peran tersebut, tuha peuet merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam mewujudkan pembangunan gampong. 2. Ada empat faktor yang mempengaruhi peran tuha peuet dalam PNPM-Mandiri di Gampong Kota Bahagia, yaitu: pertama, Faktor Perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan tuha peuet; kedua, Faktor Ketentuan Dasar

PNPM-Mandiri; ketiga, Faktor Kepemimpinan tuha peuet gampong dan keempat adalah Faktor Ekonomi.

3. Tuha peuet adalah lembaga adat gampong yang dapat berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri karena Tuha Peuet memiliki kekuatan yaitu berupa kedekatannya dengan masyarakat tingkat bawah dan lebih peka dengan kebutuhan masyarakat. Karena tuha peuet merupakan orang-orang yang dipilih oleh masyarakat dan berasal dari masyarakat itu sendiri.

6.2. Saran-Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi para pembuat kebijakan, sebagai berikut:

1. Tuha Peuet hendaknya dilibatkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam

masyatakat

sebagai

upaya

mendukung

pelaksanaan

program

pembangunan di daerah. 2. Tuha Peuet hendaknya digunakan sebagai wadah penyedia informasi bagi masyarakat dan ikut terlibat dalam penyelenggara program pembangunan di daerah. 3. Tuha Peuet hendaknya diberikan ruang dalam program pembangunan sebagai wadah yang dapat membawa aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pelaksanaan suatu program pembangunan di daerah.

105

4. Pendekatan

budaya

hendaknya

dapat

digunakan

dalam

rangka

menyukseskan pelaksanaan program pembangunan di daerah yang memiliki nilai-nilai budaya yang masih mengental didalam masyarakat.

106

VAfTA'R PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Anonimaus: 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim Penyusun Kamus P•Jsar Pembina dan pengembangan Bahasa. Balai Pustaka. Jakarta. Arlfin, Bustanul, 2005, Ekonomi Kelembagaan Pangan, LP3ES, Jakarta. Berger and Lucman. 1972. Institutional Building and Role in The Third World. Michigan University Press. USA Dwiyanto, A. dkk. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Eko, Sutoro. 2007. Bergerak Menuju Mukim dan Gampong; Institute for Research and Empowerment (IRE). Yogyakarta. Faisal, Sanapiah, 1990. Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi, YA3 Malang. Fatterman,· David. M., Shakefh J. Kaftarian, and Abraham Wandersman. 1996. Empowerment Evaluation; Knowledge and Tool for Self-Assessment and Accountability. Melboume: sage Publication. ' · Gunarsa, Yulia dan S.D Gunarsa. 1986. Psikologi Remaja. Gunung l\1u!la. Jakarta. Humengku Buwono X, Sri Sultan, 2001. Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi. Philosophy Press, yogyakarta. Islamy, I.M. 2001. Manajemen Sumber Daya Aparatur. Seri Monograf Manajemen Publik, AA Unibraw. Malang. Israel, Arturo, 1990, Pengembangan Kelembagaan, Pengalaman Proyek-PrOY(!k. Bank Dunia, LP3ES, Jakarta. J. Moleong, Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya, Bandung. _ _ _ , 2008. Artikel Lembaga Adat Masih di Pandang Sebelah Mata, Jubi Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Kartasasmita, Ginandjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Cides, Jakarta.

IJJ:/DajtariPustaR,p/Tesis/Dasrita !Ba{ri/MJlP-V(}?rt

Khairuddin, SS. H. 2000. Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek ekonom~ dan perencanaan. Liberty. Yogyakarta.

sosiolog~

Kontjaraningrat, 2000, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Maulani. Z.A. 2000. Demokrasi & Pembangunan Daerah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Miles, Matthew B dan A Michael Huberan, 1992. Ana/isis Data Kualitatff diterjemahkan oleh Tjejep Rohensi Rohadi. Jakarta. UIP. Mutiarin, Dyah. 2006. Pergolakan di Akar-Rumput: Dinamika Pembuatan Keputusan di Oesa Setelah Reformasi. Amara Books. Yogyakarta. Moeljarto Tjokrowinoto. 1987, Politik Pembangunan: Sebuah Ana/isis Konsep, Arah dan Strategi, Tiara Wacana, Yogyakarta. Wolfgang Scahs, 1995, Kritik Atas Pembangunan-Isme, CPSM, Jakarta. Ndraha, Taliziduhu (1990), Peran Kelembagaan Pembangunan, Undip Press, Semarang.

Pemerintah

Dalam

Penny, DH. 1978. Masalah Pembangunan Pertanian di Indonesia. PT. Gramedia. Jakarta. Purwanto~

Erwan Agus, 2006 a, Pemahaman Tentang Institus~ Berbagai Permasalahan Konsep dan Definisinya, Materi Kuliah Pengembangan Kelembagaan, MAP UGM, Jogjakarta.

Sijaruddin, dkk, 2006. Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. YAPPIKA. Jakarta. Soekanto, Soerjono. 1986. Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Soetomo, 2006. Strategi-Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Sugiyanto. 2002. Lembaga Sosial. Global Pustaka Utama. Yogyakarta. Suharko. 2005. Merajut Demokrasi: Hubungan NGO-Pemerintah dan Pengembangan Tala Pemerfntahan Oemokratis (1966-2001). Tiara Wacana. Yogyakarta. Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Media, Yogyakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengaman Sosial, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.

Jaring

Sunartiningsih, Agnes, 2004. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Surjadi. 1979. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: Alumni Suryohadiprojo, S. 2000. Demokrasi & Pembangunan Daerah. CRDS Kalimantan, Banjarmasin & Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Syarifudin, Tippe. 2000. Aceh di Persimpangan Jalan. Pustaka Cidesindo. Banda Aceh Tjokroamidjojo, Bintoro & Mustopadidjaja AR. 1980. Teori Strategi Pembangunan Nasional. Gunang Agung. Jakarta. Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999. Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. ·Todaro, Michael P., 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta. Vleer A.J. 1978. Kedudukan Tuha Peuet Dalam Susunan Pemerintahan Negeri Aceh, (Ali Bahasa: Aboe Bakar). Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Winarni, Tri. 1998. Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa partisipatif, Aditya Media, Yogyakarta. Wirjosoemarto, Sartono. 1977. Pengantar Ilmu Sosiatri. Fisipol UGM. Yogyakarta. Wrihatnolo, R. Rendi, 2006. Penguatan Kelembagaan Perencanaan di tingkat Lokal: Pengalaman Pe/aksanaan Program Pengembangan Kecamatan. Majalah triwulanan Perencanaan Pembangunan, Ed. 03{rahun XI/ApriiJuni 2006.Jakarta. Wrihatnolo, R. Rendi, 2006. Ana/isis Kritis Penerapan konsep Pemberdayaan Dalam Kebijakan Pembangunan. Majalah triwulanan Perenacanaan Pembangunan, eel. 04{rahun XI/ Juli-September 2006. Jakarta. Wrihatnolo, R & DwiDjowijoto, N, 2007. Manajemen Pemberdayaan: sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat PT. Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia. Jakarta. - - - - - , Laporan Tahunan MIS KM-Nasionai/Sekretariat Pusat PPK/PMD Tahun 2006.

- - - - - , Petunjuk teknis PNPM-Mandiri, Tahun 2008

Moeljarto Tjokrowinoto: 1987, Politik Pembangunan: Sebuah Ana/isis Konsep, Arah dan strategi, Tiara Wacana, Yogyakarta. Wolfgang Scahs, 1995, Kritik atas pembangunan-isme, CPSM, Jakarta.) Kompas. 2001. Aceh Tak kenai Kata Siapa Takut Jakarta: 26 Pebruari 2001.

Beberaoa situs oendukung: o o o o o o o

www. nad.ac.id www.kompas.com www.ireyogya.com www.achehkita.com www. Library.ohiou.edo www.idlo.int www.publik.brawijaya.ac.id

LAMPI'RAN

UNIVERSITAS GAO.JAI-1 MAOA SEKOLAI-1 PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK JL Prof. Dr. Sardijto- SEKIP, Yogyakarta, 55281, Tclp. (0274) 563825, 588234, 902117, Fax. (0274)589655

Yogyakarta, 28 April 2008

Nomor: 2.01/UGM/MAP/Survey/08 Hal : Ijin penelitian

Kepada Yth. BUPATIACEHBARATDAYA c.q. Asisten Ad.ministrasi di Blangpidie

Dengan hormat, Dalam · -rangka .penyusunan tugas akhir/tesis, Pengeiola Program Studi Magister Administrasi Publik Sekolah Pascasa1jana Universitas Gadjah Mada (MAP-UGM) Yogyakarta mernintakan ij in bagi mahasiswa tersebut di bawah ini untuk rnelakukan penelitian di instansi I unit kerja yang Bapak/Ibu pimpin. Nama Mahasiswa

Dasrita Bakri

Nomor Mahasiswa

21785/PS/MAP/06

Konsentrasi Judul Tesis

: Peran Tuha Peuet Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pengembangan Kecamatan Di Kmeng Bate -,Kecamatatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Atas perhatian dan kerj as am a yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Pengelola Program Studi MAP - UGM An. Ketua Sekretaris

Tembusan Yth. : 1.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kab. Aceh Barat Daya di Blangpidie

2. Camat Ke~amatan Kuala Batee di Kuala Batee di Kuala Batee 3.

Kepala Desa Krueng Batee di Krueng Batee

PEMERINTAH KABUPATEN A CEI-l

BA~A. T

DAYA

CAMAT KUALA BATEE .falun Nasionai/Jiallgpidie

!11eulahoh Kode. Pos ]J 766

Slii{AT KVI'Jo:RAN(;AN PI·~NELITIAN Nun11 ,,. : rl71 , i 2 7 I 200X

Carnal Kuala Hake Kccc.unal
1111

mcncrangkan ball\' a : Nama

DASRITA BAKI{I

Pckcr:j.uan

Mahusiswi Universitas Gaujah Mada

Jurusan

Magister Administrasi Publik

NIM

117X5/PS/M/\P/06

Bcnar nama yang lcrscbut diatas Lelah mclakukan pcnclitian dalam rangka Pcnyusunan Tugas Akhirffcsis pada Program Magister /\dministrasi Puhlik (M/\J>) lJnivcrslas Gadjah Mada Yogyakarta di Kola Bahagia pada Tanggal 07 IVici :200X s/d 11 .luni 1008, dcngan judul skripsi Pcran . Tuha · Pcut dalam a·angk~ Pcmbcrdayaan Masyarakat pada Program '" Pcngcmhangan

Kcc~umstan

(PPK) di Dcsa Kota Bahagia

l
Kuala Batcc

Kabupatcn Acch Barat Daya.

Dcmikian Sural Kctcrangan ini kami pcrhuat dcngan scbcnarnya agar dap:.1l dipcrgunakan scpcrlunya.

PANDUAN WAWANCARA

No

1.

Mediasi

SumberData (yang diwawancarai)

Pertanyaan

Indikator ~

~

Apa yang bapak/ibu ketahui tentang

Tuha peuet, FK,

PNPM-Mandiri?

Tokoh

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang masyarakat, PNPM-Mandiri?

~

Bagaimanakah dalam

Keuchik, keterlibatan

pelaksanaan

bapak/ibu Perangkat

kegiatan

PNPM- gampong, Kasi

Mandiri? ~

PM dan camat

Bagaimanakah keterlibatan bapak ibu Kuala Batee. dalam kegiatan perencanaan kegiatan gampong dalam PNPM-Mandiri?

~

Apakah yang bapak I ibu ketahui tentang aktivitas tuha peuet, aparat desa dan kecamatan

serta

dalam

menjelaskan

program PNPM-Mandiri? ~

Menurut

bapak/ibu,

bagaimanakah

menyelesaikan konflik yang terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan PNPM-Mandiri? ~

Bagaimanakah

pendapat

bapak/ibu

tentang peran tuha peuet dalam rangka penyelesaian konflik yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri?

2.

Informasi

~

Bagaimanakah bapak/ibu

memperoleh

informasi tentang PNPM-Mandiri? ~

Bagaimanakah tentang

pendapat

ketersediaan

bapak/ibu informasi

pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri? ~

Bagaimanakah bapak/ibu memperoleh

CD:/Patuluan Wawancara/I"esis/Dasrita (]Ja{ri/M.Jf.lP-Vq!M.

infonnasi tentang kondisi atau potensi gam pong? };>

Bagaimanakah bapak/ibu memperoleh infonnasi tentang

kegiatan gampong

yang akan dilaksanakan? };>

Menurut bapak/ibu, bagaimanakah peran tuha peuet dalam penyedian infonnasi tentang pelaksanaan kegiatan PNPMMandiri?

3.

Perwakilan

};>

Menurut

bapak/ibu,

menentukan

bagaimanakah

orang-orang

akan

masyarakat

aspirasi

membawa

yang

gam pong? };>

Bagaimanakah peran tuha peuet dalam membawa aspirasi masyarakat ke tingkat lebih lanjut?

};>

Bagaimanakah pendapat bapak tentang

fungsi

Tuha

Peuet

I ibu dalam

pelaksanaan kegiatan? };>

Menurut

bapak/ibu,

bagaimanakah

upaya yang harus dilakukan agar usulan masyarakat

dapat

dipertahankan

di

tingkat lebih lanjut? };>

Menurut

bapak/ibu

keterlibatan

tuha

bagaimanakah peuet

dalam

penyusunan rencana gampong. 4.

Pengawasan

};>

Menurut bapak/ibu, bagaimanakah peran tuha

peuet

dalam

mengawasi

pelaksanaan kegiatan PNPm-Mandiri? };>

Bagaimanakah bapak/ibu laporan

bila

CD:/Parufuan Wawancara/Tesis./Dasrita {}Ja{ri/M)IIP-Vq~

ada

memberikan

ketidaksesuaian

2

pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri? ~

Bagaimanakah

pendapat

bapak/ibu,

tentang penanganan komplain terhadap kegiatan PNPM-Mandiri? 5.

Sumber daya

~

Menurut bapak/ibu, perihal apa saja yang

mendorong

berperan

~

serta

bapak/ibu dalam

Tuha

untuk camat

pelaksanaan

peuet, K.Batee,

Konsultan PNPM-

PNPM-Mandiri?

Mandiri,

Kasi

Menurut bapak/ibu perihal apa saja yang

Pemb. Masy.

menghambat bapak/ibu untuk berperan dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri? ~

Menurut bapak/ibu, perihal apa saja yang mendorong peran serta tuha peuet dalam PNPM-Mandiri?

~

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang dukungan

terhadap

pemerintah

keberadaan tuha peuet?

6.

Kepemimpinan

~

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kepemimpinan tuha peuet?

~

Menurut

bapak/ibu,

bagaimanakah

kepemimpinan yang dapat mendorong keaktifan kerja anggota tuha peuet? ~

Bagaimanakah

pendapat

bapak/ibu

tentang doktrin tuha peuet? ~

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pola kerja tuha peuet selama ini?

~

Menurut bapak/ibu perihal apa yang melemahkan peran tuha peuet dalam PNPM-Mandiri?

~

Menurut

bapak/ibu,

bagaimanakah

program kerja tuha peuet?

V:/Pand"uan Wawancara/Tesis/Dasrita (]Ja{ri/MJICR-Vq:M

3

~

Bagaimanakah

pendapat

bapak/ibu,

tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh tuha peuet? ~

Bagaimanakah

pendapat

bapak/ibu

tentang pembagian kerja dalam tuha peuet? ~

Bagaimanakah kewenangan bapak/ibu dalam melakukan suatu tugas sebagai tuha peuet?

7.

Ekonomi

~

Menurut

bapak/ibu,

apakah

kondisi

ekonomi mempengaruhi keaktifan tuha peuet dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri? ~

Bagaimanakah

pendapat

bapak/ibu,

tentang ketersediaan anggaran dalam PNPM-Mandiri

untuk

mendukung

kegiatan tuha peuet? ~

Menurut bapak/ibu, apakah penyediaan insentif bagi para pelaku PNPM-Mandiri di gampong dapat memberikan motivasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri?

4