Satrya Surya Pratama Universitas Lampung
PELAKSANAAN PEMBINAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT OLEH BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Satrya Surya Pratama, Charles Jackson, S.H., M.H., Elman Eddy Patra, S.H., M.H. Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35146 Email :
[email protected]
ABSTRAK Pembinaan Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota LSM dalam melaksanakan aktivitasnya diatur oleh Peraturan Bupati Lampung Timur No. 26 tahun 2007 jo Peraturan Bupati Lampung Timur No. 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur serta apa saja faktor penghambatnya? Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan normatifempiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data skunder. Hasil penelitian menunjukan 1) Pelaksanaan Pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur terhadap LSM diantaranya dialog politik bagi orpol, ormas atau LSM dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dan Sosialisasi Permendagri No.33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah. 2) Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur terhadap LSM, yaitu LSM kurang memberikan informasi dalam perubahan pengurus, banyaknya LSM yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan tugasnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur hendaknya meningkatkan sumber dana untuk pembinaan LSM melalui APBN ataupun APBD di tahun mendatang dan perlu adanya pembinaan terus menerus agar LSM dapat terkontrol dengan baik dan adanya tindakan yang tegas terhadap beberapa LSM yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur. Kata kunci: Pelaksanaan, Pembinaan, Lembaga Swadaya Masyarakat
1
Satrya Surya Pratama Universitas Lampung
ABSTRACT Unitary Development Agency, Politics and the Protection of the public to Governmental Organization (NGO) is to improve the knowledge management and members of NGOs in carrying out its activities and understanding of the rules of the applicable legislation. National Unity, Politics, and Public Protection East Lampung regency governed and defined under Article 89 letter D East Lampung Regent Decree No.26 of 2007 in conjunction with the East Lampung Regent Regulation No.10 Year 2012 on Main Duties and Functions of the Regional Technical Institute, which reads the formulation, preparation, and implementation of policy in the development, formulation, preparation, and execution of political and social organizations. The problem in this study were 1) How is the implementation guidance to NGOs by the National Unity, Politics and Public Protection East Lampung district ? 2) What are the factors inhibiting development NGOs by National Unity, Politics and Public Protection East Lampung district ? The research method used is to use normative and empirical approach to data derived from primary data and secondary data. The results showed 1) Implementation of the Development Agency East Lampung District Kesbangpol the political dialogue among NGOs for political organizations, social organizations or NGOs in order to increase public participation in the governance and development in East Lampung regency and socialization Permendagri No.33 of 2012 on the guidelines for registration of social organizations The environment ministry of the interior and local government. 2) Factors inhibiting the implementation of the Agency coaching Kesbangpol East Lampung district on the NGOs, the limited funds in fostering, NGOs provide less information in change management, many NGOs are not performing his obligations in accordance with his duties. East Lampung District Government should increase the funding source for the development of NGOs through the state budget or budgets in the coming years and the need for continuous training so that NGOs can be well controlled and firm action against several NGOs that do not participate in any coaching activities Kesbangpol Agency Lampung east. Keywords : Implementation , Development , NGOs
pembangunan
I. PENDAHULUAN Lembaga
Swadaya
Masyarakat
dilaksanakanpemerintahan
yang Soerharto.
(LSM) mulai dikenal di Indonesia di awal
Meskipun pemerintah pada waktu itu
1970-an sejalan dengan perkembangan
mampu menjaga pertumbuhan ekonomi
2
Satrya Surya Pratama Universitas Lampung
tinggi sebesar 8% per tahun, kemiskinan
menyatakan
menyebar luas dan kurangnya partisipasi
melakukan kerja sama pemerintah daerah
masyarakat dalam kegiatan pembangunan
kabupaten/kota
telah menciptakan ruang bagi LSM untuk
kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba
memainkan peranan didalam kegiatan
lainya yang mempunyai ruang lingkup
ekonomi, sosial, dan politik1.
kabupaten/kota2.
Lembaga
bahwa
Kesbangpol
dengan
organisasi
Swadaya
Selain itu kegiatan ini sejalan
Masyarakatsering disebut dengan nama
dengan arah kebijakan dan skala prioritas
lain
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Non Government Organization
(NGO) atau organisasi non pemerintah
Nasional
(Ornop) dewasa ini keberadaanya sangat
demokrasi
mewarnai kehidupan politik di Indonesia.
organisasi kemasyarakatan (civil society),
Perkembangan
demokrasi,
reformasi birokrasi, dan perbaikan tata
pembangunan ekonomi dan kemajuan
kelola pemerintahan. Kegiatan Pembinaan
teknologi informasi merupakan faktor-
dan
faktor
Komunikasi
politik,
yang
mendorong
terus
bertambahnya jumlah LSM di Indonesia.
2010-2014, di
yaitu penguatan
Indonesia,
Sosialisasi
penguatan
Pembentukan Lembaga
Forum Swadaya
Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur
Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Tahun 2013 ini dalam rangka pembinaan
dan Perlindungan Masyarakat merupakan
yang dilakukan oleh Badan Kesatuan
wadah
Bangsa,
bagi
Lembaga
Swadaya
Masyarakat. Wadah ini dibentuk dari, oleh,
dan
Masyarakat,
untuk
Lembaga
sehingga
posisi
dan
Perlindungan
Masyarakat .
Swadaya
dengan
Politik,
Secara Kesatuan
lebih
terperinci
Badan
Bangsa,
Politik,
dan
Pemerintah terhadap wadah ini hanya
Perlindungan
Masyarakat
Kabupaten
sebagai fasilitator.
Lampung Timur diatur dan ditetapkan
Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam
berdasar Pasal 89 huruf D Peraturan
Negeri Nomor 44 tahun 2009 Tentang
Bupati Lampung Timur No. 26 tahun 2007
Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam
jo Peraturan Bupati Lampung Timur No.
Negeri dan Pemerintah Daerah dengan
10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan
Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga
Fungsi Lembaga Teknis Daerah yang
Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa 1
dan
Politik
Dalam
www.Wikipedia.org diakses pada 19 September 2013 jam 20.20 WIB
Negeri,
2
Lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 Tentang Pedoman kerja sama Departemen dalam negeri dan pemerintah daerah Dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya
3
Satrya Surya Pratama Universitas Lampung
berbunyi
perumusan,
penyiapan,
dan
II. METODE PENELITIAN
pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan,
Penelitian ini dilakukan dengan teknik
perumusan, penyiapan, dan pelaksanaan di
pengumpulan dan pengolahan data sebagai
bidang politik dan ormas3.
berikut ;
LSM dapat mengambil peran untuk
a. Studi Kepustakaan
memperbaiki kondisi yang ada, dalam
Studi
rangka menciptakan civil society yang kuat
mengumpulkan data yang dilakukan
dan
peran-peran
dengan cara membaca, mengutip,
advokasi
mencatat dan memahami berbagai
mandiri,
pemberdayaan public
masyarakat,
kebijakan
literatur
yang
pemerintahan daerah. Eksistensi dan peran
dengan
materi
LSM di Kabupaten Lampung Timur telah
buku-buku,
memberikan warna dalam upaya-upaya
undangan,
memperkuat
dokumen
semua
dan
melalui
LSM
pengawasan
kepustakaan
civil
society.Namun
berperan
tak
sebagaimana
seharusnya, yaitu sebagai pilar hadirnya civil
society.
melakukan
Beberapa
LSM
hubungannya
penelitian,
peraturan
berupa
perundang-
majalah-majalah lain
yang
serta
berhubungan
dengan masalah yang dibahas. b. Studi Lapangan Studi
Lapangan
mengumpulkan
serta
mengadakan penelitian langsung pada
melakukan berbagai tindakan yang dapat
tempat atau objek penelitian. Teknik
merusak ketahanan nasional.
pengumpulan data yang digunakan
dari
Berdasarkan
fungsinya
latar
belakang
adalah
data
adalah
yang
menyimpang
tindakan-tindakan
justru
ada
adalah
dengan
wawancara bebas, namun
permasalahan di atas, menjadi dasar
terarah kepada data penelitian yang
penulis tertarik untuk meneliti tetang
diinginkan. Pihak yang diwawancarai
bagaimana pembinaan dan apa saja faktor
adalah
penghambat Badan Kesatuan Bangsa,
keterlibatan
Politik
Pembinaan
dan
Perlindungan
Masyarakat
pihak
yang
memiliki
langsung
dengan
Lembaga
Swadaya
Kabupaten Lampung Timur pelaksanan
Masyarakat, yaitu:
pembinaan terhadap Lembaga Swadaya
1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Masyarakat di Kaputaen Lampung Timur
dan
Perlindungan
Masyarakat
Kabupaten Lampung Timur, yang dalam hal ini wawancara akan 3
Lihat Peraturan Bupati Lampung Timur No.26 Tahun 2007 Jo Peraturan Bupati Lampung Timur No.10 Tahun 2012
dilakukan
terhadap
Sekretaris
4
Satrya Surya Pratama Universitas Lampung
Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Sistematisasi data yaitu penyusunan
dan
data secara teratur sehingga dalam
Perlindungan
Masyarakat
Kabupaten Lampung Timur; 2. Ketua
Lembaga
Swadaya
Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. g. Analisis Data Data
c. Identifikasi
hasil
pengolahan
tersebut
dianalisis secara deskriptif kualitatif
Identifikasi data yaitu mencari dan
yaitu
menetapkan data yang berhubungan
bermutu dalam bentuk kalimat yang
dengan pembinaan Badan Kesatuan
teratur, logis dan efektif sehingga
Bangsa, Politik, dan Perlindungan
memudahkan interpretasi data dan
Masyarakat
pemahaman
Kabupaten
Lampung
Timur.
menguraikan
hasil
data
analisis
secara
guna
menjawab permasalahan yang ada.
d. Editing Editing yaitu meneliti kembali data
III. PEMBAHASAN
yang diperoleh dari keterangan para
3.1 Pelaksanaan Pembinaan LSM oleh
responden maupun dari kepustakaan,
Badan Kesbangpol Lampung Timur
hal ini perlu untuk mengetahui apakah
Saat ini jumlah Lembaga Swadaya
data tersebut sudah cukup dan dapat
Masyarakat (LSM) yang telah terdaftar di
dilakukan untuk proses selanjutnya.
Kabupaten Lampung Timur sejak tahun
Semua data yang diperoleh kemudian
2002 sampai dengan tahun 2013 yakni
disesuaikan
permasalahan
sebanyak 59 LSM. Menurut Sapri Wantoni
yang ada dalam penulisan ini, editing
selaku Ketua LSM Bela Lampung Timur
dilakukan pada data yang sudah
(BELATI) dengan adanya pembinaan yang
terkumpul diseleksi dan diambil data
dilakukan Badan Kesbangpol Lampung
yang diperlukan.
Timur di Gedung Pusiban Kabupaten
e. Klasifikasi Data
Lampung Timur pada tahun 2013 telah
dengan
Klasifikasi data yaitu menyusun data
membuat terciptanya kesamaan persepsi
yang diperoleh menurut kelompok
dan cara pandang antar pihak, serta
yang telah ditentukan secara sistematis
pengembangan ide dan gagasan dalam
sehingga data tersebut siap untuk
implementasi arah kebijakan penataan,
dianalisis.
pengembangan dan pemantapan partisipasi
f. Penyusunan Data
kelembagaan masyarakat lebih lanjut pada
5
Satrya Surya Pratama Universitas Lampung
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
3.2.1 Sosialisasi Permendagri Nomor 33
pembangunan daerah, sehingga dicapai
Tahun 2012 Tentang Pedoman
kesatuan
Pendaftaran Organisasi
langkah
guna
mendukung
kesiapan implementasi ketentuan peraturan
Kemasyarakatan di Lingkungan
perundangan
Kementrian Dalam Negeri dan
mengenai
mengenai
keormasan secara integratif, komprehensif,
Pemerintah Daerah.
dan partisipatif.
Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan
3.2 Kewenangan Badan Kesbangpol Dalam
rangka
kembangkan
menumbuh
kehidupan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
politik
dan
Daerah dengan maksud agar terciptanya
demokratis
dan
hubungan timbal balik antara Pemerintah
sasaran yang berbasis pada partisipasi
Daerah dan Organiosasi Kemasyarakatan,
aktif, kreatif dan kemandirian masyarakat
kelengkapan
dengan dasar moral dan hukum yang
Kemasyarakatan,
berlaku dalam wadah Negara Kesatuan
persamaan persepsi dan cara pandang di
Republik Indonesia semakin meningkat
dalam masyarakat.
kemsayarakatan
dan
banyak
yang
menghadapi
tantangan-
Sasaran
data
Organisasi
serta
Sosialisasi
terbentuknya
Permendagri
tantangan dimasa depan. Hal ini juga
Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman
berkaitan dengan memantapkan persatuan
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di
dan kesatuan bangsa serta mengelorakan
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
semangat kebangsaan dalam menghadapi
dan
tuntutan
menimbulkan
pengembangan ide serta gagasan lebih
disentegrasi bangsa dalam globalisasi saat
lanjut, guna formulasi kebijakan di tingkat
ini, dipandang perlu mengambil langkah-
daerah lebih lanjut untuk mendukung
langkah
stabilitas
perkuatan kesiapan dalam pelaksanaan
daerah, meningkatkan hubungan antara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
pemerintah
33 Tahun 2012.
yang
untuk
dapat
menciptakan
dengan
kelembagaan
Pemerintah
Daerah
masyarakat secara timbal balik serta memperkokoh persatuan dan kesatuan
3.2.2 Dialog Politik Bagi Orpol,
bangsa dalam menghadapai tantangan
Ormas/LSM Dalam Rangka
kedepan.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap
adalah
6
Satrya Surya Pratama Universitas Lampung
Penyelenggaraan Pemerintahan
a.
Terciptanya kesamaan persepsi dan
dan Pembangunan di Kabupaten
cara pandang antar pihak terhadap
Lampung Timur Tahun 2013.
peran, fungsi dan kewajiban dalam
Dialog
Politik
Bagi
Orpol,
penyelenggara-an pemerintahan dan
Ormas/LSM Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi
Masyarakat
Penyelenggaraan
Terhadap
Pemerintahan
pem-bangunan daerah. b.
Pengembangan ide serta gagasan lebih
dan
lanjut, guna formulasi kebijakan di
Pembangunan di Kabupaten Lampung
tingkat daerah lebih lanjut untuk
Timur tahun 2013 bertujuan untuk:
mendukung perkuatan kesiapan dalam
a.
Perkuatankualitas kelembagaan terkait
pelaksanaan
peraturan
perundang-
pemantapan
undangan
menganai
penataan
sistem
tata
laksana
implementasi peraturan perundang-
kelembagaan masyarakat.
undangan tentang partai politik dan keormasan. b.
3.3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam
Pengembangan
tertib
dalamimplementasi kelembagaan
hukum
Pembinaan
pember-dayaan
partai
politik
dan
penataan,
pengembangan
c.
dan
pemantapan
oleh
Badan
Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur.
masyarakat, guna perkuatan pada implementasi
LSM
Dari
hasil
Sekretaris
wawancara
Kesbangpol
dengan Kabupaten
Lampung Timur, Slamet Riadi, S.Sos.
partisipasi ke-lembagaan masyarakat.
penulis mendapatkan informasi tentang
Memantapkanketerpaduan
beberapa
antar
pihak
partisipasi
dalam
langkah
pemberdayaan
masyarakat
penyelenggara-an
pada
pembangunan
daerah.
faktor
dalam
pembinaan LSM oleh Kesbangpol, yaitu: 1.
Keterbatasan Dana. Badan Kesatuan Bangsa Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung
Sasaran
penghambat
Dialog
Politik
Bagi
Orpol,
melaksanakan
Ormas/LSM Dalam Rangka Peningkatan
menyeluruh
Partisipasi
anggaran
Masyarakat
Penyelenggaraan
Terhadap
Pemerintahan
dan
Timur
mejalankan
tidak
dapat
pembinaan
secara
karena yang
keterbatasan
disediakan
program.
untuk
Sehingga
Pembangunan di Kabupaten Lampung
pembinaan dilakukan secara tidak
Timur tahun 2013 adalah sebagai berikut :
maksimal.
7
Satrya Surya Pratama Universitas Lampung
2.
Kurangnya Kesadaran LSM Dalam
pembangunan di Kabupaten Lampung
Memberikan Informasi Apabila Telah
Timur dan Sosialisasi Permendagri
Melakukan Perubahan Pengurus.
No.33 Tahun 2012 tentang pedoman
Dalam setiap kegiatan pembinaan
pendaftaran
Badan Kesbangpol terdapat LSM
kemasyarakatan
yang tidak mengetahui kegiatan yang
kementrian
ada
pemerintah daerah.
sehingga
informasi
yang
disampaikan oleh Badan Kespangpol
3.
2.
Faktor
organisasi di
dalam
lingkungan negeri
penghambat
dan
pelaksanaan
tidak sampai ke pengurus LSM karena
pembinaan
tidak adanya pemberitahuan bahwa
Kabupaten Lampung Timur terhadap
telah adanya perubahan pengurus.
LSM, yaitu: anggaran yang disediakan
Banyaknya
Tidak
untuk
Sesuai
mencukupi
Menjalankan
LSM
Yang
Kewajiban
Badan
mejalankan
Kesbangpol
program
untuk
tidak
melakukan
Dengan Tugasnya.
pembinaan secara menyeluruh, LSM
Pada dasarnya LSM bertugas sebagai
kurang memberikan informasi apabila
wahana partisipasi masyarakat dalam
telah melakukan perubahan pengurus,
pembangunan secara swadaya namun
kurangnya kesadaran
LSM
untuk
LSM menyalahgunakan dana yang
mendaftarkan
ke
Badan
disediakan oleh Badan Kesbangpol
Kesbangpol, banyaknya LSM yang
untuk
tidak menjalankan kewajiban sesuai
kepentingan
pribadi
dan
pembangun lembaga itu sendiri.
dengan
diri
tugasnya,
kurangnya
keterbukaan informasi yang diberikan IV. PENUTUP
oleh LSM, tidak adanya kewenangan
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada
kesbangpol terhadap LSM yang tidak
bab sebelumnya, maka dapat ditarik
terdaftar. Hasil penelitian pada Badan
kesimpulan sebagai berikut :
Kesbangpol
1.
Pelaksanaan Kesbangpol
pembinaan Kabupaten
Badan
Kabupaten
Lampung
Timur menunjukan bahwa pembinaan
Lampung
terhadap
LSM
belum
optimal,
Timur terhadap LSM diantaranya
mengingat masih banyaknya kendala
adalah dialog politik bagi orpol, ormas
yang harus diatasi.
atau LSM dalam rangka peningkatan partisipasi
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan
3.
Hasil
penelitian
Kesbangpol
pada
Kabupaten
Badan Lampung
Timur menunjukan bahwa pembinaan
8
Satrya Surya Pratama Universitas Lampung
terhadap
4.
LSM
belum
optimal,
Guillot, Claude. 1990. The sultanate of
mengingat masih banyaknya kendala
Banten. Gramedia Book Publishing
yang harus diatasi.
Division.
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum
Lampung
Timur
hendaknya
Dan Penelitian Hukum. Bandung:
meningkatkan sumber dana untuk pembinaan
LSM
melalui
APBN
PT. Citra Aditya Bakti. Mrbun,S.F. 2001.Pokok-Pokok Hukum
ataupun APBD di tahun mendatang
Administrasi Negara. Yogyakarta :Liberty.
dan perlu adanya pembinaan terus
Nurdin,
Usman.
2002.
Konteks
menerus agar LSM dapat terkontrol
Implementasi Berbasis Kurikulum.
dengan baik dan adanya tindakan yang
Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
tegas terhadap beberapa LSM yang tidak
berpartisipasi
dalam
Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi
setiap
Daerah.
Bandar Lampung.
kegiatan
pembinaan
Badan
Kesbangpol
Kabupaten
Lampung
Universitas
Lampung.
Ridwan HR. 2010.Hukum Administrasi
Timur.
Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian
A. Buku-Buku
Kualitatif, Alfa Beta, Bandung.
Abdullah,
Syukur.
1987.
Kumpulan
Siswanto, Sunarno.2006.Hukum
Makalah “Study Imlementasi Latar
Pemerintahan Daerah di
Belakang Konsep Pendekatan dan
Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika.
Relevansinya Pembangunan”,
Dalam Persadi, Ujung
Pandang. Arbi, Sanit.1985.Swadaya Politik
B. Internet www.Wikipedia.indonesia.com www.Kompas.com
Masyarakat :Telaah Tentang
www.Pemerintah.Lampung.Timur.blogspo
Keterkaitan Organisasi
t.com
Masyarakat,Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi
C. Peraturan Perundang-Undangan
Manusia.Jakarta. CV.Rajawali.
Undang-Undang Dasar 1945
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
tentang Pemerintahan Daerah.
9
Satrya Surya Pratama Universitas Lampung
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8
tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Tahun
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
Lembaga Swadaya Masyarakat.
tentang Organisasi Kemasyarakatan.
1990
tentang
Pembinaan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 1991 tentang Peningkatan
44 tahun 2009 tentang Pedoman
Kemandirian
dan
Kemampuan
Kerja
sama
Departemen
Dalam
Organisasi Kemasyarakatan.
Negeri
dan
Pemerintah
Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
dengan Organisasi Kemasyarakatan
Timur
dan Lembaga Nirlaba Lainnya.
tentang Pembentukan Organisasi dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Kemasyarakatan Kementrian
di
Dalam
Pemerintah Daerah.
Nomor
23
Tahun
2007
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor
Organisasi
26 Tahun 2007 Jo Peraturan Bupati
Lingkungan
Lampung Timur Nomor 10 Tahun
Negeri
dan
2012.
10
