REFORMASI KEUANGAN NEGARA TUNTUTAN AKUNTABILITAS PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE

REFORMASI KEUANGAN NEGARA TUNTUTAN AKUNTABILITAS PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE MUINDRO RENYOWIJOYO Jl. Kyai Tapa No.20, Grogol Jakarta 11440, [email protected]

R

eformasi Keuangan di Indonesia telah memasuki segala aspek kehidupan bangsa, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pandangan hidup dan lain sebagainya. Dalam sektor publik tekanan untuk melakukan keterbukaan dalam pengelolaan negara dalam segala bidang semakin terasa, dengan tekanan untuk melaksanakan transparansi, keterbukaan, tata kelola yang baik dan pertanggungjawaban pengelolaan kepada publik. Paket bantuan IMF tahun 1997/1998 berisi persyaratan good government, yang mereformasi manajemen keuangan pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah. Reformasi keuangan dan akuntansi pemerintah, diberlakukan dengan diumumkannnya Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UURI Nomor 1 tahun 2004 tantang Perbendaharaan Negara, UURI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UURI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan keluarnya undang-undang tersebut mendesak perlunya Standar Akuntansi Pemerintahan (PP. Nomor 24 tahun 2005) sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah. Tanpa standar akuntansi pemerintahan, BPK tidak dapat menerbitkan opini audit. Perangkat aturan dan pedomannya disiapkan oleh pemerintah, untuk keperluan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Renyowijoyo 2008: 18). Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance se-

ring diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan managemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Renyowijoyo 2008: 19). Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pengelolaan uang Negara dan Daerah, aturannya terakhir dengan dikeluarkannya PP. Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Di seluruh kementerian negara/lembaga terdapat terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional kementerian negara/lembaga. Rekeningrekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan Negara berada dalam pengelolaan Bandahara Umum Negara. Lingkup peraturan pemerintah ini pada dasarnya mencakup berbagai aspek pengaturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kewenangan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Benda-

32 Vol I No. I Edisi Maret 2009

hara Umum Daerah, dengan maksud agar pengelolaan kas dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Aspek pengaturan tersebut antara lain mengenai: perencanaan kas melalui peramalan kas, arus kas masuk, arus kas keluar, pengelolaan kas kurang dan kas lebih, pelaksanaan rekening tunggal perbendaharaan (Treasury Single Account) dan pelaporan (PP. no. 39 2007 hal Penjelasan Umum).

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah, memberi izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuka Rekening Penerimaan pada Bank Umum yang telah ditetapkan dan penerimaan yang ditampung dalam Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah (KUD) (Renyowijoyo 2008: 30).

Penerimaan Uang Negara/Daerah

Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, kementerian negara/lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran APBN wajib menyampaikan proyeksi peneriman dan pengeluaran secara periodik kepada BUN atau Kuasa BUN. Kepala SKPKD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo minimal. Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPD wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada BUD (Renyowijoyo 2008: 3233).

Pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga bersangkutan, membuka Rekening Penerimaan dan penerimaan Negara yang ditampung dalam Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara (KUN). Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, kementerian negara/lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja kementerian negara/lembaga, membuka Rekening Pengeluaran untuk menampung Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari (Renyowijoyo 2008: 26-29). Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kepala SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dibantu Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga. Wewenang BUD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) secara lebih luas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Gubernur/Bupati/Walikota pada awal tahun anggaran mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

Peranggungjawaban, Akuntansi dan Pelaporan Uang Negara/Daerah BUN/D, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/ Bupati/Walikota/Kepala Kantor atau Satuan Kerja di pusat maupun di daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. BUN/D, kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan semua unit kerja yang berada di bawahnya yang menguasai uang Negara/Daerah melakukan akuntansi atas pengelolaan uang Negara/ Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan pengelolaan Uang Negara dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat dilakukan secara periodik dan berjenjang. Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan peme33

Vol I No. I Edisi Maret 2009

rintah daerah dilakukan secara periodik (Renyowijoyo 2008: 38). Pengawasan Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Negara/Daerah dilakukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota/ Kepala Kantor/Satuan kerja. Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Negara/ Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pusat/daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Renyowijoyo 2008: 39). Kita semua menyadari bahwa untuk melaksanakan semua rencana reformasi keuangan tersebut, memerlukan integritas yang tinggi dari semua pelaksana, kejujuran, disiplin dan tanggung jawab, keahlian dan ketrampilan dalam bidang kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Masalah yang sering terdengar keluhannya adalah masih kurangnya ahli dalam bidang manajemen keuangan dan akuntansi. Demikian juga pengawasan intern masih terasa sangat kurang. Pertanggungjawaban Pengelolaan Uang Negara Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggunganjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D setidak-tidaknya terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban pemerintah tersebut setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, harus disampaikan kepada DPR/D selambat-

lambatnya 6 bulan setelah berahirnya tahun anggaran. Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan dan pencatatan akuntansi menggunakan Sistem Akuntansi Berpasangan (Double Accounting System) dengan basis akrual akunting, tidak lagi menggunakan Sistem Akuntansi Tunggal (Single Accounting System) dengan basis kas. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (UU. No.1/2004 pasal 11). Neraca Awal Laporan Keuangan Pemerintah Selama ini laporan keuangan pemerintah setiap tahun hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan tidak membuat Neraca. Dengan adanya UU. No. 17/2003, pemerintah harus membuat laporan keuangan sebagai pertanggunganjawab pelaksanaan APBN/APBD, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Bentuk laporan tersebut adalah baru, maka untuk pembuatan Neraca, diperlukan adanya neraca awal. Neraca awal Negara baru dibuat pertama kali untuk tahun 2004. Untuk dapat merealisasikan rencana reformasi tersebut di atas, pemerintah masih banyak mengalami kendala sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam bidang managemen keuangan, bidang akuntansi dan tenaga profesi dan praktisi lainnya yang berhubungan. Tenaga akuntan misalnya masih banyak dibutuhkan baik untuk pelaksanaan kerja di pemerintah pusat, di kementerian negara dan lembaga, maupun di daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota.


Standar Akuntansi Pemerintahan Undang-Undang. Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/ Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar tersebut telah dibuat oleh KSAP dan ditetapkan oleh Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). KSAP mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional, diantaranya mengadopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Federation of Accountants (IFAC). Strategi pengembangan SAP berorientasi pada IPSAS, namun disesuaikan dengan kondisi Indonesia, antara lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, praktik-praktik yang umumnya ada, serta kesiapan sumber daya para pengguna SAP. SAP dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrual yang disebut Cash Towards Accrual. Dengan basis ini, pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, asset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual, yang diharapkan prosesnya selesai pada tahun 2007 (PP. no. 24/2005 tentang SAP). SAP adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) adalah suatu badan independen pembuat standar dalam International Federation of Accountants (IFAC), menerbitkan IPSAS. Menurut data IPSASB per September 2007, negara-negara yang mengadopsi IPSAS dan sudah menerap-

kan IPSAS sepenuhnya menggunakan accrual accounting standards adalah Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, dan United States of America. (Wikipedia 2007, tentang Good Governance). Di Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang sudah mengadopsi IPSAS adalah India, mengadopsi IPSAS setelah direview; Indonesia, SAP mengikuti IPSAS direncanakan diimplementasikan sepenuhnya tahun 2009; Timor Timur mengadopsi IPSAS dengan Cash Basis; Malaysia, adalah negeri yang pertama mengadopsi Cash Basis IPSAS, terhitung Laporan Keuangan per 31 Desember 2004 Pakistan dalam proses mengadopsi Cash Basis Accounting IPSAS dan kemudian akan diteruskan dengan akrual; Philipines telah mengadopsi Accrual Basis Acounting IPSAS; Sri Lanka telah mengadopsi IPSAS cash basis accounting (IFAC 2007, IPSAS); Singapura, menggunakan standar yang disebut Singapore Accounting Standards (SAS) dibuat oleh Institute of Certified Public Accountans of Singapore (ICPAS) yang merupakan program harmonisasi SAS yang sesuai dengan International Accounting Standars (IAS), diumumkan mulai Agustus 2000, disiapkan dan dibuat oleh Deloitte & Touche di Singapura. Good Governance Istilah governance dan good governance meningkat penggunaannya dalam pengembangan literatur. Governance diartikan sebagai proses pembuatan keputusan dan proses yang mana keputusan tersebut diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). Institusi publik mengatur urusan-urusan publik, mengelola sumber daya publik dan pelaksanaan untuk menjamin hak-hak manusia. Pada dasarnya good governance dilaksanakan untuk bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dan dengan mematuhi aturan hukum. Sementara itu dari AusAID (The Australian Government’s Overseas Aid Program), 35


membantu negara-negara berkembang dengan panduan melalui empat bidang kunci dalam meningkatkan governance (AusAID 2000), yaitu Improving economic and financial management, Strengthening law and justice, Increasing public sector effectiveness and Developing civil society. Sedangkan prinsip-prinsip Good Governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (2007) ada 9 butir. Pada dasarnya semua pengertian good governance memuat inti pengertian yang sama, yaitu pengelolaan yang baik. Perkembangan Good Governance di Indonesia Dengan tujuan untuk peningkatan pemahaman dan implementasi good governance di Indonesia dan juga untuk memberikan advis kepada pemerintah dalam isu governance, baik dalam sektor publik maupun sektor korporasi (KNKG, NCG, 11 Juli 2007), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan keputusan nomor KEP-49/M.EKONOM/1/ Tahun 2004, tanggal 30 Nopember 2004, tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) atau yang merupakan revitalisasi GCG tahun 1999, yang terdiri dari SubKomite Publik dan SubKomite Korporasi. Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia telah diterbitkan oleh Ketua KNKG tanggal 17 Oktober 2006. Pedoman GCG yang diterbitkan KNKG tersebut merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku kepentingan (KNKG 2006). Sejalan dengan upaya reformasi di bidang pengawasan dan audit sektor publik, untuk itu Asian Development Bank (ADB) memberikan bantuan kepada pemerintah. Bantuan dari ADB tersebut kemudian ditetapkan dalam wujud proyek State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP). STAR-ADB merupakan kegiatan pemerintah dalam mendukung reformasi di bidang audit publik, yang

pendanaannya berasal dari pinjaman ADB dan hibah dalam bentuk tehnical assistance dari pemerintah Belanda. Tujuan STAR-SDP adalah 1) untuk meningkatkan kualitas governance, efisiensi serta efektivitas audit pemerintahan melalui penguatan institusi audit yang bekerja sesuai dengan standar internasional, 2) untuk mempercepat perubahan kebijakan dan perubahan fungsi institusi pelaksana pemerintahan. Dominasi Sektor Perbankan Sektor perbankan adalah sektor terbesar dalam system keuangan, yang menguasai hampir 80% aset keuangan, selebihnya adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, sewa guna usaha, anjak piutang, dan modal usaha masih kecil, dengan aset kurang dari 15% PDB. Bank menjadi jantung krisis ekonomi Indonesia tahun 1997/1998 lebih dari 50% PDB (2000) digunakan untuk rekapitulasinya (Laporan World Bank Desember 2006, Dokumen Bank Dunia). Mengingat besarnya skala krisis perbankan tersebut, perhatian kebijakan sampai baru-baru ini, telah difokuskan pada penguatan sistem perbankan serta peraturan dan pengawasannya. Sistem keuangan yang terdiversifikasi dengan baik, yang memiliki Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) yang sehat, merupakan kunci untuk mendukung tujuan pembangunan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan perbaikan taraf hidup bagi rakyat Indonesia. Sejalan dengan pergeseran di seluruh perekonomian menuju agenda pembangunan jangka panjang, sebagaimana diuraikan dengan berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan tahun 2006, penguatan LKNB kini merupakan keharusan yang mendesak. LKNB seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, perusahaan sewa guna usaha dan modal usaha dan pasar modal termasuk obligasi, memiliki peran yang penting untuk dimainkan dalam pembangunan dimasa mendatang. LKNB yang berfungsi dengan baik, disamping sistem perbankan yang sehat, dapat


membantu mencapai tujuan pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap jasa keuangan, menekan biaya jasa keuangan dan memperbaiki stabilitas sistem keuangan. Sektor keuangan yang kuat dan terdiversifikasi dengan baik memberikan landasan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Mengurangi Kerentanan Sektor Keuangan Sangat terasa selama krisis tahun 1997/1998, perlunya Indonesia memiliki sektor keuangan yang terdiversifikasi, dengan Lembaga Keuangan NonBank (LKNB) dan pasar modal yang berkembang baik. Dalam pidatonya yang terkenal tahun 1999, Ketua Federal Reserve Alan Greenspan mengingatkan, bahwa Indonesia masih belum memiliki “ban cadangan” (Dokumen Bank Dunia 2006), sehingga perlu mengembangkannya jika ingin mengurangi kerentanan sistem keuangannya yang masih didominasi oleh perbankan. Indonesia membutuhkan LKNB dan pasar modal yang dapat menutupi kekurangan dan bertindak sebagai “peredam kejut”, investor lembaga seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi; pasar modal yang sudah berkembang, baik modal maupun pendapatan tetap dan LKNB lainnya yang berfungsi baik seperti perusahaan sewa guna usaha dan modal usaha yang dapat menunjang berbagai industri. Sasaran Pemerintah Lainnya Agenda reformasi sektor keuangan pemerintah bermotifkan tiga pertimbangan umum, yaitu memperbaiki (1) akses ke jasa keuangan, (2) mengurangi biaya jasa keuangan dan (3) memperbaiki stabilitas sistem keuangan (Dokumen Bank Dunia 2006). LKNB memperbaiki intermediasi antara simpanan dan investasi dengan cara menyediakan persaingan yang sehat bagi bank dan karenanya dapat ikut mengurangi ongkos pembiayaan. Reksadana, pensiun, perusahaan asuransi dan lainnya, memungkin-

kan investor perorangan, untuk ambil bagian melalui perantara dan berinvestasi dalam instrumen-instrumen seperti obligasi pemerintah dan korporasi. LKNB secara umum menyediakan serangkaian produk yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengelola risiko perorangan dan korporasi dengan baik. Beberapa permasalahan hasil temuan untuk sektor LKNB antara lain dalam bidang peraturan, penegakan hukum, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), persaingan, perpajakan, keterampilan dan pendidikan investor (Dokumen Bank Dunia 2006). Pres Release Kepala BPKP (15 Desember 2007) “Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah Ada Pada Kepala Daerah dan DPRD” Telah dilaksanakan penandatanganan naskah kerjasama (MoU) antara BPKP dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (diwakili Gubernur dan Ketua DPRD) yang merupakan penyelenggara pemerintahan daerah, yang merupakan kali pertama model kerja sama yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif secara bersamaan menandatangani kerjasama dengan BPKP. Kepada kepala daerah telah didelegasikan 31 urusan dan hanya 6 (enam) kewenangan yang masih berada di tangan Pemerintah Pusat. Kerjasama tersebut ditujukan untuk meningkatkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/ daerah dan peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah, dalam rangka membentuk pemerintahan yang bercirikan transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI juga telah menandatangani MoU tentang “Penanganan kasus-kasus penyimpangan pengelolaan keuangan Negara yang berindikasi TPK termasuk dana Non Budgeter dan juga berfungsi untuk memberikan justifikasi atas kejadian, apakah merupakan ranah Justicia 37


atau Pro Justicia sebelum dilakukan langkah lebih lanjut oleh penyidik. Penutup Reformasi keuangan dan akuntansi pemerintah, diberlakukan dengan diumumkannnya Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 17 Tahun 2003, UURI. Nomor 1 tahun 2004, UURI. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UURI. Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan keluarnya undang-undang tersebut mendesak perlunya Standar Akuntansi Pemerintahan (dikeluarkan PP. Nomor 24 tahun 2005) sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah. Tanpa standar akuntansi pemerintahan, BPK tidak dapat menerbitkan opini audit. Perangkat aturan dan pedomannya disiapkan oleh pemerintah, untuk keperluan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Renyowijoyo 2008: 18). Untuk merealisasikan reformasi keuangan tersebut di atas, pemerintah masih banyak mengalami kendala dalam sumber daya. Sumber daya manusia dalam bidang keuangan Negara, khususnya bidang managemen keuangan, bidang akuntansi, bidang pengawasan intern dan ekstern, serta tenaga profesi dan praktisi lainnya yang berhubungan. Tenaga akuntan masih banyak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kerja di pemerintahan pusat, di kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, merupakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan. Laporan audit BPK maupun dari BPKP masih menunjukkan banyak kelemahan dalam bidang kualitas laporan pertanggungjawaban pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Masih banyak temuan-temuan audit yang belum ditindak lanjuti oleh pemerintah.

Di tengah masih lemahnya kualitas laporan keuangan daerah seperti yang dilaporkan oleh BPK, justru banyak kalangan yang menginginkan pemekaran daerah. Pemekaran daerah baru harus melalui kajian serius, pemekaran dilakukan hanya untuk menjawab kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Kerjasama antar pihak-pihak yang terkait kepentingan pelaksanaan reformasi, tanpa mengurangi kewajiban akuntabilitas, partisipatif dan transparansi, adalah sangat dihargai seperti misalnya yang dilakukan BPKP dengan penandatangan MoU antara BPKP dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Gubernur dan Ketua DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, secara bersamaan melibatkan unsur eksekutif dan unsur legislatif. Demikian juga penandatanganan MoU antara BPKP dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI tentang penanganan kasus-kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang beridikasi TPK termasuk dana non budgeter dan juga berfungsi untuk memberikan justifikasi atas kejadian, apakah merupakan ranah Justicia atau Pro Justicia sebelum dilakukan langkah lebih lanjut oleh penyidik.


Referensi AusAID. 2000, Good Governance, Guiding Principles for Implementation, August 2000, http://www.ausaid.gov.au. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007, Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Januari 2007. Earl R. Wilson dan Susan C. Kattelus. 2004. Accounting for Governmental and Nonprofit Entities, McGraw-Hill, 13th Edition. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. Standar Akuntansi pemerintahan, Telaah Kritis – PP No. 24 tahun 2005, Cetakan pertama. Yogyakarta: BPFE. Floyd A. Beams, Joseph H. Anthony, Robin P. Clement, Suzanne H. Lowensohn. 2006. Advance Accounting, Prentice Hall, 9th Edition. IFAC, IPSAS Adoption by Goverments. September 2007. http://www.ifac.org/Media Center Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. International Accounting Standard Boards (IASB). 2006. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), IPSAS 1 (Revised December 2003), Presentation of Financial Statements, http://www.iasb.org. -----------------------. 2005. Buletin Teknis Penusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat, 27/09/2005. -----------------------. 2006. Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, 29/12/2006. Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum GCG Indonesia, halaman – i Website: http://www.governance-indonesia.or.id. Laporan Bank Dunia, Des. 2006. “Pidato Alan Greenspan, mantan ketua Federal Reserve dimuka Grup Bank Dunia dan Dana Moneter International, Program Seminar, Washington DC., September 1999. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi offset. Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2004. Peraturan Menteri Nomor 606/PMK.06/2004 tanggal 28 Desenber 2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005. -----------------------. 2005. Peraturan Menteri Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 39 Vol I No. I Edisi Maret 2009

-----------------------. 2005. Peraturan Menteri Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. -----------------------. 2005. Peraturan Menteri Nomor 55/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2007. Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. -----------------------. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. ----------------------. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah. ----------------------. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ----------------------. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tanggal 13 Juni 2005. Pres Release Kepala BPKP. 2007. setelah dilaksanakan penanda tanganan naskah kerja sama (MoU) antara BPKP dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di Jl. Pramuka no. 33 Jakarta Timur, tanggal 14 Desember 2007. Profile NCG. 11 July 2007. Profil Komite Nasional Kebijakan Governance, http://www.governanceindonesia.com/content/new. Renyowijoyo. 2008. Reformasi Keuangan Negara, Untuk Memenuhi Tuntutan Akuntabilitas Publik: Meningkatkan Good Governance, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Akuntansi, Kamis, 24 April 2008. Renyowijoyo, M. 2008. Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media. Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tanggal 5 April 2003. -----------------------. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004. -----------------------. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 15 Oktober 2004. -----------------------. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 15 Oktober 2004. ----------------------, 2004, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tanggal 5 Oktober 2004. 40 Vol I No. I Edisi Maret 2009

----------------------. 2004. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sugijanto, Robert Gunardi dan Sonny Loho. 1995. Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non Laba, PPA-FE. UNIBRA. Sub Direktorat Bimbingan Akuntansi Instansi, Direktorat Jendral Perbendaharaan, Departemen Keuangan,. 2007. tentang Sistem Akuntansi Instansi. Wikipedia. Good Governance. 2007. http://www.wikipedia.org/Media Center.


REFORMASI KEUANGAN NEGARA TUNTUTAN AKUNTABILITAS PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE

Recommend Documents