KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI TNSPEICUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : ITJ.KP'07'06-07 TAHUN 2013 TENTANG
PENGENDALIAN TERHADAP PENYELENGGAM NEGARA YANG WAJIB METAPORKAN HARTA KEKAYAAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.
bahwa beberapa substansi dan ketentuan yang tercantum
dalam Asasi Manusia Instruksi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak
Republik Indonesia Nomor ITJ.KP'07.06-05 Tahun 2013 tentang
Pengendalian Terhadap Penyelenggara Negara yang Wajib lVelaporkan Hartl Kekayaan perlu disempurnakan agar dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien; b. bahwa dengan berlakunya Instruksi Inspektur Jenderal ini, maka Instruksi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reoublik Indonesia Nomor ITJ.KP.07.06-05 Tahun 2013 tentang Pengendalian Terhadap Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan dinyatakan tidak berlaku; bahwa berdasarkan peftimbangan butir a dan b di atas, memandang perlu dilakukan penyempurnaan Instruksi Inspektur Jenderal kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ.KP.07.O6-05 Tahun 2Oi-3 tentang Pengendalian Terhadap Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan, dalam Instruksi Insoektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reoublik Indonesia. N4eng
ingat
: 1. Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi; J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara seda Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 4.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
6.
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor N.fun-Ot.Xp.OZ.06 Tahun 2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Pejabat di Kementerian Hukum dan HAM yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan;
Keputusan
dan HAM Republik Indonesia
7.
Keputusan Menteri Hukum
8.
Surat Edaran lvlenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Nomor
M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pejabat di Kementerian Hukum dan HAM yang Wajib lvlelaporkan Harta Kekayaan;
Pemerintah Daerah.
MENGINSTRUKSIKAN: Kepada
1. 2.
3.
I
Kementerian Hukum dan HAlvl; Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM; Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; Para Sekretaris Unit Eselon
Untuk KESATU
Melakukan pengendalian terhadap Wajib Lapor Harta Kekayaan dengan melakukan Rekapitulasi Daftar Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan di lingkungan kerjanya masing-masing terhadap pemangku jabatan: 1. Pejabat Struktural Eselon I; 2. Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM; 3. Pejabat Struktural Eselon II; 4. Pejabat Struktural Eselon III;
5. 6. 7.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Bendahara dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan; B. Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; 9. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 11. Auditor pada Inspektorat Jenderal; 12. Pemeriksa Paten, Merk dan Desain Industri. KEDUA
Mewajibkan pemangku jabatan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu di lingkungan kerjanya masing-masing untuk menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyampaikan foto kopi tanda Kepala Biro terima LHKPN dari KPK kepada Sekretaris Unit Eselon bahan sebagai direkapitulasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah untuk yang Wajib pemantauan dan pengendalian terhadap Penyelenggara Negara
I,
Melaporkan Harta KekaYaan. KETIGA
Membuat Rekapitulasi Daftar Pejabat waiib Lapor Harta Kekayaan di
dan
menyampaikan laporan p"iketbungan rekapitulasinya, yang berupa data soft copy ke Inspektorat
lingkungan kerjanya masing-masing
ienderal Kementerian Hukum dan HAM untuk dikompilasi. (format terlampir) KEEIYPAT
KELIMA
KEENAM
Memeriksa daftar pejabat yang sudah dan belum menyampaikan LHKPN kepada KPK, dan memerintahkan kepada pejabat yang belum menyerahkan LHKPN untuk segera memenuhi kewajibannya. Memberikan peringatan para pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu yang belum menyampaikan LHKPN kepada KPK dan mengenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mewajibkan pemangku jabatan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu untuk segera melaporkan LHKPN menggun akan Formulir LHKPN KPK-A, bagi yang belum pernah/petama kali melaporkan'
KETUJUH
.,,
KETUJUH
Mewajibkan pemangku jabatan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu untuk- melaporkan kembali LHKPN apabila mengalami mutasi atau promosi jabatan, mengakhiri jabatan atau pensiun, menduduki jabatan selama 2 !dua) tahun atau sewaktu-waKu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriKaan kekayaan dengan menggunakan Formulir LHKPN KPK'B dan dengan batas waKu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak penyelenggara Negara memangku jabatan' INSTRUKSI ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetaokan di : Jakarta Pada Tanggal : 11 Juni 2013
198502 1001
F.t
.:
u. F
"r C o
.;
N
(g
\z
c 3 tz 'r:t
so
e= aEx
o.
:z
3n
C lg
lo
'c q, fn
"-r
\r!
<2
6N
uJ
;g zo
-F
i:
c(g
i:N
F.o
m
dq= ?hX Y.-
EZ
^ == :3>
= l9 5 o -':
pE-
F-.r
Ptr;.. ii
Ea lev .;=
'.
6
Z
(o
EEE:
0'
EESF
ii
U3 ,J
f3 -C, '1-|
d.o 6F d-z J-
-jc,Y gRs
F
5
z z
E
o) l-a-'
1z (f ar :=: e6lr,l =ur EE aat
H5
E
z
d,z F9 lL7
z F
-F =J o.
tro
Y
UJ
&,
z
@
N
E
z
z
N
z:.
J
PETUNJUK PENGISTAN REKAPITULASI DAFTAR PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
NO
KETERANGAN
KOLOM
I
Nomor urut pelapor
1.
Kolom
2.
Kolom 2
Nama pejabat pelaPor
3.
Kolom 3
NIP Pelapor
4.
Kolom 4
Jabatan pelapor saat ini/yang paling update/terbaru
5.
Kolom 5
Unit Kerja pelapor
6,
Kolom 5
keteransan SUDAH atau BELUM lapor dengan diberikan tanda checkl tick markltanda centang
7.
Kolom 7
tanggal pelapor metaporkan LHKPN ke KPK (tanda terima dari KPK)
8.
Kolom 8
ta"sgal dit timanya tanda bukti dari pelapor yang diserahkan unit
9.
Kolom 9
kerja yang bertanggung jawab melakukan pengendalian formulir yang digunakan melaporkan LHKPN (Form A/Form B)
10.
Kolom 10
jabatan Fapor saat melaporkan LHKPN (tanda terima dari KPK)
11
Kolom 11
kiwajiban pelapor untuk mengisi Formulir LHKPN selanjutnya
12, Kolom 12
keterangan tambahan jika diperlukan
F
z
z
? F{
e: AEF 3;
o
zuJ
o
Y
tb'
g;
:i 'c
Y 0,
==^ =3> ;F ^Ed=Eq *8f,6
v t
E
cS
9ilur
-r rL
e3= ilotr U[=
o ic,Y
6H9 egE
o
;. o
F.
s
:
z
(,
z
ro
E
E== EE5
t\
P9c
e 3
3
;
E
o
zl
Fi; li
LO o t,
5 3
z s ao
b;
;>
:;
z>
A Y
ul
d
or c{
z N
t\ F\
:
E
j
z
;
6 o
z
.j
ul o th
z \.r \
uI
F
-.A
?t 5
<9.
z
es
lu
ft
F{
oz
e9
sg zo
o o
J
i
ti Y
a gr r.{
AF
q3
fio :t rD !. o! d
z
