DAMPAK PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

DAMPAK PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT (Studi pada Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto utomo Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ) Rizky Pratama Putra, Soesilo Zauhar, Abdullah Said Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail: [email protected] Abstract: Population in Indonesia was growing fast and the figure in 2010 was reaching 124 heads/km2 (BPS, 2012). It gave an impact on the reduction of environmental carrying capacity. Indonesia development context, especially related to the development of structure and infrastructure of sanitation, was poor dan unfavorable. It was shown by United National Data (2008) that Indonesia was the second country with great proportion of its population without access to reliable sanitation, and it meant that Indonesia definitely needed a sanitation management. Most of Indonesian rivers and dams were polluted by domestic wastes because of poor sanitation management. Dealing with this sanitation problem, Indonesia Government through its Ministry of Public Work, established a program to provide structure and infrastructure of sanitation. This program was called Community-Based Environment Sanitation. Through this program, the government increased public access to the development. Turen Village in Turen Subdistrict of Malang District was one acceptor target of the program. The objective of research was to understand the implementation of the program, the change of sanitation over the physic/environment and economic, and the impact of the implementation of the program. Research method was qualitative descriptive. Community-Based Environment Sanitation was implemented at Turen Village in Turen Subdistrict of Malang District being as community-based initiative to improve sanitation in their own environment. It brought many changes to physical/environmental aspects and community health. It also gave positive impact either in physical/environmental, social or economical realms. The change and impact after the implementation of program was also influencing the general public and other villages in Turen Subdistrict of Malang District. Keywords:

policy evaluation, community-based environmental sanitation, empowerment, and participation of community and group

community

Abstrak: Pertumbuhan penduduk indonesia yang begitu cepat yaitu 124 Jiwa/km² (BPS,2012) pada tahun 2010 memberikan dampak pada penurunan daya dukung lingkungan. Dan dalam konteks pembangunan infrastruktur terutama pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di indonesia sangatlah buruk, ini terlihat dari data united National, (2008) yang menyatakan bahwa indonesia termasuk negara kedua dengan proporsi penduduk tanpa akses sanitasi layak, artinya indonesia sangat membutuhkan pengelolaan sanitasi, karena sebagian besar sungai-sungai dan bendungan di indonesia tercemar oleh limbah rumah tangga karena pengelolaan sanitasi yang buruk. Dengan melihat masalah sanitasi tersebut, Pemerintah indonesia melalui kementrian pekerjaan umum membuat suatu program penyediaan sarana dan pra sarana sanitasi yaitu Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, dalam program ini pemerintah melibatkan akses masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunanannya.Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang merupakan salah satu penerima program tersebut.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program, perubahan kondisi sanitasi terhadapa fisik/lingkungan dan ekonomi serta dampak yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya program.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Pelaksanaan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dapat dilakssanakan di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang merupakan inisiatif dari masyarakat untuk memperbaiki sanitasi lingkungannya, dan membawa banyak perubahan dalam aspek fisik/lingkungan serta kesehatan masyarakat kemudian juga banyak membawa dampak yang positif baik dari segi fisik/lingkungan, sosial, dan ekonomi, Perubahan dan dampak yang ada setelah dilaksanakannya program juga membawa dampak kepada masyarakat umum dan Kelurahan Lainnya di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 175-183

| 175

Kata kunci: evaluasi kebijakan, sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat dan kelompok.

Pendahuluan Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat menimbulkan dampak yang serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Kurangnya infrastruktur air bersih dan sistem sanitasi merupakan permasalahan di negara-negara yang sedang berkembang. Jumlah penduduk juga menimbulkan terjadinya pencemaran seperti pencemaran air limbah domestik. Pemerintah perlu mengambil langkah yang tegas dan cepat. Dalam penyediaan sarana dan prasarana khususnya sanitasi merupakan sarana yang sangat penting karena sanitasi berfungsi untuk menjaga kebersihan terutama dari kotoran yang timbul akibat aktivitas manusia, definisi sanitasi di Indonesia antara lain pengelolaan air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan (Buku Peduli Sanitasi Kabupaten Malang). Beberapa kasus sanitasi buruk di Indonesia membawa dampak buruk terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat, karena sampai saat ini lebih dari 12 % penduduk indonesia tidak memiliki akses ke sarana jamban (SUSENAS,2004). Diare merupakan salah satu penyebab utama 50 dari 1000 bayi lahir di Indonesia, meninggal sebelum usia lima tahun. Laporan Asian Development Bank menyebutkan, pencemaran air di Indonesia berpotensi menimbulkan kerugian 45 triliun Rupiah per-tahun atau 2,2 % GDP Negara. Kemudian Berdasarkan United National, 2008 Indonesia adalah negara dengan proporsi 51% penduduknya tanpa akses ke sanitasi layak. Beberapa sungai-sungai yang ada di Kabupaten Malang yang berpengaruh besar bagi perekonomian yang agraris, yaitu: Sungai Kali Brantas, Kali Konto, Kali Lesti, Kali Amrong, dan Kali Metro. Beberapa bendungan yang ada di Kabupaten Malang keberadaannya sangat vital baik untuk pembangkit tenaga listrik, irigasi teknis, dan juga sebagai sumber bahan baku air bersih untuk masyarakat dan industri seperti Bendungan Sengguruh, Bendungan Karangkates, dan Bendungan Selorejo. Oleh sebab

itu, pembangunan sanitasi di Kabupaten Malang mendapatkan prioritas, Pengelolaan air limbah domestik salah satunya dengan tujuan pada penekanan penanganan kelangkaan sumber air akibat pencemaran sumber air limbah domestik dan sumber air baku, karena di Kabupaten Malang mempunyai ketiga bendungan yang mensuplai kebutuhan bagi pertanian dan air bersih di beberapa kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Timur. Saat ini, diidentifikasikan adanya pencemaran di bendungan-bendungan tersebut sebagai akumulasi dari limbah rumah tangga dan sampah (Rencana Strategis Sanitasi Kabupaten Malang, 2008-2012). Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum yaitu dengan adanya Program Dana Alokasi Khusus– Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi, yang diimplementasikan melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus-Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yaitu sebuah inisiatif untuk mempromosikan penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase yang berbasis masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan. Kabupaten Malang memang telah menjadikan sanitasi sebagai prioritas dalam pembangunan, Kabupaten Malang mendapatkan Dana Alokasi Khusus di bidang sanitasi melalui seleksi yaitu harus memenuhi kriteria khusus, kriteria umum, dan kriteria teknis. Kabupaten Malang juga merupakan salah satu kabupaten yang memprioritaskan pembangunan sanitasi, Kabupaten Malang juga aktif dalam Konvensi Sanitasi yang diadakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Berdasarkan Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo di Kelurahan Turen, Kecamatan

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 175-183

| 176

Turen, Kabupaten Malang. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul“ Evaluasi Dampak Program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat.” Tinjauan Pustaka A. Administrasi Publik Menurut John pfiffner dan Robert V. Presthus dalam (Inu Kencana, 2006, h.23) Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijasanaan-kebijaksanaan pemerintah pengarahan kecakapan, dan teknikteknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. B. Kebijakan Publik Menurut Fredrich seperti di kutip oleh Wahab (2002, h.3) mendefinisikan kebijakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. C. Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Agustino, 2008, h.139) mengemukakan implementasi kebijakan adalah tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individuindividu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. D. Evaluasi Kebijakan Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2006, h.185) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.dari tiga jenis evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz, peneliti mengambil salah satu yang dirasa cocok dalam penelitian ini, karena melihat data yang tersedia di lapangan, jenis evaluasi tersebut adalah

Evaluasi Single Program Before –After, dalam evaluasi ini mencoba melihat kondisi masyarakat pendampak sebelum dan sesudah program dan melakukan pembandingan sehingga akan di ketahui pengaruh program tersebut terhadap masyarakat. E. Pemberdayaan Masyarakat. Menurut (Chambers, 1995) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable” Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. F. Partisipasi Masyarakat dan Kelompok. Menurut Fithriadi (1997) partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. Kemudian pendapat juga di kemukakan oleh Hikmat (2004) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. G. Sanitasi Lingkungan Menurut Azrul Azwar, MPII mengemukakan Sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor ingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kemudian menurut Hopkins, sanitasi adalah cara pengawasan terhadap faktorfaktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan.


| 177

H. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sadler dan Verheem (1996) mengemukakan ”KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. I. UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 2 dan 3 menyebutkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kemudian Pasal 15 ayat 1 menyebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan Pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kemudian dalam analisis data menggunakan analisis model spardley yaitu melalui analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural.

Pembahasan A. Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat pada Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen. 1) Kondisi umum permasalahan sanitasi lingkungan pada kelompok swadaya masyarakat Tirto Utomo Dalam konteks Pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang peneliti akan cenderung menganalisis terkait awal mula proses RT1 RW 16 Kelurahan Turen mendapatkan program ini. Dalam konteks proses RT 1 RW 16 mendapatkan program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat merupakan inisiatif dan kesadaran dari masyarakat untuk memperbaiki kondisi sanitasi lingkungan yang ada disekitar permukiman mereka yang didukung dengan Pemerintah Kelurahan Turen. Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Prety J, 1995 dalam Syahyuti, 2006 menyangkut salah satu tipologi partisipasi yang menjelaskan Kemandirian (self mobilization) yakni masyarakat mengambil inisiatif secara bebas(tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumber daya yang diperlukan. Yang terpenting masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada atau digunakan. 2) Mekanisme pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat pada Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo. Dalam mekanisme pelaksanaan program Pelaksanaan program akan dijabarkan analisis mengenai pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berba-


| 178

sis Masyarakat di RT 1 RW 16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Dalam mekanisme pelaksanaan akan di analisis secara berurutan terkait perencanaan, pembangunan kontruksi, operasional, dan juga pemeliharaan. Pada proses pelaksanaanya mengacu dan mengikuti (Petujuk Pelasanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur sub bidang sanitasi) dan (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) yang isi dari juklak dan juknis tersebut tidak jauh berbeda, tujuan dibuatnya Juklak dan Juknis tersebut ialah untuk menjamin keberlanjutya pelaksanaan program. B.

Perubahan kondisi sanitasi lingkungan pelaksanaan program Menurut Fredrich seperti di kutip oleh Wahab (2002:3) mendefenisikan kebijakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluangpeluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan. Dalam konteks permasalahan pengelolaan sanitasi di indonesia pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum membuat kebijakan adanya program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyrakat. Kebijakan atau program pemerintah yaitu Program Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat tentunya memiliki tujuan dan berorientasi melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungannya. 1) Perubahan pada bidang fisik/lingkungan. Perubahan tersebut terlihat dari adanya bangunan MCK (Mandi, Cuci, Kaskus) untuk masyarakat permukiman maupun pedagang di Pasar LOR yang berdekatan dengan permukiman warga, adanya pemba-

ngunan jamban bagi warga yang belum mempunyai jamban, dan dibangunnya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang merupakan instalasi yang berguna untuk mengolah limbah-limbah yang ada pada rumah tangga berasal dari mandi, cuci, dan kaskus. Dan hasilnya perubahan juga terlihat pada sungai-sungai yang sudah tidak lagi tercemar dan selokan –selokan di sekitar perumahan warga tidak lagi berbau busuk yang menjadikan lingkungan menjadi aman dan nyaman. 2) Perubahan pada aspek kesehatan masyarakat. Apabila dilihat dari segi aspek kesehatan masyarakat, berdasarkan data sekunder dari Fasilitator Lapangan yaitu data pengukuran dampak kesehatan masyarakat yang ambil sebelum pelaksanaan program, di dalam pengukuran dampak kesehatan dari 40% responden mengaku penyakit yang muncul akibat sanitasi dalam 1 tahun terakhir adalah penyakit diare. Namun setelah adanya program Dana Alokasi Khusus – Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, seperti hasil wawancara peneliti pada salah satu masyarakat RT 1 RW 16 terlihat perubahan yaitu masyarakat jambannya tidak memenuhi standar dan pada waktu itu untuk mandi,cuci, dan kaskus tidak disalurkan pada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) ternyata berdampak pada tercemarnya air yang mengakibatkan terjadinya penyakit diare, dan setelah adanya program penyakit tersebut makin lama semakin berkurang dan tidak ada sama sekali.

C. Dampak program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya di buat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki


| 179

masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuranukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang di inginkan. Kemudian peneliti berusaha melihat secara spesifik mengenai dampak yang terjadi dalam masyarakat akibat adanya program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, adapun pendapat menurut Islamy (2009, h.121) mengemukakan bahwa evaluasi dampak bertujuan untuk menguji efektifitas suatu kebijakan atau program dengan dua pertanyaan yaitu apakah kebijakan tersebut menyebabkan perubahan sesuai dengan yang diinginkan dan apakah perubahan tersebut tadi merupakan perubahan yang signifikan. . Dari melihat dampakdampak terlihat apakah program Dana Alokasi Khusus – Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di RT 1 RW 16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sudah memenuhi tujuan yang ada dan memecahkan masalah sanitasi yang ada di di RT 1 RW 16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. 1) Dampak pada aspek fisik/lingkungan.  Bagi warga yang sebelumnya belum memiliki jamban sendiri kini sudah memiliki fasilitas jamban yang layak untuk buang air besar dan kecil.  Lingkungan menjadi nyaman dan aman.  Tidak ada pencemaran air tanah lagi, karena limbah sudah disalurkan dari IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).  Dengan dibangunnya MCK (Mandi,cuci,kaskus) maka akses masyarakat pedagang dan penjual di Pasar LOR yang berdekatan dengan lokasi pembangunan akan mudah untuk melakukan aktivitas buang air besar dan kecil. 2) Dampak pada aspek ekonomi.  Pengeluaran masyarakat berkurang, karena sebelumnya penyakit

akibat sanitasi buruk banyak terdapat di lokasi program.  Menjadikan masyarakat lebih produktif dalam menjalankan aktifitas. 3) Dampak pada aspek sosial  Tumbuhnya kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk memperbaiki lingkungannya.  Hilangnya kebiasaan buang air kecil dan besar disembarang tempat.  Masyarakat lebih paham akan pentingnya menjaga lingkungannya dari pencemaran limbah rumah tangga.  Adanya wadah untuk masyarakat berkumpul dan berdiskusi untuk segala pemecahan masalah terkait lingkungan.  Dengan program berbasiskan masyarakat maka hasil pembanguan berjalan dengan baik dan transparan, karena pengelolaannya dikerjakan dan dievaluasi oleh masyarakat sendiri. Kesimpulan a. Dalam Konteks pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di RT 1 RW 16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang awal mula mendapatkan program ini adalah hasil dari inisiatif warga dan di fasilitasi oleh pemerintah Kelurahan Turen Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Prety J, 1995 dalam Syahyuti, 2006 menyangkut salah satu tipologi partisipasi yang menjelaskan Kemandirian (self mobilization) yakni masyarakat mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. b. Dalam konteks pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus – Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di RT 1 RW 16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sepenuhnya berpartisipasi pada tahap perencanaan dan difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan


| 180

yang memberdayakan dan mengawasi masyarakat yang mendapatkan program sesuai dengan tahap partisipasi yang dikemukakan oleh Prijono dan Pranarka (1996, h.2) yaitu masuk dalam pemberdayaan masyarakat pada tahap partisipasi dalam artian proses pemberdayaan masyarakat masih dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yaitu dengan melakukan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan untuk rakyat dan pada tahap partisipasi masyarakat yang ada di RT1 RW 16 Kelurahan Turen secara aktif dan mandiri memberikan kontribusinya di dalam proses perencanaan. c. Pada tahap pembangunan kontruksi partisipasi yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo dan masayarakat calon pengguna sebernya cukup sederhana yaitu dengan menjalankan tugas-tugas yang sudah di atur sebelumnya dalam pembentukan Kelompok masyarakat yaitu dengan fokus pada bidangnya masing-masing antara lain : mandor, tukang, serta bidang –bidang yang ada juga ikut dalam proses pembangunan kontruksi , seperti yang di kemukakan olek Bapak Pujianto (Ketua Kelompok Masyarakat Tirto Utomo) bahwa peran serta fasilitator dan pemerintah kelurahan hanya mengawasi pekerjaan masyarakat sesuai dengan rencana kontruksi yang ada Pada tahap operasional dan pemeliharaan adalah tahap terakhir dari proses pembangunan yang berbasiskan masyarakat secara umum operasional dan pemeliharaan dapat diartikan bahwa proses terakhir yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat untuk menggunakan baik secara teknis maupun nonteknis, Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyrakat Tahun 2011. Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo yang dibentuk disederhanakan menjadi organisasi kecil yang anggotanya lebih sedikit, untuk mengatur pemeliharaan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kaskus).

d. Dalam pelaksanaan program ini, Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo termasuk kelompok swadaya masyarakat yang berhasil melaksanakan program ini berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus – Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2011, hal ini juga didukung dengan fasilitator lapangan yang aktif memberikan arahan dan menfasilitasi inisiatif warga sehingga proses kegiatan program berjalan lancar. e. Perubahan pada bidang Fisik/lingkungan. Perubahan yang sangat signifikan terlihat dari segi sarana dan prasarana sanitasi yang ada, dahulu masyarakat RT 1 RW16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dan masyarakat pedagang di Pasar LOR sangat minim fasilitas untuk buang air besar dan kecil, masyarakat memang kebanyakan memiliki jamban, tetapi banyak yang tidak layak untuk digunakan, dan sekarang menjadi layak untuk digunakan, f. Perubahan pada aspek kesehatan masyarakat. Perubahan dari aspek kesehatan masyarakat berdasarkan data sekunder dari Fasilitator Lapangan yaitu data pengukuran dampak kesehatan masyarakat yang ambil sebelum pelaksanaan program, di dalam pengukuran dampak kesehatan dari 40% responden mengaku penyakit yang muncul akibat sanitasi dalam 1 tahun terakhir adalah penyakit diare. Namun setelah adanya program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, seperti hasil wawancara peneliti pada salah satu masyarakat RT 1 RW 16 terlihat perubahan yaitu masyarakat jambannya tidak memenuhi standar dan pada waktu itu untuk mandi,cuci, dan kaskus tidak di salurkan pada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) ternyata berdampak pada tercemarnya air yang mengakibatkan terjadinya penyakit diare, dan setelah adanya program penyakit tersebut makin lama semakin berkurang dan tidak ada sama sekali. Dampak untuk kesehatan masyarakat tidak terlalu terlihat karena hanya beberapa warga dari RT 1 RW 16 yang hanya belum mempunyai jamban yang layak yang


| 181

g.

h.

i.

j.

berpengaruh kepada kesehatan masyarakat Dampak pada bidang fisik/lingkungan yaitu adanya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan bagi masyarakat yang dulunya tidak mempunyai sarana sanitasi, hal ini juga menambah kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Kemudian dengan adanya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan bocornya septi tank yang ada dirumah karena semua saluran mandi,cuci, dan kaskus serta selokan sudah di salurkan ke IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), yang menjadikan lingkungan menjadi nyaman dan aman untuk aktivitas warga, dampaknya juga pada terhindarnya sungai-sungai yang ada disekitarnya dari pencemaran air limbah rumah tangga sehingga meringankan pemerintah dalam mengatasi masalah pencemaran. Dampak pada aspek ekonomi yaitu Dengan adanya program Dana Alokasi Khusus–Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di RT 1 RW 16 masyarakat sebagai pengguna sarana sanitasi lingkungan merasa senang, karena dengan adanya sarana sanitasi lingkungan masyarakat dapat terhindar dari penyakit akibat sanitasi buruk seperti diare yang banyak mewabah sebelum adanya sarana sanitasi lingkungan menjadi berkurang secara signifikan sehingga untuk pengeluaran secara finansial untuk pengobatan penyakit dapat dihindari, dan masyarakat bisa mengalokasikan uang tersebut untuk hal yang lebih penting dan hal positif lainnya masyarakat pastinya akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, hal ini berdampak kepada meningkatnya taraf kesejahteraan. Dampak pada aspek ekonomi belum menjangkau terbukanya lapangan pekerjaan baru, sehingga dampak pada aspek ekonomi hanya sebatas penghematan pengeluaran untuk kesehatan masyarakat dan masyarakat dapat lebih produktif dalam berkerja sehari-hari. Dampak pada aspek sosial, dampak pada aspek cukup banyak karena bukan pengaruh dari program ini yang bersifat

bottom up, yakni masyarakat dilibatkan langsung pada keseluruhan kegiatan program, menjadikan program ini sangat baik diterima oleh masyarakat dari pada program yang bersifat top down, beberapa dampaknya adalaha masyarakat memiliki kemandirian dan kepedulian yang lebih terhadap pelestarian lingkungan, hilangnya budaya buang air besar dan kecil sembarangan, adanya wadah baru tempat masyarakat berkumpul dan berdiskusi mengenai pengelolaan lingkungan, adanya perubahan cara pandang masyarakat bahwa menjaga lingkungan dengan cara mengelola limbah rumah tangga. k. Dalam tahap pemeliharaan perlu dibutuhkan monitoring dari pemerintah daerah untuk memberikan saran dan masukkan terkait pemeliharaan dari Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo agar pemeliharaan yang terhambat karena kendala sumber daya manusia dapat teratasi. l. Masih adanya masyarakat yang tidak mengerti, tidak satu visi dan persepsi akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik, seperti kasus di RT 1 RW 16 yang pada saat pemetaan calon pengguna yang pada saat itu hasilnya 19 orang, tetapi ada 8 orang yang mengundurkan diri, karena alasan tidak menginginkan pembongkaran pada rumahnya untuk pemasangan pemimpaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). m. Pentingnya pemetaan untuk daerah rawan sanitasi untuk skala nasional dan skala daerah khususnya Kabupaten Malang, dalam jangka waktu terdekat yakni 2013 seperti yang dikatakan Kasi perencanaan dan pengawasan, Ibu Margaretta, ST, Kabupaten Malang akan menyelesaikan Buku Putih Sanitasi secepatnya, dibuku inilah berbagai penjelasan mengenai sanitasi dimuat seperti pemetaan rawan sanitasi,erdapat 1 program pada BPPKB Kabupaten Jombang untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, yaitu program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. n. Seperti yang yang dikemukakan oleh Sadler dan Verheem (1996) mengenai


| 182

KLHS merupakan proses sistematis uhtuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi”.Hal ini tentu memudahkan pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat suatu program karena program yang direnca-

nakan dalam diukur dampaknya kepada lingkungan dan masyarakat dari segi ekonomi dan sosial. Dan senada juga dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berbasis pendekatan keberlanjutan dapat diformulasikan visi, tujuan dan kerangka kerja keberlanjutan untuk memandu pengambilan keputusan KRP yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. (2006) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta. Agustino, Leo.(2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta. Buch-Hansen, Ellen. (1991) Cummunity Paricipation: A Precondition for Sustainable Water Development, African Water Network, Nairobi, 1991. Buku Rencana Strategis Sanitasi Kabupaten Malang Tahun 2008 – 2012. Friedman, John. (1992) Empowerment the Politics of Alternative Development. Cambridge, USA, Blackwell Publishers. Kencana, Inu . (2006) Ilmu Administrasi Publik. Jakarta, Rineka Cipta. Sugiyono (2009) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta. Syahyuti (2006) 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta, Bina Rena Pariwara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wahab, Solichin Abdul. (2011) Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang, UMM Press.


| 183

DAMPAK PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

Recommend Documents