INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam

upaya

pencegahan

dan

pemberantasankorupsi,

dengan

ini

menginstruksikan : Kepada

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 6. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara; 9. Para Gubernur; 10. Para Bupati/Walikota.

Untuk PERTAMA

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi,

dan

kewenangan

masing-masing

dalam

rangka

pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2012, dengan merujuk

pada

Prioritas

Pembangunan

Nasional

dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. KEDUA ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 2

KEDUA

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi~strategi yang meliputi : 1. Strategi Pencegahanj 2. Strategi Penegakan Hukum; 3. Strategi Peraturan Perundang-Undangan; 4. Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset HasH Korupsi; 5. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; 6. Strategi Mekanisme Pelaporan.

KETIGA

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini : 1. Menteri

Koordinator

Keamanan

Bidang

mengoordinasikan

Politik,

Hukum,

Pelaksanaan,

dan Aksi

.Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di bidang politik, hukum, dan keamanan; 2. Menteri

Koordinator

Bidang.

Perekonomian

mengoordinasikan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di bidang ekonomi; 3. Menteri

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

mengoordinasikan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di bidang kesejahteraan rakyat. KEEMPAT

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,

Sekretaris

Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Panglima Tentara Nasional

Indonesia, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan ,..

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 3

dan Pengendalian Pembangunan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga

Tinggi

Bupati/Walikota Pemberantasan

Negara,

Para

melaksanakan Korupsi

Gubernur,

Aksi

sebagaimana

Pencegahan dimaksud

Para dan dalam

lampiran Instruksi Presiden ini.

KELIMA

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, semua Kementerian, Pemerintah

Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian, wajib

Provinsi/Kabupaten/Kota,

Daerah

berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan,

Ombudsman

Republik

Indonesia,

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

KEENAM

Kepala

Unit

Pengendalian

Kerja

Presiden

Pembangunan

Bidang

Pengawasan

melakukan

dan

koordinasi

Pemantauan dan Evaluasi kemajuan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KETUJUH

Melaksanakan

Instruksi

Presiden

ini

dengan

sungguh

sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

PRESIDEN.

REPU8LIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berla,ku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd D~.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Asisten Depu.ti Bidang Peranc Perundang-undangan ,Hukum, dan

H. SUSILO BAMBANG YUDHOYQNO

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPJRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBUK INDONESIA N O M O R 1 7 TAHUN 2011 TANGGAL

19 Desember 2011

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012

No

",Isul Strategi Nasional

Aksi

Ke1uaran

Target Penyelesaian

Sa::;aran

Instansi Penanggung Jawab

Instansi Terkait

(I)

(21

(S)

(4}

(5}

(6)

(71

STRATEGI PENCEGAHAN

-

Sistem Pebiyanan Publik Berbasis Teknologi Ioformasi

1

Pelaksanaan

penanganan perkara yang tnmaparan dan akuntabe1 sesuai revisi Peratunm KaPoIri No. 12

Tahun2009

Terbangunnya sist:em penanganan perkara berba::;is T! dari Bareskrim Polri sampai dengan Ditreskrim Polda, PoIres dan Polsek yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan target 25% darijumlah Polres dan PoIsek yang ada pada saatini

April 2012

Tersosialisasikannya sist:em penanganan perkara berbasis T! kepada Polda, Palres, dan Polsek percontohan

Juni2012

Terlaksananya sistem penanganan perJ.cara

JuIi2012

.

Peningkatan transparansi dan akuntabilita::! publik dalam penanganan perkara pidana sesuai dengan Revisi Peraturan KaPoIri No. 12 Tahun 2009 di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sek;jen Ombudsman RI

.'

I

yang dapat diakses oleh masyarakat secara

. -~

terbata.s pada Polda, Polres, Polaek .~er<:ontohan Persenta::!e .,.

~

:

.'

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2

-] No

Isul

Strategi I Nasional

I

Aksi

2

I I

I

(2) i

Persentase penanganan perkara yang terdokumentasikan dala.m sistem penanganan perkara yang berbasis TI

Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas Iayanan publik di Iingkungan Kepolisian

Terpublikasinya informasi publik melalui website Polri dan papan pengumuman di seluruh Indonesia, antara lain terdiri dan; a. Profil Organisasi dan 80M, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi b. Penegakan hukum, pelayanan publik dan penjagaan ketertiban, dan informasi wajib lainnya sesuai dengan ketentuan KIP

Pelaksanaan pelayanan paspor yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu dan bebas dari pungutan liar

100% kantor imigrasi yang sudah dapat melayani pemberian paspor dalam waktu 4 (empat) han setelah pengambilan ioto pemohon dan bebas dan pungutan liar

I

(4) Oesember2012

(3) !

I 3

Sasaran


Instansi Terkait

(5)

(6)

(7)

-----

(1)

, I I

Target Penyelesaian

Keluaran

Juni2012

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi kepolisian


Desember 2012

Pelayanan pembuatan paspor menjadi mudah, murah, cepat, transparan dan tepat waktu dan muJai proses awal sampai terbit paspor sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar

Kementerian Hukumdan HAM

I I

I

Pelaksanaan ...

~I#~""'~II

"'-l"'"

.~':i~

.r"'" !ill! ~~dn ~~~tl

""~~.1

\~1.

.~.!

Iftl1 I!.A~f

-.......

"".l\!(1;,."

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

3 -------,-------

No

Isu/ Strategi Nasional

Keluaran

(1)

-----

(3)

Tar~t

Pcnyelcsaian (4)

-------

---_.---

- ..

Sasaran


Instansi Terkait

(6)

(7)

(5)

4

Pelaksanaan administrasi hukum perdata dan administrasi badan hukum yang 1 transparan dan akuntabel

Terpublikasinya Berita Negara (BN), tambahan Berita Negara (TBN) dan layanan permohonan badan hUkum diumumkan secara tepat waktu melalui situs yang dapat diakses oIeh masyarakat

Desember 2012

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

5

' Penguatan pertukaran data perpajakan dan dokumen ekspor dan impor antara DJP dan DJBC

Terbangun dan termanfaatkannya sistem pertukaran data dokumen ekspor, impor dan perpajakan antara DJP dan DJBC dalam perhitungan bea cukai dan perpajakan.

Juli 2012

Penggunaan data. ekspor impor yang sama (unified data) dalam perhitungan bea cukai dan pajak oleh DJP dan DJBC sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan DJP dan DJBC

PeIaksanaan whistle blower system pada

1. Jumlah K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) yang memiliki whistle blower system dalam

April 2012

Instansi pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa

proses pengadaan barang dan jasa 2. Tersedianya whistle blower system yang dapat dimanfaatkan oleh K/L dan Pemda pada portal pengadaan nasional

6

-

~".-

1. Peningkatan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistle blower dalam rangka pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa


=::;.nan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

+ I

Kementerian Dalam Negeri

(LKPP)

----------

Evaluasi ...

"~~\"" t~~""'P"""~'~

I~'A '-~~l IiI It{

~b~ l~ ~~,~/tf ;;0>...... ,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4

~"[ S::~~gi

AkS;--'--'---'i'----

Keluaran

"J---p-- T~~l-~~- -----··-------~asaran------

Nasional

pe~:n~~g-- -

enye esaIan

(1)

(2J

7

i

8

-- ----

(3)

Jawab (61

t

(71

(4)

(5)

Desember 2012

Peningkatan efektivitas sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistle blower dalam rangka pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan whistle blower system di Jingkungan DJBC yang t~rintegr:asi dengan. slstem dl Kementenan Keuangan

Tertanganinya seluruh pengaduan whistle bloweryang telah diverifIkasi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada DJBC

Desember 2012

Peningkatan sistem pengawasan Kementerian

yang memberikan perlindungan Keuangan

kepada whistle blower dalam rangka

pemberantasan korupsi di

Ii ku D

ng ngan JBC 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan di lingkungan DJBC

Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan

Tersedianya sistem peJayanan perizinan secara online yang dapat diakses oleh masyarakat

Juni 2012

I

Instankaisi Ter

Evaluasi terhadap whistle blower system di K/L dan Pemda dalam proses pengadaan barang dan jasa

LKPP

-,

---,

1.

Peningkatan kemudahan masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan dengan minimal human interaction

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kemenakertrans

Tersedianya ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

5 -..

----- .. -

No

~tr"'t..ai

--.~.~-

.....

_-------_._-

Aksi

Keluaran

Target Penyelesaian

Sasaran

(2)

(3)

(4)

(5)

1\1".,;,,";'1

(1)

~---.-

10

Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan perizinanlnvestasi Secara Elektronik fSPIPISEI PeIaksanaan transparansi Iayanan perizinan USaha di daerah


Instansi Terkait

(6)

(7)

-

Tersedianya publikasi informasi secara online mengenai pengurusan perizinan tertentu, status permohonan perizinan serta izin yang telah diterbitkan (beserta dokumen pendukungnya)

JUni2012

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi dan status perizinan sesuai tahapan yang ditentukan, termasuk antara lain: 1. Jenis layanan dan mekanisme 2. Besar biaya dan lama waktu 3. Status proses aplikasi

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kemenakertrans

Termanfaatkannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi berbasis TI di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSp)

Desember 2012

Peningkatan kemudahan masyarakat dan pe1aku dunia usaha dalam pengurusan perizinan investasi dengan minimal human interaction

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Jumlah Provinsi, Kabupaten dan kota yang telah memiliki PTSP mempubIikasikan informasi perizinan

Desember 2012

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi dan Iayanan di PTSP yang meliputi: 1. Jenis layanan dan mekanisme 2. Begar biaya dan lama waktu 3. Status proses aplikasi


I

g

.•._.- --

-------

Pelaksanaan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

6

-----

,---~~

~

~

~

~

-

. ....

~~-~~~

-~-,---~-~

Isul

No

Strategi Na:;iunal

Alesi

Kcluaran

(2) Pelaksanaan

transparansiproses Pengadaan Badan Publik Pemerintah

(3)

--------

(I) 11

12~

Pelaksanaan transparansi dan partisipasi dalam proses rekrutmen PNS

__

..---- . .-.---."._-,

-

Semua K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L atau Pemda masing-masing, atau bergabung dengan LPSE terdekat. Sehingga, terbentuk satu LPSE Nasional Jumlah K/L dan Pemda yang mempublikasikan proses rekruIitmen PNS pada website masing-masing yang terintegrasi den~an website KemenPAN dan RB Terbangunnya mekanisme pengaduan masyarakat dalam proses rekrutmen PNS

~~--~-----------

Target Penyelesaian

--..- - ......,-

-Instansi Penanggung Jawab

Sasaran

(4) (5) Desember 2012 Dalam APBN/APBD tahun 2012,

sekurang-kurangnya 75 % dan seluruh belanja K/L dan 40 % belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat

---

Desember 2012 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen PNS

(6)

LKPP

Instansi Tcrkait (7)

Seluruh K/L. Pemerintah Daerah

KemenPAN dan RB

Seluruh KI L, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Perhubungan

BPI<,

Kementerian BUMN

-----

Juni2012

, Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil rekruitmen PNS

13

Penhlgkatan transparansidan

akuntabilitas transportasi kereta api

Desember 2012

Desember 2012 Pengelo1aan transportasi kereta api yang Terpublikasinya Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Bidang Perkeretaapian dan standar transparan dan akuntabelsebagai. salah pelayanan publik (SPM angkutan orang dengan satu layanan publik KAI melalui website di lingkungan Kementerian

Perhubungan

Terpublikasinya •..

PRESIDEN

REPU8L1K INDONESIA

7 --

~~~~~---~

No

14


Aksi

(1)

(2)

Target Penyelesaian

Sasaran


(3)

(4)

(5)

(6)

Terpublikasinya pemanfaatan PSO dan laporan triwulan melalui website

Desember 2012

Kementerian BUMN

Terpublikasinya hasil audit BPK secara berkala melalui website

Desember 2012

Kementerian Perhubungan

Terpub1ikasinya RAPBN, RKA-KL~ APBN, DIPA, realisasi APBN seluruh K/L (triwulan, semester dan tahunan), Laporan audit APBN, data

indikator dan alokasi anggaran DAU, OAK, DBH melalui website nasional Kemenkeu

Desember 2012

Pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel

Kementerian Keuangan

Desember 2012

Pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel


Keluaran

----_._--_.._----

Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran negara

Instansi Terkait (7)

-.~-

_._-

BPK

Transparansi pendapatan negara dari pajak

yang diuraikan secara per sektor

Terpublikasinya RAPBD, RKA-SKPD, APBD, DIPA Daerah, realisasi APBD seluruh SKPD, Laporan Audit APBD melalui website masing masing Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah terkait

Terpenuhinya ...

PRESIDEN

REPUBLIK tNDONEStA

8 ----

No

Isu/ Strategi NasionaI

Aksi

(1)

(2)

Keluaran

~-~

Target

Penyelesaian


Sasaran

--~

15

Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan

Instansi Terkait

~-~

(3)

(4)

(5)

Terp'enuhinya kriteria/formula daIam penl ;aIokasian dana ad-hoc ke daerah (apabiIa terd lpat dana optimaIisasi APBN)

Oesember 2012

Penggunaan anggaran dana optimalisasi APBN yang ditransfer ke daerah sesuai dengan kriteri~/ formula


(6)

Ters, idianya informasi yang wajib dip blikasikan melaIui website lembaga pera, man, antara lain terdiri dari: a. tofd Organisasi dan SOM, struktur rganisasi dan tugas/fungsi unit, nama ejabat dan kontak pejabat yang dapat ihubungi Iformasi mengenai penanganan perkara, b. rosedur bantuan hukum, bIaya yang ibebankan dan waktu yang dibutuhkan, an lain-lain tformasi penanganan perkara, publikasi c. utusan yang sudah berkekuatan hukum :tap

Agustus 2012

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan

Sekretariat MA

(7)

Sekretariat OPR (Badan Anggaran OPR)

I Pelaksanaan .. ,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

9 ---

No

'1:6

Isul

Strategi Nasional (I) --

J.7 --

Aka! (2) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lembaga peradilan

Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepoliaian No.14 Tahun 2011 teritang Kode Etik Profesi POLRI

-----.-_._----

Keluaran (3)

Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah dikIariftkasi

Target Pcnyclcsaian (4) Desember 2012

Sasaran (5)

Peningkatan kualitas pelayanan pubUk terkait penegakan hukum di Iembaga peradilan

Instansi Penanggung Jawab (6)


Sekretariat MA

Sekjen Ombudsman RI


Komisi Kepolisian Nasional

Terpuhlikasinya penanganan terhadap pengaduan masyarakat di lembaga peradilan melalui website MA Terbitnya Peraturan KaPolri tentang penegakan kode etik profesi Polri yang memuat tentang kelembagaan dan tata cara penegakan kode etik profesi Polri

Desember 2012

--

Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalabgunaan kewenangan .parat penegak hukum dan pengawasan terbadap kinetja Kepolisian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

----

Terselesaikannya

PRESIDEN

REPU8L!K INDONESIA

10

No

Isul Strategi Nasional

Aksi

Keluaran

(I)

(2)

(3)

Target Penyelesaian --

Terselesaikannya jumlah laporan dan informasi tentang pelanggaran kode etik (tindak pidana korupsi) yang ditangani oleh Divisi Propam dan Kompolnas

I I I

18

(4)

Pelaksanaan whistle blower system di lingkungan Propam, Mabes Polri, Polda, dan Polres

------

Sasaran


Instansi Terkait

(5)

(6)

(7)

Peningkatan penyelesaian jumJah laporan dan informasi baik dan anggota Polri maupun masyarakat tentang tindak pidana korupsiyang dilakukan oknum anggota Polri sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi

Tersusunnya mekanisme (SOP) perIindungan terhadap whistle blower bagi aparat Kepolisian

April 2012

Peningkatan perlindungan bagi whistle blowerdi lingkungan Propam, Mabes Polda, Polri, dan Polres

Tertanganinya pengaduan aparat petugas (whistle blowEll') mengenai pelanggaran disiplin atau pe1anggaran hukum di lingkungan Propam, Mabes Polri, Polda dan Polres

Desember 2012

MendOrong pengungkapan


penyimpangan/pe~gunaan

kewenangan yang dilakukan aparat Propam, Mabes Polri, Polda dan Polres

--

Penyediaan .,.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

11 ---

! No


, - - - --- .. _---..

Aksi

---~'--

Keluaran

, . -..

_-..__ __ .

--.

....

Target Penye1esaian

Sasaran

lnstansi Penanggung Jawab

Instansi Terkait

(6)

(7)

---_..

19- -

20

---

(2) Penyediaan database dakwaan penanganan perkara

(1)

Pelaksanaan transparansi informasi dan Iayanan publik di lingkungan kantor Kejaksaan dan penguatan pengawasan internal dan eksternal

-

"

(3)

(4)

Tersusunnya database penyusunan dakwaan perkara penting dalam penanganan perkara yang dapat diakses secara internal Kejaksaan (intranet Kejaksaan)

April 2012

Terpublikasinya informasi publik di Kejaksaan melalui website, meja informasi dan papan pengumuman di kantor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang antara lain rneliputi data-data: a. Profil Organisasi dan 80M, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi b. Jenis layanan, mekanisme layanan

(termalilUk pengaduan), biayayang

dibebankan dan waktu yang dibutuhkan

c. Informasi perkembangan penanganan

perkara pidana sejak tahap penuntutan,

upaya hukum dan eksekusi yang

menginformasikan antara lain: ,-

Juni 2012

(5)

-_.

1. Penguatan kapasitas Jaksa secara umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 2. Peningkatan kualitas kebijakan pimpinan Kejaksaan Agung 3. Peningkatan kualitas Pengawasan kinerja Jaksa Penuntut Umum

Kej8.ksaan Agung

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan

Kejaksaan Agung

--

._

---pembat:8.san ...


12 ---

~~"-'----

! NQ

21

Isul Sttategi Nasional

Aksi

(1)

(2)

.."

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan

~----'

-

..._--- ,,--

Kelulmm

(3)

pembatasan waktu, kriteria penggunaan upaya paksa, penelitian berkas perkara secara obyektif berdasarkan syarat formil maupun materiI, pengelolaan barang bukti, dll d. I nformasi dan status atas penanganan perkara, dakwaan yang telah dibacakan, publikasi jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada Negara Tersedianya mapping proses dan penyelesaianl tindak lanjut pengaduan masyarakat Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat vang telah di verifikasi -Tersediannya linked database pengelolaan pengaduan antara Jamwas dan Komisi Kejaksaan

I

---._..

nstansi

Target Penydcl:Iaian

Sasaran

(4)

(5)

Maret 2012 Juni2012 September 2012

Pc nangg1.lng

Jawab

1. Peningkatan kualitas layanan publik terkait tugas dan fungsi kejaksaan

(6)

Keja.\; saan Agun.g

Instansi

Terkatt

(7)

Sekjen Ombudsman Rl

2. Berkurangnya potensi penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan aparat kejaksaan

Pelaksanaan ...

~IAA!.,.~"""''''''

i~l~~~

~J1" ~~ ~:f ~~l ~dd .~a ~,,~~ Aw'' ', ~.v.,"A~ ...)ti~r·

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

13

No

Isu/ Strategi Nasional (I)

'22---

23

._._-._- _.

'--'---,--

-----------

~

Aksi (2)

Keluar2.n (3)

Target Penyclcsaian (4)

Sasaran


Instansi Terkait

(6)

(7)

(5)

Pelaksanaan pengelolaan database WBP di LAPAS/RUTAN sebagai bahan pengambilan kebijakan institusi

Tersedianya database inforrnasi mengenai penghuni LAPAS/RUTAN secara bertahap melalui website Diljen PAS yang terintegrasi dengan website UPT PAS, Kanwil Kemenkumham, dan Kemenkumham

Desember 2012

Penanganan administrasi tahanan dan WBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penyediaan informasi terkini yang akurat


Pelaksanaan transparansi data dan layanan Publik di lingkungan Pemasyarakatan (LAPAS/RUTAN)

Terbentuknya unit layanan informasi di UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia

Desember 2012

Peningkatan kualitas pengelolaan inforrnasi yang dapat diakses publik, tahanan, WEP, keluarganya sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh inforrnasi mengenai hak-haknya di UPT


Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemasyarakatan


Terpublikasinya informasi antara lain terdiri dan: a. Informasi mekanisme (SOP) mengenai proses cud, proses pembebasan bersyarat, Cud Mengunjungi Keluarga (CMK), catatan perilaku penghuni LAPAS/tahanan, admisi dan orientasi layanan kunjungan, perawatan kesehatan di luST LAPAS/RUTAN, pemberian Remisi, dan lainlain terkait

Desember 2012

Sekjen Ombudsman RI

b. Inforrnasi ...

...........~ ...

~f ,~~ ~;-(.~\,,~\

,~.~

'~~~x""'~"~~2

~~~

~b"

;M~l\

,''IJ' .,.~/t;

~t!}"F a;rr.,... ,


14 --------------~

No !---


Aksi

(I)

(2)

---

-

-.-.-.-

._.

_w,~."'

-,----

__ •___

Keluaran

Target Penyelesaian

Sasaran

(3)

(4)

(5)


Instansi Terkait

(6)

(7)

--------

b. Informasi mengenai penghuni LAPAS/RUTAN (status hukuman dan lainlain terkait)

24

Penguatan pengawasan internal di lingkungan Digen Pemagyarakatan dalam upaya mengawasi dan evaluasi perilaku dan kineIja termasuk penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan oleh petugas LAPAS/RUTAN

----

Tersusunnya kajian tentang penilaian berkelakuan baik WBP berbasis ·teknologi

Desember 2012

Peningkatan kualitas penilaian herkelakuan baik WBP yang berbasiskan teknologi informasi sehingga dapat mengurangi praktek pungli

Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Pemasyarakatan termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kineIja serta penyimpangan oknum petugas LAPAS/RUTAN

Agustus 2012

Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Pemagyarakatan

--=---:;---- - -


Selc;ien Ombudsman RI

---

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

mekanisme pengawasan internal melalui

website Oitjen PAS

Terpublikasinya hasil pengawasan internal di

website Ditjen PAS

Penguatan •..

AA!.I"'~'" ~~!,p.l"p_~~

11f",9i . . ~~b $l'rt ~~ ~I\f

';t~~

""t,'

~J"1~.A~

A~··

PRESIDEN

REPU8L1K INDONESIA

15 i

No

Isul Strategi Nasional (1)

25

Aksi (2)

Penguatan pengawasan eksternal melalui keIjasama dengan Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Konmas Anak, Satgas PMH, Hakim Wasmatdalam

---.

.~~.-.~-

Keluaran (3)

Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan eksternal di lingkungan Pemasyarakatan tennasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kineIja serta penyimpangan oknum petugas LAPAS/RtrrAN

~---~----.--~-

Target Penyelesaian (4)

Agustus 2012

.. --.----

Sasaran


(5)

(6)

Berkurangnya pelanggaranlpenyimpangan perilaku aparat Pemasyarakatan

Kementerian Hukumdan

Kementerian Hukumdan HAMserta Sekjen Ombudsman RI Kementerian Hukumdan

HAM

Terlaksananya monitDring dan evaluasi mekanisme pengawasan eksternal di website Diljen PAS


Sekjen Ombudsman Rl, SatgasPMH, KomnasHAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Hakim Wasmatdalam

Terpublikasinya hasil pengawasan eksternal di

website Diljen PAS

26

Pelaksanaan whistle blower system di lingkungan LAPAS/RUTAN

Terlaksananya SIDAK secara acak (sesuai kebutuhan)

Desember 2012

Berkurangnya penyimpangan yang dilakukan aparat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan pelayanan Publik.

Tersedianya mekanisme perlindungan terhadap whistle blower bagi petugas di lingkungan aparat Pemasyarakatan

Desember2012

Mendorong upaya perbaikan dan meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap kineIja aparat Pemasyarakatan

HAM

Penanganan ...

#AA/~~""'~

.I

~1!r.r.Jl".-o'~~~ ~~"~~~ .~It; ...~q«

!(.,~

t~d~ ~~~

~

A~~

d~v

"'-~t(;p.~,:; »........::#'

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

16

~

I

._ Aksi

Keluanm

Target Penyelesaian

(1)

(2)

(3)

(4)

!

I

I

. - - _.. 27

------_._-_.-------


Pelaksanaan pengawasan terhadap evaluasi kineIja tahunan peJayanan pejabat Rutan dan Lapas

._._....

Sasaran

lnstansi Penanggung Jawab

lnstansi Terkait

(5)

(6)

(7)

.. _-

Penanganan yang responsif atas pengaduan aparat Pemasyarakatan (whistle blower) mengenai pelanggaran disiplin atau pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum di lingkungan Pemasyarakatan

Desember 2012

Infrastruktur whistle blower (misal telepon khusus, kotak keluhan/surat, complaint center, pengaduan online) yang dapat langsung ditujukan kepada pengawas Pemasyarakatan

Desember 2012

Tersedianya lnfrastruktur whistleblower secara bertahap di LAPAS dan RUTAN

Tersedia instrumen survei kineIja untuk mengukur kineIja fungsi pelayanan WBP yang disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait (a.l. KPK, Ombudsman Rl dan pakar)

Mei 2012

Peningkatan kualitas layanan LAPAS/RUTAN bagi WBP

Peningkatan perlindungan bagi whistle blowerdi lingkungan LAPAS/RUTAN

._-----

".


Sek;jen Ombudsman RI, Sek;jenKPK

-

Penyusunan ...

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

17

No

(suI Strategi Nasional

Aksi

(l)

(2)

Keluaran (3)

Penyusunan Permenkumham tentang syarat dan tats. cara pengangkatan jabatan kepala UPT Pemasyarakatan tertentu yang memuat:


Sasaran

Insts.nsi Penanggung Jawab

(nstansi Terkait

(5}

(6}

(7)

Desember 2012

Peningkatan integrltaSdan kualits.s Kepala jabatan UPT Pemasyarakatan me(a1ui ts.ts. cara pengangkatan yang transparan dan akunts.bel

Tersedianya sarana pengaduan masyarakat dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif terhadap kineIja lAPAS/RUTAN.

Desember 2012

Peningkatan kualitas layanan LAPASI RUTAN.

Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah cliverifikasi

Desember 2012

- Syarat administratif dan substantif berupa

28

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi LAPAS/RUTAN

pengajuan lamaran, pemaparan visi misi dan program dan kesediaan untuk menandatangani kontrak kineIja Mekanisme pengangkatan jabatan


Sekjen Ombudsman Rl

I

Pelaksanaan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES!A

18 ~~-

No

~~-~

~~~~~


Keluaran (2)

{II 29

j

j

II

I

Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan Keimigrasian

Target Penyelesaian

(3)

(4)

Penguatan sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) dalam rangka keterbukaan informasi keimigrasian yang antara lain memuat: a. Profil Organisasi dan SDM, strUktur

organisasi dan tugas/fungsi unit, nama

pejabat dan kontak pejabat yang dapat

dihubungi

b. Jenis layanan Keimigrasian antara lain,

mekanisme layanan paspor dan lainnya

(termasuk pengaduan), biaya yang

dibebankan dan waktu yang dibutuhkan

melalui media website, dan lain-lainnya

c. Informasi dan status atas pelayanan

Keimigrasian yang diberikan serta informasi

w.;yib lainnya sesuai dengan ketentuan KIP

Desember 2012

Sasaran (5)

Peningkatan apresiasi masYarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungai Ditjen Imigrasi

I-,~~

30

Penguatan pengawasan internal dilingkungan Diljen Imigrasi

Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Keimigrasian termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinelja serta penyimpangan oknum petugas Keimigrasian

Desem.ber 2012

Berkurangnya pelanggaran/ penyimpangan perllaku aparat Imigrasi




Sekjen Ombudsman RI


Sekjen Ombudsman RI

Terpublikasinya "

PRESIDEN REPU81.1K INDONESIA

19 ,-----

---------

lsul Aksi

Strategi Nasional

No ~~-

-----

~

~~~

-~~~~~

-~

-----

31

Target Penyelesaian

Sasaran

(3)

(4)

(5)

Instansi

Penanggung

Jawab

Instansi

Terkait

--------

(2)

(1)

Keluaran

(6)

(7)

TerpubJikasinya hasH pengawasan internal di website Digen Imigrasi

c----~~~

Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawas~an internal di website Digen Imigrasi

Desember 2012

Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang diIakukan aparat Kementerian Hukum dan HAM

Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan eksternal di lingkungan Keimigrasian termasuk pelaksanaan evllluasi periIaku dan kineIja serta penyimpangan oknum petugas Keimigrasian

Desember 2012

Berkurangnya pelanggaran/ penyimpangan periIaku apamt lmigrasi

TerlakSananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan eksternal di website Digen Imigrasi

Desember 2012

TerpubJikasinya hasiI pengawasan eksternal dalam website Ditjen lmigrasi

Desember 2012

1.

~~-

Penguatan pengawasan eksternal di lingk.ungan Digen lmigrasi


Sekjen Ombudsman RI, SatgasPMH

------~

Pelaksanaan ...

PRESIDEN

REPU8LIK INDONESIA

20 -----

No

Isu/ Strategi Nasional (1)

32

33

Aksi (2) Pelaksanaan sistem whistle blower di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Penyelesaian atas pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Keimigrasian

Keluaran (3)


Sasaran (5)


Instansi Terkait

(6)

(7)

Tersedianya mekanisme (SOP) perlindungan bagi petugas di lingkungan Kementerian HUkum dan HAM

Desember 2012

1. Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan Kementerian HUkum dan HAM 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian HUkumdan HAM

Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat atas Iayanan keimigrasian

Desember 2012

Perungkatan kualitas pelayanan publik dilingkungan keimigrasian


100010 pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

Desember 2012

SeIgen Ombudsman RI

----

Pelaksanaan ".

PRESIDEN

REPUBL.IK INDONESIA

21 ,

No

13'4

35


Aksi (2) Pelaksanaan transparansi Layanan Pu blik di lingkungan DigenAHU

Penyusunan mekanisme pengawasan internal di lingkungan Ditjen AHU

--

Keluaran (3)

Penguatan Sistem Administrasi Badan Hukum yang memberikan Keterbukaan Informasi administrasi badan hukum yang antara lain memuat: a. Profil Organisasi dan SDM, struktur

organisasi dan tugas/fungsi unit, nama

pejabat dan kontak pejabat yang dapat

dihubungi

b. Jenis layanan, mekanisme layanan AHU

(pendaftaran hadan usaha dan lainnya

termasuk pengaduan), biaya yang dibebankan dan waktu yang dibutuhkan melalui media website, meja informasi dan lain-lainnya c. Informasi dan status atas pelayanan AHU

yang diberikan

Tersed-iatiya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Ditjen AHU termasuk pelaksanaan evaluasi kineIja pelayanan serta penyimpangan oknum petugas di lingkungan DigenAHU

Target Penyelesaian

Sasaran

Instansi Terkait

(6)

(7)

(5)

(4)

Desember 2012


Peningkatan pelayanan kepada stakeholders terhadap pelaksanaan tugas dan fungi Digen AHU


.

Agustus 2012

Berkurangnya pelanggaranl penyimpangan perilaku petugas pelayanan AHU


Sek;jen Ombudsman RI

Peiaksanaan ...

~~,,~,

~:t~*~~~ ~~,

~~

11'1'1",

~'JI'"

:..~

~h~

lff

""t>~~~ pLr ""'..:.~~1)'4'"

-.,. '"

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

22 ..---.

j

No


Aksi

._--_._-

i

Target Penye1esaian

Keluaran

Sasaran


Ir,stansi Terkait

(6)

(7)

------------

(1)

36

(2) Pelaksanaan whistle blowerdi lingkungan Dit;jenAHU

(3)

(4)

Tersedianya mekanisme (SOP) perlindungan terhadap whistle blower bagi petugas pelayanan

Desember 2012

(5)

-

-

Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kementerian Hukum dan HAM


-.-~

37

Pelaksanaan pengaduan masyarakat di lingkungan Di1jen AHU

Tersedianya sarana pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Di1jen AHU Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang te1ah diverifikasi

Desember 2012

Peningkatan upaya pencegahanterhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas pelayanan dan pengawasan terhadap kinexja Ditjen AHU dalam rangka pelayanan kepada masyarakat


Se1gen Ombudsman RI

Terpublikasinya pelaksanaan pengaduan

masyarakat melalui website AHU

Pelaksanaan ..•

PRESIDEN

REPUBL.IK INDONESIA

23 _."-"_.

r~

No

._w____

."-.


Aksi

Keluaran

(1)

(2)

(3)

Target Penyelesaian

Ss.saran

(4)

(5)

_.-_.-._-,-...

38

I

•

------


---(6)

-------

Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di Jingkungan BPN.

Instansi Terkait

Terpublikasinya Informasi pelayanan publik pertanahan dilingkungan BPN yang antara lain memuat: a. Prom Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi b. Jenis layanan pertanahan, mekanisme

layanan pertanahan (antara lain mengenai

pelayanan peralihan hak dan pembebanan

hak), biaya yang dibebankan (termasuk

pelayanan pembayaran sistem loket) dan

waktu yang dibutuhkan melalui media

website, meja informasi dan lain-1ainnya

c. Informasi dan status atas pelayanan pertanahan yang diberikan melalui website

Juni2012

Informasi bidang tanah di wiJayah percontohan melalui website BPN (di 5 Kantor BPN

percontohan)

Desember 2012

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN dan penyelenggaraan pelayanan pertanahim yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serm bebas pungJi

-------

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

(7) Seli;jen Ombudsman RI

- -------

Pelayanan ••.

4AM~~",

Iif?A~~

l4

~Il:?,~

~:E

~~~ "-t-.!I~...

etY

,. •d~

""~""'iJr~ ~";9,


24

No


(II

-[ (2)

Pelayanan peralihan hak dan pembebanan hak sesuai ketentuan yang berlaku

39

Keluaran

Target Penyelesaian

(3)

(4)

Sasaran


Instansi Terkait

--.

Jumlah Kantor Pertanahan di berbagai provinsi yang melaksanakan pelayanan tunggal kegiatan peralihan hak jual beli, inbreng, merger dan kegiatan pembebanan sesuai ketentuan yang berlaku (125 Kantor Pertanahan termasuk 50 Kantor Pertanahan yang lama)

Desember 2012

(5) Peningkatan kualitas peIayanan Publik di bJdang pertanahan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel yang bebas dari korupsi

(6) BP\Ii-

Peningkatan upaya peneegahan terhadap potensi penyaIahgunaan kewenangan petugas peIayanan dan pengawasan

terhadap kinerja Kantor Pertanahan dan BPN dalam rangka peIayanan kepada masyarakat

BPN

(7)

Se14en Ombudsman RI

Terselesaikannya 85% jumlah total

permohonan peJayanan peralihan dan

pembebanan hak yang masuk sesuai waktu

penyelesaiannya dan biaya yang ditetapkan

Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Kantor

Pertanahan dan BPN

40

_

..

-

Tersedianya sarana pengaduan masyarakat dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif melalui portal BPN di 50 Kantor Pertanahan (pilot project)

Juni2012

Se14en Ombudsman RI

Penerapan ...


No

Isu/ Strategi NasionaI (1)

41

42

--------

.

~

.

_..

I

w

25

Aksi

Keluaran

(2) ---Penerapan PeIayanan pertanahan berbasis sistem loket

---

---------

- - - Pelaksanaan whistle blower system di

lingkungan kantor Pertanahan dan BPN

(3) Terlaksananya pelayanan pertanahan kepada masyarakat di 75 kantor Pertanahan dengan sistem loket termasuk Kantor Pertanahan yang terindikasi terjadi banyak penyimpangan berdasarkan Peraturan KepaIa BPN No.3 Tahun 2010 tentang Loket Layanan

Tersusunnya mekanisme (SOP) perlindungan bagi aparat/petugas di Kantor Pertanahan dan BPN

--:::;-----

43

Penguatan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan NIK dan e-KTP

Target Penyelesaian

Sasaran


Instansi Terkait

(6)

(7)

-

(4)

September 2012

(5) Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyaIahgunaan kewenangan petugas kantor pertanahan dan BPN

-~~---

BPN

Sekjen Ombudsman RI

Pengawasan kinerja Kantor Pertanahan dan BPN daIam rangka pelayanan kepada masyarakat JUni2012

-----

Tertanganinya seluruh pengaduan aparat/ petugas di kantor Pertanahan dan BPN (whistle blowerj terkait pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum

Desember 2012

Terlaksananya pengaWasan atas penerbitan NIK di 497 Kab/Kota dan e-KTP di 300 Kab/Kota (100,51 jutajiwa)

Desember 2012

Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan Kantor Pertanahan dan BPN 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyaIahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kantor Pertanahan dan BPN l.

MeminimaIisir terjadinya penyimpangan atas penerbitan NIK dan e-KTP yang berpotensi korupsi

BPN

Kementerian DaIam Negeri

.,~-•

Pengawasan .•.

~~'\'

I;flf, ~l

Gl~~

~':r ~d~

~~ti",

~~

~W:f .4~

-.:.::i1}i"filf: :!Ii'.... ',

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

26 ~~~~-

Isul

No

44

I

Stratcgi Nasional

Aksi

(11

(2) Pengawasan terhadap optimalisasi pelaksanaan koneksitas data kependudukan dari penyelenggara ke instansi pengguna

Keluaran (3)


fersedianya database kependudukan nasional berbasis NIK yang dapat di aksesoleh K/L terkait

September 2012

Jumlah K/L yang dapat mengakses dan memanfaatkan database kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik terkait (Pilot Project dengan 5 K/L)

Desember 2012

Sasaran (5) Peningkatan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK nasionaI oleh K/L


Inst.ansi Terkait

(6)

(7)

Kementerian _ Dalam Negeri

45

Pelaksanaan transparansi pengelolaan anggaran Daerah

Jumlah Provinsi, Kab/Kotayang mempublikasikan data mutakhir APBD, RAPBD, RKA SKPD, APBD, DPA SKPD, LKPD, laporan realisasi anggaran melaIui website nasionaI Kemendagri dan website masing masing Pemda

Juni2012

Peningkatan transparansi dan akulltabilitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah


46

Peiaksanaan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam

Publikasi informasi penerimaan dan belanja negara terkait pengelolaan sumber daya aIam di bidang minyak, gas, dan pertambangan secara rutin daIam website

Desember 2012

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam

Kementerian BUMN

Publikasi ...

......~~

~Pf~~-A,

1 1:J..."'9i~~\

,4.. .

,~~~ ~ft' ~~~ ~lV ""~~.'V~ ~,; ,

.


27 .

!

No

.~.".

-~--

..._.


Aksi

Keluaran

Target Penyelesaian

(1)

(2)

(3)

(4)

-- Sasaran


Instansi Terkait

-.- ...---"

(5)

Publikasi pelaporan pendapatan daerah dari industri ekstraktif (minyak, gas, dan tambang) secara rutin dalam website Pemerintah Daerah Persentase data cost recovery yang di publikasikan dalam website

(6)

Kementerian DaIam Negeri -Kementerian BUMN

Publilalsi rehabilitasi pasea tambang daIam

(7) Pemerintah Daerah Kemenkeu, BI

'Kementerian ESDM

website Publikasi laporan penerimaan negara dari industri ekstraktif (minyak, gas dan tambangJ melalui website

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif (minyak, gas dan tambangJ

47

Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan Bea danCukai

Terlaksananya pelayanan cukai yang cepat, akurat, efektif dan efisien melalui sistem pelayanan cukai online herbasis web yang terintegrasisecara nasional

Desember 2012

Peningkatan transparansi dan akuntabillitas pelayanan publik di lingkungan Bea dan Cukai

48

Pelaksanaan keIjasama antara Kementerian Keuangan dengan PPATK dalam rangka pertukaran data

Terlaksananya pertukaran data berdasarkan Menwrandum a/Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) dengan PPATK

Desember 2012

Peningkatan kualitas Govemcmce DiIjen Pajak di bidang pemeriksaan berbasis analisis risiko dengan data yang andal

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Keuangan


. Pelaksanaan •••

.p""::;'''''",

'~'''''''?,",,''''''''''

'A~ f"/*~I...,.~~ ~~

~~f

~d~

~}

"';t~b: A~~d 'C.~.y.p J <-ji;;.1;.~


28 ------

No

Isu/ Strategi Nasional (1)

49

50

51

Aksi (2) Pelaksanaan whistle blower system di lingkungan Dirjen Pajak

Penerapan Pakta Integritas secara konsisten pada K/L, Pemerintah Daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat.

Pembangunan sistem Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan pubJik

KeIuaran (3)

-


Sasaran (5) Peningkatan perlindungan bagi whistle blowerdi Jingkungan DiIjen Pajak

Terselesaikannya 60% kasus pengaduan yang masuk, secara transparan dan konsisten

Desember 2012

Terselesaikannya infrastruktur dan sistem informasi pendukung pelaksanaan whistle blower system di OJP berdasarkan Peraturan DiIjen Pajak No PER-22/PJ.II/201I

Desember 2012

Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyaLahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat DiIjen Pajak

Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh K/L serta Pemda Prov/Kab/Kota (Bebas Korupsi) dengan BPK, BPKP, KPK (untuk K/L), Kejaksaan dan POLRI (untuk Pemda Prov/Kab/ Kota) serta eso setempat yang bergerak di Bidang Anti Korupsi

Maret 2012

Peningkatan Integritas K/L dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing

Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas integritas K/L maupun Pemda terkait

Desember 2012

Tersedianya sistem pengendalian dan pengawasan pelayanan pubJik berbasis TI

Agustus 2012

l.

Peningkatan kegiatan pengawasan pelayanan pubJik dan pencegahan maladministrasi


Instansi Terkait

(6) Kementerian Keuangan

(7)

Kementerian PAN dan RB

BPK, BPKP, SelgenKPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RepubJik Indonesia

Sekjen Ombudsman RI

berbasis ...

PRES/DEN

REPUBLIK INDOl;-JESIA

29

No


Aksi

I

(2)

Keluaran

Target Penyelesaian

(3)

(4)

Sasaran


Instansi Terkait

(5)

(6)

(7)

berbasis Teknologi Informasi (TI)

Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik

Penguatan Pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana 80S yang dikelola Kemendikbud Penguatan pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana 80S yang dikelola

Kementerian Agama

Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan

Jampersal yang bebas

korupsi

Tersedia dan terlaksananya revisi sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS secara online

Desember 2012

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tersedia dan terlaksananya revisi sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS secara online

Desember 2012

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS

Agama

Tersedianya dan terlaksananya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal secara

Desember 2012

2.

Peningkatan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik

-

I

h2 I 53

54

online

Sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal yang transparan dan

akuntabel secara online

Kementerian

Kementerian Kesehatan

BPKP

.,

Pengawasan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

30 ------

~

I

I

No


Keluaran

Target Penyelesaian

Instansi Penanggung . Jawab

Sasaran

lnstansi Terkait

~-

Iss- '

56

(I)

(2) (3) Pengawasan atas Tersedianya dan terlaksananya sistem pelaksanaan proses pengawasan atas pelaksanaan proses registrasi registrasi alat kesehatan alat kesehatan secara online secara online ,

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas.

(4)

Sistem pengawasan atas pelaksanaan proses registrasi alat kesehatan yang transparan dan akuntabel secara online

Terlaksananya proses penentuan kebijakan di bidang pertambangan melalui pemanfaatan TI

Desernber 2012

Tersedianya sistern informasi pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara secara transparan

Peninjauan pemberian izin pertambangan oleh Pemda

Desember 2012

Terselesaikannya inventarisasi izin pertambangan yang diberikan oleh Pemda

I

(6)

(5)

Desernber 2012

Kementerian Kesehatan

,

"- Kementerian ESDM

Kementerian " ESDM

(7)

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bapeten 'Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah Kementerian Dalam. Negeri, Kementerian Hukumdan HAM, Pemerintah Daerah Peningkatan ..•

!Ii""~

.A#.ji"''''Z-~'''''"'~ ., ~~}

t}7

t~~ ~~? "\,,~~,, . ~6~~V ~~:.:l/~ ... -~


31

I

Isu/ No I Strategi Nasional .........

~

..

--- --.--- -----. - ..

!

(I)

Aksi

Keluaran

(2)

(3)

Target Penyelesaian

Sasaran

-.

__ (4)

.~_

.._u._. __

(5)

-~.--



-----

·pel:riIl.gkatan monitoring operasional perta:mbangan

Desember 2012

Termonitornya kegiatan operasional perta:mbangan yang dapat dipertanggungjawabkan

Kementerian ESDM

Pemerintah Daerah

Laporan penyusunan penetapan dae"i:iili penghasil dan alokasi dasar penghitungan lifting migas serta realisasi lifting migas setiap triwulan

Desember 2012

Penetapan perkiraan lifting migas per daerah penghasil dapat lebih cepat, tcpat dan akurat

Kementerlan ESDM

Kementerian Dalam Negeri, Bakosurtanal, Pemerintah Daerah

Laporan implementasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem monitoring lifting migas

Desember 2012

1. Diperolehnya data volume produksi dan lifting secara online dan kontinyu 2. Membangun akses informasi volume produksi dan lifting migas bagi seluIUh stakelwlder secara cepat dan transparan 3. Tersedianya bahan evaluasi bagi pimpinan dalam rangka membuat kebijakan terkait dengan kegiatan produksi dan lifting migas

Kementerian ESDM

Kementerian Dalam Negeri, BPMIGAS

I

0

. .

..

,,--

_-

Laporan ...

"'-""" ~If',.-.",,,~

~~~I "·l~~

. ~:,

L~"... fll"

"

tilE

~~~ ~l(/

'~~."I:Jy ~..c.o:...; . . ,


32 --.-.-"..

r~-~

No -~

-

.-

Aksi

Strategi Nasional ~~-~~~~-

(1)

--'~

Keluaran

Target Penyelesaian

Sasaran


Instansi Terkait

-~

(2)

(S)

(4)

(51

(6)

(71

~~~-~~~~-

Laporan penyiapan dan implementasi e-proc Ditjen Migas - KESDM

Desember 2012

Meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas di bidang pengadaaan barang dan jasa di lingkungan Dil;ien Migas - KESDM

Kementerian ESDM

Laporan pengelolaan dan pengembangan data dan sistem informasi teknologi serta jaringan

Desember 2012

1. Terbentuknya sistem pelayanan yang bersih, transparan dan efisien 2. Memberikan layanan investasi terpadu secara online di Ditjen Migas 3. Perbaikan organisasi data, sistem informasi dan proses ketja pelayanan 4. investasi Ditjen Migas

Kementerian ESDM

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam kegiatan operasional pertambangan

Kementerian Lingkungan Hidup

~ Termonitornya efek lingkungan bidup dalam

kegiatan operasional pertambangan

September 2012

LKPP

~-~

Memperkuat .•.

PRESIDEN

REPU8L1K INDONESIA

33 -,-----

---

-------

---------_._'.,----

[suI

No

Aksi

Strategi Nasional (1)

57

(2) Memperkuat koordinasi dan supervisi bidang pencegahan baik di K/L maupun di daerah

I I -

~~~------

Keluaran

Target Penyelesaian

(3)

(4)

Sasaran (5)

[nstansi Penanggung Jawab (6)

Penguatan pelaksanaan koordinasi dan Desember 2012 supervisi KPK bidang Pencegahan dengan sasaran sistem PBJ, sistem penganggaran dan

pelayanan publik di semua Provinsi dan

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui :

L Supervisi, pembenahan sistem layanan

! publik di Pemprov/Pemkot dan Pemkab 2. Koordinasi dengan Pemprov, Pemkot dan Pemkab pada sistem PBJ dan sistem

penganggaran/keuangan

3. Tahun 2012 akan dilaksanakan di 33

Provinsi masing-masing 3 lokasi di

Provinsi, Kota dan Kabupaten

Optimalisasi fungsi koordinasi dan supervisi bidang Pencegahan

SeIgen KPK

Terbitnya PermenPAN dan RB tentang Juknis Standar Pelayanan Publik

April 2012

Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar yang sarna di K/L dan Daerah


Terdiserriinasikannya UU Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya ke seluruh K/L dan Pemda

Juni2012

Instansi Terkait (7) .--._-

---

Implementasi UU Pelayanan Publik I-=-- - Penerapan Undang 58 undang Pelayanan Publik

SeIgen Ombudsman RI

,

Pemalitauan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

34

No

AkAi

Strategi NasiQnal (1)

59 I

!

I

"60"

(2) Pemantauan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di daerah

Keluaran

Target Penyelesnian

Sasamn

Instansi Penangsung Jawab

Instansi 1'erknit

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan puhlik di daerah berdasarkan indikator utama (fasilitasi untuk penyusunan 15 SPM)

Juni 2012

Peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah sesuai SPM


Pemerlntah Daerah, Sekjen Ombudsman RI

Tersedianya instrumen pemantauan dan evaluasi/penilaian penyelenggaraan peJayanan publik

Juni 2012

Peningkatan kualitas pelayanan publik sesum sl:D.ndar pelayanan publik

Kementerian PANdanRB

Sekjen Ombudsman RI

Peningkatan kemudahan bagi masyarakat dan peJaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan di bidang lingkungan hidup tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar

Kementerian Ungkungan Hidup

0

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peJayanan publik

ThiP1.lblikasinya hasil evaluasi/penilaian

terbadap peIaksanaan peJayanan publik pada penyeJenggara terpilih yang sangat strategis 61

~

----

Desember 2012

Penyempurnaan mekanisme perizinan di bidang lingkungan hidup

Terbitnya RPP barn/revisi dan peraturan dibawahnya tentang perizinan dibidang lingkungan hidup yang bernzas cepat, non diskriminatif, transparan, akuntabel dan harga yang teJjangkau

Juni2012

Penyempumaan sistem pengendalian intern yang menekankan pada sojtcontrol

Terbitnya 60 Iaporan basil perbaikan sistem pengendalian intern yang berbasis risiko

Desember 2012

1. Peningkatan ketaatan terbadap

ketentuan peraturanperundangundangan, pengamanan aset yang tinggi 2. Peningkatan kehandalan laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Seluruh K/L. Pemerlntah Daerah

3. Berkurangnya .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

35 -,-----,-- [suI Strategi Nasional (I)

(2)

Keluaran

Target Penyelesaian

(3)

(4)

-

Sasaran


(5)

(6)

Tnm-An<>;

Terkait

" -1 - - - - - -(7)- - - . --

3. Berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah

63- -.

Penyusunan peraturan sistem pengendalian intern di Kementerianl Lembaga dan Pemda

Terbihtya 90 Peraturan Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota

Pembenahan Sistem Melalui Reformasi Birokrasi Tersusunnya Peraturan Pemerintah tentang Penyusunan peraturan 64 Pedoman Pengukuran dan Evaluasi Kinelja pelaksanaan UU No. atas Pelaksanaan RKA-KL 17/2003 mengenai anggaran berbasis

kineria

Penyusunan peraturan Terbitnya peraturan tentang sistem rekrUitmen 65 pegawai di seluruh K/L secara online mengenai sistem rekruitmen pegawai di seluruh K/L secara

online

Desember 20 12

Desember 2012

.Juni 2012

terhadap BPKP ketentuan peraturan perundangundangan, pengamanan asset yang , tinggi 2. Peningkatan kehandalan laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 3. Berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah 1.

Seluruh K/L.- Pemerintah Daerah, Sekjen Ombudsman RI

Peningkatan kualitas penge10laan .administrasi keuangan negara yang transparan dan akuntabel



Peningkatan tansparansi dan akuntabilitas dalam proses rekruitmen pegawai di seluruh K/L


Seluruh K/L

Perubahan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

36 --No

----


Keluaran

Aksi

Target Penyelesaian

.-.

(11 66

(21 Perubahan PP DisipIin PNS (PP 53/20101 yang mengatur penjatuhan sanksi bagi PNS yang me:miliki kekayaan tidak waJar

I

I

I

I

1

(31 L Terbitnya revisi PP 53 tahun 2010 (pasal 61 tentang Disiplin PNS. Oleh karena proses pembuktian terbalik merupakan proses yustisia maka revisi PP tersebut antar:a lain mengatur:

Apabila seorang PNS yang sedang dalam proses penyelidikan, atau penyidikan, atau dalam proses per:adilan yang didakwa melakukan tindak pidana lrorupsi sesuai dengan per:aturan perundang-undangan, dapat dilakukan pemeriksaan oleh atasan yang berwenang terhadap harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar .

I

..

Sasaran

(41 September 2012

(51 Peningkatan akuntabilitas PNS serta pengawasan dari pihak internal dan eksternal terkait dengan perolehan harta kekayaannya

I

Instansi Penanggung Jawab (6) Kementerian PAN dan RB


Kementerian Hukumdan HAM, Setneg, Kementerian Dalam Negerl, BKN, Sek;jen Ombudsman RI

Dalam hal atasan memperoleh bukti bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa harta kekayaan PNS dimaksud diperoleh dengan tidak wajar, maka atasan yang berwe~g dapat menjatuhkan hukuman disipIin, namun mengingat rasa keadilan maka penjatuhan hukuman disipIin dilakukan setelah ada putusan

per:adilan ...

PRES/DEN

REPU8LIK INDONESIA

37 --No

Strategi Nasional

Aksi

(1)

(2)

Keluaran

Target Penyelesaian

Sasaran


(4)

(5)

(6)

(3) peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hukum pidana korupsinya

Pengawasan seleksi dan promosi di lembaga penegak hukum

!

Tersedianya mekanisme pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum

Mei2012

Tersedianya laporan mengenai pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum

Desember 2012

Tersedianya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum ---

.............

_._-

---

(7)

I I

2. Pengaturan mekanisme pelaksanaan sanksi 3. P emberian kewenangan kepada Instansi

pengawas internal dan eksternal untuk

melakukan pemeriksaan atas pelanggaran

67

Instansi Terkait

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalarn proses seleksi dan promosi aparat penegak hukum


Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukumdan HAM. Kementerian Keuangan

---

Penyusunan ... '

~'f~\"\h

,\I,.A~'~~~ "'t\

~.A7 ~M

~6f

~4 W. .

~d~ ~~~".A4p

........,

"""Jii'!~y~~


38 '--... ---...

No

lsu/ Strategi Na.sionaI

Aksi

Target Penyelesaian

Keluaran

Sasaran

Instansi

Penanggung

Jawab

Instansi

Terkait

-

(1)

68

(2) Penyusunan peraturan pelaksanaan rotasi dan promosi PNS secara terbuka,akuntabeldan berbasis kompetensi

(3)

, Terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai keterbukaan informasi daIam pelaksanaan rotasi dan promosi PNS

(4)

(5)

(6)

(7)

Kementerian

Hukumdan

HAM, Setneg,

Kementerian

DaIam Negeri.

BKN

Juni2012

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas daIam mana,iemen kepegawaian termasuk rotasi dan promosiPNS

Kementerian

PANdanRB

I'eningkatan kineIja PNS


Kementerian Hukumdan HAM. Setneg. Kementerian DaIam Negeri, BKN. BPKP, IAN,dan pengawasan Intemallnstansi


BKN, IAN

I, Terpublikasinya hasil evaIuasi terhadap pelaksanaan sistem rotasi dan promosi PNS

69

Pengangkatan daIam jabatan dan rotasi berbasis kompetensi

Terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB tentang standarisasi kompetensi jabaUpl

Juni2012

70

Penyusunan pengaturan mengenai anti benturan kepentingan (oonjlict of

Terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB mengenai Kontlik Kepentingan bagi pejabat di lingkungan birokrasi

Juni2012

I Berkurangnya praktek penyaJahgunaan kewenangan pejabat claIam proses penyusunan kebijakan

interest)

Penguatan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

39 --

lsu/ Strategi NasionaI

No

(1) --

71

Aksi (2)

Penguatanlernbaga peradilan berdasarkan

Keluaran (3)

TerJaksananya seleksi calon hakirn berdasarkan kornpetensi

Target Penyelesaian

I

Instansi Terkait

i>eDkgkatan jumlah Hakim yang memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan daIam penegakan hukum

(6)

(7)

Desember 2012

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kekayaan pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang bam mendudukijabatan, menempati jabatan bam atau selesai menjabat

Sekretariat MA

Terlaksananya diklat dan sertiftkasi berdasarkan hasil seleksi kompetensi hakirn

i

72


(5)

(4)

Desernber 2012

competency based !

Sasaran

PI:mgawasan dan pelaksanaan kewajiban terkait LHKPN (UU RI Nomor 28 Tahun 1999) oleh pejabat minimal eselon II dan/atau pos pos srategis yang ditentukan di K/L

Persentase LHKPN yang terkini dari pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang menempati jabatan bam ataU selesai menjabat


Sekjen KPK, Seluruh K/L

Pelaksanaan dan Pemantauan penjatuhan sanksi administratif oleh K/L bagi pejabat minimal eselon n dan/atau pos-pos strategis yang tidak melaporkan LHKPN terkini

- - - '-----.

--------

--~----~

Perbaiksn ..•

"

#!!1f1'~\",

It"l~~

~."" ~~ "'" '!Ii

I~f .. ~64

"4

4

•

~~~ , ...~~ ",,-~.'"(~

»;w"

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

40

No

moo

74

Isul Strategi NasionaI

Aksi

(1)

(2)

Perbaikan sistem pengelolaan dan pengalokasian anggaran pada lembaga penegak hukum

Pelaksanaan tindak lanjut hasil survei kinelja fungsi penanganan perkara

Keluaran

Target Penyelesaian

(3)

(4)

Tersedianya hasil audit sistem pengelolaan September 2012 anggaran yang diIakukan di lembaga penegak hukum yang antara lain memuat: • Praktek pengelolaan anggaran Efisiensi dan ketepatan pengelolaan dan , pengalokasian anggaran • Pertanggungjawaban penggunaan anggaran • Analisis kebutuhan riil anggaran • Rencana untuk pemenuhan kebutuhan

anggaran (tennasuk rencana untuk

memanfaatkan berbagai ketentuan hukum

yang memungkinkan peningkatan

sumbangan PNBP bagi Negara oleh

lembaga penegak hukum)

·

Laporan hasil survei kinelja fungsi penanarigan perkara yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung secara bersama dengan pengawas eksternal Laporan tindak lanjut hasil survey kinelja fungsi penanganan perkara dan rekomendasi

Agustus2012

Desember 2012

Sasaran

Instansj Penanggung Jawab

Instansi Terkait

(5)

(6)

(7)

Pengelo1aan dan pengalokasian anggaran lembaga penegak hukum yang sesuai dengan kebutuhan riil untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kinelja lembaga penegak hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukumdan HAM

BPKP,BPK, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Kementerian Keuangan, SeIqenKPK

Peningkatan kualitas Kinelja kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait fungsi penanganan perkara

Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Sekjen Ombudsman Rl

1"0- 0

Penempatan ...

,

~......,,~

I~A~"~

I.

.~A'J'~_

~:E ~dd

jft

"'t>~~k

.4r ""':..:.~~l')P' -.... '"

PRESIDEN

REPU8L1K INDONESIA

41 No


Aksi (2) Penempatan pejabat strategis lembaga penegak hukum

(1) 75

I

i

Keluaran

Target Penye1esaian

(3)

(4)

Terdokumentasinya hasil assessment pejabat Desember2012 pejabat pada posisi stl"ategis, yang bisa diakses secara terbatas. dengan parameter-parameter, termasuk antara lain: - verifi.k.asi terhadap harta kekayaan LHKPN dan transaksi keuangan (dengan meminta input dan KPK dan PPATK) - verifikasi terhadap kineIja dan integritas

calon (dengan meminta input bawahan dan

pengawasan internal)

- evaluasi kineIja dalam penanganan

perkara besar dan perkara yang menarik

perhatian publik dalam posisi sebelumnya

---"'--'---"-

Sasaran


(5)

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan pejabat di pos-pos strategis yang dilakukan melalui proses assessment

(6)

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukumdan

(7)

Komisi Kepolisian Nasional, Komis Kejaksaan, SeIgen KPK, PPATK, Sekjen Ombudsman RI

HAM

76

Penerapan rekrutmen penyidik melalui assesment (khusus)

Jumlah penyidik yang direkmt me1alui assessment (khusus)

Desember 2012

Peningkatan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dan berintegritas berdasarkan proses yang adil dan akuntabel


77

Pelaksanaan rekrutmen pegawai dan calon Jaksa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen

Laporan pelaksanaan rekrutmen pegawai dan calon Jaksa oleh pihak ketiga yang independen

Desember 2012

Peningkatan jumlah pegawai dan jaksa yang memiIiki kompetensi dan berintegritas berdasaikan proses yang adit dan akun,tabel

Kejaksaan Agung

-

Instansi Terkait

Kementerian PANdanRB, Komisi Kepolisian Nasional Kementerian PANdanRB, Komisi Kejaksaan

Pemberdayaan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

42 -----

No

Strategi Nasional

Aksi

Keluaran

Target Penyelesaian

Sasaran


(I)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

78

Pemberdayaan pengawasan eksternal dalam kerangka EMI (pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawasan Internal) dan IME (pengawasan Internal Mendukung pengawasan Eksternal) dalam Kepolisian

Tirl(laic lanjut pengaduan/rekomendasil kIarifikasi/perbaikan dari Kompolnas, BPK, ORI, BPKP, KPK, Komnas HAM, KPIA, Komnas Perempuan, DPR, dan Organisasi Masyarakat Sipil oleh Kepolisian

DeSember 2012

Peningkatan akuntabilitas dan integritas kepolisian melalui pengawasan internal danekstemal


79

Pelaksanaan penegakan hukum terkait peIanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan petngas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Laporan pelaksanaan kode etik dan peIanggaran disiplin

Desember 2012

-


i

I

II

I

Terpublikasinya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan petugas yang telah melakukan pelanggaran

-

Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upa,ya penegakan hukum Menurunnyajumlah pejabat dan petugas bermasalah yang dipromosikan dan dimutasikan

Instansi Terkait

--

(7)

Komisi Kepolisian Nasional, BPK, Sekjen Ombudsman Rl BPKP, Sekjen KPK, Komnas HAM, KPIA, Sekjen DPR, Komnas PeremDuan Sekjen Ombudsman RI

Penyusunan __ _

PRESIDEN

REPUBL.IK INDONESIA

43 ~~

I

L O

r80

1

I


I

Aksi (2) Penyusunan aturan adnUIUstrasipetugas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Keluaran (3)

Tersedianya kualifIkasi khusus terhadap petugas yang ditempatkan pada pengawasan internal

Target Penyelesaian

Sasaran (5)

(4)

Juli 2012

Petugas pengawasan internal yang berintegritas


Instansi Terkait

(6)

(7)


,

!

81

Penguatan komitmen para pihak dalam pemberantasan penyelundupan

Terlaksananya Memorandum a/Understanding antara Kementerian Keuangan dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut

Juli 2012

Pemberian peran yang memadai bagi para pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam pemberantasan penyelundupan


Badan Koordinasi Keamanan Laut

82

Penguatan fungai

supervisidan

pengendalian atas PNBP

Pelaksanaan kajian mengenai organisasi di K/L yang memiliki fungsi melakukan supervisi dan mengendalikan atas PNBP pada setiap K/L

Desember 2012

Rekomendasi kelembagaan pelaksana supervisi/pembinaan PNBP di K/L



Rekomendasi kebijakan supervisi dan pengendalian PNBP yang memadai oleh K/L



Pelaksanaan kajian mengenai kebijakan dalam pengelolaan PNBP di K/L

STRA1EGI •••

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

44

I I

No

I


Aksi

Keluaran

(1)

(2)

(3'

I

,

I

Target Penyelesaian

Sasaran


(4)

(5)

(6)

J

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM Memperkuat Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Korupsi

f Pemberantasan korupsi I Terpetakannya 10 (sepuluh) area kerawanan

83 untuk menyelamatkan korupoi """""''''''"' mdikato' yang ",lab ditetapkan uangNegara . berdasarkan prioritas Terlaksananya penindakan terhadap kasus korupsi berdasarkan pemetaan sektor rawan korupsi dan nilai kerugian Negara

I

~.

,--

I

I

Penguatan pelaksanaan koordinasi dan Memperkuat supervisi KPK bidang Penindakan dan penanganan kasus Pencegahan, dengan keluaran (diIaksanakan di korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat Pusat dan 33 Propinsi di Indonesia): 1. Supervisi penanganan tindak pidana serta penguatan

koordinasidiantara

korupsi sejumlah 128 kasus.

lembaga penegak hukum 2. Koordinasi penanganan tipikor 64 kasus.

didukung IT yang

Peningkatan kemampuan SDM aparat diIaksanakan secara penegak hukum da1am penanganan komprehensif (e-Iaw perkara TPK, melalui workshop,/ enforcement bimbingan teknis. Peserta dari Polda, KliYati, BPKP, It;ien dan LSM dengan target 600 peserta. .

Maret 2012

Desember 2012

I

Instansi Terkait

I

(7)

Peningkatan kualitas penindakan perkara korupsi di Lembaga Negara dan BUMN yang terfokus berdasarkan prioritas

Kejaksaan Agung

Kepolisian Negara Republik Indonesia, SekjenKPK, Sekjen Ombudsman RI

Optimalisasi fungsi koordinasi dan supervisi bidang Penindakan adalah da1arn rangka meningkatkan

penyelesaian perkara yang ditangani

oleh Kejaksaan dan Kepolisian

Sekjen KPK

Sekjen Ombudsman RI

I Desember 2012

I

.

Peningkatan '"

P"~~"'''-

"""'P"'''''~l~ il/"'~"~4 ~lIt .....~~

~6~

~611

"'''~.. ....~"

~~

w..t .,A;/:¥

..

~'lf4"

""~":"

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

45 ,--,---Isul Strate'" ...5 .... NaslOnal

No

Ii -

85

(1)

l

Aksi

......... LJ..1 ........... Q

(2) Peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam setiap proses penyidikan tindak pidana korupsi

I

Pelaksanaan Peraturan Bersama lembaga penegak hukum untuk melindungi pe1apor dan saksi pelaku yang bekeIjasama (whistle

Sasaran

Q.,I.Q..I..l.

(3) (4)

Laporan rekapitulasi penyampaian SPDP kasus Desember 2012 korupsi dan Kepolisian kepada Kejaksaan dan KPK serm dan Kejaksaan kepada KPK


(5)

(6)

Penanganan !casus korupsi berjalan lebih efektif

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung

Sell:jenKPK. Sekjen Ombudsman R1

Peningkatan partisipasi pelapor dan saksi pelaku whistle blower yang bekerjasama untuk membantu penegakan hukum

Kejaksaan Agung

Kementerian Hukumdan HAM. Kepolisian Negara Republik Indonesia , SelI:jen KPK, LPSK, Sekjen Ombudsman RI

I

[

I[

Laporan Pelaksanaan Peraturan Bersama lembaga penegak hukum untuk melindungi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (whistle blower atau justice collaborators)


I

I ! 86

Target

Keluar.

I I

I

Desember 2012

blower ataujustice coUaborators)

---

Penguatan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

46

No


Aksi

Keluanm

Penguatan dan Konsistensi Sanksi Hukum dan Administrasi terhadap Penegak Hukum anaan penegakan - Laporan pelaksa:naan penerapan sanksi :1 terkait bagi pejabat dan aparat yang melakukan garanyang pelanggaran disiplin dan kode etik di kan oleh aparat Kcpolisian :;ian - Terpublikasinya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat yang telah melakukan pelanggaran

88

Pelaksanaan penegakan ~kait huku pelan ran yang dilaku :1 oleh aparat Kejaks [l

- Laporan pelaksanaan penerapan sanksi bagi

pejabat dan aparat yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik di Kejaksaan - Terpublikasinya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat yang telah melakukan pelanggaran

I

Target Penyelesaian

Sasaran

Desember 2012

Instansi Terkait

-

Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaa.n masyarakat terhadap upaya penegakan hukum Menurunnya jumIah pejabat dan petugas bermasalah yang dipromosikan dan dimutasikan


Komisi Kepolisian Nasional

-

Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum MenurunnyajumIah pejabat dan petugas bermasalah yang dipromosikan dan dimutasikan

Kejaksaan Agung

Komisi Kejaksaan, Selijen Ombudsman RI

I

Desemher 2012


STRATEGI ___

,

.11"11', ~~~.l"-~,~

.

l~.A , ".!, •~!'r.""\\'G, fll" ,..

~t">I:-.b~.. ,iIJ~~~~l

~¥~'V)#."~ ;;':';;6';",

.

PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA

47

I

I No

Isul f Strategi i N.asional

I

(1)

'1

Aksi

.... -.:

Keluaran

'J

(2)

(3)

on

(4)

(5)


Instansi Terkait

(6)

(7)

STRATEGIPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN Hannonisasi dan Sinkronisasi Peratumn Perundang-undangan dan Penyusunan Pemturan Perundang-undangan daIam Rangka Penegakan Hukum yang Modem dalam Sistem Peradilan Pidana

j 89

I 90

91

Tedaksananya penguatan SPP Khusus Penyusunan pemturan perundangan-undangan Pemberantasan Korupsi dalam penyusunan RUUKUHAP dalam rangka pemberantasan korupsi ! Teriaksananya percepatan pengesahan RUU Tipikor sesuai Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan RUU Pemmpasan aset Tersedianya Peraturan BUMN tentang Penguatan peraturan Akuntabilitas Keuangan BUMN perundangan dalam penanganan kasus Tersedianya Peraturatl Pemerintah korupsidisektorpublik pelaksanaan UU KPK tentang Koordinasi dan dan sektor swasta Supervisi Tersedianya Peraturan Menteri BUMN tentang Penundaan Transaksi Bisnis yang terlibat korupsi Tersedianya peraturan terkait penanganan PeJaksanaan perkara dan penegakan hukum dalam sistem harmonisasi peraturan peradilan modern di KepoIisian yang terkait dengan hukum acara daIam rangka penegakan hukum dan,penanganan

I Desember2012

Peningkatan kualitas penegakan hukum dan penanganan perkara korupsi


Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kineIja penegakan hukum dan terhadap transaksi bisnis nasional dan intemasional

Kementerian BUMN

!

Desember 2012

Juni 2012

Agustus 2012

Peningkatan kualitas penyeIenggaraan penegakan hukum dan penanganan perkara daIam sistem peradilan yang modem

Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman Rl

Kementerian Hukumdan HAM Kementerian BUMN Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kejaksaan Agung, Komisi KepoJisian Nasional

-

perkara •..

PRESIDEN

REPUBL1K INDONESIA

48

Strategi Nasional

No

(1)

Aksi

Keluaran

(2)

(3)

I

Target Penyelesaian

Sasaran


Instansi Terkait

(4)

(5)

(6)

(7)

I perkara dalam sistern I

92

I

i

93

peradilan di Kepolisian Penguatan dukungan lembaga peradilan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakliln hukum yang modern dalam sistem peradilan pidana

Tersedianya produk hukum MA mengenai tugas dan fungsi lembaga peradilan dalam rnendukung sistem peradilan pidana yang modern

September 2012

Pengaturan implementasi UU tentang Transfer Dana

~ian

Desember 2012

bersama Menkeu-BI tentang pembatasan transaksi tunai

Peningkatan kualitas mekanisme dan koordinasi yang mendukung pelaksanaan koordinasi penegakan hukum diantara lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang modern

Sekretariat MA

Pembatasan transaksi tunai yang mempersempit peluang teIjadinya tindak pidana korupsi


POLRI,

Kejaksaan

BI

L STRATEGI ...

M'~'t,~,

'~"'.T"~~'~

~A~';~I

~l ~6~ i~J ~(1idY -..,. .... PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

49

No


I Aksi

Keluaran

(2)

(3)

Instansi

Target Penyelesaian

Sasaran

(4)

(5)

~enanggung

Jawab (6)


STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET --

Memastikan Lembaga Pelaksana Central ofAutiY:Jrity untuk Tipikor

94

Penguatan Pusat Pengendali pelaksanaan sesnai UU No. 1 Tabun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Evaluasi dan database mengenai upaya-upaya kerjasama intemasional (MLA) dan laporan keberhasilan keIjasama intemasional yang pemab dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan tentang pusat pengendalian untuk kerjasama intemasional pemberantasan korupsi

Desember 2012

Terbitnya peraturan tentang Pusat Pengendali KeIjasama Intemasional Pemberantasan Korupsi

Desember 2012

Efektifitas peran Central ofAutiY:Jrity dalam rangka. kerjasama intemasional dalam masalah pidana (MLA)


Memastikan Pembentukan Lembaga Pengelolaan Aset Hasil Tipikor (AMUI dengan Tujuan unti.lk Mendukung Proses Penegakan Hukum, Proses Transparansi Pengelolaan Aset Penyusunan mekanisme pengembalian aset Desember 2012 Efesiensi pengelolaan aset dan distribusi Kementerian Pen:epatan Penyusunan 95 Hukumdan serta pemanfaatan basil korupsi bagi basil tipikor berdasarkan kebutuhan dalam Perpres tentang HAM penegakan hukum dalam Pembentukan lembaga praktek pengembalian aset pemberantasan korupsi Pengelola Aset -~-

Kemenko Polhukam, cKejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sek;jen KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian LuarNegeri

Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet

--

Dukungan .,.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

50 No

Strategi Nasional (1)

96

Aksi (2)

Dl.lkungSn lembaga peradilan dalam proses penyelamatan aset hasil korupsi

Target Penyelesaian

Keluaran (3)

Sasaran (5)

(4)

Tersedianya mekanisme/SOP penanganan penyelamatan aset hasil korupsi yang akuntabel dan transparan

Oktober 2012

Peningkatan percepatan proses penanganan perkara korupsi dan proses penyelamatan aset hasil korupsi

Desember 2012

Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan aparat lembaga terkait lainnya dalam mekanisme pengembalian aset basil tindak pidana korupsi


(6) Sekretariat MA

I

I


Kementerian Hukumdan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia,. SelgenKPK, Kementerian Keuangan

Pelatihan d.. Banman Teknik dalam rangka Penyelamatan Aset Hasil Korupsi

97

Memantapkan koordinasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait lainnya dalam rangka

penyelamatan aset basil korupsi (assetfreezing, asset Seizure, asset

I

Terlaksananya koordinasi pelatihan berkaia maupun ad-hnc di lingkungan aparat penegak hukum: a. Jumlah Pelatihan berkaia di masing-masing K/L

b. Jumlah pelatihan bersama antar penegak hukum terkait penyelamatan aset basil korupsi

forfeiture, forensic o=ountiTlg/ audit forensik, mekanisme Mutual Legal Assistance) --

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan

Kementerian Hukumdan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RepubJik Indonesia,. Selgen KPK, Kementerian Keuangan. Kementerian Luar Negeri. PPATK

-~-

Pelatihan •••

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

51

No

I


!

Aksi

Keluaran

(2)

(3)

Target Penyelesalan

Sasaran


Instansi Terkait

(6)

(7)

---

(I)

(4)

(S)

---

98

I

-Tersedianya sumber daya hakim yang memiliki Pelatihan dan Bantuan Teknik dalam rangka kompetensi yang mendukung upaya , penyelarnatan aset hasil penegakan hukum di bidang pemberantasan

kornpsi bagi hakim

kornpsi

Desember 2012

Peningkatan kapasitas hakim daIarn proses penegakan hukum

Sekretariat MA

Desember 2012

Peningkatan jumlah aset hasil tindak pidana kornpsi yang berhasil diselamatkan

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan

I I

Pembentukan Task Force Penyelamatan Aset

99

Memantapkan koordinasi intensiI antar Iembaga yang memiliki kompetensi dalam mengembaIikan aset hasil tipikor (baik di da1am negeri maupun luar negeri) guna menyusun strategi pengembaIian aset -~

Tedaksananya koordinasi pengembalian aset basil tipikor

-~

--~

--~

-------

Kementerian Hukumdan HAM,

Kementerian Luar Negeri, Kejalcsaan Agung, KepoIisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat MA, Sek;jenKPK

Penuntasan ...

.,td*~~.~

~"" ~:1

' ' l' 'gJ~' '

~~

~A~ d

li"t

IS 4

~~~l\ I:.~~

A

~;l~

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

52 r

~~-~~

I

No

I I

~-~

~-~

Isul . Strategt Nasional

. Aksl

Keluaran

Target Pl' enye esruan

Sasaran


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100

Penuntasan bantuan timbal batik dalam masalah pidana dalam penyelamatan aset hasil tipikor

) i

I

Laporan perkembangan capaian

Desember 2012

Peningkatanjumlah kasus dan nominal penyeiamatan aset dari hasil tipikor

Kementerian Hukum dan HAM

'I

I

Instansi 't kait er

-- (7)

Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, Kepolisian ~~

Indonesia, Sekretariat MA, Sek;ien KPK

I ~L-______

__L---_

_______________L-__________________________________

~L_

__________

~L_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ L_ _ _ _ _ _

------~--------------

STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI Kampanye Anti Korupsi 101

I

I Pelaksanaan sosialisasi kebijakan publik terkait upaya pet;Zepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan publik

T erlaksananya kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan anti-korupsi, antara lain: whistle blower system, justice collaborator, dan kewajibaJ;l LHKPN melaIui media komunikasi dan membangun tingkat kesadaran anti korupsi bagi badan publik, kaIangan pengusaha, kelompok strategis masyarakat mahasiswa. ruru, UlM, dll

Desember 2012 I Meningkatnya kesadaran para penyelenggara di badan publik untuk menjalankan biroknl.si yang bersih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan badan publik

Kementerian Komunikasi dan Infurmatika

SekjenKPK, Sek;ien Ombudsman Rl

Pelaksanaan ...

PRESIDEN

REPU8LIK INDONESIA

53

------

rsul Strategi Nasional

No

Aksi

(1)

102

(2) Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye massal budaya anti korupsi

--

Keluaran (3)

Target Penyelesaian

Sasaran

(4)

Tersusunnya eetak biru strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi

Juni2012

(5)

rnstansi Penanggung Jawab (6)

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat luas mengenai nUai, budaya dan perilaku anti korupsi

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas antara lain mengenai peran pencegahan dan pemberantasan korupsi, jenis perilaku koruptif, dan nilai-nilai anti korupsi lainnya

Desember 2012

Terlaksananya kampanye anti-korupsi melalui pengembangan produk kreatif (seni musik, seni pertunjukan dan perfilman) yang mendukung semangat anti-korupsi

Desember 2012 . Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas mengenai nilai, budaya dan perilaku anti korupsi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Terlaksananya kampanye pemuda anti-korupsi diantaranya melalui pramuka, paskibra dan kegiatan olahraga

Desember 2012

Kementerian Pemudadan Olahraga


Sekjen KPK, Sek;jen Ombudsman RI Kementerian Hukumdan HAM, Kementerian PANdanRB

----

Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Berbagai Aktivitas di Sekolah dan Lingkup Sosial untuk Menciptaka.!l Karakter Bangsa yang Berintegritas 103

Pengajaran anti-korupsi sebagai sisipan dalam kurikulum karakter bangsa pada pendidikan .dasar dan menengah

Tersedianya modul ajar anti-korupsi yang siap disisipkan untuk pendidikan dasar dan menengah

April 2012

Pengintegrasian nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah

Kementeri8n Pendidikan dan Kebudayaan

Sekjen KPK. Sekjen Ombudsman RI

I"

Persentase ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

54 ~

I

No

!

,


Aksi

(1)

(2)

I

(3) Persentase sosialisasi dan training oftrainers modul anti-korupsi

.. _.,.---

[

Target Penyelesaian

Sasaran


Instansi Terkait

(5)

(6)

(7)

(4)

Desember 2012

Jumlah uji coba penerapan modul anti-korupsi Desember 2012 di sekolah dasar dan menengah

I

104

Keluaran

... - ..

Pengembangan pendidikan anti-korupsi pada pendidikan tinggi

Tersedianya modul ajar anti-korupsi yang siap disisipkan untuk pendidikan tinggi I>erSentase sosialisasi dan tra.ining oftra.iners modul anti-korupsi

April 2012

Pengintegrasian nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selgen KPK, Selgen Ombudsman RI

Kementerian Luar Negeri, Selgen KPK

Kementerian PANdanRB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukumdan

Desember 2012 i

Jumlah uji coba penerapan modul anti-korupsi Desember 2012 pada perguruan tinggi STRATEGI MEKANISME PELAPORAN c------- Mempen.uas dan Mempermudah Akses Informasi Berbagai Upaya dalam rangka Proses Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Masing-masing K/L Tersusunnya Iaporan pencegahan dan Penyusunan laporan Laporan implementa.si UNCAC di Indonesia Setiap 2 (dua) 105 pemberantasan korupsi nasional sebagai pada Konferensi Negara Pihak UNCAC tahun sekali pelaksanaan bentuk pelaporan pemerintah daIam implementasi Konvensi (pelaksanaan mengimplementasikan UNCAC COSP) PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) ---

--

--

--

.

HAM,

.

.'

Kementerian ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

55

, No

Isu! Strategi Nasional

Aksi

Keluaran

Target PenyeJesaian

Sasaran

(I)

(2)

(3)

(4)

(5)


-(6)

I

I

I

Penyusunan laporan tahunan terintegrasi mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan kornpsi

Laporan tahunan Pencegahan dan

pemberantasan kornpsi kepada Presiden

(7)

Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri,

PPATK,

Kejaksaan

Agung,

Kepolisian

Negara Republik

Indonesia,

Kowai

Ombudsman Rl

I

i

106

Instansi Terkait

Peningkatan kualitaa laporan Pencegahan dan pemberantasan kornpsi secara nasional

Desember 2012

Sek;ien KPK

Kementerian PANdanRB, Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian Hukumdan

HAM, i

_

..

_

..... _..

_-_ __ .......

....

--_

.....

_ _ __ ..

...

.......

_ - - - - - _ __ ....... ..

......... _.. -

~

~

L........... _ _

--

-

L........ _ _ _ _ _ _

Kementerian Keuangan, Kementerian

Luar Negeri,

Kementerian .•.

,

I

PRESIDEN

REPUBUI< INDONESIA

56 -

Isul No

Strategi Nasional

Aksi

Keluaran

Target Penyelesaian

(3)

(41

;

____.______ ""L

Sasaran


(5)

(6)

.-.:....:...--------- ....

lnstansi Terkait (7)

Kementeritm Datam Negeri, : PPATK, Kejaksaan Agung.

Kepolisian NegaraRe~

Indonesia. Selgen

OmbUtlsmatl ft ..-....!..

________i _

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

'~~ Perundang-undangan

fI~dan Keamanan,

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents