PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN KEWENANGAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survey pada Anggota DPRD Kota Tasikmalaya) PETI PATIMAH HARYATI Email:
[email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No. 24 ABSTRACT The research objective to know (1) the influence financial regional supervision to financial accountability (2) the authority of members DPRD about budget strengthen / weaken the influence financial regional supervision to financial accountability. The method used in this research is descriptive method of analysis with a survey approach. Data was collected through field research and library research. Fieldwork was conducted by questionnaire while the research literature is the literature of that has to do with the problems examined. The result showed that: (1) financial regional supervision has significant positive effect to financial accountability (2) the authority of members DPRD about budget effect financial supervision influence the financial accountability.
Keyword: Financial Regional Supervision, Financial Accountability, and The Authorityof members DPRD about budget.
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan (2) kewenangan anggota dewan tentang anggaran memperkuat/memperlemah dalam pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan kuesioner sedangkan penelitian kepustakaan yaitu dari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menujukan bahwa (1) pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan (2) kewenangan anggota dewan tentang anggaran meperkuat dalam pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan.
Kata kunci: Akuntabilitas Keuangan, Kewenangan Anggota Dewan Tentang Anggaran, dan Pengawasan Keuangan Daerah,
PENDAHULUAN Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat, maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Permasalahan yang diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana
pengawasan
keuangan
daerah,
akuntabilitas
keuangan,
kewenangan anggota dewan tentang anggaran sebagai variabel moderating. 2. Bagaimana pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. 3. Bagaimana kewenangan anggota dewan tentang anggaran memperkuat pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan.
Adapun tujuandari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas keuangan, kewenangan anggota dewan tentang anggaran sebagai variabel moderating. 2. Pengawasan keuangan daerah mempengaruhi terhadap akuntabilitas keuangan. 3. Kewenangan anggota dewan tentang anggaran mempengaruhi hubungan antara pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan.
METODE PENELITIAN Yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai pengawasan keuangan daera, akuntabilitas keuangan dan kewenangan anggota dewan tentang anggaran pada anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian Lapangan (Field Research) Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung guna memperoleh data primer yang diperlukan dalam kaitannya dengan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut: Kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui pemberian pertanyaan yang akan diisi oleh responden. Skala pengukuran respon yang digunakan adalah 5 (lima) poin skala likert. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca literatur, serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey. a. Metode
Deskriptif
adalah
metode
yang
berfungsi
untuk
mendeskripsikan/memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel/populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiono, 2006: 21). b. Metode Survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh faktafakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang instuisi
sosial ekonomi atau politisi dari suatu
kelompok atau daerah (M. Nazir, 2005: 56). Teknik penelitian yang digunakan adalah regresi sederhana. Penulis meneliti variabel X (Pengawasan Keuangan Daerah), variabel Y (Akuntabilitas Keuangan), variabel Z (Kewenangan Anggota Dewan tentang Anggaran).
PEMBAHASAN Menurut Peraturan Pemerintah 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa
eksternal
di
daerah
untuk
melakukan
pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Pramono (2002) bahwa akuntabilitas ini merupakan faktor eksternal yang merupakan pengaruh dari pihak luar terhadap pengawasan keuangan daerah. Sesuai dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 posisi anggaran DPRD dibuat sejajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD.
HASIL PENGUJIAN DATA PENELITIAN Hasil pengujian dan penelitian diperoleh dari hasil uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan product moment pearson dengan menggunakan program aplikasi SPSS 16.00, variabel X (Pengawasan Keuangan Daerah), variabel Y (Akuntabilitas Keuangan), variabel Z (Kewenangan Anggota Dewan tentang Anggaran). Semua pertanyaan dinyatakan valid karena rhitng> rtabel yaitu lebih dari 0,413. Sedangkan untuk uji reliabiltas semua dikatakan valid. Pengaruh Variabel Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah pada Anggota Dewan di DPRD Kota Tasikmalaya, maka dilakukan uji hipotesis. Dimana uji hipotesis pertama adalah „Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dari hasil perhitungan SPSS 16.0), diperoleh data mengenai R (Koefisien Korelasi) dan R Square/R2 (Koefisien Determinasi). Nilai R menunjukan besarnya hubungan atau korelasi antara Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,525. Ini berati antara Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Keuangan mempunyai hubungan 52,5% dengan kategori sedang (Sugiyono 2012: 242). Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan
besarnya pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,276
atau 27,6%. Pengaruh variabel lainnya (faktor residu) terhadap
Akuntabilitas selain Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 72,4%. Dengan kriteria tolak Ho jika Thitung> Ttabel , maka berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh nilai Thitung sebesar 2,827. Dengan mengambil taraf signifikan α sebesar 5%. Dikarenakan Ttabel sebesar 2,080 sehingga Thitung> Ttabel (2,827 > 2,080) dengan tingkat signifikasi 0,010 < 0,05. Dikarenakan Thitung< Ttabel dan tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka kriteria kaidah keputusannya adalah Ho ditolak dan diterima Ha, artinya Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Kewenangan Anggota Dewan Tentang Anggaran memperkuat Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pembahasan sebelumnya menunjukan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Untuk membuktikan hipotesis kedua dalam penelitian ini maka dilakukan analisis regresi dengan uji interaksi atau Moderated Regression Analysis dengan menggunakan SPSS 16.0, kemudian di dapat bahwa persamaan b2 dengan taraf signifikansi adalah 0,040. (0,040< 0,05), sedangkan b3 dengan taraf signifikan adalah 0,932 (0,932> 0,05) maka Z pada hipotesis ini merupakan variabel pure moderating (moderasi murni). Berdasarkan pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Anggota Dewan tentang anggaran memperkuat dalam pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas keuangan pada penelitian ini. Dalam hipotesis kedua ini koefisien determinasi, R Square (R2) sebesar 0,416 atau sebesar 41,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh sebesar 41,6% antara Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas dengan Kewenangan Anggota Dewan tentang Anggaran sebagai Variabel Moderating, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 58,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan dengan kewenangan anggota dewan tentang anggaran sebagai variabel moderating, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengawasan Keuangan Daerah untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efesien, efektif dan ekonomis, Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik, Kewenangan Anggota Dewan tentang Anggaran yaitu menetapkan anggaran agar tersusun dan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu. 2. Terdapat Pengaruh signifikan antara Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan. 3. Kewenangan Anggota Dewan Tentang Anggaran memperkuat Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan. Saran Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut: 1.
Bagi Anggota Dewan Diharapkan dapat pertanggung jawaban laporan keuangan pemerintah Kota
Tasikmalaya pada akhir tahun yang bersifat terbuka untuk masyarakat umum. 2.
Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian yang dilakukan penulis meliputi pengaruh Pengawasan Keuangan
Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kewenangan Anggota Dewan tentang Anggaran sebagai Variabel Moderating, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan selain pengawasan keuangan daerah sehingga hasil penelitian tersebut dapat diperbandingkan dengan hasil penelitian penulis.
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah. Yogyakarta: GrahaIlmu. Alfian. 2009. Strategi Manajemen Skretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Tesis Pasca Sarjana. Jakarta : Universitas Terbuka. Arif, Bachriar. Muchlis dan Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Basri, Yesi Mutia. 2008. “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah”. Riau Fatchurrochman, Agam. 2002. Manajemen Keuangan Publik. Jakarta. Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesia Corruption Watch.23-25 Januari 2002. Govindarajan, A. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: SalembaEmpat. KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 yang selanjutnya diganti dengan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LAN, BPKP. 2001. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP).
Jakarta:
Lembaga
Administrasi Negara. Mahesa, J Desmond. 2013. DPR Offside. Rakyat Merdeka Group. Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Andi. Jogjakarta. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mayasari, Rosalina Pebrica. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel
Moderating. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS).Vol. 2 No 1. Januari. Mulyasari Santi Sri. 2011. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Penganggaran Terhadap Pengawasan APBD dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas. Skripsi Tasikmalaya: Universitas Siliwangi. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Pramono,
Agus.
2002.
Pengawasan
Legislatif
Terhadap
Eksekutif
dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya Malang. Purnomo, Budi S. 2009. Obligasi Daerah. Bandung: Alfabeta. Rosseptalia Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Sopanah. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Angggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium nasional Akuntansi (SNA) V1. 1160-1173. Stanbury, W.T., 2003, ‘Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality‟, Fraser Institute Digital Publication, Canada. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: ALFABETA. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. Bandung: ALFABETA. Sulistoni, G. 2003. Figh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan. Nusa Tenggara Barat: SOMASI.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ------------------------------ 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Umar, Hussein. 2002. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Jakarta Bussines Research Center. Wasistiono, Sadu. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bandung: FOKUSMEDIA www.bangda.kemendagri.go.id (diakses tanggal 25 Maret 2014) www.depkeu.go.id (diakses 29 Maret 2014) www.esdm.go.id (diakses tanggal 29 Maret 2014) www.pikiran-rakyat.com (diakses tanggal 30 Maret 2014) www.koran-sindo.com (diakses tanggal 30 Maret 2014)
