PERENCANAAN DAK TAHUN 2016 SUB BIDANG SARPRAS PP DAN DAMKAR DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Oleh: Drs. SAFRIZAL, ZA, M.Si KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
JAKARTA, 10 FEBRUARI 2016
A. Evaluasi DAK Bidang Kewilayahan T.A 2015
Ditjen
Bina
Administrasi
1
Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Satpol PP
2
Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Damkar
UU No 33/2004
B. Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan DAK Bidang Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2016
Evaluasi Perkembangan Penyerapan Anggaran: Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Satpol PP per Daerah Tahun 2015 Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Damkar per Daerah Tahun 2015
UU No 33/2004
Evaluasi Capaian: 1. Pembangunan gedung/ kantor Satpol-PP 2. Pengadaan kendaraan pengendali masa (Dalmas) 3. Pengadaan kendaraan Patroli dan kendaraan angkut 4. Pengadaan peralatan alat pelindung diri
Identifikasi Permasalahan
1. Pembangunan Kantor damkar berikut gudang dan garasi mobil 2. pembangunan Pos Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran dan tandon air 3. Pengadaan mobil pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan 4. Pengadaan alat penyelamatan/rescue (SAR) 5. Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam
INDIKATOR DAN CAPAIAN DAK SUB BIDANG SATPOL PP Cakupan Pelaksanaan SPM UNTUK PROVINSI : 1.
2. 3.
Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah; patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan UU No 33/2004 Jumlah satuan linmas di Kab/Kota)
UNTUK KABUPATEN/KOTA : 1. 2. 3.
4.
Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah; patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya). Tingkat pelanggaran perda dan jumlah perda yang ditegakan Satpol PP
Peta Potensi Gangguan UNTUK PROVINSI : 1. Jumlah beserta luas masing-masing Kab/Kota; 2. Jumlah beserta luas masing-masing Kecamatan di setiap Kab/Kota; 3. Jumlah dan Jenis potensi gangguan disetiap Kab/ Kota; 4. Personil Satpol PP (Jumlah PNS maupun honor di Prov) 5. PPNS (Jumlah, Jenis kewenangan dan Sebaran PPNS pada setiap SKPD di Prov) 6. Jumlah Personil Satlinmas di Prov UNTUK KABUPATEN/KOTA : 1. Jumlah beserta luas masing-masing Kecamatan; 2. Jumlah beserta luas masing-masing Kelurahan /Desa di setiap Kecamatan; 3. Jumlah beserta luas masing-masing RT/RW (sebutan lainnya) di setiap Kelurahan/Desa. 4. Jumlah dan Jenis potensi gangguan disetiap kecamatan; 5. Personil Satpol PP (Jumlah PNS maupun honor di Kab/Kota) 6. PPNS (jumlah, jenis kewenangan, sebaran PPNS pada setiap SKPD Kab/Kota) 7. Jumlah Personil Satlinmas di Kab/Kota
INDIKATOR DAN CAPAIAN DAK SUB BIDANG PEMADAM KEBAKARAN 1.
Intensitas Kebakaran (Kebakaran Pemukiman, Kebakaran Non Pemukiman,
2.
Kebakaran Lainnya). Capaian Target SPM (Cakupan, Respon Time (menit), Rasio Personil dan
Rasio Sarpras). 3. UU Prasarana Pemadam Kebakaran yang di dalamnya terdapat Kepemilikan No 33/2004 Bangunan (Sewa/Gabung, Milik Pemda), Kondisi Bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat). Adapun prasarana tersebut terbagi atas 2 (dua) jenis, diantaranya : a. Gedung Kantor Pemadam Kebakaran berikut Gudang dan Garasi; dan b. Pos Pemadam Kebakaran dan Tandon Air. 4. Sarana Pemadam Kebakaran, yang di dalamnya terbagi atas 3 (tiga) jenis, diantaranya : a. Kendaraan Mobil Pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan; b. Alat Penyelamatan/Rescue (SAR). c. Alat proteksi petugas pemadam kebakaran.
SURAT MENTERI KEUANGAN No. S-239/PK/2014 (Penyampaian Pagu per Bidang DAK T.A 2015) Pengalokasian DAK Bidang Praspem Daerah Ditjen Bina Adwil
Sub Bidang Praspem Satpol PP (DAK Murni)
UU No 17/2003
Rp.126.000.000.000 1. Pembangunan gedung/ kantor Satpol-PP 2. Pengadaan kendaraan pengendali masa (Dalmas) 3. Pengadaan kendaraan Patroli dan kendaraan angkut 4. Pengadaan peralatan alat pelindung diri
Sub Bidang Praspem Damkar (DAK Murni) Rp.155.000.000.000 1. Pembangunan Kantor damkar berikut gudang dan garasi mobil 2. pembangunan Pos Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran dan tandon air 3. Pengadaan mobil pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan 4. Pengadaan alat penyelamatan/rescue (SAR) 5. Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam
“Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakarannya dikategorikan belum layak dan belum memadai”
KONSISTENSI ALOKASI DAK BIDANG DITJEN BINA ADWIL TERHADAP TARGET PENCAPAIAN SPM Berdasarkan Renstra Kemendagri 2015-2019
TARGET
UU No 33/2004
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR Meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang pol pp dan linmas serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran 1 Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM 2 Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM
2015
2016
2017
2018
2019
20%
30%
40%
50%
60%
10%
20%
30%
40%
50%
PENGUKURAN PENCAPAAN KINERJABINA ADWIL KONSISTENSI ALOKASI DAK BIDANG DITJEN BIDANG TRAMTIBUM SESUAI SPM TAHUN 2015 TERHADAP TARGET PENCAPAIAN SPM Indikator
: Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM
Target
: 20%
Kab/Kota
1. 2. 3. 4. 5.
dst
Variabel Pengukuran (Bobot 100%) Cakupan Penegakkan Rasio Petugas Perda dan Peraturan Patroli Siaga Linmas Kepala daerah Tibum dan Transmas di Kab/Kota Kab/Kota (bobot 35%) (bobot 30%) (bobot 35%)
Rata-Rata Capaian Kinerja per Daerah
PENGUKURAN PENCAPAAN KONSISTENSI ALOKASI DAK BIDANG KINERJA DITJEN BINA ADWIL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN DAMKAR SESUAI SPM TAHUN 2015 TERHADAP TARGET PENCAPAIAN SPM Indikator
:
Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM
Target
:
10%
UU No 33/2004 Kab/Kota
1. 2. 3. 4.
5.
dst
Variabel Pengukuran (Bobot 100%)
Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kab/Kota (bobot 50%) Jumlah Prosentase Sarana Jumlah Aparatur Responsivitas Penunjang Prasarana (bobot 15%) koordinasi (bobot 15%) Penunjang Kebencanaan Kebencanaan (bobot 10%) (bobot 10%)
Prosentase Pelayanan Bencana di Aparatur Jumlah Kab/Kota (bobot 50%) Damkar Kendaraan sesuai Pemadan Tingkat Prasarana Standar Kebakaran Waktu Damkar Kualifikasi (bobot Tanggap (bobot (bobot 15%) dalam WMK 10%) 15%) (bobot 10%)
Rata-Rata Capaian Kinerja per Daerah
SISTEMATIKA LAPORAN DAK SUB BIDANG SATPOL PP dan DAMKAR
A
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan
B. HASIL PELAKSANAAN DAK UU No 33/2004
C. PERMASALAHAN 1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Pelaksanaan 4. Pemantauan 5. Evaluasi D. PENUTUP 1.Saran dan Masukan Daerah 2.Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah Pusat
FORM PELAPORAN DAK SUB BIDANG SATPOL PP dan DAMKAR
UU No 33/2004
FORM I
FORM PELAPORAN DAK SUB BIDANG SATPOL PP dan DAMKAR
UU No 33/2004
FORM II
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Satpol PP T.A 2015 DAK Sub Bidang Praspem Satpol PP
Alokasi Anggaran Unit Pendamping DAK (000) (000) 126.000.000 13.170.023
Total Anggaran (000) 139.251.763
Realisasi (000)
%
45.288.913 35,94
1 Pembangunan gedung/ UU Nokantor 33/2004 Satpol PP 2 Pengadaan kendaraan pengendali masa (Dalmas) 3 Pengadaan kendaraan Patroli dan kendaraan angkut 4 Pengadaan peralatan alat pelindung diri Sumber : Data Realisasi Keuangan berdasarkan Klarifikasi pada Acara Rapat Evaluasi DAK 2015, tgl 5 November 2015 di Batam
Jumlah Daerah Penerima DAK Sub Bidang Praspem Satpol PP Sebanyak 54 Daerah. Daerah yang telah menyampaikan laporan dan Realisasi Keuangan sebanyak 35 Daerah.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Damkar T.A 2015 DAK Sub Bidang
Praspem Damkar
Alokasi Anggaran Total Unit Pendamping Anggaran DAK (000) (000) (000) 155.018.000
Realisasi (000)
%
16.397.432 171.413.432 40.165.268 25,91
1 Pembangunan Kantor damkar berikut gudang dan garasi UU No 33/2004 mobil 2 Pembangunan Pos Kesiapsiagaan Damkar dan tandon air 3 Pengadaan mobil pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan 4 Pengadaan alat penyelamatan /rescue (SAR) 5 Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam Sumber : Data Realisasi Keuangan berdasarkan Klarifikasi pada Acara Rapat Evaluasi DAK 2015, tgl 5 November 2015 di Batam
Jumlah Daerah Penerima DAK Sub Bidang Praspem Damkar Sebanyak 54 Daerah. Daerah yang telah menyampaikan laporan dan Realisasi Keuangan sebanyak 26 Daerah.
KENDALA PELAKSANAAN DAK TAHUN 2015 Perencanaan
• Peran Pemerinath Prov sbg Wk Pemerintah Pst yang belum optimal • Data teknis yang disampaikan tdk lengkap
Penganggaran
• Perda APBD dan DPA terlambat ditetapkan • Dokumen persyaratan terlambat dikirimkan atau tidak memenuhi syarat • Ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah
Pengalokasian
Pelaksanaan
Monev dan Pelapaoran
• Kesulitan dalam pengalokasian dana pendaping DAK • Pemda harus mengalokasikan dana untuk kegiatan non fisik, sementara APBD terbatas
• Terlambatnya pelaksanaan tender kegiatan • Rotasi dan mutasi pelaksanaan DAK di daerah • Belum semua Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan DAK • Format laporan tidak sesuai dengan lampiran PMK • Laporan belum terkoordinir
ALOKASIAN DAK BIDANG PRASPEM DAERAH DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN T.A 2016
Sub Bidang Prasarana Satpol PP
UU No 17/2003
Rp.66.597.530.000 1. Pembangunan gedung/kantor Satpol-PP: a. Pembangunan Kantor Satpol PP b. Pos pantau Tibum Tranmas 2. Pengadaan Kendaraan: a. Pengendali Masa (Dalmas) b. Patroli Satpol PP c. Kendaraan Angkut 3. Pengadaan Peralatan Satpol PP: a. Peralatan Pelindung Diri b. Peralatan Komunikasi
Sub Bidang Prasarana Pemadam Kebakaran
Rp.74.216.740.000 1. Pembangunan Kantor damkar; 2. Pembangunan gudang dan garasi Damkar 3. Pembangunan Pos Wilayah Manajamen Kebakaran (WMK) Damkar 4. Pengadaan Kendaraan Damkar 5. Pengadaan Kendaraan Support Damkar 6. Pengadaan alat proteksi Damkar 7. Pengadaan alat pertolongan dan penyelamatan korban kebakaran.
TERIMA KASIH
