Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau LAKIP 2013 BAB I PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau LAKIP 2013

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas,

dimana

penyelenggara

merupakan

Negara

dalam

salah

satu

wujud

komitmen

mempertanggungjawabkan

organisasi

pengelolaan

dan

pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Berau Pada tahun 2013, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau melaksanakan program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daearah Kabupaten Berau. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggara tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau, khususnya bidang-bidang yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau serta mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau serta Visi dan Misi Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2011-2015, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 1


organisasi Badan

Kesatuan Bangsa, Politik

dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Berau Sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kemudian dijabarkan kedalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dijelaskan bahwa Akuntabilitas sebagai salah satu aspek umum penyelenggara negara adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan

pada

masyarakat

atau

rakyat,

sebagai

pemegang

kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, politik

dan

Perlindungan Masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha yang maksimal dari setiap aparat, untuk berkomitmen memper-tanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran aktif, kerjasama, tanggungjawab dan kerja keras setiap unsur aparatur/staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau yang dipergunakan sebagai modal dasar didalam mengemban visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau dan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau

2


Penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013 didasarkan : 1.

Tap.MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

9.

Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

3


14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 388 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2009 24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pecepatan Pemberantasan Korupsi 4


26. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah 27. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 28. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja utama 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan Bantuan Organisasi Kemasyarakatan 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Dalam Negeri. 36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah

5


37. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah 38. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 41. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri

Nomor

0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kaltim Tahun 2005-2025 43. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau 44. Peraturan Pemerintah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 45. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (LTD) 46. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau 47. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau

6


Maksud penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa, Poitik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013 adalah: 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau (Bupati Berau sebagai laporan) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013; 2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau; 3. Memberikan

gambaran

mengenai

tingkat

keberhasilan

dan/atau

tingkat

kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa ,Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013. Tujuan Penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013 adalah: 1. Mewujudkan pertangungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013; 2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau khususnya dan Pemerintah Kabupaten Berau secara umum; 3. Terlaksananya program/kegiatan kerja secara efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat; 4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

7


1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatua Bangsa ,Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Kabupaten

Berau

di

bidang

Kesatuan

Bangsa,

politik

dan

Perlindungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Berau. Adapun tugas pokok Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a.

Merencanakan dan merumuskan Pembangunan di Bidang di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sejalan dengan strategi Pembangunan Daerah;

b.

2)

Memggerakan Organisasi badan sesuai dengan rencana dan strategis untuk mencapa tujuan;

c.

3)

Mengkoordinasi seluruh kegiatan dan program pembangunan;

d.

4)

Membina dan memberi tugas kepada bawahan;

e.

5)

Mempelajari

peraturan-peraturan

organisasi Kesatuan Bangsa, Politik

yang

berhubungan

dengan

dan Perlindungan Masyarakat

sebagai referensi pembuat kebijakan f.

6)

Memeriksa, mengecek, mengoreksi,mengontrol dan mengesyahkan hasil kerja bawahan

g.

7)

Mengevaluasi, mengawasi pelaksanaan tugas secara berjenjang 8


h.

8)

Memberi saran dan pertimbangan, menyampaikan laporan dan melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau sebagaimana Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan didukung 1 orang Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas (Eselon III/A), 3 orang Kepala Badan (Eselon III/B), dan dibantu 3 orang Kepala Sub Bagian dan 6 orang Kepala Sub Bidang (Eselon IV), dan staf sebanyak 37 orang PNS, 7 orang PTT. Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Berau Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah: Tabel 1. Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau No.

Jabatan

Nama Pejabat

1.

Badan Kesbangpol dan Linmas

Drs.H. Datu Kesuma

2.

Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas

Linus Bambang Pranoto, SH

3.

Kepala Bidang Kesatuan Kebangsaan

Abidinsyah, BA

4.

Kepala Bidang Sosila Politik

Wasimin, AMD

5.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Zulfadliansyah

6.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Said Ahkmad

9


7.

Kasubbag Keuangan

H. Eddy Supratikno, ST,MT

8.

Kasubbag Penyusunan Program

Mas Yoki

Kasubbid Hak Azasi Manusia, Pembauran

9.

dan Ketahan Bangsa

Wahid.N

10. Kasubbid Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Bambang Pusparaga

11.

12.

13.

14.

Kasubbid Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif Kasubbid Hubungan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kasubbid Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kasubbid Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sugeng Wuyono

Adji Bahrun

H. Suyadi

Tri Suciati, SE

Sumber : Ka.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Desember 2013

Tugas pokok dan fungsi satuan kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau sebagai berikut : a. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris

berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Sekretariat Badan

terdiri atas 3 (tiga) Kasub Bagian yaitu (1) Kasub Bagian Penyusunan Program, (2) Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian, (3) Kasub Bagian Keuangan. Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; penyiapan penyusunan rancangan peraturan Daerah 10


dan Bupati dan pengelolaan urusan kepegawaian; pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga. b. Selanjunya Kepala Bidang masing-masing membawahi sebagai berikut : Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Terdiri dari 2 (dua) Kasubbid, yaitu (1) Kasubbid Hak Azasi Manusia, Pembauran dan Ketahanan Bangsa dan (2) Kasubbid Idiologi dan Wawasan Kebangsaan , Bidang Sosial Politik

Kepala

terdiri atas 2 (dua) Kasubbid, yaitu (1) Kasubbid

Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legeslatif dan (2) Kasubbid Hubungan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyaraka,t Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Terdiri dari 2 Kasubbid yaitu (1) Kasubbid Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan (2) Kasubbid Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk lebih jelasnya dalam pembagian melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau memiliki susunan sebagai berikut: 1) Sekretariat

Badan

Kesatuan

Bangsa,

Politik

dan

Perlindungan

Masyarakat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a)

Koordinasi

dalam

penyusunan

kepegawaian, perlengkapan

program,

administrasi

dan

dan anggaran keuangan sebagai

pedoman kerja; b) mempelajari berhubungan

dan

mengumpulkan penyusunan

peraturan-peraturan

program,

administrasi

yang umum,

11


kepegawaian, perlengkapan dan anggaran keuangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan. d) Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan. e) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program Badan dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan Badan. f) Menyelenggarakan administrasi umum Badan berupa pengaturan surat menyurat,

penyusunan

peranturan-peraturan

dan

ketatausahaan

lainnya agar dipenuhinya tertib adminstrasi. g) Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa, politik dan

perlindungan

masyarakat

untuk

mengetahui

tingkat

keberhasilannya. h) Menyelenggarakan

pengadaan

dan

pemeliharaan

barang

milik

negara/pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan. i)

Menyelenggarakan administrasi keuangan Badan untuk dicapainya tertib admnistrasi keuangan dan pemakaian keuangan negara yang efektif dan efisien.

j)

Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan

tentang langkah

atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; k) Membuat laporan kegiatan Sekretariat dan laporan kegiatan Badan baik

bulanan

maupun

tahunan

secara

periodik

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; l)

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

12


Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, mengidetifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan 1)

Sub Bagian Penyusunan Program dalam menyelenggarakan tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program sebagai pedoman b. kerja dalam melaksanakan tugas untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan. c. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pendataan serta penyusunan laporan sebagai dasar pelaksanaan tugas. d. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Penyusunan Program supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan. e. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian. f. Menyelenggarakan

Koordinasi

dan

merumuskan

Rencana

Strategis

(Renstra), program lima tahunan dan tahunan, pedoman atau petunjuk pelaksanaan program pembangunan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat lintas kecamatan. g. Menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Strategis, program pembangunan lima

tahunan dan tahunan bidang kesatuan bangsa, politik dan

perlindungan masyarakat lintas kecamatan.

13


h. Mengidentifikasi dan menganalisa sasaran dan kebutuhan rencana program pembangunan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat di lintas kecamatan. i. Menyelenggarakan pembangunan

penyusunan

bidang

kesatuan

anggaran bangsa,

politik

program/kegiatan dan

perlindungan

masyarakat baik APBD maupun APBN. j. Menyusun

pedoman

pembangunan

dan

bidang

petunjuk

kesatuan

teknis

bangsa,

pelaksanaan

politik

dan

kegiatan

perlindungan

masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas. k. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan penyusunan rencana program bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat pada tiap-tiap kecamatan. l. Memonitoring pelaksanaan kegiatan secara aktif dan pasif melalui peninjauan dan pemeriksaan langsung ke laporan, laporan bulanan, triwulan maupun tahunan. m. Melakukan koordinasi analisa, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan penyimpangannya. n. Mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan intern terhadap pelaksanaan program pembangunan. o. Mengkoordinasikan

penyusunan

evaluasi

dan

laporan

program,

akuntabilitas kinerja dan tugas-tugas umum Badan lainnya agar didapat laporan yang akurat dan akuntabel. p. Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP )

Badan setiap tahun. q. Menyiapkan bahan hasil pembangunan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat untuk laporan pertanggung jawaban Bupati.

14


r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; s. Menyusun laporan Badan baik bulanan, triwulan maupun tahunan. t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tupoksi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Badan. 2)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas. b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas. c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan. d. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian. e. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketatausahaan lainnya untuk tercapainya tertib administrasi. f. Merencanakan dan mengadakan kebutuhan perlengkapan Badan baik berupa sarana prasana kantor dan pendukung kerja lainnya. g. Memonitor dan mengawasi pemakaian aset Badan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak untuk mengetahui efektifitasnya. h. Memelihara dan mendata perlengakapan Badan baik bergerak maupun tidak bergerak untuk tercapainya tertib administrasi perlengkapan. 15


i. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan Badan yang berhubungan dengan masyarakat. j. Merencanakan kebutuhan pegawai pada Badan sebagai penunjang kelancaran pekerjaan. k. Menganalisa

dan

menyelenggarakan

pengelolaan

adminsitrasi

kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain-lain. l. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian. m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; n. Menyusun laporan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas. o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan Badan. 3)

Sub Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas. b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan tugas. c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Keuangan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan. d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Keuangan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.

16


e. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan untuk anggaran belanja langsung dan tidak langsung bersama dengan bidang lainnya f. Menyelenggarakan

pengelolan

keuangan

dan

perbendaharaan

berdasarkan ketentuan yang berlaku. g. Menyelenggarakan pengajuan penerbitan SKO, SPP dan SPMU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. h. Menyelenggarakan pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan Badan. i. Mengontrol dan mengawasi pembukuan Badan untuk terciptanya tertib administrasi keuangan. j. Menyelenggarakan penyusunan rencana perubahan/ tambahan anggaran belanja langsung dan tidak langsung. k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian. l. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; m. Menyusun laporan kerja Sub Bagian Keuangan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas. n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Bidang Kesatuan Bangsa

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang kesatuan bangsa yang meliputi hak azasi manusia, pembauran dan ketahanan bangsa, serta ideologi dan wawasan kebangsaan. 4) Bidang Kesatuan Bangsa dalam menyelenggarakan tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kerja Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas. 17


b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan. c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Kesatuan Bangsa

supaya tercapai kinerja yang baik pada

bawahan. d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa yang meliputi hak azasi manusia, pembauran dan ketahanan bangsa, serta ideologi dan wawasan kebangsaan; e. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.. f. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; g. Menyusun laporan kerja Bidang Kesatuan Bangsa baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas. h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Sub Bidang Hak Azasi Manusia, Pembauran dan Ketahanan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa

di bidang hak azasi manusia, pembauran dan ketahanan

bangsa. 5)

Sub Bidang Hak Azasi Manusia, Pembauran dan Ketahanan Bangsa dalam menyelenggarakan tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Hak Azasi Manusia, Pembauran dan Ketahanan Bangsa sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas. b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Hak Azasi Manusia, Pembauran dan Ketahanan Bangsa sebagai dasar pelaksanaan tugas.

18


c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Hak Azasi Manusia, Pembauran dan Ketahanan Bangsa

supaya

tercapai kinerja yang baik pada bawahan. d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional di bidang hak asasi manusia, pembauran dan ketahanan bangsa merujuk pada kebijakan umum, nasional dan tingkat propinsi. e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang intelkam, kewaspadaan dini, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja. f. Melaksanakan

penanganan

konflik,

pemerintah,

konflik

sosial

dan

pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kabupaten. g. Melaksanakan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan skala kabupaten, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan tingkat kabupaten. h. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kampung dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja. i. Melaksanakan pembinaan bimbingan dan konsultasi di bidang hak asasi manusia, pembauran dan ketahanan bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. j. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian. k. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; l. Menyusun laporan kerja Sub Bidang Hak Azasi Manusia, Pembauran dan Ketahanan Bangsa

baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai

pertanggungjawaban tugas. m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

19


Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. 6)

Sub

Bidang

Ideologi

dan

Wawasan

Kebangsaan

dalam

menyelenggarakan tugas sebagai berikut : 1) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas. 2) Mempelajari

dan

mengumpulkan

peraturan-peraturan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar pelaksanaan tugas. 3) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

supaya tercapai

kinerja yang baik pada bawahan. 4) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan menunjuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis propinsi. 5) Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara dan wawasan kebangsaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. 6) Melaksanakan

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

kecamatan, kelurahan, kampung dan masyarakat di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. 7) Melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kecamatan, kelurahan, kampung dan masyarakat. 8) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara. 9) Melaksanakan

pengawasan

dan

monitoring

penyelenggaraan

pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan kampung di bidang ideologi negara dan wawasan kebangsaan. 20


10) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian. 11) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan

tentang langkah

atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; 12) Menyusun laporan kerja pelaksanaan tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

baik bulanan, triwulan maupun tahunan

sebagai pertanggungjawaban tugas. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. I. Bidang Sosial Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di Bidang Sosial Politik yang meliputi hubungan partai politik, pemilu dan legislatif serta hubungan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. 7) Bidang Sosial Politik dalam menyelenggarakan tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kerja Bidang Sosial Politik sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas. b. Mempelajari

dan

mengumpulkan

peraturan-peraturan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Sosial Politik sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan. c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Sosial Politik supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan. d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sosial Politik yang meliputi hubungan partai politik, pemilu dan legislatif serta hubungan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat; e. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian. f. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan

tentang langkah

atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; 21


g. Menyusun laporan kerja Bidang Sosial Politik baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas. h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial Politik di bidang hubungan partai politik, pemilu dan legislatif. 8)

Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif dalam menyelenggarakan tugas sebaga berikut:

a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas. b. Mempelajari

dan

mengumpulkan

peraturan-peraturan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif sebagai dasar pelaksanaan tugas. c.

Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif

supaya

tercapai kinerja yang baik pada bawahan. d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik. e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten. f.

kelembagaan

partai

politik,

budaya

dan

pendidikan

politik

Melaksanakan kegiatan di bidang sistem implementasi politik,. g. Melaksanakan

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan,

di

kecamatan, kelurahan, kampung dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan pilkada. 22


h. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik. i.

Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelengaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kampung di bidang sistem dan

implementasi

politik,

kelembagaan

politik

pemerintahan,

kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada. j.

Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.

k. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan

tentang langkah

atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; l.

Menyusun laporan kegiatan Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas.

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial Politik di bidang hubungan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. 9) Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

sebagai pedoman

kerja dalam melaksanakan tugas. b. Mempelajari

dan

mengumpulkan

peraturan-peraturan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas. 23


c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan. d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional di bidang ketahanan seni budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. e. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni budaya, agama dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya, penanganan masalah sosial

melalui

organisasi

masyarakat

dan

lembaga

swadaya

masyarakat. f. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan kampung di bidang ketahanan seni budaya, agama dan organisasi masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan. g. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di bidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk sinkronisasi kegiatan. h. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap organisasi masyarakat yang ada di wilayah kabupaten. i.


j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan

tentang langkah

atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; k.

Menyusun laporan kegiatan Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

baik bulanan,

triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas. 24


l.


Bidang

Perlindungan

Masyarakat

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang perlindungan masyarakat

yang

meliputi

kesiapsiagaan

penanggulangan

bencana

dan

peningkatan sumber daya manusia. 10) Bidang Perlindungan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat

sebagai

pedoman kerja dalam melaksanakan tugas. b. Mempelajari berhubungan

dan

mengumpulkan

dengan

peraturan-peraturan

pelaksanaan

tugas

Bidang

yang

Perlindungan

Masyarakat sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan. c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan. d. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Perlindungan

Masyarakat yang meliputi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan peningkatan sumber daya manusia e. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian. f. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan

tentang langkah

atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; g. Menyusun laporan kerja Bidang Perlindungan Masyarakat

baik

bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas. h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

25


Sub Bidang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 11) Sub Bidang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dalam menyelenggarakan tugas sebagai berikut : a. Menyusun

rencana

Penanggulangan

kegiatan

Bencana

Sub

sebagai

Bidang pedoman

Kesiapsiagaan kerja

dalam

peraturan-peraturan

yang

melaksanakan tugas. b. Mempelajari

dan

mengumpulkan

berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana sebagai dasar pelaksanaan tugas. c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan. d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, operasional di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana merujuk pada kebijakan umum, nasional dan propinsi; e. Melaksanakan koordinasi teknis dan kerjasama antar dinas, instansi terkait di bidang penanggulangan bencana di tingkat kabupaten. f. Melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, perilaku masyarakat dan organisasi masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana; g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan/kampung dan masyarakat di bidang sumber daya alam, perilaku masyarakat dalam penanggulangan bencana; h. Melaksanakan

bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

di

bidang

kesiapsiagaan penggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

26


i.

Membuat satgas penanggulangan bencana di masing – masing kecamatan sesuai dengan kebutuhan untuk kesiapsiagaan;

j. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana guna penyempurnaan penyusunan program selanjutnya; k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian. l.

Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan

tentang langkah

atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; m. Menyusun

laporan

kegiatan

Penanggulangan Bencana

Sub

Bidang

Kesiapsiagaan

baik bulanan, triwulan maupun tahunan

sebagai pertanggung jawaban tugas. n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan

Masyarakat di bidang peningkatan sumber daya manusia. 12) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia

dalam

menyelenggarakan tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas. b. Mempelajari

dan

mengumpulkan

peraturan-peraturan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai dasar pelaksanaan tugas. c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.

27


d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik maupun masyarakat dalam wilayah kabupaten. e. Melaksanakan

peningkatan

kapasitas

aparatur

kesbangpol

dan

masyarakat di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. f. Melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan bela negara. g. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap ormas dan lembaga swadaya masyarakat di bidang kewaspadaan dini, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja. h. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang peningkatan sumber daya manusia sebagai bahan perbaikan penyusunan program selanjutnya. i.


j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan

tentang langkah

atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; k. Menyusun laporan kegiatan Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia

baik

bulanan,

triwulan

maupun

tahunan

sebagai

pertanggung jawaban tugas. l.


28


7. Kelompok Jabatan Fungsional (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk; (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada

pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. SUMBER DAYA ORGANISASI Jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) 51 Orang dan PTT 7 Orang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau per Desember 2013 berjumlah 58 orang, dapat disajikan susunannya sebagai berikut : Tabel 2. PNS dan PTT pada Badan Kesatuab Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013 NO

BIDANG

JUMLAH

1.

Sekretariat

21 orang

2.

Bidang Kesatuan Bangsa

7 orang

3.

Bidang Sosial Politk

6 orang

4.

Bidang Perlindungan Masyarakat

24 orang

Jumlah

58 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Perundang-undangan, Desember 2013

29


Tabel 3. PNS dan PTT pada Badan Kesbangpol dan Linmas Berdasarkan Pangkat Tahun 2013 NO

GOLONGAN

JUMLAH

1.

Golongan IV

5 orang

2.

Golongan III

15 orang

3.

Golongan II

31 orang

4.

PTT

7 orang

Jumlah

58 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Perundang-undangan, Desember 2013

Tabel 4. PNS dan PTT pada Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

S3

0 orang

2.

S2

1 orang

3.

S1

3 orang

4.

D3

2

5.

SLTA

36 orang

6.

SLTP

9

7.

SD

7 orang Jumlah

orang

orang

58 Orang

Sumber : Bagian umum dan Kepegawaian , Desember 2012

30


Beberapa tantangan kedepan dalam rangka menjaga proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dan penegakan hukum, antara lain: (1) Pengembangan pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam kerangka meningkatkan kualitas demokrasi; (2) Peran partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan agregasi politik, komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik bagi masyarakat; (3) Perbaikan proses politik melalui Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) terkait penyiapan perangkat peraturan perundangan sesuai jadwal, peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, serta pemahaman dan kesadaran politik masyarakat yang lebih baik; (4) Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai pluralisme atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat; (5) Penguatan lembaga-lembaga penegak hukum dan indepedensinya yang semakin bersih dari berbagai kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; serta (6) Upaya pemberantasan korupsi yang didukung aparat penegak hukum yang memilki integritas. Selanjutnya, aktualisasi partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi partai politik secara internal serta perkembangan lingkungan eksternalnya. Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik. Padahal, partai politik merupakan salah satu unsur aktor politik dalam infrastruktur politik yang sangat penting dalam mengembangkan mekanisme demokrasi yang sedang berlangsung dalam sistem politik yang sedang dimantapkan. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan

31


kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik hasil Pemilu 2009 setiap tahunnya. Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan

kesatuan

nasional,

telah

dilaksanakan

fasilitasi

pendidikan

politik,

pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di daerah, melalui kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembagan Non Nirlaba (LNL). Terkait dengan upaya menjawab adanya kebutuhan payung hukum bagi penyusunan program-program pembangunan di daerah terkait penanganan dan pegelolaan konflik dalam rangka memelihara Stabilitas Politik dan Kesatuan Bangsa, antara lain: (1) Pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan RUU inisiatif DPR dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 2012, serta (2) diterbitkannya Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Berau sesuai Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja,

mempunyai tugas pokok merumuskan dan

melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik, Perlindungan Masyarakat. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan pemerintahan di daerah, dan dalam tataran penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya,

32


agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, maupun di bidang ketahanan ekonomi. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah diatur oleh

beberapa peraturan

perundang-undangan serta kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalahmasalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum dimasyarakat seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta memfasilitasi pembentukan komunitas intelejen di daerah dengan melibatkan instansi terkait di Daerah. Pembentukan forum-forum tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri di daerah. Hubungan kerja yang melibatkan pemerintahan daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Berau dengan

Provinsi dan Pusat, Kesatuan Bangsa, Politik Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau setiap saat selalu melakukan koordinasi melalui Pusat Komunikasi Informasi (PUSKOMIN) yang berada di pusat dan masing-masing daerah untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan Masyarakat. Disamping itu Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau juga melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti Ormas/LSM/LNL di daerah dalam menjalankan kebijakankebijakan daerah melalui kegiatan kerjasama program di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air serta memberikan izin pendirian kepada Ormas/LSM/LNL yang baru. Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Badan di Daerah sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalahmasalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.

33


Adapun sistematika penyajian LAKIP Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013, disusun sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini akan menjelaskan mengenai Latar Belakang singkat mengenai LAKIP 2013, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Organisasi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM, Aspek Strategis Organisasi mengenai alasan pentingnya keberadaan organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II

: PERENCANAAN KINERJA Bab ini akan menjelaskan Perencanaan Strategis Tahun 20112015

yang

memuat

Visi

dan

Misi,

Tujuan,

Sasaran,

Program/Kegiatan Tahun 2013 dengan memuat Sasaran Strategis serta Rencana Kinerja Tahun 2013 mengenai Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target. BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini akan menjelaskan mengenai Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2013, Indikator Kinerja Utama, Target dan Realisasi pada Tahun 2013 beserta Capaian Per-Sasaran juga alasan perolehan realisasi (perbandingan capaian kinerja 2011-2015 berdasarkan IKU Sasaran dan Tujuan) serta Akuntabilitas Keuangan PerSasaran atau Per-Program dengan format Pagu, Realisasi dan Persentase.

34


BAB IV

: PENUTUP Bab ini akan menjelaskan mengenai Kesimpulan serta Saran-Saran untuk meningkatkan perkembangan Capaian Kinerja yang akan datang.

LAMPIRAN

:  Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau  Tabel Realisasi Keuangan dan Capaian Realisasi Fisik Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Tahun 2013

35


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan posisinya sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju tatanan pemerintahan yang baik (Good Governance). Apabila kondisi tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada good governance akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik. Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun

2011-2015 merupakan dokumen perencanaan strategis

untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2011-2015 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau 2011-2015 dimaksudkan sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau. Juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk 36


memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau dalam periode 5 Tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Berau khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya. 1. Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat Kabupaten Berau mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat, dirumuskan visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan

kesinambungan

upaya

pengembangan

dan

pemantapan

penyelenggaraan sistem pemerintahan dan politik dalam negeri. Oleh karena itu sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2011-2015, Visinya sebagai berikut : A. Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kabupaten Berau sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

37


Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masuarakat Kabupaten Berau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif fan inovatif. Sejalan

dengan

Visi

Pemerintah Kabupaten Berau “Menjadikan Kabupaten Berau sebagai daerah pengembangan agro industri dan tujuan wisata yang masyarakatnya

maju,

mandiri,

damai,

sejahtera

lahir

batin,

bertanggung jawab dan bertawakkal, serta berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, maka visi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau adalah :

B.

Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau dalam pengertiannya Penjelasan kata kunci “Visi” tersebut diatas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

38


1.

Adalah mengandung makna keadaan kehidupan masyarakat Kabupaten Berau yang damai, aman, tentram, dinamis dan terlindungi wujud yang diharapkan akan terciptakan

melalui

pembinaan

dan

banyaknya

sosialisasi-sosialisasi

yang

berhubungan dengan kepentingan masyarakat baik ditingkat atas maupun lapisan paling bawah serta guna mengurangi terjadinya konflik ataslatar belakang Agama, ras, suku adat dan budaya masing-masing, dan keperdulian terhadap kondisi rawan bencana/musibah dan bencana dengan mengutamakan perlindungan dan evakuasi terhadap penduduk yang mengalami musibah dan bencana yang terjadi serta bertujuan demi mengupayakan dan memperkokoh persatuan dan kesatuaan bangsa sebagai perekat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

2. Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian dan penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana, dan serangkai upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, mental rohani maupun jasmani serta peningkatan kemampuan mengahadapi bencana alam

3. Adalah

stabilitas

politik

dimasyarakat

yang

merupakan

perwujudan

dalam

mengembangkan system politik yang bebas mengeluarkan pendapat, berorganisasi

39


dan berpartai politik sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman yang dilakukan secara bersama-sama tanpa meninggalkan etika-etika politik yang berlaku.

4. Adalah membantu menciptakan suasana yang aman didalam memajukan usaha memperdayakan kekayaan alam yang ada dibumi Kabupaten Berau baik melalui kekayaan mega bio ataupun kekayaan alam berupa biofisik sebagai dasar landasan acuan bagi kebijakan didalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang memprioritaskan pembangunan disegala sektor dan bidang untuk tahun 2011-2015 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) tujuan Pembangunan Nasional.

5. Adalah mengandung makna dalam kehidupan bermasyarakat selalu menjaga kerukunan dan hubungan sesame umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian saling menghargai dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, serta saling menghargai etika budaya, adap istiadat masyarakat masing-masing agar terciptanya hubungan yang harmonis dilapisan masyarakat.

6.

Adalah mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, dan bebas KKN. Untuk mewujudkan “VISI” Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menjabarkan ke dalam beberapa “MISI”

yang 40


merupakan

dasar

penyusunan

perencanaan

strategik,

pernyataan

“MISI”

menunjukan dengan jelas arti peting eksistensi organisasi yang bermakna dimasa yang akan datang yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan dari pembinaan kesatuan bangsa yang dilakukan dalam kerangka menjaga dan memelihara keutuhan serta memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa sebagai wujud dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinamis, aman damai sejahtera lahir batin serta melindungi dan membantu menyelesaikan, mendeteksi, menganalisa gejala-gejala awal secara dini terjadi konflik yang dapat menciptakan situasi dan kondisi yang tidak kondusif bagi inplementasi kebijakan publik secara luas dengan berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Tahun 1945.

2. Adalah terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dini untuk kegiatan penyelamatan sewaktu waktu terjadi bencana dan memberikan bantuan darurat bencana upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan dan kondisi darurat serta memprogramkan pembangunan-pembangunan fisik maupun mental untuk menyiapkan

dukungan

sarana dan prasarana yang dianggarkan

didalam Alokasi dana APBD dengan maksimal

3. Meningkatkan pengenalan berpolitik melalui sosialisi-sosialisi tentang kebijakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan berkehidupan yang bersistem politik Demokrasi serta bebas mengelurkan pendapat, bebas 41


berpartai politik, berorganisasi dan

bebas memberikan hak pilih

sesuai dengan

Pancasila sila ke 4 (empat) yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pemerintahan yang bersih serta bertujuan

mengarah

kekehidupan masyarakat lapisan bawah dan ikut serta mendukung suksesnya pemilu, pemilukada, Disamping itu dilaksanakan pengawasan dan pemantauan didalam

bermasyarakat dalam rangka memelihara ketentraman umum dan rasa

persatuan dan kesatuan di dalam NKRI

4. Terwujudnya situasi yang kondusif dari segala kebijakan pembinaan penanganan bencana dan penanganan konflik disebabkan dari factor alam dan sosial, serta dari aspek pemetaan potensi kerawanan sosial, penanganan dan penyelesaian sampai pada masalah pasca konflik, dan peran serta Pemerintah yang otonomi diberikan kebebasan dalam menangani semua pembangunan

yang ada di daereh untuk

kesejahtraan rakyat sehingga menuju kepemerintahan yang bebas dari KKN

5.

Perlu adanya peningkatan kemampuan masyarakat dan

sektor swasta melalui

penyuluhan, pembekalan serta pelatihan agar dapat mengatasi bencana alam dan masalah-masalah aktual lainnya secara mandiri dan bertanggungjawab secara terpadu , dan dalam satu wadah yaitu Tim Koordinasi SAR penanggulangan bencana di daerah . 42


6. Kemampuan SDM maupun sumberdaya lainnya perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sasaran trategis yang akan dicapai, dan berusaha membenahi sarana dan prasarana pendukung guna peningkatan Aparatur Pemerintahan dalam bentuk pelayanan yang prima, secara transfaransi, effesiensi, efektif dan fleksible kepada masyarakat. Berdasarkan metode Balanced Scoredcard keenam misi tersebut termasuk dalam perspektif Inovasi dan Pembelajaran yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya penunjang pelaksanaan kegiatan, baik dana, SDM, sarana dan prasarana disamping itu juga termasuk dalam perspektif Proses Internal yakni peningkatan pelayanan masyarakat. Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyatan visi dan misi tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau menetapkan tujuan yaitu “Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat serta memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan

sehingga terciptanya dinamika pembangunan disegala bidang

sektoral dengan sasaran seluruh rakyat dalam wadah NKRI”

Dimana tujuan

tersebut merupakan tujuan ke-1 (satu) dari 12 (dua belas) Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2011 -2015, dan ditindaklanjuti dengan menyusun 10 (sepuluh) Program Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategi (Renstra) Bandan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau tahun 2011-2015 demi untuk capaian, tujuan dan 43


sasaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau

serta mendukung tujuan Rencana Strategi (Renstra) Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Berau 2011-2015. 3. Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Lebih lanjut Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat Kabupaten Berau menetapkan 3 (Tiga ) sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra 2011-2015 yang merupakan derivasi dari tujuan diatas adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan Politik Masyarakat A. Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

proses

demokrasi

(Pilkada/Gubernur); Versi Tim Deks Pemilukada B. Meningkatnya kegiatan sosialisasi Undang-Undang bidang politik yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemahaman kembali

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor

15 Tahun 2007 tentang Juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) dengan indikator sasaran yaitu persentasi 2. Meningkatnya

Kantrantibmas dan Penyegahan Tindak Kriminal di

Masyarakat 

Meningkatkan data Verfikasi

LSM, Ormas

untuk pembenahan dan

perbaikan Keberadaan Lembaga Organisasi-Organisasi Masyarakat,

di

13 Kecamatan 

Meningkatkan Verfikasi Administrasi tentang penyaluran dana Bantuan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD ;

3. Meningkatnya Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat; 

Meningkatnya Latihan Pembekalan bagi Anggota Linmas PAM TPS (Tempat Pemilihan Suara)

dalam rangka Pemilukada Gubernur dan 44


Wakil Gubernur Tahun 2013 dan persiapan Pemilihan Umum Legeslatif dan Presiden tahun 2014 di 13 Kecamatan 

Meningkatnya Latihan dan Pembekalan dalam Koordinasi Tim SAR kepada Satua Linmas 13 Kecamatan

Ketiga sasaran tersebut, dicapai dengan indikator sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat dengan indikator sasaran : A.

Meningkatnya

kualitas

(Pemilu/Gubernur),

penyelenggaraan

proses

demokrasi

Versi Tim Desk Pemilukada dengan indikator

sasaran : a. Jumlah paket Sosialisasi terhadap

Undang-Undang

undang-undang bidang politik khususnya Nomor

22

Tahun

2007

tentang

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemahaman Kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) dengan indikator sasaran yaitu jumlah b. Indeks Hasil Rekalpitulasi Suara Pemilukada Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2013 dengan Rekapitulasi suara Pemilukada Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau Tahun 2010 dari Versi Tim Deks Pemilukada dengan Indikator sasaran yaitu persentase c. Indeks Hak-Hak Politik dengan indikator sasaran yaitu persentase 2. Meningkatnya kometmen pemeliharaan

Kantrantibmas dan Penyegahan

Tindak Kriminal di Masyarakat indikator sasaran yaitu jumlah 3. Meningkatnya Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat dengan indikator sasaran yaitu jumlah

45


B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Dalam

rangka

mengimplementasikan

kebijakan

jangka

menengah

sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis (RENTRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 dan mendukung kegiatan dan program pembangunan tersebut, dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Tahun 2013 yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau untuk Tahun Anggaran 2013 yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka pada Tahun 2013 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau

menetapkan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut: Tabel 5. RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

1. Meningkatnya kualitas 1. Jumlah paket Sosialisasi undangpenyelenggaraan

undang bidang politik khususnya

proses demokrasi

terhadap Undang-Undang Nomor

(Pemilu/Guburnur)

22 Tahun 2007 tentang

Versi Tim Desk

Penyelenggara Pemilu, dan

Pemilukada

(dua) Dokumen

Pemahaman kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) 46


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

2. Indeks Persentase dari hasil

68 %

Rekapitulasi suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2013 dengan Rekapitulasi suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2010 dari Versi Tim Desk Pemilukada 3. Indeks Hak-Hak Politik 2. Meningkatnya

60 %

1. Jumlah data Verfikasi LSM, Ormas

kometmen

untuk pembenahan dan perbaikan

kantratibmas dan

keberadaan organisasi-organisasi

pencegahan tindak

Masyarakat di 13 Kecamatan

25

krimal 2.

Jumlah

Verfikasi

Administrasi

9

tentang penyaluran dana Bantuan Partai Politik yang mendapatkan Kursi Di DPRD 3. Meningkatnya Tenaga 1.Jumlah

Peningkatan

Latihan

Pengendali Keamanan

Pembekalan bagi Anggota Linmas

dan Kenyaman

PAM TPS (Tempat Pemungutan

Lingkungan

Suara)

dalam rangka Pemilukada

Gubernur Tahun

750

dan 2013,

Wakil

Gubernur

dan

persiapan

Pemilihan Umum Legeslatif dan Presiden 2014 di 13 Kecamatan 2.Jumlah

Peningkatan

Latihan

30

Pembekalan Dalam Koordinasi Tim SAR

kepada

Satuan

Linmas di 13 Kecamatan

Anggota di 13

Kecamatan

47


Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013, maka disusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013. Kemudian dianalisis dalam bentuk Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau sebagai intrumen dalam melakukan evaluasi dalam penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa ,Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Trategis (Renstra) 2011-2015 tentang Penetapan Indikator Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau pada periode Renstra Tahun 2006-2010. Sebagaimana yang dijelaskan diatas, yang juga tertuang dalam Renstra 2011-2015,

serta Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 sebagaimana ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa ,Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

48


Tabel 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

UTAMA

2

3

1 1.

Meningkatnya

1. Jumlah paket Sosialisasi

SUMBER DATA 4 1.Laporan peksanaan

kualitas

undang-undang bidang

sosialisasi,

penyelenggaraan

politik khususnya

pertemuan yang

demokrasi

terhadap Undang-

dilaksanakan

(Pemilu/Gubernur).

Undang Nomor 22

Versi

Tahun 2007 tentang

Tim

Pemilukada

Desk

Penyelenggara Pemilu dan Pemahaman kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) 2.Indeks Hasil Rekapitulasi 2.Laporan hasil kerja Suara Pemilukada

Tim Desk Pemilukada

Gubernur dan Wakil

Bupati dan Wakil

Gubernur Provinsi Kaltim

Bupati Berau,

Tahun 2013 dengan

dengan Tim Posko

Rekapitulasi suara

Bersama Kecamatan

Pemilukada Bupati Berau

di 13 Kecamatan

dan Wakil Bupati Tahun

Tahun 2010

2010 dari Versi Tim Desk 3.Laporan hasil kerja Pemilukada

Tim Desk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, dengan Tim Posko Bersama Kecamatan 49


di 13 Kecamatan Tahun 2013 3.Indeks Hak-Hak Politik

4.Dokumen Tim Desk Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 dan Tahun 2013

2.

Meningkatnya

1.Jumlah Data Verfikasi

1.Laporan Tim Verfikasi

kometmen

LSM, Ormas untuk

setelah turun

Pemeliharaan

pembenahan dan

dilapangan

kantratibmas dan

keberadaan Lembaga

pencegahan

Ormas-Ormas

tindak krimal di

Masyarakat di 13

masyarakat

Kecamatan

2.Jumlah Verfikasi

2.Laporan Tim Verfikasi

Administrasi tentang

pemeriksaan

penyaluran dana

kelengkapan Berkas

bantuan Partai Politik

Administrasi Partai

yang mendapatkan kursi

Poltik

di DPRD 3.

Meningkatnya

1.Jumlah meningkatnya

1.Laporan Panitia Diklat

Tenaga

Pelatihan bagi Anggota

PAM TPS dilingkup

Pengendali

Linmas PAM TPS

Kesbangpol dan

Keamanan dan

(Tempat Pemungutan

Linmas tahun 2013

Kenyaman

Suara) dalah rangka

Lingkungan

Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, dan Persiapan Pemilihan Umum Legeslatif dan Presiden Tahun 2014 di 13 Kecamatan

50


2.Jumlah meningkatnya Latihan Pembekalan dalam Koordinasi Tim SAR kepada Satuan Anggota Linmas 13 Kecamatan Sumber :

Sumber dari Bidang Sosial Politik dan Bidang Perlindungan Masyarakat Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau tentang Penetapan IKU Tahun 2013

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau,

Drs. H. DATU KESUMA Pembina Utama Muda ( IV/c ) NIP.19610306 198501 1 002

51


Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013 diimplementasikan sebagaimana tabel 6 diatas, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013 sebagai Kontrak Kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 7. Dimana Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau tersebut merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013 sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2013. Tabel 7. Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 2 3 1. Meningkatnya kualitas 1. Jumlah paket Sosialisasi penyelenggaraan

undang-undang bidang

demokrasi

politik khususnya

(Pemilu/Gubernur).

terhadap Undang-Undang

Versi

Nomor 22 Tahun 2007

Tim

Pemilukada

Desk

TARGET 4 2 (dua) Dokumen

tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemahaman kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) 2.Indeks dari Hasil

2. Laporan

Rekapitulasi Suara

Koordinasi Tim

Pemilukada Gub/Wakil Gub

Desk 52


Provinsi Kaltim Tahun 2013

Pemilukada

dan Rekapitulasi

Kabupaten dan

Pemilukada Bupati/Wakil

Posko Bersama

Bupati Kabupaten Berau

Kecamatan

tahun 2010 2.

Meningkatnya

3.Indeks Hak-Hak Politik 1.Jumlah Meningkatnnya data

kometmen

Verfikasi LSM, Ormas untuk

kantratibmas dan

pembenahan dan Perbaikan

pencegahan tindak

Lembaga Organisasi-

krimal

Organisasi Masyarakat di

68 % 60 % 25 Ormas dan LSM

13 Kecamata 2.Jumlah terverfikasi

9 Parpol

Administrasi tentang penyaluran dana bantuan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD 3.

Meningkatnya

1. Jumlah Meningkatnya

Laporan Tim

Tenaga Pengendali

latihan Pembekalan bagi

pelaksanaan

Keamanan dan

Anggota PAM TPS

Pelatihan dan

Kenyaman

(Tempat Pemungutan

Pembekalan

Lingkungan

Suara) dalam rangka

750 Orang

Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dan persiapan Pemilihan Umum Legeslatif dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di 13 Kecamatan

2.Jumlah Meningkatnya

Laporan Hasil 53


Latihan Pembekalan dalam

Pelaksanaan

Koordinasi Tim SAR

latihan

kepada Satuan Anggota

pembekalan Tim

Linmas 13 Kecamatan

SAR dalam Penanggulangan Bencana 30 Orang

Sumber Data : Bidang Sosial Politik dan Bidang Perlindungan Masyarakat Kesbangpol dan Linmas Kab.Berau Tahun 2013

Jumlah Anggaran total dari 3 Program sebesar : Rp. 6.401.862.000,Program : 1.Program Pendidikan Politik Masyarakat (Anggaran APBD I dan APBD II) pada Bidang Sosial Politik Kesbangpol dan Linmas Kab. Baerau 2.Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan (Anggaran APBD I dan APBD II) pada Bidang Perlindungan Masyarakat Kesbangpol dan Linmas Kab. Berau 3, Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

54


Tabel 8. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Berau Tahun 2013 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

1.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Gubernur). Versi Tim Desk Pemilukada

1. Persentasi sosialisasi paket UndangUndang Bidang Politik khusunya terhadap UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemahaman kembali peraturan Gubernur Kaltim Nomor 15 Tahun 2007 tentang Juknis Desk Pemelihan Gubernur Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Gubernur Kepala Daerah (WGKD) 2. Jumlah tahapan persiapan bahanbahan materi untuk sarana pendukung dalam mengsukseskan acara pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2913

TARGET 4

REALISASI CAPAIAN Semester I 5

Semester II 6

100 %

45 %

45 %

2 Dokumen

2 (dua) Dokumen

- Terjadi pemahaman ditingkat masyarakat tentang maksud dan tujuan UndangUndang tentang pelaksanaan pemilu yang akan memperdayak an disegala ospek yaitu mensenerji pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2013 dapat menjalin dan memperdayak an dari segala unsur

Peserta sosiialisasi sebanyak 1.300 orang di 13 Kecamatan

- Terlaksannya sosialisasi UndangUndang dan terlaksanya pemahaman kembali Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007

13 Dokumen Tersedianya bahan-bahan sebagai pedoman bagi Posko bersama di 13

KETERANGAN 7 - Terlaksananya implementasi kebijakan/peraturan Bidang Kesbangpol dan Linmas di seluruh Kecamatan dengan berbagai evaluasi dan kendala yang terjadi di daerah, antara lain - : 1. Dalam rangka pelaksanaan pemilukada Gubernur Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Gubermur Kepala Daerah (WKDH) -Undang masih berdasarkan : 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala

55


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3 3. Jumlah Pertemuanpertemuan dalam Rapat Koordinasi Musyawarah Pim;pinan Daerah (Muspida) dan Mustawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) KPUD, Panwaslu, 4. Jumlah Persiapan data pendukung dalam mendistribusikan pakaian anggota Linmas ke 13 Kecamatan Jumlah sosialisasi paket Undang-Undang Bidang Politik tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan pengenalan kembali peraturan Gubernur Kaltim Nomor 15 Tahun 2007 tentang Juknis Desk Pemelihan Gubernur

TARGET 4

3 kali rapat koordinasi

424 Steel Baju Anggota Linmas PAM TPS di 13 Kec. /10/101 Kelurahan/ Kampung

dokumen


Semester II 6

Kecamatan jumlah 13 paket/bandel serta bebrapa buku panduan pelaksanaan pemilu kada Gubernur dan wakil Gubernur Kaltim Tahun 2013

pelaksanaan seperti Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda Ketua Adat OrganisasiOrganisasi pemuda dan masyarakat sedangkan dari segi pengawasan pelaksanaan pemilihan selain dari Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu forumforum diskusi politik juga diharapakan peran serta LSM,Ormas dan Mahasiswa pelajar dalam menciptakan suatu pemilu yang bersih jujur dan terkendali

- Terbentuknya Surat Keputusan Bupati Berau tentang Tim Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Dalam wilayah Kabupaten Berau Nomor 62 /Tahun

KETERANGAN 7 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomior 120.05110/2005 tertanggal 2 Maret 2005 tentang pembentukan Desk Pilkada 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Kalimantan Timur 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01/Reg KWK /Kep/KPUProv/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Kalimantan Timur 9. Terlaksan pembagian distrubusi pakaian anggota Linmas PAM TPS di seluruh 13 kecamatan diwilayah Kabupaten Berau 10.Pada tanggal 10 September 2013 Terlaksannya Pelaksanaan Dalam Rangka pemungutan suara dan

56


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

REALISASI CAPAIAN

TARGET 4

Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Gubernur Kepala Daerah (WGKD) Kalimantan Timur

Semester I 5

Semester II 6

2013, tanggal 31 Januari 2013

dalam kontek masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pesta Demokrasi rakya

-

Jumalhi Pembentukan Posko Bersama 13 tempat POsko Bersama 39 personel

100 %

Terbentuknya Posko Bersama Kecamatan Tanjung Redeb Kecamatan Gunung Tabur Kecamatan Sambaliung Kecamatan Teluk Bayur Kecamatan Segah Kecamatan Kelay Kecamatan P.Derawan Kecamatan P.

- Tersusun dan terbentuknya Tim Desk Piemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2013 terdiri dari unsur Muspida dan Instansi yang membidangi untuk Tingkat ibu kota Kabupaten dan Posko Bersama di Tingkat 13 Kecamatan diwilayah Kabupaten Berau

KETERANGAN 7 perhitungan suara di seluruh TPS oleh KPPS diwilayah Kabupaten Berau serta rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten serta keterlibatan Tim Desk dan Posko bersama di masingmasing kecamatan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Kepala Daerah dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan sukses terkendali dan dalam kondisi aman, kondosif - Kelembagaan demokrasi merupakan satu-satunnya aspek dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2011 Peran Partai Politik; - Adapun capaian kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2012 dalam hal kelembagaan demokrasi antara lain: 1. Tersedianya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; 2. Tersedianya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahunn 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol; yang ditindaklanjuti dengan revisi Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

57


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

Maratua Kecamatan Tabalar Kecamatan Biatan Lempake Kecamatan Talisayan Kecamatan Batu Putih Kecamatan Biduk-Biduk

9 Partai Politik Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatlan kursi di DPRD Kaupaten Berau priode 2009 s/d 2014

Golkar, PPP, PDIP, Demokrat, PKS,PKB, Garindra, Kedaulatan PBB,

Terlaksannya sosialisasi UndangUndang dan terlaksanya pemahaman kembali Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007

KETERANGAN 7 dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol, 3. Tersedianya Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota; 4. Tersusunnya aplikasi Data base dan manual teknis parpol;

Tersedianya bantuan keuangan yang dialokasikan melalui dana hibah kepada 9 Partai Politik setelah diverfikasi oleh Tim Verfikasi disyshkan oleh BPK Badan Pemeriksa Keuangan di Samarinda

Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada 9 Parpol hasil pemilu priode 2009 s.d 2014 dengan syarat mendapatkan kursi di DPR Daerah Dalam Dokumen RKA-SKPD Thn 2013 kode rek.1.19.1.19..21

------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------Dari Hasil Rekapitulasi suara ---1 . Indeks Pemilukada Gub.Wakil Gub Kaltim -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hak-Hak Berpolitik diukur dari hasil 2 . Indeks rekapitulasi suara pemilukada Gub/Bup

58


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

2

Meningkatnya kometmen kantratibmas dan pencegahan tindak krimal

INDIKATOR KINERJA 3

Jumlah Pertemuanpertemuan dalam Rapat Tim Koordinasi antara instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan Verfikasi LSM, Ormas dan Partai Politik

Jumlah inplemtasi peraturan dibidang Kesbangpol dan Linmas.yang belum diketahui masyarakat

TARGET 4


Semester II 6

25 Ormas dan LSM 10 kali pertemuan 3 kali Pertemuan Di tingkat Ibu Kota Kabupaten 13 kec,

Jumlah pelaksanaan verfikasi di lapangan 25 Organisasi

6 kali pertemuan di tingkat kecamatan dalam kegiatan Verfikasi LSM, Ormas dan Partai politik 6 Kali peneletian dilapangan di tingkat kecamatan

7 kali pertemuan ditingkat kecamatan dalam kegiatan verfikasi LSM, Ormas dan Parpol

KETERANGAN 7

Terverfikasinya sejumlah Ormas dan LSM sejumlah 21 terdiri dari 19 (Sembilan belas) Ormas dan 2 (dua) Yayasan bidang agama dari jumlah SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sebanyak 96 sedangka SKT yang habis masa berlaku 81 Ormas/LSM - Terjadi kurangnya tingkat kesadaran dan Pemahaman Masyarakat pada kebijakan undang-undang, peraturan pemerintah keputusan menteri tentang keberadaan organisasi masyarakat yang berlaku dibidang Kesbangpol dan Linmas di tingkat kecamatan dengan berbagai evaluasi dan kendala yang terjadi seperti belum pernah dilaksanakan sosilaisai antara lain 1.Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dengan ditindaklanjuti pembentukan FKUB di 13 Kecamatan. Dengan pelaksanaan

59


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

KETERANGAN 7 Rakornas FKUB yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 November 2012 di Hotel Sahid Jakarta, yang mengahasilkan salah satu rekomendasi untuk membentuk FKUB pada tingkat Kecamatan; 11.Permendagri No. 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, dimana terdapat urusan wajib yang belum didukungnya SOTK yang melaksanakan urusan wajib dimaksud (kesbangpol); 12.Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dengan akan ditindaklanjuti pembentukan FKDM pada tingkat kecamatan disebabkan beberapa kendala antara lain minimnya alokasi anggaran utk kegiatan FKDM baik dari APBN/APBD; 13.Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran di Daerah, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tingkat Kecamatan;

60


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

KETERANGAN 7 - Dalam rangka pelaksanaan implementasi/sosialisasi dan monitoring sampai pada tingkat Kecamatan terkendala belum tersedianya alokasi dana APBD Dalam Dokomen RKA-SKPD tahu 2013 Kode Rek. 1.19.1.19.16

3.

Meningkatnya Tenaga Pengendalai kenyamanan dan keamanan lingkungan

Jumlah terlaksananya Pelatiahan dan pembekalan Satuan Anggota Linmas

Jumlah peningkatan SDM Anggota Linmas

750 Anggota Satuan Linmas se 13 Kec, 10 Kelurahan dan 102 Kampung

Terlaksananya Pembekalan Anggota Satuan Linmas PAM TPS tahun 2013 dengan jumlah perserta 424 orang dari Kec. Tg. Redeb 121 orang, Kec. Sambaliung 54 orang, Kec. Gunung Tabur 44 orang , Kec. Teluk Bayur 44

Pelaksanaan pelatihan berdasarkan 1.Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negera Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298) 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas undangUndang nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan Daerah menjadi Undang-Undang

61


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3 PAM TPS dalam pelatihan pembekalan dalam penghadapi pemilihan umum di tingkat Kecamatan dalam menjaga Keamanan dan Kenyamana Lingkungan

TARGET 4


Semester II 6 orang , Kec. P. Derawan 20 orang, Kec.P. Maratua 12 orang, Kec.Tabalar 16 orang, Kec.Biatan 16 orang, Kec.talisayan 26 orang, Kec.Batu Putih14 orang Kec. BidukBiduk, 12 orang Kec.Segah 33 orang , Kec.Kelay 24 orang Guna mensukseskan Pemilukada Gibernur dan Wakil Gubernur Kalimatan Timur diadakan pembekalan bagi anggota satuan linmas 13 kecamatan

KETERANGAN 7 3.Peraturan Menteri Dalanm Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 4.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 890/456/SJ tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Dasar Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 5.Surst Keputusan Bupati Berau Nomor 710 Tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Simulasi/Sosialisasi dan pengamanan TPS Kecamatan, Kelurahan /Kampung untuk persiapan pemilihan umum Tahun 2014 6. Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Berau Nomor 710Tahun 2013 tentang penunjukan pelaksana kegiatan simulasi/sosialisasi dan pengamanan TPS Kecamatan, Kelurahan/Kampung untuk pemilu 2013 dan 2014

62


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

Jumlah tenaga-tenaga siap pakai dalam pertolongan pertama apabila terjadi bencana di kampung –kampung dipandang perlu memberikan peran serta masyarakat terutama anggota Satuan Linmas diperdayakan dalam hal tersebut dengan mengikuti pelatihan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang SAR serta pelatihan Riscue dalam penanggulangan bencana di masyarakat

Jumlah Diklat pembekalan dalam rangka Pemilikada Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2013 dan persiapan Pemilihan Umum Legeslatif dan Presiden

TARGET 4

30 orang

Terkoordini rnya suatu Tim penanggul angan bencana di daerah Kabupaten Berau

100 orang dari 13 Kecamatan


Terlaksan annya Diklat Pembekalan dalamrangka Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 sejumlah 80 Anggota Satuan Linmas dari 13 Kecamatan antara lain : 1.Linmas Kab.Berau 15 orang 2.Linmas Kec.Tg. Redeb 5 orang 3.Linmas Kec.Samb. 5 orang 4..Linmas Kec.Gn. Tabur 5 orang 5.Linmas Kec.

Semester II 6 Terlaksananya pelaksanaan pelatihan penambah pengetahuan bagi Anggota Satuan Linmas Kampung dalam penanggungla ngan bencana di masyarakat sejumlah 12 orang

KETERANGAN 7

Dasar pelaksanaan pelatihan 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggunglangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang pencarian dan pertolongan 3. Keputusan Presisen Nomor 43 Tahun 1990 tentang Bakornas PBP 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana

5. Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau yang

63


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3 Tahun 2014 di 13 Kecamatan

TARGET 4

REALISASI CAPAIAN Semester I 5 Teluk bayur 5 orang 6. Linmas P.Derawan 5 orang 7.Linmas P. Maratua 5 orang 8.Linmas BidukBiduk 5 orang 9. Linmas Batu Putih 5 orang 10 Linmas Talisayan 5 orang 11. Linmas Tabalar 5 orang 12.Linmas Biiatan 5 orang 13Linmas Segah 5 orang 14.LinmasKelay 5 orang Jadi jumlah seluruhnya 80 Anggota Linmas 13 Kecamatan

Semester II 6

KETERANGAN 7 membidangi masalah penanganan, penggerak tim koordinasi antara Instansi yang terkait dan sebagai mediator pemberi penetahuan tentang tata cara pertolongan pertama (P3K) ,evakuasi korban atau pemindahan korban dalam mengantisifasi hal penanggulangan bencana alam secara profosional di wilayah Kabupaten Berau 6. Terwujudnya suatu personel pelatihan penanggulangan bencana sebagai sarana untuk potensi SAR diwilayah Kabupaten Berau dalam mengantisifasi adanya ancaman bencana alam/musibah 7. Perwujudan terbentuknya suatu koordinasi antara masyarakat/Anggota Satuan Linmas , relawan,Tim Rescue perusahaan, TNI, Kepolisian dalam kelompok koordinasi SAR guna penanggulangan bencana alam/oleh manusia yang perduli terhadap keselamatan jiwa orang lain baik diketinggian,ruang bawah tanah, jurang, sungai, laut, penerbangan dan lain sebaginya dengan cara penanggulangan

64


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

KETERANGAN 7 secara cepat,tepat, handal dan mumpuni

8. Pemberi informasi dalam pendeteksian dini terhadap akan terjadinya suatu bencana alam 9. Dalam Dokumen RKA-SKPD Tahun 2013 Kode Rek. 1.19.1.19.15

65


NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


Semester II 6

KETERANGAN 7

66


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013 yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013 merupakan tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2013 berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan dituangkan dalam RENSTRA

Tahun 2011-2015

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau. Adapun capaian kinerja pada setiap Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013: 1.

Sasaran

Strategis

I:

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

demokrasi (Pemilu/Gubernur). Versi Tim Desk Pemilukada Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Jumlah sosialisasi paket undang-undang bidang politik terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan pemahaman kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH)

serta berbagai acuan tolak ukur

capaian keberhasilan program dan kegiatan seperti Indeks Kinerja dari Hasil Rekapitulasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 dan Hasil Rekapitulasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2010 serta Indeks Hak-Hak Politik di Masyarakat seluruh di Kabupaten Berau ditambah dengan tolak ukur berskala Nasional untuk sebagai 67


perbandingan tingkat keberhasilan di daerah kususnya Pemerintahan Kabupaten Berau berupa Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, serta Indeks Hak-Hak Politik. Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 9. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

No. 1

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya 1. Jumlah paket kualitas sosialisasi penyelenggaraan undang-undang demokrasi bidang politik (Pemilu/Gubernur) khususnya Versi Tim Desk terhadap Pemilukada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Target

Realisasi

Capaian

2 (dua) Dokumen

2 (dua) Dokumen

100 %

Sosialisasi Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilikada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2013

2. Jumlah paket Pemahaman kembali Peraturan Gubernu Kaltim Nomor 15 Tahun 2007 tentang Juknis Desk Pemilihan Gubernur Kepala Daerah (KDH) dan Waklil Gubernur (WKDH) 3. Indeks Hasil Rekapitulasi

68

52,44 % - 122,96 % - Capaian 68


No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

suara Pemilikada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2013 dan Rekapitulasi suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2010 dari Versi Tim Desk Pemilukada

4. Indeks Hak-Hak Politik

Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran indeks Hasil Rekapitulasi suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan Rekapitulasi Pemilukada Bupati Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2010 Versi Tim Desk

60 %

56 % - Angka tersebut merupakan hasil pengukuran indeks Hasil Rekapitulasi suara Pemilikada Gubernur dan Wakil 69


No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan Rekapitulasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2010 -

a. Indikator (Pertama) I : b. Jumlah Sosialisasi undang-undang bidang politik khususnya terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Untuk capaian indikator pertama, Sosialisasi Undang-Undang terkait 1 (satu) Undang-Undang Bidang Politik yaitu Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengara Pemilu serta pelaksanaan dalam hal

pemahaman

kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Juknis Desk Pemilihan Gubernur Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Gubernur (WKDH) berkaitan dengan pelaksanaan pesta Demokrasi rakyat pada tanggal 10 September 2013, yang target dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2013 telah selesai sekitar 100%,

Sedangkan untuk wacana Sosialisasi

mengalami permasalahan menghdapai Persiapan Pelaksanaan Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014, yaitu permaslahan tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masih dalam proses penyelesaian DPR RI belum menyampaikan draft RUU kepada pemerintah, sehingga dari pihak pemerintah 70


melakukan pembahasan internal dengan mempersiapkan langkah antisipasi penyusunan

Daftar

Inventarisasi

Masalah

(DIM)

mengacu

dari

wacana

pembahasan yang berkembang di Badan Legislasi DPR-RI terhadap revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga capaian target Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik tercapai baru 46.6%ditingkat pusat, dikarenakan UU tersebut merupakan inisiatif DPR RI serta adanya pembahasan Undang-Undang Bidang Politik Lainnya yang lebih diprioritaskan

dalam

penyusunannya. Hal

tersebut mengacu

pada

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 41A/DPR-RI/2009-2010

tentang

Persetujuan

Penetapan

Program

Legislasi

Nasional tahun 2010-2014. Perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Amandemen Konstitusi sebagai pengaturan lebih lanjut dari lembaga Negara (khususnya lembaga legislatif). Memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam kerangka pembagian kekuasaan. Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam kerangka paket politik mencakup UU Parpol, UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana arah penyusunan paket politik adalah untuk mengefektifkan sistem presidensial dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian integral dalam

rangka

pembangunan

demokrasi

yang

berkarakter

kebangsaan,

pemerintah bersama DPR RI telah merampungkan beberapa perbaikan regulasi bidang politik untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa mendatang. Perbaikan dimaksud adalah untuk menampung berbagai aspirasi yang telah menyoroti adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu. Upaya perbaikan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mengakomodir berbagai kepentingan politik melainkan lebih menekankan pada upaya untuk membangun etika dan budaya politik yang demokratis berdasarkan Pancasila, yang muara akhirnya

dapat

menciptakan

kesejahteraan

rakyat,

untuk

membangun

kedewasaan berdemokrasi serta menciptakan konsolidasi demokrasi melalui

71


perbaikan regulasi politik dan pelaksanaan Pemilu yang demokratis, berkualitas, luber dan jurdil. Demikian juga produk undang-undang yang belum lama ini disahkan adalah undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam muatan undang-undang tersebut menekankan pada kualitas pemilu dan eksistensi parpol peserta pemilu. Pemerintah memandang bahwa perubahan terhadap peningkatan parliament threshold (PT) sebesar 3,5 % adalah untuk menjawab dinamika politik nasional dan perubahan peningkatannya adalah hasil pembahasan yang panjang dan komunikasi yang intensif antar partai politik

yang

membahasnya,

oleh

karenanya

kiranya

kita

semua

perlu

memakluminya bahwa apa yang telah menjadi perubahan dalam undang-undang politik bidang pemilu tersebut adalah sebuah proses politik yang bukanlah menjadi kewenangan

dan

tidak

ada

campurtangan

pemerintah

sebagai

penyelenggara pemerintahan yang lebih menekankan suatu fungsi pelayanan bagi masyarakat. Penekanan ini perlu disampaikan agar kita semakin memahami bagaimana sebuah proses konstruksi perundang-undangan. Kami ingin tegaskan lagi bahwa pemerintah selalu mendukung semua upaya yang dapat membangun kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas secara konstitusional. Oleh karenanya peningkatan PT tersebut jika dipandang sebagai sebuah perubahan yang konstruktif seyogyanya kita dukung bersama demi terciptanya kondisi politik yang lebih baik di masa mendatang terutama menyongsong proses politik pada penyelenggaraan pemilu 2014. Untuk itu di samping adanya perbaikan regulasi politik diperlukan juga sebuah upaya yang berkelanjutan di bidang penataan sumberdaya manusia dalam kelembagaan politik agar implementasi produk perundang-undangan yang akan disosialisasikan duharapkan dapat diserap dengan baik yakni proses pendidikan politik bagi masyarakat di daerah umumnya dan di Kabupaten Berau umumnya. Pendidikan politik bagi masyarakat hendaknya tidak dimaknai sebagai sebuah kegiatan politik dari aspek kekuasaan saja tetapi hendaklah dimaknai sebagai upaya

mensinerjikan

pemahaman

setiap

warga

negara

akan

hak

dan

kewajibannya. Hal ini perlu ditekankan agar kita semua sesuai dengan 72


tanggungjawab

masing-masing

dapat

meningkatkan

pemahaman

tentang

pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dalam upaya pendidikan politik, pemerintah telah mengadakan berbagai kegiatan program kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat terutama dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM serta lembaga lembaga lainnya. Sebab di abad informasi dan dalam masyarakat madani, bahwa masyarakatlah yang harus berperan, ini adalah realitas politik dan juga bagian dari proses demokratisasi sebagaimana amanat konstitusi kita mengenai kebebasan berserikat pada pasal 28 UUD 1945

dan adanya kebebasan mengemukakan

pendapat lisan dan tulisan. Oleh karenanya pendidikan politik menjadi bentuk nyata

dan

berkelanjutan

yang

harus

kita

laksanakan

bersama

untuk

mencerdasakan kehidupan bangsa melalui pembangunan politik dalam negeri yakni terciptanya pembangunan politik yang berkarakter dengan menjunjung tinggi etika dan budaya politik demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik dalam negeri dimaksudkan untuk mendukung penguatan demokrasi khususnya dan menciptakan stabilitas politik di daerah ataupaun secara nasional. Mengingat

Pelaksanaan

Pesta Demokrasi

dalam

rangka

Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2008 yang dilanjutkan dengan Rapat Pleno perhitungan suara atau Rekapitulasi suara hasil pemugutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kaltim di Billroom Hotel Bumi Senyiur Jalan Pengeran Diponegoro Samarinda yang dihadir oleh undangan kurang lebih 500 orang. Rapat Pleno ini dilaksanakan merupakan suatu hasil akhir setelah menindaklanjuti pelaksanaan Rapat Pleno yang digelar oleh KPUD di 13 Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Timur, dengan total jumlah suara yang masuk sebanyak 1.472.521 suara dan dari jumlah itu tidak ada pasangan calon yang melampaui 30 % dari suara sah.

73


Adapun gambaran suara yang masuk dari 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur priode Tahun 2009 s/d Tahun 2013 sebagai berikut : Pelaksanaan Pemilu putaran pertama menghasilkan sebagaimana berikut : 1. Pasangan Awang Faroek Ishak dan Farid Wadjdy (AFI) dengan jumlah suara yang masuk sebanyak 425.501 dalam persentase (28,90 %) 2. Pasangan Achmad Amins dan Hadi Mulyadi (AHAD) dengan jumlah suara yang masuk sebanyak 396.784 dalam persentase (26,95) 3. Pasangan Yusuf SK dan Luther Kombong (JULU) dengan jumlah suara yang masuk sebanyak 370.318 dalam persentase (25,15 %) 4. Pasangan Nusyirwan Ismail dan Heru Bambang (NUSA HEBAT) dengan jumlah suara yang masuk sebanyak 279.918 dalam persentase (19,01 %) Untuk putaran pertama semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak menghasilkan pemenang sebab pencapaian persentasi tidak ada yang lebih dari 30 % sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses selanjutnya dilaksanakan putaran kedua dengan menentukan dua pasangan persentase urutan pertama dan persentase urutan kedua yaitu : 1. Pasangan Awang Faroek Ishak dan Farid Wadjdy (AFI) dengan jumlah suara yang masuk sebanyak 425.501 dalam persentase (28,90 %) 2. Pasangan Achmad Amins dan Hadi Mulyadi (AHAD) dengan jumlah suara yang masuk sebanyak 396.784 dalam persentase (26,95) Pelaksanaan pemilihan putaran kedua dilaksanakan sekitar kurang lebih 3 bulan setelah putaran pertama dan alhasil ditentukan sebagai pemenang adalah pasangan urut pertama adalah : Pasangan Awang Faroek Ishak dan Farid Wadjdy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terpilih preode Yahun 2009 sampai dengan Tahun 2013;

74


Untuk capaian Indikator pertama dari Hasil Rekapitulasi suara pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2010 dan perbandingan dengan Rekapitulasi Hasil suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 adalah sebagai berikut : TABEL 10 HASIL REKAPITULASI SUARA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI VERSI TIM DESK PEMILUKADA KABUPATEN BERAU TAHUN 2010

No .

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Suara Masuk

Persent ase

1

Makmur HAPK dan Abdul Rifai

53.151

64,79 %

25.890

31,14 %

(MARI)

2.

Suhartono .S dan H.Liliansyah (SOLUSI)

3

Hendri Gunawan dan Amir Husein

3.274

Keterangan Suara yang masuk yang berasal dari Daptar Pemilih Tetap (DPT) Dari 13 Kecamatan wilayah Kabupaten Berau

4,06 %

(KIRAB HEBAT)

Jumlah Suara Masuk 3 Calon Pasangan Bupati

82.315

A

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

123.673

B

Suara Sah

C

Suara Tidak sah

D

Abstain

66,55 %

80.553

65,13 %

1.467

1,19 %

41.653

33,68 %

Jumlah Persentase B+C+D

123.673

100 %

Jumlah Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah seluruhnya

82.020

66,32 %

75


TABEL 11 HASIL REKAPITULASI SUARA PEMILUKADA GUBERNUR DAN WAKIL VERSI TIM DESK PEMILUKADA GUBERNUR PROVINSI KALTIM TAHUN 2013

No .

Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur

Suara Masuk

Persent ase

1

Awang Faroek Ishak

28.760

37,73 %

2.

Farid Wadjdy

22.872

30,00 %

3

Imdad Hamid

23.487

Keterangan Suara yang masuk yang berasal dari Daptar Pemilih Tetap (DPT) Dari 13 Kecamatan wilayah Kabupaten Berau

30,08 %

Jumlah Suara Masuk 3 Pasangan Calon Gubernur

75.119

A

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

145.360

-

B

Suara Sah

75.070

51,65 % -

C

Suara Tidak sah

D

Abstain

26.268

18,07 % -

Jumlah Persentase B+C+D

102.503

70,52 % -

Jumlah Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah seluruhnya

76.235

1.165

51,67 % -

0,80 %

-

52,44 %

76


Gambar 1.

Indeks Dari Hasil Rekapitulasi Suara Perbandingan Antara Pemilukada Bupati Berau Tahun 2010 dengan Pemilukada Gubernur KaltimTahun 2013 Versi Tim Desk Pemilukada

2013 2010 150

145,36 123,673

66,55

100

66,32

65,13

51,67

33,68 52,44

51,65

34,46

50

1,19 0,8

2013

0 JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

JUMLAH SELURUH SUARA CALON

SUARA YANG SAH

SUARA YANG TIDAK SAH

ABSTAIN

JUMLAH SUARA SELURUNYA

Lebih jauh jika dilihat dari level indicator terdapat beberapa sasaran capaian yang meningkat yang tergambar dan terlihat pada daftar Hasil Rekapitulasi Pemilukada Bupati Tahun 2010 perbandingan dengan Pemilukada Gubernur Kaltim Tahun 2013 dan Indiks Variabel Hasil Rekapitulasi Suara Perbandingan Antara Pemilukada Bupati Berau Tahun 2010 dengan Pemilukada Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013, dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut : Kenaikan pada pertambahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) diiringi dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Berau selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun dengan jumlah DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2010 sejumlah 123.673 pemilih sedangkan pada waktu 77


Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 sejumlah 145.360 pemilih, dilihat Indeks Variabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut pertambahan sejumlah 21.687 pemilih dengan persentase sebesar 0,85 %, sedangkan dilihat dari Indeks Variabel Suara Yang Sah tersebut diatas jumlah persentase menurun untuk Suara Sah antara Pemilukada Bupati Berau Tahun 2010 sebesar 65,13 %

sedangkan Pemilikada

Gubernur Kaltim Tahun 2013

sebesar 51,65 % jadi capai untuk Suara sah tersebut menurun dengan selisih sebesar

persentase 13,48 %, melihat hal tersebut berarti tingkat kesadaran

masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya dalam Pemilukada semakin rendah, sedangkan

untuk capaian Indeks Variabel Suara Yang Tidak Sah ada

peningkatan sedikit yaitu Suara Tidak Sah pada Pemilukada Bupati Berau Tahun 2010 sebesar 1,19 %

sedangkan Suara Tidak Sah Pemilukada Gubernur

Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar 0,80 %, berarti tingkat pemahaman dalam proses pelaksanaan Pemilukada baik ditingkat TPS ataupun PPK sehingga suara-suara yang rusak sudah kurang titemukan di TPS-TPS yang ada, sedangkan capaian Indeks Variabel Suara yang Abstain ada peningkatan dalam hal menyalurkan hak-hak memberikan suara masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 13 Kecamatan dan 10 Kelurahan 102 Kampung di Kabupaten Berau sebab dilihat dari Indeks capaian dan data hasil rekapitulasi suara diatas tergambar penurunan yang sangat signifikan dalam hal persentase yaitu seperti pada Pemilukada Bupati Berau Tahun 2010 sebesar 33,68 % sedangkan Pemilukada Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar 18,07 %, terjadi selisih persentase sebesar 15,61 %, dilihat dari capaian tersebut tergambar dimasyarakat sudah dapat pemahaman dalam hal berpoltik dan demokrasi sehingga mengalami peningkatan serta mengerti secara bertahap akan hak-hak menyampaikan suara dalam memilih pemimpin yang bersih dan berpikir untuk kepentingan rakyat sesuai dengan pernyataan isi dan amanat Undang-Undang 1945, penghayatan kepada Pancasila dan tejalinnya suatu persatuan dan kesatuan yang kokoh demi menciptakan Negara Republik Indonesia yang aman dan damai, sedangkan untuk Indeks Variabel Jumlah Suara Keseluruhan atau jumlah suara yang terserap dari Suara sah dan Suara yang tidak sah mendapat capaian penurunan persentase seperti Pemilukada Bupati 78


Berau Tahun 2010 persentase sebesar 66,32 % sedangkan Pemilukada Gubernur Kaltim tahun 2013 terdapat persentase sebesar 52.44 % selisih penurunannya sebesar 13,88 %, melihat Indeks Variabel Jumlah Suara Keseluruhan dalam artian suara yang sah ditambahkan dengan suara yang tidak sah dalam kata lain adalah penyerapan suara keseluruhan, dilihat dari permasalah tersebut dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 3 tahun dimasyarakat akan terjadi turun naiknya

pengertian akan politik Demokrasi serta pemilukada untuk pemilihan

pemimpin-pemimpin di daerah lewat pesta Demokrasi , sehingga hal terdapat disimpulkan masih kurangnya pengertian secara keseluruhan untuk menyalurkan hak pilihnya dan hak suaranya yang secara tidak langsung turut membangunan Politik dan Demokrasi di Negara Indonesia, itu merupakan suatu hal yang pasti ada dimasyarakat kerena terdapatnya berapa aspek perbedaan dalam segala hal baik dari aspek ekonomi, budaya, sosial dan politik untuk mengeluarkan hak dan pendapat,

disamping itu

dalam kancah politik mereka

untuk calon-calon pemimpin yang akan tampil harus meningkatkan kuantitas dan kualitasnya,

meningkatkan dan mengurangi permasalah di bidang hukum, menciptakan pemerintahan yang bersih, perduli rakyat dan berwibawa serta menghilangkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, keperdulian kepada seluruh masyarakat baik dikota maupun di Kampung-kampung yang jauh dari kehidupan sosial dan ekonomi yang layak , dilihat dari hal tersebut peran Pemerintah yang membidangi masalah politik sebagai mediator penggerak untuk terus berusaha demi meningkatkan suatu harapan kedepan agar dapat menjadi lebih baik dan mapan serta berdidikasi yang tinggi

dalam peningkatan Human Develomen

Indeks di Kabupaten Berau khususnya, semua itu perlu didukung dengan penganggaran pada alokasi dana yang maksimal untuk tahun-tahun kedepan; c.

Indikator (Kedua) 2:

d. Indeks Hak-Hak Politik Aspek Hak-Hak Politik, diukur dari 2 (dua)

Hasil Rekapitulasi suara

Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2010 dan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 79


20013 Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Hak-Hak Politik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir masuk dalam kategori “sedang” yaitu disekitar

60 %

Sehingga bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Hak-Hak Politik di Dearah Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan penguatan yang signifikan, dimana secara kuantitas terdapat penurunan sebesar 13, 88 %. Kontribusi penurunan indeks berada pada variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” Sementara pada indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” masih dalan kondisi wajar da nada sedikit menurun dalam batas

yang tidak signifikan yaitu

tergambar dibawah ini :

(sebagaimana

Gambar 2).

INDEKS HAK-HAK POLITIK 2010-2013 66,55

66,32

70,00 60,00

52,44

51,67

48,32

50,00

45,97

40,00 30,00

2013

20,00

2010

10,00

0,00 Hak-Hak Politik

Sementara untuk

Hak Memilih dan Dipilih Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Indikator Variabel ini

kami masih mengacu dan

berdasarkan kepada hasil yang didapat di Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri yang

mengunakan

standar Nasional, kerena sementara ini acuan dari

Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau masih belum terkoordinasi, semoga diwaktu-waktu mendatang akan tersedia, kinerja, selanjutnya

sebagai acuan pengukuran capaian

dari hal tersebut Terjadi penaikan yang wajar pada variabel

“Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” dikarenakan terdapat 2 indikator dari variabel tersebut yaitu: “Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan” dan “Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelengaraan Pemerintahan” juga dalam batas yang wajar sehingga mengalami kenaikan untuk indikator 1 yaitu 80


11.77 poin sedangkan indikator 2 mengalami kenaikan terbesar yaitu 7.07 poin. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penyebab utama dari penurunan indeks aspek Hak-Hak Politik karena adanya penurunan yang cukup signifikan pada indeks variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” lebih jauh penurunan pada indikator “Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan”, dengan pengertian bahwa penurunan tersebut disebabkan karena meningkatkan secara signifikan jumlah peristiwa demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan diberbagai tempat di Indonesia. Dari data-data yang dikumpulkan IDI 2012 dapat diungkapkan demonstrasi yang bersifat kekerasan dilakukan oleh masyarakat dan sebagian lagi dilakukan oleh mahasiswa. Organisasi masyarakat dibidang agama dan Organisasi kemasyarakatan dari beberapa eknis;

81


GAMBAR 12

INDEKS ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI 2011-2012 93,5 92,3 83,18 85,39 82,81 82,25 78,43 85,79

DKI Riau DIY Bali Kaltim Kalsel Kalbar Maluku Sumsel Jambi Kepri Babel Sulsel NTT Sumbar Papua Banten Sulbar Kalteng Sulut NTB Malut Papua Barat Gorontalo Aceh Jateng Jabar Sulteng Sultra Sumut Lampung Bengkulu Jatim

68,172,34 72,25 82,76 87,38 70,11 75,61 69,89 69,85 77,05 82,27 69,81 73,6 69,2 72,33 68,57 86,87 68,17 80,97 68,15 79,83 67,59 70,04 67,22 87,18 66,99 68,26 66,06 90,04 65,57 66,03 65,34 61,06 65,19 62,56 65,06 60,03 64,73 63,968,08 63,77 63,87 63,7 73,04 81,55 60,67 71,36 58,01 57,06 67,11 60,31 56,45 70,64 56,44 51,29 61,63 61,23 46,47 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

IDI 2012 IDI 2011

100

82


Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa dari 33 provinsi hanya 27 provinsi yang mengalami kenaikan indeks aspek Kelembagaan Demokrasi, lalu 5 provinsi lainnya cenderung konstan atau bahkan mengalami penurunan nilai indeks pada aspek Institusi Demokrasi. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa karakteristik dan dinamika perkembangan aspek Kelembagaan Demokrasi pada tingkat provinsi memiliki tingkat heterogen yang cukup signifikan. Adapun 3 dari 33 provinsi yang menduduki urutan tertinggi dalam aspek Kelembagaan Demokrasi berturut-turut yaitu DKI Jakarta (93.50), Kalimantan Tengah (90.04), dan Kalimantan Barat (87.38). sedangkan kondisi Kalimantan Timur pada tahun 2011 (72,34) dan pada tahun 2012 mengalami penurunan (58,01) dalam dimensi kuantitatif,

penurunan angka indeks ini mengindikasikan bahwa kinerja

kelembagaan demokrasi pada tahun 2012 mengalami kendala dan hambatan, dan perlu untuk terus berupaya menaikan aspek kelembagaan demokrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Umumnya dan Kabupaten Berau khususnya, namun penurunan aspek kelembagaan demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2011 ke Tahun 2012 (IDI) bukan mengambarkan bahwa kondisi Kabupaten Berau

untuk Aspek kelembagaan demokrasi juga ikut menurun,

tetapi bisa saja di Kabupaten Berau aspek kelembagaan demokrasi meningkat kerena Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari beberapa Kabupaten Kota Dalam rangka mendukung capaian tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan politik dalam negeri khususnya di daerah adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi, melalui:  Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik  Mempelajari

dan

memperbanyak

sosialisasi

tentang

Peraturan

Perundangan di Bidang Politik dan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah  Dukungan bagi keberlanjutan peran Ormas dalam proses demokratisasi  Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2014 2. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi 83


 Mempelajari

dan memperbanyak Sosialisasi peraturan perundangan

bidang politik  Fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik, termasuk didalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa.  Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik.  Pengembangan pusat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan  Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.  Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratis dan penyelesaian konflik  2. Sasaran

Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan politik Strategis

II:

Meningkatnya

Komitmen

Kantrantibmas

dan

Penyegahan Tindak Kriminal Capaian kinerja sasaran strategis II sebagaimana diatas, diukur dengan Indikator Kinerja yaitu “Jumlah Pertemuan-Pertemuan dalam Rapat Tim Koordinasi antara Instansi-Instansi terkait dalam pelaksanaan Verfikasi LSM, Ormas dan Partai Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan”. Gambaran pencapaian Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut: Tabel 12. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II No. 2

Sasaran Meningkatnya

Indikator Kinerja 3. Jumlah pertemuan-

komitmen

pertemuan dalam

Kantrantibmas dan

rapat Tim Koordinasi

Penyegahan Tindak

antaraInstansi-

Kriminal

Instansi terkait

Target

Realisasi

Capaian

25

21

84 %

dalam pelaksanaan Verfikasi LSM, Ormas dan Partai Poltik. 84


a. Indikator 3: Jumlah pertemuan-pertemuan dalam rapat Tim Koordinasi antara Instansi-Instansi terkait dalam pelaksanaan Verfikasi LSM, Ormas dan Partai Poltik. Salah satu fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau adalah merumuskan kebijakan berupa peningkatan kesadaran

serta

pemahaman

kepada

masyarakat

dalam

hal

peraturan

perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan-Peraturan Menteri yang berkaitan tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan yang terbangun melalui proses bersatunya aneka ragam suku bangsa, agama adat istiadat dan budaya yang ada di nusantara dari sabang sampai marueke dalam skala Nasional dan di Kabupaten Berau pada umumnya merupakan

sesuatu

yang perlu

dan kemejemukan suku bangsa itu

disyukuri

sehingga kedepan

diharapkan

kemejemukan itu tersebut tidak mendatangkan dan menimbulkan potensi permasalahan, kekacauan dan hancurnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa sehingga menuju disintegrasi bangsa Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air didaerah untuk menghargai nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa

maka

perlunya

mendata

ulang

tentang

keberadaan

Organisasi

masyarakat yang tersebar di 13 Kecamatan untuk diberikan pengertian dan pemahaman tentang keberadaan organisasi-organisasi masyarakat agar dapat menjalankan dan memperdayakan organisasi tersebut kejalan yang sudah dirumuskan oleh Pemerintah dalam hal penataan keberadaan Ormas, LSM dan politik, baik itu Ormas Agama,Eknis dan kemejemukan suku. Dalam merumuskan kebijakan tersebut, tentu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya baik secara substansi maupun penormaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam merumuskan 85


kebijakan diperlukan partisipasi masyarakat, instansi terkait lainnya serta para pemangku kepentingan dalam hal keterlibatan dalam proses berdemokrasi lewat Ormas,LSM dan politik yang seluas-luasnya baik dalam pengambilan keputusan maupun monitoring kebijakan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma birokrasi yang membawa konsekuensi

terhadap

mekanisme

pelaksanaan

partisipasi

publik

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Amanat undang-undang tersebut

secara

substantif

menempatkan

partisipasi

masyarakat

sebagai

instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum. Dari hasil kegiatan verfikasi Organisasi Masyarakat, LSM dan Parpol didapatkan beberapa Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan yang sudah tidak berlaku lagi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baik

yang berbentuk LSM,

Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi masyarakat dibidang Agam, Eknis dan Kesukuan, adapun jumlah Ormas, LSM berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sampai pada tahun 2013, yang mana pada tahun 2012 tersebut ada 6 Ormas yang baru di terbitkan SKT, jadi jumlah keseluruhan yang mengurus Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesabangpol dan Linmas Kabupaten Berau sampai pada Tahun 2013 sejumlah

96 (Sembilan puluh enam) Organisasi

Masyarakat, LSM, sementara yang dinyatakan sudah habis masa berlakunya sampai pada tahun 2013 sejumlah 81 Ormas, LSM, sementara jumlah yang masih berlaku 21 Ormas, LSM sedangkan yang sudah terverfikasi sejumlah 18 Ormas, LSM, untuk Verfikasi bantuan keuangan bagi partai politik yang duduk di DPRD Kabupaten Berau diproses sesuai dengan prosudur mekanisme dan ketentuan yang berlaku dengan permohonan administrasi kelengkapan melewati Tim Verfikasi

dan setelah itu dilimpahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 86


Perwakilan di Samarinda untuk pengesahannya dan selanjutnya bantuan keuangan di transper kerekening masing-masing Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Berau Melihat dari gambaran dan permasalahan diatas

tersebut, tentang

keberadaan dan kelanjutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Berau perlu ditingkatkan adanya partisifasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang mana

sebagai mediator dibidang

tersebut adalah Badan Kesabangpol dan Linmas; Demi untuk menjaga kelangsung keberadaan Organisasi Masyarakat dan LSM di Daerah telah diatur dalam suatu Kebijakan Pemerintah dengan cara meinplementasikan dengan pembentukan beberapa Forum sebagai wadah mempersatukan masyarakat dari segala elemen yang ada seperti pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagaimana penjelasan tentang Forum-Forum tersebut dibawah ini sebagai capaian kinerja IndiKator : 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Berdasarkan Pemerintahan

Undang-Undang

Daerah,

penyelenggaraan

pasal

pemerintahan

2

Nomor

ayat

(3)

daerah

32

Tahun

disebutkan

adalah

untuk

2004

tentang

bahwa

tujuan

meningkatkan

kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Tujuan ini dicapai melalui penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun

urusan

pilihan

masing-masing

daerah.

Disamping

urusan

pemerintahan wajib yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, daerah juga harus mencermati dan melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22 UndangUndang Nomor 32 tahun 2004. Bahwa dalam rangka otonomi daerah berkewajiban antara lain untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik 87


Indonesia. Pada saat yang sama, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Pasal 27 ayat (1) berkewajiban antara lain memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan dini melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, di bidang kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kemitraan dibidang kerukunan antar etnis melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006. Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, kita semua merasa prihatin dengan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di sejumlah daerah yang dilatarbelakangi dengan berbagai motif, seperti: konflik

pertanahan/lahan

perkebunan,

konflik

pertambangan,

konflik

pemilukada, aksi tawuran pelajar/mahasiswa, bentrokan antar kelompok warga terkait pendirian rumah ibadah maupun terkait bentrokan etnis tertentu, peredaran narkoba dan aksi terorisme. Dalam kondisi tersebut peran strategis forum dialog publik seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi sangat penting dalam rangka

88


mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawan sosial ditengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional. Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan bahwa penyelenggaraan

kewaspadaan

dini

masyarakat

di

daerah

menjadi

tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kemitraan melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif demi terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Adapun sampai dengan Tahun 2012 FKDM yang sudah terbentuk yaitu di 33 Provinsi dan 261 Kabupaten/Kota. Capaian tersebut akan terus ditingkatkan pembentukannya sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa melalui alokasi dana dekonsentrasi untuk fasilitasi kegiatan kewaspadaan nasional dengan pembentukan FKDM di tahun 2014 Tabel 13. Daftar rekapitulasi pembentukan FKDM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia No

Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT

FKDM Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

FKDM Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 21 2 16 17 18 1 9 3 6 5 9 6 9 1 10 4 5 2 6 1 6 8 18 33 2 2 3 7 31 8 2 7 5 5 13 8 89


FKDM Provinsi No Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk 20 KALBAR √ 21 KALTENG √ 22 KALSEL √ 23 KALTIM √ 24 SULUT √ 25 SULTENG √ 26 SULSEL √ 27 SULTRA √ 28 GORONTALO √ 29 SULBAR √ 30 MALUKU √ 31 MALUT √ 32 PAPUA √ 33 PAPUA BARAT √ TOTAL 33 Sumberdata: Direktorat Kewaspadaan Nasional, Desember 2012.

FKDM Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 2 12 9 5 10 3 12 4 11 4 3 8 7 17 8 4 2 4 1 4 2 7 1 8 29 11 261 236

Selain pembentukan forum berdasarkan data dari tabel diatas juga terdapat capaian pembentukan di beberapa provinsi/kabupaten/kota sampai dengan tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan. Beberapa diantaranya yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Papua, Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dengan tingkat prosentase yang berbeda satu dengan lainnya. Data tersebut diperoleh dengan berbagai sumber yaitu melalui pendataan pada saat dilaksanakannya Rapat Koordionasi Nasional terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilaksanakan setiap tahunnya, dan juga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ke beberapa daerah serta melalui data quesioner/wawancara kepada seluruh Kepala Badan Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun kendala dari pembentukan maupun penguatan FKDM di daerah antara lain: a. Kurangnya dukungan dan respon dari anggota DPRD dalam hal penganggaran dan terhadap forum dialog yang ada didaerah, dimana DAU APBD setiap tahunnya diprioritaskan untuk infrastruktur daerah, pendidikan dan kesehatan; 90


b. Terkait minimnya dukungan dana, disebabkan masih adanya anggapan bahwa forum dialog tersebut tidak terlalu penting sehingga dalam penganggaran belum diprioritaskan; c.

Di daerah, penganggaran program kerja Badan Kesbangpol dan Linmas usulan/direncanakan oleh Satuan Kerja Kesbangpol dan linmas tetapi dalam pengalokasian dana masih belum maksimal ;

d. Masih terbatas adanya dukungan sarana dan prasarana untuk mobilitas; e. Adanya

konflik

pemilukada

sehingga

mempengaruhi

proses

penganggaran forum dialog yang ada di daerah; f.

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait FKDM di Pemerintah Daerah.

2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam kaitan hal tersebut, dijelaskan pula pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Perlu dipahami bersama bahwa UUD RI Tahun 1945 selain menghormati hak-hak asasi manusia, pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 J Ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Berdasarkan hal tersebut, maka Negara telah membuat pengaturan tentang

kehidupan

keharmonisan

dan

keagamaan keserasian

dalam aktivitas

rangka kehidupan

menjaga

ketertiban,

keagamaan

dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 91


Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama diarahkan pada (1) pemeliharaan ketenteraman

dan

ketertiban

masyarakat

termasuk

memfasilitasi

terwujudnya kerukunan umat beragama, (2) pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3) penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama, dan (4) pembinaan dan pengkoordinasian

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

di

bidang

ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. FKUB telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan mewujudkan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan

Dewan

Penasihat

FKUB,

perlu

terus

didorong

untuk

melaksanakan pemberdayaan terhadap FKUB melalui peningkatan intensitas interaksi unsur-unsur Dewan Penasihat FKUB dengan FKUB. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Wakil Gubernur dan Wakil Bupati

sebagai Ketua Dewan Penasihat FKUB Provinsi, FKUB Kabupaten,

FKUB dengan pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi memicu konflik sosial bernuansa agama. Adapun sampai dengan tahun 2012 telah terbentuk FKUB di 33 Provinsi, 329 Kabupaten dan 87 Kota.

92


Tabel 14. Daftar rekapitulasi pembentukan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia No

Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUT PAPUA PAPUA BARAT TOTAL

FKUB Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33

FKUB Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 22 1 30 3 16 3 11 1 10 1 15 7 3 11 3 4 3 7 6 26 35 5 38 8 9 10 16 5 13 1 14 13 16 13 2 7 4 23 1 10 2 5 1 0 5 8 1 3 6 3 26 2 9 416 81

Sumberdata: Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Desember 2012

Berdasarkan penyajian data diatas, terdapat capaian di beberapa provinsi yang sudah melakukan pembentukan sampai dengan tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yaitu Jakarta Selatan, Sumatera Selatan (Muara 93


Banyuasin), Jawa Tengah (Salatiga, Tegal, Pemalang), Kepulauan Riau (Lingga), Sulawesi Selatan (Luwu Utara, Bitung), Lampung (Lampung Utara), Kalimatan Timur (Bontang), Sulawesi Tengah (Poso), Maluku (Buru), NAD (Bener Meriah), Nusa Tenggara Barat (Manggarai) dengan tingkatan prosentase yang berbeda daerah satu dengan lainnya. Bagi beberapa Kabupatena yang belum melakukan pembentukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut: a. Kurangnya

perhatian

baik

dari

Pemberi

Keputusan

dan

Kebijakan/Bappeda maupun DPRD dan pemangku kepentingan lainnya terkait FKUB, sehingga urgensi dan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan sangat minim; b. Belum optimalnya pemahaman anggota forum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah; Tindak lanjut terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain: a. Pemahaman dan sosialisasi kembali terkait Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 kepada daerah sehingga ada kesamaan nomenklatur dalam mensinergiskan kegiatan pusat dan daerah; b. Dukungan dana dari APBN, APBD.I dan APBD.II baik melalui dana dekonsentrasi maupun melalui penyertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional/Daerah setiap tahunnya; c.

Peningkatan kapasitas angota forum melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang bekerjasama dengan instansi lainnya.

3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Bangsa

Indonesia

terbangun

melalui

proses

bersatunya

keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di nusantara dari sabang sampai merauke, dan kemajemukan suku bangsa itu merupakan sesuatu yang patut disyukuri sehingga kedepan diharapkan kemajemkan

tersebut

tidak

berpotensi

menimbulkan

masalah.

Oleh 94


karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu dikembangkan secara sistematik dan berkelanjutan untuk menumbuhkan harmonisasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah serta sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun sikap untuk menghormati dan menghargai kemajemukan masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan kerukunan nasional. Sebagai dasar pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah

Permendagri

Nomor

34

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perihal Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut pembentukan

FPK mencapai

26

Provinsi

dan

48 Kab/Kota dengan

pelaksanaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tahun 2012 di 3 Provinsi yaitu Maluku, Riau dan Kalimantan Timur.

Tabel 15. Daftar rekapitulasi pembentukan FPK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia No 1 2 3 4 5 6

Provinsi NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL

FPK Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √ √ √

FPK Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 5 18 1 32 19 4 8 7 4 2 13 95


No

Provinsi

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUT PAPUA PAPUA BARAT TOTAL

FPK Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 26 7

FPK Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 10 3 11 2 5 2 5 6 1 25 2 33 5 5 33 1 7 2 7 2 8 1 20 1 13 1 13 13 1 15 15 1 10 3 21 12 1 5 5 11 9 29 11 48 449

Sumberdata: Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Desember 2012

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas bahwa terkait Forum Pembauran

Kebangsaan

(FPK)

pembentukannya

belum

seluruh

prov/kab/kota sehingga ke depan perlu kerja keras bersama semua pihak terkait sehingga target 33 prov dan 429 kab/kota dapat tercapai. Namun demikian di beberapa kabupaten/kota sudah melakukan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sampai pada tingkat Kecamatan

seperti Sigi (Sulawesi Tengah), Gayo Lues,

Lhoksumawe (NAD), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Salatiga, Tegal (Jawa Tengah), Lingga (Kepulauan Riau), Luwu Utara (Sulawesi 96


Selatan), Poso (Sulawesi Tengah), Bontang (Kalimantan Timur), dan Lampung Utara (Lampung) dengan tingkat prosentase yang berbeda daerah satu dengan daerah lainnya. Namun

demikian

dalam

pembentukannya

di

beberapa

provinsi/kab/kota masih menemui kendala/permasalahan antara lain: a. Kurangnya pemahaman pada unsur perencanaan daerah terkait pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga alokasi dana pada APBD sangat minim; b. Pada Daerah, untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) masuk pada pos Kominda dan FKPD (Muspida) sehingga alokasi dana untuk FPK belum teranggarkan; c.

Kurangnya perhatian dari Pemberi keputusan/Bappeda

terkait

kegiatan yang ada di Kesbangpol dan Linmas sehingga forum dialog seperti FPK tidak teranggarkan pada APBD; d. Masih minimnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam menjalankan tugas fungsinya. Tindaklanjut

yang

perlu

dilakukan

dalam

menangani

kendala/permasalahan diatas antara lain: a. Sosialisasi

dan

pemahaman

kembali

kebijakan/.Bappeda

terkait

pentingnya

Kebangsaan

sehingga

kedepan

(FPK)

kepada Forum

forum

Penentu Pembauran

tersebut

akan

teranggarkan sesuai dengan tugas fungsinya; b. Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan kepada

anggora

forum

dalam

peningkatan

kapasitas

dan

kemampuan dan juga dalam rangka penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); c.

Perlunya regulasi yang tegas terkait mekanisme reward dan punishment bagi daerah yang tidak melakukan pembentukan dan penguatan forum; 97


d. Perlu adanya dukungan dana APBN, APBD.I dan APBD II melalui dekonsentrasi. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan forum komunikasi publik yang efektif di daerah baik terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) terdapat beberapa masalah antara lain dalam hal masih rendahnya kapasitas anggota forum publik terkait tugas dan perannya dalam pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi yang

kondusif

terkait

konflik

yang

bernuansa

agama,

dan

mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana dalam pembentukan FKDM/FKUB/FPK diharapkan sampai pada tingkat Kab, Kecamatan, Desa/Kelurahan

sebagai

ujung tombak

dalam

penyelesaian permasalahan di daerah masih terkendala pada persoalan anggaran yang sangat minim. Tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian masalah diatas adalah dengan melakukan pelatihan/bimbingan teknis pengetahuan dasar terkait peningkatan kapasitas anggota FKDM, FKUB, dan FPK yang bekerjasama dengan pihak terkait. Selanjutnya sebagai acuan kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau dalam menuju capaian Indikator Kinerja kedepan yang bersama-sama kita harapakan untuk perbaikan dibidang Politik, Sosial dan Demokrasi serta sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau Sampai dengan saat ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau melaksanakan tugas dengan menindaklanjuti

peraturan

perundangan

yang

dihasilkan

oleh

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 2010-2012 adalah sebagai berikut:

98


Tabel 16. Daftar Peraturan Perundang-Undangan lingkup Ditjen Kesbangpol No

Jenis

Tentang

1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun Partai Politik 2011

2

Undang-Undang Tahun 2011

3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun Penanganan Konflik Sosial 2012

4

Undang-Undang Nomor 8 Tahun Pemilihan Umum Anggota Dewan 2012 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Permendagri Nomor 16 Tahun Perubahan Atas Permendagri Nomor 2011 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah

5

Nomor

15 Penyelenggara Pemilihan Umum

6

Permendagri Nomor 39 Tahun Perubahan Atas Permendagri Nomor 2011 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

7

Permendagri Nomor 36 Tahun Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan 2010 Pendidikan Politik

8

Permendagri Nomor 49 Tahun Pedoman Pemantauan Orang Asing 2010 Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah Permendagri Nomor 50 Tahun Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja 2010 Asing Di Daerah

9 10

Permendagri Nomor 29 Tahun Pedoman Pemerintah Daerah Dalam 2011 Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

11

Permendagri Nomor 38 Tahun Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela 2011 Negara Di Daerah

99


12

13

Permendagri Nomor 57 Tahun Pedoman Orientasi Dan Pendalaman 2011 Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota Permendagri Nomor 61 Tahun Pedoman Pemantauan, Pelaporan 2011 Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah

14

Permendagri Nomor 64 Tahun Pedoman Penerbitan 2011 Penelitian

15

Permendagri 2012

16

Permendagri Nomor 33 Tahun Pedoman Pendaftaran Organisasi 2012 Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

17

Permendagri Nomor 71 Tahun Pedoman Pendidikan 2012 Kebangsaan

Nomor

1

Rekomendasi

Tahun Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan

Wawasan

Sumber data: Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian, Desember 2012.

Dari data tersebut terdapat 10 peraturan yang merupakan produk peraturan perundang-undangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010 dan 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Poitik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian

Dalam

Negeri

Dan

Pemerintah

Daerah

Dengan

Organisasi

Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD

Kab/Kota,

Permendagri

Nomor

61

Tahun

2011

tentang

Pedoman

Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah, Permendagri 100


Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, telah diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan regulasi yang ada didaerah baik dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah maupun penerapan peraturan tersebut dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Renja Kerja Daerah, dengan capaian sebesar 90%. Sedangkan 2 peraturan terkait Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah tercapai sebesar 80% atau sebanyak 26 provinsi yang telah mengimplementasikannnya ke dalam kebijakan/peraturan daerah dan 7 provinsi yang belum mengimplementasikan tetapi sudah melakukan sosialisasi, Kemudian terkait 5 peraturan yang baru diterbitkan pada tahun 2012 baru mencapai 45% atau sebanyak

15

provinsi

yang

telah

mengimplementasikannya

kedalam

kebijakan/peraturan daerah, sedangkan provinsi lainnya masih dalam tahap pelaksanaan sosialisasi. Adapun peraturan dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permendagri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan, Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2013 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 1. Masih banyaknya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Implementasi/sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan di Kabupaten mengalami kendala dikarenakan adanya “political will” yang berbeda-beda dalam presepsinya serta belum adanya komitmen pemangku kepentingan;

101


3. Terbatasnya kemampuan APBD dan SDM yang memadai dalam rangka sosialisasi dan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut terutama untuk Kabupaten; 4. Belum adanya penegasan untuk penyesuaian struktur organisasi/nomenklatur Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota dimana didalam amanat PP 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kesbangpoldagri merupakan salah satu urusan wajib namun dalam PP No. 41 Tahun 2007 masih disebutkan nomenklatur Kesbangpol dan Linmas

sementara

amanat

PP

No.

6

Tahun

2010

bahwa

linmas

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Satpol PP, terkait hal tersebut PP No. 41 Tahun 2007 perlu direvisi kembali; 5. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam implementasi kebijakan/peraturan perundangan-undangan. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan tersebut diatas adalah: 1. Perlu

pengaturan

yang

lebih

tegas

terkait

penyelenggaraan

urusan

Kesbangpol dan Linmas; 2. Inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat; 3. Perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap pejabat politik di daerah terutama kepada pengambil kebijakan dan keputusan; 4. Perlunya

simplifikasi

dalam

rangka

penyusunan

kebijakan/peraturan

perundang-undangan sehingga tidak terjadi duplikasi/tumpang tindih antara satu kebijakan/peraturan dengan kebijakan/peraturan lain; 5. Perlunya peningkatan kegiatan seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Rapat Koordinasi dan Seminar yang melibatkan Kesbangpol dan Linmas Provinsi/Kabupaten; 6. penyesuaian kembali terkait struktur organisasi maupun nomenklatur Kesbangpol yang ada di Provinsi dan Kesbangpol dan Linmas di kabupaten sehingga ada kejelasan baik secara hierarki maupun tupoksinya dengan harapan hal tersebut akan mampu memperjelas dalam penyusunan kebijakan

maupun

perbaikan

mekanisme,

prosedur

penyelenggaraan

kebijakan publik; 102


7. Pemantauan

dan

monitoring

secara

berkala

terhadap

implementasi

pelaksanaan kebijakan/peraturan perundangan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya Tenaga Pengendali Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan Capaian sasaran strategis ketiga sebagaimana diatas, diukur dengan Indikator Kinerja yaitu “Jumlah terlaksananya pelatihan dan pembekalan Satuan Anggota Linmas”. Gambaran pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Pengukuran kinerja Sasaran Strategis III No. 3


Indikator Kinerja 4. Jumlah

Target

Realisasi

Capaian

750

516

68,8 %

Meningkatnya

Terlaksananya

Target

Tenaga Pengendali

Pelatihan dan

dalam

Kenyamanan dan

Pembekalan

Keamanan

Satuan

Lingkungan

Anggota

Anggota

Linmas

Linmas Se

Renstra 1.968

seluruhnya di

Kab.

13 Kecamatan

Berau

a. Indikator 4: Jumlah Terlaksananya Pelatihan dan Pembekalan Satuan Anggota Linmas, capaian kinerja indikator, sebagai berikut: Dalam rangka mendukung capaian tersebut, maka arah kebijakan dan strategi peningkatan Pelatihan dan Pembekalan kepada Anggota Satuan Linmas bersama dengan Tim Koordinasi Satkorlak SAR di 13 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 102 Kampung yang ada di Kabupaten Berau , adapun jumlah Anggota 103


Satuan Linmas se Kabupaten Berau sampai saat ini sejumlah 1.968 Orang, dan yang sudah terlatih sampai dengan tahun 2013 sejumlah 516 orang, atau 26,21 % dari jumlah seluruh anggota Satuan Linmas di Kabupaten Berau,

dengan

capaian kinerja Indikator adalah sebagai berikut: 3. Peningkatan akuntabilitas Pendidikan Formal dan Informal, melalui:  Fasilitasi Pelaksanaan Pelatihan Pembekalan bagi Satuan Linmas dan SAR dalam timkoordinasi SAR  Pembenahan Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan Koordinasi dengan Tim SAR di daerah perlu ditingkatkan dan melibatkan generasi muda untuk menunjang kelancaran program-program Pemerintahan  Dukungan bagi keberlanjutan peran Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Tim Koordinasi SAR dalam proses peningkatan keamanan dan kenyamanan serta Penanggunglangan Bencana di Daerah  Fasilitasi Dukungan untuk keberadaan Satuan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) demi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2014  Fasilitasi peraturan perundangan bidang Perlindungan Masyarakat untuk kesinambungan keberadaannya  Fasilitasi penambahan dan pembekalan pendidikan kewarganegaraan didalam bernegara, berbangsa yang berdasarkan empat pilar bangsa.  Pengembangan dan penambahan serta pengenalan kepada pendidikan politik dan wawasan kebangsaan  Pengembangan kerja sama

antara Anggota Satuan Perlindungan

Masyarakat (Linmas) dengan Tim Koordinasi SAR

dan organisasi

masyarakat di Daerah agar lebih solid dalam melaksanakan tugas  Penguatan dalam Koordinasi Antara Anggota Satuan Linmas dengan Tim Koordinasi SAR ditingkat Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan masyarakat dalam mendukung proses

di

penyelesaian konflik, bencana

sosial dan bencana alam di Daerah  Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan pembentukan Tim Koordinasi

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan

Instansi terkait dalam hal Penaggulangan Bencana di Daerah 104


Adapun indeks capaian kinerja

Badan

Kesbangpol

dan Linmas

Kabupaten Berau Tahun 2013 dalam hal menghasilkan kinerja antara lain: 

Tersusunnya dan terdatanya Anggota Satuan Linmas yang sudah mengikuti pelatihan dan pembekalan



Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Tim SAR yang terdiri dari Instansi Dinas Sosial, Berau Coal, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Berau, PMK Kabupaten Berau dan Masyarakat



Tersusunnya rumusan tentang sistem pengembangan kapasitas bagi Anggota Satuan Linmas dengan Tim Koordinasi SAR melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan tentang Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas;



Tersusunnya aplikasi Data manual tentang jumlah Satuan Anggota Linmas yang sudah mengikuti pelatihan dan pembekalan;

Capaian Perlindungan

per

sasaran

Masyarakat

strategis

Badan

Kabupaten

Berau

Kesatuan Tahun

Bangsa,Politik

2013

dianalisis

dan dan

diperbandingkan dengan capaian per sasaran strategis pada Tahun 2012 dan 2011 (sebagaimana tabel berikut). Tabel 18. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi (Pemilu/Gubernur) Versi Tim Desk Pemilukada Indikator Kinerja 1. Jumlah paket Sosialisasii undang-undang bidang politik terhadap UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007

Target 2 (dua) Dokumen Dalam Renstras Target 70 %

Realisasi 2 (dua) Dokumen

2013 100 %

Capaian 2012 -

2011 -

105


tentang Penyelenggara Pemilu dan pengenalan/pengi ngatan kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Juknis Desk Pemilihan Umum Gubernur Kepala Daerah (GKDH) dan Wakil Gubernur (WKDH) 2. Indeks Kinerja Hasil Rekapitulasi Suara Pemilukada Bupati Berau Tahun 2010 berbanding Pemilukada Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2013

68 %

52,44 %

77, 11 %

-%

-%

3. Indeks Hak-Hak Politik

60 %

56 %

86.66 %

-%

-%

106


Tabel 19. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Komitmen Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal” Indikator Kinerja Jumlah Pertemuan dalam Rapat Tim Koordinasi antara Instansi-Instansi terkait dalam pelaksanaan Verfikasi LSM,Ormas dan Partai Politik

Target 10 Kali

Realisasi 7 Kali

2013 7 kali 70 %

Capaian 2012 -

2011 -

70 % Dalam Renstras

Tabel .20 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Tenaga Pengendali Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan ” Indikator Kinerja

Target

Jumlah Terlaksananya Pelatihan dan Pembekalan Satuan Anggota Linmas

750 Orang

Realisasi 516 Orang

2013 68,8 %

Capaian 2012 -%

2011 -%

Demi terwujudnya outcome yang dimaksud, Tahun 2013 Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau mempunyai alokasi pagu awal sebesar sebesar Rp. 12.651.933.590,88 (Dua Belas Miliyar Enam Ratus Lima Puluh

Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan puluh Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen) kemudian terdapat tambahan anggaran sebesar Rp. 3.925.608.000,(Tiga Miliyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah) atau 23,68 % dari anggaran awal dan setelah ada perubahan bertambah menjadi 107


Rp.16.577.541.590,88 (Enam Belas Miliyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta

Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah Delepan Puluh Delapan Sen) Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan 31 Desember 2013 sudah terealisasi sebesar 12.507.216.049,- atau 75.44 %

dengan realisasi fisik

mencapai 88,85 %. Besaran realisasi tahun 2013 berkurang dengan capaian realisasi keuangan tahun 2012 pencapaian

jika

dibandingkan

91 % disebabkan Pagu

Anggaran untuk Belanja Pegawai persentasenya terlalu besar dari kondisi yang diperlukan atau 37, 17 % sehingga berpengaruh pada penyerapan dana akhir tahun 2013 akibatnya persentase realisasi jadi turun. Tabel 21. Realisasi keuangan berdasarkan kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Berau tahun 2013 No

Program/Kegiatan Bidang

Pagu Anggaran

Realisasi

%

1

Dukungan Manajemen.Administ rasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Peningk. Disiplin Aparatur, Pengk.Kapasitas SDM dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kesbangpol dan Linmas (Rutin) dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 2.988.856.000

Rp. 2.863.207.264

95,79

2

Biidang Kesatuan Bangsa Peningk,Pemberanta san PEKAT dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp. 206.255.000

Rp. 205.655.000

99,78

108


No 3

4

Program/Kegiatan Bidang

Pagu Anggaran

Bidang Sosial Politik Pendidikan Politik Masyarakat dan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Rp. 2.736.350.000

Bidang Pelindungan Masyarakat

Rp. 4.380.692.000

Peningk. dan Kenyamanan Lingkungan dan Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Realisasi

%

Rp. 2.199.604.700

80,38

Rp. 3.894.394.746

88,89

Rp. 9.162.861.710,-

88,85

Sudah termasuk Alokasi Dana APBD.I (Pendidikan Politik Masyarakat)

Sudah termasuk Alokasi Dana APBD.I (Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan

Bencana Korban Bencana TOTAL

Rp. 10.312.153.000,-

Tabel 20 Realisasi keuangan berdasarkan Jenis Belanja No

Sumber Dana

Pagu Anggaran

Realisasi

%

1

Belanja Pegawai

Rp. 9.855.021.590,-

Rp.6.613.347.339,-

67,10

2

Belanja Barang

Rp. 5.700.420.000,-

Rp.4.880.423.710,-

85,61

3

Belanja Modal

Rp. 1,022.100.000,-

Rp.1.013.445.000,-

99,15

Rp.16.577.541.590,88

Rp12.507.216.059,88

75,44

TOTAL

109


BAB IV PENUTUP

LAKIP tahun 2013 merupakan kelanjutan LAKIP Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Berau tahun 2012 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol dan Linmas. Lakip ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapain sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau bagi masyarakat. Penyajian data LAKIP ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada di Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Berau, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja Badan Perlindungan

Masyarakat

Pemerintah

Kesatuan Bangsa, Politik dan

Kabupaten

Berau

dari

keseluruhan

program/kegiatan mencapai nilai 88,85 %. Selain itu, menyangkut capaian sasaran ditemukan : 1. Capaian sasaran dinilai cukup, selain karena kinerja Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau, juga merupakan hasil dari faktorfaktor lain diluar Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau. 2. Pada beberapa capaian sasaran yang dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandingannya dengan populasi sudah menunjukkan prosentase yang baik. Hal ini mengindikasikan penetapan target dapat tercapai dengan baik. 3. Sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang baik, terutama pada indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditentukan harus dilaksanakan.

110


Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Berau pada tahun 2013, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Secara umum kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2014; 2. Mengupayakan sinergi kegiatan antar unit kerja agar dilaksanakan secara bersama untuk optimalisasi kegiatan (hasilnya komprehensif) yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pemangku kepentingan kesbangpol dan Linmas dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga tidak tumpang tindih serta efisiensi waktu dalam pelaksanaannya; 3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja serta penyerapan alokasi keuangan yang terarah dan sistimatis; 4. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap Bidang-Bidang

kerja eselon

III

dan

IV lingkup

Badan

Kesatuan

Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya; 5. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing Kepala Bidang unit kerja sehingga target yang telah di tetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai; 6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan dan anggaran lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau.

111


KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadirat ALLAH SWT, karena izin dan perkenannya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat ini, walaupun masih sederhana dan banyak kekurangannya didalam penulisan, namun kami berharap hasil penulisan dalam bentuk buku, yang berjudul "Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2013". Lakip ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Berau. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran dan indikator berbasis kinerja yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan Dengan segala keterbatasan, Lakip ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu didalam buku ini Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan motivasi dan dorongan dalam penulisan dan penyusunan buku ini dengan harapan Lakip ini merupakan hasil selektifitas yang dapat dijadikan pedoman untuk mendukung keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2011-2015. Kami menyadari, Lakip ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap dengan Lakip ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok dalam mengabdi pada Pemerintahan

112


RINGKASAN EKSEKUTIF

Maraknya perencanaan yang berbasis kinerja merupakan fenomena yang muncul belakangan ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, yang bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan

instansi

dengan

Eselon

II

keatas

untuk

menyusun

“Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)” yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam. “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)” merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan

sebanyak-banyaknya

pengetahuan

antisipatif

dan

mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Penyusunan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)” ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)”

Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Berau merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Berau dalam pencapaian tujuan organisasi.

113


“Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)” ini secara sistematis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain tujuan organisasi bisa saja dalam kurun waktu yang relatif lama tidak berubah, tetapi yang selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)” ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, 31 Desember 2013 Badan Kesbangpol dan Linmas Kab, Berau Kepala

Drs. H. DATU KESUMA

114


Terlaksananya 90 (sembilan puluh) kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan kapasitas perempuan bidang pendidikan politik.

Gambar 1. Indeks Aspek Kelembagaan Demokrasi

87,67 74,72

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2010 2011

88,58 88,58

87,67

90,00

81,97

64,69

63,11

47,39 42,89 23,37

2010 Lembaga Demokrasi

Pemilu Yang Peran DPRD Peran Partai Peran Peran Bebas dan Politik Birokrasi dan Peradilan Adil Pemerintah yang Daerah Independen

Lebih jauh jika dilihat dari level indikator, kenaikan aspek Kelembagan Demokrasi diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai indeks pada variabel Peran Partai Politik yang disebabkan oleh adanya kenaikan pada indikator “Jumlah Kegiatan Kaderisasi”, dan “Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik”. Pada IDI 2010, kontribusi 2 (dua) indikator ini terhadap nilai indeks variabel Peran Partai Politik, masing-masing sebesar 63.72 dan 73.41. Sementara pada tahun 2010 sebesar 73.19 dan 73.41. Hal tersebut diatas mengindikasikan 115


adanya peningkatan kesadaran di kalangan partai politik terutama partai besar untuk meningkatkan kualitas kader-kadernya. Gambar 1. Indeks Aspek Kelembagaan Demokrasi

87,67

74,72

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2010 2011

88,58 88,58

87,67

90,00

81,97

64,69

63,11

47,39 42,89 23,37



Lebih jauh jika dilihat dari level indikator, kenaikan aspek Kelembagan Demokrasi diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai indeks pada variabel Peran Partai Politik yang disebabkan oleh adanya kenaikan pada indikator “Jumlah Kegiatan Kaderisasi”, dan “Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik”. Pada IDI 2010, kontribusi 2 (dua) indikator ini terhadap nilai indeks variabel Peran Partai Politik, masing-masing sebesar 63.72 dan 73.41. Sementara pada tahun 2010 sebesar 73.19 dan 73.41. Hal tersebut diatas mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran di kalangan partai politik terutama partai besar untuk meningkatkan kualitas kader-kadernya.

116


Indikator (Kedua) 2 : indeks Kinerja Lembaga Demokrasi. Pada tahun 2011, aspek Kelembagaan Demokrasi merupakan satu-satunya aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengalami kenaikan. Dikarenakan pada tahun 2010, nilai aspek Kelembagaan Demokrasi adalah 63.11 sementara pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 74.72. Dalam dimensi kuantitatif, kenaikan angka indeks ini mengindikasikan bahwa kinerja Kelembagaan Demokrasi pada tahun 2011 relatif mengalami perbaikan yang dihasilkan dari kontribusi indeks 5 (lima) variable yang dimiliki yaitu: Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah, dan Peradilan yang Independen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah:

117


Gambar 1. Indeks Aspek Kelembagaan Demokrasi

87,67 74,72

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2010 2011

88,58 88,58

87,67

90,00

81,97

64,69

63,11

47,39 42,89 23,37



Lebih jauh jika dilihat dari level indikator, kenaikan aspek Kelembagan Demokrasi diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai indeks pada variabel Peran Partai Politik yang disebabkan oleh adanya kenaikan pada indikator “Jumlah Kegiatan Kaderisasi”, dan “Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik”. Pada IDI 2010, kontribusi 2 (dua) indikator ini terhadap nilai indeks variabel Peran Partai Politik, masing-masing sebesar 63.72 dan 73.41. Sementara pada tahun 2010 sebesar 73.19 dan 73.41. Hal tersebut diatas mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran di kalangan partai politik terutama partai besar untuk meningkatkan kualitas kader-kadernya. Sementara kenaikan nilai indeks variabel Peran DPRD pada IDI 2011 antara lain disumbang oleh adanya kenaikan indeks indikator “Alokasi Anggaran Kesehatan”,

serta

“Peraturan

Daerah

(Perda)

Inisiatif

DPRD”.

Dimana

mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran dikalangan DPRD untuk memperjuangkan alokasi anggaran pada sektor kesehatan dan juga pada indikator berikutnya mengindikasikan bahwa relatif telah terjadi peningkatan dalam implementasi fungsi legislasi DPRD, yang ditunjukkan oleh bertambahya

118


jumlah Perda inisiatif yang dihasilkan pada tahun 2011. Untuk lebih spesifik dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 12. Indeks Indikator pada variabel Peran DPRD Indikator Besaran alokasi anggaran

IDI 2010

IDI 2011

56.84

79.14

5.65

14.41

kesehatan Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan Sedangkan secara umum, indeks Kelembagaan Demokrasi jika dilihat dari keseluruhan provinsi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

119


INDEKS ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI 2010-2011 93,5 92,3 83,18 85,39 82,81 82,25 78,43 85,79 68,172,34 72,25 82,76 87,38 70,11 69,8975,61 69,85 77,05 82,27 69,81 69,273,6 72,33 68,57 86,87 68,17 80,97 68,15 79,83 67,59 70,04 67,22 87,18 66,99 68,26 66,06 90,04 65,57 66,03 65,34 61,06 65,19 62,56 65,06 60,03 64,73 63,968,08 63,77 63,87 63,7 73,04 81,55 60,67 71,36 58,01 57,06 67,11 60,31 56,45 70,64 56,44 61,63 51,29 61,23 46,47

DKI Riau DIY Bali Kaltim Kalsel Kalbar Maluku Sumsel Jambi Kepri Babel Sulsel NTT Sumbar Papua Banten Sulbar Kalteng Sulut NTB Malut Papua Barat Gorontalo Aceh Jateng Jabar Sulteng Sultra Sumut Lampung Bengkulu Jatim 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

IDI 2011 IDI 2010

100

120


Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa dari 33 provinsi hanya 27 provinsi yang mengalami kenaikan indeks aspek Kelembagaan Demokrasi, lalu 5 provinsi lainnya cenderung konstan atau bahkan mengalami penurunan nilai indeks pada aspek Institusi Demokrasi. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa karakteristik dan dinamika perkembangan aspek Kelembagaan Demokrasi pada tingkat provinsi memiliki tingkat heterogen yang cukup signifikan. Adapun 3 dari 33 provinsi yang menduduki urutan tertinggi dalam aspek Kelembagaan Demokrasi berturut-turut yaitu DKI Jakarta (93.50), Kalimantan Tengah (90.04), dan Kalimantan Barat (87.38). Dalam rangka mendukung capaian tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan politik dalam negeri adalah sebagai berikut: 4. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi, melalui:  Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik  Perbaikan Peraturan Perundangan di Bidang Politik dan Perumusan Kebijakan Pemerintah  Dukungan bagi keberlanjutan peran Ormas dalam proses demokratisasi  Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2014 5. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi  Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik  Fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik, termasuk didalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa.  Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik.  Pengembangan pusat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan  Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.  Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratis dan penyelesaian konflik  Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan politik 121


Adapun indeks kinerja lembaga demokrasi tahun 2012 sampai dengan laporan ini dibuat sedang dalam tahap pengukuran (oleh Bappenas), namun demikian dapat disampaikan capaian kinerja Ditjen Kesbangpol Tahun 2011 dan 2012 dalam hal kelembagaan demokrasi selain pada pembentukan dan penguatan tugas serta peran IDI di 5 regional di 33 provinsi, juga menghasilkan kinerja antara lain: 

Tersusunnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;



Tersusunnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahunn 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol; yang ditindaklanjuti dengan revisi Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam

APBD,

Pengajuan,

Penyaluran,

Laporan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol, yang saat ini sedang tahap finalisasi dengan Biro Hukum; 

Tersusunnya Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota;



Tersusunnya rumusan tentang sistem pengembangan kapasitas bagi 9 (sembilan) Parpol melalui kegiatan Workshop dan Lokakarya Nasional tentang Peningkatan Kapasitas Parpol bagi pengurus Parpol;



Tersusunnya aplikasi Data base dan manual teknis parpol;



Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada 9 Parpol hasil pemilu 2009 yang mendapatkan kursi di DPR RI;



Tersusunnya rumusan tentang pola kemitraan antara parpol dengan lembaga eksekutif dalam pelaksanaan pendidikan politik;



Terlaksananya pertemuan dan tersedianya dokumen dalam rangka fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan parpol;



Terlaksananya 90 (sembilan puluh) kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan kapasitas perempuan bidang pendidikan politik.

e. Indikator 3: Indeks Kebebasan Sipil Nilai aspek kebebasan sipil dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yang terdapat didalamnya, yaitu variabel Kebebasan Berpendapat, 122


Kebebasan Berkenyakinan, dan Kebebasan dari Diskriminasi. Di bandingkan dengan hasil IDI 2010, aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 1.74 poin dari 82.53 menjadi 80.79, hal tersebut didukung adanya kontribusi terhadap penurunan 2 variabel yaitu Kebebasan Berpendapat sebesar 5.39 poin dari 70.35 menjadi 64.96 dan Kebebasan Berkenyakinan turun 4.37 poin dari 89.17 menjadi 84.80 di tahun 2011. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

INDEKS KEBEBASAN SIPIL 2009-2010 100,00 90,00

82,5380,79

91,7 85,21

89,17 84,8

80,00

88,3189,49

70,35 64,96

70,00 60,00

50,00 IDI 2010

40,00

IDI 2011

30,00 20,00 10,00 0,00 Kebebasan Sipil

Kebebasan Kebebasan Kebebasan Kebebasan dari Berkeyakinan Berpendapat Berkumpul dan Diskriminasi Berserikat

Terlihat jelas bahwa penurunan paling signifikan terjadi pada variabel Kebebasan

Berpendapat,

menyusul

variabel

Kebebasan

Berkenyakinan.

Penurunan nilai variabel Kebebasan Berpendapat disumbang oleh dua indikator yaitu “Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah Daerah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat (68.38)”, sedangkan indikator “Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Warga Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat Menyumbang (47.88). Untuk variabel Kebebasan Berkenyakinan mengalami penurunan nilai yang disumbang oleh indikator “Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya” dengan nilai 86.96 turun 3.69 poin dari 90.65 tahun 2010.

123


Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir variabel Kebebasan Berpendapat selalu berada pada posisi paling bawah dibandingkan dengan variabel aspek Kebebasan Sipil yang lain, bahkan cenderung mengalami penurunan. Rendahnya variabel tersebut disumbang oleh banyaknya jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat dalam bentuk antara lain, pelarangan dan pembatasan terhadap wartawan, kelompok buruh, bawahan, mahasiswa dll. Sedangkan jika dilihat sebaran indeks Aspek Kebebasan Sipil di 33 provinsi terdapat 26 provinsi mendapatkan nilai indeks dengan kategori “baik”(>80), dan terdapat 4 provinsi memperoleh nilai antara 60-80 dengan kategori “sedang”, sedang 3 provinsi yaitu Aceh, NTB, dan Kalimantan Selatan memperoleh nilai dengan kategori “buruk” dengan nilai indeks berturut-turut yaitu 58.65, 55.45 dan 56.33 (sebagaimana Gambar 3.). Dari gambar tersebut dapat terlihat 3 provinsi yang mencapai nilai indeks tertinggi yaitu Sulawesi Utara (98.44), Kalimantan Barat (97.15), dan Bali (95.44).

124


INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK KEBEBASAN SIPIL 2010-2011 IDI 2011 Sumbar NTB Kalsel Aceh Jabar Sumut Sulsel Jatim Gorontalo Banten Sultra Jateng Jambi Babel Kepri Papua Barat

Riau DIY Sulteng

DKI Malut Sulut

Bali Lampung Bengkulu

Sulbar Kalteng NTT

Maluku Kaltim Kalbar

Papua Barat Sumsel

IDI 2010 60,57 58,34 55,45 67,22 56,33 67,74 58,65 69,98 78,92 74,41 79,23 76,64 80,97 78,19 71,58 78,48 81,80 82,55 80,41 83,17 85,81 83,71 84,05 84,83 91,62 85,15 88,27 85,95 87,15 87,04 93,59 99,84 83,12 91,02 87,22 91,24 92,23 92,19 89,94 92,46 90,04 92,59 98,44 92,98 95,44 94,10 93,14 94,39 94,10 94,40 94,80 94,48 92,56 94,51 96,79 95,55 90,70 96,22 91,84 97,79 97,15 99,17 93,59 99,84 84,05 100,00

125


Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2012 dalam hal pelaksanaan aspek Kebebasan Sipil yaitu: 1. Tersusunnya draft finalisasi revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas, yang direncanakan pembahasan dengan Timus dan Timsin akan dilaksanakan pada Januari 2013, sedangkan sidang paripurna yang direncanakan pada Februari 2013 akan ditunda; 2. Tersusunnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan; 3. Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka mendorong ditetapkannya Undang-Undang tentang Kehidupan Beragama di Indonesia sebagai penjabaran dari Pasal 29 UUD Tahun 1945 dan pembentukan FKUB di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa. Dengan capaian pembentukan FKUB di 33 Provinsi dan 416 Kab/Kota; 4. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) seluruh Indonesia; 5. Penyelenggaraan forum Temu Generasi Muda antar umat beragama, fasilitasi forum organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, Rakor Tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM), Sarasehan dan dialog tokoh Agama dan Ormas keagamaan dalam rangka evaluasi terhadap implementasi SKB tiga Menteri. 6. Pelaksanaan diseminasi hak-hak sipil dan kewajiban warga negara; 7. Fasilitasi iklan layanan masyarakat tentang best practice dan inovasi praktek demokrasi di Indonesia; 8. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan sosialisasi pembauran kebangsaan di 3 (tiga) provinsi; 9. Terfasilitasi forum organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rangka mendorong agar Pemerintah Daerah melakukan pelayanan terhadap masyarakat penghayat secara konkrit, yang dilaksanakan di Hotel Patra Jasa Semarang, pada tanggal 15-17 Maret 2012; 10. Terlaksananya koordinasi dalam rangka Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

(PAKEM)

dalam

rangka

pembinaan

berkelanjutan

dan 126


pengawasan efektif terhadap kelompok yang teridentifikasi akan memicu konflik sosial yang bernuansa agama, dilaksanakan pada tanggal 8-10 November 2012 bertempat di Hotel Jayakarta. f.

Indikator 4: Indeks Hak-Hak Politik Aspek Hak-Hak Politik, pada tahun 2011 merupakan indeks yang terendah dibandingkan dengan aspek lainnya, yakni 47.54. bahkan nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 47.87. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Hak-Hak Politik dalam kurun waktu 2 tahun terakhir masuk dalam kategori “rendah” yaitu kurang dari 60. Sehingga bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Hak-Hak Politik di Indonesia masih mengandung banyak kelemahan, dimana secara kuantitas terdapat penurunan sebesar 0.33 poin bila dibanding IDI 2010. Kontribusi penurunan indeks berada pada variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” yaitu pada IDI 2010 capaian indeks variabel sebesar 48.32 sedangkan pada IDI 2011 hanya 45.97. Sementara pada indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” cenderung mengalami kenaikan yang tidak signifikan yaitu pada IDI 2011 sebesar 50.11 sedangkan IDI 2010 adalah 49.98 (sebagaimana Gambar 5.).

INDEKS HAK-HAK POLITIK 20010-201 51,00

49,98 50,11

50,00 49,00 48,00

47,87

48,32

47,54

47,00

45,97

46,00 45,00

IDI 2010 IDI 2011

44,00 43,00

Hak-Hak Politik

Hak Memilih dan Dipilih

Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Terjadi penurunan yang signifikan pada variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” dikarenakan terdapat 2 indikator dari 127


variabel tersebut yaitu: “Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan” dan “Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelengaraan Pemerintahan” juga mengalami penurunan untuk indikator 1 yaitu 11.77 poin sedangkan indikator 2 mengalami kenaikan terbesar yaitu 7.07 poin. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penyebab utama dari penurunan indeks aspek Hak-Hak Politik karena adanya penurunan yang cukup signifikan pada indeks variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” lebih jauh penurunan pada indikator “Demonstrasi/Mogok

yang

Bersifat

Kekerasan”,

dengan

pengertian

bahwa

penurunan tersebut disebabkan karena meningkatkan secara signifikan jumlah peristiwa demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan diberbagai tempat di Indonesia. Dari data-data yang dikumpulkan IDI 2011 dapat diungkapkan demonstrasi yang bersifat kekerasan dilakukan oleh masyarakat dan sebagian lagi dilakukan oleh mahasiswa. Untuk indeks provinsi pada aspek Hak-Hak Politik ditunjukkan grafik sebagai berikut:

128


INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK HAK-HAK POLITIK 2010-2011 Aceh Jabar Riau Kalsel Kalteng Kepri Sulut Gorontalo Sumsel Kaltim Bengkulu Sumbar Kalbar Sulbar DIY DKI Maluku Jateng Lampung NTT Jatim Jambi Bali Banten babel NTB Malut Sulteng Sultra Papua Sulsel Sumut Papua Barat

46,42 46,74 52,90 47,19

62,63

74,90

64,2572,66 54,73 56,05 56,00 39,80 44,9052,86 44,3651,72 49,41 55,17 45,12 53,89 59,47 64,35 63,90 49,34 45,19 42,65 47,22 52,35 55,96 58,32 56,19 46,14 48,12 46,29 46,29 53,9061,15 47,5655,89 40,32 42,06 46,27 48,14 50,08 51,52 44,57 38,70 47,11 48,44 49,60 46,48 32,61 30,82 51,82 45,90 29,18 30,46 29,43 31,76 32,4039,33 59,47 57,42 43,99 44,24 0,00

20,00

40,00

60,00

99,21

IDI 2011 IDI 2010

80,00

100,00

120,00

129


Dari gambaran diatas, dapat dilihat bahwa 3 provinsi dengan indeks tertinggi berturut-turut yaitu Kalimantan Selatan, Lampung, dan (Sumatera Utara serta Bengkulu) dengan nilai indeks yang sama. Faktor penyebabnya yaitu tingginya skor indikator “Jumlah Demonstran/Mogok yang Bersifat Kekerasan”, dan “Jumlah Pengaduan

Masyarakat

mengenai

Penyelenggaraan

Pemerintahan”

yang

mengindikasikan bahwa di 3 provinsi tersebut angka demonstran/mogok dengan kekerasan relatif kecil. Dalam rangka mendukung capaian tersebut, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Penyusunan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; 2) Penyusunan Permendagri No 36 tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; 3) Fasilitasi tim seleksi KPU dan Bawaslu; 4) Kerjasama Ormas dengan Kemendagri terkait peningkatan pendidikan politik perempuan,

pendidikan

politik

kepemiluan,

peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam implementasi kebijakan politik dalam negeri. Terkait

ketiga

aspek

indeks

tersebut,

secara

keseluruhan

dapat

digambarkan skor indeks pada masing-masing aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2010 dan 2011 sebagaimana Gambar:

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2010-2011 65,48 63,17

Indeks Keseluruhan

80,79 82,53

Kebebasan Sipil

IDI 2011

Hak-Hak Politik

Lembaga Demokrasi

47,54 47,87

IDI 2010

74,72 63,11 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

130


Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik guna mendukung capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam hal ini telah melakukan beberapa fasilitasi dalam hal pembentukan dan pengembangan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di 33 Provinsi dengan capaian terdapat 16 Provinsi yang sudah melakukan pembentukan yaitu Bengkulu, Maluku, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, NTT, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, NAD dan Papua. Adapun komponen Kelompok Kerja (Pokja) Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi yaitu Sekretaris Provinsi, DPRD Provinsi, Kesbang Provinsi, Bappeda Provinsi, BPS Provinsi, Polda, Kodam, Universitas dan LSM/Media. Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek Kelembagaan Demokrasi sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal antara lain disebabkan beberapa hal yaitu masih rendahnya peran birokrasi Pemerintah Daerah tersebut dalam hal adanya penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu untuk pemilu legislatif, masih absennya kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu, rendahnya Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD, dan rendahnya jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut terdapat pada provinsi Papua Barat, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Untuk aspek Kebebasan Sipil terjadi gairah kekebasan sipil yang tinggi (sebenarnya positif) tanpa dibarengi dengan kelembagaan demokrasi yang berfungsi dengan baik yaitu jika tidak mendapatkan saluran melalui mekanisme yang demokratis maka akan melimpah/luber ke jalan-jalan dengan potensi bergulir menjadi tindakan kekerasan. Sedangkan untuk aspek Hak-Hak Politik terdapat

kendala

meningkatnya

secara

signifikan

jumlah

peristiwa

demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di berbagai tempat di Indonesia.

131


Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan tersebut diatas yaitu dengan meningkatkan kaderisasi terhadap parpol melalui pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis terutama parpol besar pemenang pemilu, serta peningkatan Perda inisiatif DPRD. Dalam aspek Kebebasan Sipil misalnya dengan menyediakan saluran-saluran atau mekanisme yang benar sehingga tidak menimbulkan aksi kekerasan. 4. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Capaian kinerja sasaran strategis II sebagaimana diatas, diukur dengan Indikator Kinerja yaitu “Persentase kebijakan/peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan”. Gambaran pencapaian Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut: Tabel 21. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II No. 2


Indikator Kinerja 5. Persentase

komitmen

kebijakan/peraturan

pemangku

perundangan yang

kepentingan dalam

dilaksanakan oleh

menjaga persatuan

Pemerintah Daerah

dan kesatuan

dan para pemangku

Target

Realisasi

Capaian

75%

72%

96%

kepentingan. b. Indikator 3: Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemeritah Daerah dan para pemangku kepentingan. Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merumuskan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam merumuskan kebijakan tersebut, tentu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya baik 132


secara substansi maupun penormaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam merumuskan kebijakan diperlukan partisipasi masyarakat, instansi terkait lainnya serta para pemangku kepentingan dalam hal keterlibatan dalam proses politik yang seluas-luasnya baik dalam pengambilan keputusan maupun monitoring kebijakan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma birokrasi yang membawa konsekuensi

terhadap

mekanisme

pelaksanaan

partisipasi

publik

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Amanat undang-undang tersebut

secara

substantif

menempatkan

partisipasi

masyarakat

sebagai

instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum. Sampai dengan saat ini, peraturan perundangan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 22. Daftar Peraturan Perundang-Undangan lingkup Ditjen Kesbangpol No

Jenis

Tentang

1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun Partai Politik 2011

2

Undang-Undang Tahun 2011

3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun Penanganan Konflik Sosial 2012

Nomor

15 Penyelenggara Pemilihan Umum

133


4

5

6

7 8

9

Undang-Undang Nomor 8 Tahun Pemilihan Umum Anggota Dewan 2012 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Permendagri Nomor 16 Tahun Perubahan Atas Permendagri Nomor 2011 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah Permendagri Nomor 39 Tahun Perubahan Atas Permendagri Nomor 2011 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Permendagri Nomor 36 Tahun Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan 2010 Pendidikan Politik Permendagri Nomor 49 Tahun Pedoman Pemantauan Orang Asing 2010 Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah Permendagri Nomor 50 Tahun Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja 2010 Asing Di Daerah

10

Permendagri Nomor 29 Tahun Pedoman Pemerintah Daerah Dalam 2011 Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

11

Permendagri Nomor 38 Tahun Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela 2011 Negara Di Daerah

12

Permendagri Nomor 57 Tahun Pedoman Orientasi Dan Pendalaman 2011 Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota Permendagri Nomor 61 Tahun Pedoman Pemantauan, Pelaporan 2011 Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah

13

14

Permendagri Nomor 64 Tahun Pedoman Penerbitan 2011 Penelitian

15

Permendagri 2012

16

Permendagri Nomor 33 Tahun Pedoman Pendaftaran Organisasi 2012 Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Nomor

1

Rekomendasi

Tahun Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan

134


17

Permendagri Nomor 71 Tahun Pedoman Pendidikan 2012 Kebangsaan

Wawasan

Sumber data: Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian, Desember 2012.

Dari data tersebut terdapat 10 peraturan yang merupakan produk peraturan perundang-undangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010 dan 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Poitik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian

Dalam

Negeri

Dan

Pemerintah

Daerah

Dengan

Organisasi

Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD

Kab/Kota,

Permendagri

Nomor

61

Tahun

2011

tentang

Pedoman

Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, telah diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan regulasi yang ada didaerah baik dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah maupun penerapan peraturan tersebut dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Renja Kerja Daerah, dengan capaian sebesar 90%. Adapun 3 provinsi yang dikategorikan belum maksimal dalam melaksanakan peraturan perundangan tersebut di daerah yaitu Sumatera Utara, Papua dan Lampung. Hal tersebut dikarenakan ketiga provinsi tersebut terdapat lebih dari 3 Kabupaten yang baru pemekaran dan memiliki pemimpin yang definitif pada tahun 2010 dan 2011 sehingga implementasi peraturan dalam pelaksanaan lebih lambat dibandingkan dengan daerah lain.

135


Sedangkan 2 peraturan terkait Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah tercapai sebesar 80% atau sebanyak 26 provinsi yang telah mengimplementasikannnya ke dalam kebijakan/peraturan daerah dan 7 provinsi yang belum mengimplementasikan tetapi sudah melakukan sosialisasi yaitu Sumatera Utara, Papua, Lampung, NTT, Papua Barat, Banten dan Riau. Kemudian terkait 5 peraturan yang baru diterbitkan pada tahun 2012 baru mencapai 45% atau sebanyak

15

provinsi

yang

telah

mengimplementasikannya

kedalam

kebijakan/peraturan daerah, sedangkan provinsi lainnya masih dalam tahap pelaksanaan sosialisasi. Adapun peraturan dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permendagri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan, Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah: 6. Masih banyaknya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Implementasi/sosialisasi

terkait

peraturan

perundang-undangan

di

Kabupaten/Kota mengalami kesulitan dikarenakan adanya “political will” Kepala Daerah yang berbeda-beda dalam presepsinya serta belum adanya komitmen pemangku kepentingan; 8. Terbatasnya kemampuan APBD dan SDM yang memadai dalam rangka sosialisasi dan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut terutama untuk Kabupaten/Kota;

136


9. Belum adanya penegasan untuk penyesuaian struktur organisasi/nomenklatur Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota dimana didalam amanat PP 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kesbangpoldagri merupakan salah satu urusan wajib namun dalam PP No. 41 Tahun 2007 masih disebutkan nomenklatur Kesbangpol dan Linmas

sementara

amanat

PP

No.

6

Tahun

2010

bahwa

linmas

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Satpol PP, terkait hal tersebut PP No. 41 Tahun 2007 perlu direvisi kembali; 10.

Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam implementasi

kebijakan/peraturan perundangan-undangan. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan tersebut diatas adalah: 8. Perlu

pengaturan

yang

lebih

tegas

terkait

penyelenggaraan

urusan

kesbangpol; 9. Inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 10. Perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap pejabat politik di daerah terutama kepada Kepala Daerah; 11. Perlunya

simplifikasi

dalam

rangka

penyusunan

kebijakan/peraturan

perundang-undangan sehingga tidak terjadi duplikasi/tumpang tindih antara satu kebijakan/peraturan dengan kebijakan/peraturan lain; 12. Perlunya peningkatan kegiatan seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Rapat Koordinasi dan Seminar yang melibatkan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota; 13. penyesuaian kembali terkait struktur organisasi maupun nomenklatur Kesbangpol yang ada di Provinsi/kabupaten/Kota sehingga ada kejelasan baik secara hierarki maupun tupoksinya dengan harapan hal tersebut akan mampu memperjelas dalam penyusunan kebijakan maupun perbaikan mekanisme, prosedur penyelenggaraan kebijakan publik; 14. Pemantauan

dan

monitoring

secara

berkala

terhadap

implementasi

pelaksanaan kebijakan/peraturan perundangan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. 137


5. Sasaran

Strategis

III:

Meningkatnya

komunikasi

dan

dialog

yang

konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan Capaian sasaran strategis ketiga sebagaimana diatas, diukur dengan Indikator Kinerja yaitu “Persentase forum dialog publik yang efektif”. Gambaran pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Pengukuran kinerja Sasaran Strategis III No. 3

Indikator

Sasaran

Kinerja

Meningkatnya

Target

Realisasi

Capaian

75%

72.5%

96.6%

6. Persentase

komunikasi dan

forum dialog

dialog yang

publik yang

konstruktif antar

efektif

anggota masyarakat dalam persoalan kemasyarakatan b. Indikator 4: Persentase forum dialog publik yang efektif, capaian kinerja indikator melalui pembentukan, sebagai berikut: 4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Berdasarkan Pemerintahan

Undang-Undang

Daerah,

penyelenggaraan

pasal

pemerintahan

2

Nomor

ayat

(3)

daerah

32

Tahun

disebutkan

adalah

untuk

2004

tentang

bahwa

tujuan

meningkatkan

kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Tujuan ini dicapai melalui penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun

urusan

pilihan

masing-masing

daerah.

Disamping

urusan

pemerintahan wajib yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, daerah juga harus mencermati dan 138


melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22 UndangUndang Nomor 32 tahun 2004. Bahwa dalam rangka otonomi daerah berkewajiban antara lain untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat yang sama, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Pasal 27 ayat (1) berkewajiban antara lain memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan dini melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, di bidang kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kemitraan dibidang kerukunan antar etnis melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006. Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, kita semua merasa prihatin dengan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di sejumlah daerah yang dilatarbelakangi dengan berbagai motif, seperti: konflik

pertanahan/lahan

perkebunan,

konflik

pertambangan,

konflik

pemilukada, aksi tawuran pelajar/mahasiswa, bentrokan antar kelompok warga terkait pendirian rumah ibadah maupun terkait bentrokan etnis tertentu, peredaran narkoba dan aksi terorisme. Dalam kondisi tersebut 139


peran strategis forum dialog publik seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawan sosial ditengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional. Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan bahwa penyelenggaraan

kewaspadaan

dini

masyarakat

di

daerah

menjadi

tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kemitraan melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif demi terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Adapun sampai dengan Tahun 2012 FKDM yang sudah terbentuk yaitu di 33 Provinsi dan 261 Kabupaten/Kota. Capaian tersebut akan terus ditingkatkan pembentukannya sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa melalui alokasi dana dekonsentrasi untuk fasilitasi kegiatan kewaspadaan nasional dengan pembentukan FKDM di tahun 2013. Tabel 23. Daftar rekapitulasi pembentukan FKDM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia No

Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY

FKDM Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

FKDM Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 21 2 16 17 18 1 9 3 6 5 9 6 9 1 10 4 5 2 6 1 6 8 18 33 2 2 3 140


FKDM Provinsi No Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk 15 JATIM √ 16 BANTEN √ 17 BALI √ 18 NTB √ 19 NTT √ 20 KALBAR √ 21 KALTENG √ 22 KALSEL √ 23 KALTIM √ 24 SULUT √ 25 SULTENG √ 26 SULSEL √ 27 SULTRA √ 28 GORONTALO √ 29 SULBAR √ 30 MALUKU √ 31 MALUT √ 32 PAPUA √ 33 PAPUA BARAT √ TOTAL 33 Sumberdata: Direktorat Kewaspadaan Nasional, Desember 2012.

FKDM Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 7 31 8 2 7 5 5 13 8 2 12 9 5 10 3 12 4 11 4 3 8 7 17 8 4 2 4 1 4 2 7 1 8 29 11 261 236

Selain pembentukan forum berdasarkan data dari tabel diatas juga terdapat capaian pembentukan di beberapa provinsi/kabupaten/kota sampai dengan tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan. Beberapa diantaranya yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Papua, Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dengan tingkat prosentase yang berbeda satu dengan lainnya. Data tersebut diperoleh dengan berbagai sumber yaitu melalui pendataan pada saat dilaksanakannya Rapat Koordionasi Nasional terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilaksanakan setiap tahunnya, dan juga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ke beberapa daerah serta melalui data quesioner/wawancara kepada seluruh Kepala Badan Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun kendala dari pembentukan maupun penguatan FKDM di daerah antara lain: 141


g. Kurangnya dukungan dan respon dari anggota DPRD dalam hal penganggaran dan terhadap forum dialog yang ada didaerah, dimana DAU APBD setiap tahunnya diprioritaskan untuk infrastruktur daerah, pendidikan dan kesehatan; h. Terkait minimnya dukungan dana, disebabkan masih adanya anggapan bahwa forum dialog tersebut tidak terlalu penting sehingga dalam penganggaran belum diprioritaskan; i.

Di beberapa daerah, penganggaran program kerja Badan Kesbang ditentukan langsung oleh Kepala Daerahnya masing-masing bukan atas usulan/direncanakan oleh Satuan Kerja Kesbangpol terkait;

j.

Belum adanya dukungan sarana dan prasarana untuk mobilitas;

k. Adanya

konflik

pemilukada

sehingga

mempengaruhi

proses

penganggaran forum dialog yang ada di daerah; l.

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait FKDM kepada Pemerintah Daerah.

5. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam kaitan hal tersebut, dijelaskan pula pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Perlu dipahami bersama bahwa UUD RI Tahun 1945 selain menghormati hak-hak asasi manusia, pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 J Ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Berdasarkan hal tersebut, maka Negara telah membuat pengaturan tentang

kehidupan

keagamaan

dalam

rangka

menjaga

ketertiban, 142


keharmonisan

dan

keserasian

aktivitas

kehidupan

keagamaan

dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama diarahkan pada (1) pemeliharaan ketenteraman

dan

ketertiban

masyarakat

termasuk

memfasilitasi

terwujudnya kerukunan umat beragama, (2) pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3) penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama, dan (4) pembinaan dan pengkoordinasian

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

di

bidang

ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. FKUB telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan mewujudkan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan

Dewan

Penasihat

FKUB,

perlu

terus

didorong

untuk

melaksanakan pemberdayaan terhadap FKUB melalui peningkatan intensitas interaksi unsur-unsur Dewan Penasihat FKUB dengan FKUB. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Wakil Gubernur sebagai Ketua Dewan Penasihat FKUB Provinsi, FKUB dengan pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi memicu konflik sosial bernuansa agama. Adapun sampai dengan tahun 2012 telah terbentuk FKUB di 33 Provinsi, 329 Kabupaten dan 87 Kota.

143


Tabel 24. Daftar rekapitulasi pembentukan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia No

Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUT PAPUA PAPUA BARAT TOTAL

FKUB Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33

FKUB Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 22 1 30 3 16 3 11 1 10 1 15 7 3 11 3 4 3 7 6 26 35 5 38 8 9 10 16 5 13 1 14 13 16 13 2 7 4 23 1 10 2 5 1 0 5 8 1 3 6 3 26 2 9 416 81

Sumberdata: Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Desember 2012

Berdasarkan penyajian data diatas, terdapat capaian di beberapa provinsi yang sudah melakukan pembentukan sampai dengan tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yaitu Jakarta Selatan, Sumatera Selatan (Muara 144


Banyuasin), Jawa Tengah (Salatiga, Tegal, Pemalang), Kepulauan Riau (Lingga), Sulawesi Selatan (Luwu Utara, Bitung), Lampung (Lampung Utara), Kalimatan Timur (Bontang), Sulawesi Tengah (Poso), Maluku (Buru), NAD (Bener Meriah), Nusa Tenggara Barat (Manggarai) dengan tingkatan prosentase yang berbeda daerah satu dengan lainnya. Bagi

beberapa

Kabupaten/Kota

yang

belum

melakukan

pembentukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut: c.

Di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat (Melawi), Kesbangpol hanya merupakan salah satu bidang pada SKPD BPMD sejak tahun 2010 sehingga cakupan ruang lingkup dan alokasi dukungan dana sangat terbatas;

d. Kurangnya perhatian baik dari Kepala Daerah maupun DPRD dan pemangku kepentingan lainnya terkait FKUB, sehingga urgensi dan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan sangat minim; e. Belum optimalnya pemahaman anggota forum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah; Tindak lanjut terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain: d. Pemahaman dan sosialisasi kembali terkait Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 kepada daerah sehingga ada kesamaan nomenklatur dalam mensinergiskan kegiatan pusat dan daerah; e. Dukungan dana dari APBN baik melalui dana dekonsentrasi maupun melalui penyertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional setiap tahunnya; f.

Peningkatan kapasitas angota forum melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang bekerjasama dengan instansi lainnya.

6. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Bangsa

Indonesia

terbangun

melalui

proses

bersatunya

keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di 145


nusantara dari sabang sampai merauke, dan kemajemukan suku bangsa itu merupakan sesuatu yang patut disyukuri sehingga kedepan diharapkan kemajemkan

tersebut

tidak

berpotensi

menimbulkan

masalah.

Oleh

karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu dikembangkan secara sistematik dan berkelanjutan untuk menumbuhkan harmonisasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah serta sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun sikap untuk menghormati dan menghargai kemajemukan masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan kerukunan nasional. Sebagai dasar pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah

Permendagri

Nomor

34

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perihal Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut pembentukan

FPK mencapai

26

Provinsi

dan

48

Kab/Kota dengan

pelaksanaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tahun 2012 di 3 Provinsi yaitu Maluku, Riau dan Kalimantan Timur. Tabel 25. Daftar rekapitulasi pembentukan FPK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia No 1 2 3 4

Provinsi NAD SUMUT SUMBAR RIAU

FPK Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √

FPK Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 5 18 1 32 19 4 8 146


No

Provinsi

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUT PAPUA PAPUA BARAT TOTAL

FPK Provinsi Sudah Belum terbentuk terbentuk √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 26 7

FPK Kab/Kota Sudah Belum terbentuk terbentuk 7 4 2 13 10 3 11 2 5 2 5 6 1 25 2 33 5 5 33 1 7 2 7 2 8 1 20 1 13 1 13 13 1 15 15 1 10 3 21 12 1 5 5 11 9 29 11 48 449

Sumberdata: Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Desember 2012

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas bahwa terkait Forum Pembauran

Kebangsaan

(FPK)

pembentukannya

belum

seluruh

prov/kab/kota sehingga ke depan perlu kerja keras bersama semua pihak terkait sehingga target 33 prov dan 429 kab/kota dapat tercapai. Namun demikian di beberapa kabupaten/kota sudah melakukan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sampai pada tingkat Kecamatan

seperti Sigi (Sulawesi Tengah), Gayo Lues, 147


Lhoksumawe (NAD), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Salatiga, Tegal (Jawa Tengah), Lingga (Kepulauan Riau), Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Poso (Sulawesi Tengah), Bontang (Kalimantan Timur), dan Lampung Utara (Lampung) dengan tingkat prosentase yang berbeda daerah satu dengan daerah lainnya. Namun

demikian

dalam

pembentukannya

di

beberapa

provinsi/kab/kota masih menemui kendala/permasalahan antara lain: e. Rendahnya pemahaman pada unsur perencanaan daerah terkait pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga alokasi dana pada APBD sangat minim; f.

Pada provinsi Sulawesi Selatan (Bitung), untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) masuk pada pos Kominda dan FKPD (Muspida) sehingga alokasi dana untuk FPK belum teranggarkan;

g. Kurangnya perhatian dari Kepala Daerah terkait kegiatan yang ada di

Kesbangpol

sehingga

forum

dialog

seperti

FPK

tidak

teranggarkan pada APBD; h. Masih minimnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam menjalankan tugas fungsinya. Tindaklanjut

yang

perlu

dilakukan

dalam

menangani

kendala/permasalahan diatas antara lain: e. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada Kepala Daerah terkait pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga kedepan forum tersebut akan teranggarkan sesuai dengan tugas fungsinya; f.

Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan kepada

anggora

forum

dalam

peningkatan

kapasitas

dan

kemampuan dan juga dalam rangka penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);

148


g. Perlunya regulasi yang tegas terkait mekanisme reward dan punishment bagi daerah yang tidak melakukan pembentukan dan penguatan forum; h. Perlu adanya dukungan dana APBN melalui dekonsentrasi. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan forum komunikasi publik yang efektif di daerah baik terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) terdapat beberapa masalah antara lain dalam hal masih rendahnya kapasitas anggota forum publik terkait tugas dan perannya dalam pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi yang

kondusif

terkait

konflik

yang

bernuansa

agama,

dan

mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana dalam pembentukan FKDM/FKUB/FPK diharapkan sampai pada tingkat Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak dalam penyelesaian permasalahan di daerah masih terkendala pada persoalan anggaran yang sangat minim. Tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian masalah diatas adalah dengan melakukan pelatihan/bimbingan teknis pengetahuan dasar terkait peningkatan kapasitas anggota FKDM, FKUB, dan FPK yang bekerjasama dengan pihak terkait. 6. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik Capaian kinerja sasaran strategis keempat sebagaimana diatas diukur dengan Indikator Kinerja yaitu “Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)”. Gambaran pencapaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

149


Tabel 26. Pengukuran kinerja Sasaran Strategis IV No. 4


Indikator Kinerja 7. Persentase

kesadaran warga

peningkatan

negara dalam

masyarakat

partisipasi politik

dalam

Target

Realisasi

Capaian

72,5%

99,5%

137.2%

kegiatan terkait 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) Dinamika lingkungan strategis yang berkembang telah membawa implikasi berbagai penafsiran terhadap 4 (empat) pilar kebangsaa (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) kondisi ini dikhawatirkan bangsa Indonesia akan menghadapi krisis ideologi. Seiring dengan itu menguatnya pengaruh budaya asing (westernisasi) yang terjadi didalam prilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, serta munculnya fahamfaham radikal, menguatnya cauvimisme kesukuan sehingga membuat terjadinya disharmonis sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya kegiatan revitalisasi Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa merupakan suatu program yang mendesak untuk diselenggarakan. Upaya-upaya revitalisasi Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa diselenggarakan dalam bentuk kegiatan sarasehan, seminar dan forum-forum diskusi yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL. Hal tersebut dalam rangka menyelaraskan persepsi dan intepretasi yang berbeda dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah negara, utamanya mengenai penguatan karakter bangsa. 150


Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan manusia– manusia Indonesia yang mampu menunjukkan profesionalisme, juga kualitas kisi-kisi kebangsaan yang terwujud dalam pola sikap dan perilaku cinta tanah air dan yakin akan perjuangan menuju cita-cita nasional. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi semata dalam mewujudkan cita-cita nasional tidaklah cukup, masih diperlukan landasan nilai-nilai kebangsaan guna tetap terjaganya upaya perekatan dan integritas nasional untuk kelangsungan dan kejayaan bangsa dan negara. Sikap perilaku cinta tanah air merupakan landasan dasar yang dapat menjadi pengarah (driving force) sekaligus penjamin bahwa upaya pembangunan nasional tetap berada dalam rel yang benar (on the right track), yakni rel kebangsaan Indonesia. Pembentukan pola sikap dan perilaku bela negara merupakan bagian dari sistem building, sebagai sub sistem pengawal struktur kemasyarakatan dan kenegaraan yang mewarnai tidak saja akselerasi, tetapi juga arah perjuangan mencapai cita-cita nasional. Oleh sebab itu “kualitas jiwa merah putih” merupakan hal yang mendasar yang harus diwujudkan, sebagaimana disuratkan dalam syair lagu Kebangsaan : “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Berhasilnya pembangunan jiwa dari manusia-manusia Indonesia dengan penanaman nilai-nilai bela negara menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya pembangunan nasional mewujudkan keindonesiaan yang dicita-citakan. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

dalam

rangka

mempertahankan

kelangsungan dan tetap tegaknya NKRI, salah satu strategi dan kebijakan yang ditempuh diperlukan program yang melibatkan peran strategis masyarakat melalui program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air, Kesadaran Bela Negara dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bekerjasama dengan Ormas/LSM/LNL sehingga partisipasi masyarakat terkait sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sebagai wujud peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter dan jati diri bangsa dengan tujuan mendorong terjadinya pemahaman dan motivasi untuk meningkatkan pemahaman bela negara melalui forum-forum diskusi/dialog yang diselenggarakan bekerjasama dengan Ormas/LSM/LNL.

151


Adapun capaian pada tahun 2012 terkait kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL telah terlaksana mencapai 1072 kerjasama dari target yang telah ditetapkan yaitu 1077 kerjasama yang tersebar di 33 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan realisasi 99.5%. Adapun uraian capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas adalah sebagai berikut dalam beberapa kegiatan pada masing-masing unit kerja yaitu: a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait kegiatan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, melalui kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dengan terlaksananya 134 kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL di daerah; b. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam partisipasi politik dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) melalui kegiatan penanganan konflik di daerah berupa pelaksanaan 96 kerjasama Kementerian dan Ormas/LSM/LNL; c.

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui pelaksanaan sosialisasi dan seminar terkait 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) dengan pelaksanaan 480 kerjasama program/kegiatan

Kementerian

dengan

Ormas/LSM/LNL

tersebar

di

33

Provinsi/Kab/Kota; d. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dan masyarakat di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan marjinal melalui pelaksanaan pendidikan politik berupa kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) melalui pelaksanaan 288 kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL; e. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang dukungan terhadap produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen melalui pelaksanaan 74 kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL. Dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan ini, maka Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 152


tentang Organissai Kemasyarakatan sebagai Pembina dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dimana pemerintah sekaligus sebagai mitra dari organisasi kemasyarakat mempunyai program/kegiatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yakni program kerjasama dibidang poitik dalam negeri yang ditujukan kepada masyarakat melalui OMS/LSM/LNL

akan terus melakukan sosialisasi

pelaksanaan kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL pada seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Sebab kegiatan ini dipandang sangatlah efektif untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di bidang pendidikan politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air khususnya untuk daerah-daerah perbatasan dengan Negara lain. Selain itu indikator lainnya adalah terlaksananya sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa. Kualitas sumberdaya manusia terutama dengan organisasi-organisasinya yang berwawasan kebangsaan sangat menentukan bangsa kedepan, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam menyiapkan sasaran tersebut. Salah

satunya

adalah

merekonstruksi

kembali

rasa,

faham

dan

semangat

kebangsaan, kita yang berpegang pada 4 (empat) pilar utama kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagaimana telah diletakkan oleh Bapak Pendiri Bangsa (The Founding Fathers). Alasan kegiatan dilakukan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Utama Kehidupan Berbangsa di 3 (tiga) Provinsi NAD, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan dikarenakan betapa masalah persatuan dan kesatuan bangsa bersifat kompleks dan dinamis, sejalan dengan kompleksitas dan dinamika masyarakat kita yang bersifat majemuk. Tujuan melalui Sosialisasi 4 (empat) pilar utama kehidupan berbangsa di 3 (tiga) Provinsi NAD, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat mendorong terjadinya suatu perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsipprinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Sasaran meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan dari makna yang terkandung dalam 4 (empat) pilar utama kebangsaan yaitu 153


Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI bagi setiap warganegara, untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang

lingkup Kegiatan Sosialisasi 4 (empat) Pilar Utama Kehidupan

Berbangsa di 3 (tiga) Provinsi NAD, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek dominan (sistem nilai) yang sangat berpengaruh bagi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan

bentuk kegiatan seminar, sarasehan, dialog interaktif, workshop, atau bentuk kegiatan sejenis lainnya, yang dilaksanakan di Kalsel tanggal 1-3 Mei 2012, Sulteng tanggal 20-22 Mei 2012 dan Aceh tanggal 8–10 Nopember 2012.

Capaian per sasaran strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 dianalisis dan diperbandingkan dengan capaian per sasaran strategis pada Tahun 2011 dan 2010 (sebagaimana tabel berikut). Tabel 27. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi (Pemilu/Pilpres) Indikator Kinerja 4. Jumlah paket revisi undangundang bidang politik khususnya revisi terbatas terhadap UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Target 3 (tiga) Dokumen

Realisasi 1 (satu) Dokumen

2012 46.6%

Capaian 2011 25%

2010 20%

154


5. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi 6. Indeks Kebebasan Sipil 7. Indeks Hak-Hak Politik

68

74.72

109.8%

113.2%

120.6%

79

80.79

102.2%

103.5%

109%

68

45.54

66.9%

69%

90.3%

Tabel 28. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa” Indikator Kinerja

Target

Prosentase kebijakan/peraturan perundangundangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan

75%

Realisasi 72%

2012 96%

Capaian 2011 100%

2010 -

Tabel 29. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan” Indikator Kinerja Prosentase forum dialog ublik yang efektif

Target

Realisasi

75%

72.5%

2012 96.6%

Capaian 2011 92,8%

2010 -

155


Tabel 30. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya kesadaran warga Negara dalam partisipasi politik” Indikator Kinerja Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tungga Ika, dan NKRI)

Target 72.5%

Realisasi 99.5%

2012 137.2%

Capaian 2011 100%

2010 80%

Demi terwujudnya outcome yang dimaksud, Tahun 2012 Ditjen Kesbangpol mempunyai alokasi pagu awal sebesar sebesar Rp. 188.782.200.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdapat tambahan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar) untuk kegiatan Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu, dengan total pagu menjadi Rp. 193.782.200.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Menginjak Triwulan II terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari pagu awal Ditjen Kesbangpol sebesar 12.9% atau Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar) menjadi Rp. 168.782.200.000,(Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian atas kinerja Ditjen Kesbangpol pada Tahun Anggaran 2011 dalam hal optimalisasi hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan paket 156


pekerjaan dengan pencapaian target sasaran baik dalam rangka efisiensi dan efektivitas, mendapatkan penghargaan (reward) berupa tambahan alokasi anggaran pada Tahun 2012 sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)

sehingga

total

pagu

anggaran

Ditjen

Kesbangpol

menjadi

Rp.

169.607.200.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Adapun reward tersebut dialokasikan pada kegiatan: a. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan bentuk Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Penanganan Keormasan sebesar Rp. 200.000.000,-; b. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, dengan bentuk

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Ditjen

Kesbangpol

sebesar

Rp.

377.145.000,- dan Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dengan alokasi sebesar Rp. 247.855.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan 31 Desember 2012 sudah terealisasi sebesar 162.486.895.989,- atau 95.80% dengan realisasi fisik mencapai 91,7%. Besaran realisasi tahun 2012 lebih baik jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2011 yang hanya mencapai 93,17%. Tabel 31. Realisasi keuangan berdasarkan kegiatan Ditjen Kesbangpol tahun 2012 No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi

%

1

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol

Rp. 32.498.114.000

Rp. 30.397.515.216

93,54

2

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaa

Rp. 25.323.013.000

Rp. 25.237.486.800

99,66

3

Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

Rp. 18.851.250.000

Rp. 16.996.105.050

90,16

157


No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi

%

4

Fasilitasi Ketahanan Rp. 36.170.542.000 Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Rp. 35.376.638.695

97,81

5

Fasilitasi Politik Dalam Negeri

Rp. 42.821.781.000

Rp. 41.164.045.478

96,13

6

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

Rp. 13.942.500.000

Rp. 13.315.104.750

95,50

Rp. 169.607.200.000,

Rp. 162.486.895.989

95.80

TOTAL

Tabel 32. Realisasi keuangan berdasarkan Jenis Belanja No

Sumber Dana

Pagu Anggaran

Realisasi

%

1

Belanja Pegawai

Rp. 13.232.053.000

Rp. 12.819.743.872

96,88

2

Belanja Barang

Rp. 152.231.792.000

Rp. 145.771.927.072

95,76

3

Belanja Modal

Rp. 4.143.355.000

Rp. 3.895.225.045

94,01

Rp. 169.607.200.000,

Rp. 162.486.895.989

95.80

TOTAL

158


BAB IV PENUTUP

LAKIP tahun 2012 merupakan kelanjutan LAKIP Ditjen Kesbangpol tahun 2011 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Ditjen Kesbangpol. Lakip ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapain sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat. Penyajian data LAKIP ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dari keseluruhan program/kegiatan mencapai nilai 95,80%. Selain itu, menyangkut capaian sasaran ditemukan : 1. Capaian sasaran dinilai cukup berhasil, selain karena kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. Pada beberapa capaian sasaran yang dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandingannya dengan populasi sudah menunjukkan prosentase yang baik. Hal ini mengindikasikan penetapan target dapat tercapai dengan baik. 3. Sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang baik, terutama pada indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditentukan harus dilaksanakan.

159


Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Ditjen Kesbangpol pada tahun 2013, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Secara umum kinerja Ditjen Kesbangpol perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2014; 2. Mengupayakan sinergi kegiatan antar unit kerja agar dilaksanakan secara bersama untuk optimalisasi kegiatan (hasilnya komprehensif) yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pemangku kepentingan kesbangpol dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga tidak tumpang tindih serta efisiensi waktu dalam pelaksanaannya; 3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja; 4. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada lingkup setiap unit kerja eselon II, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya; 5. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing pimpinan unit kerja sehingga target yang telah di tetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai; 6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen Kesbangpol.

160

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau LAKIP 2013 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents