JADWAL PENAJAMAN INPRES NO. 10 TAHUN 2016 SELASA, 15 NOVEMBER 2016
RABU, 16 NOVEMBER 2016
KAMIS, 17 NOVEMBER 2016
JUM’AT, 18 NOVEMBER 2016
RUANG RAPAT 3.2 - KSP
RUANG RAPAT 3.2 - KSP
RUANG RAPAT 3.2 - KSP
RUANG RAPAT SG. 3 DAN 4 - BAPPENAS
09:00 – 17:00 Kementerian Keuangan (12 Aksi)
09:00 – 12:00 Kementerian Perdagangan (3 Aksi)
09:00 – 12:00 Kementerian Komunikasi dan Informatika (2 Aksi)
09:00 – 11:00 Aksi Generik Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Instansi Terkait: 1. Integrasi data keuangan - Kementerian Dalam Negeri - PPATK 2. Interfacing Database - Kementerian ESDM – MOMI - Kementerian Kelautan Perikanan – Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan - Kementerian Kehutanan – SIPUHH 3. Perencanaan dan Penganggaran - Bappenas 4. Ekspor Impor - Kementerian Perdagangan 5. Transparansi Industri Ekstraktif - Kemenkoperekonomian - Kementerian ESDM 6. Transaksi non tunai - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Dalam Negeri 7. Ganti kerugian dan kompensasi - Kementerian PAN dan RB - Kementerian Ketenagakerjaan *Catatan: Aksi Generik (Pengadaan barang/jasa, Whistleblowing System) akan dibahas terpisah bersama dengan K/L koordinator
Instansi Terkait: Kajian Tata Kelola Ekspor-Impor - Bappenas - Kementerian Keuangan
Instansi Terkait: Evaluasi PPID - Kementerian Dalam Negeri
Penanggung Jawab: 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian Dalam Negeri
*Catatan: Aksi Generik (Pengadaan barang/jasa, Konfirmasi Status Wajib Pajak) akan dibahas terpisah bersama dengan K/L koordinator
*Catatan: Aksi Generik (Pengadaan barang/jasa) akan dibahas terpisah bersama dengan K/L koordinator
Koordinator: Kementerian Keuangan *Catatan: Kementerian Keuangan akan menyampaikan target triwulanan untuk dibahas bersama K/L penanggung jawab aksi
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
Kementerian BUMN (2 Aksi)
Kementerian Koordinator Bidang Polhukam (2 Aksi)
Aksi Generik Pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status Wajib pajak untuk layanan publik tertentu
Instansi Terkait: Kajian holding company BUMN - KSP *Catatan: Aksi Generik (Pengadaan barang/jasa) akan dibahas terpisah bersama dengan K/L koordinator
Instansi Terkait: Pelaksanaan MoU SPPT - Kementerian Komunikasi dan Informatika - Kejaksaan Agung - Kepolisian Negara Republik Indonesia - Mahkamah Agung - Komisi Pemberantasan Korupsi - Lembaga Sandi Negara - Bappenas *Catatan: Aksi Generik (Pengadaan barang/jasa) akan dibahas terpisah bersama dengan K/L koordinator
Penanggung Jawab: 1. Badan Koordinasi Penanaman Modal 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Kesehatan 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian Koperasi dan UKM Koordinator: Kementerian Keuangan *Catatan: Kementerian Keuangan akan menyampaikan target triwulanan untuk dibahas bersama K/L penanggung jawab aksi
SENIN, 21 NOVEMBER 2016
SELASA, 22 NOVEMBER 2016
RABU, 23 NOVEMBER 2016
RUANG RAPAT SG-4 BAPPENAS
RUANG RAPAT SG-5 BAPPENAS
RUANG RAPAT SG-3 BAPPENAS
RUANG RAPAT SG-3 BAPPENAS
RUANG RAPAT SG-4 BAPPENAS
09:00 – 17:00 Kementerian Hukum dan HAM (8 Aksi)
09:00 – 12:00 BKPM (3 Aksi)
09:00 – 17:00 Kejaksaan (6 Aksi)
09:00 – 12:00 Kepolisian RI (6 Aksi)
Kementerian ATR/BPN (5 Aksi)
Instansi Terkait: 2. Kajian Partai Politik - Kementerian Dalam Negeri - Komisi Pemilihan Umum 3. Transaksi non tunai (dibahas bersama pada penajaman Kementerian Keuangan) 4. PP Pengendalian Gratifikasi - Kementerian PAN dan RB 5. Revisi PP Pelaksanaan KUHAP - Kementerian Keuangan - Kejaksaan - POLRI - Mahkamah Agung - KPK 6. Pengelolaan Basan dan Baran - BPKP - Kejaksaan
Instansi Terkait: Penyederhanaan Perizinan - Bappenas
*Catatan: Aksi Generik (Pengadaan barang/jasa, Whistleblowing System, Konfirmasi Status Wajib Pajak) akan dibahas terpisah bersama dengan K/L koordinator
*Catatan: Aksi Generik (Pengadaan barang/jasa) akan dibahas terpisah bersama dengan K/L koordinator
*Catatan: Aksi Generik (Pengadaan barang/jasa, Konfirmasi Status Wajib Pajak) akan dibahas terpisah bersama dengan K/L koordinator
Instansi Terkait: 1. Eksekusi Uang pengganti - BPKP 2. Optimalisasi Perma 2/2012 - Mahkamah Agung 3. Administrasi perkara Pidum dan Pidsus - Polri - KPK 4. Pengelolaan Basan dan Baran - BPKP - Kementerian Hukum dan HAM
Instansi Terkait: 1. Pengenaan uang jaminan - Kejaksaan - KPK 2. Administrasi perkara Pidum dan Pidsus (dibahas bersama penajaman Kejaksaan) 3. Pengelolaan Basan dan Baran - BPKP - Kejaksaan - Kementerian Hukum dan HAM
Instansi Terkait: 1. Sistem pelayanan pertanahan dan tata ruang - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Keuangan - Bappenas 2. Pengelolaan Basan dan Baran - Kejaksaan
*Catatan: Aksi Generik (Pengadaan barang/jasa, Whistleblowing System) akan dibahas terpisah bersama dengan K/L koordinator
*Catatan: Aksi Generik (Pengadaan barang/jasa, Whistleblowing System, Konfirmasi Status Wajib Pajak) akan dibahas terpisah bersama dengan K/L koordinator
*Catatan: Aksi Generik (Pengadaan barang/jasa, Whistleblowing System, Konfirmasi Status Wajib Pajak) akan dibahas terpisah bersama dengan K/L koordinator
14:00 – 17:00 Badan Standarisasi Nasional (2 Aksi) Instansi Terkait: Sertifikasi Anti Korupsi - KSP - TII
KAMIS, 24 NOVEMBER 2016 RUANG RAPAT SG-4 DAN SG-5 09:00 – 17:00 Aksi Generik Optimalisasi Whistleblowing System Penanggung Jawab: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Kejaksaan Republik Indonesia 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 7. Kementerian Agama 8. Kementerian Kesehatan 9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10. Kementerian Keuangan 11. Kementerian Pertanian 12. Kementerian Ketenagakerjaan 13. Kementerian Sosial 14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 15. Kementerian Perhubungan 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 17. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Koordinator: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban *Catatan: LPSK akan menyampaikan target triwulanan untuk dibahas bersama K/L penanggung jawab aksi
JUM’AT, 25 NOVEMBER 2016 RUANG RAPAT SG-4 DAN SG-5 09:00 – 11:00 Aksi Generik Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Sesi I (40 K/L) Koordinator: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Catatan: LKPP akan menyampaikan target triwulanan untuk dibahas bersama K/L penanggung jawab aksi 14:00 – 17:00 Aksi Generik Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Sesi II (39 K/L) Koordinator: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Catatan: LKPP akan menyampaikan target triwulanan untuk dibahas bersama K/L penanggung jawab aksi
Penajaman Aksi Generik Pengadaan Barang dan Jasa Jum’at, 25 November 2016, Ruang Rapat SG 4-5, 09:00 sd 11:00 SESI I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Informasi Geospasial Badan Intelijen Negara Badan Kepegawaian Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Badan Narkotika Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Nasional Pengelola Perbatasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pusat Statistik Badan SAR Nasional Badan Standardisasi Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional Dewan Ketahanan Nasional Kejaksaan RI Kementerian Agama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Luar Negeri
Penajaman Aksi Generik Pengadaan Barang dan Jasa Jum’at, 25 November 2016, Ruang Rapat SG 4-5, 14:00 sd 17:00 SESI II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Kementerian Pariwisata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kementerian Perhubungan Kementerian Perindustrian Kementerian Pertahanan Kementerian Pertanian Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lembaga Administrasi Negara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Lembaga Ketahanan Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Lembaga Sandi Negara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Sekretariat Kabinet Sekretariat Mahkamah Agung
