Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Aspirasi Pemuda Aceh Rakyat Indonesia Jl. Kenari Lr. I Banda Masen Kec. Banda Sakti Lhokseumawwe

Aktifis Pemantauan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Lhokseumawe, 5 Oktober 2015 Kepada Yth,

Bapak Kepala SKPD Dinas SOSIAL Pemerintah Provinsi Aceh di- Lhokseumawe Nomor Hal Lampiran

: 0071-12/LSM-GASPARI/LSMW-2015 : Laporan Investigasi / Pengajuan Bahan LIDIK : 1(satu) Eks Dokument

Dengan hormat, Sehubungan dengan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum dengan Mempertimbangkan hal-hal sebagai Berikut : a. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; b. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c. Bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib,dan damai; d. Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Maka atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat GERAKAN ASPIRASI PEMUDA ACEH RAKYAT INDONESIA yaitu aktifis Pemantauan Hukum dan Perlindungan HAM sejak tahun 2010 hingga saat ini tetap Eksis dalam Membela Kebanaran dan turut andil Bela Negara yaitu ikut andil menegakkan keadilan dinegara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hal ini melakukan Upaya-upaya Hukum sebagaimana layaknya Pencari Keadilan. LSM GASPARI berpandangan bahwasannya Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik Infrastruktur maupun Suprastruktur tetap terbebas dari PENYIMPANGAN atau pelanggaran hukum yang, bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan Hal yang dimaksud diatas maka kami dapat sampaikan beberapa informasi Investigasi dilapangan, yang dapat kami pertanggungjawabkan. Sebagaimana yang diketahui Bahwa salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kpemerintah kota Lhokseumawe, Tepatnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terkait kegiatan sosial yang dapat kami sampaikan Lebih dan Kurang terkait Program Binaan Para Napi klas IIA Lhokseumawe, dengan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Bekal Diri untuk bersaing secara sehat di Dunia Usaha Dagang, Khususnya dalam hal ini pelatihan yang dilatih oleh mantan Narapidana Klas II A Lhokseumawe yang bernama saudara Ishak Raden sekaligus Koordinator Penadamping Peserta Kegiatan. Menurut beberapa Pengakuan para Peserta bahwa kegiatan yang dimaksud dalam hal ini tidaklah Profesional. Baik secara langsung yang bersedia disumpah dipengadilan atas segala keterangan yang dimaksud yakni beberapa indikasi-indikasi Tindak Pidana Korupsi Mulai kian menderang. Hal-hal yang kami maksud iala sebagai berikut ; 1. Bahwa Pendataan yang dilakukan Pihak – pihak Panitia Penyelenggara dalam hal ini Kabid berserta Staf Reksos Disosnaker Pemko Lhokseumawe tidak Profesional didalam mejalani tugas dan tanggung jawab jabatannya, hal praduga tak bersalah prilaku pihak yang dimaksud ialah tindak pidana korupsi, yakni dengan menggunakan jabatannya melakukan perbuatan yang menyebakan kerugian orang lain maupun Negara ialah Korupsi. 2. Dengan data yang bersumber menurut kesaksian Ishak Raden, bahwa beliau dihubungi setelah berjalan 4 hari dari kegiatan yang dimaksud. Dan Pendamping Peserta ini juga mengatakan bahwa belanja bahan barang modal kegiatan alias nihil. 3. Menurut Amatan Kami dilapangan, untuk patut dicurigai adanya data Fiktif atau Orang yang dimaksud dalam hal ini TERDATA ATAU TIDAK TERDAFTAR / Data Nama Peserta yang dimaksud dalam hal ini haruslah di Periksa secara Konkrit serta melakukan Kebijakan – kebijakan yang sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku. 4. Selama Kegiatan berlangsung Pendamping Pengawas Kegiatan dalam hal ini, Kurang aktif serta terkesan tidak berkerja alias Lalai, hal ini berdampak dengan tercipta suasana ketidak Profesional baik bagi Peserta maupun Tenaga Pendidik khusus Pratek bidang kerajinan Tangan dibidang Mebel. 5. Ironisnya untuk dapat kami sampaikan bahwa sesungguhnya Warga ata Masyarakat Kota Lhokseumawe khusus terkait mantan Narapidana dapat buktikan dengan pendataan khusus dari Lapas Kls II A Lhokseumawe, yang bertanda tanya mengapa pihak Instasi mereka tidak di Koordinasi dengan Kalapas Kls II A Lhokseumawe. 6. Oleh hal yang dimaksud diatas, para mantan Napi tersebut tidak mengatahui sama sekali informasi terkait program yang dimaksud.



7. Untuk dapat kami sampaikan bahwa Uang Saku yang diberikan oleh panitia Penyelenggara Kegiatan tersebut, Uang Makan Peserta satu hari Rp. 15.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ditambah Uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Puluh

8. Uang yang sebagaimana yang dimaksud diberikan kepada Peserta bervariable alias berbeda-beda tidak sama rata 9. Uang Modal sebagaimana dimaksud oleh Panitia Pelaksana perserta mendapat uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sejak Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 ditutup, uang peserta belum diserahkan secara langsung, sesuai sebagaimana layaknya kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Orang – orang yang sukses menjalankan 10. Sebagaimana informasi yang dihimpun oleh Team Investigasi Lembaga Kami, bahwa sesuangguhnya Pelatihan dan Pendidikan Penyadang Penyakit sosial yang dilaksanakan Lhokseumawe dapat diberitahukan Sebenar-benarnya Progres sebagaimana yang dimakasud tidak lah sebagaimana yang diharapkan dalam Program yang diciptakan Oleh SKPD DISOS Prov. Aceh yang dinilai lailai dalam Pengawasan Pelaksanaan kegiatan. Serta Patut Dicurigai Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi, 11. Alat Bukti Awal permulaan adanya dugaan TIPIKOR pada kegiatan Pembinaan Napi ini membuat segenap Peserta diduga kuat banyak yang Fiktif, bahan – bahan Karya sebagaimana yang dimaksud dalam hal terkait Pelatihan Pembinaan Bagi Penyadan Kaum penyakit sosial ini justru dipermainkan sejak berawal dari proses Kegiatan yang dilaksanakan sebelum hari Lebaran Idul Adha tahun 2015 belum ini. 12. Khususnya Daftar Peserta kegiatan diketahui mencapai 22 orang nama-nama draf yang sebagaiamana dimaksud diduga kuat FIKTIF. 13. Bagi Peserta Pelatihan yang sejak awal mengikuti progress provinsi ini tidak pernah melihat peserta lebih dari lima belas (15) orang, hari pertama 8 orang, malah ironisnya Ishak Raden yang diketahui hari ke empat baru ikut langsung diangkat koordinator Pendamping Peserta. 14. Panitia Pelaksana dalam hal ini tidak TERBUKA, Diketahui Pejabat Disosnaker Kota Lhokseumawe Dari Kabid Reksos hingga Kepala Dinas Tidak mengetahui Draft kegiatan yang sebagaimana dimaksud diatas. 15. Progrees Karya Mabel Binaan Napi Kota Lhokseumawe tersebut adalah FIKTIF, Alias KEBOHONGAN PUBLIK, dan ini merupakan Kejahatan Berencana yang Memperkosa hak-hak Asasi Manusi, Khususnya Mereka yang dirugikan akibat dari kebodohan Publik ini, Faktanya karya para napi yang dimaksud yang sesungguhnya ialah karya Ishak Raden yang mengatasnamakan PESERTA 16. Bagaimana mungkin kita sekedar melihat dan menutup mata ketika Kebohongan yang membodohi anak Bangsa ini, sungguh IRONIS ditambah lagi Generasi Kita tidak boleh ditindas dengan kebodhona-kebodohan Publik khusus mereka yang patut untuk diperhatikan apalagi dibina

Berkaitan dengan kepemilikan (propietary interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). 1.

Bahwa prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Halaman . . . .3 Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut: a) Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh; b) Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban. Serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; c) Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas perserikatan bangsa-bangsa.

2.

Bahwa sebagai Aktifis pemantauan Hukum yang terdaftar di KESBANGPOL Kab. Aceh Utara dan KESBANGPOL Kota Lhokseumawe telah melakukan investigasi dan Analisis yang siap dipertanggungjawabkan secara Hukum, artinya Pernyataan secara tertulis ini dapat dipegang Pertangungjawabannya sehingga.

3.

Untuk dapat kami sampaikan bahwasanya Balance Control yang kami kami lakukan MEMANDANG PERLU UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PIHAK YANG BERWAJIB, agar Probelem yang seharusnya 2 tahun yang lalu sudah selesai, akan tetapi Fakta dan Datanya belum lah juga dapat diselesaikan, bahkan dikhawatirkan jika dilakukan Pembiaran maka akan berdampak terus negatif sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan Keresahan dan Ketidak pastian hukum yang dianggap rakyat jelata, menjadi Bomerang kita bersama.

4.

Setelah menganalisis alat-alat bukti pada kami maka dapat kami sampaikan beberapa Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dimaksud didalam KUHPidana, Bahwa Diduga Kuat yang Penyalahgunaan Wewenang tercium sangat kental bahkan berkorporasi saat melakukan Korupsi masal, khususnya Praduga tak Bersalah kepada Satuan Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran SKPD Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe

Oleh hal yang dimaksud diatas, apalagi saat ini Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Provinsi Mendukung serta meyukseskan Program Presiden Republik Indonesia terkait Keterbukaan Informasi Publik . maka dengan hal tersebut MOHON INFORMASI secara TERTULIS terkait informasi Program Kegiatan yang kami maksudkan secara rinci, dan Konkrit : I. Berapa Jumlah Total Anggaran dimaksud, dan bagaimana antisipasi dari Problem – problem yang telah kami sampaikan diatas? Sebagaimana yang kami ketahui Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. II. Mohon Pejelasan Informasi secara Daftar Penerima/ Pengguna Barang/atau data Lengkap asyarakat Konkrit dan Rinci terkait Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Kaum Dhuafa yaitu sehubungan dengan Belanja Barang Yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa dan Rehab Sedang/Berat Rumah Kaum Dhuafa)



No

Satuan Kerja

Kegiatan

Nama paket

Jenis Volume

Pagu

Sumber Dana

Lokasi Pekerjaan

Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

1

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Kerja Bagi Anak Penyandang Masalah Sosial

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Bahan Pelatihan)

JB: Barang/j asa JP: Barang satu kali kegiatan

Rp. 150.000.000,00

APBD (1.13.1. 13.01.1 6.04)

Kota lhokseuma we

01/04/2015 30/04/2015 01/05/2015 30/06/2015

2

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE

Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Kaum Dhuafa

Belanja Barang Yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga (Pembangun ana Ruamah Kaum Dhuafa dan Rehab Sedang/Berat Rumah Kaum Dhuafa) Belanja Barang dan Jasa

JB: Barang/j asa JP: Barang 55 unit

Rp. 2.569.581.250,00

Kota lhokseuma we

01/04/2015 15/04/2015 16/04/2015 30/06/2015

1 Pakjet

Rp. 1.435.190.000,00

Provin Aceh

01/01/2015 31/12/2015

3

DINAS SOSIAL

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

APBD (1.13.1. 13.01.1 5.15

APBD (1.13.1.1 3.01.20.0 1.)

Keterangan

1.Mesin Jahit 20 Unit (Rp.70.000.000) 2.20 Bal (Rp.50.000.000) 3.Gunting Kain Biasa 20 Unit(Rp.2.000.000) 4.Gunting Sedang 20 Unit (Rp.1.500.000) 5.Gunting Kecil 20 Unit (Rp.1.000.000) 6.Benang Untuk Menjahit Macam2 Warna 20 Unit (Rp.12.000.000) 7.Jarum Mesin, Jarum Tangan, Sedel Benang,Resleting, Kancing 20 Buah (Rp.7.500.000) 8.Buku Folio 50 gram 20 Buah (Rp.416.000,) 9.Kapur Penggaris Kain, Karton,Pensil Warna,Kertas Patron, Penggaris Pola,Kain Perikat,Senti Meter 20 Paket (Rp.5.584.000,) Rehab Sedang Berat Swakelola 1 ls Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa 23 Ls Rehab Sedang Berat Rumah Kaum Dhuafa 32 ls

Belanja alat tulis kantor, Belanja cetak dan penggandaan, Belanja makanan dan minuman, Belanja perjalanan dinas, dan lain-lain.

Demikian laporan Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Aspirasi Pemuda aceh Rakyat Indonesia untuk dapat kami sampaikan, dengan rasa keadilan dan kebenaran Kami Bermohon untuk sudikiranya mengambil langkah-langkah Kebijakan yang Positif atau mengHukum yang seadil-adilnya, Atas Prilaku Oknum yang Tak bertanggung jawab secara moral terhadap Pihak yang telah dirugikan yaitu pasca kegiatan Pelatihan (30 September 2015) DINILAI TIDAK BERTANGGUNG ATAS PERBUATANYA yang dengan sengaja Menutupi atau Tidak Transparansi pihak panita Pelaksana Termasuk dalam Kabid. Reksos dan para Staf reksos tidak korporatif maupun Profesional serta terkesan Menutupi sebuah persoalan yang seolah-olah Kabid tidak mengetahui akan tetapi Sesungguhnya tidak menemukan jalan keluar. Yang curiga nya Kepala Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tidak mengetahui bahkan mengacam Untuk Tahun depan Pihak tidak akan bersedia lagi untuk dapat diajukan tahun 2016, Oleh Hal aneh yang didukung alat permulaan yang cukup Dikhawatirkan berdampak Pada Kerugian Negara yang cenderung disalah gunakan oleh para oknum yang bermain. Baik SKPD Di Kota Lhoskeumawe tidak dapat dijelaskan sebagaimana yang diduga Kuat sehingga baik sengaja maupun tidak sengaja Para Pihak Yang kami sebutkan diatas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat kami sampaikan bahwa semakin dibiarkan larut seperti ini, maka turut menyebakan Penambahan berbagai bentuk kerugian yang akan dialami Pihak – pihak Peserta atau orang bersangkutan dengan kegiatan yang dimaksud Baik Materil maupun Immateril Keluarga Besar Kami telah dengan Nyata Sangat dirugikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

HORMAT KAMI Lhokseumawe, 7 Oktober 2015 Ketua Umum

Guslian adechandra

Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

YTH, Bapak Ketua Pengadilan Lhokseumawe YTH, Bapak KAPOLRES LHOKSEUMAWE YTH, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Lhoskeumawe YTH, Bapak Kepala Inspektorat Kota Lhokseumawe YTH, Bapak Kepala BPK RI Wilayah Provinsi Aceh YTH, Bapak Kepala BPKP Wilayah Provinsi Aceh YTH, Bapak Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe

Semua Karya Napi Binaan Kota Lhokseumawe BOHONG, Melainkan Karya Ishak Raden sang Koordinator Peserta yang Harus Ikut bertanggung Jawab

Lembaga Swadaya Masyarakat

Recommend Documents