DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SUB BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN TA 2016
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OUTLINE PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAK DASAR HUKUM DAK PRASPEM DAK PRASPEM DAN FOKUS RPJMN ARAH KEBIJAKAN TUJUAN SASARAN RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA GAMBARAN PENGELOLAAN DAK PRASPEM
PEMBANGUNAN NASIONAL & DAK
BIDANG DAK BIDANG DAK 2017 NO.
DIMENSI PEMBANGUNAN
1 2
Dimensi pembangunan manusia
SASARAN PRIORITAS Pendidikan
Pendidikan
Kesehatan
Kesehatan dan Keluarga Berencana
Perumahan 3 4 5
Kedaulatan pangan Dimensi sektor unggulan
BIDANG DAK
Perumahan, Permukiman, Air minum, dan Sanitasi Kedaulatan Pangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6
Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan Energi Perdesaan
7
Kemaritiman
Sarana Prasarana Pemerintahan
8 9
Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
Antar kelompok pendapatan dan antar wilayah
10 11
Kelautan dan Perikanan
Transportasi Sarana Perdagangan dan Industri
Pengalihan dana quasi Dekon-TP
DAK Bid. Pendukung
DASAR HUKUM DAK PRASPEM Dasar Hukum, Nawacita dan Prioritas DAK Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
No. 1 2 3
4 5
Dasar Hukum
RPJMN 2015-2019 Nawacita
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Nawacita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, tentang Pemerintahan Daerah demokratis, dan terpercaya. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Prioritas 1
a. Mewujudkan kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun Nawacita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah2005 tentang Dana Perimbangan daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
6
Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
7
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 (Perpres No…./2016)
Penyempurnaan dan Peningkatan kualitas reformasi birokrasi:
2
Pengembangan daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.
ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah; dengan memprioritaskan daerah otonom baru (DOB), non-DOB, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pesisir dan kepulauan yang prasarana pemerintahannya belum ada dan layak atau memadai.
TUJUAN Menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dalam meningkatkan kinerja Pemda dalam memberikan pelayanan publik di daerah dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah daerah.
SASARAN DAK PRASPEM TAHUN 2017
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah yang belum memadai sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
JANGKA MENENGAH
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, pencapaian sasaran nasional, serta untuk menunjang pencapaian kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah khususnya bagi daerah otonom baru (DOB), non-DOB, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pesisir dan kepulauan (RKP 2016).
RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan pada DAK sub-Bidang Praspem Daerah T.A. 2017 adalah: • Pembangunan/Perluasan gedung kantor Gubernur, Bupati/Walikota; • Pembangunan/Perluasan gedung kantor DPRD Provinsi/Kab/Kota; • Pembangunan/Perluasan SKPD Provinsi/Kab/Kota (termasuk kantor kecamatan); • Dikecualikan untuk pembangunan kantor Satpol PP dan Damkar (Mempunyai spesifikasi teknis tersendiri) Pelaksanaan DAK di daerah menganut prinsip skala prioritas: 1. Pembangunan praspem yang terkait urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar; 2. Pembangunan praspem yang terkait urusan pemerintahan wajib nonpelayanan dasar; 3. Pembangunan praspem yang terkait urusan pemerintahan pilihan
INDIKATOR KINERJA No.
Indikator
Tolak Ukur Kinerja
a.
Keluaran /Output
Terlaksananya Pembangunan/Perluasan gedung kantor : a. Gubernur/Bupati/Walikota; b. DPRD Provinsi/Kab/Kota; c. SKPD Provinsi/Kab/Kota;
b.
Dampak/ Outcome
Menguatnya tata kelola pemerintahan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik di daerah: daerah otonom baru (DOB), daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah pesisir dan kepulauan, dan non-DOB yang prasarana pemerintahannya belum memadai.
Target Kinerja TA 2017 Realisasi fisik sebesar 100 % di daerah penerima DAK subBidang Prasarana Pemerintahan Daerah TA. 2017
Peningkatan kualitas pelayanan publik (KPP) dan peningkatan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
ALOKASI DAK PRASPEM 2003-2015 Lokasi dan Alokasi DAK Praspem 2003-2015 600
562,000
539,060
481,279
500
499,740
438,300 438,675
400
386,253
362,000
400,000 360,100
300 228,000 200
100
159
148,000
85
134
88,000 57
2003
106
103
2008
2009
90 63
103
37
22
0
136
123
2004
2005
2006
2007
Lokasi DAK Praspem
2010
2011
Alokasi DAK Praspem (M)
2012
2013
2014
2015
SEBARAN LOKASI DAK PRASPEM 2003-2015 160 149 140
134 136
120
123
117 101
100
105
80
102
103 87
82
60
56
70
47 40 29
21 22 20 0
01 2003
9 0 2004
90
85
71
5
34
55 30
28
30 19
0
2005
3 2006
4 2007
DOB
4 2008
Induk
63 48
1
33
26 10
44
19 14
2120
42 27 21
31 22 10
2009
2010
2011
Non-Pemekaran
2012
Total
2013
2014
2015
PERKEMBANGAN PENGELOLAAN DAK SUB BIDang PRASPEM 5 tahun terakhir
Tahun 2012 : 136 Kab/Kota Rp : 444,504 M Tahun 2013 : 85 Kab/Kota Rp : 481,279 M Tahun 2014 : 87 Kab/Kota dan 3 Provinsi Rp : 499,740 M Tahun 2015 :63 Kab/Kota, dan 1 Provinsi Rp : 360,100 M Tahun 2016 :73 Kab/Kota, dan 1 Provinsi Rp : 176,410 M
LOKASI PENERIMA DAK PRASPEM TAHUN 2016 No
Nama Daerah
1 1 2 3 4 5
Provinsi Aceh Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tengah
13 14
Kab. Gayo Lues Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Provinsi Sumatera Utara Kab. Nias Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli utara√ Kab. Pak-pak Barat Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Barat Kab. Pesisir Selatan Provinsi Riau Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Sumatera Selatan Kota Prabumulih Kota Pagar Alam
15
Kab. Banyuasin
16 17
Kab.Panukal Abab Lematang Ilir Kab.Musi Rawas Utara
2 6 7 8 9 10 3 11 4 12 5
No
Nama Daerah
6 7 18 19 20 8 9 21 22 10 23 24 11 12 25 26 13 27
Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Kab.lampung Selatan Kab.Pringsewu Kab.Pesisir Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Kab.Kuningan Kab.Pangandaran Provinsi Jawa Tengah Kab.Karanganyar Kab.Sragen Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab.Sampang Kab.Situbondo Provinsi Kalimantan Barat Kab.Sintang
LANJUTAN…. No
No
Nama Daerah
14 28 15 16 29
Provinsi Kalimantan Tengah Kab.Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Timur Kab. Mahakam Ulu
32 33 34 35
Provinsi Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kota Palu Kab. Sigi
36
Kab. Banggal Laut
37
Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Jeneponto Kota Palopo Kab. Pinrang Kab. Sinjai Kab. Takalar Kab. Toraja Utara
17 30 31 18
19 38 39 40 41 42 43
Nama Daerah
20 44 45 46 47 48 49 21 50 22 51 52 23 53 54 55 56 24 57 58 25 59 60 61 62
Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Kepulauan Kab. Kolaka Timur Kab. Muna Barat Kab. Buton Tengah Kab. Buton Selatan Provinsi Bali Kab. Bangi Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Dompu Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Malaka Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Barat Daya Provinsi Papua Kab. Kepulauan Yapen Kab. Tolikara Kab. Lanny Jaya Kab. Dogiyai
Lanjutan…. No
Nama Daerah
26 63 64 27 65 66 28 29 67 68 30 69 70 71 31 72 32 73
Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Barat Kab. Pulau Taliabu Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Provinsi Bangka Belitung Provinsi Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Kepulauan Anambas Provinsi Papua Barat Kab. Maybrat Kab. Manokwari Selatan Kab. Pegunungan Arfak Provinsi Sulawesi Barat Kab. Mamuju Tengah Provisi Kalimantan Utara Kab. Nunukan
FORM : DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN
LAMPIRAN III
NOMOR TANGGAL
: PENYAMPAIAN KRITERIA TEKNIS SERTA MENU KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SUB BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN DAN DAK PRASARANA PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2017 : :
DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN 2017 1. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah No.
PROGRAM DALAM RPJMD / RKPD (3)
KEGIATAN (4) Pembangunan/perluasan gedung kantor Gubernur/Bupati/ Walikota Pembangunan/perluasan gedung kantor 2 DPRD Provinsi/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kab/Kota Pembangunan/perluasan gedung kantor 3 SKPD Provinsi/Kab/Kota Pembangunan/perluasan gedung kantor 4 Kecamatan di Kabupaten/Kota
1
A.
SUB BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH
TARGET OUTPUT (5) VOLUME (6) unit unit unit unit
SATUAN(7)
LOKASI (8)
DAK (10)
RUPIAH (9) APBD NON DAK (11)
FORM : DATA TEKNIS LAMPIRAN IV
NOMOR TANGGAL
: PENYAMPAIAN KRITERIA TEKNIS SERTA MENU KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SUB BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN DAN DAK PRASARANA PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2017 : :
DATA PENDUKUNG USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN 2017 1. BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH A. SUB BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH NO. DATA TEKNIS 1 Indikator Status Prasarana Pemerintahan
2
a) Prasarana pemerintahan daerah yang berstatus sewa b) Prasarana pemerintahan daerah yang berstatus gabung c) Prasarana pemerintahan daerah yang berstatus milik sendiri d) Total jumlah prasarana pemerintahan yang ada. Indikator Kondisi Prasarana Pemerintahan Daerah a) Gedung kantor Bupati/Walikota, DPRD, dan SKPD Kab/Kota yang kondisinya rusak berat; b) Gedung kantor Bupati/Walikota, DPRD, dan SKPD Kab/Kota yang kondisinya rusak sedang; c) Jumlah keseluruhan prasarana pemerintahan berstatus milik sendiri
VOLUME unit unit unit unit unit unit unit
SATUAN
KETERANGAN
FORMAT PELAPORAN DAK (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 85 TAHUN 2015)
5 4 3 2
Sebutkan jumlah satuan kegiatan yang dibiayai oleh DAK di masing-masing bidang (1, 5, 100, dst)
Sebutkan satuan kegiatan yang dibiayai oleh DAK di masing-masing bidang (M, Km, Unit, Paket, Buah, dst)
Sebutkan jenis kegiatan yang dibiayai oleh DAK di masing-masing bidang (Rehab xxx, Pembangunan xxx, Peningkatan xxx, Pengadaan xxx, dst)
Sebutkan penerima manfaat (beneficiaries) dari setiap jenis kegiatan yang dibiayai oleh DAK di masing-masing bidang (misal ; 60 org staf, dst)
8
7
6
Jumlah antara jumlah DAK yang diterima (6) dan dana pendamping (7)
Tahun 2017, Tidak diperlukan lagi
Sebutkan jumlah dana DAK yang digunakan oleh SKPD untuk membiayai jenis kegiatan pada masing-masing bidang DAK
9 Sebutkan jumlah dana DAK yang dilaksanakan secara swakelola (tanpa tender). Pada dasarnya, metode pelaksanaan kegiatan secara swakelola merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat
12 10 11
Sebutkan jumlah dana DAK yang dilaksanakan melalui mekanisme pihak ketiga/kontraktor
Sebutkan persentase penyerapan keuangan berdasarkan total biaya (8) yang telah diserap pada kurun waktu tertentu (triwulan)
Sebutkan persentase fisik atas status pelaksanaan kegiatan terkini berdasarkan presentase volume (4) fisik yang telah dicapai pada kurun waktu tertentu (triwulan)
Klarifikasi kesesuaian antara kegiatan DAK dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
13
Kesesuaian Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan dan ruang lingkup di masing-masing bidang DAK yang tercantum dalam petunjuk teknis
14
Mohon diisi sesuai dengan permasalahan yang timbul atas pelaksanaan kegiatan
15
Critical point evaluasi. Daerah jarang mengisi padahal format ini bertujuan untuk mencapture proses perencanaan dan penganggaran DAK agar tercipta suatu sinergi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah
SEKIAN Terima Kasih …
