Kinerja Perdagangan Luar Negeri 2010

SIARAN PERS Pusat HUMAS Kementerian Perdagangan Gd. I Lt. 2, Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 Telp: 021-3860371/Fax: 021-3508711 www.kemendag.go.id

Briefing Awal Tahun Menteri Perdagangan RI: Menjaga Momentum Rekor Kinerja Ekspor Tahun 2010 ke Tahun 2011 dengan Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia Jakarta, 5 Januari 2011 – Dinamika perekonomian dunia dan dalam negeri telah mewarnai perjalanan pembangunan di bidang perdagangan selama periode Januari-Desember 2010. Perekonomian global secara bertahap kembali pulih lebih baik dari yang diperkirakan semula, walaupun berlangsung dengan tingkat yang berbeda diantara negara-negara maju dengan negara sedang berkembang. Produk Domestik Bruto (PDB) dunia diperkirakan tumbuh mendekati 5% di tahun 2010 yang dipelopori kinerja ekonomi negara-negara berkembang yang tumbuh cepat (emerging market economies ), termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan 5,9% sampai triwulan III 2010 dibanding tahun sebelumnya (2009), dan diperkirakan tumbuh 6% untuk seluruh tahun 2010. Ditinjau dari pertumbuhan sektor, kontribusi terbesar pertumbuhan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 12,8%, yang diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,3%.

Kinerja Perdagangan Luar Negeri 2010 Perbaikan kinerja di sektor perdagangan luar negeri Indonesia selama periode JanuariNovember 2010 telah menghasilkan ekspor nonmigas sebesar US$ 115,9 miliar atau naik 33,8% dibandingkan periode yang sama 2009 dan lebih tinggi dari 2008, US$ 107. Pertumbuhan ekspor tersebut jauh melampaui target RPJM sebesar 8,5%. Sementara itu, surplus neraca perdagangan nonmigas pada periode itu tercatat sebesar US$ 18,1 miliar, naik 6,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan bahwa untuk seluruh 2010, surplus neraca perdagangan akan mendekati US$ 20 miliar atau sedikit lebih tinggi dari 2009 dan jauh lebih tinggi dari 2008, US$ 7 miliar. Pada bulan November 2010 ekspor mampu mencapai US$ 15,3 miliar, yang merupakan nilai ekspor bulanan tertinggi sepanjang sejarah ekspor Indonesia. Sementara itu, ekspor nonmigas bulan November 2010 mencapai US$ 12,6 miliar, meningkat 49,2% dari periode yang sama tahun 2009. Nilai ekspor tersebut merupakan kinerja ekspor nonmigas bulanan tertinggi sepanjang sejarah, melebihi rekor bulanan sebelumnya di bulan Agustus 2010 sebesar US$ 11,8 miliar, dan jauh di atas rata-rata nilai ekspor nonmigas bulanan sepanjang tahun 2010 sebesar US$ 10,5 miliar. Sementara itu, pemulihan investasi telah menyebabkan kenaikan total nilai impor nonmigas periode Januari-November 2010 mencapai US$ 97,8 miliar, yakni mengalami peningkatan 40,4% dibanding periode yang sama 2009. Peningkatan impor didominasi oleh kelompok bahan Baku dan Penolong mencapai 72,8% dari total impor, diikuti barang modal sebesar 19,9% dan Barang Konsumsi hanya 7,3%. Meningkatnya permintaan impor bahan baku/penolong dan barang modal merupakan respon terhadap kenaikan investasi (PMTB) sebesar 33,4% selama Januari-September 2010.

Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor Nonmigas Pencapaian rekor ekspor itu disebabkan oleh perbaikan pada kualitas ekspor, diversifikasi produk dan pasar tujuan ekspor yang disertai dengan peningkatan kapasitas produksi seiring dengan kenaikan investasi di berbagai sektor yang berbasis sumber daya alam maupun sektorsektor seperti otomotif, elektronik, TPT, dan alas kaki. Daya saing produk-produk di luar 10 produk utama semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya penetrasi ekspor produk-produk tersebut di negara-negara tujuan. Ketergantungan terhadap pasar seperti Jepang, AS, dan Eropa semakin diimbangi dengan sejumlah negara tujuan pasar yang baru, utamanya negara-negara sedang berkembang di Asia seperti RRT, India, Korea Selatan dan Negara ASEAN lainnya. Kini dan ke depan, ekspor Indonesia akan semakin merambah ke Amerika Latin, Timur Tengah dan negara-negara Afrika. Hal ini tercermin dari penurunan pangsa ekspor ke lima negara tujuan utama selama JanuariNovember 2010 yang mencapai 47%, atau mencapai target RENSTRA 2010-2014. Sesuai target RENSTRA ekspor ke negara tujuan utama diharapkan terus menurun hingga mencapai 43-47%.

Jan‐Nov 2009

FILIPINA 2%

THAILAND 3%

AS 11%

LAINNYA 22% 5 NEGARA TUJUAN  UTAMA 46%

INGGRIS 2% HONG KONG 2% SPANYOL 2% TAIWAN 3% JERMAN 2%

Jan‐Nov 2010

JEPANG 12% SING 8% RRT 9% MALAY  6%

BELANDA KORSEL 3% 5%

INDIA 7%

FILIPINA 2% INGGRIS 1% HONG KONG 2% SPANYOL 2% TAIWAN 3% JERMAN

AS 10%

LAINNYA 22% 5 NEGARA TUJUAN  UTAMA 47%

2% THAILAND 3% BELANDAKORSEL INDIA 3% 5% 8%

JEPANG  13% SING 8% RRT 11% MALAY  6%

Diplomasi Perdagangan dan Menjaga Akses Pasar Ekspor Dalam rangka meningkatkan akses pasar produk ekspor Indonesia dilakukan multitrack strategy di forum multilateral, regional, dan bilateral. Indonesia adalah anggota G20 yang saat ini menjadi salah satu negara dengan kondisi ekonomi yang semakin diperhitungkan dunia pasca krisis finansial. Posisi Indonesia juga semakin mantap di dalam kelompok CIVITS (China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey, South Africa), sebagai sebuah hotspot investasi baru selain BRIC (Brazil, Russia, India, China). Mengingat bahwa pertumbuhan ekspor memang terjadi di emerging markets di Asia, arah kebijakan yang telah ditempuh selama ini dengan melakukan Comprehensive Economic Partnership (CEPA) melalui skema ASEAN dengan mitra dialog seperti RRT, Korea, Jepang, India dan Australia-New Zealand adalah tepat. Pengunaan fasilitas bea masuk yang lebih rendah yang merupakan bagian dari CEPA rata-rata sekitar 32% dari ekspor ke negara-negara tersebut, dimana untuk tujuan RRT dan Korea berada di posisi 40%. Bahkan untuk implementasi ASEAN-India yang baru beberapa bulan sudah $120 juta ekspor Indonesia yang ke India yang mengunakan fasilitas tersebut. Sementara itu, jumlah kasus tuduhan terhadap ekspor Indonesia yang ditangani pada periode tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2010 adalah sebanyak 78 kasus, yang terdiri dari

2

60 kasus tuduhan dumping, 3 kasus tuduhan subsidi dan 15 kasus tindakan safeguard. Dari berbagai tuduhan tersebut, 24 kasus telah dihentikan karena tidak terbukti melakukan dumping, subsidi dan tindakan safeguard dan 13 kasus yang masih dalam proses penanganan. Terkait kasus penarikan Indomie dari pasar di Taiwan, Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelesaikan kasus ini ditandai dengan diperbolehkannya produk Indomie beredar kembali di pasar Taiwan oleh pihak Food & Drug Administration, Department of Health (FDA-DOH) Taiwan pada tanggal 6 Desember 2010. Penyelesaian kasus ini sangat penting bagi citra produk Indonesia karena produk Indomie telah tersebar setidaknya di 80 negara di dunia. Tren perkembangan ekspor mi Indonesia di Taiwan periode tahun 2005-2009 berdasarkan data Bureau of Foreign Trade Taiwan tercatat sebesar 875%. Pada tahun 2007, permintaan mi dari Indonesia meningkat pesat dari hanya 0,8 ton pada tahun sebelumnya menjadi 1.045 ton, sedangkan di tahun 2010 (Januari-September), ekspornya sebesar 1.079 ton.

Pengamanan Pasar Dalam Negeri Untuk mengamankan pasar dalam negeri (trade defense), Kementerian Perdagangan telah mengenakan tindakan anti dumping terhadap 7 produk impor yang melakukan unfair trade pada tahun 2010. Produk yang telah ditetapkan dikenai Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) adalah antara lain aluminium mealdish (Malaysia), polyester staple fiber (India, RRT, Taiwan) dan H & I section (RRT), hot rolled coil (Malaysia, Rep. Korea) dan uncoated writing paper (Finlandia, Rep. Korea, India, Malaysia). Sedangkan untuk produk hot rolled plate (RRT, Singapura, Ukrania) masih dalam proses penyelidikan. Dalam rangka pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, pemerintah melakukan pengawasan berkala/khusus terhadap 15 komoditi SNI Wajib dan 5 produk jasa di 15 daerah, distribusi 3 komoditi, yaitu Gula, Bahan Berbahaya (B2) dan Minuman Beralkohol, melakukan proses penarikan terhadap komoditi selang gas, lampu hemat energi, dan semen sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengawasan tahun 2009.

Fasilitasi Perdagangan Dalam upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif Kementerian Perdagangan terus melakukan penyederhanaan jumlah perijinan, peningkatan pelayanan perijinan perdagangan luar negeri dengan pembentukan Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) dan percepatan waktu penerbitan ijin. Pada tahun 2010 telah dilakukan penyederhanaan jenis perijinan sehingga total perijinan perdagangan luar negeri turun dari 108 jenis menjadi 89 jenis. Seluruh jenis ijin itu dapat diakses melalui UPP (Inatrade) dengan 53 perijinan diantaranya telah online dan rata-rata waktu pelayanan 4 hari. Sedangkan perijinan perdagangan dalam negeri yang telah online sebanyak 12 perijinan dari 21 perijinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 6 hari. Untuk tahun 2011 ditargetkan 55 perijinan perdagangan luar negeri dapat dilayani secara online dengan rata-rata waktu pelayanan 3 hari dan perijinan perdagangan dalam negeri sebanyak 15 perijinan dengan rata-rata waktu pelayanan 6 hari. Saat ini perusahaan yang telah memiliki hak akses pengguna Inatrade online telah mencapai 1.536 perusahaan per 31 Desember 2010. Terkait dengan pelayanan perizinan untuk memulai usaha, yaitu terkait dengan TDP dan SIUP, telah dilakukan penyederhanaan prosedur sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian perijinan menjadi maksimal 3 hari. Penyederhanaan SIUP dan TDP berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 17 Desember 2009. Terkait implementasi SIUP dan TDP di daerah, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di 100 kabupaten/kota, perlu dilakukan:

3

1. Melakukan sosialisasi intensif mengenai perubahan kebijakan yang menjadi landasan operasional pengaturan SIUP/TDP di daerah. 2. Meminta pihak Pemda untuk menyesuaikan Perda yang masih dipertahankan.

Indikator Sasaran

2009 Capaian

Target

78 ijin 26 ijin 8 hari

40 ijin 4 hari

89 ijin 53 ijin 4 hari

55 ijin 3 hari

9 ijin 7 hari

12 ijin 12 ijin 6 hari

12 ijin 12 ijin 6 hari

15 ijin 6 hari

Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Perdagangan Luar Negeri (total ijin 2009: 108 ijin 2010: 89 ijin) • Jumlah ijin UPP (Inatrade) • Jumlah Online • Waktu Penyelesaian Perdagangan Dalam Negeri (total 21 ijin) • Jumlah ijin UPP (Inatrade) • Jumlah Online • Waktu Penyelesaian

2010 Capaian

2011 Target

Ketercukupan Pasokan Pangan dan Stabilisasi Harga Pada tahun 2010 terjadi peningkatan harga pangan, khususnya beras dan cabai. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan terhadap faktor produksi, salah satunya karena anomali cuaca yang juga menggangu distribusi. Dalam kaitan tersebut, langkah-langkah yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan dalam rangka menjaga kecukupan pasokan, stabilisasi harga, serta mengurangi atau mengimbangi dampak peningkatan harga bahan pangan terhadap masyarakat pendapatan rendah adalah sebagai berikut: • Melaksanakan Operasi Pasar (OP) Raskin ke-13 di seluruh wilayah yang membutuhkan. • OP diintensifkan pelaksanaannya berdasarkan jenis beras yang dikonsumsi masyarakat setempat, misalnya OP Beras Premium untuk wilayah Jakarta. • Fleksibilitas diberikan kepada Bulog untuk dapat memenuhi pasokan beras sebanyak 1,5 juta ton melalui pengadaan dalam negeri dan pengadaan luar negeri.

Jaringan Distribusi dan Pemberdayaan Pasar Dalam rangka kelancaran arus barang dan mengurangi disparitas harga, Kementerian Perdagangan berperan dalam pengembangan sistem logistik nasional, dengan menggabungkan sistem transportasi dan pembangunan daerah yang terintegrasi menjadi sebuah konektivitas nasional. Visi pembangunan konektivitas adalah Locally Integrated, Globally Connected, yang mencakup konektivitas lokal, nasional dan global dalam jalur distribusi intra pulau, antar pulau, dan logistik perdagangan internasional. Untuk memperkuat jaringan distribusi nasional yang merupakan bagian dari sistem logistik nasional, Kementerian Perdagangan juga telah melakukan revitalisasi pasar tradisional yang ke depan akan dikembangkan sebagai pasar-pasar percontohan dan pembangunan gudang pangan. Pada tahun 2010, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan pemerintah daerah telah melakukan revitalisasi terhadap 128 pasar tradisional, baik fisik maupun manajemen. Revitalisasi fisik dilakukan melalui pembangunan pasar baru maupun renovasi, sedangkan revitalisasi manajemen dilakukan dengan melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola, pedagang, serta melakukan sosialisasi program revitalisasi pasar tradisional kepada pemangku kepentingan di daerah. Kementerian Perdagangan juga mulai sosialisasi terminologi atau persepsi pasar tradisional yang perlu diubah menjadi pasar segar, ramah, dan bersih.

4

Kementerian Perdagangan juga telah membangun 11 gudang di 11 kabupaten sentra produksi pangan selama tahun 2010, yang juga dilengkapi dengan Sistem Resi Gudang (SRG). Dengan demikian, Kementerian Perdagangan memberikan dukungan dan solusi yang menyeluruh baik berupa penyiapan perangkat keras dan lunak, pembangunan Gudang Komoditi Primer, pembangunan 35 Dryer untuk 35 gudang yang dibangun pada tahun 2009, Sosialisasi serta pelatihan SRG bagi pihak terkait yang dilaksanakan oleh Bappebti Kementerian Perdagangan.

Daya Saing dan Pengembangan Citra Indonesia Menurut Global Competitiveness Index (GCI) 2010, daya saing Indonesia meningkat signifikan dari peringkat 54 menjadi 44, diantara 144 negara. Kenaikan peringkat ini disebabkan kondisi makro ekonomi yang sehat, termasuk di saat krisis ekonomi tengah berlangsung. Pengembangan Citra Indonesia secara luas ditujukan untuk meningkatkan rasa cinta dan bangga masyarakat Indonesia kepada kreasi bangsa Indonesia serta mengukuhkan posisi Indonesia diantara bangsa-bangsa terkemuka lain di dunia. Jika dikaitkan dengan Perdagangan, pengembangan citra Indonesia difokuskan pada upaya-upaya peningkatan citra produk dan jasa Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut dilakukan dengan mengembangkan ekonomi kreatif, mengikuti festival atau pameran di luar negeri yang memiliki kredibilitas yang tinggi, perluasan saluran distribusi ke sektor ritel bagi produk-produk Indonesia, serta melakukan kampanye gerakan 100% Cinta Indonesia. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang merupakan batu loncatan dari pengembangan citra Indonesia, antara lain: 1. Aktivasi kampanye Aku Cinta Indonesia di berbagai media massa cetak dan elektronika, untuk menunjukkan dan memperkenalkan produk-produk buatan Indonesia yang berdaya saing. 2. Partisipasi Indonesia dalam bentuk Paviliun Indonesia di World Expo Shanghai China 2010 selama 6 bulan, sebagai ajang mengkomunikasikan produk, budaya dan tujuan wisata Indonesia sekaligus pembangunan nation branding. Antusiasme masyarakat di luar negeri, khususnya China, terhadap Indonesia ternyata sangat baik dibuktikan dengan jumlah pengunjung ke Paviliun Indonesia sebanyak 8,1 juta yang jauh melampaui target semula sebesar 3 juta pengunjung dan memperoleh penghargaan perunggu untuk ‘Tampilan Kreatif’, kategori ‘Paviliun Besar yang Dibangun Sendiri’ (Large Self-built Pavillion). Selain itu, selama expo itu berlangsung telah dilaksanakan sejumlah seminar, pertemuan, penandatanganan MOU bisnis yang nilainya melampaui US$2 miliar.

Perlindungan Konsumen Di bidang perlindungan konsumen, pemerintah mewajibkan label berbahasa Indonesia sebagai upaya perlindungan konsumen. Melalui Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, pemerintah telah mewajibkan semua produk baik impor maupun produksi dalam negeri untuk mencantumkan label. Untuk produk dalam negeri, pemberlakuannya pada 1 September 2010, sedangkan untuk barang yang telah beredar di pasar, pemberlakuannya mulai 1 Maret 2012. Pemerintah juga telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di 54 kabupaten/kota dan 150 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Ke depan, Ditjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag yang baru dibentuk pada paruh kedua 2010 itu akan menjadi penjuru bagi langkah-langkah yang terkait dengan kedua kegiatan itu.

Reformasi Birokrasi Langkah Reformasi Birokrasi secara internal telah dilakukan Kementerian Perdagangan melalui penataan struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri

5

Perdagangan Nomor 31/M.DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Kementerian Perdagangan juga melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyederhanaan jumlah perijinan impor, peningkatan pelayanan perijinan perdagangan dengan pembentukan Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sehingga pelayanan perijinan perdagangan kepada dunia usaha menjadi lebih efisien dan mengurangi kebutuhan untuk interaksi melalui tatap muka. Pembentukan satu unit eselon I tambahan, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, merupakan komitmen Kementerian untuk menguatkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UU No.8 Tahun 1999, dan juga memperkuat fungsi pengamanan pasar dalam negeri. Perubahan nomenklatur Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) menjadi “Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional” dengan membagi menjadi unit-unit berdasarkan tipe pelayanan sehingga memiliki keunggulan dalam spesialisasi pelayanan dan akumulasi keahlian yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan. Perubahan nomenklatur Badan Pengembangan dan Penelitian Perdagangan menjadi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan dimaksudkan untuk mewujudkan suatu lembaga analisa kebijakan perdagangan yang lebih fokus dan profesional sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang artikulatif, antisipatif, komprehensif dan tepat waktu, serta mampu mendukung perumusan kebijakan perdagangan yang akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Arah Kebijakan Perdagangan 2011 Terkait dengan isu-isu di bidang perdagangan, baik nasional maupun yang bersifat global serta realita tantangan pembangunan perdagangan saat ini dan masa mendatang, maka dalam konteks pembangunan nasional di bidang perekonomian, fokus prioritas pembangunan sektor perdagangan sesuai yang tercantum RPJM Nasional 2010-2014 diarahkan pada: 1) Peningkatan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor; 2) Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembangan logistik nasional, penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditi, dan peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan, maka akan dilakukan program-program kementerian yang terdiri dari sepuluh program utama, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perdagangan; (4) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan; (5) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; (6) Peningkatan Perlindungan Konsumen; (7) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (8) Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional; (9) Pengembangan Ekspor Nasional; dan (10) Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi.

Prospek Ekspor Nonmigas Tahun 2011 Ekspor nonmigas hingga akhir 2010 diperkirakan mencapai US$124-127 miliar dengan pertumbuhan 27%-30% (yoy), sedangkan target ekspor non migas tahun 2011 adalah sebesar US$139-146 miliar dengan pertumbuhan 12%-14% (yoy). Perkiraan tersebut didasari oleh asumsi ekonomi dunia di tahun 2011 tumbuh dengan 4.2 persen dan kenaikan indikator lainnya, seperti kenaikan harga komoditas di pasar internasional dan investasi tumbuh 10-11%. Prospek peningkatan ekspor nonmigas di tahun 2011 didukung oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas utama. Produk TPT (tekstil dan produk tekstil) ditargetkan meningkat lebih

6

dari 10%. Ekspor produk alas kaki ditargetkan tumbuh lebih dari 20%, yang didorong oleh pulihnya ekonomi AS dan Eropa serta berkembangnya pasar non-tradisional, terutama di Eropa Timur (Rusia, Ukraina, Kazakhstan) dan Asia Tengah.

Perkiraan Ekspor Non Migas 2010 dan  Target Ekspor Non Migas 2011 Perkiraan 2010

Realisasi Uraian 2008

2009

Jan‐Nov  2010

Prediksi Kemendag

Target 2011 Target RPJMN

Prediksi Kemendag

Ekspor Non Migas ‐ Nilai (US$ Milyar)

107.9

97.5

17.3

‐9.6

‐ Growth (%, yoy)

115.9 124.0 ‐ 127.0

33.8

27.0 ‐ 30.0

139.0 ‐ 146.0

11‐12%

12.0 – 15.0

18

Ekspor produk kertas juga ditargetkan meningkat sejalan dengan adanya langkah-langkah Pemerintah mengamankan akses pasar produk kertas Indonesia yang kerap mengahadapi hambatan. Ekspor produk CPO (crude palm oil) dan turunannya ditargetkan tumbuh 16% dengan adanya rencana investasi sebesar US$1,2 miliar pada tahun 2011, tingginya potensi pasar di Timur Tengah dan Eropa Timur, serta adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan industri hilir CPO serta promosi sustainable palm oil. Ekspor kakao olahan ditargetkan meningkat 61%. Pertumbuhan itu terjadi akibat meningkatnya kapasitas produksi kakao olahan menjadi 280 ribu ton pada tahun 2011. Selain itu, konsistensi kebijakan pemerintah mendorong proses pengolahan kakao di dalam negeri dan adanya program Gerakan Nasional Kakao untuk Peningkatan Mutu dan Produksi Biji Kakao berpeluang meningkatkan ekspor kakao dan produk kakao. Sedangkan ekspor kopi diperkirakan naik 5% yang diharapkan dari peningkatan produksi serta penetrasi pasar ke sejumlah negara tujuan baru.

Pembentukan Forum Ekspor untuk Menggalang Sinergi Meningkatkan Ekspor Sebagai langkah konkrit dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi eksportir Indonesia, maka Pemerintah melalui Tim Nasional Promosi Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) akan membentuk Forum Ekspor yang akan menjadi wadah dialog dan mencari solusi bersama di antara para pemangku-kepentingan Pemerintah maupun dunia usaha. --selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi: Robert James Bintaryo Kepala Pusat Humas Kementerian Perdagangan Telp/Fax: 021-3860371/021-3508711 Email: [email protected]

7