Perencanaan Program dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Secara Elektronik SUB BIDANG AIRMINUM DAN SANITASI
MAKASSAR 28 Oktober 2014
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Planning RENSTRA
(5 Th)
SIKLUS PELAKSANAAN PROGRAM
Budgeting RENJA/RKAKL
(1 Th) 2
MONITORING DAN EVALUASI
Cara Pemantauan: •Kunjungan Lapangan •Pemantauan Secara Elektronik
Cara Evaluasi: •Evaluasi Sendiri (Self Evaluation) •Evaluasi Pihak Lain (Pusat) 3
FOKUS MONITORING DAN EVALUASI
- Kesesuaian Program - Perubahan Pagu dan Target Capaian - Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Progres Pelaksanaan - Deviasi (Rencana vs Realisasi) - Permasalahan dan upaya penyelesaian Dibutuhkan Data dan Informasi Kekinian (Up to date) Kelengkapan Akurasi 4
PEMANTAUAN TEKNIS DAK (SEB 3 Menteri) A. Tujuan Pemantauan Teknis DAK : 1. Memastikan pelaksanaan tepat waktu dan sasaran 2. Mengidentifikasi permasalahan dan perbaikannya
B. Lingkup Pemantauan Aspek Teknis : 1. Kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Kesesuaian Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dengan Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan 3. Realisasi dan Rencana, baik fisik maupun keuangan
C. Tata Cara Pemantauan : 1. Mereview Laporan (triwulanan) 2. Kunjungan Lapangan (Juli – Oktober) 3. Forum Koordinasi (April – November) 5
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (Permen PU No. 15/2010) MENTERI cq. Sekretaris Jenderal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Semesteran)
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Semesteran)
Tim Koordinasi Kementerian Tim Teknis Sb Irigasi
Tim Teknis Sb Jalan
Tim Teknis Sb Air Minum
Tim Teknis Sb Sanitasi
GUBERNUR Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Semesteran) Tim Koordinasi Provinsi Bappeda
Balai/Satker Pusat
Dinas Teknis
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
SKPD sub Provinsi SKPD bidang SKPD sub bidang
BUPATI/WALIKOTA Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Semesteran)
Tim Koordinasi Kab/Kota Bappeda
Dinas Teknis
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja SKPD sub Kab/Kota SKPD bidang SKPD sub bidang
6
PELAPORAN DAK (PP 55/2005 Tentang Dana Perimbangan) Pasal 63 1. Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada : a. Menteri Keuangan; b. Menteri Teknis; dan c. Menteri Dalam Negeri . 2. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. 3. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 4. Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. 7
JENIS PELAPORAN DAK • SEB 3 Menteri (Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri) 1. Laporan triwulanan (Form I dan Form II) 2. Laporan penyerapan DAK (Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan) 3. Laporan Akhir Tahun
• Permen PU No. 15/2010 1. Form KDU-1 : Data Umum; 2. Form KDU-2 : Data Sumber Pendanaan; 3. Form DD-1 & Form DD-2 : Data dasar dan kondisi Sub bidang Jalan Form DD-3 : Data dasar dan kondisi sub bidang irigasi Form DD-4 : Data dasar dan kondisi sub bidang Air Minum; Form DD-5 : Data dasar Prasarana Sanitasi 4. Form Peta : Peta lokasi kegiatan per sub bidang; 5. Form P-1 : Pemantauan Kesesuaian Program; 6. Form P-2 : Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan; 7. Form PDU-1 : Data Umum Provinsi; 8. Form PDU-2 : Data Sumber Pendanaan; 9. Form PEV-1 : Peningkatan Kinerja Bidang Infrastruktur; 10. Form PEV-2 : Dampak dan Manfaat; 8
MEKANISME PELAPORAN (Permen PU No. 15/2010) MENTERI c.q. Sekretaris Jenderal 14 hari kerja
Direktorat Jenderal terkait
GUBERNUR c.q. Kepala Bappeda
10 hari kerja
10 hari kerja
10 hari kerja
Kepala Balai/ Satker Terkait
Tembusan
BUPATI/WALIKOTA c.q. Kepala Bappeda
Kepala SKPD Provinsi Sub Bidang Tembusan 5 hari kerja
Kepala SKPD Kab/Kota Sub Bidang 9
e-Planning RENSTRA
(5 Th)
Green Development
e-Budgeting RENJA/RKAKL
(1 Th) 10
MEKANISME PELAPORAN ONLINE (Permen PU No. 15/2010) • Mekanisme Pelaporan DAK On-Line -
Pelaporan DAK On Line melalui http://emonitoring.pu.go.id SKPD melakukan registrasi DAK SKPD mengunduh format laporan SKPD mengirimkan laporan Laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada perubahan data dan informasi
• Manfaat - Sarana komunikasi Pusat dan Daerah - Tempat penyimpanan data - Pengecekan silang hasil pengiriman
Sistem Pemantauan DAK Secara Elektronik (e-MonDAK) Dasar Pemikiran o Menstandarkan kodefisikasi dan nama untuk program dan kegiatan (sesuai Permen PU 15/2010) o Memudahkan dalam mendapatkan data yang akurat karena data terkumpul di satu server yang sama o Memudahkan pengendalian pelaksanaan o Mendapatkan data yang akurat untuk kepentingan perencanaan dan pemrograman: Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per sub bidang Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per provinsi Tingkat Signifikansi dana dibandingkan dengan kondisi dan manfaat infrastruktur per provinsi per kabupaten/kota
o Memudahkan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran DAK Bidang Infrastruktur Penggunaan dana dengan output/kondisi infrastruktur dan outcome/hari Kemampuan SKPD dalam penyusunan rencana, program dan pelaksanaan Tingkat Kepatuhan Pelaporan 12
SISTEM PEMANTAUAN DAK SECARA ELEKTRONIK
(e-MonDAK)
MANFAAT Dapat diakses oleh semua stakeholder Memotong rantai birokrasi Mendapatkan data progres secara realtime dan konsisten Mempercepat proses kompilasi untuk pengambilan keputusan Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian/Lembaga Sebagai bahan rapat pimpinan secara periodik Memberikan informasi untuk tindak turun tangan pimpinan atas permasalahan yang terjadi o SKPD dapat langsung melakukan check dan cross check atas laporan yang dikirim o Memudahkan pengguna (SKPD) dalam menyusun dan membuat laporan (tinggal dicetak/tidak dibuat manual) o o o o o o o
13
SKEMA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SECARA ONLINE MENTERI
- Jalan (Ditjen Bina Marga)
ESELON I
- Irigasi (Ditjen SDA)
Pelaporan
- Air Minum (Ditjen Cipta Karya) - Sanitasi (Ditjen Cipta Karya) GUBERNUR
SKPD PROVINSI BIDANG JALAN
BUPATI / WALIKOTA
SKPD PROVINSI BIDANG IRIGASI SKPD PROVINSI BIDANG AIR MINUM SKPD PROVINSI BIDANG SANITASI
SKPD KAB/KOTA BIDANG JALAN SKPD KAB/KOTA BIDANG IRIGASI SKPD KAB/KOTA BIDANG AIR MINUM SKPD KAB/KOTA BIDANG SANITASI
Pemantauan dan Evaluasi
Bidang Infrastruktur :
SKEMA PELAPORAN SECARA ONLINE SETJEN Cq. BPKLN
DIT Penanggung Jawab
SKPD Pemaketan di aplikasi eMon DAK (Offline)
Menyiapkan Laporan Per Subbidang
Melakukan Tindak Turun Tangan dan melaporkan
Menyiapkan Laporan Bidang Infrastruktur
Input Data (Offline) : - Progres Keuangan - Progres Fisik - Penyerapan Tenage Kerja - Permasalahan
Ada Ada Masalah
Tdk
OK Verifi kasi Tdk
e-Monitoring Online
Tdk
Verifi kasi
OK Backup (Laporan Online)
Cetak (Laporan Terulis)
ALUR INPUTING & PENGIRIMAN DATA e-MONITORING DAK MENPU MENKEU
e-MONITORING ONLINE
MENDAGRI BAPPENAS BPK
SERVER e-MONITORING
GUBERNUR cq Ka Bappeda BUPATI / WALIKOTA cq Ka Bappeda
SKPD
SKPD
SKPD 16
e-Monitoring DAK
Monitoring Pelaksanaan dan Usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur
17
PERKEMBANGAN APLIKASI DAK e-Monitoring VERSI 2 Tahun 2012 e-Monitoring VERSI 1 Tahun 2011
e-Monitoring VERSI 2013 Tahun 2013
e-Monitoring VERSI 2014 Tahun 2014
18
POTRET PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PROGRES PELAKSANAAN DAK TA. 2014 Kode Sub Bidang
Pagu
Pagu e-Monitoring
Dokumen
(Rp Ribu)
Realisasi (Rp Ribu)
Progres(%)
(Rp Ribu) Dana DAK
Dana DAK
Pendamping
Total
Dana DAK
01 Jalan
6.105.760.000 5.964.409.966
683.732.027 6.648.133.593 1.765.058.870
02 Irigasi
2.288.960.000 2.167.260.803
188.646.833 2.355.835.623
730.625.145
Pendamping
Total
201.530.954 1.966.669.804
66.193.004
796.818.149
Keu
Fis
28,97
42,13
32,16
48,88
03 Air Minum
885.320.000 827.177.684 85.178.107 912.442.269 154.397.646 14.499.472 168.927.949 17,41 27,36
04 Sanitasi
829.260.000 725.933.845 62.705.666 788.346.732 203.290.091 16.890.305 220.180.396 24,68 22,34
TOTAL INFRASTRUKTUR
10.109.300.000 9.684.782.299 1.020.262.634 10.704.758.217 2.853.371.753
299.113.736 3.152.596.299
28,33
40,73
TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN DAK TA 2014 Kode 01
Sub Bidang
Penerima Satker PAGU (Rp Ribu)
Melapor
Melapor Realisasi
Persentasi
Satker PAGU (Rp Ribu) Satker PAGU (Rp Ribu) Lapor
Real
Jalan
473
4.414.630.000
394
3.669.421.540
364
3.438.528.310
83.12
77.89
WILAYAH BARAT
247
2.169.185.140
242
2.139.637.710
223
1.995.736.740
98.64
92.00
WILAYAH TIMUR
226
2.245.444.860
152
1.529.783.830
141
1.442.791.570
68.13
64.25
Irigasi
417
1.654.980.000
392
1.603.715.810
286
1.253.249.190
96.90
75.73
WILAYAH BARAT
213
857.229.540
209
851.033.200
153
658.125.080
99.28
76.77
WILAYAH TIMUR
204
797.750.460
183
752.682.610
133
595.124.110
94.35
74.60
Air Minum
444
640.110.000
403
582.033.670
221
314.466.120
90.93
49.13
WILAYAH BARAT
239
385.981.380
223
360.257.590
126
198.348.030
93.34
51.39
WILAYAH TIMUR
205
254.128.620
180
221.776.080
95
116.118.090
87.27
45.69
Sanitasi
431
599.580.000
376
520.626.380
229
322.615.700
86.83
53.81
WILAYAH BARAT
221
314.769.020
206
295.344.960
129
188.968.230
93.83
60.03
WILAYAH TIMUR
210
284.810.980
170
225.281.420
100
133.647.470
79.10
46.92
TOTAL INFRASTRUKTUR
1.765
7.309.300.000
1.565
6.375.797.400
1.100
5.328.859.320
87.23
72.91
TOTAL WILAYAH BARAT
920
3.727.165.080
880
3.646.273.460
631
3.041.178.080
97.83
81.59
TOTAL WILAYAH TIMUR
845
3.582.134.920
685
2.729.523.940
469
2.287.681.240
76.20
63.86
02
03
04
JABARAN SIKLUS PELAKSANAAN PROGRAM DAK Planning/ Program ming
URK
Budgeting
Implementing
RK
PAKET
URK ( Usulan Rencana Kegiatan ) adalah Stock Program Infrastruktur yang perlu ditangani RK (Rencana Kegiatan) adalah Program Prioritas yang ditetapkan penanganannya pada tahun berjalan Paket adalah Bentuk pelaksanaan rencana kegiatan yang lebih rinci secara teknis dan anggaran.
SKEMA VERIFIKASI URK dan REVISI RK DAK
SKPD
BALAI/P2JN/ Satker AM & PLP Provinsi
Input URK di aplikasi eMon DAK (Offline)
No
No
Verifikasi I (Manual)
Tentukan URK menjadi RK di aplikasi eMon DAK (Offline)
Yes
Cetak RK di aplikasi eMonDAK (Offline)
Paraf
Backup data di aplikasi eMonDAK (Offline)
Submit OK (Online)
Download Data Backup RK DAK (Online) Restore Data Backup RK DAK di aplikasi eMonDAK (Offline) Revisi (Offline) Pemaketan di aplikasi eMon DAK (Offline)
Verifikasi II (Manual) Yes
Tanda Tangan
Kirim backup data ke website eMonitoring (Online)
Yes
DIT Penanggung Jawab
No
Submit OK (Online)
VERIFIKASI I RK : PROPINSI (TEKNIS) 1. 2. 3. 4.
Kesesuaian Pagu Dak 2014 Kesesuaian Arahan Petunjuk Teknis Tidak Tumpang Tindih (Overlapping ) Dengan Penanganan Provinsi Atau Pusat Prioritas :
Balai /P2JN membubuhkan paraf pada lembar Rencana Kegiatan (RK) yang telah dikonfirmasi/verifikasi
VERIFIKASI 2 RK : DIREKTORAT
Direktorat Teknis menandatangani lembar Rencana Kegiatan (RK) yang telah dikonfirmasi/verifikasi dan telah di paraf oleh Balai/P2JN
ARAH PENGEMBANGAN APLIKASI KEDEPAN Pengembangan yang telah dilakukan eMon DAK telah digunakan untuk proses Perencanaan Kegiatan (RK) sebagai alat bantu verifikasi
Arah Pengembangan Kedepan Sistem Pemantauan secara elektronik DAK akan diintegrasikan dengan Sistem Pemantauan SPM
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Permen PU No 01/PRT/M/2014 : Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasr bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan 26
HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 1. Proses Verifikasi: Masih ada Petugas/Operator dan Verifikator yang belum memahami proses Verifikasi secara Online termasuk proses Revisi RK. 2. Pelaporan: Tingkat Kepatuhan Pelaporan Progres belum optimal Sering Ganti Petugas/Operator eMonitoring DAK Tidak Mengikuti Perkembangan Aplikasi DAK
Terima Kasih
28
Disampaikan pada:
PRA SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS DAN KONSULTASI PROGRAM PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2015
EX-KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
1. Infrastruktur daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) merupakan bagian terbesar dari prasarana untuk pelayanan masyarakat di seluruh Indonesia (Irigasi 68 % dan jalan 92 % dari total jaringan); 2. Kondisi pelayanan infrastruktur daerah secara umum masih belum memadai (Irigasi Propinsi hanya 39 % dan Irigasi Kabupaten/kota 48 % dalam kondisi baik, jalan propinsi 70 % dan kabupaten/kota 59 % dalam kondisi mantap serta cakupan pelayanan air minum masih 58,05 % dari target MDG’s 68,87 % dan cakupan pelayanan sanitasi masih 57,35 % dari target 62,41 %); 3. Kapasitas pembiayaan Pemerintah Daerah tidak memadai untuk memelihara, meningkatkan dan membangun Infrastruktur daerah yang menjadi kewenangannya; 4. Kementerian PU bertanggung jawab dalam Turbinwas penyelenggaraan infrastruktur secara umum untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan infrastruktur; 5. DAK merupakan bagian solusi untuk memenuhi sebagian kekurangan dana dan sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. 2
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
PERATURAN MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI
a. b. c. d. e. f.
UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/ SPPN UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (dan PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN) UU Bidang PU (SDA, Jalan, Bangunan Gedung, Perumahan Permukiman, Persampahan, Jasa Konstruksi) UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
a.
PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
a.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 (RPJMN 2010 – 2014) Konsep RPJMN Teknokratik Tahun 2015-2019 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015
b. c. a. b. a.
Peraturan Menteri PU No. 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Keputusan Menteri PU No. 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 3
Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yang bersumber dari APBN yang merupakan sistem transfer dari Pemerintah ke Daerah. Dana Perimbangan terdiri atas 3 komponen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), ; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Belanja untuk Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat
Belanja Negara dalam APBN
(Dana Kementerian Negara / Lembaga)
Belanja bagi Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Dana Perimbangan)
Dana Pusat Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH) 4
• Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur menurut Permen PU No. 15 tahun 2010, adalah : • Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.
Daerah tertentu , adalah daerah yang memenuhi Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis. Kegiatan Khusus, adalah : sub bidang jalan, sub bidang irigasi, sub bidang air minum dan sub bidang sanitasi. Urusan Daerah, adalah kewenangan Daerah dalam penanganan infrastruktur PU dan Perkim sesuai amanat UU sektor PU, dan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah. Prioritas Nasional, adalah yang dimuat dalam Sasaran RPJMN 2015 - 2019, yaitu : 1) Untuk Subbidang Irigasi, terkait pencapaian ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk sebesar 20% serta pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebanyak 10 juta Ha pada tahun 2019; 2) Untuk Subbidang Jalan, terkait pencapaian kondisi mantap jalan sebesar 100% pada tahun 2019, serta 3) Untuk bidang air minum dan sanitasi, terkait pencapaian 100 0 100 pada tahun 2019. 5
• membantu daerah tertentu, • mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan • untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan • pencapaian sasaran prioritas nasional dan SPM bid. PU dan PR. 6
Penetapan Program dan Kegiatan DAK
• Penyampaian usulan kegiatan khusus DAK Bidang Infrastruktur dari Kemen PU ke Kemenkeu • Trilateral meeting kebijakan DAK bidang infrastruktur • Penetapan kegiatan khusus bidang infrastruktur oleh Menteri PU
Penghitungan DAK • Penyampaian surat permintaan data dasar DAK bidang infrastruktur dari Kemen PU kepada daerah, • Verifikasi dan rapat internal mengenai data index teknis • Penentuan daerah penerima DAK dan besaran alokasi berdasarkan indeks KU, KK dan KT.
Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK • Penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan DAK dengan DPR RI • Penetapan alokasi dan pedoman umum DAK, • Penyusunan Juknis penggunaan DAK, dan • Sosialisasi Juknis DAK kepada daerah penerima DAK pada bulan November.
8
NO.
URAIAN KEGIATAN
JANUARI I
II
III
FEBRUARI IV
I
II
III
MARET IV
I
II
III
MEI
APRIL IV
I
II
III
IV
I
II
III
JUNI IV
I
II
III
JULI IV
I
II
III
AGUSTUS IV
I
II
III
OKTOBER
SEPTEMBER IV
I
II
III
IV
I
II
III
NOPEMBER IV
I
II
III
DESEMBER
IV
I
1 Penyampaian Usulan Kebutuhan Pendanaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015 2 Penyampaian Laporan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2014 3 Rapat Koordinasi DAK - Evaluasi Pelaksanaan DAK 20124 - Evaluasi Kebijakan 2014 - Usulan Kebutuhan DAK 2015 4 Identifikasi Indikator Teknis dalam rangka Revisi Form Data Dasar Teknis DAK Bidang Infrastruktur 5 Rapat Internal Persiapan Trilateral Meeting DAK Tahun 2015 6 Trilateral Meeting Kebijakan DAK 2015 dalam rangka persiapan RKP 2015 7 Penyampaian Surat Permintaan Data Dasar DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2014 8 Pengumpulan, updating dan verifikasi Data Dasar Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2014 9 Kunjungan lapangan dalam rangka pengumpulan data primer (data teknis DAK dan data harga satuan) 10 Rapat Koordinasi Persiapan Pengalokasian DAK dalam rangka Pembahasan APBN 2015 oleh Kemenkeu 11 Rapat Internal Finalisasi Data Dasar Teknis dan Indeks Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015 12 Penyampaian Data dan Indeks Teknis DAK Bidang Infrastruktur kepada Kemenkeu 13 Rapat Simulasi Alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA 2015 14 Pembahasan Kebijakan dan Alokasi DAK 2014 dengan DPR RI 15 Penetapan Alokasi DAK 2015 16 Persiapan Penyelenggaraan Sosialisasi DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015 17 Penyelenggaraan Sosialisasi DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015
9
II
III
IV
Sesuai PP No. 55/2005 (ttg Dana Perimbangan) , peran Kementerian PU mencakup: Mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK. Kegiatan Khusus bidang infrastruktur adalah prasarana Jalan, Irigasi, Air Minum dan Sanitasi. Menyusun dan menyampaikan kriteria teknis untuk pengalokasian dan penggunaan dana DAK Infrastruktur. Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK. 10
1. Penentuan daerah penerima DAK a) Kriteria Umum (IFN) Memprioritaskan daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata kemampuan keuangan nasional. b) Kriteria khusus : Berdasarkan Peraturan Perundangan bahwa daerah diwilayah Papua dan Papua Barat diprioritaskan memperoleh DAK. Karakteristik Wilayah : memprioritaskan Daerah Tertinggal , Daerah Perbatasan, dan Daerah Pesisir dan/atau Kepulauan c) Kriteria Teknis : berdasarkan kebutuhan teknis masing-masing bidang DAK.
Pembobotan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dalam penentuan daerah sbb: a) Untuk menghitung IFW = IFN : IKW 50% : 50% b) Untuk menghitung IFWT = IFW : IT 50% : 50% 2. Penentuan besaran DAK Menggunakan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dengan pembobotan sbb: a) Untuk menghitung IFW b) Untuk menghitung IFWT
= IFN : IKW = IFW : IT
50% : 50% 20% : 80% 5
Penentuan Daerah
KRITERIA UMUM Kemampuan Keuangan Daerah IFN<1
YES
IFN>1
NO
KRITERIA KHUSUS Peraturan Perundangan (OTSUS PAPUA)
Indikator Kebutuhan Teknis
NO
YES
KKD TINGGI
NO
Indeks Teknis IT = f(indikator teknis)
YES
Karakteristik Wilayah (IKW)
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS IFWT = f(0,5 IFW + 0,5 IT)
IFWT>1
1.Tertinggal 2.Perbatasan 3.Pesisir
YES
INDEKS FISKAL & WILAYAH
IFW = f(0,5 IFN-1 + 0,5 IKW)
IFW>1
IFWT<1
NO
IFW<1
NO
YES
LAYAK Penentuan Besaran
KRITERIA TEKNIS
IT<0 INDEKS TEKNIS IT = f (Indikator Teknis) NO IT>0 YES INDEKS FISKAL WILAYAH TEKNIS (IFWT) = f (0,5 IFW + 0,5 IT))
TIDAK DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU
BOBOT DAK (BD) = IFWT * IKK ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD) * PAGU per BIDANG
Alokasi DAK untuk Daerah (AD) = (ADB1)+(ADB2)+…+(ADBn)
6
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015, terdapat penyederhanaan Bidang DAK (terkait Bidang Infrastruktur) dari 6 (enam) bidang DAK tahun 2014 menjadi 3 (tiga) bidang DAK Tahun 2015.: No.
Bidang DAK TA. 2014
1.
Transportasi Perdesaan
2.
Keselamatan Transportasi Darat
3.
Infrastruktur Jalan
4.
Infrastruktur Irigasi
5.
Infrastruktur Sanitasi
6.
Infrastruktur Air Minum
Bidang DAK TA. 2015 DAK Transportasi DAK Irigasi DAK Air Minum dan Sanitasi
7
• DAK Tambahan merupakan kebijakan lanjutan affirmative policy untuk mendukung pembangunan Daerah Tertinggal serta Perbatasan yang memiliki Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) relatif rendah. • Penentuan daerah penerima dan besaran alokasi DAK Tambahan, sebagai berikut: 1) Seluruh daerah yang termasuk daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan dengan negara lain yang memiliki indeks kriteria teknis layak mendapatkan DAK Tambahan, kecuali yang memiliki kemampuan keuangan tinggi; 2) Penentuan besaran alokasi DAK Tambahan berdasarkan indeks kriteria umum, khusus, dan teknis dengan menggunakan pembobotan IFW : IT sebesar 20 : 80. • Jumlah daerah tertinggal dan perbatasan yang digunakan untuk pengalokasian DAK Tambahan TA. 2015 menggunakan data dari Kementerian PDT dan BNPP. • Ruang lingkup kebijakan afirmatif masih mengacu pada Permen PU Nomor: 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur. 8
(dalam Rp. Triliun)
11.7 **)
12.0 10.1 *)
10.0 8.2 *)
8.0 6.0 4.0 2.0
6.8 **)
6.3
6.1
6.1 *)
5.4 *)
4.5 4.0
3.9 2.8 1.3 0.4 0.4
1.0 0.40.4
1.3
0.5 0.5
2.3 *)
1.6
0.6 0.6
0.9 *) 0.8 *)
2.4 **)
1.4 **) 1.1 **)
2010
JALAN
2011
IRIGASI
2012
AIR MINUM
2013
SANITASI
2014
TOTAL
2015
Catatan : *): Termasuk alokasi untuk kebijakan afirmatif DAK bagi daerah tertinggal **): Termasuk alokasi untuk kebijakan afirmatif DAK bagi daerah tertinggal dan kawasan perbatasan
15
(dalam Rp. milyar) No.
Bidang/Subbidang
1.
Jalan
2.
Jalan Provinsi Jalan Kabupaten/Kota Irigasi
3.
Irigasi Provinsi Irigasi Kabupaten/Kota Air Minum dan Sanitasi Air Minum Sanitasi TOTAL
TA. 2014 Reguler
Tambahan
4,414
1.691
118,073
23,614
6,268
19,851
3,963
940
662
Usulan TA. 2015 *)
Alokasi TA. 2015
Kebutuhan Ideal
Reguler
Tambahan
564 Usulan TA.
2015 merupakan 20% dari 564 perkiraan kebutuhan 496 penanganan per tahun
3.752
1.691
98,257
19,651
5,328
1,655
634
57,990
11,598
1,881
16,165
3,233
508
41,824
8,365
1,373
496
1,941
512
496 1.158
634
Ket.
640
245
20,961
4,192
1,068
282
600
230
18,256
3,651
873
230
7,309
2,800
215,280
43,055
10,091
1,572
Ket: *) Berdasarkan Surat Sekjen Kementerian PU kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: KU.01.03-Sj/163, tanggal 22 Mei 2014, perihal Penyampaian Data Usulan Kebutuhan Alokasi, Program/Kegiatan, dan Kriteria Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015.
16
Arah Kebijakan
• Mendukung pemenuhan Prioritas Nasional yang terkait dengan Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Pembagian kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi tersebut sangat sejalan dengan desentralisasi pemerintahan yang sedang dan terus ditingkatkan.
Ruang Lingkup
• Pelaksanaan DAK Irigasi TA 2015 difokuskan kepada rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak. • Pemanfaatan DAK Bidang Irigasi TA 2015 untuk kegiatan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi/rawa dapat dilakukan dengan tetap memprioritaskan perbaikan jaringan existing yang dalam kondisi rusak. • Sementara untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi/rawa wajib disediakan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) oleh masing-masing penerima DAK Irigasi TA 2015.
Sasaran
• Mengingat sebesar 55% (2.7 juta Ha) Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kondisi rusak, sasaran DAK Bidang Irigasi Tahun 2015 adalah perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada 511 ribu Ha Daerah Irigasi atau sebesar 18,9% dari Daerah Irigasi yang rusak. • Dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun, sasaran sampai dengan tahun 2019 adalah meningkatnya kualitas layanan irigasi pada 2,55 juta Ha Daerah Irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kriteria Teknis
• • • • •
Luas Daerah Irigasi (DI) Kondisi Jaringan Irigasi Indeks Pertanaman Kepedulian Pelaporan
Ket: Arah Kebijakan, Ruang Lingkup, dan Sasaran mengacu pada RKP Tahun 2015
12
ITi = 35% Idi + 25% Ikdi + 10% Iip + 10% Ipd + 20% Ipl Notasi
Uraian
ITi
Indeks Teknis Irigasi
Idi
Indeks Luas Daerah Irigasi
Merupakan indeks luas daerah irigasi proporsional menurut luas kondisi daerah irigasi (Data Luas DI berdasarkan Kepmen PU No. 293 tahun 2014 tentang Penetapan Luas Daerah Irigasi).
Ikdi
Indeks Kondisi Daerah Irigasi
Merupakan indeks kondisi daerah irigasi proposional menurut persentase kerusakan.
IIP
Indeks Pertanaman
Merupakan perbandingan luas tanam padi dalam satu tahun di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total luas tanam padi provinsi/kabupaten/kota dalam satu tahun. Untuk IP: > 1,5 = 10%; IP: 1 – 1,5 = 7,5%; dan IP: <1 = 5%.
Indeks Kepedulian
Terdiri dari Pemenuhan dana O&P: 2%; Perda Irigasi: 2%; RPIJM (Usulan DAK): 2%; Komisi Irigasi: 2%; dan Tim Koordinasi: 2%.
Ipd Ipl
Indeks Pelaporan
Keterangan
Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2013 secara nasional. 13
1. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai kegiatan transportasi yang mendukung aksesibilitas termasuk pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan poros desa beserta fasilitas perlengkapan keselamatan yang telah menjadi urusan daerah, dan pengembangan angkutan wilayah. 2. Mempertahankan dan meningkatkan pengembangan koridor ekonomi wilayah.
pelayanan
transportasi
dalam
mendukung
3. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi (termasuk antara lain keselamatan bagi pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2015). 4. Mendukung pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pada pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI), serta daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan. 5. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Ket: Arah Kebijakan mengacu pada RKP Tahun 2015
14
Ruang Lingkup
• Pembangunan, pemeliharaan berkala, dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan pada jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.
• Untuk membantu pencapaian target kondisi mantap jalan Propinsi sebesar 75% dan Jalan Kab/Kota sebesar 60% pada akhir 2019.
Sasaran
• Mendukung penanganan jalan daerah yang mencapai panjang sekitar 432.000 Km melalui kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan kapasitas dan pembangunan jalan dan jembatan. • Membuka keterisolasian aksesibilitas di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; serta menghubungkan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan penyediaan sarana transportasi.
Kriteria Teknis
• • • • • •
Panjang Jalan Panjang Jalan Kondisi Tidak Mantap Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepedulian Pelaporan
Ket: Ruang Lingkup mengacu pada RKP Tahun 2015
15
ITj = 25% Ipj + 25% Ikj + 10% Ilw + 10% Ijp + 10% Ipd + 20% Ipl Notasi
Uraian
Keterangan
ITj
Indeks Teknis Jalan
Ipj
Indeks Panjang Jalan
Ikj
Indeks Kondisi Jalan
Ilw
Indeks Luas Wilayah
Ijp
Indeks Jumlah Penduduk
Merupakan perbandingan jumlah penduduk di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah penduduk secara nasional.
Indeks Kepedulian
Merupakan perbandingan prosentase pendanaan sektor jalan diluar DAK dalam anggaran pembangunan APBD provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total prosentase pendanaan sektor jalan diluar DAK secara nasional.
Indeks Pelaporan
Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2013 secara nasional.
Ipd
Ipl
Merupakan perbandingan panjang jalan di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap seluruh panjang jalan provinsi/kabupaten/kota. Merupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi tidak mantap di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total panjang jalan provinsi/kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap secara nasional. Merupakan perbandingan luas wilayah di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total luas wilayah secara nasional.
16
Arah Kebijakan
• Mendukung peningkatan cakupan pelayanan air minum untuk pencapaian Akses Air Minum Nasional 100% pada Tahun 2019 dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum.
Ruang Lingkup
• Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN. • Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. • Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaaan pada desa-desa miskin/rawan air serta terpencil dan tertinggal dengan sumber air baku yang relatif mudah/dekat
Sasaran
• Sasaran Tahun 2015: Meningkatnya pelayanan air minum perpipaan melalui penambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1.396.000 unit. • Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnya pelayanan air minum layak melalui penambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 4.188.000 unit.
Kriteria Teknis
• • • •
Ketercakupan Masyarakat Belum Terlayani Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kapasitas belum termanfaatkan (idle capacity) Pelaporan
Ket: Arah Kebijakan, Ruang Lingkup, dan Sasaran mengacu pada RKP Tahun 2015
17
ITam = 30% Icam + 35% Imbr + 15% Iic + 20% Ipl Notasi
Uraian
ITam
Indeks Teknis Air Minum
Icam
Indeks Ketercakupan Masyarakat Belum Terlayani
Imbr
Indeks Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Iic
Indeks Idle Capacity
Ipl
Indeks Pelaporan
Keterangan Merupakan perbandingan prosentase jumlah penduduk yang belum terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas pada kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total prosentase jumlah penduduk yang belum terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas secara nasional. Merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk miskin kabupaten/kota secara nasional. Merupakan perbandingan antara jumlah idle capacity total kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah total kapasitas produksi secara nasional. Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Air Minum TA. 2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Air Minum TA. 2013 secara nasional. 18
Arah Kebijakan
• Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah, yang berupa sarana komunal berbasis masyarakat atau penambahan sambungan rumah terhadap sistem terpusat untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki sistem terpusat skala kota maupun skala kawasan. Bila suatu desa/kelurahan sudah ODF/SBS (Stop BAB Sembarangan) opsi persampahan dapat dipilih. • Didasarkan kepada kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangunan sanitasinya.
Ruang Lingkup
• Sub-bidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah skala lingkungan/kawasan atau mendukung skala kota; Bagi Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai sistem pengolahan air limbah terpusat, dapat memanfaatkan DAK Bidang Sanitasi untuk peningkatan akses melalui Sambungan Rumah (unit cost = Rp 3,5 juta/SR). • Sub-bidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) di tingkat komunal/kawasan yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota.
Sasaran
• Sasaran Tahun 2015: Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui Sanimas dan prasarana persampahan (3R) bagi 834.200 jiwa penduduk. • Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui Sanimas dan prasarana persampahan (3R) bagi 3.036.500 jiwa penduduk.
Kriteria Teknis
• • • •
Koefisien Program Sanitasi Cakupan Pelayanan Sanitasi Rawan Sanitasi Pelaporan
Ket: Arah Kebijakan, Ruang Lingkup, dan Sasaran mengacu pada RKP Tahun 2015
19
IT s = Kps ∙ (70% I cas + 10% Irs + 20% Ipl) Notasi ITs
Uraian Indeks Teknis Sanitasi
Keterangan
Kps
Koefisien Program Sanitasi
Icas
Indeks Cakupan Pelayanan Sanitasi
Kps = 1 (bila sudah ikut program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)), Kps = 0,75 (bila sudah ikut PPSP dan telah menyusun buku putih dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)) Kps = 0,5 (bila sudah ikut PPSP dan sedang menyusun buku putih dan SSK) Kps = 0,25 (belum ikut PPSP). Merupakan persentase jumlah rumah tangga yang belum terfasilitasi sarana dan prasarana sanitasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.
Irs
Indeks Rawan Sanitasi
Merupakan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rawan sanitasi.
Indeks Pelaporan
Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Sanitasi TA. 2013 pada kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Sanitasi TA. 2013 secara nasional. 20
Ipl
26
Maksud: Merupakan pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur. Tujuan: Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur; Menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian PU, Kementerian terkait, dinas teknis di provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan; Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas nasional; Meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti kinerja jalan, kinerja pelayanan jaringan irigasi, meningkatkan cakupan pelayanan air minum, serta cakupan pelayanan sanitasi. 27
1. Perencanaan dan pemrograman, 2. Koordinasi penyelenggaraan, 3. Pelaksanaan dan cakupan kegiatan, 4. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, 5. Pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja
28
Kementerian melalui Unit Kerja Eselon-1 terkait untuk masingmasing subbidang membantu proses perencanaan kegiatan yang dibiayai DAK dalam hal: Merumuskan Infrastruktur;
kriteria
teknis
pemanfaatan
DAK
Bidang
Pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK) dalam bentuk pendampingan dan konsultasi; Melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan RK dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional. 29
• Dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan program-program Bidang Infrastruktur, pemerintah daerah harus menyusun Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Infrastruktur; • RPIJM adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan dalam periode tiga hingga lima tahun, baik yang dilaksanakan Pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/swasta; • Pemerintah provinsi harus menyusun RPIJM Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan dan Irigasi. • Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun RPIJM Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi. • Rencana Kegiatan dan Usulan Perubahannya harus mengacu pada RPIJM yang telah disepakati. 30
• SPW = Strategi Pengembangan Wilayah; • RIS = Rencana Induk Strategis
RTRWN RPJMN / RENSTRA PU
RTRW PROV.KAB/KOTA
SPW – P/K RIS-PU RPIJM-PU
RPJMD
11
MENTERI PU Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Kementerian PU
GUBERNUR
Tim Teknis Sub Bidang Irigasi
Tim Teknis Sub Bidang Jalan
Tim Teknis Sub Bidang Air Minum
Tim Teknis Sub Bidang Sanitasi
Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Provinsi Balai/Satker PSDA
BUPATI / WK
Satker P2JJ
Satker PKPAM dan PPLP
Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Kabupaten/Kota SKPD DAK Kabupaten/Kota
33
Dibentuk oleh Menteri Terdiri dari unsur Sekjen, Itjen, dan Eselon-1 terkait. Tugas dan tanggung jawab meliputi: • Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Infrastruktur; • Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi, serta pembinaan pelaksanaan; • Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi DAK Infrastruktur; • Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi; • Menyiapkan laporan tahunan Kementerian. 34
• Dibentuk oleh Direktur Jenderal terkait. • Tugas dan tanggung jawab meliputi: • Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah-daerah; • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK; • Menyiapkan laporan tahunan subbidangnya, untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Kementerian.
35
• Dibentuk oleh Gubernur • Terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Dinas teknis terkait, dan Balai/Satker Pusat yang ada di daerah terkait. • Tugas dan tanggung jawab meliputi: • Memberikan masukan penyusunan petunjuk teknis, • Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan, • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, • Memberikan saran dan masukan atas RK yang disusun Kabupaten/Kota, • Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan. • Operasional Tim dibantu oleh Satker Pusat terkait: • Subbidang Jalan oleh SNVT P2JN, • Subbidang Irigasi oleh Balai Wilayah Sungai atau Satker PSDA. • Subbidang Air Minum dan Sanitasi oleh Satker Pengembangan PAM, Satker PPPLP, dan Satker Randal.
36
Dibentuk oleh Bupati/Walikota
Terdiri dari unsur Bappeda kabupaten/kota dan dinas teknis terkait.
Tugas dan tanggung jawab meliputi: • Memberi masukan penyusunan petunjuk teknis; • Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan; • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi; • Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan.
Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi didukung oleh SKPD DAK di kabupaten/kota yang bersangkutan. 37
SEB Kepala Bappenas, Menkeu dan Mendagri No. 0239/M.PPN/11/2008 tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
38
a.
Persiapan
Usulan sampai dengan Rencana Kegiatan (RK) Kesesuaian RK dengan Program Prioritas Nasional
b. Pelaksanaan
c.
Kesesuaian Pekerjaan dengan RK Kesesuaian hasil dengan NSPM Pencapaian Sasaran
Pelaporan
Tingkat Kepatuhan Substansi Laporan sesuai Format dalam Juknis
d. Evaluasi
Evaluasi Dampak dan Manfaat Evaluasi Kinerja 39
a. Laporan disampaikan secara berkala triwulanan: • Triwulan I pada minggu ke dua bulan April • Triwulan ke II pada minggu ke dua bulan Juli • Triwulan ke III pada minggu ke dua bulan Oktober • Triwulan ke IV pada minggu ke dua bulan Januari tahun berikutnya b. Substansi Laporan: • Data Umum (1 Kali kecuali berubah) • Data Dasar (1 Kali kecuali berubah) • Data Kesesuaian Program (1 Kali setahun) • Data Pelaksanaan Pekerjaan (Triwulanan) • Data Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Triwulanan) • Masalah dan Upaya Pemecahan (Triwulanan) c. Penyampaian Laporan Triwulanan: • SKPD kepada Bupati/Walikota tembusan Tim Koordinasi Provinsi • Bupati/Walikota kepada Gubernur • Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Teknis Eselon I terkait • Gubernur kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal
40
TUJUAN Dalam rangka pengelolaan akuntabilitas penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur. KEGIATAN INTI 1. Menyiapkan Database sesuai kebutuhan (Data Umum, Data Infrastruktur, Program, Kegiatan, Output, Outcome); 2. Update data dengan informasi pelaksanaan anggaran seperti progres fisik, keuangan (SPP, SPM, SP2D) dan permasalahannya serta dikirim melalui Internet; 3. Mengolah data dan menyiapkan informasi sesuai kebutuhan (Progres, Estimasi awal Anggaran; 4. Pemenuhan Kebutuhan Informasi Manajemen, Auditor dan External. DASAR PEMIKIRAN o Menstandarkan kodefisikasi dan nama untuk program dan kegiatan (sesuai Permen PU 15/2010) o Memudahkan dalam mendapatkan data yang akurat karena data terkumpul di satu server yang sama o Memudahkan pengendalian pelaksanaan o Mendapatkan data yang akurat untuk kepentingan perencanaan dan pemrograman: Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per sub bidang Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per provinsi Tingkat Signifikansi dana dibandingkan dengan kondisi infrastruktur per provinsi per kabupaten/kota o Memudahkan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran DAK Bidang Infrastruktur 41
DPR MENPU
e-MONITORING ONLINE
MENKEU MENDAGRI BAPPENAS
SERVER e-MONITORING
BPK GUBERNUR cq Ka Bappeda BUPATI / WALIKOTA cq Ka Bappeda
SKPD
SKPD
SKPD 42
Melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan effektifitas dan efisiensi penyelenggaraan DAK melalui: 1. Akolasi DAK harus didasarkan kepada program, dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Infrastruktur PU (Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi) yang tidak hanya ditentukan oleh celah fiskal saja; 2. Program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Rencana Definitif (RD) yang menjadi dasar untuk menyusun DIPA Daerah; 3. Meningkatkan alokasi DAK sesuai kebutuhan Program seperti butir pertama (1); 4. Penyesuaian mekanisme penyaluran dana kembali ke pola Belanja Daerah (bukan Transfer Daerah), sehingga penyaluran dana hanya dilakukan setelah ada progres kegiatan yang telah diverifikasi; 5. Penyesuaian mekanisme Perencanaan dan Pemrograman, dengan meningkatkan peran Pusat (K/L), sehingga penetapan Paket Kegiatan lebih sesuai dengan Prioritas dan lebih efektif; 6. Peningkatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai DAK dengan mengoptimalkan peran K/L dan Provinsi. 43
Kelebihan • Payung hukum di tataran UU sudah ada, tinggal penyesuaian di tingkat PP dan Peraturan Menteri Keuangan(PMK); • Koordinasi antara Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan K/L relatif sudah terbangun, dan daerah juga relatif sudah familiar; • Mekanisme pengalokasian sudah dikenal dan lebih transparan; • Kementerian PU telah menyiapkan sistem monitoring DAK (e-monitoring DAK) yang merupakan alat bantu manajemen dalam pengendalian penyelenggaraan DAK. Kendala • Status dana DAK merupakan dana APBD sepenuhnya; • Memerlukan upaya yang cukup besar dari K/L maupun Provinsi untuk meningkatkan turbinwasdal penyelenggaraan DAK pola baru; • Perlu adanya kejelasan manajemen aset Sistem Akuntansi Keuangan-Barang Milik Negara (SAK BMN). 44
■
■ ■
■
■ ■
Peningkatan sistem perencanaan DAK mengacu pada dokumen rencana program dan investasi jangka menengah; Perlu dilakukan mapping dan penyempurnaan database; Perlu penajaman dan penyempurnaan kriteria teknis, secara terus menerus agar lebih tepat sasaran; Mengintensifkan pembinaan teknis untuk peningkatan kelembagaan pemerintah daerah; Mengintensifkan pendampingan dalam penerapan SPM Bidang PU dan PR; Peningkatan manajemen DAK : • Mekanisme penentuan program/kegiatan, • Mekanisme pemantauan, monitoring, dan evaluasi (e-Mon DAK), • Memperkuat fungsi pembinaan pemerintah (Balai Jalan, Balai Sungai, dan Satker Randal), • Memperkuat fungsi Pemerintah Provinsi (Bappeda dan Dinas terkait), • Mekanisme audit yang lebih optimal (optimalisasi fungsi pengawasan), • Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif, • Meningkatkan monitoring fungsi dan manfaat. 45
1. Kementerian PU akan terus mendorong untuk konsisten pada tujuan : percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional; 2. Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI akan lebih mempertajam kriteria teknis, meningkatan akurasi data yang ada, dan mengoptimalkan monev, sehingga penyelenggaraan DAK ke depan dapat lebih efektif, efisien, akuntabel, dan adil; 3. Peran, wewenang, dan tanggung jawab K/L diperjelas, dan peran Pemerintah Provinsi dalam koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan DAK ditingkatkan/diperkuat.
46
No.
Uraian
Satuan
Luas
Est Hrg Perkiraan Satuan Kebutuhan (juta) (juta rp)
TOTAL IRIGASI A
IRIGASI PROVINSI
1
Luas Total Jaringan Irigasi
2
16,165,987 1,683,957
20 %
Ha
336,791
- Peningkatan/Pembangunan
20 %
Ha
336,791
40
13,471,656
- Rehabilitasi
20 %
Ha
336,791
5
1,683,957
- Pemeliharaan Rutin (OP)
60 %
Ha
1,010,374
1
1,010,374
Kebutuhan Penanganan
B
IRIGASI KABUPATEN/KOTA
1
Luas Total Jaringan Irigasi
41,824,190 Ha
3,621,142
25 %
Ha
905,286
- Peningkatan/Pembangunan
25 %
Ha
905,286
40
36,211,420
- Rehabilitasi
20 %
Ha
724,228
5
3,621,142
- Pemeliharaan Rutin (OP)
55 %
Ha
1,991,628
1
1,991,628
- Kondisi Rusak 2
57,990,177 Ha
- Kondisi Rusak
Keterangan
Kebutuhan Penanganan
Alokasi sektor Irigasi dalam APBD seluruh Provinsi hanya sekitar 0.8 - 1.0 trilyun
Alokasi sektor Irigasi dalam APBD seluruh Kab/Kota hanya sekitar 4 - 5 trilyun
48
Kondisi No.
Jalan
1 Provinsi 2 Kabupaten TOTAL
Panjang Jalan
Mantap
Tidak Mantap
Kebutuhan Penanganan (Rp. Juta) Rutin
Berkala
Rekonstruksi
Total Kebutuhan (Rp. Juta)
47.944,33 369.275,52
31.489,40 224.058,91
16.454,94 142.087,31
1.101.650 6.071.103
6.821.091 35.805.112
11.892.858 56.381.667
19.815.599 98.257.882
417.219,85
255.548,30
158.542,24
7.172.754
42.626.203
68.274.524
118.073.481
Catatan. Minimal diusulkan 20% dari kebutuhan alokasi untuk masing2 provinsi dan kabupaten: Jalan Provinsi Kabupaten Total
Usulan Alokasi (Rp. Juta) 3.963.120 19.651.576 23.614.696
49
No.
Uraian
Satuan
Jumlah
Est Hrg Perkiraan Satuan Kebutuhan (jt rp) (jt rp)
AIR MINUM KAB/KOTA
20.961.000
1
Jumlah Desa / Kelurahan
Desa/Kel
72.690
2
Jumlah Desa/Kel rawan air bersih
Desa/Kel
21.895
3
Jumlah IKK/Perkotaan
IKK
6.520
4
Pembangunan Baru SPAM
Desa/Kel
21.895
5
Optimalisasi SPAM
IKK
6.520
600 13.137.000 1.200
SANITASI KAB/KOTA 1
Jumlah Desa/Kelurahan
2
Keterangan
7.824.000
18.256.000 Desa/Kel
72.690
Jumlah IKK/Perkotaan
IKK
6.520
3
Pembangunan IPAL Komunal/Sanitasi Berbasis Masyaraka
IKK
6.520
400
2.608.000
4
Pembangunan Pengelolaan Persampahan (3R)
IKK
6.520
400
2.608.000
5
Pembangunan Drainase Limbah
IKK
6.520
2.000 13.040.000 50
MEKANISME DESK
PRA KONSULTASI PROGRAM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SANITASI DAN AIR MINUM TAHUN 2015 Wilayah Timur, Makassar 28 Oktober 2014
DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI 2014 • Pagu DAK 2015 telah disepakati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dalam rangka Pembahasan RUU APBN TA 2015 Bidang Infrastruktur. • Informasi alokasi DAK TA 2015 tersebut sesuai dengan yang disampaikan melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-280/PK/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Penyampaian Informasi Alokasi DAK TA 2015. • Alokasi DAK 2015 akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden yang saat ini sedang dalam proses di Sekretariat Negara (Setneg). • Untuk Tahun 2015, Petunjuk Teknis DAK Bidang Infrastruktur masih mengunakan Permen PU No.15/PRT/M/2010. • Pagu DAK 2014 untuk Wilayah Timur (P. Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) sebagai berikut :
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
WILAYAH TIMUR (P. SULAWESI, BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU, DAN PAPUA)
(Rp. Juta)
NO
DAERAH
AM KAB
21 Provinsi Sulawesi Utara
REGULER ALOKASI
SN
KAB
AM ALOKASI
KAB
TAMBAHAN ALOKASI
SN
KAB
ALOKASI
15
28.168,40
15
30.474,76
3
3.572,31
3
3.540,95
6
11.167,06
6
12.249,64
3
3.665,96
3
3.290,80
23 Provinsi Sulawesi Tengah
13
24.568,58
13
20.709,88
10
12.515,17
10
9.236,08
24 Provinsi Sulawesi Selatan
23
42.148,81
23
41.136,60
4
5.216,45
4
4.310,52
6
10.726,88
6
14.697,22
5
5.923,60
5
6.677,83
14
28.014,79
14
28.539,17
9
10.418,76
9
9.397,72
6
10.496,28
6
9.929,25
-
-
0
-
28 Provinsi Nusa Tenggara Barat
10
22.755,55
10
22.767,60
8
11.899,03
8
9.401,24
29 Provinsi Nusa Tenggara Timur
22
44.174,31
22
49.956,26
21
26.470,44
21
24.254,89
30 Provinsi Maluku
11
22.282,35
11
26.149,91
8
10.020,46
8
9.747,46
31 Provinsi Maluku Utara
10
17.482,21
10
22.328,75
7
7.380,25
7
8.394,09
32 Provinsi Papua
29
99.926,81
29
91.217,75
28
53.510,73
28
40.590,48
33 Provinsi Papua Barat
13
25.028,16
13
22.845,58
8
9.301,15
8
7.633,92
22 Provinsi Gorontalo
25 Provinsi Sulawesi Barat 26 Provinsi Sulawesi Tenggara 27 Provinsi Bali
T
TOTAL ALOKASI
178
386.940
178
393.002
114
159.894
114
136.476
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI SULAWESI UTARA NO
DAERAH
REGULER ALOKASI AIR MINUM
KEBIJAKAN TAMBAHAN ALOKASI
SANITASI
21
Provinsi Sulawesi Utara
28.168,40
30.474,76
1
Kab. Bolaang Mongondow
2.021,14
2
Kab. Minahasa
3
AIR MINUM
SANITASI 34.015,71
1.606,53
2.021,14
1.606,53
1.856,18
1.853,97
1.856,18
1.853,97
Kab. Kepulauan Sangihe
2.150,93
2.685,24
3.431,09
3.980,40
4
Kota Bitung
1.617,36
1.060,53
1.617,36
1.060,53
5
Kota Manado
3.306,93
1.616,88
3.306,93
1.616,88
6
Kab. Kepulauan Talaud
1.960,74
2.559,01
3.134,30
3.802,05
7
Kab. Minahasa Selatan
2.012,15
1.672,28
2.012,15
1.672,28
8
Kota Tomohon
1.467,09
1.206,64
1.467,09
1.206,64
9
Kab. Minahasa Utara
1.631,68
2.136,19
1.631,68
2.136,19
10
Kota Kotamobagu
2.026,69
1.822,09
2.026,69
1.822,09
11
Kab. Bolaang Mongondow Utara
1.558,52
2.914,49
1.558,52
2.914,49
12
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
1.740,22
1.914,18
2.858,81
2.916,93
1.790,99
2.377,36
1.790,99
2.377,36
1.529,60
1.962,37
1.529,60
1.962,37
1.498,18
3.087,00
1.498,18
3.087,00
14
Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Timur
15
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
1.280,16
1.173,56
1.118,59
3.540,95
AIR MINUM 31.740,71
13
3.572,31
SANITASI
TOTAL ALOKASI
1.295,16
1.243,04
1.002,75
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI GORONTALO
NO
DAERAH
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM 22
Provinsi Gorontalo
1
Kab. Boalemo
2
Kab. Gorontalo
3
Kota Gorontalo
4
Kab. Pohuwato
5
Kab. Bone Bolango
6
Kab. Gorontalo Utara
SANITASI
11.167,06
12.249,64
1.967,43
2.013,17
2.229,14
2.249,75
1.401,59
1.396,18
1.805,77
1.826,00
1.757,76
2.169,35
2.005,37
2.595,19
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM
3.665,96
3.290,80
14.833,02
1.239,92
1.042,02
3.207,35 2.229,14 1.401,59
1.168,64
971,62
2.974,41 1.757,76
1.257,40
1.277,16
3.262,77
SANITASI 15.540,44 3.055,19 2.249,75 1.396,18 2.797,62 2.169,35 3.872,35
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI SULAWESI TENGAH NO
DAERAH
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM 23
Provinsi Sulawesi Tengah
1
SANITASI
AIR MINUM SANITASI
AIR MINUM 37.083,75
SANITASI 29.945,96
24.568,58
20.709,88
12.515,17
9.236,08
Kab. Banggai
2.045,77
1.740,74
1.315,59
942,21
3.361,36
2.682,95
2
Kab. Banggai Kepulauan
1.894,91
1.784,18
1.186,06
944,43
3.080,97
2.728,61
3
Kab. Buol
1.475,95
1.544,49
995,86
859,78
2.471,81
2.404,27
4
Kab. Toli-Toli
1.912,02
1.745,56
1.228,50
939,58
3.140,52
2.685,14
5
Kab. Donggala
2.669,62
1.533,60
1.650,88
856,39
4.320,50
2.389,99
6
Kab. Morowali
2.079,57
1.811,03
1.258,35
946,00
3.337,92
2.757,03
7
Kab. Poso
1.794,90
1.771,49
1.188,65
957,99
2.983,55
2.729,48
8
Kota Palu
1.653,84
1.175,90
1.653,84
1.175,90
9
Kab. Parigi Moutong
2.249,07
1.840,95
1.416,43
979,56
3.665,50
2.820,51
10
Kab. Tojo Una Una
1.796,09
1.928,12
1.140,62
1.005,63
2.936,71
2.933,75
11
Kab. Sigi
1.673,74
1.383,85
1.134,23
804,51
2.807,97
2.188,36
12
Kab. Banggai Laut
2.070,93
1.664,59
13
Kab. Morowali Utara
1.252,17
785,38
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI SULAWESI SELATAN (1) 1.067.737,00 NO
DAERAH
873.603,00 281.655,00 230.444,00 KEBIJAKAN REGULER TAMBAHAN ALOKASI
AIR MINUM
ALOKASI
SANITASI
42.148,81
41.136,60
Kab. Bantaeng
1.560,86
2
Kab. Barru
3
TOTAL ALOKASI
AIR MINUM SANITASI
SANITASI 45.447,12
1.848,34
1.560,86
1.848,34
1.705,81
1.886,92
1.705,81
1.886,92
Kab. Bone
2.589,26
1.591,73
2.589,26
1.591,73
4
Kab. Bulukumba
2.224,53
1.685,97
2.224,53
1.685,97
5
Kab. Enrekang
1.613,08
1.896,54
1.613,08
1.896,54
6
Kab. Gowa
2.413,36
1.647,13
2.413,36
1.647,13
7
Kab. Jeneponto
1.662,63
1.626,28
2.770,90
2.522,67
8
Kab. Luwu
2.027,78
1.989,47
2.027,78
1.989,47
9
Kab. Luwu Utara
1.645,73
1.580,62
1.645,73
1.580,62
10
Kab. Maros
1.762,64
2.241,72
1.762,64
2.241,72
11
Kab. Pangkajene Kepulauan
2.607,85
1.725,70
4.219,89
2.658,38
12
Kab. Pinrang
1.765,42
1.750,14
1.765,42
1.750,14
13
Kab. Kepulauan Selayar
1.818,51
2.898,95
3.000,35
4.308,04
Provinsi Sulawesi Selatan
1
1.108,27
1.612,04
1.181,84
4.310,52
AIR MINUM 47.365,26
24
5.216,45
dlm Juta Rupiah
896,39
932,68
1.409,09
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI SULAWESI SELATAN (2) NO
DAERAH
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM 14
Kab. Sidenreng Rappang
15
Kab. Sinjai
16
Kab. Soppeng
17
Kab. Takalar
18
Kab. Tana Toraja
19
Kab. Wajo
20
Kota Pare-pare
21
Kota Palopo
22
Kab. Luwu Timur
23
Kab. Toraja Utara
SANITASI
1.605,01
1.133,87
1.637,78
2.006,59
1.462,06
1.964,28
1.944,25
2.088,53
1.745,55
1.737,99
1.759,81
1.302,54
1.575,02
1.701,86
1.438,71
1.356,78
1.567,13
1.425,27
2.016,03
2.049,38
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM 1.605,01 1.637,78 1.462,06 1.944,25 1.745,55 1.759,81 1.575,02 1.438,71 1.567,13
1.314,30
1.072,36
3.330,33
SANITASI 1.133,87 2.006,59 1.964,28 2.088,53 1.737,99 1.302,54 1.701,86 1.356,78 1.425,27 3.121,74
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI SULAWESI BARAT
1.067.737,00
NO
DAERAH
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM 25
Provinsi Sulawesi Barat
1
dlm Juta Rupiah
873.603,00 281.655,00 230.444,00
SANITASI
AIR MINUM SANITASI
AIR MINUM
SANITASI
10.726,88
14.697,22
5.923,60
6.677,83
16.650,48
21.375,05
Kab. Majene
1.619,64
2.572,36
1.064,09
1.273,57
2.683,73
3.845,93
2
Kab. Mamuju
2.026,48
2.797,39
1.287,56
1.365,31
3.314,04
4.162,70
3
Kab. Polewali Mandar
2.056,08
2.444,79
1.322,24
1.228,27
3.378,32
3.673,06
4
Kab. Mamasa
1.764,78
3.292,20
1.171,05
1.574,75
2.935,83
4.866,95
5
Kab. Mamuju Utara
1.608,63
2.463,04
1.078,66
1.235,93
2.687,29
3.698,97
6
Kab. Mamuju Tengah
1.651,27
1.127,44
-
-
1.651,27
1.127,44
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1.067.737,00 NO
DAERAH Provinsi Sulawesi Tenggara
1
281.655,00 230.444,00
dlm Juta Rupiah
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM 26
873.603,00
SANITASI
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM 38.433,55
SANITASI 37.936,89
28.014,79
28.539,17
10.418,76
9.397,72
Kab. Buton
2.250,96
2.151,13
1.376,42
1.092,01
3.627,38
3.243,14
2
Kab. Konawe
1.969,15
1.839,14
1.255,75
976,27
3.224,90
2.815,41
3
Kab. Kolaka
3.522,49
2.969,45
3.522,49
2.969,45
4
Kab. Muna
2.022,85
2.649,06
3.286,69
3.947,07
5
Kota Kendari
2.218,48
1.962,09
2.218,48
1.962,09
6
Kota Bau-bau
1.410,07
1.998,21
1.410,07
1.998,21
7
Kab. Konawe Selatan
1.750,91
1.740,31
1.147,16
939,62
2.898,07
2.679,93
8
Kab. Bombana
1.579,69
1.678,25
1.030,70
906,93
2.610,39
2.585,18
9
Kab. Wakatobi
1.942,80
1.831,31
1.209,64
962,72
3.152,44
2.794,03
10
Kab. Kolaka Utara
2.002,87
2.454,43
1.252,26
1.218,80
3.255,13
3.673,23
11
Kab. Konawe Utara
1.396,83
1.781,70
951,43
955,64
2.348,26
2.737,34
12
Kab. Buton Utara
1.409,28
2.030,07
931,56
1.047,72
2.340,84
3.077,79
13
Kab. Kolaka Timur
1.482,89
1.143,00
14
Kab. Konawe Kepulauan
3.055,52
2.311,02
1.263,84
1.298,01
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI BALI
1.067.737,00
NO
DAERAH
Provinsi Bali
1
dlm Juta Rupiah
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM 27
873.603,00 281.655,00 230.444,00
SANITASI
AIR MINUM SANITASI -
AIR MINUM -
10.496,28
SANITASI 9.929,25
10.496,28
9.929,25
Kab. Bangli
1.810,46
1.497,97
1.810,46
1.497,97
2
Kab. Buleleng
2.338,52
1.993,77
2.338,52
1.993,77
3
Kab. Jembrana
1.473,89
1.145,12
1.473,89
1.145,12
4
Kab. Karangasem
1.875,23
2.001,99
1.875,23
2.001,99
5
Kab. Klungkung
1.442,24
1.613,34
1.442,24
1.613,34
6
Kab. Tabanan
1.555,94
1.677,06
1.555,94
1.677,06
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI NTB
1.067.737,00
NO
DAERAH
Provinsi Nusa Tenggara Barat
1
281.655,00 230.444,00
dlm Juta Rupiah
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM 28
873.603,00
SANITASI
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM 34.654,58
SANITASI 32.168,84
22.755,55
22.767,60
11.899,03
9.401,24
Kab. Bima
1.922,39
2.271,19
1.228,14
1.150,93
3.150,53
3.422,12
2
Kab. Dompu
1.935,02
2.548,25
1.242,84
1.265,92
3.177,86
3.814,17
3
Kab. Lombok Barat
2.565,39
2.623,87
1.601,69
1.301,38
4.167,08
3.925,25
4
Kab. Lombok Tengah
2.634,19
2.302,70
1.655,27
1.176,27
4.289,46
3.478,97
5
Kab. Lombok Timur
4.186,40
2.433,93
2.474,22
1.220,14
6.660,62
3.654,07
6
Kab. Sumbawa
2.313,72
2.037,17
1.466,68
1.064,07
3.780,40
3.101,24
7
Kota Mataram
2.145,55
2.127,36
2.145,55
2.127,36
8
Kota Bima
1.653,41
2.089,99
1.653,41
2.089,99
9
Kab. Sumbawa Barat
1.641,41
2.103,48
1.072,29
1.082,08
2.713,70
3.185,56
10
Kab. Lombok Utara
1.758,07
2.229,66
1.157,90
1.140,45
2.915,97
3.370,11
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI NTT (1)
1.067.737,00 NO
DAERAH
873.603,00
281.655,00 230.444,00
dlm Juta Rupiah
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM
SANITASI
44.174,31
49.956,26
26.470,44
24.254,89
70.644,75
74.211,15
Kab. Alor
2.152,21
2.597,80
1.291,01
1.263,00
3.443,22
3.860,80
2
Kab. Belu
2.096,78
2.441,73
1.282,63
1.206,81
3.379,41
3.648,54
3
Kab. Ende
1.783,86
1.592,51
1.159,80
877,89
2.943,66
2.470,40
4
Kab. Flores Timur
1.580,47
1.471,01
1.026,85
821,43
2.607,32
2.292,44
5
Kab. Kupang
2.020,71
2.379,84
1.252,55
1.185,44
3.273,26
3.565,28
6
Kab. Lembata
1.699,47
1.926,09
1.092,76
1.006,41
2.792,23
2.932,50
7
Kab. Manggarai
2.529,99
3.778,25
1.557,95
1.761,87
4.087,94
5.540,12
8
Kab. Ngada
1.468,03
2.189,07
980,77
1.117,85
2.448,80
3.306,92
9
Kab. Sikka
2.067,28
1.334,27
1.311,03
771,93
3.378,31
2.106,20
10
Kab. Sumba Barat
1.756,71
1.882,75
1.135,17
992,47
2.891,88
2.875,22
11
Kab. Sumba Timur
2.094,50
2.668,03
1.313,69
1.309,21
3.408,19
3.977,24
12
Kab. Timor Tengah Selatan
2.805,73
2.556,42
1.730,43
1.273,18
4.536,16
3.829,60
13
Kab. Timor Tengah Utara
1.901,79
1.464,94
1.197,06
817,24
3.098,85
2.282,18
29
Provinsi Nusa Tenggara Timur
1
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI NTT (2)
1.067.737,00
NO
DAERAH
873.603,00
281.655,00 230.444,00
dlm Juta Rupiah
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM
14
Kota Kupang
1.798,41
1.715,61
15
Kab. Rote Ndao
1.997,67
3.481,54
1.223,06
16
Kab. Manggarai Barat
2.091,19
1.589,49
17
Kab. Nagekeo
2.288,92
18
Kab. Sumba Barat Daya
19
SANITASI
AIR MINUM
SANITASI
1.798,41
1.715,61
1.627,01
3.220,73
5.108,55
1.292,43
865,15
3.383,62
2.454,64
1.498,60
1.425,72
836,55
3.714,64
2.335,15
2.338,28
3.730,15
1.447,99
1.740,63
3.786,27
5.470,78
Kab. Sumba Tengah
1.485,92
1.464,03
981,70
820,71
2.467,62
2.284,74
20
Kab. Manggarai Timur
1.963,30
3.302,94
1.254,84
1.571,06
3.218,14
4.874,00
21
Kab. Sabu Raijua
2.512,40
3.660,24
1.446,38
1.680,65
3.958,78
5.340,89
22
Kab. Malaka
1.740,69
1.230,95
1.066,62
708,40
2.807,31
1.939,35
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI MALUKU
1.067.737,00
NO
DAERAH
Provinsi Maluku
1
dlm Juta Rupiah
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM 30
873.603,00 281.655,00 230.444,00
SANITASI
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM 32.302,81
SANITASI 35.897,37
22.282,35
26.149,91
10.020,46
9.747,46
Kab. Maluku Tenggara Barat
2.293,49
3.057,37
1.311,21
1.430,88
3.604,70
4.488,25
2
Kab. Maluku Tengah
2.368,18
1.942,52
1.446,62
1.009,38
3.814,80
2.951,90
3
Kab. Maluku Tenggara
1.827,79
2.105,24
1.827,79
2.105,24
4
Kab. Buru
1.439,96
1.624,87
2.402,44
2.512,78
5
Kota Ambon
1.803,31
1.824,61
1.803,31
1.824,61
6
Kab. Seram Bagian Barat
1.941,37
1.845,72
1.210,78
969,19
3.152,15
2.814,91
7
Kab. Seram Bagian Timur
1.930,18
2.481,67
1.186,93
1.221,48
3.117,11
3.703,15
8
Kab. Kepulauan Aru
2.187,99
2.777,15
1.281,98
1.326,44
3.469,97
4.103,59
9
Kota Tual
1.910,28
2.277,99
1.910,28
2.277,99
10
Kab. Maluku Barat Daya
2.588,24
3.525,75
1.408,14
1.600,02
3.996,38
5.125,77
11
Kab. Buru Selatan
1.991,56
2.687,02
1.212,32
1.302,16
3.203,88
3.989,18
962,48
887,91
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI MALUKU UTARA
1.067.737,00
NO
DAERAH
873.603,00
281.655,00 230.444,00
dlm Juta Rupiah
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM 24.862,46
SANITASI 30.722,84
31
Provinsi Maluku Utara
17.482,21
22.328,75
7.380,25
8.394,09
1
Kab. Halmahera Tengah
1.791,84
1.825,23
1.107,30
953,74
2.899,14
2.778,97
2
Kab. Halmahera Barat
1.945,01
2.875,26
1.191,60
1.380,08
3.136,61
4.255,34
3
Kota Ternate
1.790,23
1.599,20
1.790,23
1.599,20
4
Kab. Halmahera Timur
1.501,27
2.403,66
2.485,86
3.603,90
5
Kota Tidore Kepulauan
1.794,68
2.295,56
1.794,68
2.295,56
6
Kab. Kepulauan Sula
2.091,63
2.485,99
1.223,79
1.206,46
3.315,42
3.692,45
7
Kab. Halmahera Selatan
1.492,35
2.904,18
1.002,64
1.410,86
2.494,99
4.315,04
8
Kab. Halmahera Utara
1.465,67
2.271,47
949,07
1.141,34
2.414,74
3.412,81
9
Kab. Pulau Morotai
1.492,63
2.207,23
921,26
1.101,37
2.413,89
3.308,60
10
Kab. Pulau Taliabu
2.116,90
1.460,97
-
-
2.116,90
1.460,97
984,59
1.200,24
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI PAPUA (1)
1.067.737,00 NO
DAERAH
873.603,00
281.655,00 230.444,00
dlm Juta Rupiah
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM
SANITASI
32
Provinsi Papua
99.926,81
91.217,75
53.510,73
40.590,48
1
Kab. Biak Numfor
5.611,01
1.347,48
3.152,28
746,56
2
Kab. Jayapura
1.851,78
2.951,71
3
Kab. Jayawijaya
4.307,11
2.778,69
2.420,10
4
Kab. Merauke
4.254,63
4.090,87
5
Kab. Mimika
3.080,81
6
Kab. Nabire
7
AIR MINUM 153.437,54
SANITASI 131.808,23
8.763,29
2.094,04
1.851,78
2.951,71
1.320,80
6.727,21
4.099,49
2.302,12
1.824,12
6.556,75
5.914,99
2.849,03
1.852,79
1.382,82
4.933,60
4.231,85
2.615,32
2.585,15
1.508,55
1.246,29
4.123,87
3.831,44
Kab. Paniai
4.080,37
2.587,45
2.312,79
1.248,59
6.393,16
3.836,04
8
Kab. Puncak Jaya
5.073,31
4.068,32
2.670,94
1.789,38
7.744,25
5.857,70
9
Kab. Kepulauan Yapen
2.192,89
1.682,58
1.268,74
877,03
3.461,63
2.559,61
10
Kota Jayapura
4.619,68
3.493,12
2.680,07
1.639,93
7.299,75
5.133,05
11
Kab. Sarmi
1.924,57
1.984,54
1.098,38
991,78
3.022,95
2.976,32
12
Kab. Keerom
1.771,32
2.826,36
1.114,44
1.366,02
2.885,76
4.192,38
13
Kab. Yahukimo
3.473,14
2.550,72
1.933,29
1.218,03
5.406,43
3.768,75
14
Kab. Pegunungan Bintang
4.159,87
4.349,66
2.004,81
1.848,85
6.164,68
6.198,51
15
Kab. Tolikara
4.749,80
4.629,14
2.323,88
1.961,26
7.073,68
6.590,40
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI PAPUA (2)
1.067.737,00 NO
DAERAH
873.603,00
281.655,00 230.444,00
dlm Juta Rupiah
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM
SANITASI
AIR MINUM
SANITASI
16
Kab. Boven Digoel
2.403,76
2.316,13
1.422,38
1.146,72
3.826,14
3.462,85
17
Kab. Mappi
3.305,15
2.820,01
1.820,15
1.320,32
5.125,30
4.140,33
18
Kab. Asmat
2.862,31
4.576,50
1.558,76
2.026,75
4.421,07
6.603,25
19
Kab. Waropen
1.550,98
2.153,86
952,02
1.079,35
2.503,00
3.233,21
20
Kab. Supiori
2.075,31
1.910,35
1.158,57
954,44
3.233,88
2.864,79
21
Kab. Mamberamo Raya
1.901,22
2.208,97
1.149,02
1.103,59
3.050,24
3.312,56
22
Kab. Mamberamo Tengah
4.153,63
4.595,16
2.149,04
1.996,76
6.302,67
6.591,92
23
Kab. Yalimo
3.186,76
4.105,93
1.621,89
1.798,50
4.808,65
5.904,43
24
Kab. Lanny Jaya
7.165,74
4.311,91
3.817,45
1.889,49
10.983,19
6.201,40
25
Kab. Nduga
3.394,83
3.579,36
1.777,05
1.598,38
5.171,88
5.177,74
26
Kab. Puncak
4.958,36
4.687,38
2.537,68
2.017,56
7.496,04
6.704,94
27
Kab. Dogiyai
2.840,03
1.905,32
1.585,42
955,41
4.425,45
2.860,73
28
Kab. Intan Jaya
3.485,30
4.479,95
1.745,14
1.937,27
5.230,44
6.417,22
29
Kab. Deiyai
2.877,82
2.792,10
1.572,98
1.304,48
4.450,80
4.096,58
ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN TA. 2015
PROVINSI PAPUA BARAT
1.067.737,00 NO
DAERAH
873.603,00 281.655,00 230.444,00
dlm Juta Rupiah
REGULER
KEBIJAKAN TAMBAHAN
TOTAL
ALOKASI
ALOKASI
ALOKASI
AIR MINUM 25.028,16
SANITASI 22.845,58
33
Provinsi Papua Barat
1
Kab. Sorong
1.904,29
2.088,31
2
Kab. Manokwari
1.924,63
3
Kab. Fak Fak
4
AIR MINUM SANITASI 9.301,15 1.209,36
7.633,92 1.073,80
AIR MINUM 34.329,31
SANITASI 30.479,50
3.113,65
3.162,11
1.204,22
1.924,63
1.204,22
1.572,93
2.583,48
1.572,93
2.583,48
Kota Sorong
1.613,97
1.293,72
1.613,97
1.293,72
5
Kab. Sorong Selatan
1.434,36
1.567,65
939,70
858,24
2.374,06
2.425,89
6
Kab. Raja Ampat
2.372,80
2.212,53
1.324,48
1.078,20
3.697,28
3.290,73
7
Kab. Teluk Bintuni
2.237,03
1.730,41
1.320,10
905,35
3.557,13
2.635,76
8
Kab. Teluk Wondama
1.407,23
1.151,70
914,70
686,11
2.321,93
1.837,81
9
Kab. Kaimana
1.518,33
1.593,14
971,72
864,06
2.490,05
2.457,20
10
Kab. Maybrat
2.017,56
1.705,04
1.242,61
908,91
3.260,17
2.613,95
11
Kab. Tambrauw
2.558,19
2.696,72
1.378,48
1.259,25
3.936,67
3.955,97
12
Kab. Manokwari Selatan
2.029,27
1.390,27
13
Kab. Pegunungan Arfak
2.437,57
1.628,39
PEMBAGIAN DESK • Desk dibagi berdasarkan sub bidang kegiatan DAK (Air Minum dan Sanitasi) • Masing-masing sub bidang dibagi ke dalam desk propinsi, dengan jumlah 5 – 35 kab/kota untuk masing-masing desk. • Desk akan dimulai pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 16.45 – 22.00 Wita. kemudian di lanjutkan pada tanggal 29 Oktober 2014 Pukul 09.00 – 12.00 Wita • Pengaturan urutan konsultasi kabupaten/kota akan diatur oleh Koordinator Desk.
PETUGAS DESK Setiap desk beranggotakan petugas dari : • Direktorat Bina Program • Direktorat Pengembangan Air Minum • Direktorat Pengembangan PLP • Satker Randal Provinsi • Satker PKPAM Provinsi • Satker PPLP Provinsi Nama-nama Petugas Desk sebagai berikut:
PETUGAS DESK NO
PROVINSI
DIREKTORAT PPLP
AM
BINPROG
1
Sulawesi Utara
M.Abduh Siregar
Meinar Manurung, ST, MT
Vita Puspitasari, SE
2
Sulawesi Tengah
Kembar Rusbiyanto
Ir. Ahmad Mufid, Dipl.SE
Taufi Rahmat, SH
3
Gorontalo
Kurniawati
Dewi Fitria M, ST
Rosnanniwati Rambe, ST
Ade Saiful R., ST,MT
4
Sulawesi Tenggara Kurniawati
5
Sulawesi Barat
Kembar Rusbiyanto
6
Sulawesi Selatan
Qurrotu Ainy
7
Bali
Sudarmadi
Ir. Essy Asiah, MT
8
NTB
Sudarmadi
I Wayan Andi Suryantara, ST, MT
Erli Nurmeida Silalahi, ST
William A Sianipar, ST
Dewi Fitria M, ST
Sumarno, SST
Ir. Komang Raka M, MT
Fajar Santoso H, ST, MSc.
Pandu Agung W, ST, M.Eng
Bimo Septo Prabowo, S.Kom
Nanda Lasro, ST, MSc
Bimo Septo Prabowo, S.Kom Yusuf Indra, ST William A Sianipar, ST
9
NTT
Revolianda
10
Maluku
I. G. A. Lily Puspani
Albert Reinaldo, ST, Msi, MSc
Yusuf Indra, ST
11
Maluku Utara
I. G. A. Lily Puspani
Meytri Wilda Ayuantari, ST
Taufi Rahmat, SH
12
Papua
Mukdar Yusuf
Yustika A.W., ST
Azibi Taufik Jauhari, ST
Dr. Sandhi Eko Bramono
Sumarno, SST
13
Papua Barat
Deni Yusuf Sumargana
Guntur Irawan, ST, MT
Rini Anggraini, ST
Sumiaty
Rini Anggraini, ST
HASIL DESK • Asistensi terhadap format yang disampaikan kabupaten/kota meliputi Evaluasi Kegiatan DAK TA. 2013, Progres Kegiatan DAK TA. 2014, dan Rencana Kegiatan DAK TA. 2015. • Format-format harus terisi lengkap dan ditandatangani. • Paraf rekomendasi kegiatan DAK oleh Petugas Desk dilakukan pada saat Sesi Desk Konsultasi DAK oleh Biro PKLN dan setelah Kabupaten/Kota Penerima DAK melakukan input secara on-Line. • Petugas desk Direktorat Bina Program bertanggungjawab atas kelengkapan pengumpulan format-format tersebut diatas sesuai dengan jumlah kabupaten/kota yang menjadi tanggungjawabnya. • Hasil pembahasan dari desk berupa keseluruhan Format 1 – 3, dan data Teknis sebanyak 4 eksemplar (hardcopy) dan soft copy akan dikumpulkan kepada petugas dari Dit. Bina Program. Format-format harus terisi lengkap dan sudah ditandatangani • Hasil Desk ini akan digunakan sebagai bahan Desk Sub Bidang Sanitasi dan Air Minum pada Sosialisasi dan Konsultasi Program Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015 tanggal 30 - 31 Oktober 2014.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM DESK • Semua peserta diharapkan menjaga ketertiban didalam pelaksanaan konsultasi dan dimohon kesabarannya dalam menunggu giliran untuk konsultasi. • Petugas desk diharapkan hadir di desk masing-masing tepat waktu agar konsultasi dapat berjalan dengan baik. • Alokasi pagu DAK yang digunakan dalam Desk adalah sesuai dengan alokasi yang dipegang oleh Petugas Desk dari Direktorat Bina Program. • Kegiatan yang dimasukkan dalam DAK Tahun 2015 harus sesuai dengan petunjuk teknis dari masing-masing sektor dan tidak boleh melebihi dari pagu yang telah ditetapkan. • Panitia menyediakan printer dan notebook di Desk Sekretariat. • Desk berakhir pada 12.00 waktu setempat tanggal 29 Oktober 2014, jika ada peserta yang belum melakukan konsultasi sampai batas waktu tersebut diharapkan dapat melanjutkan pada sesi Desk pada Sosialisasi dan Konsultasi Program Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015 tanggal 30 - 31 Oktober 2014.
PENJELASAN PENGISIAN FORM
FORM 1 : EVALUASI KEGIATAN DAK 2013 (CONTOH SUB BIDANG AIR MINUM)
FORM 2 : PROGRES KEGIATAN DAK 2014 PEMANTAUAN KESESUAIAN PROGRAM (CONTOH SUB BIDANG SANITASI)
FORM 2 : PROGRES KEGIATAN DAK 2014 PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN (CONTOH SUB BIDANG AIR MINUM)
FORM 3 : RENCANA KEGIATAN DAK AIR MINUM 2015 (CONTOH SUB BIDANG AIR MINUM)
PRA KONSULTASI PROGRAM PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SANITASI DAN AIR MINUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TA 2015 WILAYAH TIMUR INFORMASI TAMBAHAN SAMBUTAN DIREKTUR BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Makassar,28 Oktober 2014
Penjelasan Umum Dana Alokasi Khusus DAK
Definisi DAK merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu, untuk membantu mendanai kegiatan khusus urusan daerah berdasarkan prioritas nasional
Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
DAK Bidang Cipta Karya Terdiri dari DAK Sub Bidang Air Minum dan DAK Sub Bidang Sanitasi
Arah Kebijakan DAK dalam RKP 2015 Berbeda dengan DAK tahun sebelumnya dimana nomenklatur DAK air minum dan sanitasi dipisahkan, pada Tahun 2015 ini dijadikan satu yaitu DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum. Sesuai RKP 2015, arah kebijakan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan untuk pencapaian akses sanitasi dan air minum nasional 100% pada Tahun 2019 dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangunan sanitasi dan air minumnya Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut: 1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; 2. Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; 3. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. 3
Pagu Alokasi DAK Reguler dan DAK Kebijakan Afirmatif TA. 2015
Sub-Bidang Air Minum - Reguler - Kebijakan Afirmatif
Jumlah Penerima (Kab/Kota)
Dana Pendamping (%)
1.067.737,0
445
10
281.655,0
196
0–2
Alokasi (Rp. Juta) 1.349.392,0
Sanitasi
1.104.047,0
- Reguler
873.603,0
412
10
- Kebijakan Afirmatif
230.444,0
196
0–2
Rekap Pelaporan DAK Sub Bidang Air Minum Dan Sanitasi TA. 2014 Status 24 Oktober 2014/ 18.00 WIB Penerima
Melapor
Melapor Realisasi
Sub Bidang Satker
PAGU (Rp Ribu)
Satker
PAGU (Rp Ribu)
Satker
Air Minum
444
640.110.000
404 583.196.510
227
Sanitasi
447 569.456.000
389 494.092.060
257
PAGU (Rp Ribu)
322.814.540
321.908.280
PROSENTASE (%)
50.43
54.89
Status Pelaporan DAK Sub Bidang Air Minum Wilayah Timur TA. 2014 Status 24 Oktober 2014/ 18.00 WIB
Kode
PROVINSI
Penerima PAGU (Rp Satker Ribu)
Melapor PAGU (Rp Satker Ribu)
Melapor Realisasi PROSENTASE PAGU (Rp (%) Satker Ribu)
WILAYAH TIMUR
171 356.349.660
149 303.956.780
17
SULAWESI UTARA
15 19.373.130
13 16.197.580
8
8.594.080
44,36
18
SULAWESI TENGAH
11 24.499.800
11 24.499.800
6 13.465.800
54,96
19
SULAWESI SELATAN
24 33.012.320
24 33.012.320
19 25.120.870
76,10
20
SULAWESI TENGGARA
12 24.156.430
12 24.156.430
5
8.147.730
33,73
21
MALUKU
11 21.219.000
11 21.219.000
3
6.242.460
29,42
22
BALI
6
6.848.750
86,36
23
NUSA TENGGARA BARAT
10 26.358.830
5 13.105.600
4 11.656.680
44,22
24
NUSA TENGGARA TIMUR
21 51.022.160
20 48.472.410
8 18.968.980
37,18
25
PAPUA
29 91.136.620
21 66.229.030
5 16.845.800
18,48
28
MALUKU UTARA
9 17.526.170
7 13.886.090
6 11.670.170
66,59
31
GORONTALO
6
5
8.639.520
5
8.639.520
90,13
33
PAPUA BARAT
11 18.657.760
8 14.737.050
2
4.409.790
23,64
34
SULAWESI BARAT
5 11.871.870
5 11.871.870
0
0
0,00
7
7.930.080
9.585.490
7
7.930.080
77 140.610.630
39,46
Status Pelaporan DAK Sub Bidang Sanitasi Wilayah Timur TA. 2014 Status 24 Oktober 2014/ 18.00 WIB Penerima Kode
PROVINSI
PAGU (Rp Ribu)
Satker
Melapor PAGU (Rp Ribu)
Satker
Melapor Realisasi
PROSENTASE (%) PAGU (Rp Ribu)
Satker
WILAYAH TIMUR
170 360.994.310
139 281.440.550
17
SULAWESI UTARA
15 22.779.330
11 16.659.690
6
8.660.370
38,02
18
SULAWESI TENGAH
11 18.902.060
11 18.902.060
8 14.131.250
74,76
19
SULAWESI SELATAN
23 29.427.060
23 29.427.060
19 22.067.670
74,99
20
SULAWESI TENGGARA
12 22.943.970
12 22.943.970
5
8.972.860
39,11
21
MALUKU
11 22.393.270
10 20.053.540
5
8.210.010
36,66
22
BALI
5
6.525.670
77,66
23
NUSA TENGGARA BARAT
10 30.129.170
9 26.878.010
8 23.881.090
79,26
24
NUSA TENGGARA TIMUR
21 56.001.790
21 56.001.790
9 25.368.670
45,30
25
PAPUA
29 82.377.240
12 30.612.810
3
6.892.180
8,37
28
MALUKU UTARA
9 21.412.310
6 12.464.520
4
6.557.120
30,62
31
GORONTALO
6 10.043.240
4
7.124.550
4
7.124.550
70,94
33
PAPUA BARAT
11 20.014.200
8 15.801.880
2
4.440.330
22,19
34
SULAWESI BARAT
5 16.167.470
5 16.167.470
2
6.247.850
38,64
7
8.403.200
7
8.403.200
80 149.079.620
41,30
Rekap Pelaksanaan DAK Sub Bidang Air Minum Dan Sanitasi TA. 2014 Status 24 Oktober 2014/ 18.00 WIB
Kode
Sub Bidang
Pagu
Pagu e-Monitoring
Dokumen
(Rp Ribu)
Realisasi (Rp Ribu)
Progres(%)
(Rp Ribu) Dana DAK
Dana DAK
Pendamping
Total
Dana DAK
Pendamping
Total
Keu
Fis
03
Air Minum
885.320.000 828.489.444
85.309.283 913.885.205 154.989.526
14.558.660 169.579.017
22,51
27,31
04
Sanitasi
829.260.000 725.933.845
62.705.666 788.346.732 204.538.601
16.933.295 221.471.896
24,83
22,51
TOTAL INFRASTRUKTUR 1.714.580.0001.554.423.289 148.014.9491.702.231.937 359.528.127
31.491.955 391.050.913
21,15
24,91
Status Pelaksanaan DAK Sub Bidang Air Minum Wilayah Timur TA. 2014 Status 24 Oktober 2013/ 18.00 WIB
Kode
PROVINSI
Pagu
Pagu e-Mon
Dokumen
(Rp Ribu)
(Rp Ribu) Dana DAK Dana DAK
Pendampin g
Realisasi (Rp Ribu)
Total
Dana DAK
Pendampin g
Progres(%)
Total
Keu
Fis
17
SULAWESI UTARA
19.373.130 19.373.130 2.803.606 22.176.736 3.055.416
681.465 3.736.881
16,85
18,77
18
SULAWESI TENGAH
24.499.800 24.499.800 1.731.723 26.231.523 5.407.853
358.606 5.766.459
21,98
40,45
19
SULAWESI SELATAN
33.012.320 33.012.320 3.117.176 36.129.496 6.883.476
622.564 7.506.040
20,78
36,4
20
SULAWESI TENGGARA
24.156.430 24.156.430 3.134.427 27.290.857 2.318.283
471.455 2.789.737
10,22
24,67
21
MALUKU
21.219.000 21.219.000 1.919.346 23.138.346 1.474.307
115.332 1.589.638
6,87
6,21
22
BALI
793.008 8.723.088 2.940.662
294.068 3.234.730
37,08
63,08
23
NUSA TENGGARA BARAT
26.358.830 23.706.710 1.466.476 25.173.186 6.902.497
410.567 7.313.064
26,28
34,69
24
NUSA TENGGARA TIMUR
51.022.160 50.152.160 4.845.360 54.997.520 5.043.018
217.650 5.260.667
9,42
14,22
25
PAPUA
91.136.620 71.649.240 6.637.480 78.286.720 3.473.447
158.768 3.632.215
3,71
11,35
28
MALUKU UTARA
17.526.170 12.440.900 1.055.433 13.496.333 4.841.640
381.125 5.222.765
28,11
52,61
31
GORONTALO
9.585.490 9.585.490
747.381 10.332.871 3.224.134
184.052 3.408.186
32,98
43,2
33
PAPUA BARAT
18.657.760 9.198.210
836.016 10.034.226 3.038.726
169.685 3.208.412
16,46
25,28
34
SULAWESI BARAT
11.871.870 11.871.870
739.305 12.611.175
0
0
7.930.080 7.930.080
0
0
0
Status Pelaksanaan DAK Sub Bidang Sanitasi Wilayah Timur TA. 2014 Status 24 Oktober 2014/ 18.00 WIB
Kode
PROVINSI
Pagu
Pagu e-Mon
Dokumen
(Rp Ribu)
Realisasi (Rp Ribu)
Progres(%)
(Rp Ribu) Dana DAK
Dana DAK
Pendamping
Total
Dana DAK
Pendamping
Total
Keu
Fis
17
SULAWESI UTARA
22.779.330
18.383.260
1.600.723
19.983.983
3.317.447
331.745
3.649.191
14,97
5,28
18
SULAWESI TENGAH
18.902.060
18.902.060
1.176.424
20.078.484
5.032.389
301.259
5.333.649
26,56
25,35
19
SULAWESI SELATAN
29.427.060
29.427.060
2.627.690
32.054.750
10.300.226
909.533
11.209.760
34,97
34,26
20
SULAWESI TENGGARA
22.943.970
20.020.500
1.480.338
21.500.838
4.172.578
324.179
4.496.756
18,41
15,64
21
MALUKU
22.393.270
20.053.540
1.531.462
21.585.002
4.441.267
366.647
4.807.915
20,1
21,71
22
BALI
8.403.200
8.403.200
840.323
9.243.523
3.076.260
314.033
3.390.293
36,68
17,16
23
NUSA TENGGARA BARAT
30.129.170
30.129.170
2.218.309
32.347.479
11.020.704
682.813
11.703.518
36,18
41,58
24
NUSA TENGGARA TIMUR
56.001.790
56.001.790
3.697.352
59.699.142
7.730.234
442.230
8.172.464
13,69
8,29
25
PAPUA
82.377.240
28.942.270
2.221.511
31.163.781
2.343.066
0
2.343.066
2,77
4,81
28
MALUKU UTARA
21.412.310
14.777.180
1.395.951
16.173.131
5.301.469
518.304
5.819.773
25,52
26,79
31
GORONTALO
10.043.240
10.043.240
842.147
10.885.387
5.018.500
511.375
5.529.875
50,8
39,23
33
PAPUA BARAT
20.014.200
11.191.180
902.158
12.093.338
2.462.635
151.234
2.613.869
12,5
17,81
34
SULAWESI BARAT
16.167.470
16.167.470
1.086.964
17.254.434
1.274.468
67.736
1.342.204
7,78
8,12
TERIMA KASIH
MAKASSAR, 28 – 29 OKTOBER 2014
PRA KONSULTASI PROGRAM
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TA 2015 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA D I R E K TO R AT P E N G E M B A N G A N A I R M I N U M
OUTLINE Arah Kebijakan DAK TA .2015 Evaluasi Pelaksanaan DAK TA. 2014 Data Dasar DAK TA .2015
Lampiran: Rincian Kegiatan DAK TA . 2015
Kondisi Pelayanan Air Minum di Indonesia 1993-2013 (20 tahun)
%
Air Minum
37 » 67 ( 1993 )
%
( 2013 )
Sumber: BPS
Indikator Utama Rancangan RPJMN 2015-2019
100 0 100 67 12 59 %
( 2019 )
%
%
%
%
%
( 2013 )
Air Minum
Kumuh
Sanitasi
Akses Air Minum Aman (%)
Roadmap Pelayanan Air Minum 2015-2019 100 87
90 80
94,10
100
77,10 70
70 60 50 2015
2016 Tahun
2017
2018
2019
6
Kebutuhan Pendanaan Air Minum Pada Periode 2015-2019 (Skenario Sementara) Akses Air Minum Layak 100% di tahun 2019
Sumber Pendanaan
Kebutuhan Biaya (Rp Triliun)
APBN
90,7
33
DAK
24,7
9
APBD/CSR/PIP
98,9
36
33
12
KPS
27,5
10
Total
274,8
100
PDAM
Investasi Pembangunan Air Minum sangat bergantung pada kesiapan Pemda untuk mengembangkan dan menjaga keberlanjutan fasilitas Sumber : Hasil Perhitungan 2013
Persentase (%)
PERKEMBANGAN ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM 2010 - 2015
( Dalam Milyar Rupiah )
No
1
Sub Bidang
ALOKASI DAK 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*
AIR 357,2 419,6 502,4 609,9 MINUM
885
1.349
JUMLAH
4.123
* Sudah termasuk DAK Affirmative Policy
8
Perubahan Formula DAK 2014 - 2015 No
Hal
Perbedaan 2014
2015
1.
IFN (Indeks Fiskal Netto)
Daerah dengan IFN tinggi dimungkinkan mendapatkan DAK, sepanjang IFWT1 (Indeks Fiskal Wilayah Teknis) > 1
Daerah dengan IFN tinggi dikeluarkan tanpa memperhitungkan IKW (Indeks Karakteristik Wilayah ) dan IT (Indeks Teknis), kecuali Papua dan Papua Barat
2.
Kriteria Khusus
6 karakteristik: Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan, Rawan Bencana, Ketahanan Pangan, Pariwisata
3 karakteristik: Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan
3.
DAK Tambahan
Penentuan Daerah berdasarkan IFWT dari populasi Daerah Tertinggal & Daerah Perbatasan
Seluruh Daerah Tertinggal & Daerah Perbatasan mendapatkan alokasi
. 1.
2.
3.
Meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak dalam rangka pencapaian target RPJMN 2015-2019 dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi layanan dasar masyarakat. Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Didasarkan kepada kesiapan daerah dalam melaksanakan program pembangunan air minumnya. 10
Meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah, pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efisien. 2. Dimanfaatkannya DAK sebagai Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagian oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier. 1.
11
Sasaran 2015 Meningkatnya akses pelayanan air minum layak melalui penambahan SR sebanyak 293.120 unit atau setara dengan penambahan layanan untuk 1.444.480 jiwa. Sasaran Jangka Menengah (2015-2017) Meningkatnya akses pelayanan air minum layak melalui penambahan SR sebanyak 1.319.040 unit atau setara dengan penambahan layanan untuk 6,5 juta jiwa (dengan asumsi untuk Perdesaan 1 SR = 4 jiwa dan Perkotaan 1 SR = 5 jiwa)
12
1. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN. 2. Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. 3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. 13
4.
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM) Perdesaaan pada desa-desa miskin/rawan air serta terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
14
No
DAK 2015
Ruang Lingkup
Kriteria
Pekerjaan
Lanjutan pekerjaan dari sumber dana APBN Pipa Distribusi, Pipa Tersier, dan SR (Peningkatan SPAM)
1.
Mendukung DDUB
2.
• MBR (idle capacity) •
3.
Kumuh • (idle capacity) •
4.
Perdesaan
•
•
Listrik: 450 – 900 watt, Calon pelanggan mau membayar sesuai persyaratan PDAM untuk MBR Lokasi: SK Bupati, dan Kumuh dari KSN Calon pelanggan mau membayar sesuai persyaratan PDAM untuk program rakyat miskin Lokasi: desa rawan air, nelayan, terpencil, tertinggal,pulau2 terluar dan perbatasan. Jarak Sumur Gali, Sumur Pompa Tangan, PAH, dan PMA ke sumber pencemaran dan cubluk (septcitank) harus > 10 m.
Pipa Tersier, SR Murah (Peningkatan SPAM) Master Meter, Pipa Tersier, SR Murah/ SR Komunal (Peningkatan SPAM)
• Sumur Gali memakai cincin, Sumur Pompa Tangan, Penampungan Air Hujan (PAH), Broncaptering /PMA, Sumur Dalam, IPA, dan IPAS. (Pembangunan SPAM) • Pekerjaan SPAM Komunal harus 15 selesai sampai ke pelayanan/SR .
DAK Bidang Air Minum akan diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria elegibilitas sebagai berikut: 1. Kabupaten/Kota kapasitas fiskal sedang dan rendah yang memiliki akses layanan air minum di bawah rata-rata nasional < 67% (data cakupan air minum nasional 2013) dan merupakan Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional (14,42%) (update angka kemiskinan BPS tahun 2013) serta memiliki sisa kapasitas (idle capacity). 2. Lokasi Prioritas ( Lokpri) pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. 16
Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat Pusat akan
dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU. Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat daerah akan dilakukan oleh Satuan Kerja Provinsi Direktorat Pengembangan Air Minum (Satker PKPAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU. Mekanisme koordinasi dan pelaporan antara daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dengan Kementerian PU mengacu pada Permen PU Nomor: 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. 17
Saat ini telah dibangun sistem pelaporan monitoring dan
evaluasi DAK oleh Kementerian PU yang berbasis web eMonitoring DAK. Satker PKPAM Provinsi akan berkoordinasi dengan SKPD terkait di daerah untuk memantau pelaksanaan DAK. SKPD terkait penanggung jawab DAK Bidang Air Minum di Kabupaten/Kota dapat berupa Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, ataupun Dinas yang membidangi urusan penyediaan air minum wajib menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada pembina teknis DAK Bidang Air Minum di Provinsi. Untuk kegiatan penyediaan air minum perpipaan harus dikoordinasikan dengan PDAM setempat. 18
Pengelola Kelembagaan DAK 2015 1) PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). 2) BLU (Badan Layanan Umum) 3) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) 4) OMS – AM (Organisasi Masyarakat Setempat – Air Minum) 5) KP2D Air Minum (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air Minum) 6) Koperasi Air minum
19
Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran DAK TA. 2014 Sub Bidang Air Minum (e- Monitoring DAK Status: 21 Oktober 20143 Pukul: 19.00 WIB)
21
22
Evaluasi Up dating Progres DAK TA. 2014 berdasarkan Laporan Triwulan No
Provinsi
Evaluasi up-dating progres DAK 2013 melalui e-monitoring DAK Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 19 % & Keuangan 17 %
-
sudah up dating, Progres Fisik 43% & Keuangan 33%
-
Sulawesi Utara
sudah up dating, Progres Fisik .10% & belum up dating Keuangan 5%
2
Gorontalo
sudah up dating, Progres Fisik 20% & belum up dating Keuangan 10%
3
Sulawesi Tengah
sudah up dating, belum up dating Progres Fisik 15% & Keuangan .10%
sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 37% & Keuangan 22%
-
4
Sulawesi Selatan
sudah up dating, belum up dating Progres Fisik 17% & Keuangan 7%
sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 32% & Keuangan 18 %
-
5
Sulawesi Barat
belum up dating
-
1
belum up dating
belum up dating
23
Evaluasi Up dating Progres DAK TA. 2014 berdasarkan Laporan Triwulan No
Provinsi
Evaluasi up-dating progres DAK 2013 melalui e-monitoring DAK Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 23% & Keuangan 10%
-
sudah up dating, Progres Fisik 25% & Keuangan 43 %
-
Sulawesi Tenggara
sudah up dating, Progres Fisik 12% & belum up dating Keuangan .5%
7
Bali
sudah up dating, Progres Fisik .15% & belum up dating Keuangan 8%
8
Nusa Tenggara Barat
sudah up dating, belum up dating Progres Fisik .12% & Keuangan 7%
sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 29% & Keuangan 11%
-
9
Nusa Tenggara Timur
sudah up dating, belum up dating Progres Fisik 5% & Keuangan 3%
sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 9% & Keuangan 6%
-
Maluku
sudah up dating, Progres Fisik 4% & belum up dating Keuangan 2%
sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 7% & Keuangan 6%
6
10
-
24
Evaluasi Up dating Progres DAK TA. 2014 berdasarkan Laporan Triwulan No 11
12
13
Provinsi
Evaluasi up-dating progres DAK 2013 melalui e-monitoring DAK Triwulan 3
Triwulan 4
sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 50 % & Keuangan 25%
-
Papua
sudah up dating, belum up dating Progres Fisik .5% & Keuangan 3%
sudah up dating, Progres Fisik 9% & Keuangan .3%
-
Papua Barat
sudah up dating, belum up dating Progres Fisik 9% & Keuangan 7%
sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 18% & Keuangan 13%
-
Maluku Utara
Triwulan 1
Triwulan 2
sudah up dating, Progres Fisik 30% & belum up dating Keuangan 15%
25
Target Output & Outcome DAK TA. 2014 Subbidang Air Minum
26
Permasalahan Pelaksanaan DAK TA 2014 Terlambatnya Proses lelang di Kab/Kota sehingga pada Laporan Triwulan 1 belum ada realisasi proges fisik dan keuangan; Pelaporan progres pelaksanaan melalui emonitoring sangat lambat sehingga progres fisik dan keuangan di Triwulan 3 masih rendah, ratarata secara nasional Fisik 24,74% dan Keuangan 15,54%; Perubahan lokasi dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RK (Rencana Kegiatan) di waktu Sosialisasi DAK; Kurangnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan DAK oleh Satuan Kerja di Provinsi; 27
Rencana Tindak Lanjut Perlunya
Koordinasi antara SKPD dengan Pemda/Pemkot di Kab/Kota agar pelaksanaan lelang dilaksanakan di awal tahun anggaran; Agar dapat ditingkatkan kinerja pelaporan dalam e-monitoring DAK serta mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana kegiatan dan memberikan penghargaan kepada Kab/Kota yang selalu mengupdate laporan triwulan; Dengan memakai Aplikasi Program untuk RK (Rencana Kegiatan) DAK TA. 2014 ini, diharapkan sudah tidak lagi perubahan lokasi dan kegiatan; Perlunya intensititas Monev oleh Satker Provinsi dalam setiap Triwulannya; 28
Kriteria teknis yang dipergunakan untuk penentuan alokasi yang diterima kabupaten/kota adalah: A. Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilan rendah/MBR (Imbr) B. Cakupan yang belum mendapat pelayanan air minum (Icam) C. Kapasitas belum termanfaatkan /idle capacity (Ic) D. Kinerja pelaporan (Ipl)
30
ITam = 30% Icam + 35% Imbr + 15% Iic + 20% Ipl Notasi
Uraian
Keterangan
Sumber Data
Bobot
ITam
Indeks Teknis Air Minum
Imbr
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Merupakan perbandingan jumlah MBR di kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total jumlah MBR kabupaten/kota secara nasional.
Sensus Penduduk 2011
35 %
Icam
Cakupan Air Minum
Merupakan perbandingan prosentase jumlah penduduk yang belum terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas pada kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total prosentase jumlah penduduk secara nasional
Sensus Penduduk 2011
30 %
Iic
Idle Capacity
Merupakan perbandingan antara jumlah idle capacity total kabupaten /kota yang bersangkutan terhadap jumlah total kapasitas produksi secara nasional.
SIM SPAM DJCK dan Audit BPKP PDAM Tahun 2012
15 %
Ipl
Pelaporan
Merupakan perbandingan kepatuhan penyerahan laporan sesuai Juknis dan kepatuhan melakukan pemutakhiran e-monitoring DAK kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap kepatuhan penyerahan laporan sesuai Juknis dan kepatuhan melakukan pemutakhiran e-monitoring DAK secara nasional.
e-Monitoring DAK
20 %
100 %
31
No.
JENIS DATA
VOL SATUAN
KETERANGAN
Data Umum 1.
Luas Wilayah
2.
Jumlah Penduduk
km2 jiwa
3.
Jumlah Penduduk Miskin
jiwa
4.
Besaran APBD pada tahun berjalan
Rp. juta
5.
Alokasi untuk sektor Air Minum (di luar DAK)
Rp. juta
Merupakan luas wilayah daratan (berdasarkan Permendagri No. 6/2008) Merupakan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Merupakan jumlah penduduk miskin/berpenghasilan rendah (sesuai dengan definisi dari Badan Pusat Statistik) Merupakan alokasi APBD hanya untuk anggaran pembangunan (di luar belanja rutin) di kabupaten/kota yang bersangkutan Merupakan alokasi APBD hanya untuk anggaran pembangunan subbidang air minum di kabupaten/kota yang bersangkutan
Data Prasarana Air Minum Kabupaten / Kota 1.
Jumlah desa/kelurahan di Kab/Kota
2.
Jumlah desa/kelurahan rawan air bersih di Kab/Kota
3.
Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kawasan Kab/Kota
4.
Cakupan pelayanan air minum
5.
Idle Capacity
desa/ kelurahan
Merupakan total jumlah desa/ kelurahan di kabupaten/kota tersebut
Merupakan total jumlah desa/kelurahan di kabupaten/kota tersebut yang tidak memiliki akses kelurahan terhadap air minum yang memadai dan/atau pada saat musim kemarau terjadi rawan air Merupakan total jumlah Kawasan MBR di Kawasan kabupaten/kota tersebut yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang memadai. Merupakan prosentase jumlah penduduk yang sudah terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas/ Sistem % lainnya dibanding jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan Jumlah kapasitas air minum di PDAM yang belum 32 3 M termanfaatkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan desa/
No
Bidang
1
DAK Reguler Subbidang Air Minum
2
DAK Afirmatif Subbidang Air Minum
TOTAL
Jumlah Penerima Alokasi Dana Pendamping (%) (Kab/Kota) Trilyun (Rp) 1,068
445
0,281
196
1,349
453
10 % PMK Tentang DAK TA. 2014 Lampiran 1 0-3% PMK Tentang DAK TA. 2014 Lampiran 2
33
34
TERIMA
KASIH
Dalam mempersiapkan program DAK 2015, perlu dilihat apakah sudah ada pengembangan SPAM atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunan daftar fasilitas pengembangan SPAM yang ada. Adapun fasilitas-fasilitas yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah jenis prasarana sistem penyediaan air minum berdasarkan jenis sumber air baku. Prasarana tersebut adalah sebagai berikut: a. Mata air: Perlindungan Mata air (PMA) /Broncaptering b. Air tanah i. Sumur Dalam;
ii. Sumur Pompa Tangan;
iii. Sumur Gali dengan cincin c. Air permukaan/Intake i. Instalasi Pengolahan Air (IPA);
ii. Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana (IPAS)
37
d.
Air hujan : Penampungan Air Hujan (PAH) Selain unit produksi sebagaimana hal tersebut di atas, beberapa prasarana sebagai kelengkapan dari SPAM yang perlu diidentifikasi berupa: a. Unit Distribusi Perpipaan; b. Perpompaan untuk sistem dengan topografi dimana wilayah pelayanan lebih tinggi dari unit produksi; c. Unit pelayanan yang terdiri dari: i. Sambungan Rumah (SR) ii. Sambungan Rumah Murah/Komunal (SRM/SRK)
.
38
1.Unit Air Baku:(Air Tanah, Air Permukaan, Air Hujan)
Broncaptering (L/detik) Intake (L/detik) Bak Pengumpul (m3) Pompa (unit) Pipa PVC, GIP, HDPE (m) 2.Unit Produksi: (Air Tanah, Air Permukaan, Air Hujan & Air Laut) Sumur Air Tanah Dalam (L/detik) Saringan Pasir Lambat /SPL (L/detik) Bangunan Prasedimentasi (unit) Instalasi Pengolahan Air/IPA (L/detik) Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana/IPAS (L/detik) Penampungan Air Hujan/PAH (L/detik) Sumur gali dengan memakai cincin Sumur pompa tangan (Jarak Sumur Gali, Sumur Pompa Tangan, PAH, dan PMA ke sumber pencemaran dan cubluk (septcitank) harus > 10 m)
39
Unit Distribusi: (Sistem Gravitasi atau Perpompaan) Reservoir (m3) Menara Air (m3) Pipa PVC, GIP, HDPE (m) Accessories Pipa (Ls) Pompa (unit) Genset (unit) Jembatan Pipa (unit) Bak Pelepas Tekan/BPT (unit) 4. Unit Pelayanan: Master Meter (unit) Sambungan Rumah Murah/SRM (unit) Sambungan Rumah Komunal/SRK (unit)
3.
40
“SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS DAN KONSULTASI PROGRAM PENGGUNAAN DAK SLBM TAHUN 2015” Disampaikan oleh : Direktur Pengembangan PLP
0
Perilaku Masyarakat Yang Tidak Seharusnya
SUNGAI (BUKAN) UNTUK BUANG SAMPAH/LIMBAH Sampah di Sungai
BABs Limbah Industri yang belum terolah
Jamban dengan kualitas buruk
Pembuangan lumpur tinja ilegal
Mandi dan Cuci di Sungai
1
Kondisi Sanitasi Ideal Yang Diharapkan Perubahan Perilaku Masyarakat
Masyarakat Peduli sampah
MCK dengan kualitas baik
Kondisi Sanitasi Ideal yang diharapkan Saluran Drainase Bersih dari Sampah, Limbah dan tertata dengan baik
22
Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Sanitasi Rumah Tangga Bersanitasi 24,81 % 1993
59,73%* 2013
APBD APBD Provinsi APBN DAK Sanitasi Donor (Hibah, Loan) Swasta Masyarakat Corporate (CSR) * Data BPS 2013 ** Target MDG’s 2015
62,41 %** 2015
KEBUTUHAN SUMBER DANA
33
Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Sanitasi 1. Kondisi pelayanan infrastruktur daerah secara umum masih belum memadai (cakupan pelayanan sanitasi baru mencapai 59,73% dari target MDGs 2015 yaitu 62,41 % dan Target 100% pada tahun 2019 2. Kapasitas pembiayaan pemerintah daerah terbatas dalam penyelenggaraan infrastruktur daerah yang menjadi kewenangannya. 3. Kementerian PU bertanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur secara umum (turbinwas) untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur. 4. DAK Sanitasi bisa menjadi bagian solusi untuk memenuhi sebagian kekurangan dana serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pemenuhan cakupan layanan sanitasi.
44
KEBIJAKAN NASIONAL PENYELENGGARAAN SANITASI INDONESIA PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN 1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site atau off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari sumbernya melalui pendekatan 3R Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelolaan Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan Pengembangan alternatif sumber pembiayaan
5
KRITERIA PENGALOKASIAN ANGGARAN DAK SANITASI 2015 Kriteria Umum (KU)
Indeks Fiskal Keuangan Kabupaten/Kota
Kriteria Khusus (KK)
a.Daerah otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal b.Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata
Kriteria Teknis (KT)
Indikator Teknis : Keikutsertaan Program PPSP, Kab/Kota Rawan Sanitasi, Cakupan Layanan Sanitasi, Ketaatan Pelaporan
Tahun
Jml Kab/Kota
Alokasi (Rp. Milyar)
2010
449
357
2011
428
419
2012
449
463
2013
447
569
2014
431 DAK Reg; 183 DAK Tambahan
829,2
66
PEMBIAYAAN DAN PENGADAAN KEGIATAN DAK SANITASI Sumber Pembiayaan Sumber pembiayaan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) berasal dari berbagai pihak, antara lain yaitu : Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Kabupaten/Kota (DAK dan APBD), dan swadaya masyarakat
77
PENDANAAN DAK SANITASI 1. Daerah penerima DAK - SLBM wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK dalam APBD. 2. Pelaksanaan DAK yang telah tercantum dalam APBD adalah tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. 3. Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pendamping fisik sebesar 10% serta tambahan pendamping minimal 5% untuk dana operasional dari alokasi dana DAK – SLBM termasuk gaji TFL selama minimal 8 (delapan) bulan untuk 1 orang TFL. 4. Besaran gaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten/kota setempat 88
PENYALURAN DANA DAK SANITASI PENYALURAN DANA DAK BERBASIS MASYARAKAT KEPADA KSM DILAKUKAN MELALUI 3 TAHAP : 1. TAHAP I Diberikan 40 % (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana, apabila KSM telah siap melaksanakan pekerjaan DAK – SLBM ( RKM sudah disiapkan). 2. TAHAP II Diberikan 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh perseratus) 3. TAHAP III Diberikan 30 % (tiga puluh perseratus), dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh perseratus). 99
Pilihan Sarana Pembangunan DAK SANITASI A. Prioritas Utama (Air Limbah) Penanganan air limbah rumah tangga dengan pilihan kegiatan: 1. IPAL Komunal dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat, (50-100 KK), lokasi padat penduduk/jarak rumah berdekatan, masyarakat memiliki jamban sederhana 2. Sambungan rumah pada sistem pengolahan air limbah terpusat skala kawasan berbasis masyarakat ataupun skala kota. 3. Kombinasi IPAL Komunal dengan MCK Plus. 4. MCK Plus dengan pelayanan 50-100 KK. lokasi padat penduduk/jarak rumah berdekatan, masyarakat tidak memiliki jamban 5. Septic Tank Komunal 10 KK (khusus untuk Indonesia bagian timur dengan kepadatan penduduk rendah),lokasi jarang penduduk/ jarak antar kelompok rumah agak renggang 10 10
Pilihan Sarana Pembangunan DAK SANITASI B. Prioritas Kedua (Persampahan) Pengembangan fasilitas pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle): 1. Masyarakat dikawasan tersebut sudah menerapkan stop BABS. 2. Masyarakat / KSM menyampaikan surat minat yang menyatakan mampu mengelola infrastruktur 3R dan kepastian penjualan hasil produksi ke lapak / pabrik / instansi terkait. 3. Surat pernyataan Kepala Dinas Kebersihan – Pertamanan untuk membeli hasil produksi kompos 3R. 4. Fasilitas pengurangan sampah pola 3R dengan pembangunan infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R. Fasilitas Pengurangan Sampah dengan 3R : Fasilitas pemilahan sampah, Fasilitas pengumpulan sampah, serta Fasilitas pengolahan sampah terpadu (TPST)
SELAIN OPSI AIR LIMBAH DAN PERSAMPAHAN 3R, TIDAK ADA OPSI PILIHAN UNTUK DRAINASE 11
11
KRITERIA SYARAT LOKASI DAK SANITASI 1. Kepadatan penduduk diatas 150 jiwa / hektar (pemakai tetap). 2. Tersedia air bersih, sumber listrik dan tersedia saluran untuk menampung effluent hasil pengolahan air limbah. 3. Kawasan pemukiman padat, rawan sanitasi (rekomendasi Dinas Kesehatan/ sesuai data BPS atau kawasan pasar dan pemukiman disekitarnya yang legal sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW Kab./ Kota). 4. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak (sesuai data BPS/ dokumen PPSP). 5. Tersedia lahan yang cukup: 50 m2 untuk 1 (satu) unit bangunan IPAL. 100 m2 untuk 1 (satu) MCK Plus. 200 m2 untuk infrastuktur 3R. 12 12
SERAH TERIMA ASET DAN OPERASI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DAK SANITASI Infrastruktur hasil pembangunan DAK – SLBM harus segera diserahterimakan dengan tahapan sbb: 1. KSM menyerahkan infrastruktur kepada SKPD Teknis dengan diketahui oleh Lurah dan Tim Koordinasi tingkat Kab. / Kota untuk dapat tercatat asetnya di Keuangan Daerah. 2. SKPD Teknis menyerahkan aset DAK – SLBM kepada KSM pengelola untuk dapat dioperasikan dan dipelihara dengan bimbingan teknis dari SKPD Kab. / Kota dalam rangka keberlanjutan.
13 13
OPERASI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DAK SANITASI KSM menyampaikan ke warga/ masyarakat hasil pembangunan Prasarana & Sarana SLBM (dalam Forum Musyawarah Warga). Pembentukan & Penetapan Pengelola Prasarana & Sarana Terbangun melalui musyawarah masyarakat pengguna. Dapat menggunakan KSM yang ada atau membentuk pengelola yang baru. Masyarakat memperoleh fasilitasi dari aparat, TFL, pihakpihak lain yang berkompeten. Proses Pengelolaan dan Pemanfaatan SLBM dilakukan dengan cara musyawarah, transparansi, akuntabilitas publik & Kontrol sosial O&P dilakukan sesuai dengan SOP. 14
PEMBAHARUAN DATA DAK SLBM • Untuk Peningkatan Akurasi dan Pemutakhiran Data Teknis DAK Sanitasi, perlu dilakukan pengumpulan, pemutakhiran dan meningkatkan akurasi data teknis sebagai dasar penyusunan kriteria teknis DAK sanitasi. • Mengingat tingkat pelaporan sebagaimana terlihat di sistem E-Monitoring DAK, tingkat pelaporan DAK Sanitasi yang dilaporkan oleh kabupaten/kota termasuk masih sangat rendah, sehingga dirasa perlu untuk melakukan pembaharuan data progres pelaksanaan fisik maupun keuangan infrastruktur sanitasi. • Penyelenggaraan DAK SLBM mempunyai karakteristik berbeda dari pelaksanaan DAK Infrastruktur lainnya disebabkan DAK SLBM diselenggarakan dengan pola berbasis masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat (swakelola) sehingga perlu diketahui progres maupun informasi proses pemberdayaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota. • Perubahan terhadap Rencana Kegiatan harus sesuai dengan mekanisme verifikasi SKPD Kab/Kota, Satker PPLP Provinsi dan Direktorat PPLP
15 15
PELAPORAN DAK - SLBM Disiapkan Disampaika oleh : n kepada : KSM
Isi dari Laporan
Masyarakat Kegiatan harian yang berisi kemajuan pelaksanaan pembangunan dan keuangan. Laporan ini disampaikan setiap minggu
KSM
SKPD
Kondisi fisik prasarana, dengan melaporkan Progress keuangan dan Progres fisik 0%, 50% dan 100%
KSM dan TFL
SKPD
Setiap proses perencanaan hingga selesainya pelaksanan kegiatan
Durasi Laporan Mingguan
Setiap bulan
Periodik
16 16
PELAPORAN DAK - SLBM BAGAN ALIR MEKANISME PELAPORAN DAK SLBM MENTERI c.q. Sekretaris Jenderal 14 hari kerja
14 hari kerja
GUBERNUR c.q. Kepala Bappeda
Direktorat Jenderal terkait
Tembusan 10 hari kerja
10 hari kerja
10 hari kerja Kepala SKPD Provinsi Sub-Bidang
Kepala Balai / Sat Ker Terkait
BUPATI / WALIKOTA c.q. Kepala Bappeda 5 hari kerja
Tembusan
Kepala SKPD Kab / Kota Sub-Bidang
17
STATUS PELAPORAN E-MONITORING DAK – SLBM TAHUN 2014 (21 Oktober 2014)
Penerima Melapor Melapor Realisasi Sub PAGU PAGU PAGU Bidang Satker Satker Satker (Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu) Sanitasi 431 599.580.000 375 519.023.780 209 295.496.670 WILAYAH BARAT 221 314.769.020 206 295.344.960 117 171.498.300 WILAYAH TIMUR 210 284.810.980 169 223.678.820 92 123.998.370
Persentasi Lapor
Real
86.56
49.28
93.83
54.48
78.54
43.54
E-Monitoring DAK, Status 21 Oktober 2014
18 18
STATUS PROVINSI DENGAN KATEGORI TINGKAT PELAPORAN RENDAH (21 Oktober 2014)
•
Wilayah Barat 1. Jawa Tengah (34 Satker penerima, Realisasi Lapor 11 Satker) 2. Jawa Timur (35 Satker penerima, Realisasi Lapor 9 Satker) 3. Sumatera Utara (31 Satker penerima, Realisasi Lapor 9 Satker) 4. Banten (4 Satker penerima, Realisasi Lapor 1 Satker) 5. Bengkulu (10 Satker penerima, Realisasi Lapor 5 Satker)
•
Wilayah Timur 1. Kalimantan Timur (7 Satker penerima, Realisasi Lapor 1 Satker) 2. Kalimantan barat (13 Satker penerima, Realisasi Lapor 5 Satker) 3. Kalimantan Tengah (11 Satker penerima, Realisasi Lapor 6 Satker) 4. Sulawesi Utara (15 Satker penerima, Realisasi Lapor 5 Satker) 5. Sulawesi Tenggara (12 Satker penerima, Realisasi Lapor 4 Satker) 6. Sulawesi Barat (5 Satker penerima, Realisasi Lapor 2 Satker) 7. Maluku (11 Satker penerima, Realisasi Lapor 5 Satker) 8. Nusa Tenggara Timur (21 Satker penerima, Realisasi Lapor 8 Satker) 9. Papua (29 Satker penerima, Realisasi Lapor 3 Satker) 10.Papua Barat (11 Satker penerima, Realisasi Lapor 2 Satker)
19 19
STATUS PELAPORAN E-MONITORING DAK – SLBM TAHUN 2014 No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROVINSI WILAYAH BARAT JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANTEN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU
Penerima Melapor Melapor Realisasi PAGU (Rp PAGU (Rp PAGU (Rp Satker Satker Satker Ribu) Ribu) Ribu) 221 385.753.130 206 360.516.970 117 216.381.640 18 28.204.440 18 28.204.440 14 22.458.470 34 49.461.860 34 49.461.860 11 16.617.220 4 5.586.070 4 5.586.070 2 2.530.540 35 58.551.570 33 55.160.490 9 14.568.530 23 50.742.330 22 48.184.700 16 36.597.750 31 38.433.130 24 29.257.140 9 10.941.460 19 45.323.320 18 43.886.240 14 33.671.720 9 11.335.890 9 11.335.890 6 6.938.510 13 30.023.120 12 27.055.130 11 24.534.610 12 20.489.110 12 20.489.110 11 18.672.680 10 22.615.820 8 18.218.220 5 12.163.530 4 9.386.570 4 9.386.570 1 2.395.510 7 10.872.790 6 9.564.000 6 9.564.000 2 4.727.110 2 4.727.110 2 4.727.110 E-Monitoring DAK, Status 21 Oktober 2014 20 20
STATUS PELAPORAN E-MONITORING DAK – SLBM TAHUN 2014 No. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PROVINSI WILAYAH TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA MALUKU UTARA GORONTALO PAPUA BARAT SULAWESI BARAT TOTAL
Penerima Melapor Melapor Realisasi PAGU (Rp Satker Satker PAGU (Rp Ribu) Satker PAGU (Rp Ribu) Ribu) 210 443.506.870 169 344.702.210 92 176.130.050 13 36.371.160 11 33.903.870 5 16.959.140 11 12.528.580 10 11.647.900 6 6.759.740 9 18.444.380 9 18.444.380 5 11.056.590 7 15.168.440 1 2.294.730 1 2.294.730 15 22.779.330 11 16.659.690 5 7.640.320 11 18.902.060 11 18.902.060 7 12.319.960 23 29.427.060 23 29.427.060 19 22.067.670 12 22.943.970 12 22.943.970 4 7.143.730 11 22.393.270 10 20.053.540 5 8.210.010 7 8.403.200 7 8.403.200 5 6.525.670 10 30.129.170 8 23.848.790 7 20.851.870 21 56.001.790 21 56.001.790 8 23.038.590 29 82.377.240 12 30.612.810 3 6.892.180 9 21.412.310 6 12.464.520 4 6.557.120 6 10.043.240 4 7.124.550 4 7.124.550 11 20.014.200 8 15.801.880 2 4.440.330 5 16.167.470 5 16.167.470 2 6.247.850 375 705.219.180 209 392.511.690 431 829.260.000 E-Monitoring DAK, Status 21 Oktober 2014 21 21
TERIMA KASIH
22
