Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Aspirasi Pemuda Aceh Rakyat Indonesia Jl. Kenari Lr. I Banda Masen Kec. Banda Sakti Lhokseumawwe
Aktifis Pemantauan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Lhokseumawe, 17 November 2015 Kepada Yth,
di- Lhokseumawe Nomor Hal
: 0091-12/LSM-GASPARI/LSMW-2015 : Laporan Investigasi / Pengajuan Bahan LIDIK
Lampiran : 1(satu) Eks Dokument
a.
b.
c.
d.
Dengan hormat, Sehubungan dengan TIM Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Aspirasi Pemuda Aceh Rakyat Indonesia Berdasarkan Laporan serta Keluhan masyarakat Desa Cot Girek Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dengan Mempertimbangkan hal-hal sebagai Berikut : Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib,dan damai; Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Maka atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat GERAKAN ASPIRASI PEMUDA ACEH RAKYAT INDONESIA (www.ngogaspari.blogspot.com) yaitu Sebagai aktifis Pemantauan Hukum dan Perlindungan HAM sejak tahun 2010 hingga saat ini tetap Eksis dalam Membela Kebanaran dan turut memperkuat Idiolgi Bangsa dalam rangka Atensi serta Partisipasi Intelktual Pemuda Aceh Mencari keadilan Menegakkan Kebenaran agar terwujudnya Rasa Cinta terhadap Tanah Air serta Sadar sikap Bela Negara Khusus ditanah Pusaka Ibu Pertiwi dalam Binkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hal ini melakukan Upaya-upaya Hukum sebagaimana layaknya Pencari Keadilan.
LSM GASPARI berpandangan bahwasannya Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik Infrastruktur maupun Suprastruktur tetap terbebas dari PENYIMPANGAN atau pelanggaran hukum yang, bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan Hal yang dimaksud diatas maka kami dapat sampaikan beberapa informasi Investigasi dilapangan, yang dapat kami pertanggungjawabkan sebagaimana Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 317 ayat (1)” Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun” Kosekuensi ini telah dipertimbangkan dan siap dipertanggungjawabkan ------------------------------INFORMATION LOW BLACK-------------------------------Bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP) sebagai Insan dan Sumber Daya Manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem Pembinaan yang terpadu; sebagaimana dimaksud bahwa perlakuan terhadap WBP berdasarkan sistem Kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem Pemidanaan; Bahwa berdasarkan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas, merupakan rangkaian penegakkan hukum yang bertujuan agar WBP menyadari akan Kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Bahwa pada hakekatnya, kami sangat mengharapkan sebuah sistem Pemasyarakatan adalah suatu tantanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan PANCASILA yang dilaksanakan secara terpadu antara PEMBINA, yang DIBINA, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi Tindak Pidana, sehingga kembali hidup ditengah masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembagunan, dan dapat hidup secara wajar csebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Aspirasi Pemuda Aceh Rakyat Indonesia Jl. Kenari Lr. I Banda Masen Kec. Banda Sakti Lhokseumawwe
Aktifis Pemantauan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai mana data informasi Media menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang keberadaannya di aceh dan di sumut rawan akan Keributan, Pembakaran kerap terjadi, bahkan Ironis Kehidupan mereka lebih ironis dan tidak berprikemanusiaan Beberapa insiden huruhara di Lembaga Pemasyarakatan yang sebenarnya timbul pemicu utama keributan ialah Kebijakan yang tak Berprikemanusiaan dan Berkeadilan serta rasa Kebersamaan derajat kerap memicu persoalan Perbuatan-perbuatan para oknum – oknum yang bertanggung melakukan pemanfaatan ruang sikon terjepit, bagi Para Pelaku Penipuan dan penggelapan dengan sangat mudah mengelabui dan memanfaat situasi bagimereka orang-orang terdesak, sehingga menyebabkan Kerugian orang lain. Bahwa melihat sikap responsif, tidaklah dapat dipandang dengan sebelah mata Kebijakakan yang tak berprikemanusian juga merupakan kejahatan serius harus kita sadari untuk segera mungkin melakukan pencegahan-pencegahan Kerusuhan atau Kebobalan khususnya akan Hak-Hak WBP yang wajib dipenuhi, karena amanah negara untuk dapat diteliti atau diterima oleh masyarakat bukan seperti penjara disaat masa Penjajahan. Bahwa Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu segala bentuk penjajahan diatas dunia harus dihapuskan , karena tidak sesuai dengan prikemanusian, dan prikeadilan. Sehubungan dengan UU Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal yang paling disesalkan ditolaknya Permohonan dari pihak Keluarga khususnya terkait Pemidahan Narapidana yang ditolak Rekomendasi Penerimaan Narapidana diProvinsi Aceh. Bahwa berdasarkan surat KEMENKUMHAM DIRJEND PEMASYARAKATAN tanggal 18 Juni 2015 surat Nomor PAS.&-PK.01.01.02 776 Prihal. Pemberitahuan dan Permintaan Pendapat terkait akan dipindahkannya 1 (satu) Orang Narapidana Atas nama Zulfikar (terlampir) yang hingga saat ini belum juga dibalas atau ditindak lanjuti terkait salahsatu hak narapidana yang diabaikan. Menurut Keluarga serta pihak pejabat terkait, yang menolak dan menyatakan untuk sementara tidak mungkin dapat dipindahkan di aceh, Faktor utamanya ialah,sehubungan satu orang narapidana yang lari saat setelah dipindahkan diaceh. Kemudian faktor Kapisitas yang sebagaian LAPAS / RUTAN sebagian besar sudah OVER CAPASITY. Bahwa saudara Zulifikar sebagaimana Surat Keterangan Dokter tanggal 22 Desember 2014 yang menurut keterangan Dr. Edi Suranta Surbakti, M,Kes menyebutkan bahwa WBP An. Zulkfikar memiliki riwayat Penyakit GASTRITIS. (terlampir) Dapat kami sebutkan bahwa pihak keluarga menyatakan, sikap Pejabat yang tidak Profesional serta tidak berkeadilan maupun memahami dan Memudahkan Pelayanan serta peningkatan SDM utk Mengayomi bahkan empati yang diharapkan para narapidana dapat menjadi tolak ukur Meneggakkan Keadilan tanpa Poandang BULU khussusnya Pelayanan Kantor Wilayah KEMENKUMHAM RI Provinsi Aceh yang KEBIJKAANNYA Tidaklah Berpihak Kepada mereka yang tak berniat melakukan hal-hal yang timbul pasca Pengurusan Pemindahan Narapidana An. Zulfikarar mengalami kerugian Materil maupun Imateril oleh para pelaku yang diduga Kuat melakukan Perbuatan Pidana Penggelapan dan
Penipuan. Keinginan pindah utk dapat menjalani masa hukuman dengan menyadari akan kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan PIDAN, serta berjanji untuk menjadi manusia yang berpotensi sebagaimana cita-cita bangsa negara Republik Indonesia, khususnya mereka para Pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dari Para Penjajah Bangsa ini, Ironisnya Permohonan Pemindahan Narapidana An. Zulfikar dari Rumah Tahanan Labuhan Deli Provinsi Sumatera Utara dapat dipindahkan ke Lembga Pemasyarakatan Klas II B Langsa, yang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Sikap Pimpinan atau Ka.Kanwil KEMENKUHAM Prov. Aceh Kebijakan sangat tidaklah adil, bahkan Penolakkan Rekomendasi Hal Pemindahan yang berunjung kecewa, sikap penolakakan Pemidahan Narapidana sangatlah Delematis, hal sangat sensiteve khusus terkait Perbedaan Penetapan Pengeshan Peraturan yang Mendasar, justru dengan alasan Negatif atas Perbuatan Narapidana yang menurut info dari Kakanwil, semua Narapidana yang dipindahkan ke Aceh untuk sementara, dengan alasan mereka yg telah disetuji pindah sesampai dikampung halamannya, Pemohon melarikan diri, kemudian tempat pengajuan Pemindahan Narapidana Sangat Positif di LP Kls IIB Langsa yang jarang terjadi insiden, berdarah sebagai contoh LP KLS II A Lhokseumawe trgedi pembakaran dan Pembobolah Narapidana, Kebijkan akan hak da fasilitas oleh negara dalam Kondisi sangat Tidak berprikemanusian tidaklah terpuji, Penempatan Tahanan sangat Delematis, ruang yang sempit, serta berbelas kasih yang berbeda merupakan faktor utama sebagaimana nyaris ricuh pada jum’at malam di LP Klas II A Banda Aceh unjuk rasa atas Fasilitas air yang sangat minim dan serba kekurangan, bahkan karekter Pejabat Direktori Pemsakaratan KEMENKUMHAM KANWIL ACEH dianggap Profesional, Bahwa alasan Penolakan tidak lah mendasar, justru pemicu ini menyebabkan Keadilan yang Berprikemanusian di aceh dipertanyakan...? Bahwa sikap Toleransi Ragam Adat dan Suku Budaya bukan lah Faktor penyebab atas timbulnya persoalan baru, mengapa di Kemenkumham kanwil Aceh tidak lebih objektif, mereka yang telah dipindahkan ternyata menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang mereka yang belum dipindahkan akan menyebabkan hal hal negatif yang akan terjadi atas Ketidak Adilan yang Hakiki Sebagaiamana yang disebutkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan utuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan. Serta yang dimaksud dengan Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. Bertolak belakang kebijakkan yang ditetapkan oleh Ka.Kanwil KEMENKUMHAM Prov. Aceh sangat tidaklah sama sebagaimana peraturan Pemerintah hal yang dirasakan pihak Keluarga dipersulit padahal sesungguhnya pemohon dalam terdesak dan kemerdekaan nya dipertaruhkan atas segala Kosekuensi Kebijakan sangat memperngaruhi situasi kondisi WBP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimana terdapat pada Bab IV Pemindahan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana Pasal 46 ayat (1)menyebutkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain oleh Kepala LAPAS apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan. Adapun Syarat Pedoman Pemindahan dijelaskan pada ayat (2)menyatakan Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terdiri dari 3 syarat mutlak oleh pemohon An. Zulfikar telah melengkapkan syarat (terlampir) yakni : a. Ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang; b. Dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan dan c. hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Aspirasi Pemuda Aceh Rakyat Indonesia Jl. Kenari Lr. I Banda Masen Kec. Banda Sakti Lhokseumawwe
Aktifis Pemantauan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia PP RI No 31 tahun 1999 pada Pasal 49 menyebutkan bahwa Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter LAPAS dan atau kepala rumah sakit setempat Pemohon An. Zulfikar pun telah dimiliki sejak tanggal 22 desember 2014 yang sesungguhnya kian menderita menahan sakit bahkan terkandang menimbulkan ketimpangan ketidakadilan yang beradab dan berketuhanan yang maha esa Bahwa Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab Oleh hal yg diatas diharapkan mampu menjadi perhatian secara khusus oleh Tim Komisi Nasional Republik Indonesia agar sudikiranya menginstruksikan prihal permohonan Pemindahan An. Zulfikar yang telah melengkapi Syarat Standart Operasional Prosudural yang hingga saat ini belum dijawab nya permohonan tertulis yang ditunggu oleh Dirtjend Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti laporan Permohonan Pemidahan An Zulfikar yang jawaban penolakkan secara lisan sangatlah ironis jika perbuatan orang lain Kosekuensinya bagi mereka yang tidak ada sangkut paut dengan perbuatan negatif yang dilakukan oleh pemohon yang telah dikabuli namun mengingkari serta mengkhianati rasa prikemanusia yang berkeadilan dan berketuhanan Akhirkata Harapan kami adalah lahir sebuah sikap kebijakan dan keadilan. Sebagaimana yg telah dinyatakan didalam Konsideransi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dimana dinyatakan bahwa Negara Menjamin Hak Konstitusional setiap orang untuk Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil, serta Perlakuan yang sama didepan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.
Badan Pengurus Pusat LSM Gerakan Aspirasi Pemuda Aceh Rakyat Indonesia Ketua Umum
Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
YTH, Bapak Ketua Komisi Nasional Republik Indonesia OMBUDSMANdi Jakarta YTH, Bapak Dirjend Pemasyarakatan KEMENKUMHAM di Jakarata YTH, Bapak Ka. KANWILKEMENKUMHAM Provinsi Aceh DI Banda Aceh YTH,Bapak Ka. KANWILKEMENKUMHAM Provinsi SUMUT di Medan YTH, Bapak Ka. LAPAS Kls IIB Langsa di Langsa YTH Bapak Ka. RUTAN Kls IIB Labuhan Deli diLabuhan Deli
