KATA PENGANTAR. Bima, 2012 Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima,

1

2

KATA PENGANTAR Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2012, disusun buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

(Kesbangpolinmas)

Kabupaten

Bima

sebagai

salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Bakesbang, pol dan linmas Kabupaten Bima sepanjang tahun 2012. LAKIP ini berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategik yang dilaksanakan pada Tahun 2012, dan merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Starategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2012-2016. Banyak hal yang telah dicapai dalam kurun waktu satu tahun pertama dalam

kaitannya

dengan

Renstra,

namun

demikian

masih

terdapat

berbagai

permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu diselesaikan. Untuk itu diperlukan komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintahan

dan

sosial

kemasyarakatan

daerah

secara

konsisten

dan

berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi oleh seluruh jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima. Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima, sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan Negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Bima pada khususnya. Bima,

2012

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima,

(Drs, SYAFRUDDIN H. AHMAD) NIP 196007211992031010

3 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I :

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Organisasi 1. Struktur Organisasi 2. Tugas Pokok 3. Fungsi 4. Kewenangan D. Sistimatika

BAB II :

BAb I

Pendahuluan

BAb II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAb III

Akuntabilitas Kinerja

Bab IV

Penutup

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 -2016 1.

Agenda Pembangunan Badan KESBANGPOLINMAS Kab Bima

2.

Visi dan Misi

3.

Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

4. B.

BAB III :

Kebijakan Dan Program Strategis Dinas / Badan / Kantor

PERJANJIAN KERJA DINAS / BADAN / KANTOR KABUPATEN BIMA. 1.

Arah Kebijakan Umum

2.

APBD Badan KESBANGPOLINMAS Kabupaten Bima.

3.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012

AKUNTABILITAS KINERJA A.

Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 1.

Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 Per-sasaran 1

2.

Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 Per-Tujuan 1

3.


4.


4 5.


6.


B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2011 atau 2012

C.

1.

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 Per-Sasaran

2.

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 Per-Tujuan

Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1

BAB IV :

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran - saran

Lampiran – lampiran

5 RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012 yang merupakan tahun pertama

pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bima 2012-2016.

Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Dalam penyusunan LAKIP ini disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapain sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapain visi,misi,tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK). Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2012-2016, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten mempunyai 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) yang kemudian dijabarkan dalam 4 (empat). Secara kumulatif capaian kinerja Bakesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Bima berdasarkan Sasaran pada tahun 2012 mencapai tingkat persentase (100%,) sedangkan capaian Kinerja sebesar ( 100%). Secara keseluruhan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima berdasarkan

prosentase capaian kinerja

baik yang berbasis sasaran maupun tujuan strategis adalah sebesar (100%.). Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka secara umum kinerja Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Bima dapat dinyatakan berhasil.

6 Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu koridor atas serangkaian pembanding capaian kinerja dalam kurun waktu satu 1 (satu) tahun terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi komparatif yang komperhensif. Hal tersebut diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Pemerintah Kabupaten Bima di waktu yang akan datang.

7 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tahun 2012 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis (RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima

tahun 2012 - 2016, yang dilaksanakan dalam kerangka

mewujudkan visi

Tahun 2012-2016, yaitu: “ TERWUJUDNYA HARMONISASI

KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM SEGALA ASPEK MELALUI ANTISIPASI POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN SECARA DINI KERAWANAN SOSIAL SERTA MELUPAKAN SEGALA PERBEDAAN ”. Rangkaian program/kegiatan pada Tahun 2012 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2012-2016 Pemerintah Kabupaten Bima, dan diakumulasikan dalam beberapa program utama dalam Pembangunan tahun 2012 yaitu: contoh (1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan; (2) Pengembangan wawasan kebangsaan (3) “ Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Masyarakat ”. Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis

Tahun 2012-2016,

sepanjang tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai kebijakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diarahkan antara lain sebagai upaya untuk (1) Peningkatan Kegiatan Administrasi Kesekretariatan (2) Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Untuk Memperkuat Rasa Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Agar Tetap Utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (3) Peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat sehingga bisa memahami budaya politik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (4) Peningkatan dan pemantapan perlindungan kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terutama ancaman dari terjadinya konflik antar Desa dan antar Kampung. Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2012 guna

8 memberikan gambaran Kinerja Pokok Bakesbangpolinmas pada Tahun 2012. LAKIP ini juga disusun karena memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait. Penyusunan LAKIP Tahun 2012 ini disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

28

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

32

Tahun

2004

Tentang

Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. 7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah 8. Peratruran

Pemerintah

Nomor

208

Tahun

2000

tetang

tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Nomor 4737) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009; 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9 13. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02 ,Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02) 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima

( Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03); 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2015. 16. Peraturan Bupati Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bima. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Bakesbangpolinmas Kabupaten Bima Tahun 2012–2016 yang telah dilaksanakan pada tahun 2012. Dalam LAKIP tahun 2012 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan LAKIP ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2012. Di samping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Bakesbangpolinmas Kabupaten Bima Tahun 2012 – 2015.

10 C. Organisasi 1. Struktur Organisasi Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima didukung oleh para pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kabid, Kasubag, Kasubbid. Jajaran komponen beserta unit satuan kerja tersebut dapat diuraikan di bawah ini : a. Kepala. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris

Daerah

dengan

tugas

melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Tugas Kepala Bakesbangpolinmas tersebut dibantu oleh seorang sekretaris, dan para Kepala Bidang, serta

Kasubag/Kasubid, dengan uraian sebagai

berikut : - Melakukan penyusunan rencana program kerja tahunan dan rencana startegis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. - Malakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan informasi untuk penyusunan rencana dibidang kesatuan bangsa dan politik. - Melakuakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lambaga, partai politik, pelaksanaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis dan perumusan

kebijakan

dan

pelaksanaan

peningkatan

sumberdaya manusia dan perlindungan masyarakat. - Melakukan perumusan rencana peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undanmgan yang berlaku. - Melakukan sosialisasi hubungan antar lembaga, partai politik, pelaksanaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis dan perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia dan perlindungan masyarakat. - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hubungan antar lembaga, partai politik, pelaksanaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis dan perumusan kebijakan dan pelaksaan peningkatan sumberdaya manusia dan perlindungan masyarakat. - Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan, pelaksanaan kegiatan.

11 - Melakukan pembagian tugas terhadap bawahan agar tugas dapat diselesaikan. - Melakukan bimbingan,

pembinaan,

arahan

dan

petunjuk terhadap

bawahan agar dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas. - Melakukan penilaian terhadap bawahan atas pelaksanaan tugas yang diberikan. - Melakukan tugas-tugas yang diberikan Bupati. b. Sekretaris Badan Merupakan unsur Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan : - Melakukan penyusunan rencana dan program kerja pada unit sekretariat. - Penyusunan

rencana dan

program

kerja

serta membuat

laporan

pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. - Mangumpulkan data sebagai bahan informasi dalam penyusunan rencana program kerja dan laporan kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. - Melakuakan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkup Badan. - Melakukan pengelolaan urusan keuangan dalam lingkup Badan. - Melakukan pengelolaan urusan perlengkapan rumah tangga Badan. - Melakukan penyusunan rencana peraturan Daerah di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. - Melakukan monitoring dan mengeevaluasi serta pelaksanaan administrasi umum sesuai dengtan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Melakukan koordinasi dalam mendunkung kelancaran tugas. - Melakukan pembagian tugas kapada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. - Malakukan pembinaan, bimbingan kepada bawahan guna pelaksanaan tugas dan peningkatan kwalitas kerja. - Malakukan penilaian terhadap bawahan atas pelaksanaan tugas yang diberikan. - Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan diatas. Sekretaris Bdan berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada kepala Badan dan dibantu oleh Kepala Subag Bagian Umum dan Kepegawaian, Kasubag pelaporan dan perencanaan, dan kasubag keuangan,

12 serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada sekretariat. c. Kepala Bidang Idiologi & Wawasan Kebangsaan Merupakan pelaksana tehnis Badan dan mempunyai tugas - Melakuakn penyusuna rencana kegiatan/program di bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan. - Melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan informasi penyusunan

rencana

kerja

pada

bidang

Idiologi

dan

wawasan

Kebangsaan. - Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pembinaan pembaruan

bangsa,

pelaksaan

pembinaan

ketahanan

bangsa,

pelaksanaan pembinaan demokratisasi, pelaksaan pembinaan wawasan kebangsaan. - Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. - Melakukan pengkajian dan analisis faktor-faktor perekat dan penghambat terciptanya

kasatuan

bangsa,

menganalisis

kualitas

demokrasi,

pemantapan dan pemeliharaan stabilitas wawasan kebangsaan dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. - Malkuakn pembagian tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas. - Melakukan

pembinaan,

bimbingan

terhadap

bawahan

agar

dapat

melaksanakan tugas dengan baik. - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan serta melakukan koordinasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. - Melakukan penilaian terhadap bawahan atas pelaksaan tugas yang diberikan. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Kepala Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Kepala Bidang ini dibantu oleh beberapa kasubid yaitu Kasubid Kesatuan Bangsa dan Kasubid Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang tersebut.

13 d. Kepala Bidang Bina Politik & kemasyarakatan Merupakan unsur Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan 1. Melakukan penyusunan rencana pada program pada Sub bidang Hubungan penyelengara pemilu dan Parpol. 2. Melakukan pengumpulan, pengolahan data sebagai bahan informasi penyusunan dan porgram. 3. Melakukan perumusan kebijakan dalam membina hubungan dengan lembanga penyelenggara pemilu, parpol, ormas dan LSM. 4. Melakukan mendataan terhadap aktifitas partai politik lembanga swadaya masyarakat (LSM) dan ormas. 5. Koordinasi antar lembaga pada supra struktur politik dan infra struktur politik. 6. Pendataan ulang, monitoring dan evaluasi Ormas, LSM dan Partai Politik 7. Melakukan koordinasi, pembinaan pada partai politki, lembaga swadaya masyarakat dan ormas. 8. Melakukan sosialisasi peningkatan perang serta masyarakat dalam kegiatan politik. 9. Memberikan penilaian terhadap bawahan atas pelaksaan tugas yang di berikan 10. Melakukan pembagia tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat disalesaikan 11. Melakukan

pembinaan,

bimbinga

kepada

bawahan

agar

dapat

melaksanakan tugas dengan kualitas kerja yang baik. 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan. Kabid. Bina Politik dan Kemasyarakatan berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada kepala Badan melalui sekretaris Badan. Kabid. ini dibantu oleh beberapa kasubid Bina Politik dan Kasubid Bina Sosial, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan, serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang ini e. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Merupakan unsur Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan : 1.

Melakukan penyusanan rencana kegiatan di bidang Pengkajian Masalah Startegis

14 2.

Melakukan pungumpulan,pengolahan data sebagai bahan informasi penyusunan rencana kerja terkait dengan pengkajian masalah-masalah idologi politik,ekonomi,sosial budaya

3.

Melakukan pengkajian dan analisan masalah-masalah startegis idiologi politik,ekonomi,sosial budaya dan ketertibaan umum guna mewujudkan stabilitas politik,ekonomi,sosial budaya dan ketentraman dan keamanan daerah.

4.

Melakukan perumusan kebijakan dalam inplementasi pelaksanaan pengkajian masalah startegis dalam langkah mewujudkan serta memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Melakukan koordinasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 6.

Melakukan pembagain tugas kepada bawahan dalam melaksanakan tugas

7.

Melakukan

pembinaan,bimbinga

terhadap

bawahan

agar

dapat

melaksanakan tugas-tugas yang di berikan dengan baik 8. Melakukan penilaian terhadap bawahan atas pelaksanaan tugas yang di berikan 9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan Kepala bidang ini berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Kepala Bidang ini dibantu oleh beberapa Kasubid Bina Kelembagaan, Satlinmas, SDM dan HAM dan Kasibid Identifikasi Pencegahan dan Penanganan

serta dibantu oleh

beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang tersebut. 2. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kab. Bima dibantu oleh beberapa Kepala Bidang dan staf yang memiliki tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati, dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatauan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terutama dalam hal keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

15 Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bima, Badan Kesbang, Pol dan Linmas berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Tugas Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan

tugas

membantu

Bupati

dalam

menyelenggara

sebagai

tugas

Pemerintah, pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Bima 3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: a. Perumuskan kebijakan tekhnis Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat c. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan d. Pembinaan dan Pelaksanaan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat e. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. 4. Kewenangan Dalam

rangka

pelaksanaan

fungsi-fungsi

sebagaimana

tersebut

diatas,

Bakesbangpolinmas memiliki kewenangan-kewenangan meliputi: a. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan b. Perumusan

Kebijakan

dan

Pelaksanaan

Bina

Politik

dan

Sosial

kemasyarakatan c. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat d. Evaluasi Pelaksaan Kebijakan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

16 e. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan kesipan terhadap ancaman, konflik dan Bencana f.

Perumusan kebijakan dan Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat (Penjabaran Kewenangan KESBANGPOLINMAS sesuai PERDA Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2010)

C. Sistematika. Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima disusun LAKIP Tahun 2012 dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2012 berupa Pengantar; Maksud dan Tujuan; Data Organisasi berdasarkan Perda No.7 tahun 2010 meliputi: uraian tugas pokok, fungsi dan wewenang Badan /Dinas/Kantor; serta Sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II

PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA Bab

ini

berisi

gambaran

umum

uraian

Rencana

Strategis

yang

menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah; Rencana Kerja Badan ; serta Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2012 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2012, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Stratejik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima. BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan,analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk termasuk factor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja 2011 dan 2012. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang

17 menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2012 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya. BAB IV

PENUTUP Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima tahun 2012 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

18 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 -2015 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2012-2015 dituangkan kedalam dokumen Rencana strategis (Renstra) Tahun 2012-2015 yang berisi penjabaran visi, misi, dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu lima Tahun 2012- 2015. Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima. Renstra Tahun 2012-2015 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima tahun 20122015 serta dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun kedepan. Hal tersebut di tempuh melalui Politik

beberapa strategi pokok pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa, dan

Perlindungan

Masyarakat

Kabupaten

Bima,

yaitu

kenyamanan

lingkungan meliputi 3 kegiatan pokok yaitu : a. Pemantapan Wawasan dan Kesatuan Bangsa b. Pembinaan politik kepada masyarakat sehingga betul-betul memahami etika perpolitikan sesuai perundang-undangan yang berlaku c.

Meningkatkan dan memantapkan perlindungan pada masyarakat terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT)

terutama ancaman

konflik Dalam pelaksanaanya, strategis Pokok tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) agenda pembangunan

pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat tahun 2012-2015, yaitu; Kesadaran, pemahaman, dan Pengamalan Agama, serta nilai-nilai sosial budaya agenda peningkatan ketentraman, ketertiban masyarakat dan penegakan supremasi hukum dalam RPJMD Kab.Bima 20122015)). Lebih lanjut agenda pembangunan tersebut dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun yang telah direncanakan. Mengacu pada beberapa agenda pokok pembangunan tahun 2012-2015 serta prioritas pembangunan di atas, dijabarkan program-program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang secara paralel direfleksikan pada 9

19 (sembilan) sasaran strategis pokok Bakesbangpolinmas

dalam bentuk Renstra

Tahun 2012-2015. Sejalan dengan hal tersebut, dengan mempertimbangkan potensi serta kondisi lingkungan strategis yang ada maupun perspektif tahun-tahun selanjutnya, Renstra Tahun 2012-2015 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek

pembangunan

Badan

Kesatuan

Bangsa,

Politik

dan

Perlindungan

Masyarakat, yaitu; 1.

Aspek Wawasan kebangsaan

2.

Aspek Idiologi

3.

Aspek Politik

4.

Aspek Agama

5.

Aspek Ekonomi

6.

Aspek Sosial Budaya

7.

Aspek Keamanan dan Ketertiban Selanjutnya, dapat dijelaskan beberapa aspek pembagunan sesuai agenda dan

program pembangunan pada rencana strategis, Bakesbangpolinmas Kabupaten Bima tahun 2012-2015 sebagai berikut : 1. Agenda Pembangunan Kabupaten Bima 1) Agenda Kesadaran, pemahaman, dan Pengamalan Agama, serta nilai-nilai sosial budaya. a. Program Pemantapan kerukunan Hidup inten dan antar umat beragama. Program pemantapan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama merupakan program dalam rangka peningkatan toleransi kerukunan

umat

beragama

serta

peningkatan

pemahaman

tokoh

masyrakat, tokoh agama, suku dan etnis agar mampu menciptakan kebersamaan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis semua suku kehidupan yang harmonis dan etnis dalam kehidupan kemasyarakatan. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama yang saling hormat menghormati walaupun berbaur suku dan ras serta etnis yang berbeda dan hal ini tercipta atas upaya pembinaan yang di lakukan oleh aparat pemerintah dalam hal ini Badan Kesbang Pol dan Linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat.

20 Faktor yang mendukung program ini adanya upaya pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pembinaan baik secara langsung tatap muka dengan masyarakat, pemuda, agama, etnis maupun tidak langsung melalui media masa dalam rangka menciptakan kerukunan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. b. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya. Program peningkatan ketahanan sosial budaya merupakan program yang di upayakan untuk menciptakan lingkungan sosial yang nyaman dan tertib. Dengan terwujudnya kondisi sosial budaya seperti itu maka masyarakat dapat merasakan kehidupan yang aman, nyaman dan damai sekaligus

sebagai

modal

utama

keberhasilan

semua

program

pembangunan. Keberhasilan program ini didukung sistim kerjasama, koordinasi serta kesdaran yang baik, serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menjaga keamanan dan kententraman lingkungan masyarakat yang di dorong oleh kondisi masyarakat yang sadar akan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Peningkatan kesadaran, pemahaman, mengandung makna bahwa masyarakat dalam menjalankan aktivitas keseharian selalu di landasi dengan nilai-nilai budaya semakin baik yang ditandai dengan semakin harmonisnya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain (interaksi sosial), hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dangan tuhanya. Faktor penghabat dalam program ini adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman serta pengalaman masyarakat terhadap nilai agama yang masih rendah begitu juga pemahaman dan pengalaman nilai sosial dan norma hukum masih kurang, hal ini menimbulkan kondisi keamanan kurang kondusif. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di atas adalah dengan cara koordinasi dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah khususnya dalam meningkatkan pengamanan

lingkungan

dengan

kegiatan

sosialisasi

untuk

terus

meningkatkan toleransi kerukunan dalam kehidupan sosial budaya, sehingga kasus-kasus moral dapat menurun. Disamping itu pergeseran Bidan politok semakin kuat karena perubahan paradigma berpolitik bangsa indo9nesia

yang

semakin

terbuka

dan

bebas

sehingga

banyak

21 menimbulkan konflik politik yang terjadi yang meresahkan masyarakat secara nasional maupun daerah Kabupaten Bima pada khususnya.

c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program wawasan kebangsaan adalah merupakan program yang berperan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa untuk tetap kukuhnya suatu wilayah negara kesatuan republik indonesia (NKRI). Wawasan kebangsaan sebagai wawasan nasional bangsa indonesia di bangun atas pandangan bangsa indonesia yang di dasarkan pada kontelasi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk pencapaian tujuan nasional. Keberhasilan program ini di dukung dengan adanya korelasi yang inten dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat agar masyrakat mampu memahami akan nila-nilai luhur budaya bangsa indonesia pada umumnya dan nilai budaya daerah pada khususnya baik dalam budaya politik maupun etika politik kabupaten bima. Faktor pendukung program ini dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui kegiatan orientasi terhadap berbagai kelompok masyarakat, ormas dan LSM. Disamping itu program ini di dukung dengan kegiatan pendataan dan revitalisasi peran Ormas dan LSM yang ada pada wilayah kecamatan sekabupaten Bima,

juga revitalisasi peran parpol dengan memberikan

pembinaan terhadap parpol serta di dukung dengan pembinaan ketahanan sosial budaya guna penguatan identitas sosial dan budaya dengan pembinaan dan pengembangan secara lebih intensif. Faktor penghambat adanya pergeseran budaya dan politik semakin kuat karena perubahan paradigma berpolitik bangsa indonesia yang semakin terbuka dan bebas sehingga banyak menimbulkan konflik politik yang meresahkan masyarakat baik secara nasional pada umumnya dan Daerah kabupaten bima pada khususnya.

22 2) Agenda Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan penegakan Supremasi Hukum. a. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan adalah dalam rangka peningkatan stabilitas keamanan dan ketentraman

masyarakat

dengan

menciptakan

situasi

dan

kondisi

masyarakat yang tetap terjaga keamanannya dari segala masalah-masalah maupun konflik yang terjadi baik secara horisontal maupun fertikal. Keberhasilan program ini didukung sistem kerja sama, koordinasi yang baik terutama dari unsur komunitas intelijen daerah dalam mengatasi setiap gejala maupun peristiwa yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah baik konflik yang terjadi antar desa maupun antar kampung dalam menciptakan keamanan dan ketentraman daerah. Faktor penghambat dalam program ini masih belum intensifnya sistim identifikasi pengkajian terhadap bebagai masalah-masalah yang terjadi dalam mendeteksi hambatan dan nggangguan yang mengarah pada stabilitas

ketentraman

daerah

dengan

adanya

brbagai

aksi-aksi

demonstrasi. Hal ini dapat di atasi dengan meningkatkan pengembangan masyarakat dan komunitas intelejen daerah dalam mengawasi masalahmasalah yang mengganggu ketertiban dan ketentraman keamanan baik yang terjadi di masyarakat maupun dalam kerwanan sosial keamanan daerah pada umumnya. Selanjutnya dapat di jelaskan isu-isu strategis yang di hadapi sesuai dengan program pada Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 1. Isu program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a. Peningkatan pemahaman dan pengalaman ajaran agama, dalam rangka peningkatan peran tokoh agama, petugas keamanan, etnis, suku dan lain-lain, serta melalui peningkatan peran lembaga keagamaan

dalam

menata

dan

menjamin

terselenggaranya

kerukunan dan kehidupan beragama yang berkualitas.

23 b. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa dalam rangka membangun kebersamaan mencapai cita cita luhur

untuk

Negara Kesauan Republik Indonesaia

(NKRI) yang Adil, makmur 2. Isu program Pendidikan Politik Masyarakat, antara lain : a. Peningkatan peran aktif Ormas dan LMS dalam upaya membangun Daerah melalui keterlibatan secara langsung maupun tidak lansung sebagai mitra kerja pemerintah sehingga dapat dicapai suatu keadaan masyarakat yang kondusif b. Peningkatan

akuntabilitas

keuangan

yang

terukur

dalam

pertanggungjawaban realisasi anggaran dan bantuan sesuai peroleh suara yang diperoleh oeh Partai Politik c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kerukunan hidup Sosial, Budaya agama dan Ekonomi kemasyarakatan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku d. Meningkatkan

peran

Parpol,

Perguruan

tinggi,

Ormas/LSM,

Toga/Toma dan TNI/Polri sebagai pilar utama yang mendorong dan memperkuat

daya

rekat

komunitas/kesatuan

bangsa

dan

perlindungan masyarakat. 3. Isu program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. a. Peningkatan

pemahaman

masyarakat

terhadap

perundang-

undangan, melaui peningkatan frekuensi dan cakupan wilayah sosialisasi perundang-undangan. b. Meningkatkan ketersedian produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang di tandai dengan meningkatnya kuantitas dan kelengkapan perangkat aturan yang di terapkan dalam menindak kasus kejahatan dan pelanggaran yang menimbulkan nggangguan kamtibmas daerah.

24 4. Isu program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Konflik Meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan dengan melakukan upaya-upaya pendekatan serta koordinasi yang baik dengan unsur Kominda berkerjasama dengan Linmas yang ada di desa-desa Visi dan Misi a. Visi Visi : Mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan, yang sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya

pengembangan

dan

pemantapan

penyelengaraan

pemerintahan, pembangunan

sistim

dan sosial

kemasyarakat daerah yang diwujudkan dalam visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima adalah secara prinsip melaksanakan tugas-tugas yang telah di rencanakan secara konfrehensip yang di mulai dari perancanaan tingkat dusun (musbangdus), Desa

(musbangdes),

kecamatan(UDKP)

secara

tingkat

Kabupaten

(Rakorban) dengan berbagai dimensi pembangunan yang tidak dapat di pisahkan antara satu dan yang lainya. Hal tersebut di lanjutkan dalam bentuk kegiatan pembangunan yang kemudian di operasionalisasikan pada sasaran kegiatan. Substansi upaya untuk merealisasikan sasaran-sasaran kegiatan tersebut setelah di lakukan pengkajian terhadap faktor-faktor strategis yang ada dan berkembang dalam pelaksaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, hal tesebut di wujudkan dalam visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima. “TERWUJUDNYA HARMONISASI KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM BERBAGAI ASPEK” Makna dari visi tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut: Terjadi keserasian, keselarasan, keseimbangan dalam berbagi aspek kehidupan masyarakat yang di lakukan dengan cara mengantisifipasi segala

potensi

konflik

dan

kerawanan

sosial

dengan

melakukan

penanganan secara cepat dan tepat serta melupakan segala perbedaan yang ada.

25 b. Misi Misi : Merupakan peran stratejik yang diinginkan dalam mencapai visi. Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima sebagai berikut : 1. Membangun kebersamaan dan silahtuhrahmi serta solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengembang upaya dialogis dan kebebasan berpendapat untuk memecahkan masalah dalam rangka keutuhan masyarakat. 3. Mengembang peran serta partisipasi politik. Penjelasan terhadap masing-masing misi adalah sebagai berikut : 1. Meciptakan suasana kebersamaan dalam berbagi aspek kehidupan masyarakat dengan mempererat talisilahtuhrahmi dan solidaritas sosial. 2. Memecahkan setiap masalah, konflik dan kerawanan sosial yang terjadi dengan dialog dan memberikan kebebasan berpendapat bagi masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi dalam rangka keutuhan dan keharmonisasian kehidupan. 3. Memberikan kebebasan pada masyarakat untuk berperan aktif serta berpartisipasi dalam melakukan pendidikan politik sehat.

5. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Bakesbangpolinmas 2012-2016. Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2012-2016. Sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada Renstra 2012-2016 ini disusun Indikator Kinerja Utamanya dan lingkup sasaran dan tujuan Renstra 20122016 Disamping itu, sehubungan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama, rumusan sasaran Renstra yang termasuk dalam IKU adalah sasaran strategis sesuai

sasaran

yang

ditetapkan

pada

komponen-komponen

Bakesbangpolinmas. Oleh sebab itu, rumusan sasaran dan tujuan yang akan digunakan dalam penyusunan LAKIP ini adalah rumusan sasaran Renstra 2012-2016 yang termasuk dalam IKU Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

26 Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima Tahun 2012- 2016. Dengan demikian rumusan tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut: a.

Tujuan Renstra Tahun 2012-2016 1. Meningkatnya sistim administrasi perkantoran yang prima. 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal. 3. Meningkatnya kapasitas aparatur yang profesional. 4. Meningkatnya kinerja keuanagan yang akuntabel. 5. Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat dari berbagai ancaman. 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk tetap terjaganya keutuhan negara kesatuan republik indonesia. 7. Meningkatnya pembinaan politik kepada Ormas, LSM, Toga dan Toma. 8. Meningkatnya

stabilitas

keamanan,

ketertiban

dan

ketentraman

masyarakat dengan mendeteksi secara dini masalah-masalah yang menjadi potensi konflik baik horisontal maupun vertikal dalam kehidupan bermasyarakat. 9. Meningkatnya fungsi diteksi dini terhadap setiap gejolak yang terjadi baik

berupa

potensi

konflik

maupun

potensi

bencana

yang

menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. b.

Sasaran Renstra Tahun 2012-2016 1. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran yang prima. 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai. 3. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur. 4. Terwujudnya kinerja keuangan yang akuntabel. 5. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 6. Meningkatnya kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, suku dan agama serta etnis. 7. Terjalinya hubungan kelembagaan dan kemitraan yang baik dengan organisasi. 8. Terwujudnya stabilitas daerah dari nggangguan dan pariwisata yang merugikan daerah.

27 9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurus organisasi politik dalam melakukan pendidikan politik untuk masyarakat. 6. Kebijakan dan Program Strategis Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima Tahun 2012-2016, ditetapkan beberapa kebijakan strategis yang saling terkait sebagai berikut : a. Kebijakan 1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan masyarakat 2. Memelihara dan mengembangkan hubungan antara lembaga, agama, etnis, suku dan kelompok masyarakat sebagai upaya keutuhan wilayah NKRI. 3. Mengembangkan Hubungan dan Kemitraan dengan semua organisasi politik, ormas pemuda 4. Mengembangakan sistim identifikasi,analisis,situasi dan kondisi serta kerawanan sosial masyarakat. 5. Peningkatan kegiatan pencegahan terhadap adanya potensi konflik dan bencana alam. b. Program Dari Kebijakan tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat statis, strategis yang diimplementasikan dalam beberapa program Badan kesatuan Bangsa, Pol dan Linmas Kabupaten Bima dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai brikut : 1. Program pelayanan adminnistrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan pengembangan sisitim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keaman

28 7. Program Pendidikan Politik Masyarakat 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Konflik

B. PERJANJIAN KERJA BAKESBANGPOLINMAS Dalam

rangka

mengimplementasikan

kebijakan

jangka

menengah

sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2016 di atas, disusunlah Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima Tahun 2013 yang merupakan perjanjian kerja (kontrak kerja ) antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati sebagai pengambil kebijakan dengan pimpinan SKPD sebagai pelaksanan kebijakan yang akan dijadikan tolak ukur dalam pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Perjanjian Kinerja untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan dalam Rencana kerja yang dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima dan Anggaran Kabupaten Bima dalam (RKA/DPA) Tahun 2012. Rencana Kerja Tahun 2012 tersebut merupakan acuan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2012 yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan uraian sebagai berikut: 1. Arah Kebijakan Umum Sesuai dengan kondisi obyektif yang dihadapi serta antisipasi peluang dan tantangan di Tahun 2012 sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima di berbagai bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta kebijakan program dan kegiatan Tahun 2012 diarahkan pada upaya-upaya. a. Terwujudnya

kerukunan

inter

dan

antar

umat

beragama,

kelompok

masyarakat untuk mengatasi persoalan bersama. b. Terselenggaranya dialog terbuka dan intensif mewujudkan sikap saling pengertian antar kelompok etnis masyarakat dan agama. c. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurus organisasi sosial politik dalam melakukan pendidikan politik untuk masyarakat. d. Meningkatkan stabilitas politik, keamanan, dan stabilitas social yang kondusif dalam masyarakat.

29 2. APBD Bakesbangpolinmas Kabupaten Bima Sesuai dengan APBD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima tahun 2012 dialokasikan sesuai dengan pagu definitive APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 880.000.000,- (100 %) dan tahun 2011 adalah Rp. 612.700.000 (100.%) serta Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan tugas Perbantuan Rp........................(................%) tahun 2012 dan tahun 2011 adalah Rp........................(.....%). Secara Definitif APBD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima Tahun 2012 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 267.300.000.- (1.4.%) dibandingkan dengan tahun 2011 dengan beberapa program kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Kegiatan APBD tahun 2012 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a)

Kegiatan penyedian jasa surat menyurat

Rp. 2,000,000

b)

Kegiatan penydiaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik

Rp. 2,500,000

c)

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp. 7.500.000

d)

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

Rp. 8.640.000

e)

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Rp. 4,000,000

f)

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rp. 3,000,000

g)

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Rp. 2,500,000

h)

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rp. 9.429.,000

i)

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan PP

Rp. 4,800,000

j)

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Rp. 35,431,000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Rp. 2,500,000

b) Kegiatan pemiliharaan rutin / berkala mobil jabatan

Rp. 15,000,000

c) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor d) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala meublair

Rp. 2,500,000 Rp. 2,500,000

3. Program Peningkatan Disiplin aparatur a)

Pengadaan Seragam Olahraga Pegawai dan Anggota Linmas Inti Kab. Bima

Rp. 25,000,000

30

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian dan Keuangan a) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp. 2.500,000

b)

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Rp. 2.500,000

c)

Kegiatan penyusunan pelaporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

Rp. 2.500,000

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a)

Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

b)

Rp. 45.000,000

Kegiatan orentasi tenaga pelaksana pembauran bidang pendidikan peningkatan kesadaran masyrakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Pelatihan Paskib)

Rp. 330.000,000

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan a)

Kegiatan komunitas intelejen daerah (KOMINDA)

Rp. 110.000,000

b)

Kegiatan penanganan dan pencegahan potensi konflik

Rp. 50.000,000

7. Program Pendidikan Politik Masyarakat a) Kegiatan pendataan dan revitalisasi peran Ormas dan LSM Rp. 35.000,000 b)

Kegiatan pembinaan peran PARPOL di Kab. Bima

c)

Kegiatan monitoring Sosial, Budaya, Agama dan Ekonomi Kemasyarakatan (SBAEK)

Rp. 35.000,000 Rp. 20,000,000

8. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Konflik Kegiatan peningkatan SDM dan kesejahteraan anggota Linmas Inti Kab. Bima

Rp. 120,000,000

31 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2012 Perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian usaha untuk mencapai tujuan. Bakesbangpolinmas memiliki 8 (Delapan) program kerja tahun 2012 sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkontoran Kegiatan

–

kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

program

Pelayanan

Administrasi Perkontoran sebagai berikut : Kegiatan

Sasaran

Target

No 1

(Rp) Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Surat

12 X

1.620.000.-

Komunikasi

12 X

1.486031.-

2X

6.000.000.-

Jasa

6X

8.640.000.-

Asministrasi Keuangan

Administrasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Tersedianya Barang Cetakan

12 X

3.825.000.-

Kantor

dan

12X

2.700.000.-

12 X

2.250.000.-

2X

9.075.000.-

12 X

4.450.000.-

10 X

32.900.000.-

Sura Menyurat 2

Kegiatan

3

5

Tersedianya

Jasa

Menyurat SKPD

Penyediaan

Jasa

Tersedianya

Komunikasi, SDA dan Listrik

Daya Air dan Listrik SKPD

Kegiatan

Terpenuhnya

Penyediaan

Pemeliharaan 4

Anggaran

dan

jasa

Perizinan

Pemiliharaan Dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD

Kegiatan

Tersedianya

Penyedian

Jasa

Jasa

Perlengkapan

SKPD

Kantor 6 7

Kegiatan Penyediaan Barang

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cetakan dan Penggandaan

SKPD

Kegiatan

Tersedianya Instalasi Listrik

Komponen 8 9

Penyediaan Instalasi

Listrik

Penerangan

Kantor

Penerangan Bangunan Kantor

yang Memadai

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Tersedianya Peralatan dan

dan Perlengkapan Kantor

Perlengkapan SKPD Kantor

Kegiatan

Tersedianya Bahan Bacaan

Penyediaan

Bahan

Bacaan dan PP 10

Dan

Kegiatan Koordinasi

Rapat dan

Untuk SKPD –

rapat

Konsultasi

Kedalam Daerah

Meningkatkan Aperatur Tersedianya

Kinerja Dengan Perjalanan

Dinas SKPD Total jumlah anggaran

72.946.031

Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan dalam rangka peningkatan proses penataan dan penyelesaian administrasi perkantoran yang

32 baik meliputi penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik, pemiliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor dan kegiatan yang berkaitan dengan keperluan pelayanan administrasi kantor dan semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aperatur. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dari program peningkatan sarana dan prasarana aperatur adalah : No

Kegiatan

Sasaran

Target

Anggaran

1

2

3

4

5

1

Kegiatan pemiliharaan Terpiliharanya rutin / berkala gedung gedung kantor.

12 X

2.250.000.-

12 X

13.500.000.-

12 X

2.250.000.-

12 X

2.000.000.-

kantor

secara

rutin

/

berkala SKPD 2

Kegiatan pemiliharaan Terpeliharanya rutin / berkala mobil mobil jabatan

secara

jabatan rutin

dan

berkala SKPD 3

Kegiatan pemiliharaan Terpeliharanya rutin

/

berkala perlengkapan

perlengkapan

kantor secara rutin / berkala SKPD

4

Kegiatan pemeliharaan Terpeliharanya rutin

/

berkala meubelair

meubelear

gedung

kantor secara rutin / Berkala SKPD

Total jumlah anggaran

20.000.000,-

Program ini dilaksanakan untuk terpeliharanya sarana dan prasarana aperatur dalam rangka memenuhi proses pelaksanaan tugas dengan baik yang merupakan faktor yang sangat penting dalam kelancaran administrasi pemerintahan yaitu terpeliharanya meubelair, mobil jabatan, perlengkapan

33 kantor dan gedung kantor yang ada dilingkungan SKPD Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Bima.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dari program peningkatan disiplin aparatur adalah : No

Kegiatan

Sasaran

Target

Anggaran

1

2

3

4

5

12 x

24.543.750.-

Olahraga

pegawai Terpenuhinya

dan linmas inti

Jumlah

pakaian

seragam

pegawai

dan

linmas

inti

SKPD Total jumlah anggaran

24.543.750.-

Program ini dilaksanakan sebagai salah satu pendorong terciptanya kualitas pegawai yang baik yang semakin berwibawa dan dapat menjalankan dengan tugas sempurna dan lancar serta dengan peningkatan SDM aparatur linmas yang profesional dalam penanggulangan dan berbagai macam bencana dan konflik di Kabupaten Bima.

34 d. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan

–

kegiatan

yang

dilaksanakan

dari

program

peningkatan

pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah : No

Kegiatan

Sasaran

Target

Anggaran

1

2

3

4

5

1

Kegiatan

penyusunan Tersedianya laporan 2 Dok

2.000.000.-

laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi semesteran kinerja SKPD. 2

Kegiatan

pada

SKPD


pelaporan

keuangan prognosis

realisasi

anggaran

pada

akhir tahun.

2.000.000.-

SKPD 3

Kegiatan


pelaporan semesteran semesteran dan prognosis realisasi prognosis anggaran

anggaran

2.000.000.-

dan realisasi pada

SKPD Total jumlah anggaran

6.000.000.-

Program ini di laksanakan untuk mengukur kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah di jabarkan dalam program kegiatan tahunan dan RKA / DPA SKPD dengan menyampaikan laporan capaian kinerja kegiatan, kinerja keuangan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2012. e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dari program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah :

35 No

Kegiatan

Sasaran

Target

Anggaran

1

2

3

4

5

18 Kec

40.000.000.-

1 Thn

302.508.000.-

1

Kegiatan

Peningkatan Meningkatkan

Toleransi

Kerukunan kerukunan dalam

dalam

Kehidupan kehidupan

Beragama 2

beragama

Kegiatan

Orientasi Meningkatkan

Tenaga

Pelaksana Pemahaman

Pembauran

Bidan Masyarakat akan

Pendidikan

nilai luhur budaya

(Peningkatan Kesadara Bangsa Masy.

Akan

dan

Nila-nilai hidup bernegara

Luhur Budaya Bangsa) Total jumlah anggaran

f.

Program

Pemberdayaan

342.508.000.-

Masyarakat

untuk

Menjaga

Ketertiban

dan

Keamanan. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dari Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan adalah : 2.

No

Kegiatan

Sasaran

Target

Anggaran

1

2

3

4

5

1

Kegiatan

Komunitas Stabiltas

Intelijen

Daerah Keamanan

{KOMINDA)

12 X

93.000.000.-

12 X

42.000.000.-

dan

Ketertiban Daerah

2

Kegiatan

Penanganan Melakukan

dan

Pencegahan koordinasi

Potensi Konflik

dan

komunikasi yang intens

dengan

Anggota Kominda dan masyarakat Total jumlah anggaran

135.000.000.-

36 g. Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dari Program Pendidikan Politik Masyarakat adalah : h.

No

Kegiatan

Sasaran

Target

Anggaran

1

2

3

4

5

1

Kegiatan Pendataan dan Ormas. Revitalisasi Ormas,

LMS 12 X

30.000.000.-

Peran dan Yayasan

Yayasan

dan

LSM 2

Kegiatan

Pembinaan Unsur

Partai 4 X

27.000.000.-

Peran PARPOL di Kab. Politik Bima 3

Kegiatan

Monitoring Tokoh-tokoh

12 x

16.000.000

Sosial, Budaya, Agama Agma, dan

Ekonomi Budayawan dan

Kemasyarakatan

Masyarakat

(SBAEK) Total jumlah anggaran

73.000.000.-

h. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Konflik Kegiatan yang dilaksanakan dari Program Pencegahan Dini Penanggulangan Konflik adalah : No

Kegiatan

Sasaran

Target

Anggaran

1

2

3

4

5

Kegiatan

Peningkatan Anggota

Linmas 12 x

116.800.000.-

SDM dan Kesejahteraan inti Anggota

Linmas

Inti

Kab. Bima Total jumlah anggaran

116.800.000.-

37 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

strategisnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat memiliki 9 (sembilan) tujuan strategis dan 25 (Dua Puluh Lima) sasaran strategis (contoh). Jumlah sasaran dan tujuan diambil dari dokumen rencana strategis. Adapun tujuan strategis dimaksud sebagai berikut: 1. Meningkatnya sistem Administrasi perkantoran yang prima 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Optimal 3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur yang Prosesional 4. Meningkatnya Kinerja keuangan yang akuntabel 5. Meningkatnya kemanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk tetap terjaga dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 7. Meningkatnya Pembinaan Politik kepada Ormas, LSM, Yayasan, Toga, Toma dan Tokoh Pemuda 8. Meningkatnya Stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam mendeteksi secara dini masalah-masalah yang terjadi baik konflik horisontal maupun vertikal dalam kehidapan bermasyarakat 9. Meningkatnya fungsi deteksi dini terhadap setiap gejolak yang terjadi baik potensi konflik maupun bencana yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda Tujuan-tujuan tersebut dijabarkan

dalam beberapa sasaran yang tertuang dalam

Rencana strategis sebagai berikut: Adapun sasarannya sebagai berikut : 1. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkoantoran yang prima 2. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai 3. Tersedianya sumber Daya Manusia (SDM) yang Capak dan handal 4. Terpenuhinya Sistem Pelaporan keuangan yang akuntabel 5. Terciptanya rasa kebersamaan dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya 6. Terwujudnya stabilitas ketertiban dan keamanan yang kondusif

38 7. Terciptanya tatanan pendidilan politik yang sehat, terbuka dan jujur 8. Tersedianya kesejahteraan dan SDM anggota Linmas Inti yang handal Pada bab ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja menurut sasaran dan tujuan tersebut serta akuntabilitas keuangannya. A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 Secara umum Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2012 – 2016. Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat “TERWUJUDNYA

HARMONISASI

KEHIDUPAN

MASYARAKAT

Yaitu DALAM

BERBAGAI ASPEK ” yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor ………Kabupaten Bima

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2012 – 2016. Dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat memiliki indikator sasaran sebanyak 8 (Delapan) indikator sasaran, dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut :

39 Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 Per-Sasaran a. Sasaran 1 : Meningkatnya Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tabel 1 : Capaian Kinerja Sasaran Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2012 Tahun 2011 NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

1

2

3

Tahun 2012

REALISASI TARGET

CAPAIAN

REAL. TARGET

%

1

Menigkatnya penataan

%

4

5

surat

12 X

100 %

12 X

100 %

jasa

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

10 X

100 %

12 X

100 %

bahan

12 X

100 %

12 X

100 %

10 X

100 %

12 X

100 %

Tresedianya Adm.

CAPAIAN

6

7

menyurat SKPD

Persuratan 2

Peningkatnya

Tersedianya

kesediaan Daya air

komunikasi

dan Listrik Badan

daya air dan Listrik

sumber

SKPD 3

Meningkatkannya

Tersedianya

jasa

Pelaksaan

pemeliharaan

dan

Tugas

aparatur

perijinan

kendaraan

SKPD 4 5

Meningkatnya kinerja

Tersedianya

alat

Aparatur Pemerintah

Tulis Kantor SKPD

Meningkatnya Kinerja

Tersedianya barang

Aparatur Pemerintah

cetakan

dan

Penggadaan SKPD 6

Meningkat

Kinerja

Aparatur Pemerintah

Tersedianya Intaliasi Listrik,

penerangan

kantor

yang

memadai 7

Meningkatnya Kinerja

Tersedianya

Pelaksanaan Tupoksi

peralatan

Aparatur Pemerintah

Perkantoran dengan baik

8 9


Tersedianya

aparatur Pemerintah

bacaan



aparatur Pemerintah

aparatur

dengan

tersedianya perjalanan

Dinas

SKPD Jumlah Capaian Realisasi

..........

..........

40 Pelaksanaan administrasi perkantoran dapat terlaksanakan dengan baik, meliputi 10 kegiatan seprti penyediaan jasa surat menyurat, menyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik, pemiliharaan dan perijinan kendaraan Operasional Dinas, penyedian jasa administrsi keuangan, penyedian alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyedian komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor dan kegiatan yang berkaitan dengan keperluan pelayanan administrasi kantor. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan lancar serta mencapai peningkatan pada tahun 2012

b. Sasaran 2 : Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang Optimal. Tabel 2. : Capaian Kinerja Sasaran tahun 2012 Tahun 2011

Tahun 2012

REALISASI

NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

1

2

3

4

1

Meningkatnya kualitas

Terpeliharanya gedung

sarana dan prasarana

kantor

aparatur yang memadai

rutin dan berkala

Meningkatnya

Terpeliharanya

mobil

dinas

mobil

TARGET

CAPAIAN

REAL. TARGET

CAPAIAN

5

6

7

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

12 X

100 %

..........

100%

%

2

dan

sarana

prasarana

mendukung

yang kinerja

Badan

SKPD

secara

dan

operasional secara

%

SKPD

rutin

dan

berkala 3


Terpeliharanya

sarana da prasarana

perlengkapan

aparatur

dalam

kantor

pelaksanaan

tugas

rutin dan berkala

gedung

SKPD

secara

Badan 4


Terpeliharanya

sarana dan prasarana

meublear

aparatur dalam proses

kantor

pelaksanaan tugas

rutin dan berkala

gedung

SKPD

Jumlah Capaian Realisasi

secara ..........

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah meningkatanya kualitas sarana dan prasarana aparatur yang memadai dengan adanya penyediaan anggaran pemiliharaan sarana dan prasarana yang cukup, sehingga pada tahun 2012 mengalami peningkatan capaian 100%

41 c. Sasaran 3 : Meningkatnya Disiplin Aparatur. Tabel 3. : Capaian Kinerja Sasaran tahun 2012 Tahun 2011

Tahun 2012 REALISASI

REAL.

NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

1

2

3

4

5

6

7

1

Meningkatnya

Terpenuhinya jumlah

70 Org

100 %

85 Org

100 %

kapasitas

pakaian

..........

100%

TARGET

CAPAIAN

TARGET

%

aparatur

Linmas

CAPAIAN %

seragam

Linmas dan TRC


..........

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur anggota Linmas dalam rangka kesiagaan dan pengamanan berbagai masalah dan konflik yang terjadi di masyarakat sehingga mampu menciptakan keadaan masyarakat Kabupaten Bima yang aman dan tertib dari berbagai konflik dapat teratasi, terkendali dan kondusif Sehingga capaian kinerja pada tahun 2012 terdapat pengadaan pakaian Linmas sejumlah 80 orang atau (100.%) sedangkan pada tahun 2011 pengadaan pakaian Linmas sejumlah 70 orang atau (100%). d. Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Keuangan yang Akuntabel Tabel 4. : Capaian Kinerja tahun 2012 Tahun 2011 NO

INDIKATOR KINERJA

Tahun 2012 REALISASI

SASARAN

TARGET

CAPAIAN

REAL. TARGET

%

CAPAIAN %

1

2

3

4

5

6

7

1


Tersedianya

12 Kali

100 %

12 Kali

100 %

aparatur pemerintah

administrasi SKPD

Tersedianya laporan

Tersedianya laporan

4 Kali

100 %

4 Kali

100 %

capaian kinerja dan

keungan semester 12 Kali

100 %

12 Kali

100 %

..........

100%

2

keuangan SKPD 3

Tersedianya laporan

Tersedianya laporan

kinerja dan keuangan

prognosis

realisasi

SKPD

anggaran

pada

SKPD Jumlah Capaian Realisasi

..........

42 Indikator kinerja dari sasaran ini adalah meningkatnya kinerja aparatur Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Bima Capaian kinerja keuangan pada tahun 2012 tidak mengalami masalah, laporan keuangan baik laporan capaian kinerja keuangan maupun laporan prognosis capaian realisasi dari pagu anggaran yang tersedia serta ketersedianya dokumen laporan pada tahun 2012 yaitu capaianya 100%. Kebarhasilan capaian kinerja ini karena semakin tingginya SDM aparatur bidang keuangan yang ada pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Bima e. Sasaran 5 : Meningkatnya Rasa kebersamaan dalam menjaga Nilai –nilai luhur Budaya bangsa (Wawasan Kebangsaan) Tabel 5 : Capaian Kinerja tahun 2012 Tahun 2011 NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Tahun 2012

REALISASI TARGET

CAPAIAN

REAL. TARGET

%

1 1

2

3

Peningkatan toleransi

Toleransi dan

dan kerukunan hidup

kerukunan

beragama

hidup

4

5

CAPAIAN %

6

7

12 Kali.

100 %

12 Kali

100 %

1 Kali.

100 %

1 Kali

100 %

..........

100%

beragama 2

Peningkatan Pemahaman

Meningkatkan dan

kesadaran

penghayatan

akan nilai-nilai

masyarakat (Generasi

luhur

Muda) akan nilai-nilai

bangsa

luhur

budaya

perjuangan

bangsa Jumlah Capaian Realisasi

..........

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah meningkatkan toleransi dan kerukunan hidup beragama serta peningkatan pemahaman dan penghayatan generasi muda akan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Bima dengan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2012 tidak mengalami masalah, laporan capaian kinerja kegiatan ini maupun laporan prognosis capaian realisasi dari pagu anggaran yang tersedia dengan ketersediaan dokumen laporan pada tahun 2012 yaitu capaian 100%.

43 f. Sasaran 6 : Terwujudnya Stabilitas Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif Tabel 6 : Capaian Kinerja tahun 2012 Tahun 2011 NO

INDIKATOR KINERJA

1 1

2

TARGET

REALISASI CAPAIAN %

REAL. TARGET

CAPAIAN %

3

4

5

Koordinasi dan Konsultasi

Anggota

6 kali

100 %

6 kali.

100 %

langkah-langkah

Kominda 12 Kali.

100 %

12 Kali

100 %

..........

100%

kebijkan

Pemerintah 2

SASARAN

Tahun 2012

6

7

Daerah

Terpeliharanya

Stabilitas

keamanan Daerah

Seluruh Komponen Masyarakat


..........

Indikator kinerja dari sasaran Program ini adalah terwujudnya Stabilitas Keamanan dan ketertiban yang aman dan damai di Daerah Kabupaten Bima, meningkatnya kinerja aparatur Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Bima dengan peningkatan capaian kinerja keuangan pada tahun 2012 tidak mengalami masalah, laporan capaian kinerja kegiatan ini maupun laporan prognosis capaian realisasi dari pagu anggaran yang tersedia dengan ketersediaan dokumen laporan pada tahun 2012 yaitu capaian 100%. g. Sasaran 7 : Terciptanya Tatanan Pendidikan politik masyarakat yang Sehat, Terbuka dan Jujur Tabel 7 : Capaian Kinerja tahun 2012 Tahun 2011 NO

INDIKATOR KINERJA

1 1

2

SASARAN

2 Tersedianya

3 Data

yang

Lembaga dan

memadai tentang Ormas.

Organisasi

Yayasan dan LSM di Kab.

Kemasyarakat

Bima

an

Kerukunan Beragama

Antar tetap

Umat terjaga

dan stabilitas Harga yang

Seluruh

TARGET

4

Tahun 2012

REALISASI CAPAIAN %

5

REAL. TARGET

CAPAIAN %

6

7

12 Kali.

100 %

12 Kali.

100 %

6 Kali.

100 %i

6 Kali

100 %

6 Kali

100 %

6 Kali

100 %

Komponen Masyarakat

terjangkau 3

Laporan dan Pembukuan Administrasi Parpol yang baik dan akuntabel

Partai Politik

44 Jumlah Capaian Realisasi

..........

..........

100%

Indikator kinerja dari sasaran Program ini adalah terpenuhinya data dan informasi sebagai dasar monitoring dan evaluasi perkembangan tentang keberadaan Ormas , LSM, Partai Politik dan Sosial, Ekonomi masyarakat

meningkatnya

kinerja aparatur Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Bima dengan peningkatan capaian kinerja keuangan pada tahun 2012 tidak mengalami masalah, laporan keuangan baik laporan capaian kinerja keuangan maupun laporan prognosis capaian realisasi dari pagu anggaran yang tersedia dengan ketersediaan dokumen laporan pada tahun 2012 yaitu capaian 100%. h. Sasaran 8 : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Konflik Tabel . : Capaian Kinerja tahun 2012 Tahun 2011 NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Tahun 2012

REALISASI TARGET

CAPAIAN

REAL. TARGET

CAPAIAN

%

1

2

3

1

Pemberdayaan

Menjaga

ketertiban

dan

keamanan

masyarakat menjaga

dalam ketertiban

%

4

5

6

7

12 Kali

100 %

12 Kali

100 %

..........

100%

dalam masyarakat

dan keamanan Jumlah Capaian Realisasi

..........

Indikator kinerja dari sasaran program ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah Keb. Bima, kinerja aparatur Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Bima dengan peningkatan capaian kinerja keuangan pada tahun 2012 tidak mengalami masalah, laporan keuangan baik laporan capaian kinerja keuangan maupun laporan prognosis capaian realisasi dari pagu anggaran yang tersedia dengan ketersediaan dokumen laporan pada tahun 2012 yaitu capaian 100%. 2. Evaluasi capaian kinerja tahun 2012 pertujuan. a. Tujuan 1 : Meningkatnya sistim perkantoran yang prima. b. Tujuan 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal c. Tujuan 3 : Meningkatnya kapasitas aparatur yang profesional. d. Tujuan 4 : Meningkatnya keuangan yang akuntabel.

45 Untuk pengukuran capaian kinerja pertujuan dilakukan dengan mengukur capaian indikator sebagai mana pada sasaran tersebut di atas. Capaian kinerja tujuan dapat terukur dari rata-rata indikator sasaran pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tabel 1 : Tujuan Capaian Kenirja 1.

NO

NO INDIKATOR KINERJA TUJUAN

1

2

CAPAIAN % 3

1

Rata – rata capaia Tujuan 1

100 %

2


100 %

3


100 %

4


100 %

Jumlah Capaian Kinerja

100 %

Berdasarkan tabel tujuan diatas dicapai melalui 4 (empat) Capaian kinerja tujuan, maka capainnya diukur dengan rata-rata setiap capaian Tujuan masingmasing sasaran mencapai 100 % 3. Evaluasi capaian kinerja persasaran a. Sasaran 5 : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat Capaian sasaran tersebut di ukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu meningkatnya ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan cara menciptakan situasi kamtibmas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam rangka mendukung

kelancaran

pelaksanaan

pembangunan

pemerintahan

dan

pembangunan sosial kemasyarakatan Kabupaten Bima yang di dukung dengan kegiatan komunitas intelejen daerah (KOMINDA) kegiatan penanganan dan

46 pencegahan potensi konflik, yang ditunjang pula oleh anggota Linmas Inti yang terus bekerja dan mengantisipasiterjadi adanya potensi konflik dan potendi bencana alam di semua Kecamatan dan Desa . Tahun 2011 NO

INDIKATOR KINERJA

Tahun 2012

REALISASI

SASARAN

TARGET

CAPAIAN

REAL. TARGET

%

1 1

2

3

Pemberdayaan

Penanganan

masyarakat

masyarakat

menjaga

dalam

ketertiban

4 dalam

4X

5

CAPAIAN %

6

7

100 %

.6 Kali

100 %

100 %

12 Kali

100 %

bila

terjadi konflik

dan keamanan 2

Meningkatnya keamanan

Semakin dan

tingginya

4X

kesadaran

ketertiban

masyarakat

masyarakat

menjaga

dalam ketertiban

dan keamanan 3

Terciptanya

Meningkatnya

keamanan

dalam

kesejahteraan jumlah

masyarakat

nyang

anggota linmas dalam

kondusif.

3X

100 %

12 Kali

100 %

penanggulangan konflik


..........

..........

100%

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan adalah dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan konflik yang terjadi di desa Kanca kecamatan Parado dan Desa Kalampa Kecamatan Woha mendatangi jamaah ahmadiyah untuk memberikan bimbingan

juga

melakukan

kunjungan

pada

pesantren

sanolo

dengan

memberikan pembinaan pada beberapa santri agar menjalankan sariat islam dengan baik tidak menyimpang dari koridor-koridor al’quran dan hadist. Sehingga pada tahun 2012 telah mlaksanakan 4 kali pembinaan (100%) melakukan pertemuan dengan masyarakat, tokoh agama, dan para santri pada beberapa pondok serangkaian dengan masalah-masalah konflik yang terjadi pada masyarakat. Sedangkan pada tahun 2012 tidak ada kegiatan yang berbau sara. Sedangkan indikator meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah terciptanya suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin tentram baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga sehingga

47 mamapu menciptakan situasi kantibmas yang kondusif. Hal ini dapat diwujudkan dengan dilakukan pertemuan dengan masyarakat oleh tim komunitas intelejen daerah (KOMINDA) Kabupaten Bima, dalam tahun 2012 telah melakukan 4 kali pertemuan antara lain di Aula pertemuan Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Bima hal ini mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2011 yaitu 3 kali pertemuan. Selanjutnya indikator sasaran yaitu terciptanya keamanan dalam masyarakat yang kondusif yaitu memberikan kesejahteraan kepada anggota Linmas Inti guna meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja anggota Linmas sejumlah 70 orang hal ini terbukti dengan semakin terciptanya keamanan Kabupaeten Bima yang kondusif. Keberhasilan dalam indikator sasran ini adalah di dukung oeleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kantibmas dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bima. 4. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 per-Tujuan Tujuan 5 : Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan Masyarakat Berbagai ancaman. Untuk pengukuran capaian kinerja tujuan ini dilakukan dengan mengukur capaian indicator kinerja yaitu : 1. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. 2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Terciptanya keamanan dalam masyrakat yang kondusif. Capaian kinerja capaian dapat terukur dari rata-rata indicator sasaran pada program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan yaitu : NO 1 1 2 3 4

NO

INDIKATOR KINERJA TUJUAN 2 Rata – rata capaia Tujuan 1 Rata – rata capaia Tujuan 2 Rata – rata capaia Tujuan 3 Rata – rata capaia Tujuan 4 Jumlah Capaian Kinerja

CAPAIAN % 3 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

48 Berdasarkan tabel diatas kiranya tujuan dicapai melalui 3 (Tiga) capain kinerja tujuan maka tujuan, capaianya di ukur rata-rata capaian ketiga indicator kinerja tujuan dimaksud. Dengan capian masing-masing sasaran 100% maka rata-rata capaian adalah 100% dengan demikian capaian kinerja tujuan juga sebesar 100%. 5. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 Per-Tujuan Sasaran 6 : Meningkatnya kesadaran dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara dari semua Suku dan Agama serta Etnis. Tabel sasaran Capaian 6.

Tahun 2011 NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Tahun 2012

REALISASI TARGET

CAPAIAN

REAL. TARGET

%

1 1

2

3

Terciptanya antar

semua

4

toleransi

Peningkatan toleransi

Agama,

dan kerukunan dalam

Suku, kelompok dalam

kehidupan

kehidupan

di masyarakat

berbangsa

3X

CAPAIAN %

5

6

7

100 %

6 Kali

100%

..........

100%

beragama

dan bernegara Jumlah Capaian Realisasi

..........

Indikator kinerja dalam sasaran ini adalah terciptanya toleransi antar semua agama, suku, kelompok dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara diwujudkan dengan adanya pengakuan dan keyakinan bangsa dan negara terhadap adanya tuhan dan menjauhi larangannya sesuai dengan tuntutan agama yang di anutnya, sehingga sangat diperlukan adanya nilai toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dimasyarakat tidak melakukan diskriminasi antar umat beragama. Pada tahun 2012 Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Bima melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, bertempat di Aula Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Bima sebanyak 4 kali pertemuan hal ini mengalami peningkatan karena pada tahun 2011 tidak ada kegiatan yang menyangkut kerukunan umat beragama karena disebabkan tidak tersedianya anggaran walaupun teleh di programkan dalam anggaran tahun 2011.

49 6. Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2012 per-tujuan. Tujuan 6 : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengukur capaian kinerja tujuan ini dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja yaitu : Terciptanya toleransi antar semua agama, suku, kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tabel : Capaian Tujuan 6. NO

NO

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

CAPAIAN %

2

3

1


100 %


100 %

Berdasarkan tabel diatas dicapain melalui 1 (Satu) capain kinerja tujuan maka tujuan capaianya di ukur rata-rata capaian ketiga indicator kinerja tujuan dimaksud. Dengan capia sasaran 100% maka rata-rata capaian adalah 100% dengan demikian capaian kinerja tujuan juga sebesar 100%. 7. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 Per-Sasaran 2 a. Sasaran 7 : Terjalinya hubungan kelembagaan dan kemitraan yang baik dengan organisasi. Capaian sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada table di bawah ini.

NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

1

2

3

Pendataan refitalisasi

dan

Pembinaan

peran

masyarakat

3X

100%

Tahun 2012 REALISASI TARGET CAPAIAN % 6 7 4 Kali

100%

.......

100%

dalam

ormas, LSM DAN

menjaga keamanan

Yayasan

dan ketertiban


Tahun 2011 REALISASI TARGET CAPAIAN % 4 5

..........

50 Indikator kinerja dari sasaran ini adalah pendataan dan refitalisasi peran Ormas dan LSM. Dalam melakukan pembinaan terhadap Ormas dan LSM tahun 2012 targe nyat 4 (Empat) kali kegiatan pendataan pada tahun 2012 dengan jumlah Ormas dan LSM 228. Tujuan Pembinaan kepada LSM, Ormas adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan agar mampu membantu mensukseskan pembangunan sesuai dengan fungsi Ormas, LSM sebagimana diuraikan dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas dan LSM. Keberhasilan kegiatan ini berkat peran Badan Kesbang Pol dan Linmas dalam mendata Ormas dan LSM sehingga diketahui. jumlah Ormas dan LSM yang aktif dan berapa Ormas dan LSM yang illegal yang berada di Kabupaten Bima. 8. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 Per-Tujuan 2 b. Tujuan 8 : Meningkatnya pembinaan politik kepada Ormas, LSM, Toga dan Tokoh masyarakat. Untuk pengukuran capaian kinerja tujuan ini dilakukan dengan mengukur capaian indicator kinerja yaitu : Tabel : Capaian Tujuan 8 NO 1

NO

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

CAPAIAN %

2 Rata – rata capaia Tujuan 1

3 100 %


100 %

Berdasarkan tabel diatas dicapai melalui 1 (Satu) capain kinerja tujuan maka tujuan capaianya di ukur rata-rata capaian indicator kinerja tujuan dimaksud. Dengan capian sasaran 100% maka rata-rata capaian adalah 100% dengan demikian capaian kinerja tujuan juga sebesar 100%. Sasaran 8 : Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurus organisasi politik dalam melakukan pendidikan politik untuk masyarakat.

NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

1

2

3

Mendataan dan refitalisasi peran ormas dan LSM Jumlah Capaian Realisasi

Pembinaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

Tahun 2011 REALISASI TARGET CAPAIAN % 4 5

Tahun 2012 REAL. TARGET CAPAIAN % 6 7

3X

4 kali

100%

.......

100%

..........

100%

51

Indikator kinerja refitalisasi peran parpol, dan verifikasi administrasi parpol merupakan kegiatan pendidikan politik masyarakat yang dapat di lahat perjalanan dan kondisi politik pada Kabupaten Bima memiliki peran yang sangat positif di mata masyarakat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan Bidang politik dan pemerintahan. Sejalan dengan reformasi pola perjalanan politik menunjukan perubahan yang sangat siknifikan dengan sprit pendewasaan politik yang berlangsung antar dan untuk masyarakat. Perubahan yang terjadi terutama aspek pembinaan politik, yang sebulumnya di lakukan oleh pemerintah secara langsung bergeser pada organisasi social politik. Badan Kesbang Pol dan Linmas sehingga jumlah parpol di Kabupaten Bima di tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 Untuk pengukuran capaian kinerja per - tujuan pada tahun 2012 dilakukan dengan menghitung rata-rata capaian kinerja sasaran yang mendukungnya atau terkait dengan tujuan tersebut. 1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 Per-Sasaran a. Sasaran 1 : Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran yang prima. Capaian sasaran terwujudnya administrasi perkantoran dengan di laksanakan 10 kegiatan yaitu : penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik, pemiliharaan dan perijinan kendaraan oprasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyedian alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan pengadaan, penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor dan kegiatan yang berkaitan dengan keperluan pelayanan administrasi kantor dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan dengan baik dan lancar serta mencapai target 102 kegiatan atau ( Mencapai 100% ) keberhasilan pelaksanaan administrasi perkantoran berkat dukungan SDM aparatur yang semakin tinggi memahami penataan administrasi dengan baik serta dukungan dana APBD yang cukup.

52 b. Sasaran 2 : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang baik. Capaian sasaran ini didukung dengan semakin tingginya kesadaran aparatur pemerintah dalam memilihara sarana dan prasarana yang ada seperti meublear, mobil jabatan, perlengkapan kantor dan gedung kantor yang ada di lingkungan SKPD Badan Kesbang Pol dan linmas Kabupaten Bima dan telah memenuhi target 48 kali dan telah mencapai 100%, keberhasilan tersebut juga di dukung dengan peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga selalu terpelihara dengan baik c. Sasaran 3 : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur. Capaian sasaran meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur merupakan peran yang sangat penting dalam kelancaran tugas dan fungsi organisasi juga mampu memahami dang mengembangkan organisasi dengan baik serta memberikan kontribusi nyta dalam menjaga stabilitas keamanan Kabupaten Bima. Keberhasilan sasaran ini di topang dengan kegiatan kesiagaan dalam penanggulangan dalam berbagai bencana dan konflik, mengembangkan sistim informasi dalam penanggulangan daerah konflik

dan

daerah

rawan

sosial

keamanan

serta

meningkatkan

profesionalisme satuan Linmas, hal ini telah mencapai target berkat dukungan dana dan SDM yang cukup. d. Sasaran 4 : Tewujudnya kinerja keuangan yang akuntabel. Capaian sasaran ini merupakan pencapaian dapat di laksanakan dengan sempurna dan tepat waktu baik penyusunan laporan maupun penyampaian laporan seperti penyusunan, penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan, capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keungan akhir tahun, semesteran prognosis realisasi anggaran. Program kegiatan ini telah mencapai target yang telah di tentukan, keberhasilan ini berkat dukungan dana dan adanya SDM sehingga mencapai sasaran 100%.

53 e. Sasaran 5 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Capaian

Sasaran

Pelaksanaan

program

pencegahan

dini

dan

penanggulangan konflik adalah salah satu tugas Badan Kkesatuan Bangsa Politik dan Pelindung Masyarakat Kab Bima,

dengan melalui pertemuan

dengan masyarakat dalam rangka pencegahan potensi konflik agar dapat mengurangi

dan

mencegah

terjadinnya

perkelahian

antar

kampung,

meningkatkan kualitas kemanan dan politik yang dapat menyelesaikan persoalan dan masalah konflik di daerah kabupaten bima. Kegiatan ini telah mencapai target 100%. f.

Sasaran 6 : Meningkatnya kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, suku dan agama serta etnis. Capaian sasaran ini dapat di wujudkan dengan dilaksanakan pembinaan terhadap suku dan etnis yang merupakan salah satu menyatukan suku dan etnis yang ada di Kabupaten Bima di samping itu dilaksanakan kegiatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama serta orianrasi pelaksanaan pembauran bidang pendidikan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa, hal ini di dukung oleh sumber dana yang ada Dan SDM serta partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda sehingga hasil dapat mencapai target 8 kali ( 100% ).

g. Sasaran 7 : Terjalinnya hubungan kelembagaan dan kemitraan yang baik dengan organisasi. Capaian sasaran ini adalah adannya dukungan dan kemitraan lembaga – lembaga organisasi yang mampu menjalin hubungan yang baik dalam berbagai kegiatan dan menciptakan kondisi yang harmonis antaran lembaga organisasi dan pemerintah sehingga terwujud kepemerintahan yang baik. Capaian sasaran ini terdatanya lembaga – lembaga atau ormas – ormas yang ada dan masih aktif berperan sesuai dengan fungsi dan bidang masing – masing. Pendataan dan revitalisasi peran ormas, LSM dan revitalisasi peran dan bantuan parpol serta pembinaan ketahanan sosial budaya daerah. Kegiatan ini telah mencapai target 9 kali ( 100% ). Keberhasilan tersebut

54 karna adannya dukungan dana dari SDM serta adannya pemahaman dan kerja sama yang baik antaran petugas, pemerintah dan para LSM, dan ormas yang ada. h. Sasaran 8 : Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurus organisasi politik dalam melakukan pendidikan politik untuk masyarakat. Capaian sasaran ini dengan terlaksananya pendataan atau revitalisasi parpol yang ada di pemerintahan Kabupaten Bima sebagai wujud kesadaran poltik masyarakat Kabupaten Bima dalam berpolitik sejalan dengan etika polituk yang meningkatkan tujuan masyarakat bukan tujuan pribadi atau seseorang, politik lebih banyak menyangkut pelaksana pemerintahan lembaga-lembaga yang harus mampu menciptakan tujuan politik yang santun demi kemasalahan masyarkat pada umumnya. Disamping itu telah dilakukan pendidikan politik dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana parpol.

1. Analisis Capaian Per-Tujuan. Analisa capaian tujuan dilaksanakan analisa capaian yang secara menyeluruh semua kegiatan pada tahun 2012 pencapaian presentase hasil adalah 100% hal ini didukung oleh beberapa tujuan dan sasaran adalah : a. Meningkatnya profesionalisme pegawai. b. Mengembangkan sistim informasi yang tepat dan cepat. c. Mengalisis dan mengevaluasi kegiatan administrasi perkantoran. d. Renofasi dan penggandaan sarana kantor serta perbaikan gedung kantor. e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk tetap utuhnya NKRI. f. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu hidup rukun dan tentram antara semua pemeluk agama, suku, etnis dan golongan. g. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pengaruh luar idiologi lain yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945. h. Meningkatkan peran partai politik, Ormas/LSM, toga, toma dan tokoh pemuda sebagai pilar utama dalam memperkuat kesatuan bangsa.

55 i. Meningkatkan

peran

partai

politik,

Ormas/LSM

dalam

ikut

serta

mensuksekan pembangunan di Kabupaten Bima. j. Memfasitalisasi partai politik guna meningkatkan kemampuan dalam menyukseskan pembangunan bidang politik. k. Meningkatkan

peranan

tokoh

budaya

dan

tokoh

agama

dalam

mengantisipasi pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. l. Meningkatkan

stabilitas

keamanan,

ketertiban

dan

ketentraman

masyarakat. m. Mendeteksi secara dini masalah-masalah yang bisa menjadi potensi konflik horisontal dan vertikal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. n. Mengkaji dan menganalisa semua masalah yang terjadi yang mengangkut idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (IPOLEKSOSBUD) yang bisa menggangu stabilitas daerah. o. Melakukan mitigasi terhadap potensi bencana alam yang mengancam keselamatan masyarakat. p. Menyiapkan sarana dan tenaga yang diperlukan untuk memberikan pertolongan atau bantuan kepada masyarakat pada saat terjadi ancaman bencana alam. q. Meningkatkan peranan forum kewaspadaan dini masyarakat ( FKDM ) dalam mengantisipasi, mendeteksi potensi-potensi bencana dan konflik. r. Meningkatkan peranan anggota / Linmas Inti di dalam memberikan pertolongan dan bantuan sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir korban baik jiwa manusia maupun harta benda. s. Meningkatkan peranan Kominda dalam mendeteksi potensi konflik dan semua masalah strategis lainya (IPOLEKSOSBUD) yang terjadi didaerah. t. Memberikan bimbingan dan pendidikan wawasan kebangsaan kepada generasi muda dan anggota paskibraka.

56 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Akuntabilitas keuangan pendukung capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima disajikan menurut sasaran. 1. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1 sampai 8. Dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai 8 sebesar

Rp.

880.000.000.- (Delapan Ratus Delapan puluh Juta Rupiah) dari mata anggaran, yang dialokasikan kepada komponen pengelola Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut : Program Pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasaran aparatur, Program peningkatan Disiplin aparatur, Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerka dan keuangan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pengembangan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Konflik. Pagu anggaran Rp. 880.000.000.- Terealisasi Rp. 792.057.781.- Atau (100%) yang terbagi atas belanja pegawai sebesar Rp. 167.140.000.- Belanja barang dan jasa Rp. 689.741.000.- dan belanja modal sebesar Rp. 23.119.000.secara umum, lokasi anggaran tersebut di pergunakan untuk menunjang kegiatan oprasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima.

51

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Bakesbangpolinmas Kabupaten Bima TA. 2012 PAGU ANGGARAN RP 80.000.000

REALISASI ANGGARAN RP 72.000.000

100%

22.500.000

20.000.000

100%

peningkatan

25.000.000

24.543.750

100%

peningkatan

7.500.000

6.000.000

100%

375.000.000

342.508.000

100%

160.000.000

135.000.000

100%

90.000.000

73.660.000

100%

120.000.000

116.800.000

100%

No

SASARAN

PROGRAM

1

Terwujudnya pelaksanaan

Program

administrasi

administrasi perkantoran

perkantoran

pelayanan

%

yang prima 2

3

Terpeliharanya

sarana

Program

peningkatan

dan prasarana aparatur

sarana dan prasaran

yang memadai

perkantoran

Meningkatnya

Program

pengetahuan

dan

kemampuan

SDM

aparatur

aparatur 4

Terwujudnya

keuangan

yang baik dan akuntabel

Program

pengembangan pelaporan

sistim capaian

kinerja dan keuangan 5

Meningkatkan

Program

Pemahaman Masyarakat

pengembangan

akan

wawasan kebangsaan

Nilai-nilai

Luhur

budaya bangsa dan hidup bernegara 6

Terjalinya

hubungan

kelembagaan kemitraan dengan 7

yang

organisasi

Program

dan

pemberdayaan

baik

masyarakat

dan

menjaga

untuk keamanan

masyarakat

dan ketertiban

Peningkatan pemahaman

Program

dan peran LSM , Ormas

Politik masyarakat

serta

Parpol

Pendidikan

yang

mendapat bantuan dana 8.

Pemberdayaan masyarakat

Program dalam

Pencegahan

Dini

menjaga ketertiban dan

Penggungulangan

Keamanan

Konflik

Jumlah

dan

880.000.000

792.057.781

100%

52

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap tujuan reformasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima yang merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah menyusun LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang memberikan gambaran tentang perkembangan capaian kinerja, dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali sekaligus pendorong atau pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima telah melakukan banyak hal dan cukup berhasil. Namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan kontekstualisasi persoalan maupun komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2016, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima mempunyai 26 (dua puluh enam) sasaran dan 4 (empat) tujuan strategis yang kemudian dituangkan ke dalam pelaksanaan 8 (Delapan) program. maka capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima yang diukur dari capaian kinerja sasaran komulatif adalah 100%, dan juga kinerja tujuan komulatif adalah 100 %. Memperhatikan angka komulatif dari masingmasing kinerja tersebut, maka kinerja Bakesbangpolinmas Kabupaten Bima dapat dikategorikan tercapai dengan sukses. Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2012 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian di dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yakni terkait dengan proses pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan anggaran, misalnya Proses pencairan

53

Disamping itu, muncul pula beberapa permasalahan didalam evaluasi penerapan LAKIP, antara lain seperti kurang tertibnya dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen RPJMD, dokumen kinerja, misalnya belum adanya Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) serta masih kurang tepat dalam perumusan indikator, keselarasan program dan sasaran, dan sebagainya. Sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah dilakukan penataan administrasi, peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah daerah secara terprogram dan berkelanjutan guna mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Bima ke depan dalam menerapkan

manajemen kinerja dan keuangan, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. B. Saran-Saran. Dalam rangka menunjang penerapan sistem SAKIP yang baik maka perlu mengatasi berbagai persoalan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Di bawah ini diuraikan beberapa saran-saran sebagai berikut: Contoh Saran-saran 1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun

dokumen-dokumen

kinerja

seperti

memberikan

pelatihan

dan

bimbingan SAKIP secara komprehensif kepada Aparatur 2. Diperlukan tambahan biaya untuk keamanan dan ketertiban masyarakat 3. Diperlukan sarana dan prasarana yang memadai terutama sarana transportasi perjalanan Dinas.

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jalan Soekarno Hatta Nomor 167 Raba-Bima, Nusa Tenggara Barat (84115) Telp (0374) 43043, Fax. (0374) 43043 E-mail :.. Website :....

.

RENCANA KINERJA TAHUN 2012 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN AJARAN

: BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :

2012

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Optimalissi Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran yang cepat dan

92 Kali

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

lancar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang memadai guna kelancaran

48 Kali

Tugas 3

Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Kemampuan dan Keahlian SDM Apatarur

4

Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan yang lancara dan tetap waktu

115 Org 12 Dok

Kinerja dan Keuangan 5

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terciptanya toleransi antar agama, suku ethis dan berbagai kelompok

4 Kali

masyarakat 6 7

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Semua potensi konflik dapat terdeteksi dan teratasi secara dini sehingga Kemanan

tercipta kemanan, ketertiban dan ketentraman di masyarakat

Pendidikan Politik masyarakat

Terciptanya budaya politik yang sehat dan demokratis sesuai dengan

4 Kali 4 Kali

Undang-undang 8

Pencegahan Dini dan Penanggulangan koflik

Terdeteksinya setiap potensi bencana alama dan bencana sosial dapat

92 Kali

dideteksi secara dini

Raba-Bima,

2013

Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Bima,

Drs, SYAFRUDDIN H. AHMAD NIP 196007211992031010


BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jalan Soekarno Hatta Nomor 167 Raba-Bima, Nusa Tenggara Barat (84115) Telp (0374) 43043, Fax. (0374) 43043 E-mail :.. Website :....

PENETAPAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN AJARAN

: BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : 2012

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1

Terwujudnya

sasaran

administrasi Pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan

perkantoran yang prima

alncar

dalam

memberikan

pelayanan

92 Kali

kepada

PROGRAM

ANGGARAN

/KEGIATAN 5 Peningkatan

6 administrasi

80.000.000,-

Peningkatan sarana dan prasarana

22.500.000,-

perkantoran

masyarakat 2

Terpenuhinya sarana dan prasarana Terpeliharanya aparatur yang memadai

3

sarana

dan

prasarana

yang

48 Kali

memadai guna kelancaran tugas

Meningkatnya kualitas Sumber daya Terwujudnya aparatur yang berkualitas

aparatur 68 Orang

Peningkatan disiplin aparatur

25.000.000,-

aparatur serta kesadaran dan tanggung jawab 4

Terwujudnya kinerja keuangan yang peLaporan capaian kinerja keuangan yang lancar akuntabel

dan tepat waktu

12 Dokumen

Peningkatan system

capaian

pengembangan kinerja

dan

7.500.000,-

keuangan 5

Meningkatnya

kesadaran

dalam Terciptanya toleransi inter/antar pemeluk agama,

kehidupan berbangsa, bernegara dan suku dan etnis dalam masyarakat

4 Kali

Pengembangan

wawasan

375.000.000,-

Pemberdayaan masyarakat untuk

160.000.000,-

pertemuan kebangsaan

bermasyarakat bagi semua pemeluk agama, suku dan etnis 6

Melakukan deteksi dini setiap gejala Semua potensi konflik dapat terdeteksi dan teratasi

4 Kali

dan potensi ancaman yang mengarah secara dini sehingga tercipta kemanan, ketertiban pertemuan menjaga KAMTIBMAS pada terganggunya stabilitas daerah 7 8

dan ketentraman di masyarakat

Ormas, LSM, Yayasan dan Partai Terciptanya komunikasi timbal balik yang harmonis Politik

dengan lembaga Legislatif, Ormas dan LSM.

Masyarakat

Pemberdayaan kantibmas

masyarakat

dalam

menjaga

4 Kali

Pendidikan politik Masyarakat

90.000.000.-

pertemuan 12 kali

Pencegahan

Dini

dan

120.000.000.-

pertemuan Penaggulangan Konflik

JUMLAH

880.000.000.-

Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp. 880.000.000,(Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Realisasi AnggaranTahun 2012 : Rp.762.057.781,(Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tijuh Ratus Delapan Puluh Satu Ruupiah) Bima,

2013

Bupati Bima,


H. FERRY ZULKARNAIN, ST



BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jalan Soekarno Hatta Nomor 167 Raba-Bima, Nusa Tenggara Barat (84115) Telp (0374) 43043, Fax. (0374) 43043

PENGUKURAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

: BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TAHUN AJARAN

: 2012

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

1

Terwujudnya sasaran administrasi perkantoran yang Pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan prima

2

4

72.946.031.-

81 %

48 Kali

20.000.000.-

93 %

68 Orang

24.543.750.-

98 %

12 Dokumen

6.000.000.-

75 %

342.508.000.-

91 %

alncar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang Terpeliharanya sarana dan prasarana yang memadai memadai

3

92 Kali

guna kelancaran tugas

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan sumber Meningkatnya kemampuan dan keahlian sumber daya daya aparatur

aparatur

Terwujudnya kinerja keuangan yang akuntabel

peLaporan capaian kinerja keuangan yang lancer dan tepat waktu

5

Meningkatnya

kesadaran

dalam

kehidupan Terciptanya toleransi inter/antar pemeluk agama, suku

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi semua dan etnis dalam masyarakat

5 Kali pertemuan

pemeluk agama, suku dan etnis 6

Melakukan deteksi dini setiap gejala dan potensi Semua potensi konflik dapat terdeteksi dan teratasi ancaman

yang

mengarah

pada

Terjalinnya hubungan kelembagaan dan kemitraan Terwujudnya budaya politik yang sehat dan demokratis sesuai dengan undang-undang

Melkukan deteksi dini setiap gejala dan potensi Semua potensi konflik dapat terdeteksi dan teratasi ancaman

yang

82 %

4 Kali

73.660.000.-

78 %

116.800.000.-

97 %

ketentraman di masyarakat

yang baik dengan Ormas, LSM dan Parpol 8

135.600.000.-

terganggunya secara dini sehingga tercipta kemanan, ketertiban dan

stabilitas daerah 7

12 Kali

mengarah

pada

terganggunya secara dini sehingga tercipta kemanan, ketertiban dan

stabilitas daerah

pertemuan 4 Kali pertemuan

ketentraman di masyarakat

Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp. 880.000.000,(Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Realisasi AnggaranTahun 2012 : Rp.762.057.781,(Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tijuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) Bima,

2013

Bupati Bima,


H. FERRY ZULKARNAIN, ST


RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2010 S/D 2015 INSTANSI

:

BADAN KESBANG, POL DAN LINMAS KABUPATEN BIMA

VISI

:

TERWUJUDNYA HARMONISASI KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM SEGALA ASPEK MELALUI ANTISIPASI POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN SECARA DINI KERAWANAN SOSIAL POLITIK SERTA MELUPAKAN SEGALA PERBEDAAN

MISI

NO

:

a.

Membangun kebersamaan dan silahturahmi serta solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari.

b.

Mengembangkan upaya dialogis dan kebebasan berpendapat untuk memecahkan setiap masalah dalam rangka keutuhan masyarakat.

c.

Mengembangkan peran serta dan partisipasi politik masyarakat.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

URAIAN

URAIAN

STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

KEBIJAKAN

PROGRAM KEGIATAN

1

2

3

4

1

a. Meningkatkan profesionalisme a. Peningkatan dan tertibnya pengelolaan Pegawai. administrasi di sekretariat. b. Mengembangkan system informasi b. Terciptanya lingkungan kerja yang yang tepat dan sesuai. nyaman. c. Terciptanya keseragaman bagi semua Pegawai.

Tersusunnya Buku Laporan RENJA, RENSTRA, LAKIP dan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan.

2

Renovasi dan pengadaan sarana dan prasarana kantor serta perbaikan gedung kantor

Sarana dan memadai.

3

Menganalis dan mengevaluasi kegiatan administrasi perkantoran

Sistem administrasi perkantoran berjalan lancar

4

a. Fasilitasi pemantapan kebangsaan.

prasarana

kantor

wawasan a. Masyarakat daerah rawan horizontal di Kab. Bima.

5

6

7

1 tahun

a. Meningkatkan profesionalisme Pegawai. b. Menganalis dan mengevaluasi kegiatan administrasi perkantoran.

Peningkatan Perkantoran

Terlaksananya perbaikan gedung kantor.

1 tahun

Renovasi dan pengadaan sarana dan prasarana kantor serta perbaikan gedung kantor.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Administarasi perkantoran berjalan dengan baik dan lancar.

1 tahun

Mengembangkan system informasi yang tepat dan sesuai.

konflik a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda, Toga, Toma,

1 tahun

a. Memperdayakan masyarakat dalam memperkokoh daya rekat komunitas.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

yang

Adm

b. Peningkatan pelaksanaan pembauran b. Siswa SLTA di Kab. Bima pembentukan Forum Perdamaian Kec. bangsa. c. Pengurus organisasi pemuda, organisasi Se Kab. Bima. c. Fasilitasi peningkatan upaya kemasyarakatan dan lain-lain. b. Orientasi tenaga pelaksana pembauran demokratisasi dan ketahanan bangsa bidang pendidikan. c. Sosialisasi wawasan kebangsaan. d. Dialog interatif dan pencerahan secara priodik. e. Pendataan dan identifikasi masalah pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa. f. Pembentukan Forum Umat beragama, Suku, dan Etnis.

b. Memelihara dan mengembangkan kerukunan sosial antar dan internal umat beragama, etnis, suku dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya sebagai potensi bangsa. c. Mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. d. Memantapkan kesadaran berbagsa dan bernegara melalui pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan. e. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan media massa dalam penyebaran informasi kesatuan bangsa dan linmas.

5

a. Pemberdayaan Ormas/LSM, Toga dan Toma. b. Fasilitasi kebijakan pelaksanaan hubungan Eksekutif dengan Lembaga Legislatif, Penyelenggara Pemilu, Parpol, Ormas dan LSM.

a. Koordinasi antar lembaga pada supra struktur politik dan infra struktur politik. b. Pendataan ulang, monitoring dan evaluasi Ormas, LSM dan Partai Politik. c. Optimalisasi peran Orpol, Ormas, LSM, Toga, Toma dalam rangka integrasi komunitas/bangsa. d. Refitalisasi peran Orpol, Ormas, LSM, Toga, Toma dalam rangka mensukseskan Pemilu. e. Refitalisasi peran Toga/Toma, Ormas/LSM sebagai perekat komunitas bangsa yang antara lain diarahkan pada materi responsif zender. f. Peningkatan peran Toga/Toma, Ormas/LSM. g. Sosialisasi UU politik pada Toga, Toma, Suku/Etnis dan Siswa SMA sebagai pemilih umum. h. Sosialisasi bahaya Narkoba kepada Generasi Muda.

1 tahun

a. Memfasilitasi kegiatan infrastruktur Bina Politik dan sosial politik guna memacu kualitas dan Kemasyarakatan kemandiriannya. b. Meningkatkan peran Parpol, Perguruan tinggi, Ormas/LSM, Toga/Toma dan TNI/Polri sebagai pilar utama yang mendorong dan memperkuat daya rekat komunitas/kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

6

a. Terakomodir/teradaptasinya a. Mengidentifikasi, memprediksikan a. Penanganan konflik dan kerawanan perubahan yang terjadi dan tidak dan mempetakan perkembangan sosial keamanan (kontijensi). menimbulkan kesenjangan situasi dan kondisi konflik serta b. Pembinaan ketentraman dan dengan nilai-nilai yang telah daerah rawan sosial keamanan. ketertiban masyarakat dalam melembaga dalam masyarakat b. Melakukan diteksi dini dan kajian menunjang kebijaksanaan

1 tahun

a. Mempetakan perkembangan Perlindungan Masyarakat situasi dan kondisi konflik serta kerawanan sosial di daerah. b. Menganalisis, mengevaluasi situasi dan kondisi rawan konflik

a. Lembaga Legislatif, Ormas dan LSM di Daerah serta Toga/ Toma. b. Instansi Lembaga Pemerintah. c. Terdatanya semua Ormas/LSM seKab. Bima. d. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Undang-undang Politik.

serta tercegahnya masyarakat dari konflik horizontal. b. Tetap eksisnya kehidupan kolektif komunitas dalam keperbedaan dan terbangunnya toleransi sesama warga dalam konteks keyakinan serta terbangunnya situasi dan kondisi yang tidak saling memarjinalkan. c. Tercegahnya brutalisme dan kekerasan di tengah kehidupan kolekitf dan terpeliharanya ketentraman dan tibum. Mendapatkan data yang lebih awal dan akurat sehingga diharapkan akan tercipta tindakan penanganan dan antisipasi secara tepat dan cepat sehinga tugas dapat diselesaikan dengan cepat. d. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring di desa rawan konflik (potensi konflik).

strategis terhadap berbagai gejala, pemerintah di bidang pertahanan gangguan IPOLEKSOSBUD dan dan keamanan. TIBMAS. c. Meningkatkan peran KOMINDA c. Mengembangkan kemitraan dalam (Komunitas Intelijen Daerah) Kab. membina keamanan dan ketentram di Bima. daerah. d. Pemberdayaan kemitraan peran d. Kewaspadaan dini masyarakat dalam media masa dalam penyebaran rangka penjabaran Peraturan informasi kesatuan bangsa dan Mendagri Nomor : 12 Tahun 2006. linmas. e. Peningkatan analisis dan pengkajian serta penanganan masalah strategis daerah. f. HUT NTB, Hari Jadi Bima dan Pelatihan Paskibraka. g. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).Penanganan Konflik. h. Peningkatan sarana operasional Satlak PBP dan pembentukan pembinaan Team Reaksi Cepat (TRC). i. Diklat dan Santi Aji Linmas menghadapi Pemilihan Gubernur. j. Tanggap darurat bencana alam. k. Sosialisasi rencana Hak Azasi Manusia (RANHAM).

c.

d. e. f. g.

serta rawan sosial di daerah. Mengembangkan system informasi dalam penanggulangan daerah rawan konflik dan daerah rawan sosial keamanan Meningkatkan kesiagaan dalam penanggulangan dalam berbagai bencana. Membentuk sitem perlindungan masyarakat dalam menangulangi berbagai ancaman. Meningkatkan profesionalisme satuan linmas. Memantapkan peran dan fungsi satuan pelaksana penanggulangan bencana ( SATLAK PBP).

Bima,

2013



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

: BADAN KESBANG, POL DAN LINMAS

TAHUN

: 2013

NO

1

SASARAN

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

4

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

6

7

8

9

5

1

a. Meningkatkan profesionalisme Pegawai. a. Tersusunnya Buku Laporan RENJA, b. Mengembangkan system informasi yang tepat RENSTRA, LAKIP dan MUSRENBANG dan sesuai. Tingkat Kecamatan. c. Renovasi dan pengadaan sarana dan b. Terlaksananya perbaikan gedung prasarana kantor serta perbaikan gedung kantor. kantor c. Administarasi perkantoran berjalan d. Menganalis dan mengevaluasi kegiatan dengan baik dan lancar. administrasi perkantoran

1 Tahun

Kesekretariat

2

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda, Toga, Toma, pembentukan Forum Perdamaian Kec. Se Kab. Bima. b. Orientasi tenaga pelaksana pembauran bidang pendidikan. c. Sosialisasi wawasan kebangsaan. d. Dialog interatif dan pencerahan secara priodik. e. Pendataan dan identifikasi masalah pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa. f. Pembentukan Forum Umat beragama, Suku, dan Etnis.

1 Tahun

Pengembang a. Peningkatan Toleransi dan an Wawasan Kerukunan dalam Kehidupan Kebangsaan Beragama

a. Toleransi dan Kerukunan dalam Hidup Beragama yang baik

b. Bela Negara Bagi Generasi Muda c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa (PASKIBRAKA) d. Farum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB)

b. Peningkatan dan Pencegahan Potensi Konflik c. Menekan Potensi Konflik di masyarakat d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya bangsa.

a. Pendataan dan Revitalisasi Peran Ormas dan LSM

a. Terdaftarnya Jumlah LSM Ormas dan Yayasan b. Peningkatan Pemahaman

3

a. Terbangunnya tolelansi sesama warga dalam konteks keyakinan. b. Tetap eksisnya kehidupan kolektif komunitas dalam keperbedaan. c. Terbangunnya situasi dan kondisi yang tidak saling memarjinalkan. d. Tercegahnya masyarakat dari konflik horizontal. e. Terpliharanya ketentraman dan ketertiban umum. f. Tercegahnya brutalisme dan kekerasan di tengah-tengah kehidupan kolektif. g. Mengemukanya tema-tema kegiatan lintas suku, lintas agama, lintas etnis dan lintas kelompok lainnya dalam masyarakat. a. Koordinasi antar lembaga pada supra struktur a. Terciptanya komunikasi timbal balik politik dan infra struktur politik. yang harmonis dengan lembaga b. Pendataan ulang, monitoring dan evaluasi Legislatif, Ormas dan LSM.

1 Tahun

Pendidikan politik Masyarakat

KET

Kinerja Administrasi Optimalisasi Pelayanan Adm. Perkantoran. Perkantoran b. Peningkatan Sarana dan Terlaksanannya sistem Adm. Perkantoran yang baik Prasarana Aparatur c. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Peningkatan

1 Kali

1 tahun

1 Kali

1 tahun

1 Kali

1 tahun

10

Ormas, LSM dan Partai Politik. c. Optimalisasi peran Orpol, Ormas, LSM, Toga, Toma dalam rangka integrasi komunitas/bangsa. d. Refitalisasi peran Orpol, Ormas, LSM, Toga, Toma dalam rangka mensukseskan Pemilu. e. Refitalisasi peran Toga/Toma, Ormas/LSM sebagai perekat komunitas bangsa yang antara lain diarahkan pada materi responsif zender. f. Peningkatan peran Toga/Toma, Ormas/LSM. g. Sosialisasi UU politik pada Toga, Toma, Suku/Etnis dan Siswa SMA sebagai pemilih umum. h. Sosialisasi bahaya Narkoba kepada Generasi

b. Terpetanya daerah rawan konflik sehingga mudah dalam penanganannya. c. Terjalinnya hubungan koordinasi yang terpadu antar instansi dan lembaga penyelenggara pemilu. d. Terjalinnya hubungan yang harmonis antar LSM dengan Pemerintah. e. Terakurasinya data Ormas/LSM. f. Terbentuknya Forum Toga/Toma. g. Meningkatnya kesadaran Politik masyarakat.

terhadap Ormas b. Pembinaan dan Verifikasi Parpol yang mendapat bantuan dari Pemerintah

c. Monitoring Sosial, Budaya, Agama dan Eakonomi Masyarakat

Muda.

d. Monitoring PILKADA Gubernur tahun 2013 - 2018 4

a. Mengidentifikasi, memprediksikan dan mempetakan perkembangan situasi dan kondisi konflik serta daerah rawan sosial keamanan. b. Melakukan diteksi dini dan kajian strategis terhadap berbagai gejala, gangguan IPOLEKSOSBUD dan TIBMAS. c. Mengembangkan kemitraan dalam membina keamanan dan ketentram di daerah. d. Kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka penjabaran Peraturan Mendagri Nomor : 12 Tahun 2006. e. Peningkatan analisis dan pengkajian serta penanganan masalah strategis daerah. f. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). g. Penanganan Konflik. h. Diklat dan Santi Aji Linmas menghadapi Pemilihan Gubernur. i. Tanggap darurat bencana alam.

a. Terciptanya stabilitas keamanan dan stabilitas sosial dalam rangka supremasi hukum. b. Daerah rawan konflik dan rawan sosial keamanan. c. Diperoleh data/informasi perkembangan situasi/kondisi secara dini sehingga dapat diambil tindakan kebijakan dalam penanganan permasalahan. d. Memperoleh bahan untuk pengambilan kebijaksanaan yang cepat dan tepat. e. Tenaga Intel dan instansi terkait/petugas lapangan yang ada di Bakesbang Linmas. f. Meningkatkan peranan dan kesadaran Media masa dalam pemberiataan. g. Memudahkan arus penerimaan dan pengiriman informasi.

1 Tahun

Pemberdayaa a. Komunitas Intelijen Daerah n Potensi dan (KOMINDA) Pemeliharaan KAMTIBMAS

Tugas

a. Tercapainya Pemahaman dan Kapasitas sebagai Anggota Parpol b. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah dan Porpol dalam membangun Daerah a. Terciptanya kondisi SBAEK yang baik b. Tercapainya kehidupan sosial, budaya, agama, ekonomi masy. Yang stabil. a. Terdatanya Jumlah TPS b. Tercapai Kondisi PILKADA yang aman dan terkendali a. Memperoleh bahan untuk pengambilan kebijaksanaan yang cepat dan tepat. b. Terciptanya stabilitas keamanan dan stabilitas sosial dalam rangka supremasi hukum.

b. Penanganan dan Pencegahan a. Tercegahnya Potensi Konlik

LSM,

brutalisme dan kekerasan di tengah kehidupan kolekitf dan terpeliharanya ketentraman dan tibum. b. Mendapatkan data yang lebih awal dan akurat sehingga diharapkan akan tercipta tindakan penanganan dan antisipasi secara tepat dan cepat sehinga tugas dapat

1 Kali

4 Kali

1 Kali

4 Kali

4 Kali

1 tahun

5

a. Terakomodir/teradaptasinya perubahan yang terjadi dan tidak menimbulkan kesenjangan dengan nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat serta tercegahnya masyarakat dari konflik horizontal. b. Tetap eksisnya kehidupan kolektif komunitas dalam keperbedaan dan terbangunnya toleransi sesama warga dalam konteks keyakinan serta terbangunnya situasi dan kondisi yang tidak saling memarjinalkan. c. Tercegahnya brutalisme dan kekerasan di tengah kehidupan kolekitf dan terpeliharanya ketentraman dan tibum. Mendapatkan data yang lebih awal dan akurat sehingga diharapkan akan tercipta tindakan penanganan dan antisipasi secara tepat dan cepat sehinga tugas dapat diselesaikan dengan cepat. d. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring di desa rawan konflik (potensi konflik).

1 Tahun

Peningkatan Kemampuan / Kesejahteraan Petugas Kamtibmas

Peningkatan Kesejahteraan Anggota Linmas Inti Kab Bima

diselesaikan dengan cepat.

a. Terpenuhinya

kesejahteraan Linmas Inti

Anggota

4 Kali

1 tahun

b. Peningkatan sarana operasional Satlak PBP dan pembentukan pembinaan Team Reaksi Cepat (TRC).

Bima,

2013



DATA KONFLIK TAHUN 2012 Selama tahun 2012 di beberapa Desa dan kecamatan di Kabupaten Bima terjadi beberapa kasus konflik atau perkelahian antar Desa (konflik Horizontal) antara lain: 1. Pada Tanggal 11 Januari 2012 Pukul 11.00

Wita

telah terjadi pembunuhan

terhadap anak kandungnya an. Yani, 18 Bulan, Perempuan, Rt.07 Dsn. Sakolo Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima yang dilakukan oleh Ayah Kandungnya Sdra Busran M. Nor, 30 tahun, tani, Rt.07 Dsn. Sakolo Desa Laju, Kec. Langgudu Kab. Bima, kejadian ini disebabkan oleh kedua orang tuanya berkelahi tiba-tiba bapak korban melempar isterinya sehingga mengenai korban (anaknya) dan mengalami luka robek pada bagian kepala hingga meninggal dunia. Kasus ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Kec. Langgudu dan menahan pelaku (ayah kandung korban). 2. Pada Tanggal 13 Januari 2012 Pukul 16.00 wita telah terjadi pembunuhan terhadap

sdra Salahudin, 27 tahun, tani Rt. 02/07 dusun diha Desa Ncera Kec. Belo Kab. Bima yang dilakukan sdra Kalimutu, 25 tahun, tani Rt. 06/03 Desa Soki Kec. Belo Kab. Bima pada saat mandi hujan dan sdra Kalimutu melakukan pelemparan dengan batu ke arah sdra Salahudin hingga jatuh dan meninggal. 3. Kronologis kejadian pada Pukul 15.45 Wita telah terjadi hujan deras disekitar Desa

Soki dn Desa Ncera dan sdra Salahudin bersama temanya sdra Habibi Desa ncera melaksanakan mandi hujan dijalan raya lintas Desa Soki dan Desa Ncera tiba-tiba sdra Kalimutu

melemparkan batu ke arah sdra Salahudin sehingga jatuh dan

meninggal di TKP. Akibat kejadian tersebut sdra Salahudin mengalami luka pada dada dan luka robek di mulut sedakan pelaku sdra Kalimutu melarikan diri dan masih dalam pencarian pihak Kepolisian untuk situasi di TKP aman terkendali dan sudah diturunkan pihak Polres Kabupaten dan Brimob untuk melaksanakan pengamanan TKP. 4.

tiang milik sdra Ishaka,45 tahun ,tani Rt. 01/05 dusun diha Desa Ncera Kec. Belo Kab. Bima dan sdra H. Hala, 57 tahun, tani Rt. 08/05 Dusun Diha Desa Ncera Kec. Belo Kab. Bima yang disebabkan arus pendek.

5.

Kronologis kejadian, pada saat kejadian kebakaran pemilik rumah tidak ada ditempat dan api dapat dipadamkan pada Pukul 20.00 wita oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran Kab. Bima dan di bantu warga setempat. Akibat kejadian tersebut Dua Unit Rumah terbakar Kerugian : a. Korban jiwa

: Nihil

b. Materil

: 2 unit Rumah terbakar bersama perabot rumah tangga.

c. Kerugian 6.

: ± 50 juta

Pada Tanggal 21 Januari 2012 Pukul 15.30 Wita telah terjadi perkelahian antara Sdra. Kaharudin, 55 tahun, tani, Dsn Tengge Desa Tolowata Kec. Ambalawi Kab. Bima dengan Sdra. Nurdin, 55 tahun, Dsn Tengge Desa Tolowata Kec. Ambalawi,

7.

Kronologis kejadian :Sdra. Nurdin memperkosa anaknya Sdra Karahudin an. Sumanti, 27 tahun, gadis idiot dan bisu perbuatannya di ketahui oleh orang tuanya sehingga terjadi perkelahian menggunakan parang

akibatnya kedua belah pihak

mengalami luka parah di bagian kepala, punggung, kaki dan telapak kaki terbelah, kedua korban di larikan di Puskesmas Ambalawi. TKP dalam penjagaan dan permasalahannya sedang di tangani Polsek Kec. Ambalawi. 8.

Pada Tanggal 31 Januari 2012

Pukul 16.00 Wita

telah terjadi pembunuhan

terhadap sdra Salahudin, 27 tahun, tani Rt. 02/07 dusun diha Desa Ncera Kec. Belo Kab. Bima yang dilakukan sdra Kalimutu, 25 tahun, tani Rt. 06/03 Desa Soki Kec. Belo Kab. Bima pada saat mandi hujan dan sdra Kalimutu melakukan pelemparan dengan batu ke arah sdra Salahudin hingga jatuh dan meninggal. 9.

Kronologis kejadian pada Pukul 15.45 telah terjadi hujan deras disekitar Desa Soki dn Desa Ncera dan sdra Salahudin bersama temanya sdra Habibi Desa ncera melaksanakan mandi hujan dijalan raya lintas Desa Soki dan Desa Ncera tiba-tiba sdra Kalimutu

melemparkan batu ke arah sdra Salahudin sehingga jatuh dan

meninggal di TKP.

Akibat kejadian tersebut sdra Salahudin mengalami luka pada dada dan luka robek di mulut sedakan pelaku sdra Kalimutu melarikan diri dan masih dalam pencarian pihak Kepolisian untuk situasi di TKP aman terkendali dan sudah diturunkan pihak Polres Kabupaten dan Brimob untuk melaksanakan pengamanan TKP 10. Pada 080130 Mei 2012, telah terjadi pembacokan di Desa Ntonggu Kec. Palibelo

Kab. Bima terhadap Sdr. Anshari (Anak kandung kepala Kesbanglinmas Kab.Bima Drs. Syafrudin), 27 thn, Mahasiswa, Rt. 01 Rw.01 Desa Tonggorisa Kec. Palibelo Kab. Bima yang dilakukan oleh orang tak dikenal pada saat acara orhen yang terindikasi pelaku dan korban mempunyai dendam lama dan sampai saat ini pelaku pembacokan belum ditangkap. 11. Akibat kejadian, Sdr. Anshari , 27 thn, Mahasiswa, Rt. 01 Rw.01 Desa Tonggorisa

Kec. Palibelo Kab. Bima mengalami luka bacok dibagian tilang rusuk sebelah kiri tembus kebelakang dan saat ini korban masih dirawat di RSUD Bima, sementara pelaku pembacokan masih dalam penyelidikan dan pengejaran pihak Kepolisian. 12. Pada Pukul 15.30 wita Masyarakat Desa Teke memblokir jalan menuju Desa

Ntonggu sampai sekarang karena belum terungkap pelaku pembacokan. 13. Pada 230910 September 2012 telah terjadi Pembacokan di Ds Renda Kec. Belo

Kab.Bima telah terjadi kasus penganiayaan dgn sebilah parang Kronologis kejadian. Sekitar Pukul 09.10 Wita terjadi percekcokan antara Sdra Nurdin H. Muhamad 40 thn Petani Ds Roi Kec. Belo Kab. Bima ( Paman ) dgn Sdra Abdul Khaer 25 thn Petani Ds Ngali Terkait permasalahan sebidang tanah warisan keluarga yang berlanjut terjadinya saling serang dgn parang. akibat kejadian tersebut Sdra Nurdin mengalami luka bacok di tangan kiri dan di jari manis hampir putus dan di rawat di RSU Muhamadiyah Kota Bima sedangkan Sdra Abdul Khaer mengalami luka robek mulai dari telinga sampai bibir di bagian kiri dan di rawat di RSUD Raba Bima. saat ini kasus di tangani oleh Polsek Belo. 14. Pada Tanggal 17 Oktober 2012 Pukul 13.15 Wita telah terjadi perkelahian antara

Desa Dadi Bou Kec. Woha Kab. Bima dengan Desa Samili dan Desa Kalampa Kec. Woha Kab. Bima, bentrokan tersebut berawal dari penganiayaan siswa SMA N 2 Woha An. A. Hafid asal Desa Dadibou oleh rekan sekolahnya asal Desa Kalamp yang terjadi pada siang hari di sekolah setempat.

15. Akibat dari bentrokan tersebut, kerugian yang di alami oleh ke dua belah pihak

sampai dengan Tanggal 17 Oktober 2012 adalah: 1. Korban meninggal 1 (satu) orang An. Karman, 28 Tahun asal Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima 2. Korban luka-luka 8 (delapan) orang An: a.

Tasrif, 44 Tahun, Asal Desa Samili, luka pada paha kiri.

b.

Nanang, 24 Tahun, Asal Desa Samili, luka pada dada kanan.

c.

Gunawan, 23 Tahun, Asal Desa Samili, luka pada punggung kanan.

d.

Mustar, 30 Tahun, Asal Desa Kalampa, luka pada kaki kiri.

e.

Ramli, 25 Tahun, Asal Desa Samili, luka pada tangan kiri.

f.

Arif, 31 Tahun, Asal Desa Renda, luka pada bibir dan lidah.

g.

A. Bakar, 35 Tahun, Asal Desa Samili, luka pada tungkai kaki kanan.

h.

Bakar Abdullah, 45 Tahun, Asal Desa Samili, luka pada dada kanan

3. Pada Tanggal 18 Oktober 2012 Pukul ………. Wita terjadi bentrokan lanjutan antara Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima dengan Desa Samili dan Desa Kalampa Kec Woha Kab. Bima 4. Akibat dari bentrokan tersebut, kerugian yang di alami oleh ke dua belah pihak sampai dengan Pukul 17.00 Wita adalah sebagai berikut: a.

Rajak, 30 Tahun, Asal Desa Dadibou, luka pada jempol dan telapak kaki kanan.

b.

Mursalim Hasanudin, 21 Tahun, Asal Desa Dadibou, luka pada kaki kiri Salahuddin

16. Warga dari ketiga Desa yang bertikai masing-masing mengungsi ke luar Desa dan

membawa serta barang-barang yang bisa dipikul dan ditenteng, karena merasa khawatir akan menjadi korban dari pertikaian tersebut. 17. Pada 25 Desember 2012 Pukul 14.30 Wita telah terjadi perkelahian antar kampung,

yaitu antara warga Desa Rabakodo dengan warga Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima.

18. Korban dalam kejadian tersebut ada 3 orang, yaitu:

a. Imran (40) warga Desa Rabakodo, mengalami luka rober pada dahi, bibir bagian bawah dan sejumlah benjolan pada kepala. b. Tarsan (32) warga Desa Rabakodo, mengalami luka robek pada batang hidung. c. Arifudin (27) warga Desa Talabiu, mengalami luka memar pada sejumlah bagian tubuhnya.

KEPALA BADAN KESBANG, POL DAN LINMAS KABUPATEN BIMA

Drs. SYAFRUDDIN H. AHMAD NIP. 19600721 199203 1 010

KEADAAN KAMTIBMAS DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2012 Keadaan KAMTIBMAS DI Kabupaten Bima selama tahun 2012 relatif aman terkendali walaupun dibeberapa kecamatan seperti Wera, Parado, dan Kecamatan Lambu sering terjadi aksi Demo dan Unjuk Rasa penolakan terhadap ijin tambang. Selain masalah penolakan terhadap ijin tambang, masalah yang masih terjadi dalam tahun 2012 walaupun tidak begitu mempengaruhi KAMTIBMAS adalah masih adanya pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil pelaksanaan PILKADA Kabupaten Bima tahun 2010. Adapun beberapa gangguan KAMTIBMAS yang terjadi di Kabupaten Bima selama Tahun 2012 adalah sebagai bereikut: 1.

Pada Tanggal 04 Januari 2012 Pukul 10.00 Wita

telah terjadi unras di depan

Kantor Camat Kec. Sape Kab. Bima yang dilakukan oleh Gabungan Masyarakat Sape yang dikoordinatori oleh Sdra. Haris 28 tahun, Mahasiswa STKIP, jumlah massa ± 50 orang dengan tuntutan : Cabut SK Bupati Nomor 188 dan hentikan kegiatan eksplorasi Tambang Emas di Kec. Lambu Kab. Bima. 

Pada Pukul 12.00 Wita unras membubarkan diri dengan tertib dan aman tanpa ada yang menerima tanggapan.



Pada Pukul 11.00 Wita telah terjadi unras di depan Kantor DPRD Kab. Bima yang dilakukan oleh Forum bersama dan Mahasiswa dengan jumlah massa ± 25 orang korlap sdra Berry, 37 tahun, Desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima dengan tuntutan : Agar Bupati Bima segera mundur dari Jabatannya karena tidak mampu memimpin Kabupaten Bima dan Mencabut SK Bupati Nomor 188.



Pada Pukul 14.00 Wita unras membubarkan diri dengan tertib dan aman tanpa ada yang menerima tanggapan.

2.

Pada Tanggal 26 Januari 2012 Pukul 12.30 Wita

telah terjadi unras yang di

lakukan oleh masyarakat Kec. Sape dan Kec. Lambu, jumlah massa ± 7000 orang dengan menggunakan kendaraan Mobil Truk 24 unit, Pick Up 68 unit, Bis 1 unit dan serpeda motor ± 1000 unit Korlap Sdra. Umran 22 tahun, Mahasiswa Universitas mataram (UNRAM), Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima dengan tuntutan segera mencabut SK 188 tentang Ijin Pertambangan.

3.

Pada Pukul 13.30 Wita massa memaksa membuka blockade kawat berduri yang di pasang oleh aparat polres Kab Bima dan berhasil masuk, massa membakar dan melakukan pengrusakan sejumlah fasilitas antara lain : a. Kantor Bupati Bima terbakar 1 unit. b. Kantor KPUD terbakar 1 unit. c.

Mobil PMK rusak 1 unit.

d. Mobil tangki air di rusak 1 unit. e. Mobil Dinas Taft di rusak 1 unit. f.

Mobil L 300 di rusak 1 unit.

g. Mobil kawat berduri Polri di rusak 1 unit. h.

Pagar Kantor Bupati Bima di bongkar massa.

i.

Lima unit Motor terbakar massa  Pada Pukul 14.30 Wita massa bergerak menuju Lembaga Pemasyarakatan dan membebaskan tahanan 39 orang yang di tahan terkait kasus insiden Pelabuhan Kec.Sape dan Kec. Lambu. Kab. Bima.

4.

Pada

Pukul

15.30

massa

setelah

membebaskan

tahanan

di

Lembaga

Pemasyarakatan kembali ke Kec. Sape dan Kec. Lambu Kab. Bima 5.

Pada Tanggal 05 Desember 2012 Pukul 10.00 Wita, terjadi UNRAS di Jalan Lintas Bandara – Talabiu, oleh massa dari LMND. Dalam aksinya massa melakukan penyanderaan terhadap mobil pengangkut BBM milik Pertamina sebagai tanda Anti terhadap Penanaman modal Asing yang dianggap merusak perekonomian bangsa.

KEPALA BADAN KESBANG, POL DAN LINMAS KABUPATEN BIMA

Drs. SYAFRUDDIN H. AHMAD NIP. 19600721 199203 1 010

KATA PENGANTAR. Bima, 2012 Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima,

Recommend Documents