PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR : 01/DAGLU/PER/2/2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ENDORSEMENT OLEH BADAN REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN (BRIK) Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 Tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Endorsement oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 63 Tahun 2005; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005 tentang pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Perdagangan; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/MDAG/PER/12/2005; 4. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kehutanan Nomor 803/MPP/Kep/2002 dan Nomor 10267/KPTS-II tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan; 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 Tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ENDORSEMENT OLEH BADAN REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN (BRIK). Pasal 1 Produk Industri Kehutanan yang diatur dalam Peraturan ini adalah yang termasuk dalam HS. 4407, HS. 4408, HS. 4409, HS. 4410, HS. 4411, HS. 4412, HS. 4413, HS. 4415, HS. 4418, Ex HS. 4421.90.99.00 (khusus paving block dari kayu) dan HS. 9406.00.92.00.
Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 01/DAGLU/PER/2/2007
Pasal 2 Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang akan melaksanakan ekspor produk industri kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat Pengesahan Endorsement dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK). Pasal 3 Untuk mendapatkan Surat Pengesahan Endorsement, ETPIK harus mengajukan permohonan kepada BRIK dengan melampirkan : a. Rencana Ekspor; b. Laporan Mutasi Kayu (LMK); dan c. Foto copy surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah dimatikan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Pasal 4 Uraian barang dan nomor pos tarif / HS serta kriteria teknis yang diajukan dalam dokumen Rencana Ekspor mengacu kepada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/MDAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Pasal 5 (1)
BRIK melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan oleh pemohon.
(2)
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria teknis produk yang akan diekspor, tingkat rendemen serta legalitas bahan baku. Pasal 6
(1)
BRIK wajib menerbitkan atau menolak permohonan endorsement secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.
(2)
Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka BRIK menerbitkan Surat Pengesahan Endorsement.
(3)
Masa berlaku Surat Pengesahan Endorsement adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan.
2
Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 01/DAGLU/PER/2/2007
Pasal 7 Setiap 1 (satu) Surat Pengesahan Endorsement hanya dapat dipergunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP SAD) untuk kantor pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya. Pasal 8 Foto copy PEB atau PP SAD beserta foto copy Laporan Surveyor (LS), foto copy Bill of Lading (B/L), copy Invoice dan copy Packing List (P/L) wajib disampaikan oleh ETPIK kepada BRIK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak fiat muat. Pasal 9 (1)
BRIK wajib menyampaikan data Surat Pengesahan Endorsement secara elektronik kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan Surveyor paling lambat 1 (satu) hari sejak Surat Pengesahan Endorsement diterbitkan.
(2)
BRIK wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan endorsement kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan dalam bentuk hard copy dan data elektronik dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
(3)
BRIK wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor ETPIK kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan dalam bentuk hard copy dan data elektronik dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya. Pasal 10
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa teguran secara tertulis.
3
Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 01/DAGLU/PER/2/2007
Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/3/2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Endorsement Oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 14 Pebruari 2007 DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI ttd
DIAH MAULIDA
Tembusan : a. Menteri Perdagangan R.I; b. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan; c. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan; d. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian; e. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan; f. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; g. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perdagangan; h. Ketua Badan Revitalisasi Industri Kehutanan.
4
Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri : 01/DAGLU/PER/2/2007 Nomor Tanggal : 14 Pebruari 2007
REKAPITULASI ENDORSEMENT PERIODE BULAN : TAHUN : No
Perusahaan
No ETPIK
No. HS
Jenis Produk
Volume (M3)
Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri : 01/DAGLU/PER/2/2007 Nomor Tanggal : 14 Pebruari 2007
REKAPITULASI REALISASI EKSPOR ETPIK PERIODE BULAN : TAHUN : Perusahaan No. No & No ETPIK Endorsement
No. PEB
No. LS
No. HS
Uraian Barang
Volume (M3)
Nilai FOB (USD)
Negara Tujuan
