1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; 2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 20122014; 3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Departemen Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.53 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran (Whistleblower) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/MEN/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
1. Penerapan sistem perizinan online berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk usaha angkutan penumpang maupun barang dengan fokus pada moda transportasi penyeberangan dan laut;
2. Optimalisasi Pelaksanaan whistle blowing system (WBS) dan jaminan perlindungan terhadap whistle blower /Pelapor yang terintegrasi di Kementerian/Lembaga; 3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS); 4. Transparansi proses pengusulan, kriteria penerima program sampai dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 5. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa; 6. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa melalui performance based contract; 7. Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah; 8. Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah dan jenis perizinan di tingkat pusat.
1. Rencana pembangunan Aplikasi Whistleblowing System Inspektorat Jenderal yang menggunakan anggaran Belanja Modal tahun 2015 tidak direalisasikan dikarenakan akan mengadopsi Aplikasi Whistleblowing System dari Kemenkeu; 2. Surat permintaan pemanfaatan Aplikasi Whistleblowing System (Wise) dari Inspektur Jenderal Kemenhub kepada Inspektur Jenderal Kemenkeu Nomor UM.202/1014/ITJEN2015 tanggal 16 Juni 2015;
3. Surat balasan persetujuan pemanfaatan Aplikasi Wise dari Inspektur Jenderal Kemenkeu Nomor S-118/IJ/2015 tanggal 25 Juni 2015. Adopsi Aplikasi Wise dari Kemenkeu ke Kemenhub tidak menggunakan Anggaran Belanja Modal Itjen (Rp. 0,-); 4. Kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor PJ 93 Tahun 2015 tanggal 28 September 2015 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
TIME LINE PENGADOPSIAN APLIKASI WISE KEMENKEU KE KEMENHUB N O
RENCANA KERJA
1 Dokumen Aplikasi Wise Administrasi dan Pembuatan SK. 2 Pengadopsian Aplikasi Wise
AGUSTUS SEPTEMBER MG MG MG MG MG MG MG MG I II III IV I II III IV V V
PELAKSANA
Kemenkeu Kemenhub
3 Installasi Dummy Aplikasi Wise
V
Kemenkeu dan Kemenhub
4
Uji Coba Aplikasi Wise oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub
V
Kemenhub
5
Penyiapan Infrastruktur (Production Server dan Database Server)
6 Development Aplikasi Wise
User Acceptance Test (UAT) Aplikasi 7 Wise oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Pusdatin 8 Security test Aplikasi Wise Sosialisasi Penggunaan Aplikasi 9 Wise Penandatangan Mou antara 10 Kemenhub dan Kemenkeu 11 Go Live Aplikasi Wise
V V
Kemenhub V
V
V
V
Kemenkeu dan Kemenhub Kemenkeu dan Kemenhub
V V V V V
Kemenhub Kemenkeu dan Kemenhub Kemenkeu dan Kemenhub Kemenhub
1. Pelaksanaan Brainstorming pemanfaatan Aplikasi Wise pada tanggal 02 Juli 2015 yang bertempat di Inspektorat VII Itjen Kemenkeu. Pelaksanaan brainstorming ini juga melibatkan Tim Teknis SIP Itjen Kemenhub dan Pusdatin Kemenhub; 2. Sosialisasi Penggunaan/Pengenalan Aplikasi WISE (mengundang Inspektur Bidang Insvestigasi Itjen Kemenkeu sebagai narasumber) pada tanggal 09 Juli 2015 kepada Pegawai ITJEN KEMENHUB,; 3. Penyesuaian Bisnis Proses Aplikasi Wise untuk kebutuhan yang ada di Kemenhub.
4. Penyediaan Infrastruktur TIK Wise oleh Pusdatin Kemenhub agar Adopsi Aplikasi Wise dapat berjalan dan digunakan di Kemenhub; 5. Pembahasan bersama Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Kemenkeu (Pusintek), ITJEN Kemenkeu, Pusdatin dan Tim SIP Itjen Kemenhub untuk membahas Source Code dan Database dari Aplikasi Wise 6. Pelaksanaan Instalasi Dummy Aplikasi Tanggal 19 Agustus 2015 di Kemenhub
7. Melakukan perubahan / penyesuaian Disain Layout dan Content sesuai yang dibutuhkan Kemenhub;
8. Pengujian terhadap Bisnis proses yang ada pada Aplikasi serta Melakukan Pengujian Teknis terhadap Aplikasi terkait error/bugs dan lain-lain; 9. Finalisasi Teknis Adopsi Aplikasi WISE dan Pembuatan konsep materi pelatihan dan paparan bagi pengelola dan operator (terutama pelapor); 10. Penamaan Aplikasi Wise menjadi Aplikasi Sistem Manajemen Pengaduan “SIMADU”
Peresmian Aplikasi SIMADU oleh Bapak Menteri Perhubungan pada tanggal 07 Oktober 2015;
II
I
I
Pelapor
Helpdesk 1
Web Registrasi / Login 2
Buat Pengadua n
3
Buat terlapor & Lampiran 4
Nomor Register 5
Status / History
Verifikato r 7
Login 2
1
II
Telp, Fax, Langsung, SMS, Surat
3
Membuat user Pelapor 4
Buat Pengadua n
5
Buat terlapor & Lampiran
6
Nomor Register
Login 7
Memeriks a Laporan 8
Verifikasi Laporan 9
Distribusi Laporan 10
Hasil Verifikasi
Pejabat Yang Berwenan g
11
Login
11
II
Pengkaji 16
12
13
Membuat Tim Pengkaji 14
Monitor Tim Pengkaji 15 Hasil Disposisi & Eksamina si
Login Memeriksa Laporan
17
Membuat Disposisi
Pengentri 20
16
Memeriks a Laporan
II I
II
Mengkaji Laporan 18
Membuat Rekomendas i
19
Hasil Kajian
Login
Pimpinan 1
20
1
21
2
Memeriksa Progres Laporan
Melanjutka n Progres Laporan 22
Melakukan Analisa Laporan 23
Hasil Laporan (SELESAI)
Login Monitor Status Laporan Rekap dan Detail Laporan
I
I
Pelapor adalah pengguna aplikasi yang akan melaporkan suatu kasus atau pihak tertentu kepada Itjen untuk diperiksa/diproses. Pelapor/Pengadu dapat membuat pengaduan baru atau menambah data untuk pengaduan atau melihat status tindak lanjut atas pengaduan sebelumnya.
Pelapor Web 1
Registrasi / Login
1
Pelapor melakukan registrasi untuk menjadi pelapor pada aplikasi Whistleblowing Perhubungan, setelah berhasil maka dapat login sebagai pelapor 2
Pelapor membuat pelaporan dengan melengkapi detail informasi yang terdiri dari : Jenis Aduan (Melanggar Tugas dan Fungsi atau Tindak Pidana), Perihal, Uraian, dan Tempat Kejadian yang terdiri dari : Unit Kejadian, Provinsi, Kota, Alamat & Nama Kantor serta Perkiraan Waktu Kejadian.
2
Buat Pengadua n
3
Buat terlapor & Lampiran 4
3
Pelapor melengkapi Pengaduan dengan memasukkan data pihak terlapor yang terdiri dari : Nama, NIP, Unit dan Jabatan, serta mengupload file dokumen lampiran data dukung dari 4 laporan. Pelapor mengirimkan/melanjutkan laporan pengaduan dan mendapatkan nomor registrasi pelaporan.
Nomor Register 5
5
Status / History
Pelapor dapat melihat/memonitor status setiap proses pelaporan yang telah dilakukan dengan melihat history.
I I
Helpdes k 1
Login 2
Helpdesk adalah fasilitator dari pelapor baik datang langsung, melalui telepon, fax, surat dan sms yang akan melaporkan suatu kasus atau pihak tertentu kepada Itjen untuk diperiksa/diproses. Helpdesk dapat membuat user pelapor dan membuat pengaduan baru atau menambah data untuk pengaduan dan dapat meregister serta memberikan akses username dan kepada pelapor. 1 password 2 Setelah login, Helpdesk dapat menerima pelapor baik yang datang langsung, melalui telepon, fax, surat, sms dan akan melaporkan suatu kasus atau pihak tertentu kepada Itjen untuk diperiksa/diproses.
Telp, Fax, Langsung, SMS, Surat
3
Membuat user Pelapor
4
Helpdesk membuatkan/meregister user dan password serta memberikannya kepada pelapor serta dapat membuatkan pengaduan baru atau menambah data untuk pengaduan yang akan dilengkapi pelapor.
3
4
Buat Pengadua n
5
Buat terlapor & Lampiran
6
Nomor Register
5
6
Helpdesk membantu Pelapor membuat Pengaduan dengan melengkapi detail informasi yang terdiri dari : Jenis Aduan (Melanggar Tugas dan Fungsi atau Tindak Pidana), Perihal, Uraian, dan Tempat Kejadian yang terdiri dari : Unit Kejadian, Provinsi, Kota, Alamat & Nama Kantor serta Perkiraan Waktu Kejadian. Helpdesk membantu Pelapor melengkapi Pengaduan dengan memasukkan data pihak terlapor yang terdiri dari : Nama, NIP, Unit dan Jabatan, serta mengupload file dokumen lampiran data dukung dari laporan. Helpdesk membantu Pelapor mengirimkan/lanjut menjadi laporan pengaduan, dan mendapatkan nomor registrasi pelaporan. Helpdesk dapat melihat/memonitor status setiap proses pelaporan yang telah dilakukan dengan melihat history, sesuai permintaan pelapor.
TERIMA KASIH
Video Wise
