INPRES NO. 10 TAHUN 2016 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 14 November 2016
OUTLINE PAPARAN PENDAHULUAN
INPRES NO. 10 TAHUN 2016 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENAJAMAN TINDAK LANJUT
LATAR BELAKANG
Permen PPN No 1 Tahun 2013
Inpres 1/2013
Inpres 2/2014
Inpres 7/2015
Inpres 10/2016
UU No 7 Tahun 2006
UNCAC
• • • •
Perpres 55 Tahun 2012
Aksi K/L dan Pemda
Indonesia meratifikasi konvensi PPB anti korupsi (United Nations Convention Against Corruption) melalui UU No. 7 Tahun 2006. Sebagai tindak lanjut, disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres No. 55 Tahun 2012 (Jangka Menengah 2012-2014, Jangka Panjang 2012-2025). Penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK, setiap tahun ditetapkan Aksi PPK melalui Inpres untuk dilaksanakan oleh K/L dan Pemda. Sebagai pedoman koordinasi, pemantauan dan evaluasi, disusun Permen PPN No. 1 Tahun 2013. Slide - 3
PENYUSUNAN AKSI PPK TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017
Diskusi Pendahuluan
Penyusunan Masukan
Agustus 2015 Pemetaan Awal
Serial FGD
Finalisasi
Sept 2016
Dalam diskusi penyusunan Aksi PPK 2016, KPK selalu dilibatkan. KPK telah menyampaikan masukan secara resmi dan telah ada pembahasan antara Bappenas dengan Tim KPK • Pemetaan Awal dilakukan berdasarkan prioritas dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2016 termasuk melakukan evaluasi terhadap Aksi PPK • Bappenas menyampaikan surat kepada K/L untuk masukan Aksi PPK 2016 • Setelah mendapat arahan mengenai prioritas aksi, dilakukan serial FGD yang melibatkan K/L, CSO, Organisasi Profesi • Berdasarkan masukan dari FGD, disusun kembali isu-isu yang dapat dijadikan aksi
• Draft Aksi disampaikan kepada K/L untuk memperoleh tanggapan • Masukan berbagai pihak, diskusi dengan KPK, KSP, persiapan dengan Setkab dan Setneg dilakukan dalam rangka finalisasi • Pembahasan Draft Final bersama KSP dan KPK melalui rangkaian pertemuan
Slide - 4
INPRES NO. 10 TAHUN 2016 – AKSI PPK TAHUN 2016 DAN 2017
Strategi
Sejak Inpres No. 7 Tahun 2015, Strategi dalam Aksi PPK menjadi 2, yaitu Pencegahan dan Penegakan Hukum (Sebelumnya 6 Strategi)
Setiap Strategi dijabarkan dalam fokusfokus kegiatan
2 7
Fokus
Aksi • •
Terdiri atas 23 Aksi PENCEGAHAN 8 Aksi PENEGAKAN HUKUM
31
Aksi PPK Pemerintah Daerah, diprioritaskan kepada sektor perizinan, keterbukaan informasi, transparansi penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa. Inpres dirancang untuk mengawal program prioritas Pemerintah, memperkuat dan memfokuskan aksi tahunan yang telah dilaksanakan sejak 2011-2015, dengan memastikan keterkaitan dan penekanan aksi untuk pencapaian outcome, peningkatan kinerja core business K/L yang sejalan dengan prioritas Presiden. Slide - 5
FOKUS SEKTOR AKSI PPK 2016 DAN 2017
INDUSTRI EKSTRAKTIF
REFORMASI BIROKRASI PENGADAAN BARANG & JASA
INFRASTRUKTUR
FOKUS SEKTOR BUMN
ENABLING FACTORS
SEKTOR PRIVAT
POLITIK TATA NIAGA
HUKUM
PENERIMAAN NEGARA
Slide - 6
FOKUS AKSI PPK 2016-2017 BKPM Penyederhanaan Perizinan di PTSP Pusat dan Daerah
Perbaikan mekanisme dan prosedur sistem pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Kementerian ATR/BPN
PERIZINAN, PENANAMAN MODAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme PBJ
Pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin di PTSP Daerah
Seluruh Pemda
Seluruh K/L dan Pemda Slide - 7
FOKUS AKSI PPK 2016-2017 Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham Pembatasan Transaksi Tunai
Kemenkeu Kemenkeu
Evaluasi Pertukaran Data dan Informasi Perpajakan
TATA KELOLA PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA
PPATK, Kemendagri, Kemenkeu
Penyusunan Kebijakan tentang Integrasi Data Keuangan
Data interfacing pengelolaan SDA dan Energi dengan database Pajak dan PNBP
Konfirmasi Status Wajib Pajak
Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Kemen ESDM, Kemen LHK, KKP, BKPM, Kemen ATR/BPN, Kemendag, Kemenkes, POLRI, Kemen KUKM Slide - 8
FOKUS AKSI PPK 2016-2017 Kemenkeu Otomasi Pemotongan Quota Ekspor dan Impor
Transparansi pendapatan dari industri ekstraktif
Kemenko Ekonomi, Kemenkeu, Kemen ESDM
PENGELOLAAN SDA DAN KETAHANAN PANGAN
Kajian perubahan tata kelola ekspor dan impor komoditas pangan
Kemendag
Slide - 9
FOKUS AKSI PPK 2016-2017
BSN
Sertifikasi Anti Korupsi (ISO 37001)
TATA KELOLA BUMN DAN SEKTOR SWASTA
Perencanaan Holding Company BUMN
Kemen BUMN
Slide - 10
FOKUS AKSI PPK 2016-2017 Kemenkopolhukam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Kejaksaan
Eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti
E-Law enforcement (SPDP online)
POLRI, Kejaksaan, KPK
PENEGAKAN HUKUM
Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenaker, KemenPANRB
Mekanisme Ganti Kerugian dan Kompensasi
Tata Kelola Barang Sitaan dan Rampasan Pengendalian Jumlah Napi Tahanan
POLRI, Kejaksaan, KPK, Kemenkumham, Kemen ATR/BPN
POLRI, Kejaksaan Slide - 11
FOKUS AKSI PPK 2016-2017 Keterbukaan Informasi
Kemenkumham, KemenPANRB
Pengendalian Gratifikasi dalam pelayanan publik
Kemenkeu
Penguatan Stranas PPK
Kemenkominfo, Kemendagri, Seluruh Pemda
Whistleblowing System
POLITIK DAN REFORMASI BIROKRASI
Akuntabilitas Dana Hibah dan Bansos
Seluruh Pemda
LPSK, POLRI, Kejaksaan, Kemen ATR/BPN, Kemen ESDM, Kemendikbud, Kemenkumham, Kemenag, Kemenkes, KemenPUPR, Kemenkeu, Kementan, Kemenaker, Kemensos, KemenDesPDTT, Kemenhub, KemenLHK, Setjen BPK
Slide - 12
AKSI GENERIK* Dalam aksi PPK Tahun 2015, terdapat beberapa aksi generik, antara lain: 1.
Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa – dilaksanakan oleh seluruh K/L – instansi terkaitnya LKPP (LKPP akan melakukan pendampingan)
2.
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (lanjutan 2015) – dilaksanakan oleh 5 K/L – instansi terkaitnya adalah Kemenkeu (Kemenkeu akan melakukan pendampingan)
3.
Pengaturan Konfirmasi Status Wajib Pajak – dilaksanakan oleh 7 K/L instansi terkaitnya adalah Kemenkeu (Kemenkeu akan melakukan pendampingan)
4.
Pelaksanaan whistleblowing system (lanjutan 2015) – dilaksanakan oleh 17 K/L – instansi terkaitnya adalah LPSK, KPK (LPSK akan melakukan pendampingan)
*Aksi yang penanggung jawabnya lebih dari 1 K/L dengan ukuran keberhasilan yang sama
FORMAT 5 KOLOM DALAM INPRES NO. 10 TAHUN 2016 Penyajian F5K dalam Inpres 10/2016 sedikit berbeda dibandingkan Inpres Aksi PPK sebelum-sebelumnya (Inpres 1/2013, Inpres 2/2014, Inpres 7/2015), yaitu: Pada Inpres sebelumnya, ukuran keberhasilan (kolom 5), seluruhnya menjadi tanggung jawab K/L penanggung jawab (kolom 2) Pada Inpres 10/2016, ukuran keberhasilan (kolom 5) disesuaikan dengan tusi dari K/L penanggung jawab (kolom 2) -> lihat contoh matriks NO
18
AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
[1] Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai di seluruh Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah
[2] 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
[3] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BI BPK OJK PPATK LKPP BPKP Pemda
KRITERIA KEBERHASILAN [4] Menekan Korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa
UKURAN KEBERHASILAN [5] 1. Terselesaikannya Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan transaksi tunai di K/L dan Daerah (Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri) 2. Laporan progress upaya percepatan penyelesaian RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal (Kementerian Hukum dan HAM) 3. Terbangunnya sistem evaluasi monitoring realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa (Kementerian Keuangan)
PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN
• K/L/Pemda melaporkan capaian Aksi per triwulan melalui sistem pemantauan online • Bappenas melakukan verifikasi K/L, Kemendagri melakukan verifikasi Pemda • Kunjungan lapangan (insitu)
Pemantauan
Evaluasi • Bappenas bersama KSP dan BPKP melakukan evaluasi terhadap capaian Aksi PPK dan capaian outcome Stranas PPK
• Bappenas menyampaikan laporan triwulanan kepada Presiden • Capaian Aksi disampaikan juga kepada pimpinan K/L/Pemda dan masyarakat
Pelaporan kepada Presiden
SISTEM PEMANTAUAN ONLINE
https://10.0.3.3/monitoring
https://serambi.ksp.go.id
VERIFIKATOR
VERIFIKATOR
K/L
K/L
K/L
K/L
K/L
PEMPROV
PEMPROV
PEMPROV
PEMPROV
PEMPROV
PEMPROV
K/L
VERIFIKATOR
Setiap K/L/Pemda memiliki 1 akun untuk mengakses ke dalam sistem pemantauan
PEMKAB
PEMKOT
PEMKAB
PEMKOT
PEMKAB
PEMKOT
Slide - 16
CHECKPOINT PEMANTAUAN Awalnya direncanakan pelaporan akan dimulai pada B12 (2016), namun karena rentang waktu yang sudah sangat dekat, maka pelaporan akan dimulai pada B03 (2017)
1. 2. 3. 4.
B03 28 Mar – 5 Apr
B06 28 Juni– 5 Juli
B09 28 Sep – 5 Okt
B12 28 Des – 15 Jan
Jam 23:59
Jam 23:59
Jam 23:59
Jam 23:59
Pelaporan dilakukan melalui Sistem Pemantauan online. Tidak menerima laporan melalui surel (e-mail) ataupun surat lainnya. Periode pelaporan adalah mulai tanggal 28 pukul 00:00 WIB sampai dengan tanggal 5 pukul 23:59 WIB. Laporan di luar waktu yang disebutkan tidak dapat difasilitasi oleh sistem. Sistem hanya dapat menerima laporan persentase capaian apabila disertai dengan data dukung yang diunggah (upload) ke dalam sistem tersebut. Setelah pelaporan berakhir, akan dilaksanakan verifikasi berdasarkan klaim capaian dan data dukung yang dimasukkan ke dalam Sistem Pemantauan online untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. 17
PEMBAHASAN TARGET TRIWULANAN (PENAJAMAN) B03, B06, B09, B12 Penajaman dimaksudkan untuk menyepakati: Bagaimana bisnis proses dari aksi tersebut dilaksanakan Apakah ukuran keberhasilan pertriwulan, menunjukkan proses untuk menuju target akhir Data dukung yang akan disampaikan pada setiap periode pelaporan. Pada saat penajaman, K/L diharapkan membawa: Aksi yang menjadi tanggung jawab K/L dalam format 8 kolom (F8K) yang memuat target B03, B06, B09, B12 serta data dukungnya Nama kontak person yang akan menjadi focal point Peserta dalam pertemuan penajaman Aksi PPK K/L K/L penanggung jawab aksi (Biro Perencanaan, Inspektorat, dan Unit kerja pelaksana aksi) Bappenas KSP KPK Instansi terkait (instansi terkait yang disebutkan dalam jadwal penajaman WAJIB hadir dalam penajaman) Penajaman akan dilakukan mulai tanggal 15 sd 25 November 2016 di Bappenas dan KSP (jadwal terlampir)
CONTOH F8K No 1
AKSI 1 Penyederha naan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu dan prosedur di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat dan Daerah
PENANGGUNG JAWAB 2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
Termuat dalam Inpres 10/2016
UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09, B12) 3 4 5 6 Seluruh Pelaksanaan Tersusunnya B03 Kementeria penyederhanaa Peraturan Kepala - Terlaksananya n/ n perizinan BKPM tentang pertemuan Lembaga melalui SOP layanan koordinasi lintas penyediaan perizinan minyak K/L Standard dan gas, mineral - Tersedianya draft Operating dan batubara dan Perka BKPM Procedure (SOP) kelistrikan di perizinan pada PTSP Pusat PTSP Pusat dan Daerah semakin optimal B06 Terbitnya Peraturan Kepala BKPM, yang memuat: Dibahas pada saat - Waktu pelayanan penajaman yang dipersingkat - Prosedur/Tahapan - Transparansi pembiayaan INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
Disi pada saat pelaporan triwulanan
% CAPAIAN
KETERANGAN (DATA DUKUNG)
7
8 B03 - Laporan pertemuan koordinasi yang memuat daftar hadir, notulensi, undangan - Draft Perka BKPM B06 Perka BKPM yang telah dittd
DOKUMEN KESEPAKATAN Hasil penajaman akan dituangkan ke dalam Dokumen Kesepakatan yang ditanda tangani Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas dengan Sekretaris Kementerian/Lembaga penanggung jawab aksi. Dokumen kesepakatan akan menjadi dasar untuk input ke dalam sistem pemantauan. Selain itu, dokumen kesepakatan akan digunakan sebagai bahan untuk memverifikasi laporan Kementerian/Lembaga setiap triwulan (B03, B06, B09, B12). Dokumen kesepakatan juga berfungsi untuk menghindari dispute pada saat verifikasi capaian triwulanan F8K yang telah diisi dengan target triwulanan dan data dukung, akan menjadi lampiran dokumen kesepakatan
CONTOH DOKUMEN KESEPAKATAN DOKUMEN KESEPAKATAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2016 DAN 2017 (KEMENTERIAN ABCD)
Dokumen ini merupakan kesepakatan antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Kementerian ABCD mengenai kesanggupan pencapaian ukuran keberhasilan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2016 dan 2017 yang dituangkan dalam Inpres No. 10 Tahun 2016. Inpres No. 10 Tahun 2016 merupakan penjabaran dan pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kementerian ABCD Tahun 2016 dan 2017 akan dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas didukung oleh Kantor Staf Presiden dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Matriks 8 Kolom yang memuat aksi; penanggung jawab; instansi terkait; kriteria keberhasilan; ukuran keberhasilan; ukuran keberhasilan B03, B06, B09, B12; % capaian; data dukung, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan ini, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah aksi :Jumlah sub aksi :Dokumen kesepakatan yang memuat matriks 8 kolom, akan digunakan sebagai dasar untuk mem-verifikasi laporan Kementerian/Lembaga setiap triwulan (B03, B06, B09, B12), untuk menghindari dispute pada saat verifikasi capaian triwulan. Jakarta, Sekretaris Kementerian ABCD
(
)
November 2016 Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas
(
)
CONTOH DATA DUKUNG JENIS DATA PENDUKUNG YANG DAPAT DISAMPAIKAN UNTUK MENDUKUNG KLAIM CAPAIAN AKSI PPK PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Dalam melakukan melaporkan capaian tiap kegiatan dalam suatu aksi, insitusi pelapor pada dasarnya harus menyertakan bukti pendukung yang dapat meyakinkan masyarakat luas (secara sederhana namun jelas) bahwa kegiatan yang dimaksud memang dilaksanakan sesuai klaim.
Beberapa Contoh Kegiatan dalam Aksi PPK
Jenis Data Pendukung yang disampaikan (di-upload) diantaranya dapat Berupa:
Rapat koordinasi, penyuluhan, sosialisasi, dsb.
Notulensi, daftar hadir, foto kegiatan yang dimaksud, materi yang disampaikan.
Studi/kajian, pengumpulan data, verifikasi data, dsb.
Copy/scan hasil studiatau kajian yang dimaksud, list data yang dikumpulkan, foto/dokumentasi kegiatan.
Pembuatan draft peraturan, rencana induk, draft akademis, dsb.
Copy/scan dari dokumen yang dimaksud.
Penerbitan izin, surat keputusan, peraturan, dsb.
Izin, keputusan, peraturan dimaksud yang sudah ditandatangani pejabat berwenang
Lelang, penunjukkan kontraktor, dsb.
Sampel bukti proses lelang, pengumuman pemenang lelang, bukti keputusan pengumuman.
Pekerjaan lapangan, konstruksi bangunan, dsb.
Foto kegiatan dan koordinat bangunan, laporan perkembangan dari manajer proyek, dsb.
Penyerahan bantuan sosial, beasiswa, raskin, alat kesehatan, dsb.
Daftar penerima bantuan dan alamat/koordinatnya, foto kegiatan, dsb.
TINDAK LANJUT Kementerian/Lembaga menyusun target triwulanan (B03, B06, B09, B12) dari masing-masing aksi yang menjadi tanggung jawabnya (kecuali aksi generik) Kementerian/Lembaga yang menjadi koordinator aksi generik (Kemenkeu, LKPP dan LPSK) menyiapkan target triwulanan (B03, B06, B09, B12) untuk dilakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga penanggung jawab
Setjen/Sesmen/Sestama mengkoordinasikan unit kerja yang terkait dengan Aksi dalam Inpres No. 10 Tahun 2016 untuk hadir dalam pembahasan target triwulanan (penajaman)
TERIMA KASIH
