Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.5, Desember 2012, 12-16

12

Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desi Handayani Program Studi Akuntansi - Politeknik Caltex Riau [email protected]

Abstrak Good Governance menjadi hal yang penting bagi setiap entitas saat ini. Bahkan good governance menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan bagi para stakeholders. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam melihat apakah good governance dapat dinilai dari segi kualitas laporan keuangan pemerintah yang telah diaudit oleh BPK. Apa penyebab masih jeleknya tata kelola keuangan pemerintah. Analisis menggunakan data-data opini yang dikeluarkan auditor atas laporan keuangan pemerintah dan hasil-hasil analisis penelitian sebelumnya beserta argumen-argumen para ahli. Berdasarkan analisis disimpukan bahwa good governance bisa dinilai dengan melihat pada kualitas laporan keuangan pemerintah yang diukur dari opini auditor. Sedangkan masih jeleknya tata kelola keuangan pemerintah karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di pemerintahan serta penerapan standar akuntansi pemerintahan yang belum maksimal. Kata kunci : Good Governance, Laporan Keuangan Pemerintah

Abstract Nowadays Good Governance is an important thing for any entity. It is event being one of criteria for stakeholders to make their decision. This research uses descriptive method to analyze valuation of good governance using quality of financial reporting and any causes for bad governance in government institutions. This research using auditor’s opinion, previous research, and experts argumentation. The conclusion is good governance can be valued from financial reporting quality. Bad governance in government institution is caused by low quality of human resources in government institution. Key words : Good Governance, Governance Financial Reporting

1

Pendahuluan

Good Governance telah menjadi hal yang penting bagi setiap entitas saat ini, tidak hanya sektor swasta, sektor publik dan pemerintahan pun memperhitungkan hal ini. Good Governance menjadi salah satu alat ukur atau patokan bagi stakeholder dalam mengambil keputusan terutama keputusan berinvestasi. Hal ini telah dibuktikan melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Bahkan pada tingkat international maupun nasional telah dilakukan penilaian atau pemeringkatan good governance pada entitas swasta maupun pemerintahan. Di sektor swasta masalah good governance ini sudah lama menjadi sorotan. Terutama karena adanya masalah keagenan yang terkenal dengan teori keagenan atau agency theory. Namun di sektor publik atau pemerintahan, terutama di Indonesia, hal ini semakin gencar sejak era reformasi. Masyarakat Indonesia mulai memperhatikan masalah tata kelola pemerintahan sebab terkait dengan bagaimana pemerintahan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Sorotan utama masyarakat pada sektor publik atau pemerintahan adalah mengenai tata kelola keuangan negara. Pemerintah dituntut untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tercapainya tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai stakeholder dari negara. Jika kita lihat kondisi saat ini, tata kelola keuangan pemerintah masih belum terlalu baik karena

Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

13

masih tingginya kebocoran pada keuangan negara sebagaimana yang diberitakan di berbagai media. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan. Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara juga harus mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Pertanggungjawaban haruslah diungkapkan secara transparan sehingga benar-benar mencerminkan akuntabilitas. Untuk menilai akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah, maka laporan keuangan pemerintah juga harus diaudit. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh BPK sebagai auditor eksternal. Menurut Prof. Dr. Sofian Effendi, ada tiga pilar pokok yang mendukung pencapaian good governance, yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha. Good governance akan tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi antara ketiga pilar tersebut memiliki interaksi yang setara dan saling bersinergi. Namun demikian, ada prasyarat agar interaksi demikian dapat terwujud, yaitu adanya kepercayaan publik, transparansi, partisipasi, dan regulasi yang sehat. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tercermin diantaranya pada laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah [6]. Dalam Rakernas Akuntansi 2011 diuraikan hasil audit laporan keuangan pemerintah oleh BPK. Selama tahun 2004 sampai 2007, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selalu mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclamer opinion dari BPK. Pada tahun 2006, dari 81 Lembaga Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), hanya tujuh laporan yang dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Data tersebut memperlihatkan masih buruknya tata kelola keuangan negara yang berarti belum akuntabelnya pemerintahan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good governance, berarti konsep good governance belum diterapkan secara optimal di Indonesia. Namun pada tahun 2007, 2008, dan 2009 terjadi peningkatan kualitas LKKL yang dinyatakan dengan opini audit WTP, masing-masing sebanyak 16, 35, dan 45 LKKL. Tahun 2010 lalu, kualitas laporan keuangan negara pun semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah LKKL yang memperoleh opini audit WTP, yaitu 53 dari 83 LKKL [6]. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terhadap laporan keuangan 524 pemerintah daerah di seluruh Indonesia tahun 2010, hanya 14 persen yang mendapatkan penilaian WTP, sisanya dinilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Masih banyaknya pemda di Indonesia yang penilaian laporan keuangannya WDP, semakin menunjukkan kalau pengelolaan keuangan di daerah belum berjalan sesuai ketentuan [4]. Sebagai contoh pemerintah daerah yang mendapatkan opini WDP adalah pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB). Baik provinsi, kabupaten dan kota di NTB pada tahun 2010 belum ada yang mencapai predikat WTP [4]. Sedangkan pemerintah daerah yang berhasil memperoleh predikat WTP adalah Kabupaten Way Kanan. Atas keberhasilan Kabupaten Way Kanan memperoleh predikat WTP, maka kabupaten ini juga sukses mendapatkan prestasi di bidang good governance tingkat nasional.

1.1

Perumusan Masalah

1. Apakah penerapan good governance di Indonesia dapat dinilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah? 2. Apakah penyebab masih buruknya tata kelola keuangan pemerintahan?

Desi Handayani

2

14

Landasan Teori

Dalam Rakernas Akuntansi 2011, dijelaskan bahwa istilah good governance sendiri pertama kali digunakan pada World Development Report tahun 1989 yang mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan bertanggung jawab, tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih [6]. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank mendefenisikan governance pada sektor publik sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) menekankan defenisi governance pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan, economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan[3]. World Bank mendefenisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha [3]. Good Governance memiliki beberapa prinsip yang dikaitkan dengan laporan keuangan. Dalam [2], prinsip-prinsip good governance tersebut diuraikan sebagai berikut : 1. Prinsip Kewajaran (Fairness), menurut prinsip ini laporan keuangan pemerintah dikatakan wajar apabila memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang wajar berarti bebas dari salah saji material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 2. Prinsip Akuntabilitas, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan menjadi alat pengawasan yang efektif. 3. Prinsip Transparansi, pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan. Informasi yang disajikan tersebut menunjukkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan stakeholder tergantung pada kualitas informasi yang disajikan pemerintah. 4. Prinsip Responsibilitas, berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Karakteristik pelaksanaan good governance menurut UNDP, yaitu [3]: 1. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 2. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu 3. Transparansi, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 4. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

15

5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 6. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan 7. Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efisien dan efektif 8. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan 9. Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. 3

Pembahasan

governance yang diuraikan di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada rakyat melalui perwakilannya di lembaga legislatif. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan pondasi utama bagi terciptanya good governance yang merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Dalam melaksanakan pemeriksaan yang berdasarkan standar tersebut, BPK juga menerapakan prinsip-prinsip good governance. Sehingga hasil audit yang dilakukan akan menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Peran BPK sebagai auditor independen memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan. Kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi adanya kewajaran penyajian yang dapat dipenuhi jika data didukung adanya buktibukti yang sah dan benar serta penyajiannya yang memadai. Dengan adanya prinsip fairness, auditor berperan membantu pihak stakeholders dalam menilai perkembangan dan kualitas tata kelola keuangan negara. Auditor juga berperan dalam menegakkan prinsip akuntabilitas. Maka dapat dikatakan bahwa auditor pemerintah (BPK) melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab seluruh unsur keuangan negara. Apakah penerapan good governance di Indonesia dapat dinilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah? Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip good governance dan peran auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa opini yang diberikan oleh auditor mencerminkan seberapa besar dan luas prinsip-prinsip good governance tersebut telah dijalankan oleh pemerintah. Pemeriksaan LKPP, LKKL dan LKPD dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah mematuhi standar akuntansi pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern [1]. Pemeriksaan dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntable. Akuntabilitas pemerintah antara lain terlihat dari opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan yang diperiksa [1]. Semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan. Dengan diperolehnya opini WTP oleh suatu LKKL ataupun LKPD, menunjukkan akuntabilitas semakin baik dan telah

Desi Handayani

16

dilaksanakannya good governance. Sedangkan perolehan opini selain WTP menunjukkan rendahnya akuntabilitas dan belum terlaksananya good governance. Apakah penyebab masih buruknya tata kelola keuangan pemerintahan? Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilakukan, namun pengelolaan keuangan negara tersebut masih belum baik. Peralihan akibat reformasi yang digulirkan belum berjalan mulus. Menurut Soepomo Prodjodihardjo, Tenaga ahli BPK, penyebab masih buruknya tata kelola keuangan negara ada beberapa, yaitu [5] : 1. Faktor waktu pemberlakuan standar yang masih tergolong baru yang menyebabkan kualitas LKPD terbilang buruk 2. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sehingga terjadi satu aturan belum sempat dipahami dan dilaksanakan dengan baik, sudah muncul aturan baru yang membuat para pejabat di daerah kebingungan. 3. Keterbatasan SDM yang menguasai bidang akuntansi di daerah. Kebanyakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memahami akuntansi sebab mereka kebanyakan bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi. Ditambah lagi selama ini birokrat di Indonesia hanya dikenalkan pada sistem anggaran dan akuntansi yang sederhana. Namun dengan standar akuntansi yang baru, mereka harus menyusun anggaran berbasis kinerja dan membuat laporan keuangan dengan double entry berbasis accrual. 4

Penutup

4.1

Kesimpulan

1. Masih sedikitnya laporan keuangan LKKL dan LKPD yang mendapat opini WTP dari BPK menunjukkan masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan negara. Rendahnya kualitas pengelolaan negara menunjukkan rendahnya akuntabilitas keuangan negara dan masih belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance. 2. Masih jeleknya tata kelola keuangan negara disebabkan karena masih banyak penyesuaian yang harus dilakukan dengan diterapkannnya standar akuntansi pemerintahan terutama di daerah

4.2

Saran

1. Peningkatan kualitas SDM terutama yang memahami akuntansi untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan. 2. Peningkatan komitmen dari setiap unsur pelaksana bahwa upaya perbaikan pengelolaan keuangan tidak hanya dengan semangat tapi juga dengan dukungan dana yang besar, sumber daya manusia yang profesional dan itikad untuk melaksanakan perbaikan. 5

Daftar Pustaka

[1]

Kuntadi, Cris. 2009. Audit dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. Akuntan Indonesia. Ed 18/Tahun III/Juli 2009. Kuntadi, Cris. 2011. Peran Akuntansi dan Audit Dalam Transformasi Tata Kelola (Good Governance) Instansi Pemerintahan yang Akuntable, Transparan, dan Berbasis Kinerja. Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi. Ozie. 2011. Laporan Keuangan Pemda di NTB Belum WTP. Global FM Lombok. Suharto, Hari dan Muklisin. Benang Kusut Laporan Keuangan Daerah. Akuntan Indonesia. Ed 18/Tahun III/Juli 2009. Rakernas Akuntansi 2011 : Langkah Menuju Perwujudan Good Governance dan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

[2] [3] [4] [5] [6]