BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan Demokrasi merupakan bagian dari perkembangan pemiliran dari masyarakat dalam proses politik dan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kokoh. Secara umum Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam Bidang Politik untuk membina masyarakat dan menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik . Dalam upaya membina masyarakat yang semakin kritis terhadap berbagai proses politik dan pengambilan keputusan politik, masyarakat selalu ingin ikut berpartisipasi karena menyangkut kepentingannya. Perkembangan politik masyarakat di Kabupaten Jombang pada mengalami perubahan yang cukup baik, dilihat dari hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan dengan tertib dan aman pada Tahun 2013. Hal ini terjadi karena semakin intensifnya pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan agar senantiasa menerapkan nilai-nilai luhur dalam demokrasi kedalam jiwa masyarakat Kabupaten Jombang Dalam upaya menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dalam proses perkembangan politik di Kabupaten Jombang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha untuk melakukan pembinaan yang diwujudkan dalam bentuk program kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehinggan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD.

Perubaan Rencana Kerja Kesbangpol Tahun 2015 I- 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4355 ) ; 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ; 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ; 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 ) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan , Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang. 16. Peraturan bupati Jombang Nomor 24 A Tahun 2011 tentanga Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang. 17. Perauran Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 ; 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2015 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang dalam

melaksanakan

mempermudah

upaya

tugasnya pembinaan

serta

sebagai

dasar

dan pemberdayaan,

untuk

sehingga

sasaran dan target capaian yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan perubahan APBD Tahun 2015 ; 2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan

perubahan

rencana

kegiatan

dalam

kurun

waktu Tahun 2015 ; 3. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah untuk : 1. Memberikan pedomana Sistematika penyusunan perubahan renja SKPD Tahun 2015 ; 2. Memberikan sinkronisasi antara Substansi dokumen perubahan RKPD Tahun 2015dengan subtansi dokumen perubahan renja Tahun 2015.

1.4 SISTEMATIKA RENJA Perubahan Renja Bakesbangpol Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

BAB III

2.4

Rewiew terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Provinsi 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan

Renstra

Badan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

dan

Perlindungan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, hak asasi manusia (HAM) dan hubungan antar lembaga yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok dan fungsi dan urusan bidang Integrasi Bangsa, Bidang Budaya , Organisasi Sosial dan Politik dan Hubungan Antar Lembaga dan Bidang Kewaspadaan 2014-2018

sedangkan

adala

visi Bakesbangpol Kabupaten Jombang Tahun

”Terwujudnya

Jombang

yang

Kondusif

Menuju

Masyarakat Sejahtera” , oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku institusi yang langsung berhadapan dengan masyarakat berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Bakesbangpol Kabupaten Jombang adalah : 1. Terjaganya etika dan moral masyarakat Kabupaten Jombang ; 2. Meningkatnya kesadaran politik dan demokrasi; 3. Meningkatkan pemberdayaan linmas ; 4. Meningkatkan kemajuan dan kesadaran HAM ; 5. Meningkatkan peran masyarakt Dalam mewujudkan sasaran Renstra

Tahun 2014 – 2018 telah

direalisasikan dalam 11 program dan 32 kegiatan. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 20134baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor – faktor yang menyebabkan

tidak

tercapainya

target

kinerja

dan

tentunya

kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain : 1.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014, realisasi pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : 1)

Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan pencapaian target kinerja sebesar 99,05 %.

Perubahan Rencana Kerja Bakesbangpol Tahun 2015 II - 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2)

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan pencapaian target kinerja sebesar 99,46%.

3)

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dengan pencapaian target kinerja sebesar 87,29%.

4)

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah dengan pencapaian target kinerja sebesar 0%

5)

Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan pencapaian kinerja sebesar 92,88%.

6)

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan pencapaian kinerja sebesar 62,04 %.

7)

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan pencapaian target kinerja sebesar 89,56%.

8)

Penyuluhan

Pencegahan

dan

Penertiban

Aksi

Premanisme

dengan

pencapaian target kinerja sebesar 92,88% 9)

Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian dengan pencapaian target kinerja sebesar 92,84%

10) Penyuluhan kepada masyarakat dengan pencapaian target kinerja sebesar 81,20% 11) Koordinasi forum-forum diskusi politik

dengan pencapaian kinerja sebesar

52,82% 12) Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan pencapaian target kinerja sebesar 73,60 % 13) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan pencapaian target kinerja sebesar 43,07 % 2.

Dari program / kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun lalu, sudah memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan.

3.

Tidak adanya program / kegiatan yang melebihi target kinerja yang sudah direncanakan pada tahun 2014

4.

Ada 1 kegiatan yang pencapaian target kinerjanya 0% yaitu Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah, ini dikarenakan

kegiatan

tersebut

digunakan

untuk

pengiriman

PBBN

yang

bekerjasama dengan KODAM sehingga berhubungan dengan KODIM, tetapi karena tidak ada permintaan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan pencapaian Renstra Tahun 2014-2018 Badan Kesbangpollinmas Tahun 2014 adalah sebagai berikut :


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAKESBANGPOL DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAKESBANGPOLLINMAS TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG

KODE

1 1.19.1.19.1.01

1.19.1.19.1.01.20

1.19.1.19.1.01.24

1.19.1.19.1.02

1.19.1.19.1.02.03

1.19.1.19.1.02.07

1.19.1.19.1.02.09

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor dan bangunan pendukungnya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

9

Tersediannya jasa administrasi perkantoran Tersediannya administrasi perkantoran

60

BLN

12

12

100

12

12

100

60

BLN

12

12

100

12

12

100

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

1

THN

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan

3

KALI

1

I

100

1

1

100

4

KALI

Perubahan Rencana Kerja Bakesbangpol Tahun 2015

II - 4


KODE

1


2








3

4

5

6

7

8=(7/6)





10=(5+7+9)

11=(10/4)

9

gedung kanto 1.19.1.19.1.02.22

1.19.1.19.1.02.24

1.19.1.19.1.02.26

1.19.1.19.1.02.10 1.19.1.19.1.02.29

1.19.1.19.1.03

1.19.1.19.1.03.05

1.19.1.19.1.07.03

Pemeliharaan rutun/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan Mabeler Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Terpeliharanya gedung kantor

60

BLN

2

2

100

2

2

100

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

60

BLN

12

12

100

12

12

100

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

60

BLN

12

12

100

12

12

100

Terlaksananya pengadaan mebeler Terpeliharanya mebeler kantor

3

KALI

1

1

100

1

1

100

3

KALI

1

1

100

1

1

100

20

20

100

20

100

Tersedianya pakaian olah raga untuk kegiatan hari - hari tertentu

110

Steel

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


II - 5


KODE

1 1.19.1.19.1.07.01 1.19.1.19.1.07.02 1.19.1.19.1.07.03 1.19.1.19.1.07.04 1.19.1.19.1.15

1.19.1.19.1.15.03

1.19.1.19.1.15.05

1.19.1.19.1.15.07











2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Rencana Strategis SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

tersusunnya Renstra SKPD Tersusunnya renja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

5

KALI

1

1

100

1

1

100

5

KALI

1

1

100

1

1

100

5

KALI

1

1

100

1

1

100

Tersusunnya laporan keuanagan SKPD

5

KALI

1

1

100

1

1

100

Terselenggaranya pelatihan pengendalian lingkungan Terlaksananya Pengerahan tenaga linmas Terpantaunya lokasi rawan gangguan keamanan Terselenggaranya peringatan HUT Linmas

6

KALI

1

1

100

1

1

100

2

KALI

1

1

100

1

1

100

5

KALI

Penyusunan laporan keuangan SKPD Program Peningkatan keamanan dan kenyamann lingkungan Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan Peringatan HUT Linmas




10=(5+7+9)

11=(10/4)

9

II - 6


KODE

1 1.19.1.19.1.16

1.19.1.19.1.16.04

1.19.1.19.1.16.06

1.19.1.19.1.16.07

1.19.1.19.01.01.17

1.19.1.19.01.01.17.01









2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatankapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah Koordinasi tim terpadu penanganan gangguan keamanan di daerah Pembinaan dan pengembangan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan masyarakat Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan Toleransi dan





10=(5+7+9)

11=(10/4)

9

Terlaksananya pengiriman peserta PPBN

4

KALI

1

0

0

1

0

0

Terlaksananya koordinasi tim terpadu penanganan gangguan keamanan di daerah Terlaksannya pembinaan dan pengembangan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan masyarakat

60

KALI

12

12

100

12

12

100

60

KALI

12

12

100

12

12

100

Terselenggaranya Forum kerukunan

10

KALI

5

5

100

5

5

100


II - 7


KODE

1 1.19.1.19.01.01.17.02

1.19.1.19.01.01.17.03

1.19.1.19.01.01.18

1.19.1.19.01.01.18.02


2 kerukunan Umat Bergama Peningkatan solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai –nilai luhur budaya bangsa Program Kemitraan pengembangan wawasan keabngsaan Seminar,talk show diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1.19.1.19.01.01.20

Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

1.19.1.19.01.01.20.02

Penyuluhan pencegahan








3

4

5

6

7

8=(7/6)





10=(5+7+9)

11=(10/4)

9

Umat Beragama Terselenggaranya silaturrahmi toga dan toma

10

KALI

5

5

100

5

5

100

Terselenggaranya seminar tentang nilai –nilai luhur budaya bangsa

10

KALI

6

6

100

6

6

100

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya wawasan kebangsaan

10

KALI

3

3

100

3

3

100

Dipahaminnya tentang efek negatif

10

KALI

0

0

0

0

0

0


II - 8


KODE

1 1.19.1.19.01.01.20.03

1.19.1.19.01.01.20.04

1.19.1.19.01.01.20.05

1.19.1.19.01.01.20.10

1.19.1.19.01.01.21

1.19.1.19.01.01.21.01


2








3

4

5

6

7

8=(7/6)





10=(5+7+9)

11=(10/4)

9

berkembangnya praktek prostitusi Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

praktek prostitusi Dipahaminya tentang bahaya peredaran uang palsu Dipahaminnya bahaya aksi premanisme

10

KALI

0

0

0

0

0

0

10

KALI

1

1

100

1

1

100

Penyuluhan pemberantasan perdagangan anak dan perempuan Penyuluhan pencegahan praktek perjudian Pencegahan dan Penaggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pendidikan Politik pada masyarakat

Dipahaminya bahaya aksi negatif tindak pemnyelundupan

10

KALI

0

0

0

0

0

0

Dipahaminyatentang efek negatif praktek perjudian Meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

10

KALI

1

1

100

1

1

100

8

KALI

0

0

0

0

0

0

10

KALI

1

1

100

1

0

100

Penyuluhan kepada masyarakt

Terselenggaranya penyuluhan kepada


II - 9


KODE

1


2








3

4

5

6

7

8=(7/6)





10=(5+7+9)

11=(10/4)

9

masyarakat 1.19.1.19.01.01.21.03

1.19.1.19.01.01.21.04

1.19.1.19.01.01.21.05

Koordinasi forumforum diskusi politik

Terselenggaranya forum-forum diskusi poltik

Penyusunan Data Base Partai politik

Tersusunnya data base partai politik

Fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat

Diketahuinya keberadaan organisasi kemasyarakatani di Kab. Jombang

10

KALI

4

4

100

4

4

100

2

KALI

6

6

100

6

6

100

60

KALI

12

12

100

12

12

100


II - 10


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Guna mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut 1. Menurunnya angka kriminalitas 2. Meningkatnya persentase pemilih menggunakan hak pilihnya 3. Tidak ada AGHT yang terjadi 4. Meningkatnya jumlah linmas yang terjadi 5. Tidak terjadi kerawanan daerah 6. Menurunnya kasus pelanggaran HAM 7. Tidak terjadi konflik SARA di Jombang 8. Menurunnya jumlah kenakalan remaja

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD  Masih lemahnya koordinasi antara Instansi yang terkait dengan urusan-urusaan Kesatuan Bangsa Politik dan politik seperti urusan penegakan HAM ;  Rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal pendidikan politik serta wawasan kebangsaan ;  Dinamilka dari kelompok agama yang banyak tumbuh di Jombang  Peningkatan tindak kriminalitas, dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di Jombang  Lemahnya peran Inteljen dalam Bakesbangpollinmas  Menurunnya jumlah Linmas


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :



TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan

No

Indikator

SPM /

IKK ( PP-6 /

Target

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Standar

08 )

Indikator

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

6

7

8

9

10

11

12

13

Ada / Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada / Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada / Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada / Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada / Tidak

Ada

Ada

Ada / Tidak

Ada

Ada / Tidak

Ada / Tidak

nasional 1 1

2 Menurunnya

Lainnya

3

4

5

angka

kriminalitas 2.

Meningkatnya persentase

pemilih

menggunakan

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

hak

pilihnya 3.

Tidak ada AGHT yang terjadi

4.

Meningkatnya jumlah Linmas terlatih

5.

Tidak

terjadi

kerawanan Daerah 6.

Menurunnya

kasus

pelanggaran HAM 7.

Tidak

terjadi konflik

sara di Jombang 8.

Menurunnya

jumlah

kenakalan remaja

Analisis


II - 13

14


2.3

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 dari target / sasaran sebesar 100 % yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran APBD dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 93,10 %.

Hal ini menunk, yjukkan bahwa PPTK berusaha untuk tidak

menggunakan seluruh dana yang tersedia dan melakukan kegiatan seefisien mungkin.

Dalam melakukan kegiatannya, PPTK tidak menggunakan seluruh

dana yang tersedia dan berhasil menyisakan anggaran untuk dikembalikan ke kas Negara. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2013 ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu : a. Kegiatan diskusi politik, hambatannya adalah jadwalnya tergantung narasumber dari akademisi b. Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat, hambatannya adalah waktu silaturahmi antara Muspida dengan Toga Toma kehadirannya belum c. Peningkatan

Kapasitas

Aparat

mencapai 100 %.

Dalam

Rangka

Pelaksanaan

Siskamswakarsa Di Daerah, ini dikarenakan kegiatan tersebut digunakan untuk pengiriman PBBN yang bekerjasama dengan KODAM sehingga berhubungan dengan KODIM, tetapi karena tidak ada permintaan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan.


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.4 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsadan Politik RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

1

2

3

4

5

6

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO

2

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

7

8

9

10

11

12


Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Jombang

Tersedian jasa administrasi perkantoran

12 bulan

6.960.000

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Jombang

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

400.956.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Jombang


12 bulan

6.960.000,-

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Jombang


12 bulan

393.456.000,-

Pembangunan Gedung Kantor dan bangunan pendukungnya

Jombang

Tersediannya tempat parkir roda 4

1 paket

60.000.000,-

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Jombang


1 paket

60.000.000,-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jombang

Tersedianya perlengkapan kantor

12 bulan

8.000.000,-


Jombang


12 bulan

8.000.000,-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Jombang

Terpeliharannya secara rutin kendaraan dinas

12 bulan

16.000.000,-


Jombang


12 bulan

16.000.000,-

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jombang

Terpeliharanya secara rutin perlengkapan gedung kantor

12 bulan

10.000.000’-

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan Mebeler

Jombang

Terpeliharanya secara rutin perlengkapan gedung kantor Terawatnya mebeler kantor

12 bulan

10.000.000’-

1 paket

8.000.000,-

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jombang

Tersediannya peralatan gedung kantor

1 paket

14.000.000,-

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jombang

Tersediannya perlengkapan kantor

1 paket

3,096.000,-


Jombang


1 paket

14.000.000,-

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jombang

Tersediannya perlengkapan kantor

1 paket

3,096.000,-


Jombang

II - 15

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1 3

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

2

3

4

5

6

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4

6

7


Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

7

8

9

10

11

12

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jombang

Tersedianya Pakaian Olahraga

1 kali 7.500.000,00

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD

Jombang

Tersedianya Pakaian Olahraga

1 kali

Jombang

Tersusunnya dokumen Renja SKPD

1000.00 persen

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggran program SKPD

100.00 persen

9.000.000

100.00 persen

6.000.000

Jombang

Terlaksannya rencana aksipenanganan gangguan keamanan

12 bulan

99.450.000

Jombang

Terlaksanany rencana cipta kondisi

12 bulan

393.675.000

Terselenggaranya kegiatan Forum kerukunan umat bergama dalam

1 kegiatan

Jombang


1000.00 persen

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Jombang

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

100.00 persen

9.000.000


Jombang

Penyusunan laporan keuangan SKPD

Jombang

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggran program SKPD

100.00 persen

6.000.000


Jombang

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di daerah

10.780.000,-

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di daerah

Jombang

Terlaksannya rencana aksi penanganan gangguan keamanan

12 bulan

127.500.000

Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

Jombang


12 bulan

493.675.000

Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

Peningkatan Toleransi dan kerukunan Dalam kehidupan Beragama

Jombang

Terlaksannya kegiatan Peningkatan Toleransi dan kerukunan Dalam kehidupan Beragama

1 kali kegiatan

68.290.000



Jombang

II - 16

7.000.000,00

10.780.000,-

68.290.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD


NO

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

4

5

6

7

8

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

9

10

11

12

meminimalisir konflik antar umat beragama

8

Peningkatan Rasa solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

Jombang

Terlaksananya kegiatan pertemuan toga dan toma

2 kali kegiatan

Peningkatan Kesadarna Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Jombang

Terlaksannnya kegiatan Peningkatan Kesadarna Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

kegiatan

60.000.000

Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Seminar, Talk, Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

9

2kali

60.000.0000

Jombang

Terlaksananya kegiatan pertemuan toga dan toma

Peningkatan Kesadarna Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Jombang


2 kegiatan

75.000.000-

2kali

42.880.000,-

kegiatan

Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Jombang

Terlaksannnya kegiatan Seminar, Talk, Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda

3 kali kegiatan

42.880.000

Program peningkatan pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi


Seminar, Talk, Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Jombang

Terselenggranya kegiatan Seminar, Talk, Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda

3 kali kegiatan

87.150.000,-

Terselenggranya kegiatan penyuluhan tentang bahaya praktek prostitusi dikalangan masyarakat Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tentang peredaran uang palsu dimasyarakat Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tindak kejahatan yang diakibatkan oleh aksi premanisme

3 Kali kegiatan

71.625.000,-

2 kali kegiatan

21.625.000,-

2 kali kegiatan

46.090.000,-

Program peningkatan pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat) Jombang

Terselenggranya kegiatan penyuluhan tentang bahaya praktek prostitusi dikalangan masyarakat

1 Kali kegiatan

21.625.000,-

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Jombang

Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu

Jombang

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tentang peredaran uang palsu dimasyarakat

1 kali kegiatan

21.625.000,-


Jombang

Penyuluhan Pencegahan dan penertiban aksi premanisme

Jombang

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tindak kejahatan yang diakibatkan oleh aksi premanisme

1 kali kegiatan

21.625.000,-


Jombang


II - 17

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1

10

11

PROGRAM / KEGIATAN 2

LOKASI 3

INDIKATOR KINERJA 4

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN 5

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN

6

7

LOKASI 8

Penyuluhan pencegahan praktekperjudian

Jombang

Terselenggaranya penyuluhan untuk menurunkan praktek perjudian di masyarakat

1 kali kegiatan

21.625.000,-


Jombang

Penyuluhan pemebrantasan perdagangan anak dan perempuan

Jombang

Terselenggaranya penyuluhan tentang pemberantasan perdagangan anak dan perempuan

2 kali kegiatan

21.625.000,-


Jombang

Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Program Pendidikan Politik masyarakat

Jombang

Meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

1 kegiatan

189.560.000,-

Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Program Pendidikan Politik masyarakat Penyuluhan kepada Masyarakat

INDIKATOR KINERJA 9

TARGET CAPAIAN 10

ANGGARAN (Rp.)

Ket

11

12

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tindak kejahatan yang diakibatkan oleh aksi premanisme Terselenggaranya penyuluhan tentang pemberantasan perdagangan anak dan perempuan Meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

3 kali kegiatan

71.625.000,-

2 kali kegiatan

21.625.000,-

1 kegiatan

189.560.000

Jombang

Terlaksannnya kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat

4 kali kegiatan

111.240.000

Koordinasi forum-forum diskusi politik

Jombang

Terlaksannnya kegiatan Koordinasi forum-forum diskusi politik Tersusunnya data base partai politik

2 kali kegiatan

88.265.000

8 bulan

10.500.000

Jombang

Penyuluhan kepada Masyarakat

Jombang

Terlaksannnya kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat

4 kali kegiatan

111.240.000,-


Jombang

Terlaksannnya kegiatan Koordinasi forum-forum diskusi politik

3 kali kegiatan

88.265.000

Penyusunan database partai politik

Jombang


8 bulan

10.500.000,-

Penyusunan database partai politik

Jombang


Jombang

Diketahuinya keberadaan organisasi-organisai kemasyarakatan

7 bulan

209.510.000


Jombang

Diketahuinya keberadaan organisasiorganisai kemasyarakatan

7 kali kegiatan

209.510.000,-

Jombang

Terpenuhinya laporan AGHT

12 .00 bulan

228.500.000,-

Jombang

Teselenggranya kegiatan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat

1 kali kegiatan

Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat

Jombang


12 .00 bulan

Jombang


1 kali kegiatan

228.500.000,-

106.250.000

Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat


II - 18

106.250.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1 12


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

2

3

4

5

6

Program Pemahaman Aparatur Pemerintah dan Masyarakat terhadap peraturan perundangundangan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan a. Penyuluhan peraturan perundang-undangan b. Penyuluhan HAM

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

7

8

9

10

11

12

Program Pemahaman Aparatur Pemerintah dan Masyarakat terhadap peraturan perundangundangan Jombang

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparat dan masyarakat

6 kali kegiatan

176.720.000

Sosialisasi Peraturan perundang-undangan a. Penyuluhan peraturan perundang-undangan b. Penyuluhan HAM


Jombang

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan bagi aparat dan masyarakat

II - 19

6 kali kegiatan

176.720.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan. Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Assosiasi, Perguruan tinggi yang merupaka hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2015 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya semua usulan program / kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja.Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum SKPD. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi

pencapaian

sasaran

sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta

penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan

pagu indikatif. Berdasarkan

pemilahan

dan

pembahasan

forum

SKPD

dan

juga

berpedoman pada RKPD Kabupaten maka ditetapkan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang yang Tahun 2015 memuat 11 Program 32 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2. 687.937.000,-


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.5 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor dan bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Jombang


Jombang


Jombang


60.000.000,-

Jombang


20.000.000,-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jombang

16.000.000,-

Jombang

Terpeliharannya secara rutin kendaraan dinas Terpeliharanya secara rutin perlengkapan gedung kantor Tersediannya perlengkapan gedung kantor


Jombang


14.000.000,-

Pengadaan mabeler

Jombang

Terawatnya mebeler kantor

Jombang

6.960.000,393.456.000,-

10.000.000,3.096.000,-

8.000.000,-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


II - 21

KET

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

Jombang

Tersediannya pakaian olah raga

Penyusunan rencana kerja SKPD

Jombang



Jombang


Jombang

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laoran akuntabilitas kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran

ANGGARAN (Rp.) 7.000.000,-

Program Strategis dan Pelaporan capaian kinerja sertaKeuangan SKPD

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah

10.780.000,-

9.000.000,6.000.000,-

Jombang

Terlaksannya rencana aksi penanganan gangguan keamanan

Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

Jombang

Terlaksannya rencana cipta kondisi


Jombang

Terlaksannya kegiatan Peningkatan Toleransi dan kerukunan Dalam kehidupan Beragama

68.290.000,-


Jombang

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Rasa solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

75.480.000,-


99.450.000,-

393.675.000,-

II - 22

KET

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Kesadarna Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Jombang


42.880.000,-

Jombang

Terlaksannnya kegiatan Seminar, Talk, Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

87.150.000,-


Jombang

71.625.000,-


Jombang

Terselenggranya kegiatan penyuluhan tentang bahaya praktek prostitusi dikalangan masyarakat Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tentang peredaran uang palsu dimasyarakat


Jombang

46.090.000,-

Penyuluhan pencegahan praktek perjudian

Jombang


Jombang

Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Program Pendidikan Politik masyarakat

Jombang

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tindak kejahatan yang diakibatkan oleh aksi premanisme Terselenggaranya penyuluhan untuk menurunkan praktek perjudian di masyarakat Terselenggaranya penyuluhan tentang pemberantasan perdagangan anak dan perempuan Meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Seminar, Talk, Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Program peningkatan pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat)


21.625.000,-

71.625.000,-

21.625.000,-

189.560.000,-

II - 23

KET

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Penyuluhan kepada Masyarakat

Jombang

Terlaksannnya kegiatan kepada Masyarakat

Penyuluhan

111.240.000,-


Jombang

Terlaksannnya kegiatan Koordinasi forumforum diskusi politik

88.265.000,-

Penyusunan data base partai politik

Jombang


10.500.000,-


Jombang

Diketahuinya keberadaan organisasiorganisai kemasyarakatan

209.510.000,-

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan

Jombang


228.500.000,-

Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat

Jombang


109.835.000,-

Jombang

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparat dan masyarakat

176.720.000,-

Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Program Pemahaman Aparatur Pemerintah dan Masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan a. Penyuluhan peraturan perundang-undangan b. Penyuluhan HAM


II - 24

KET



II - 25


3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2010 – 2014 mencakup : a.

Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.

b.

Memperkuat pilar-pilar demokrasi.

c.

Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang

Berdasarkan sasaran utama pembangunan nasional tersebut pembangun an yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat diberbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapus potensi

konflik

sosial

tercapainya

Indonesia

maju,

mandiri

dan

adil.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat diberbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.

Upaya itu dapat dilakukan mlalui pengembangan produk unggulan

daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan mashyarakat dalam mendukung

peluang

berusaha

dan

investasi

di

daerah.

Pendekatan

pembangunan kedepan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan. Selanjutnya mengacu pada 3 (tiga) sasaran pembangunan nasional yang adil dan merata dititik beratkan pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan

diwilayah-wilayah

strategis

peningkatan kesejahteraan masyarakat

dan

cepat

tumbuh

sehingga

menjadi lebih cepat dengan adanya

indikator-indikator utama : 1). Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun, 2). Inflasi rata-rata 4 – 6 % pertahun,

3). Tingkat pengangguran

terbuka 5 – 6 % pertahun, 4). Tingkat kemiskinan 8 – 10 % pertahun.

Perubahan Rencana Kerja Kesbangpol Tahun 2015

III - 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara dimasa mendatang, pembangunan nasional dipriorotaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional, yaitu : 1). Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2). Pendidikan, 3).

Kesehatan,

Ketahanan pangan, 6). Infrastruktur,

4). Penanggulangan kemiskinan, 5).

7). Iklim investasi dan usaha, 8). Energi,

9). Lingkungan hidup, 10). Daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan 11). Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Berdasarkan arah kebijakan dan 11 prioritas pembangunan nasional, maka lebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2014 – 2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Jombang Tahun 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Jombang 2014 – 2018 merupakan pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dilingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Tahun 2014 – 2018 Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jombang 2015, secara umum adalah ”Pemanfaatan kualitas infra struktur dasar dan infrastruktur penunjang pertumbuhan kawasan. Terkait dengan hal tersebut , salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik

( good govermance ), transparan, demokrasi dan

dapat dipertanggung jawabkan ( accountable ) serta mendapat legitimasi dari masyarakat.

Refleksi dari kondisi tersebut adalah meningkatnya partisipasi

seluruh pelaku pembangunan dalam menggali dan menumbuh kembangkan potensi lokal yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna.


III - 2


3.2 Tujuan

dan

Sasaran

Renja

Badan

Kesatuan

bangsa,

Politik

dan

perlindungan Masyarakat (BAKESBANGPOLLINMAS)

3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Kesbangpollinmas Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1). Meningkatnya wawasan kebangsaan sebagai pola pikir dan pola tindak masyarakat 2). Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik yang demokratis dan konstruktif. 3). Terwujudnya system lembaga satuan linmas yang efektif yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam memelihara keamanan, ketertiban. 4). Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan HAM guna menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

3.2.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai rumusan

secara nyata

dalam

yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin

dicapai dalam Renja ini adalah : 1. Terjaganya etika dan moral masyarakat Kabupaten Jombang ; 2. Meningkatnya Kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa dan bernegara; 3. Menumbuh kembangkan rasa toleransi dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara ; 4. Meningkatnya wawasan tentang politik oleh masyarakat ; 5. Pembinaan berpolitik ; 6. Meningkatnya

keamanan,

kenyamanan

,

ketertiban

dan

kewaspadaan dini masyarakat ; 7. Peningkatan kemampuan peran Linmas 8. Menurunya pelanggaran HAM yang terjadi ; 9. Peningkatan Pemahaman HAM pada Masyarakat ; 10. Pencegahan terjadinya konflik horizontal di Masyarakat dibidang agama ; 11.

Peningkatan sikap toleransi antar umat beragama ;

12.

Pemantapan pemahaman kewaspadaan pada masyarakat ;


III - 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 13.

Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kinerja ;

14.

Peningkatan koordinasi antar lembaga dan kesbangpollinmas

3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan Program Kerja adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas serta sebagai

dasar

untuk

mempermudah

upaya-upaya

pembinaan

dan

pemberdayaan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan

strategi

adalah

keseluruhan

cara

atau

langkah

dengan

penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibanding dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabatkan ke dalam program-program strategis SKPD dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Perubahan Program Kerja dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 11 program dan 32 kegiatan b. Rekapitulasi program dan kegiatan Perubahan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan Masyarakat Tahun 2015 adalah sebagai berikut 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran  Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 6.960.000, Keluaran : Tersedianya jasa administrasi perkantoran  Hasil

b.

: lancarnya kegiatan perkantoran

Penyediaan Pelayanan Administrasi perkantoran  Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 393.456.000, Keluaran

: tersediannya pelayanan administrasi perkantoran

 Hasil

:`Kegiatan perkantoran berjalan lancar

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pembangunan Gedung Kantor dan bangunan pendukungnya 

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 60.000.000,-



Keluaran : Pembangunan tempat parkir kendaraan roda 4



Hasil

: tersediannya tempat parkir kendaraan roda 4


III - 4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG b.

c.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 




Keluaran : terpeliharanya gedung kantor



Hasil

: Menambah usia gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 




Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional



Hasil

: Terwujudnya dukungan kendaraan dinas dalam pelaksanaan tupoksi

d.

e.

f.

g.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 




Keluaran : terpeliharanya sacara rutin perlengkapan gedung kantor



Hasil

: terawatnya perlengkapan gedung kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 




Keluaran : terpeliharanya sacara rutin perlengkapan gedung kantor



Hasil

: terawatnya perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor 




Keluaran : terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor



Hasil

: terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan Mebeler 

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 8.000.000



Keluaran : bertambahnya mebeler kantor



Hasil

: tercukupinya mebeler kantor

3. Program Peningkatan Disiplin aparatur a.

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya 




Keluaran : Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya



Hasil

: Meningkatnya peran serta aparatur dalam penyelenggaraan kegiatan hari – hari tertentu

b. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan 

Masukan : Tersedianya dana Rp. 176.720.000,-



Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisai peraturan perundangundangan  Hasil

: dipahaminya aturan perundang-undangan terbaru oleh

apartur pemerintah maupun masyarakat


III - 5

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD a.

b.

Penyusunan rencana kerja SKPD 




Keluaran : Tersusunnya dokumen Renja SKPD



Hasil

: meningkatnya perencanaan dan penganggaran SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 




Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja SKPD secara periodik



Hasil

: Peningkatan akuntabilitas capaian target kinerja rencana

c.

Penyusunan laporan keuangan SKPD 




Keluaran :Tersusunnya

dokumen

laporan

keuangan

semesteran,prognosisi dan Akhir Tahun SKPD  5.

Hasil

Program

: meningkatnya perencanaan dan penganggaran SKPD pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal. a.

Koordinasi Tim Terpadu Penanganan gangguan keamanan di daerah 




Keluaran : Terciptanya suasana kondusif di daerah Jombang



Hasil

:

Meningkatnya

kesiapsiagaan

Tim

Penanganan

Gangguan Keamanan di Daerah b.

Pembinaan dan pengembangan Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Masukan : Tersedianya dana 393.675.000,-



Keluaran : Terciptanya kondisi keamanan daerah



Hasil

: suasana kondusif di Daerah

6. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan a. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 

Masukan :Tersedianya dana Sebesar Rp. 68.290.000,-



Keluaran :Terlaksananya

kegiatan

FKUB

mencegah

atau

meminimalisir konflik antar umat beragama 

Hasil

: Meningkatnya kerukunan umat beragama.

b. Peningkatan Rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 

Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 75.480.000,-


III - 6

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

Keluaran : Terlaksananya silaturrahim toga toma



Hasil

: Tercapainya rasa solidaritas sosial dimasyarakat

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai -nilai luhur budaya bangsa 


 Keluaran : Terlaksananya seminar tentangnilai-nilai luhur budaya bangsa 

Hasil

: dipahaminya nilai-nilai budaya bangsa

7. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan a. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 




Keluaran :Terselenggaranya

kegiatan

sosialisasi

wawasan

masyarakat

terhadap

kebangsaan 

Hasil

:Meningkatnya

pemahaman

pentingnya wawasan kebangsaan 8. Program Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) a.

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 




Keluaran : penyuluhan tentang bahaya praktek prostitusi di kalangan masyarakat



Hasil

:Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya praktek prostitusi di kalangan masyarakat

b.

Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu 




Keluaran : penyuluhan tentang peredaran uang palsu di masy.



Hasil

:Meningkatnya

pemahaman

masyarakat

untuk

meminimalisir peredaran uang palsu di masyarakat c.

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 




Keluaran :Terselenggaranya kegiatan Penyuluhan pencegahan danpenertiban aksi premanisme

 d.

Hasil

: dipahaminya bahaya aksi-aksi premanisme

Penyuluhan pencegahan praktek perjudian 




Keluaran :Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pencegahan praktek perjudian

 e.

Hasil

:dipahaminya tentang efek negatif praktek perjudian

Penyuluhan pemberantasan perdagangan anak dan perempuan


III - 7





Keluaran :Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pemberantasan perdagangan anak dan perempuan

 f.

Hasil

: meminimalisir perdagangan anak dan perempuan

Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba 




Keluaran

:Terselenggaranya

kegiatan

penyuluhan/sosialisasi

pencegahan dan penanggulangan Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba 

Hasil

: meminimalisir penggunaan peredaran gelap narkoba

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat a.

Penyuluhan kepada Masyarakat 




Keluaran : Terselenggranya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat



Hasil

: dipahaminya program-program politik yang dijalankan pemerintah baik daerah maupun pusat oleh masyarakat

b. Koordinasi forum-forum diskusi politik 




Keluaran : Terselenggranya kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik



Hasil

: pemahaman masyarakat tentang dinamika politik di daerah

c. Penyusunan Database partai politik

d.






Keluaran : Tersusunnya data base partai politik



Hasil

: tersusunnya peta politik

Fasilitasi Pemberdayaan kelompok masyarakat 




Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pembinaan orkesmas



Hasil : diketahuinya keberadaan organisasi-organisasi dimasyarakat

10. Pemeliharaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat a.

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 



III - 8


Keluaran : tersedianya

laporan

khusus

AGHT/

Permaslahan

menonjol dan diskusi/ penyuluhan mengenai gangguan kantrantibmas 

Keluaran : meningkatnya Tersedianya bahan pengambil kebijakan dibidang keamanan dan meningkatnya kewaspadaan masyarakat tentang bahaya gangguan kantrantibmas.

b.

Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat 




Keluaran : Terselenggaranya Fasilitasi kegiatan FKDM Kabupaten



Keluaran : meningkatnya

kewaspadaan

masyarakat

terhadap

kegiatan yang mengganggu keamanan lingkungan dan fasilitasi kegiatan FKDM 11. Peningkatan

Pemahaman

AparturPemerintah

dan

Masyarakat

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan a. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan: a Penyuluhan Perundangundangan b. Penyuluhan HAM 




Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisai peraturan perundangundangan  Hasil

: dipahaminya aturan perundang-undangan terbaru oleh

apartur pemerintah maupun masyarakat Lokasi Program dan Kegiatan 1). Tingkat Kabupaten. Kegiatan yang bersifat rutin dan beberapa kegiatan yang bersifat non rutin dilaksanakan ditingkat Kabupaten. Kegiatan-kegiatan non rutin tersebut adalah : 

Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat



Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan keamanan lingkungan



Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.



Peningkatan Rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.



Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan



Fasilitasi Pemberdayaan kelompok masyarakat


III - 9

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2). Tingkat Kecamatan. 

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme.



Penyuluhan pencegahan praktek perjudian.



Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.



Koordinasi forum-forum diskusi politik.



Penyuluhan kepada masyarakat.


III - 10

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Adaapun

perubahan

rencana

program

dan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan selama tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu :


III - 11

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 3.1 PERUBAHAN RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 NAMA SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM / KEGIATAN KODE

NAMA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

LOKASI

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA

Tersediannya jasa administrasi perkantoran Tersediannya administrasi perkantoran

Jombang

100 %

6.960.000,-

APBD

100 %

Jombang

100%

393.456.000,-

APBD

100%

ANGGARAN (Rp.)

x.xx.xx.01


x.xx.xx.01.01.20

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

x.xx.xx.01.01.24

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

x.xx.xx.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

x.xx.xx.01.02.45



Jombang

100 %

60.000.000,-

APBD

x.xx.xx.01.02.22



Jombang

100 %

20.000.000,-

APBD

100 %

25.000.000,-

x.xx.xx.01.02.24



Jombang

100 %

16.000.000,-

APBD

100 %

16.000.000,-

x.xx.xx.01.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya secara rutin perlengkapan gedung kantor

Jombang

100 %

10.000.000’-

APBD

100 %

25..000.000’-

x.xx.xx.01.02.09



Jombang

100%

14.000.000,-

APBD

100%

12.500.000,-

x.xx.xx.01.02.10

Pengadaan mebeler

Terpenuhinya kebutuhan mebeler

Jombang

100%

8.000.000,-

APBD

x.xx.xx.01.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Jombang

100%

3.096.000,-

APBD

100%

12.000.000,-

x.xx.xx.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


III - 12

6.960.000,445.550.000-

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2015

x.xx.xx.01.03.05

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersediaanya pakaian olah raga

Jombang

x.xx.xx.01.07

x.xx.xx.01.07.02

Program perencanaan strategis dan pelaoran capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD

Tersusunnya renja SKPD

Jombang

100 %

10.780.000,-

APBD

90 %

10.000.000,-

x.xx.xx.01.07.03


Tersusunnya dokumen lapran capaian kinerja

Jombang

100 %

9.000.000,-

APBD

90 %

10.000.000,-

x.xx.xx.01.07.04


Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran,prognosisi dan akhir Tahun SKPD

Jombang

100 %

6.000.000,-

APBD

90 %

10.000.000,-

NAMA

LOKASI

SUMBER DANA APBD


TARGET KINERJA 100%

KODE

ANGGARAN (Rp.) 7.000.000,-

CAT. PENTING

TARGET KINERJA 100%

ANGGARAN (Rp.) 3.500.000,-

x.xx.xx.01.16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

x.xx.xx.01.16.06

Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan keamanan di daerah

Terlaksannnya koordinasi tim terpadu penaganan gangguan keamanan

Jombang

85 %

99.450.000,-

90%

125.000.000,-

x.xx.xx.01.16.07

Pembinaan dan pengembangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Program Pengembangan wawasan kebangsaan


Jombang

85%

393.675.000,-

90%

500.000.000,-

x.xx.xx.01.17.01

Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama

Terlaksannya Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama

Jombang

85%

68.290.000

APBD

90 %

68.290.000

x.xx.xx.01.17.02

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Terlaksannya kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Jombang

85%

75.480.000

APBD

90 %

75.480.000

x.xx.xx.01.17.03

Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa


Jombang

85%

42.880.000

APBD

90%

42.880.000

x.xx.xx.01.18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

x.xx.xx.01.18.02

Seminar,talk show,diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Terlaksannya kegiatan Seminar,talk show,diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Jombang

85%

87.150.000,-

APBD

90%

66.000.000,00

x.xx.xx.01.20

Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

x.xx.xx.01.17

Jombang

90 %

Jombang


Jombang

III - 13

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2015

x.xx.xx.01.20.02


Terlaksannya penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Jombang

x.xx.xx.01.20.03

Penyuluhan pencegahan pencegahan beredarnya uang palsu

Terlaksnaanya Penyuluhan pencegahan beredarnya uang palsu

Jombang

85%

21.625.000,-

APBD

90%

80.033.000,-

x.xx.xx.01.20.04

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

Terlaksannya Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

Jombang

85 %

46.090.000,-

APBD

90 %

78.058.000,-

x.xx.xx.01.20.06

Penyuluhan pencegahan praktek penjudian

Terlaksannya Penyuluhan pencegahanpraktek penjudian

Jombang

85 %

71.625.000,-

APBD

90 %

79.933.000

x.xx.xx.01.20.09

Penyuluhan pemberantasan perdagangan anak dan perempuan

Jombang

85 %

21.625.000,-

APBD

90 %

50.000.000,-

x.xx.xx.01.20.10

Jombang

85%

189.560.000,-

APBD

90%

215.000.000,-

x.xx.xx.01.21

Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Program pendidikan politik masyarakat

Terlaksannya Penyuluhan pemberantasan perdagangan anak dan perempuan Meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

x.xx.xx.01.21.01

Penyuluhan kepada masyarakat

Terlaksannya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat

Jombang

85 %

111.240.000,-

APBD

90%

111.240.000,-

x.xx.xx.01.21.03

Koordinasi Forum-forum diksusi politik

Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik

Jombang

85%

88.265.000,-

APBD

90 %

88.265.000,-

x.xx.xx.01.21.04

Penyusunan data base partai politik

Tersusunnya data basepartai politik

Jombang

100%

10.500.000,-

APBD

100%

10.500.000,-

x.xx.xx.01.21.06


Terlaksannya fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat

Jombang

85 %

209.510.000,-

APBD

90 %

209.510.000,-

x.xx.xx.01.24

Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan ketertiban Masyarakat

x.xx.xx.01.24.01

Peningkatan kerjasama aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Jombang

85 %

228.500.000,-

APBD

90 %

228.500.000,-

x.xx.xx.01.24.02

Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat

Terlaksannya kegiatan Peningkatan kerjasama aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Terlaksannya kegiatan Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat

Jombang

85 %

109.835.000,-

APBD

90 %

109.835.000,-

NAMA


LOKASI

III - 14

SUMBER DANA APBD


TARGET KINERJA 85%

KODE

ANGGARAN (Rp.) 71.625.000,-

CAT. PENTING

TARGET KINERJA 90%

ANGGARAN (Rp.) 80.155.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE x.xx.xx.01.25

x.xx.xx.01.25.01

NAMA Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan a. Penyuluhan Perundang-undangan b. Penyuluhan HAM


Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan a. Penyuluhan Perundang-undangan b. Penyuluhan HAM


RENCANA TAHUN 2015 LOKASI

TARGET KINERJA

Jombang

85%

III - 15

ANGGARAN (Rp.)

176.720.000-

SUMBER DANA

APBD

CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KINERJA

90%

ANGGARAN (Rp.)

176.720.000,-


Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dalam kurun waktu Tahun 2015, sehingga upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

Ditetapkan di Jombang Pada tanggal Oktober 2015 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG

Drs. MAS’UD,M.Si Pembina Tk.I NIP. 195911231989031004


IV - 1


JL.PATTIMURA NO.92 JOMBANG TELP/FAX. (0321) 863448 JOMBANG - 61418

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/ 539 /415.39/2015 /415.39 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN JOMBANG, Menimbang

: a.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian denagan perkembangan keadaan ;

b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huurf a, perlu menetapkan perubahan ked kedua ua atas keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Nomor 105 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menetapkannya dalam keputusan Kepala Badan Mengingat

: 1. Undang Undang-Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N Nomor omor 4437) sebagaimana telah di diubah ubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-2-

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 A Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang ; 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

-3-

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2015; : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan dokumen perubahan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2015 ; : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ; : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Jombang : 23 Sepember 2015

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG,

Drs. MAS’UD, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 195911231989031004

-4-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/ /415.39/2015 TANGGAL : September 2015

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

III.

2.4

Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, dan Provinsi 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan IV.

PENUTUP

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG,

Drs. MAS’UD, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 195911231989031004

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG

Recommend Documents