INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2015 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015 Jakarta, 27 Mei 2015
PENDAHULUAN Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 mengamanatkan Kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah untuk menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK melalui aksi PPK setiap tahun Inpres No. 7 Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Stranas PPK, yang dimulai dengan Inpres No. 1 Tahun 2013, dan Inpres No. 2 Tahun 2014 Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Inpres No. 7 Tahun 2015, sama dengan Inpres No. 1 Tahun 2013, dan Inpres No. 2 Tahun 2014 Pengelolaan Sistem Monitoring (admin) difasilitasi oleh Kantor Staf Presiden dan masih menggunakan https://10.0.3.3/monitoring
IMPLEMENTASI STRANAS PPK
UNCAC UU NO. 7 TAHUN 2006 PERPRES NO. 55 TAHUN 2012 PERMEN PPN NO. 1 TAHUN 2013
Inpres 1/2013 Aksi PPK 2013
Inpres 2/2014 Aksi PPK 2014
Inpres 7/2015 Aksi PPK 2015
SE MENDAGRI – ARAHAN PENYUSUNAN AKSI PPK PEMDA 3
TAHAPAN PENYUSUNAN AKSI PPK 2015
SEPTEMBER 2014 – FEBRUARI 2015
25 FEBRUARI 2015
MARET – APRIL 2015
6 MEI 2015
PENYUSUNAN DRAFT AWAL
• Identifikasi permasalahan korupsi dari berbagai sumber • Penyusunan masukan masyarakat sipil • Review Inpres 2/2014 • Penuangan aksi dalam F5K
USULAN AWAL DARI K/L
• Bappenas mengirimkan surat kepada K/L untuk masukan awal • 29 K/L menyampaikan usulan Aksi • Penjaringan masukan K/L
SERIAL DISKUSI
KONFIRMASI K/L
• FGD isu prioritas (Pertanahan, Tata Ruang, Kehutanan, Pajak, Bea Cukai, Perijinan, Pelayanan Publik, penegakan hukum, pengadaan barang jasa, kemaritiman, pertanian • Pertemuan melibatkan K/L terkait, CSO, Organisasi Profesi
PENYAMPAIAN DRAFT INPRES DAN AKSI PPK (BAPPENAS KEPADA SETKAB)
DISKUSI PAKAR, KPK, MASYARAKAT SIPIL
INPRES NO. 7 TAHUN 2015
4
SUMBER AKSI PPK TAHUN 2015 1.
RPJMN 2015-2019;
2.
Review pelaksanaan Aksi PPK Tahun sebelumnya (2013 - 2014);
3.
Usulan Kementerian/Lembaga;
4.
Usulan masyarakat sipil dan organisasi profesi;
5.
Rekomendasi hasil review UNCAC;
6.
Rekomendasi forum anti korupsi;
7.
Buku putih KPK;
8.
Masukan pakar dan pegiat anti korupsi
9.
Masukan KPK
10. Masukan lainnya yang relevan dan signifikan, misalnya: masukan Ditsektor Bappenas, Rekomendasi SPAK
5
TITIK BERAT AKSI PPK 2015 Total Aksi PPK Tahun 2015 = 96 32 (33 %)
64 (67 %)
Pencegahan Penegakan Hukum
FOKUS PRIORITAS AKSI PPK TAHUN 2015 PENCEGAHAN: Reformasi layanan perizinan dan pelayanan publik, Reformasi Birokrasi, Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara, Penguatan Mekanisme Kelembagaan, E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Reformasi Tata Kelola Pajak, Penyederhanaan Perizinan PENEGAKAN HUKUM: Pencegahan Praktek Kriminalisasi; Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang; Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum; Evaluasi Kinerja Aparat Penegak Hukum; Memastikan dan menguatkan lembaga pelaksana Otoritas Pusat; Perbaikan Mekanisme MLA; (Asset Management Unit), Transparansi Pengelolaan Aset Terkait Lainnya Sebagai Bentuk Pemanfaatan Pengelolaan Aset Tipikor.
6
PRIORITAS AKSI PPK 2015
Kementerian Keuangan 8 Aksi
Kejaksaan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
18 Aksi
9 Aksi
66 Aksi
POLRI
Kementerian
19 Aksi
Hukum dan HAM 12 Aksi
STRUKTUR AKSI PPK TAHUN 2015
STRATEGI
2
FOKUS
24
AKSI
96
AKSI PPK K/L TAHUN 2015
STRATEGI
2
FOKUS
24
AKSI
91 DILAKSANAKAN OLEH 79 KEMENTERIAN/LEMBAGA
AKSI PPK PEMDA TAHUN 2015 PENCEGAHAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Pelimpahan SELURUH kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur perizinan di daerah
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN
Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD
Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan RKA SKPD (RKA dan DPA SPKD, RKA dan DPA PPKD, LRA, LKPD
PENGADAAN BARANG/JASA
1. 2. 3. 4.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sistem Pengadaan Secara Elektronik Whistleblowing System
KETERBUKAAN INFORMASI
Pembentukan dan penguatan tusi ppid utama dan Pembantu
DILAKSANAKAN OLEH 542 PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/KAB/KOTA) 10
AKSI GENERIK Dalam aksi PPK Tahun 2015, terdapat beberapa aksi generik, antara lain: 1.
Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa – dilaksanakan oleh seluruh K/L – instansi terkaitnya LKPP (LKPP akan melakukan pendampingan)
2.
Penyampaian data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) – dilaksanakan oleh 26K/L – instansi terkaitnya adalah Kemenkeu (Kemenkeu akan melakukan pendampingan)
3.
Konfirmasi Status Wajib Pajak – dilaksanakan oleh 5 K/L – instansi terkaitnya adalah Kemenkeu (Kemenkeu akan melakukan pendampingan)
4.
Pelaksanaan whistleblowing system dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) – dilaksanakan oleh 17 K/L – instansi terkaitnya adalah LPSK, KPK, LKPP (LPSK akan melakukan pendampingan)
ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI (PELUNCURAN INPRES NO. 7 TAHUN 2015 – 26 MEI 2015) •
Saya ingin, aksi-aksi yang ada dalam Inpres dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya formalitas. Reformasi pelayanan perizinan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi salah satu fokus dalam Inpres ini. Saya tidak mau mendengar keluhan dari masyarakat bahwa ijin yang seharusnya bisa dikerjakan sehari, dua hari, bisa sampai enam bulan, delapan bulan. Ijin yang bisa diberikan satu bulan, diberikan ada yang sampai enam tahun, empat tahun
•
Para aparat penegak hukum, saya minta untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi
•
Membangun sistem yg baik, menbangun sistem yang efektif, akan banyak mengurangi korupsi. sistem yang baik itu bisa berupa e-budgeting, e-government, e-purschasing, e catalogue, eaudit, dan pajak.
•
Pada tahun 2015 ini pengadaan barang dan jasa di pemerintah lewat APBN atau APBD ada kurang lebih Rp 1.000 triliun, kemudian pengadaan barang dan jasa di BUMN 2015 kurang lebih Rp 1.560 triliun, sehingga totalnya Rp 2.560 triliun.
•
Saya hanya membayangkan kalau sistem dari e-catalogue, e-purchasing itu dijalankan, saya pernah melihat bisa efisien kurang lebih 10 persen, ini bukan uang yang sedikit. Kalau ditangani secara profesional dengan sistem pengawasan yang baik, di LKPP akan terjadi efisiensi 20- 30 persen. Perkiraan saya bisa sampai 30%, kalau dihitung dari Rp 2.560 triliun, 30 persennya itu bukan uang sedikit.
•
Saya sering menyampaikan untuk membangun sistemnya karena itu akan jadi pagar yang besar, tembok yang besar dalam pencegahan korupsi. Kalau masalah ada yang loncat pagar itu penegakan hukum
CHECKPOINT PEMANTAUAN diundur
1. 2. 3.
4.
B03 28 Mar – 5 Apr
B07 28 Juli – 5 Agust
B09 28 Sep – 5 Okt
B12 28 Des – 5 Jan
Jam 23:59
Jam 23:59
Jam 23:59
Jam 23:59
Pelaporan dilakukan melalui Web Sistem Monitoring. Tidak menerima laporan melalui surel (email) ataupun surat lainnya. Periode pelaporan adalah mulai tanggal 28 pukul 00:00 WIB sampai dengan tanggal 5 pukul 23:59 WIB. Laporan di luar waktu yang disebutkan tidak dapat difasilitasi oleh sistem. Sistem hanya dapat menerima laporan persentase capaian apabila disertai dengan data dukung yang diunggah (upload) ke dalam sistem tersebut. Setelah pelaporan berakhir, akan dilaksanakan verifikasi berdasarkan klaim capaian dan data dukung yang dimasukkan ke dalam Web Sistem Monitoring untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. 13
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Diktum Kedua Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Diktum Keempat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK Kementerian/Lembaga secara berkala; 2. Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi PPK, didukung oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat. Diktum Ketujuh Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan
TINDAK LANJUT INPRES NO. 7 TAHUN 2015
6 – 14 Agust 2015 (B07) 28 Juli – 5 Agust 2015 (B07) Minggu II Juni - I Juli 2015 Minggu IV Mei – II Juni 2015 6 Mei 2015
Penetapan (Inpres No. 7/2015)
Penajaman Target Triwulanan (B07, B09, B12) Bappenas mengkoordinasikan K/L Kemendagri mengkoordinasikan Pemda (didukung Bappenas) Penuangan hasil pembahasan ke dalam dokumen kesepakatan
Input ke dalam Sistem Monitoring Bappenas menginput hasil kesepakatan K/L Kemendagri memfasilitasi Provinsi dan Kab/ Kota (didukung oleh Bappenas)
Pelaporan K/L dan Pemda
Verifikasi
PENAJAMAN TARGET TRIWULANAN (B07, B09, B12)
Penajaman dimaksudkan untuk menyepakati: apakah ukuran keberhasilan yang dimasukan sesuai dengan kriteria Specific, Measurable, Achievable Realistic, Timely/Time Bound (SMART) + mudah didefinisikan data dukungnya? Bagaimana bisnis proses dari aksi tersebut dilaksanakan? Apakah ukuran keberhasilan pertriwulan, menunjukkan proses untuk menuju target akhir (B12) ? Pada saat penajaman, K/L diharapkan membawa: Aksi yang menjadi tanggung jawab K/L yang telah diisi ukuran keberhasilan B07, B09, B12 serta data dukungnya Nama kontak person yang akan menjadi focal point Peserta dalam pertemuan penajaman aksi PPK K/L Bappenas K/L penanggung jawab aksi (Setjen, Itjen, dan Unit kerja pelaksana aksi) KPK BPKP Instansi terkait aksi generik Penajaman akan dilakukan mulai tanggal 28 Mei sd 9 Juni 2015 di Bappenas (terlampir)
DOKUMEN KESEPAKATAN Hasil penajaman akan dituangkan ke dalam Dokumen Kesepakatan yang ditanda tangani Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas dengan Sekretaris Kementerian/Lembaga penanggung jawab aksi. Dokumen kesepakatan akan menjadi dasar untuk input ke dalam sistem monitoring. Selain itu, dokumen kesepakatan akan digunakan sebagai bahan untuk mem-verifikasi laporan Kementerian/Lembaga setiap triwulan (B07, B09, B12). Dokumen kesepakatan berfungsi untuk menghindari dispute pada saat verifikasi capaian triwulanan
CONTOH DOKUMEN KESEPAKATAN
CONTOH DATA DUKUNG JENIS DATA PENDUKUNG YANG DAPAT DISAMPAIKAN UNTUK MENDUKUNG KLAIM CAPAIAN AKSI PPK PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Dalam melakukan melaporkan capaian tiap kegiatan dalam suatu aksi, insitusi pelapor pada dasarnya harus menyertakan bukti pendukung yang dapat meyakinkan masyarakat luas (secara sederhana namun jelas) bahwa kegiatan yang dimaksud memang dilaksanakan sesuai klaim.
Beberapa Contoh Kegiatan dalam Aksi PPK
Jenis Data Pendukung yang disampaikan (di-upload) diantaranya dapat Berupa:
Rapat koordinasi, penyuluhan, sosialisasi, dsb.
Notulensi, daftar hadir, foto kegiatan yang dimaksud, materi yang disampaikan.
Studi/kajian, pengumpulan data, verifikasi data, dsb.
Copy/scan hasil studiatau kajian yang dimaksud, list data yang dikumpulkan, foto/dokumentasi kegiatan.
Pembuatan draft peraturan, rencana induk, draft akademis, dsb.
Copy/scan dari dokumen yang dimaksud.
Penerbitan izin, surat keputusan, peraturan, dsb.
Izin, keputusan, peraturan dimaksud yang sudah ditandatangani pejabat berwenang
Lelang, penunjukkan kontraktor, dsb.
Sampel bukti proses lelang, pengumuman pemenang lelang, bukti keputusan pengumuman.
Pekerjaan lapangan, konstruksi bangunan, dsb.
Foto kegiatan dan koordinat bangunan, laporan perkembangan dari manajer proyek, dsb.
Penyerahan bantuan sosial, beasiswa, raskin, alat kesehatan, dsb.
Daftar penerima bantuan dan alamat/koordinatnya, foto kegiatan, dsb.
TINDAK LANJUT • Kementerian/Lembaga menyusun target triwulanan (B07, B09, B12) dari masing-masing aksi yang menjadi tanggung jawabnya (kecuali aksi generik) • Kementerian/Lembaga yang menjadi koordinator aksi generik (Kemenkeu, LKPP dan LPSK) menyiapkan target triwulanan (B07, B09, B12) untuk dilakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga penanggung jawab
SEKRETARIAT STRANAS PPK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS JL. TAMAN SUROPATI, NO. 2, JAKARTA 10310 TELP/FAX: 021-392 4446 EMAIL:
[email protected] WEBSITE: www.stranasppk.bappenas.go.id Stranas PPK 2012-2025 @cegahkorupsi
21
