MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 78 TAHUN 1993 39 / HUK / 1993 TENTANG PEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MENTERI DALAM NEGERI RI DAN MENTERI SOSIAL RI Menimbang a.bahwa pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh GBHN 1993 diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah ; b.bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang mendorong peranserta aktif masyarakat ; c.bahwa Organisasi Sosial / Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Orsos/LSM di bidang usaha kesejahteraan sosial sebagai wadah kelembagan peranan dan partisipasi masyarakat semakin tumbuh dan berkembang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif ; d.bahwa untuk meningkatkan efektifitas fungsi dan peranan Orsos/LSM tersebut segabai wadah kelembagaan partisipasi masyarakat, di pandan g perlu untuk meningkatkan koordinasi pembinaan baik secara umum maupun teknis ; e.bahwa sehubungan hal-hal tersebut di atas perlu metapkan Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Sosial RI. Mengingat : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian ( Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 623 ) ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ( Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273 ) ; Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ; Undang - undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039 ) ; Undang- undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, YTambahan Lembaran Negara Nomor 3153 ) ; Undang - undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (
Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298 ) ; Peraturan PemerintahNomor Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 ) ; Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 Tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian ; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ; Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ; Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen ; Keputusan Presiden Nomor 96/M/Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV ; Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 Tentang Organisasi Sosial ; Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial ; Keputusan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 1984 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial di Provinsi dan Kantor Departemen Sosial di kabupaten /Kotamadya ; Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/KEP/IX/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Luar Negeri oleh Badan-badan Sosial ; Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/KEP/IX/1984 Juncto Keputusan Menteri Sosial Nomor37/HUK/1993 Tentang Dewan Nasional Indonesia Uuntuk Kesejahteraan Sosial ; Keputusan Menteri Sosial Nomor A/A-38-VI\92/MS Tentang Pengukuhan Susunan Pengurus dengan Anggaran Dasar Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LEmbaga Ketahanan Masyarakat Desa ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ; Keputusa nMenteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen dalam Negeri ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Struktur dan Tata Kerja Kecamatan. Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI RI DAN MENTERERI SOSIAL RI TENTANG PEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan : Organisasi Sosial adalah Lembaga/Yayasan/Perkumpulan Sosial yang di bentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) ; yang selanjutnya disingkat Orsos. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesiasecara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang UKS yang ditetapkan oleh Organisasi/Lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam uapya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swaday; yang selanjutnya disingkat LSM. Usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Dalam pengertian ini termasuk pula usaha-usaha pengembangan masyarakat. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong Orsos/LSM kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembinaan umum adal pembinaan di bidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa berperanserta secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pembinaan tehnis adalah suatu upaya mengarahkan dan mengembangkan program / kegiatan Orsos/LSM yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan sifat kekhusan Orsos/LSM yang bersngkutan yang meliputi pendataan kelembagaan organisasi, perencanaan , pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan lanjut. Pasal 2 Orsos/LSM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, angka 1 dan 2 termasuk Orsol/LSM yang mempunyai fungsi koordinatif meliputi Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS), Koordinator kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS), dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Pembinaan dimaksudkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan peranan Orsos/LSM sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Pasal 4 Pembinaan bertujuan untuk meningkatnya peranan Orsos/LSM sebagai mitra yang membantu dan bersama-sama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang bermanfaat bagi kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat dalam lingkup pembangunan nasional. BAB III RUANG LINGKUP PEMBINAAN Pasal 5 Ruang lingkup pembinaan meliputi : a.Pendatan/pemetaan potensi, posisi keberadaan Orsos/LSM; b.Pembinaan dan pengembangan fungsi dan status Orsos/LSM; c.Hubungan Orsos/LSM dengan instansi pembina ( Departemen Dalam Negeri dan Departemen Sosial ); d.Pengaturan hak dan kewajiban Orsos/LSM; e.Pemantapan mekanisme koordinasi dan prosedur kerja bagai Orsos/LSM dengan Departemen Sosial dan Departemen Dalam Negeri. BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 6 Tugas dan tanggung jawab Departemen dalam Negeri selaku Pembina Umum meliputi : a.Melakukan pembinaan umum dalam rangka memantapkan kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. b.Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik dan berjenjang dalam rangka melaksanakan pembinaan umum. Pasal 7 Tugas dan tanggung jawab Departemen Sosial selaku Pembina teknis meliputi : a.Melakukan perencanaan pembinaan, bimbingan, penyuluhan serta pengembangan dan pembinaan lanjut peran dan fungsi Orsos/LSM; b.Melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan serta pengembangan dan pembinaan lanjut peran dan fungsi Orsos/LSM; c.Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan, bimbingan,
penyuluhan serta pengembangan pembinaan lanjut peran dan fungsi Orsos/LSM. Pasal 8 Tugas dan tanggung jawab bersama Departemen Dalam Negeri dan Departemen Sosial meliputi : a.Melakukan pendataan dan pendaftaran ORsos/LSM sesuai dengan fungsi dan perannya; b.Menyelenggarakan koordinasi pendataan /pemetaan terhadap posisi, eksistensi, dan misi Orsos/LSM sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi guna memaksimalkan peran dan fungsi instansi terkait dengan Orsos/LSM; c.Mengadakan tukar menukar informasi dan melakukan konsultasi terhadap perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi guna meningkatkan pelaksanaan mekanisme koordinasi antar Orsos/LSM; d.Mengusahakan terciptanya iklim yang kondusif bagi tercapainya suasana yang memungkinkan Orsos/LSM dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara optimal di bidang UKS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; e.Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. BAB V AZAS, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORSOS/LSM Pasal 9 1.Setiap Orsos/LSM harus berazaskan Pancasila dan UUD 1945. 2.Tugas dan tanggung jawab Orsos/LSM adalah : a.Setiap Orsos /LSM wajib mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; b.Membantu dan bersama-sama Pemerintah melaksanakan UKS secara dinamis dan bertanggung jawa, berdasarkan prinsip-prinsip keswadayaan menju kemandirian; c.Melaksanakan program UKS sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d.Membina dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah dan sesama Orsos/LSM demi terlaksananya program UKS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e.Melaporkan program dan kegiatannya kepada instansi Pembina Umum, instansi Pembina Tehnis dan masyarakat secara periodik dan berjenjang; f.Berkoordinaso dengan LKMD tentang perencanaan dan pelaksanaan UKS di Desa/Kelurahan. Pasal 10 Untuk melaksanakan UKS, Orsos/LSM menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber dana yang dimanfaatkan secara bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 Orsos/LSM yang berfungsi koordinatif di berbagai jenjang mengkoordinasikan kegiatan
UKS dari Orsos /LSM secara dinamis dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip keswadayaan menuju kemandirian. Pasal 12 Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, Orsos/LSM wajib mengutamaka n kepentingan nasional, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara integritas dan ketahanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. BAB VI MEKANISME KERJA Pasal 13 Pelaksanaan pembinaan umum maupun pembinaan tehnis kepada Orsos/LSM dilakukan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melalui kegiatan konsultatif dan koordinatif fungsional secara berjenjang. Pasal 14 Hubungan antara Orsos/LSM dengan Instansi Pembina bersifat konsultatif dan koordonatif fungsional secara berjenjang. Pasal 15 Hubungan antar Orsos/LSM bersifat konsultatif dan atau koordinatf secara berjenjang. Pasal 16 Hubungan antara Orsos/LSM dengan Orsos Koordinatif sebagaimana dimaksud pada pasal 2, bersifat konsultatif dan atau koordinatif fugnsional secara berjenjang. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17 Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan bersama ini sepanjang yang menyangkut tugas dan tanggung jawab Instansi Pembina, dibebankan kepada anggaran masing-masing Departemen dalam Negeri dan Departemen Sosial. BAB VIII PELAKSANAAN Pasal 18 Keputusan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bersama ini. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
pasal 19 Semua ketentuan yang ada dan berlaku yang berkaitan dengan keterpaduan pembinaan terhadap Orsos/LSM, tetap berlaku selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bersama ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 25 September 1993 MENTERI SOSIAL RI DTO
INTEN SOEWENO MENTERI DALAM NEGERI RI DTO MOH.YOGIE S.M
