OLEH : DRS. SAFRIZAL ZA, M.SI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
• • • • •
Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter & fiskal nasional • Agama
• UP. Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Satpol PP dan Pemadam Kebakaran) • UP. Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; & • UP. Pilihan.
• Pembinaan Wasbang Hannas. • Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. • Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat beragama, ras dan golongan. • Penanganan Konflik sosial. • Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di provinsi dan kabupaten/ kota. • Pengembangan Kehidupan demokrasi berdasar pancasila. • Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical.
•PENDIDIKAN; •KESEHATAN; •PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN; •PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN •KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (DAK SATPOL PP & DAK DAMKAR) •SOSIAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
TENAGA KERJA; PEM.PEREMPUAN & PA PANGAN PERTANAHAN LINGKUNGAN HIDUP ADMINDUK & CAPIL PEM. MASY. DESA
1. 2. 3. 4. 5.
KELAUTAN DAN PERIKANAN PARIWISATA PERTANIAN KEHUTANAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
8. DAL.PENDUDUK & KB 9. PERHUBUNGAN 10.KOMINFO 11.KOPERASI & UKM. 12.PENANAMAN MODAL 13.KEPEMUDAAN & OLAH RAGA
14.STATISTIK 15.PERSANDIAN 16.KEBUDAYAAN 17.PERPUSTAKAAN; DAN 18.KEARSIPAN
6. PERDAGANGAN 7. PERINDUSTRIAN 8. TRANSMIGRASI
TUJUAN DAK DAMKAR DAN SATPOL PP SESUAI DENGAN UU 23/2014 DANA ALOKASI KHUSUS YANG SELANJUTNYA DISINGKAT DAK ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN APBN YANG DIALOKASIKAN KEPADA DAERAH TERTENTU DENGAN TUJUAN UNTUK MEMBANTU MENDANAI KEGIATAN KHUSUS YANG MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH (PSL 1 PADA UU 23/2014).
DAK SATPOL PP
DAK PEMADAM KEBAKARAN
MEMBANTU DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI CIRI KHAS DARI OTONOMI DAERAH, MELALUI TERLAKSANANYA KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT (SPM) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
MEMBANTU DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BAIK DI KAWASAN PEMUKIMAN, INDUSTRY DAN HUTAN MELALUI TERLAKSANANYA KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT (SPM) PEMADAM KEBAKARAN.
FOKUS SASARAN DAK DAMKAR DAN SATPOL PP TA. 2017 Secara Umum pelaksanaan DAK Subbidang Satpol PP dan Sub Bidang Damkar, difokuskan pada meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik daerah pada daerah dengan sarana dan prasarana Satpol PP dan Damkar berkategori belum layak dan belum memadai dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM PEMADAM KEBAKARAN
SPM SATPOL PP 1. SPM PENEGAKAN PERDA. 2. SPM PATROLI SIAGA KETERTIBAN 3. SPM RASIO PETUGAS LINMAS
1. 2. 3. 4.
SPM BENCANA KEBAKARAN (WMK) SPM RESPONSE TIME. SPM APARATUR DAMKAR SPM JUMLAH KENDARAAN DAMKAR
Untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut diatas diciptakan guna Menjamin Hak-Hak Konstitusional Masyarakat.
NO
MENU DAK SATPOL 2016
NO
MENU DAK SATPOL 2017
a.
Pembangunan gedung/kantor Satpol-PP; Pembangunan Pos Pantau Pengadaan kendaraan Dalmas; Pengadaan kendaraan Patroli Pengadaan kendaraan angkut Peralatan Pelindung Diri. Peralatan Komunikasi.
a.
Pembangunan gedung/kantor Satpol-PP; Pembangunan Pos Pantau Pengadaan kendaraan Dalmas; Pengadaan kendaraan Patroli Pengadaan kendaraan angkut Peralatan Pelindung Diri.
b. c. d. e. f. g.
b. c. d. e. f.
NO MENU DAK DAMKAR 2016
NO
MENU DAK DAMKAR 2017
a.
Konstruksi Kantor Damkar
a.
Konstruksi Kantor Damkar
b.
Konstruksi Gudang & Garasi Damkar
b.
Konstruksi Gudang & Garasi Damkar
c.
Konstruksi POS WMK
c.
Konstruksi POS WMK
d.
Pengadaan Kendaraan Damkar
d.
Pengadaan Kendaraan Damkar
e.
Pengadaan Damkar
Support
e.
Pengadaan Kendaraan Support Damkar
f.
Pengadaan Damkar
Petugas
f.
Pengadaan Alat Proteksi Petugas Damkar
g.
Pengadaan Alat Pertolongan Penyelamatan Korban Kebakaran.
Kendaraan Alat
Proteksi
&
-
INDIKATOR DAN CAPAIAN DAK SATPOL PP (1) Cakup pelaksanaan SPM Satpol PP UNTUK PROVINSI : 1. Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah; 2. patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan 3. Jumlah satuan linmas dikabupaten/kota). UNTUK KABUPATEN/KOTA : 1. Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah; 2. patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan 3. Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya). 4. Tingkat pelanggaran perda dan jumlah perda yang ditegakan Satpol PP
INDIKATOR DAN CAPAIAN DAK SATPOL PP (2) 2. PETA POTENSI GANGGUAN. UNTUK PROVINSI : 1. Jumlah beserta luas masing-masing Kabupaten/Kota; 2. Jumlah beserta luas masing-masing Kecamatan di setiap Kabupaten/Kota; 3. Jumlah dan Jenis potensi gangguan disetiap Kabupaten/ Kota; 4. Personil Satpol PP (Jumlah PNS maupun honor di Provinsi) 5. PPNS (Jumlah, Jenis kewenangan dan Sebaran PPNS pada setiap SKPD di Provinsi) 6. Jumlah Personil Satlinmas di Provinsi. UNTUK KABUPATEN/KOTA : 1. Jumlah beserta luas masing-masing Kecamatan; 2. Jumlah beserta luas masing-masing Kelurahan /Desa di setiap Kecamatan; 3. Jumlah beserta luas masing-masing RT/RW (sebutan lainnya) di setiap Kelurahan/Desa. 4. Jumlah dan Jenis potensi gangguan disetiap kecamatan; 5. Personil Satpol PP (Jumlah PNS maupun honor di Kabupaten/Kota) 6. PPNS (jumlah, jenis kewenangan, sebaran PPNS pada setiap SKPD Kab/Kota) 7. Jumlah Personil Satlinmas di Kabupaten/Kota.
INDIKATOR DAN CAPAIAN DAK DAMKAR 1. Intensitas Kebakaran (Kebakaran Pemukiman, Kebakaran Non Pemukiman, Kebakaran Lainnya). 2. Capaian Target SPM (Cakupan, Respon Time (menit), Rasio Personil dan Rasio Sarpras). 3. Prasarana Pemadam Kebakaran yang di dalamnya terdapat Kepemilikan Bangunan (Sewa/Gabung, Milik Pemda), Kondisi Bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat). Adapun prasarana tersebut terbagi atas 2 (dua) jenis, diantaranya : a. Gedung Kantor Pemadam Kebakaran berikut Gudang dan Garasi; dan b. Pos Pemadam Kebakaran dan Tandon Air. 4. Sarana Pemadam Kebakaran, yang di dalamnya terbagi atas 3 (tiga) jenis, diantaranya : a. Kendaraan Mobil Pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan; b. Alat Penyelamatan/Rescue (SAR). c. Alat proteksi petugas pemadam kebakaran.
ALOKASI DAK SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN 2016 Rp. Milyar
DIMENSI SASARAN PRIORITAS NO PEMBANGUNAN Pemerataan & Kewilayahan
Antar Kelompok Pendapatan & Antar Wilayah
8
BIDANG/SUB BIDANG DAK
APBN APBN APBN 2015 2016 2017
KET
Prasarana Pemerintahan Daerah
641.1
305.9
?
a.
Sub Bidang Prasarana Pemda
360.1
165.1
?
b. Sub Bidang Satpol PP
126.0
66.59
?
SPM ?
c.
155.0
74.21
?
SPM ?
Sub Bidang Pemadam Kebakaran
Semakin lama pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP dan Damkar Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka semakin lama kita membiarkan pendapatan asli daerah terbuang tanpa tertampung ke dalam kas daerah, sehingga semakin bertambah luas lahan pemukiman, industry dan hutan terlalap api dengan percuma.
FORM PELAPORAN DAK SATPOL PP / DAMKAR FORM (I)
FORM PELAPORAN DAK SATPOL PP / DAMKAR FORM (II)
