IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat. Pembangunan daerah dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini diletakkan dalam suatu arah kebijakan dan prioritas pembangunan yaitu Mewujudkan Wonosobo yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah (ASRI) serta Mewujudkan Wonosobo yang Adil dan Demokratis melalui :  Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas;  Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;  Peningkatan kualitas kehidupan berpolitik dan hukum.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada Tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat, peningkatan komitmen bersama dalam penciptaan kondusifitas daerah guna mendukung kelancaran, keberlanjutan dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap bela negara dan tanggap terhadap berbagai gangguan kamtramtibmas yang mungkin terjadi serta mampu menumbuhkan kesadaran semua masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan Wonosobo yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah (ASRI). Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 telah dialokasikan sebesar Rp. 5.585.952.121 (termasuk pos belanja pegawai dan hibah, di luar pos bantuan keuangan) atau sebesar 0,78 % dari total APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp. 720.254.292.159,00 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.431.858.210 atau 97,24 % dari alokasi anggaran Urusan Kesbangpoldagri. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

136


Tabel IV.B.19.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesbangpoldagri Tahun 2010 No.

Program

A 1

Belanja Langsung Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 4 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 5 Program pendidikan politik masyarakat 6 Program pengembangan wawasan kebangsaan 7 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana B Belanja Tidak langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Hibah Total Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo (diolah)

Alokasi (Rupiah) 2.545.937.800 1.232.000.000

Realisasi (Rupiah) 2.422.047.035 1.227.580.000

13.000.000

12.900.000

65.000.000

64.393.000

33.300.000

33.300.000

180.000.000 257.390.000

176.897.000 257.390.000

67.128.800

66.918.700

50.000.000 406.515.750

49.445.000 345.489.385

241.603.250

187.733.950

3.040.014.321 2.415.014.321 625.000.000 5.585.952.121

3.009.811.175 2.384.811.175 625.000.000 5.431.858.210

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan bertujuan untuk mengembalikan citra Wonosobo ASRI agar istilah tersebut lebih bermakna dan menginspirasi perilaku masyarakat dalam menciptakkan kondisi “aman, sehat rapi dan indah”. Selain itu, program tersebut juga ditujukan untuk merespon adanya keluhan dari beberapa pihak tentang buruknya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :  Apel Siaga Linmas dalam bentuk Lomba baris berbaris dan Upacara HUT Linmas Tk. Provinsi yang diikuti sebanyak 30 orang anggota Linmas Wonosobo.  Pengamanan Pemilihan Bupati dengan bentuk kegiatan Pemberian uang saku pengamanan Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2010 untuk Linmas Desa di TPS. 2 orang x 1400 TPS x 1 hari dan di luar TPS 5 orang x 265 desa x 1 hari, Linmas inti Kecamatan 31 orang x 15 Kecamatan x 2 hari, Linmas inti Kabupaten 65 orang x 3 hari, Pemberian operasional PAM Pilbup kepada Polres Wonosobo, Kodim Wonosobo, Pemberian operasional PAM Wilayah untuk Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo dalam rangka Pilbup 2010 dan Monitoring Pemantauan Proses Pilbup.  Komunitas Inteligen Daerah dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap


137


integritas nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI sehingga perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah yang terwujud dalam operasionalisasi Kominda dan sidang tim Kominda.  Operasi Keamanan dan Ketertiban Wilayah dilaksanakan dengan Operasi Penanggulangann Kenakalan Remaja/Pelajar sebanyak 8 kali secara terpadu dengan instansi terkait, Operasional Pemantauan Wilayah bagi Kasi Tramtib sebanyak 12 kali kegiatan rapat koordinasi keamanan dengan para Kasi Tramtib, dan Patroli/Pemantauan Wilayah sebanyak 8 kali yang dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait.  Pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru 2011 dilaksanakan menjelang, selama dan sesudah Hari Raya Natal dan Perayaan Tahun Baru yang dilaksanakan di Gereja dan fasilitas Umum di tingkat Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo oleh Polres 60 orang, Kodim 30 orang, Perhubungan 17 orang, Satpol PP 35 orang, KesbangPol 13 orang, Kominda 10 orang, dan Kecamatan 5 orang x 15 Kecamatan untuk pengamanan Hari Raya Natal dan pengamanan fasilitas umum dan tempat wisata di tingkat kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Wonosobo oleh Polres 60 orang, Kodim 30 orang, Dinas Perhubungan 17 orang, Satpol PP 35 orang, KesbangPol 13 orang, Kominda 10 orang, dan Kecamatan 5 orang x 15 Kecamatan.  Pengamanan Pelantikan Bupati dilaksanakan menjelang, selama, dan sesudah Pelantikan Bupati Wonosobo Sekitar Gedung Adipura, Sekitar Pendopo Kabupaten dan sekitar Alun-alun Wonosobo serta pengamanan jalur yang dilalui Gubernur sebelum pelantikan dilaksanakan oleh Polres 30 orang, Kodim 10 orang, Dinas Perhubungan 5 orang, Satpol PP 10 orang, KesbangPol 5 orang, Kominda 10 orang. Serta saat pelantikan dan pasca pelantikan dilaksanakan oleh Polres 80 orang, Kodim 40 orang, Dinas Perhubungan 15 orang, Satpol PP 40 orang, KesbangPol 15 orang, Kominda 10 orang, Patwal 6 orang, dan Petugas Parkir 4 orang.  Fasilitasi Pemeliharaan Trantibum Pemilihan Bupati 2010 dilaksanakan selama 6 bulan dalam bentuk pemantauan, pengamanan dan patroli di 15 kecamatan seKabupaten Wonosobo dalam rangka terselenggaranya Pilbub 2010 yang aman, nyaman dan damai.  Operasi Keamanan dan Ketertiban Wilayah dilaksanakan dalam bentuk patroli wilayah dalam rangka meningkatkan keamanan ketentraman dan ketertiban wilayah. Operasi keamanan dan ketertiban wilayah dilaksanakan di 15 Kecamatan seKabupaten Wonosobo dengan personel sejumlah 14 orang.

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal bertujuan untuk mencegah dan sebagai bentuk deteksi dini akan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terhadap ketertiban masyarakat dan terjadinya tindak kriminal. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :  Pembinaan Operasi PPNS dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penanganan/memproses Pelanggar Perda. Dengan telah dilaksanakannya kegiatan pembinaan operasi oleh PPNS telah dapat memproses 4 orang sampai ke Pengadilan (Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Miras), Pembinaan 8 orang (Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Galian Gol. C).


138


Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bertujuan untuk mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan wawasan kebangsaan yang berkarakter melalui kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta penguatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa paling percaya serta harmonisasi antar kelompok masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :  Penyelenggaraan PPBN dalam bentuk kegiatan PPBN Tk I yaitu mengirimkan peserta PPBN dari unsur PNS, Pemuda, Tokoh Agama dan tokoh msyarakat sejumlah 16 orang di Rindam IV Diponegoro Magelang. Sedangkan PPBN Tk II dilaksanakan di Tingkat Kabupaten yang diikuti 80 orang dari unsur Perangkat Desa & PKK dengan materi Bela Negara Non Fisik Pemerintahan Desa dalam membangun Bangsa (Bapermasdes), Peran POLRI dalam rangka memperkokoh persatuan & Kesatuan Bangsa (Polsek) serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (Danramil).

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan ditujukan untuk mewujudkan serta menjaga keamanan daerah, dimana hal ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah namun juga diperlukan adanya peran serta aktif dari berbagai pihak termasuk juga peran serta masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :  Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilaksanakan dengan Pembentukan FKDM Tingkat Kabupaten dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang dari Pejabat Pemerintah Daerah, Ormas, Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh-tokoh Partai, LSM, dan Akademisi dengan materi : Fungsi & Tugas FKDM (FKDM Provinsi Jateng), Deteksi Dini dan Cegah Dini (Kodim Wonosobo), Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Upaya Antisipasi Potensi Ancaman terhadap NKRI (KesbangPol & Linmas). Sedangkan Pembentukan FKDM Tingkat Kecamatan dengan peserta sebanyak 75 orang dari kecamatan, Ormas, Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh masyarakat dengan materi : Mewaspadai Hakekat Ancaman (Kodim), Tugas & fungsi FKDM (FKDM Kabupaten Wonosobo), Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (KesbangPol & Linmas).  Penegakan Peraturan Daerah Terpadu dilaksanakan dalam bentuk operasi/penertiban dan penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP dan Instansi terkait dengan personel sejumlah 23 orang. Operasi/penertiban dan penegakan Peraturan Daerah ini berhasil menjaring PKL : 103 orang, Miras : 314, Reklame : 736, PSK : 19 orang, PGOT : 39 orang, Izin HO, SIUP dan TDP : 15 orang dan KTP : 175 orang.

Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat dimaksudkan untuk memfasilitasi dan LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

139


mendorong terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat dan fasilitasi upaya penguatan suprastruktur maupun infrastruktur politik dan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa saling percaya serta harmonisasi antar kelompok masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :  Bintek Keuangan Parpol dengan materi tentang Pengawasan dan penggunaan bantuan keuangan kepada parpol, Prosedur administrasi pertanggungjawaban bantuan parpol, dan UU pemilu, produk peraturan KPU tentang Pemilu dan UU Parpol dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang.  Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) kepada generasi muda/pemilih pemula dengan materi tentang Pemilih pemula kunci sukses pemilukada Kabupaten Wonosobo, Pilkada Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat, dan Partisipasi politik dalam pilkada sebagai tanggung jawab moral warga yang diikuti sebanyak 150 orang.  Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) kepada elemen masyarakat dengan materi tentang Pilkada, Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat serta Membangun komunikasi politik menuju sukses pilkada yang diikuti oleh 100 orang.  Pelaksanaan Desk Pilkada Bupati/Wakil Bupati Wonosobo dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2010, yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, maupun kegiatan pasca Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Dalam masa persiapan, kegiatan Desk Pemilu Legislatif ini diwujudkan dengan melaksanakan monitoring ke Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo yang meliputi monitoring persiapan logistik, personil, dan keamanan. Monitoring pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2010 dengan melakukan rekap suara oleh Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2010 di Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2010. Pasca Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dengan menyusun laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2010.  Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dilaksanakan di seluruh wilayah se-Kabupaten Wonosobo. Anggaran kegiatan digunakan untuk belanja operasional anggota Linmas dan jamuan snack/makan.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembangunan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial budaya pada hakekatnya ditujukan pada terciptanya kondisi masyarakat yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Wonosobo sebagai bagian integral bangsa Indonesia yang memiliki wawasan satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia yang mampu berperan aktif dan mandiri dalam pembangunan guna memelihara integritas bangsa maupun daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :  Peningkatan Kapasitas Daerah dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah. Pelaksanaan 6 kegiatan berupa peringatan Hari Jadi Wonosobo, HUT RI, Hari Kartini, Hari Anak Nasional, Hari Ibu, Hari Jadi Provinsi.  Penyelenggaraan Paskibraka 17 Agustus dilaksanakan untuk mendapatkan anggota


140


Paskibra melalui seleksi calon Paskibra pada Bulan Juli, selanjutnya anggota Paskibra terpilih dilatih selama 15 hari mulai tanggal 1 - 15 Agustus oleh KODIM 0707 Wonosobo dengan akomodasi ditanggung Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.  Peningkatan Kapasitas Kegiatan Kelurahan yang dilaksanakan dalam bentuk Pentas Kesenian Tradisional yang diikuti oleh 6 (enam) grup kesenian dalam rangka melestarikan kesenian tradisional.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana melalui optimalisasi penanggulangan bencana alam, penanggulangan dan bantuan kepada korban bencana alam dan korban bencana kebakaran, rehabilitasi dan konstruksi penanganan pasca bencana, serta sistem peringatan dini. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :  Optimalisasi Penanggulangan Bencana Alam dilaksanakan dengan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam dalam bentuk Metode, Ceramah dan Tanya Jawab.  Pemantauan Daerah Rawan Bencana dilaksanakan dalam bentuk pemantauan daerah rawan bencana dan pemetaan daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Wonosobo sepanjang Tahun 2010.  Penanggulangan dan bantuan kepada korban bencana dan korban kebakaran, kegiatan dilaksanakan dengan bantuan yang diberikan bagi daerah yang terkena bencana. Bantuan berupa uang, beras dan mie instan. Pada Tahun 2010 terjadi bencana alam tanah longsor sebanyak 94 kejadian, bencana kebakaran sebanyak 34 kejadian, bencana angin topan/rumah roboh sebanyak 31 kejadian, banjir sebanyak 1 kejadian, erosi sebanyak 1 kejadian, korban meninggal disebabkan oleh bencana alam sebanyak 29 orang.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur ditujukan untuk menjaga kedisiplinan aparatur pemerintah. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yaitu : PDL I, PDH, PDL II, Sepatu PDL, Sepatu PDH, Kopelrim, Ikat Pinggang Pol. PP, Kaos lengan pendek Pol. PP, untuk 50 orang Satpol PP. dilaksanakan melalui Proses penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh CV AMIR MUDA JAYA (Semarang). Melihat kegiatan Intensitas kerja lapangan Satpol PP, maka dirasa perlu untuk melaksanakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Capaian Kinerja Urusan Kesbangpoldagri Capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Wonosobo dilihat dari IKK dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2010 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :


141


Tabel IV.B.19.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Rumus 2009

2010

1

Kegiatan pembinaan politik daerah

Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

4

12

2

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

2

12

Sumber : Kesbangpol & Linmas Kab. Wonosobo Tabel IV.B.19.3 Elemen Data EKPOD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No.

Elemen Data

1 2 3 4

Jumlah LSM aktif Jumlah Linmas Jumlah pos siskamling Jumlah tindak kriminal dalam 1 thn (yang terdaftar di kepolisian) 5 Jumlah demonstrasi dalam 1 thn Sumber: Kesbangpol & Linmas Kab. Wonosobo

Satuan unit org pos

Tahun 2009 2010 47 47 7.606,00 7.586,00 1.256,00 1.256,00

kasus

322,00

353,00

kasus

6,00

11,00

Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas sebagai salah satu prioritas pembangunan telah dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kondisi yang kian kondusif memberikan harapan bagi peningkatan rasa nyaman bagi kehidupan masyarakat untuk dapat menjalankan segenap aktivitasnya dengan baik. Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan citra Wonosobo sebagai kota yang benarbenar aman, sehat, rapi dan indah (ASRI). Tanggung jawab masalah keamanan tidak hanya terletak pada pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan kriminalitas menumbuhkan kebijakan untuk senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan (baik Kodim 0707 Wonosobo dan Polres Wonosobo) dan peningkatan kegiatan operasi pengamanan wilayah. Operasi pengamanan wilayah dilaksanakan secara terpadu dan dilaksanakan oleh unsur/instansi terkait dibidang keamanan antara lain : Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Inteligen Negara (BIN) dan Kantor Kesbangpolinmas.


142


Tabel IV.B.19.4 Data Kriminalitas di Kabupaten Wonosobo

No.

Jenis Kriminalitas

Tahun 2009

2010

1

Pembunuhan

2

2

2

Pencurian dengan Pemberatan

59

94

3

Pencurian Kendaraan Bermotor

43

52

4

Pencurian dengan Kekerasan

5

6

5

Penodongan

-

-

6

Zina / Pemerkosaan

2

1

7

Unjuk Rasa

8

11

8

Kasus Tanah

3

2

9

Konflik SARA

-

-

10

Perkelahian/Penganiayaan

16

13

139

168

Jumlah

Sumber Data : Kesbangpol & Linmas Kab. Wonosobo

Meningkatnya kualitas penanganan korban bencana alam. Dengan meningkatnya jumlah kejadian bencana alam setiap tahunnya, maka perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam melalui optimalisasi penanggulangan bencana alam. Dampak program ini adalah semakin baiknya penanganan korban bencana alam dengan tersediannya bantuan pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam serta meningkatnya kesiapan masyarakat di daerah terpencil dan rawan bencana terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam. Disamping itu, program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ini mampu meminimalisir korban dan dampak negatif akibat terjadinya bencana dari sekian banyak bencana alam terutama bencana tanah longsor yang terjadi mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Wonosobo yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan karena faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Tabel IV.B.19.4 Data Bencana Alam di Kabupaten Wonosobo

No.

Indikator

Tahun 2009

2010

1

Banjir

4

4

2

Gempa Bumi

-

-

3

Angin Topan

25

22

4

Tanah Longsor

105

171

5

Kebakaran Hutan

47

27


143


Jumlah

181

224

Sumber Data : Kesbangpol & Linmas Kab. Wonosobo

Tidak terdapatnya gerakan yang mengancam terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, semakin berkembangnya penerapan nilai-nilai yang positif dan produktif dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan serta menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dalam masyarakat yang antara lain ditandai dengan menurunnya intensitas tawur.

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Disparitas kualitas kehidupan masyarakat yang masih lebar serta kondisi daerah yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, kemiskinan, atau pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak kriminal. Hal yang masih dihadapi dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah masih tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan susila, sampai dengan kasus-kasus pembunuhan. Peran dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dirasa masih kurang. Perkembangan masyarakat yang begitu cepat dan pengaruh global yang tidak hanya memberikan dampak positif namun juga membawa dampak negatif. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, dan budaya politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mengatasi segala kendala/permasalahan diatas adalah dengan mengintensifkan komunikasi bersama dengan masyarakat dan Muspida serta penanaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Disamping itu juga terus menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai usaha perwujudan jaminan keamanan dan kestabilan politik daerah yang tangguh demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang aman, tertib dan demokratis.


144

IV.B.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Recommend Documents