Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil TA. 2017

DAK 2017

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil TA. 2017 Sinkronisasi Program DAK Bidang Energi Skala Kecil Jakarta, 29 April 2016 Kementerian ESDM Republik Indonesia

1

NAWACITA JOKOWI - JK *)

“ melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan ” *) Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal, Daerah Terpencil, Daerah Terluar, dan Daerah Pesisir/Kepulauan

Kementerian ESDM Republik Indonesia

2

 Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 91 ayat (4) butir e bahwa: Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.  Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada lampiran bagian cc Pembagian urusan pemerintah bidang ESDM, maka diusulkan penerima DAK Bidang Energi Perdesaan Tahun 2016 adalah Provinsi berdasarkan kebutuhan masing-masing Kabupaten. Kementerian ESDM Republik Indonesia

3

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA 1.

DAK Bidang Pendidikan

2.

DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

3.

DAK Bidang Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi

DIMENSI SEKTOR UNGGULAN 4.

DAK Bidang Kedaulatan Pangan

5.

DAK Bidang Energi Skala Kecil

6.

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

7.

DAK Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Secara khusus, memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi modern.

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN


8.

DAK Bidang Transportasi

9.

DAK Bidang Sarana Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah

10.

DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

4

OUTPUT

OUTCOME

 Terbangunnya pembangkit listrik dari mikrohidro sebesar 9,7 MW;  Terbangunnya pembangkit listrik dari tenaga surya sebesar 7,5 MWp;  Terbangunnya pembangkit listrik dari tenaga hybrid surya – angin sebesar 0,8 MWp;  Terbangunnya biogas dengan kapasitas sebesar 6.500 m3/hari

 Terpenuhinya produksi listrik sebesar 76.722.000 kWh yang mampu untuk melistriki sejumlah 427.416 KK dan  Terpenuhinya produksi biogas sebesar 6.500 m3/hari yang mampu melayani kebutuhan gas untuk 3.610 KK dengan kapasitas digester 6 m3/KK.


5

RUANG LINGKUP  Pembangunan PLTMH OFF Grid;  Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off Grid dan atau PLTS Terpusat Off Grid;  Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/atau PLTS Tersebar;  Pembangunan PLTS Roof Top  Pembangunan PLTS untuk Pompa Air  Pembangunan PLT Hybrid Surya – Angin;

 Pemasangan Penerangan Lampu Jalan (PJU)  Rehabilitasi PLTMH Off Grid dan/atau PLTS Terpusat yang rusak;  Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga;  Rehabilitasi instalasi biogas.  Penyusunan Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan (FS dan DED) *)

Keterangan: *) Tertuang dalam PMK No. 48/PMK.07/2016 Pasal 45 ayat 3 terkait besaran dana penunjang kegiatan fisik yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan

SASARAN JANGKA MENENGAH (2015-2019) *): NO

KETERANGAN

2015

2016

2017

2018

2019

1.

PLTMH (MW)

8

9,5

9,7

10

11

2.

PLTS (MWp)

7

7,2

7,5

7,9

8,3

3.

PLT Hybrid Surya-Angin (MWp)

0,2

0,5

0,8

1

1,2

4.

Biogas (m3/hari)

6.000

6.000

6.500

7.000

7.000

5.

Usulan Alokasi Anggaran (Milyar Rp)

1.144

1.247

1.312,3

1.385,7

1.483,7

Keterangan: *) besaran Sasaran TA.2015-2019 dapat berubah tergantung pada jumlah pendanaan yang dialokasikan Kementerian ESDM Republik Indonesia

Sumber: RKP Tahun 2015 6

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK TA. 2017 Penetapan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK

Pemberitahuan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK kepada daerah

Mei- Awal Juni

Awal Mei

April

Penentuan pagu per Bidang/ subbidang/subjenis berdasarkan kebutuhan daerah dan ketersediaan pagu DAK dalam RAPBN

Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK oleh daerah

Verifikasi dan Penilaian Usulan DAK oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu

Sinkronisasi & harmonisasi perencanaan DAK antar kab./kota dan antara kab./kota dengan provinsi berdasarkan RKPD dan RPJMD serta RKP dan RPJMN, dengan memperhatikan masukan dari DPD dan DPR

Juni-Juli

Agustus Akhir Juli

Penghitungan alokasi sementara DAK per Bidang/Subbidang/ Subjenis per Daerah Agustus-September Kementerian ESDM Republik Indonesia

Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK September

Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) Oktober

Penetapan Alokasi DAK per Daerah Oktober 7


8


9

1. mempunyai dokumen perencanaan

(FS&DED) yang meliputi:

2. ketersediaan lahan pembangunan yang bukan merupakan kawasan terlarang atau konflik kepentingan.

a)

nama kegiatan, letak lokasi yang meliputi : desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi;;

b)

data pemanfaatan energi antara lain jumlah rumah, fasilitas umum, dan kegiatan produktif;

c)

daya atau kapasitas instalasi pemanfaatan energi terbarukan;

d)

gambar/desain pembangkit;

e)

nama lembaga pengelola instalasi pemanfaatan energi terbarukan; dan

f)

rencana anggaran biaya.

3. adanya kesiapan masyarakat selaku calon penerima manfaat Kementerian ESDM Republik Indonesia

10

Kegiatan perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH dan/atau PLTS Terpusat adalah untuk PLTMH dan/atau PLTS Terpusat yang masih beroperasi dengan baik, tetapi: 1) memiliki kelebihan daya, sementara

perlu penambahan jaringan distribusi akibat bertambahnya jumlah pelanggan;

ada potensi energi atau ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah kapasitas pembangkit;

2) masih

3) perlu perubahan fasa dari 1 (satu)

fasa menjadi 3 (tiga) fasa dalam rangka mendukung kegiatan produktif yang akan dikembangkan; atau

4) perlu peningkatan kualitas instalasi. 5) Dilengkapi dokumen perencanaan/

desain


11


1)

Lokasi yang letaknya jauh dari jangkauan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.

2)

PLTS Terpusat diprioritaskan untuk pelayanan listrik kepada masyarakat pengguna/penerima yang tinggal berkelompok atau jarak antara rumah satu dengan lainnya berdekatan dan jumlahnya minimal 30 (tiga puluh) rumah termasuk fasilitas umum.

3)

PLTS Tersebar akan diprioritaskan untuk masyarakat yang tinggal berjauhan satu dengan lainnya atau jumlahnya kurang dari 30 (tiga puluh) rumah dalam satu wilayah (desa/dusun).

4)

dilengkapi dokumen perencanaan/desain .

12

D. Pembangunan PLT Hybrid (Surya-Angin) 1.

2.

d) Hybrid Controller, terdiri dari: 1) Bidirectional Inverter 2) System Command Unit e) Battery Bank, digunakan untuk menyimpan energi pada siang dan malam hari yang berasal dari "Energi Solar Array dan Energi Angin" yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan sesuai permintaan pada Sistem Management Energy yang ada pada Hybrid Power Controlle Kementerian ESDM Republik Indonesia

Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin, adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan gabungan antara tenaga matahari dan tenaga angin sebagai sumber energinya dengan memanfaatkan cahaya (teknologi fotovoltaik) dan kecepatan angin. Dengan komponen yg terdiri dari: a) Photovoltaic Array adalah rangkaian dari beberapa modul fotovoltaik, yang pada siang hari akan menghasilkan energi listrik, kemudian disimpan dalam baterai sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan. b) Wind Turbine adalah turbin yang mengkonversi energi angin menjadi energi gerak yang diubah generator menjadi energi listrik. c) Solar Charge Controller berfungsi untuk mengatur pengisian baterai dari input Solar Array agar baterai terkontrol pengisiannya sehingga tidak akan terjadi over charge yang dapat mengakibatkan kerusakan pada baterai.. 13

Rehabilitasi dapat dilakukan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik aset. PLTMH atau PLTS Terpusat dimaksud adalah pembangkit listrik yang dioperasikan oleh masyarakat atau non-komersil, dengan syarat:

3)

masih beroperasi namun sebagian atau keseluruhan bangunan sipil mengalami kerusakan yang mengganggu unjuk kerja operasional PLTMH atau PLTS Terpusat.

4)

dilengkapi dokumen perencanaan/desain mengenai item yang direhab


1)

pernah beroperasi tetapi rusak karena bencana alam seperti banjir, Tanah longsor, gunung meletus atau gempa bumi yang berakibat kerusakan baik pada bangunan sipil, peralatan pembangkit, maupun jaringan distribusi dan dibuktikan dengan foto-foto instalasi PLTMH atau PLTS Terpusat yang mengalami kerusakan;

2)

pernah beroperasi tetapi mengalami kerusakan pada bagian tertentu pada operasi normal, atau akibat umur teknisnya yang sudah terlampaui; atau 14

F.

Pembangunan Instalasi Biogas

 Pembangunan perangkat peralatan biogas baru untuk rumah tangga dengan volume 4 m 3 - 6 m3 ;  Syarat user, memiliki hewan ternak paling sedikit 2 ekor sapi / 7 ekor babi (untuk digester 4m3) dan 3 ekor sapi / 10 ekor babi (untuk digester 6m3)  Biodigester tipe fixed dome . Dapat menggunakan tipe fiber glass untuk daerah tertentu  Syarat kontraktor pelaksana, memiliki tenaga ahli di bidang pembangunan unit biogas yang ditandai adanya sertifikat/surat keterangan mengikuti pelatihan


G. Rehabilitasi Unit Biogas  Kegiatan memperbaiki bagian unit biogas yang rusak dan sudah tidak berfungsi lagi.  Status aset milik daerah dan digunakan oleh masyarakat / non-komersil  Syarat 1, pernah beroperasi tetapi rusak karena bencana alam  Syarat 2, pernah beroperasi tetapi rusak akibat sudah lewat umur teknisnya  Syarat 3, masih beroperasi namun rusak pada bagian tertentu sehingga mengganggu operasional 15

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

DIRECTORATE GENERAL OF NEW RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION Pegangsaan Timur Street No. 1A Cikini, Jakarta 10320; Phone/Fax : +6221-31924540 e-mail: [email protected]

www.ebtke.esdm.go.id Kementerian ESDM Republik Indonesia

16

Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil TA. 2017

Recommend Documents