PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM

P U T U S AN Nomor : 30/G/2015/PTUN-SMD ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK) Alamat : Jalan Wahid Hasyim Perum. Pinang Mas Blok E4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda, adalah Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU0030655.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian

Badan

Hukum

Perkumpulan

Lembaga

Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur,

diwakili

oleh

Kewarganegaraan beralamat

Jalan

Drs.

A.

Indonesia, Kalibata

Frencky

Tennes,

pekerjaan

Swasta

Selatan

IIB

No.

52

RT.012/RW.004, Kelurahan Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengurus Harian berdasarkan Surat Keputusan Badan Pendiri LSM BADAK

Nomor : 01/SK-BADAK/BP-10/2015

Tanggal 01 Oktober 2015 dan berdasarkan AKTA NOTARIS KHAIRU SUBHAN, SH No. 23 Tanggal 09

Halaman,1 dari 105 Putusan Nomor : 30/G/2015/PTUN-SMD .....

Agustus

2007 dan Perubahannya Akta Notaris

KHAIRU SUBHAN, SH No. 25 Tanggal 09 November 2007, serta sesuai SALINAN/GROSSE Akta Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak ( LSM ) Kalimantan Timur Nomor : 23 Tanggal 09 Agustus 2007; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. KUKUH TUGIYONO, S.H., 2. HJ. HARNE, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat , berkantor pada Kantor KUKUH . T. S,H dan REKAN,

ADVOKAT

DAN

KONSULTAN

HUKUM

beralamat Jalan. Daman Huri Perum Borneo Mukti II Blok C No. 17 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai---------------PENGGUGAT; MELAWAN: 1. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kota Tenggarong; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : 1. ROKMAN TORANG ,SH., MH ; 2. ABDUL KADIR., SH., M.Si ; 3. JOKO ADI WIBOWO, SH ; 4. HARMAN , SH ; 5. SURATNO, SH ;

Halaman 2 dari 105 Halaman, Putusan Nomor : 30/G/2015/PTUN-SMD …..

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Pegawai

Negeri

Sipil

pada

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara beralamat di Jalan. Wolter Monginsidi Tenggarong berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 07/SKK-Bankum/XII/2015

tertanggal 10 Desember 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai------------------TERGUGAT; DAN 2. PT. SINAR KUMALA NAGA berkedudukan di Jalan Melati No. 22 RT 06 Panji Tenggarong Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh JOHANSYAH ANTON BUDIMAN

selaku Direktur Utama berdasarkan Akta

Notaris No. 16 tertanggal 25 November 2015 dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-24.AH.02.02 Tahun 2008 Tanggal 27 Agustus 2008 ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : 1. REZA ISKANDAR, S.H. ; 2. JEMY SUSTON NAPITUPULU, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Karyawan PT Sinar Kumala Naga , berkedudukan di Samarinda, berkantor di Jalan Danau Semayang Nomor : 12 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 005/SKN/K/I/2016

tertanggal

15

Januari 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------------TERGUGAT II INTERVENSI;


Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca; -

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/PEN-DIS/2015/PTUN-SMD

tanggal

26

November

2015tentang

Penetapan Lolos Dismissal; -

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/PEN/2015/PTUN-SMD tanggal

26 November

2015

tentang

Penunjukkan Majelis Hakim; -

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/PEN.PP/2015/PTUN-SMD. tanggal 26 November 2015tentang Pemeriksaan Persiapan;

-

Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 30/PEN/2015/PTUN-SMD tertanggal 26 November 2015 ;

-

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/Pen-HS/2015/PTUN-SMD tanggal 07 Januari 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;

-

Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/G/2015/PTUN-SMD tertanggal 21 Januari 2016;

-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

-

Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak;

-

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal

26

November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Samarinda pada tanggal 26 November 2015 dengan register perkara Nomor : 30/G/2015/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada


pemeriksaan persiapan tanggal 07 Januari 2016 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : Adapun dasar-dasar hukum gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2015 mengetahui adanya kebenaran :  KEPUTUSAN

BUPATI

KUTAI

KARTANEGARA

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MBPBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP. TANGGAL 14 JULI 2009; Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 26 Nopember 2015 dan mengetahui adanya Obyek Sengketa pada tanggal 28 Oktober 2015, sehingga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 5, Gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam tenggang waktu 90 hari; 2. Bahwa Penggugat sebagai Organisasi sebagai Organisasi Berbadan Hukum memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan ini berdasarkan : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang


disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 (1) Dalam rangaka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi

bidang

kehutanan

berhak

mengajukan

gugatan

perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

harus

memenuhi

persyaratan : a. Berbentuk badan hukum; b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan c. Telah

melaksanakan

kegiatan

sesuai

dengan

Anggaran

Dasarnya 3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat akibat adanya pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan berdasarkan : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tanggal 30 September 1999 pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 12 Januari 2009, Pasal 145 ayat (1) a dan b, ayat (2);


c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; d. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, tanggal 29 Desember 1993; e. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1993 tentang Penetapan Hasil Hasil Paduserasi Antara Tata Ruang

Wilayah

Propinsi

(RTRWP)

dengan

Tata

Guna

Hutan

Kesepakatan (TGHK), tanggal 1 Nopember 1999. f. Berita Acara Tata Batas (BATB) Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli, tanggal 25 Nopember 2000 berikut peta lampirannya ; g. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 66/Menhut-II/2012 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli yang Terletak di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur seluas 8.850,70 (delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh puluh perseratus) Hektar. Tanggal 03 Pebruari 2012; Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tanggal 30 September 1999 pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5): (1)

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penjelasan umum Pasal 38 ayat (1) Kepentingan

pembangunan

di

luar

kehutanan

yang

dapat

dilaksanakan di dalam hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan


secara

selektif.

Kegiatan-kegiatan

yang

dapat

mengakibatkan

terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat di elakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalansi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan. (2)

Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

(3)

Penggunaan

kawasan

hutan

untuk

kepentingan

pertambangan

dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Tergugat mengetahuiKetentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut. Namun hingga saat ini Tergugat selaku pemberi izin tidak pernah memerintahkan / menganjurkan kepada PT. SINAR KUMALA NAGA agar mengajukan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga Tergugat telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan yang dilakukan PT. SINAR KUAMALA NAGA ; (4)

Bahwa Penggugat telah kehilangan hak untuk menikmati pengelolaan hutan dan hak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 47, huruf a dan b, dan Pasal 68 ayat (1): Pasal 47


Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: a. Mencegah dan membatasi hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, dayadaya alam, hama, serta penyakit; dan b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Pasal 68 ayat (1) (1) Masyarakat

berhak

menikmati

kualitas

lingkungan

hidup

dihasilkan hutan. (5)

Bahwa karena perambahan hutan dan pengerusakan hutan yang dilakukan PT. SINAR KUMALA NAGA, mengakibatkan Penggugat kehilangan hak dan kesempatan untuk menikmati hasil hutan di kawasan yang dirambah dan rusak, yang berupa : 

Resin/getah, seperti damar, karet, dan gaharu.



Minyak seperti minyak kayu manis, minyak kamper, minyak keruing, minyak kenanga, dan minyak lemak;



Makanan seperti tepung aren, rebung bambu, jamur, madu, tepung nipah, tepung sagu, dan umbat rotan;



Buah-buahan seperti cempedak, duku, durian, mangga hutan, manggis, jengkol, petai, dan rambutan;



Obat-obatan seperti : pasak bumi, pulai, gaharu, dan tabat barito;



Tanaman hias seperti: anggrek hutan, bunga bangkai, kantong semar;



Hasil hutan untuk penghasilan seperti : berbagai jenis rotan dan bambu;



Berbagai jenis binatang seperti: pelanduk, babi, rusa, ular, burung wallet, dan lebah;




Kayu yang biasa digunakan: untuk membangun rumah, membuat perahu transportasi tradisional, membuat peti mati, dan mengerjakan kegiatan sehari-hari.

(6)

Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2015 mendapat informasi dari masyarakat

disekitar

Pertambangan

PT.

SINAR

KUMALA

NAGA,

Kecamatan Anggana, maka Penggugat langsung melaksanakan Investigasi dilapangan dengan cara pengecekan langsung, pada lokasi Tambang PT. Sinar Kumala Naga dan mengambil titik-titik koordinat sebagai berikut: Koordinat Lintang No Bujur Timur

Selatan

Keterangan

1 "49.11E

0"29'49.35" S Estimasi batas kawasan - jalan 1

2 46.48E

0"29'47.48" S Dalam kawasan - tepi danau 1 Estmasi batas kawasan - tepi danau

3 46.90E

0"29'45.11" S

3

4 44.83E

0"29'43.33" S Dalam kawasan - tepi danau 2

5 44.98E

0"29'32.14" S Estimasi batas kawasan-jalan 2

6 47.71E

0"29'29.57" S Dalam kawasan- simpang jalan

7 46.79E


8



49.80E

Sesuai titik-titik koordinat diatas, Penggugat menemukan pelanggaran yaitu: perambahan dan perusakan hutan oleh PT. SINAR KUMALA NAGA pada Hutan Pendidikan dan Penelitian yang berfungsi sebagai kawasan yang penting untuk mengetahui perkembangan kawasan hutan, dan tempat untuk mendidik manusia untuk lebih mengenal fungsi hutan. Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian juga merupakan paru-paru dunia, yang digunakan oleh Penggugat untuk bernafas , sebagai pengatur fungsi tata air yang dapat menghindarkan Penggugat dan banjir bandang, dan PT. SINAR KUMALA NAGA telah mengakibatkan perubahan iklim/cuaca yang cukup drastis, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Karena kerusakan hutan diluar areal yang sudah diatur tata ruangnya, mengakibatkan kerusakan Ekosistem dan Ekologi secara parah. Dan yang tersisa dari PT. SINAR KUMALA NAGA hanyalah kubangan air yang tercemar, sangat berbahaya bagi kehidupan Penggugat; (7)

Bahwa Penggugat melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang dilakukan PT. SINAR KUMALA NAGA yang sesuai dengan Surat Tugas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) tanggal 28 Oktober 2015 yaitu berdasarkan : a. Melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang dilakukan PT. SINAR KUMALA NAGA yang disesuaikan dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 66/Menhut-II/2012 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Pendidikan Dan Penelitian Barat Muara Kaeli Yang Terletak Di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 8.850,70 Ha (Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dan Tujuh Puluh Per Seratus Hektar), tanggal 03 Pebruari


2012, pada sumber datanya menyatakan bahwa Peta sesuai dengan Peta Tata Batas Luar Definitif Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli, skala 1 : 25.000 (lampiran BATB tanggal 25 November 2000). b. Melakukan pengecekan kerusakan hutan berdasarkan penafsiran citra landsat 8 Liputan 1 Mei 2015 secara full dan detail dilokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SINAR KUMALA NAGA pada titik-titik koordinat yang sudah ada dilapangan ; c. Melaksanakan foto lokasi pelanggaran PT. SINAR KUMALA NAGA; (8)

Bahwa Penggugat melaksanakan analisis data dan peta, terhadap Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 66/MenhutII/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pendidikan Dan Penelitian Barat Muara Kaeli Yang Terletak Di Kecamatan Anggana,

Kabupaten

Kutai, Provinsi Kalimantan Timur Seluas 8.850,70 Ha (Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dan Tujuh Puluh Per Seratus Hektar), tanggal 03 Pebruari 2012, pada sumber datanya menyatakan bahwa Peta sesuai dengan Peta Tata Batas Luar Definitif Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli, skala 1: 25.000 (lampiran BATB tanggal 25 November 2000), didapat fakta bahwa peta tersebut ditumpang tindihkan (overlay) dengan koordinat lampiran Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada

PT.

Sinar

Kumala

Naga

Nomor:

540/013/IUP-OP/MB-

PMBAT/VII/2009 KW KTN 2009 0130P, ditetapkan di :Tenggarong, tanggal 14 Juli 2009, berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa izin yang diperoleh PT.SINAR

KUMALA

KARTANEGARA

NAGA

TENTANG

sesuai

KEPUTUSAN

PERSETUJUAN

BUPATI IZIN

KUTAI USAHA

PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SINAR KUMALA


NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 KW KTN 2009 0130P. Tanggal 14 Juli 2009, berada dalam kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian selauas ± 31,09 Hektar ; (9)

Bahwa

Tergugat

KARTANEGARA

menerbitkan TENTANG

KEPUTUSAN

BUPATI

KUTAI

PERSETUJUAN

IJIN

USAHA

PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 0130P. Tanggal 14 Juli 2009, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) hurup a, b, g, dan k; (2) Setiap orang dilarang: a. Mengerjakan dan atau mengunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. Merambah kawasan hutan; c. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; d. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan tersebut diatas dan faktafakta di lokasi serta PT. SINAR KUMALA NAGA tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terbukti bahwa PT. SINAR KUMALA NAGA melakukan pelanggaran berupa merambah dan merusak hutan pada Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian. (10)

Bahwa

Tergugat

KARTANEGARA

menerbitkan TENTANG

KEPUTUSAN PERSETUJUAN

BUPATI

KUTAI

IZIN

USAHA


PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 009 0130P. Tanggal 14 Juli 2009, telah bertentangan dengan Ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pasal 61 huruf a,b, dan c. Pasal 61 a. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: b. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan Pasal 62: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administrative. Pasal 63: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa: a. Peringatan Tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pencabutan izin; f. Pembatalan izin; g. Pembongkaran bangunan; h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. Denda administratif. 11. Bahwa Tergugat hingga saat ini belum pernah mencabut KEPUTUSAN


BUPATI

KUTAI

KARTANEGARA

TENTANG

PERSETUJUAN

IZIN

PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 0130OP. Tanggal 14 Juli 2009. Sedangkan berdasarkan pelanggaran-pelanggaran Perundang-undangan seperti tersebut diatas seharusnya KEPUTUSAN BUPATI

KUTAI

KARTANEGARA

TENTANG

PERSETUJUAN

IZIN

PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 0130P. Tanggal 14 Juli 2009, harus sudah dicabut; 12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 ayat (2) huruf b: Huruf b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Yang di dalamnya mengatur Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pada BAB III ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA. Pasal 3. Pada urutan ke 3 terdapat Asas Kepentingan Umum. “Asas

Kepentingan

Umum”

adalah

asas

yang

mendahulukan

kesejahteraan umum dengan cara yang inspiratif, akomodatif, dan selektif. Tergugat hanya mementingkan kepentingan PT.SINAR KUMALA NAGA, tanpa

memperhatikan

kepentingan

masyarakat

umum

termasuk


Penggugat, dengan cara melakukan pembiaran terhadap perusakan dan perambahan hutan yang dilakukan PT. SINAR KUMALA NAGA, dan memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUAMA NAGA dikawasan Hutan tanpa adanya izin dari Menteri Kehutanan, dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas Kepentingan Umum; Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG

PERSETUJUAN

IZIN

USAHA

PERTAMBANGAN

OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SINAR KUMA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 0130P. TANGGAL 14 JULI 2009; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP. TANGGAL 14 JULI 2009; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebutkuasa hukum Tergugat menyampaikan Jawabannya tertanggal 27 Januari 2016 dengan uraian sebagai berikut :


I. DALAM EKSEPSI A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT : GUGATAN

PENGGUGAT

MENYALAHI

KEWENANGAN

MEGADILI KOMPETENSI ABSOLUT 1. Bahwa TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya; 2. Bahwa segala hal yang TERGUGAT uraikan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas Jawaban ini; 3. Bahwa apa yang digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya Surat Keputusan Bupati Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi

Kepada

PT.

Sinar Kumala

Naga

No.

540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 tanggal 14 Juli 2009. 4. Namun demikian dalam hal pokok yang disengketakan yang berkaitan dengan adanya “Pelanggaran berupa Perambahan dan Perusakan Hutan” akibat diterbitkannya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga No. 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009. Bahwa dengan demikian wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili yaitu Pengadilan Negeri seperti dalil Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-


Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang seharusnya Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, karena itu adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan sudah termasuk pada ranah kewenangan mengadili yaitu Kompetensi Absolut. 5. Bahwa

oleh

karena

TERGUGAT

mengajukan

Eksepsi

Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Yang berbunyi: “Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan

meskipun

tidak

ada

Eksepsi

tentang

Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”. 6. Dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT ini harus diputus (Putusan Sela) terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sebelum memeriksa, memutus dan mengadili pokok perkaranya.

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT, GUGATAN TIDAK JELAS, DAN GUGATAN TIDAK


CERMAT

BERKAITAN

DENGAN

KUALIFIKASI/BENTUK

GUGATAN. 1. Bahwa dalam perkara a quo, kualifikasi/ bentuk Gugatan Penggugat

adalah

tidak

jelas,

apakah

sebagai

Gugatan

Perwakilan kelompok (class action) ataukah sebagai gugatan kontentiosa (contentious) adalah telah disampaikan secara tidak cermat. Jikalau memang benar, quod non, gugatan Penggugat berkualifikasi/ berbentuk sebagai gugatan perwakilan kelompok (class

action),

maka

gugatan

Penggugat

tersebut

tetap

merupakan gugatan yang kabur, Pertama, karena gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan formulasi

gugatan

perwakilan

kelompok

(class

action)

sebagaimana telah diatur dalam PERMA RI NO.1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang secara limitative menentukan ; a. Wakil kelompok didalam mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta sekaligus untuk dan atas nama Kelompok orang yang jumlahnya banyak/ anggota kelompok, karena antara wakil kelompok dengan anggota kelompok orang/ anggota kelompok tersebut mengalami permasalahan yang sama yang meliputi fakta dasar hukum yang sama, tuntutan penyelesaian dan ganti kerugian yang sama (pasal 1 huruf a, pasal 2 huruf b). b. Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus


memuat, diantaranya yaitu identitas lengkap dan jelas kelompok; Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;

keterangan

diperlukan

dalam

tentang

anggota

kaitan dengan

kelompok

yang

kewajiban melakukan

pemberitahuan (pasal 3 huruf a,b,c). Didalam perkara a quo, perihal identitas Penggugat adalah telah dinyatakan secara tidak jelas dan tidak lengkap oleh Penggugat dan perihal kelompok tidak didefinisikan secara rinci dan spesifik; serta perihal keterangan tentang anggota kelompok juga tidak dimuat dan didalilkan dalam gugatan Penggugat; c. Karena konsep hak gugatan yang terdapat didalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas, hal ini disebabkan adanya status yang tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam dalil gugatannya, apakah sebagai Badan Hukum, sebagai LSM atau hanya sebagai kelompok orang yang berjumlah banyak adalah tidak diuraikan secara jelas dan tegas, karena perihal konsep hak gugatan yang dilakukan LSM adalah berdasarkan Pemberian Hak Undang-Undang (vide pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999, jo. Pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997). Sedangkan kalau hanya kelompok orang yang berjumlah banyak, konsep hak gugatannya adalah asas commonality, yang

antara

wakil

kelompok

anggota

dan

anggota

kelompoknya adalah sama-sama mengalami Permasalahan yang sama, sehingga wakil kelompok dalam berinisiatif


melakukan upaya hukum atau melakukan gugatan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus untuk dan atas nama anggota kelompoknya (pasal 1 huruf a PERMA RI No. 01 tahun 2002); C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel) 1. Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Tata Usaha Negara No. 30/G/2015/PTUN-SMD yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Nopember

2015 dan diperbaiki tanggal 07 Januari 2015

dapat dikategorikan Gugatan tersebut adalah Kabur (obscuur libel); 2. Bahwa kekaburan terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 30/G/2015/PTUN-SMD yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Nopember 2015 dan diperbaiki tanggal 07 Januari 2015 sama sekali tidak mempunyai Dasar Hukum (Ongegrond) yang kuat sehingga Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), mengingat tidak adanya rincian berapa jumlah luasan berupa pelanggaran dan perusakan hutan yang dideritanya terhadap terbitnya Obyek Sengketa tidak dirinci dengan jelas serta hanya berdasarkan Informasi dari Masyarakat yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya; 3. Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil yang sangat membingungkan

dan

sangat

menyesatkan

serta

sangat

merugikan pihak Tergugat untuk dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai dalil Gugatan yang kabur.


4. Bahwa oleh karenanya pula dalil gugatan Penggugat perkara a qou dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur terlihat dari dalildalil Gugatan Penggugat yang tidak rinci, tidak jelas maka dengan perihal tersebut diatas untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat Perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

D. GUGATAN PENGGUGAT MELAMPAUI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG; 1.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud sudah melampaui waktu 90 hari (kadaluawarsa) karena apa yang digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga No. 540/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009

2.

Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat dalam perkara A quo yang Perijinannya diantaranya berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga No 504/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/2009 KW KTN

013OP tanggal 14 Juli 2009 adalah

sudah diketahui berdasarkan Berita Acara Sosialisasi/Konsultasi Publik dalam rangka Studi menyusun AMDAL Rencana Usaha Kegiatan Peningkat Produksi Batubara PT. Sinar Kumala Naga di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 14 Juli 2011 telah dibahas dengan elemen Masyarakat sekitar Tambang


dengan Perangkat Desa setempat terkait dengan Peningkatan Operasi Produksi; 3.

Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 14 Juli 2011 bahwa “masyarakat” sekitar areal Pertambangan PT. Sinar Kumala Naga telah “MENGETAHUI” adanya Kegiatan Operesi Produksi PT. Sinar Kumala Naga tersebut, oleh karena bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan Laporan dari Masyarakat terhadap adanya Obyek Perkara berupa Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga No 540/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat A quo sudah masuk kategori melampaui waktu 90 hari (kadaluwarsa), hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 1991 Bab.V angka 3).

DALAM POKOK PERKARA ; 1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk halhal yang secara tegas di akui oleh TERGUGAT; 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam bagian Eksepsi sekaligus Jawaban Tergugat mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini; 3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA/VERMOEDEN VAN RECHTMATIG (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu


tindakan/Keputusan Pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada Pembatalan atau Pencabutan. Bahwa memang benar bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya terkait dengan obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga No. 540/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 adalah Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat; Bahwa dasar penerbitan terhadap keberadaan Obyek

Sengketa berupa

Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sinar Kumala Naga No. 540/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 adalah berdasarkan Klarifikasi Status Kawasan Ijin Usaha Pertambangan atas nama PT. Sinar Kumala Naga oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV No. S.381/BPKH IV – 2/2010 tanggal 13 April 2010, dan terhadap lahan/ areal yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara adalah pada posisi Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan demikian tidak ada masalah. 4. Bahwa

berdasarkan

alasan-alasan

sebagaimana

telah

diuraikan

dan

dijelaskan di atas, maka terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara / TERGUGAT berupa surat Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga No. 540/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/2009 KW KTN 013OP tanggal 14 Juli 2009yang dipersoalkanoleh PENGGUGAT dalam Gugatannya harus tetap dianggap sah menurut hukum dan Peraturan Perundang-Undangan sebelum ada pembatalan


atau pencabutan, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap siapapun dan dimanapun berdasarkan ASAS ERGA OMNES. 5. Bahwa dengan demikian, maka terhadap terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga No. 540/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009adalah tetap sah menurut hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. 6. Bahwa dasar hukum TERGUGAT dalam menerbitkan semua Ijin Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga adalah berdasarkan atas ketentuan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 180.188/HK-251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai. 7. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas terhadap Gugatan Penggugat Poin 3, 4 dan 5 yang mana bahwasanya Gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak mendasar dan sangat membingungkan Tergugat untuk menganalisa dan memberikan Jawaban, dikarenakan

bahwa

Penggugat

berupa

sendiri

tidak

menjelaskan

adanya

Pelanggaran

Perambahan dan Perusakan Hutan; Bahwa Penggugat seharusnya menguraikan dengan sejelas-jelasnya terkait dengan Perambahan dan Perusakan Hutan, itu Hutan yang mana ....... ? Dimana Lokasinya ....... ? Berapa luasannya ...... juga tidak dijelaskan apa Penyebab kerusakan hutan yang dimaksud oleh Penggugat. Bahwa seperti dalil Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pelanggaran berupa Perambahan dan Perusakan Hutan berdasarkan :


a. Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 38 Ayat (1, 2 dan 5); b. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 145 Ayat (1) a, b dan Ayat 2; c. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penata Ruang Jo. UndangUndang RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; d. Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 12 tahun 1993 tentang RTRW Provinsi Darah Tingkat I Kalimantan Timur; e. SK Gubernur Kalimantan Timur No. 050/K.443/1993 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara RTRW Provinsi dengan Tata Hutan Kesepakatan (TGHK); f. Barita Acara tata Batas Hutan Penelitian Barat Muara Kaeli berikut petanya; g. KEPMENHUT No. SK. 66/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli yang terletak di Kec. Anggana Kab. Kutai Prov. Kalimantan Timur seluas 8.850,70 ha; h. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 38 Ayat (1,2 dan 5). Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Perijinan terkait dengan adanya Obyek Perkara yang dipermasalahkan Penggugat bahwa Pemberian Ijin tersebut adalah sudah Prosedural

dan Perlu ditindaklanjuti, yang mana

bahwasanya sudah adanya Klarifikasi dari instansi terkait (vide Jawaban Tergugat poin 3 diatas); Bahwa terhadap areal yang diterbitkan Ijin IUP-OP kepada PT. Sinar Kumala Naga tersebut berdasarkan Jawaban Tergugat Poin 3 diatas juga lahan tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) hal mana itu adalah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, oleh karena berdasarkan Klarifikasi


dari Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maka diterbitkanlah Ijin Pertambangan yang diberikan kepada PT. Sinar Kumala Naga. Dengan demikian bahwa Tergugat dalam Penerbitan Ijin Pertambangan atas nama PT. Sinar Kumala Naga adalah sudah sesuai Peraturan PerundangUndangan dan sudah Prosedural dan tidak ada pelanggaran yang dilanggar oleh PT. Sinar Kumala Naga hingga saat ini baik dari segi Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan dan Peraturan lainnya, serta tidak ada yang dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa Perkara A quo. Bahwa malahan sebaliknya bahwa dengan adanya PT. Sinar Kumala Naga yang

mengusahakan

dibidang

Pertambangan

malahan

justru

bisa

meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar Areal Tambang dan otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat mengurangi potensi pengangguran dan dengan adanya Program CSR dari PT. Sinar Kumala Naga tentu dapat membantu dapat membantu Program-program Pemerintah Daerah. 8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat Poin 6 terhadap kegiatan “investigasi” yang dilakukan oleh Penggugat terhadap keberadaan PT. Sinar Kumala Naga yang terletak di Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana bahwa “investigasi” dimaksud adalah tidak mempunyai Dasar Hukum, serta atas dasar apa Penggugat melakukan kegiatan tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan semua Perijinan telah sesuai Prosedur, lebih-lebih Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Sinar Kumala Naga/Tergugat Intervensi; Bahwa pemikiran dan argumentasi yang disampaikan oleh Penggugat serta


adanya Investigasi dan Pengecekan ke areal PT. Sinar Kumala Naga oleh Penggugat yang tidak melalui mekanisme, Prosedur serta Ijin dari Management tentu kurang sesuai etika sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentu akan merugikan Perusahaan itu sendiri, oleh karena itu seperti dalil Penggugat yang tertuang dalam Gugatannya tersebut merupakan dasar pemikiran yang tidak ada Dasar Hukum sama sekali, mengingat bahwa terhadap keberadaan PT. Sinar Kumala Naga adalah sudah memberikan andil dan kontribusi kepada Masyarakat Lingkar Kebun dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Umumnya, oleh karena itu dalil Penggugat yang merasa dirugikan bagian masyarakat yang mana termasuk juga Penggugat.......................................?Penggugat dalam hal ini setidak-tidaknya mendapatkan informasi yang salah dari pihak – pihak pemberi Informasi haldemikian dapat menimbulkan hasil dari berita dan informasi tersebut menjadi tidak berimbang sehingga hasilnyapun akan tidak bisa dijadikan Landasan Hukum; Bahwa selaku Tergugat dalam setiap Penerbitan Perijinan lebih-lebih dalam Perkara A quo terhadap Usaha Pertambangan tentu dan sudah menjadi Kewajiban Hukum bagi Tergugat untuk mempedomani Aturan-aturan yang ada baik dibidang Kehutanan maupun Pertambangan maupun Aturan-aturan lain yang ada kaitannya dengan usaha dimaksud; Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Perkara No. 30/G/2015/PTUN-SMD yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 November 2015 yang mendalilkan bahwa adanya Pelanggaran berupa Perambahan dan Perusakan Hutan, oleh karena ini adanya formulasi Penggabungan Gugatan maka sudah tentu akan diselesaikan secara tersendiri pula;


9. Bahwa gugatan Penggugat poin 7 sangat berkeberatan dan sudah selayaknya Tergugat menolaknya dengan Pertimbangan bahwa terhadap Pengecekan Lokasi, dan Pengecekan Kerusakan Hutan oleh LSM BADAK di lapangan yang dilakukan oleh Penggugat yang memasuki kawasan Pertambangan tentu tidak bisa dijadikan Pertimbangan oleh Pihak lain dan tidak memiliki legalitas atas kegiatan tersebut karena hasil yang demikian itu tidak bisa dijadikan Pertimbangan Hukum oleh pihak luar lebih-lebih kapasitas dan kapabilitas Penggugat dalam melakukan Pengecekan tidak bisa dipertanggung jawabkan dimuka Hukum, yang mana titik koordinat seperti yang Penggugat uraikan dalam gugatan tersebut adalah suatu data yang tidak bisa dijadikan Landasan Hukum yang tidak ada Penanggung jawabannya dari Pejabat yang berkompeten dibidangnya terkait dengan Obyek Perkara A quo; 10. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 Tergugat sangat tidak sependapat dan jelas menolaknya karena bahwa terkait dengan dikeluarkannya Obyek Perkara A quo termasuk juga terbitnya Ijin-ijin lain yang diberikan kepada PT. Sinar Kumala Naga, bahwa yang dimohonkan adalah areal untuk Usaha Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana adalah masuk wilayah/Kawasan Areal Pegunungan Lain (APL) berdasarkan Klarifikasi dari Departemen Kehutanan Direktorat Jendral Planolgi

Balai

Kehutanan

Pemantapan

Hutan

wilayah

IV.

Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah, dengan demikian bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah sudah terbantahkan. Karena dengan Dasar itulah

maka

Pemerintah

Daerah

berkenan

menerbitkan

Perijinan

Pertambangan atas nama PT. Sinar Kumala Naga serta telah terpenuhi Persyaratan-persyaratan yang dilengkapi guna kelengkapan administrasi dalam menjalankan usahanya dibidang Pertambangan Batubara; Disamping itu Penggugat mendalilkan bahwa ada terdapatnya tumpang tindih


antara Ijin Operasi Produksi PT. Sinar Kumala Naga adalah masuk Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian itu adalah tidak benar adanya, itu adalah akal-akalan Penggugat yang tidak perlu ditanggapi, mengingat bahwa dari Legal Standing Penggugatpun sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan dimuka Hukum apalagi mengulas masalah Terbitnya Obyek Perkara A quo, dengan singkat bahwa Penggugat tidak punya kepentingan. 11. Bahwa gugatan Penggugat poin 9 sangat berkeberatan dan harus ditolaknya karena bahwa surat Keputusan TERGUGAT yang diberikan kepada PT. Sinar Kumala Naga DITERBITKAN BERDASARKAN PROSEDUR dan SUBSTANSI YANG BENAR MELALUI TAHAPAN URUTAN PERIJINAN YANG SESUAI DENGAN ketentuan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka jelas terbitnya Perijinan yang diberikan Kepada PT. Sinar Kumala Naga yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAIK DARI SEGI KEWENANGAN, PROSEDUR ATAU PERSYARATAN, MAUPUN DARI SEGI SUBSTANSINYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PERTAMBANGAN MAUPUN KEHUTANAN. 12. Bahwa Gugatan Penggugat Poin 10 perlu Tergugat menolaknya dan perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut bahwa terbitnya Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan Kepada PT. Sinar Kumala Naga No. 540/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP


tanggal 14 Juli 2009 oleh Tergugat adalah sudah tepat dan tidak salah dalam Penerbitannya. 13. Bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak akan mencabut Persetujuan Ijin Usaha Pertambangnan Operasi Produksi yang diberikan Kepada PT. Sinar Kumala Naga No. 540/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009, dengan Pertimbangan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara secara Substansi, Prosedur dan Kewenangan tidak salah dan sudah tepat, serta dalam hal PT. Sinar Kumala Naga yang bergerak dibidang Pertambangan tidak melakukan Pelanggaran di Lapangan, karena bahwa Dari Dinas Pertambangan sebagai instansi terkait telah melakukan Pemantauan bersama-sama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Kutai Kartanegara untuk memantau kegiatan dilapangan. 14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga No. 540/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 adalah tidak pernah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Benar, karena Penerbitannyapun terhadap Obyek Perkara A quo adalah sudah dengan Pertimbangan yang Obyektif, sehingga tidak ada Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Bahwa dengan adanya PT. Sinar Kumala Naga yang bergerak dibidang Pertambangan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar tambang khususnya masyarakat di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana dan khususnya dan Kutai Kartanegara pada umumnya, yang sekaligus dapat menambah PAD bagi Pemerintah Daerah guna Kepentingan bersama tanpa membeda-bedakan golongan atau kelompok yang mengimplementasikan Ketentuan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara


Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai (vide Pasal 16 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001). Berdasarkan apa yang Tergugat uraikan tersebut, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI: 1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet onvanklijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga No. 540/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/200 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009; 3. Menyatakan menolak mencabutSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga No. 540/013/IUP – OP/MB – PBAT/VII/200 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa hukum Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi Jawabannya

tertanggal 01

Februari 2016 dengan uraian sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat II Intervensi.

I. KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE) 1. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo mendalilkan bahwa Tergugat

II

Intervensi

telah

melakukan

pelanggaran

berupa

perambahan dan perusakan hutan. Untuk menentukan terdapat pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan tidak dapat dinilai atau ditentukan atau diadili dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilai atau menentukan atau mengadili suatu tindakan adalah pelanggaran terhadap Peraturan Perundangundangan terkait hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. 2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas kepada mengadili Sengketa Tata Usaha Negara. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah: “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat


Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku”. 4. Bahwa wewenang untuk memeriksa dan menentukan suatu tindakan berupa perambahan dan perusakan hutan merupakan pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut hutan, kawasan hutan serta hasil hutan adalah kewenangan Penyidik yang ditunjuk oleh Undang-Undang Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. 5. Bahwa

karena

Tergugat

II

Intervensi

mengajukan

Eksepsi

Kompetensi Absolut mengenai kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim

mengetahui

hal

itu,

ia

karena

jabatannya

wajib

menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, Maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi (Putusan Sela), sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara a quo.


II. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (KADALUARSA) 1. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 14 Juli 2009 dan dalam rangka memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan permohonan Izin Usaha Operasi Pertambangan, maka pada sekitar Tahun 2008 Tergugat

II

Intervensi

telah

melakukan

sosialisasi

kepada

masyarakat disekitar wilayah izin usaha mengenai rencana kegiatan pertambangan batubara yang akan dilakukan. Hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi pada Tahun 2008 adalah mayoritas masyarakat telah mengetahui dan menyetujui rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di wilayah mereka. 2. Bahwa setelah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 14 Juli 2009 dan dalam rangka Tergugat II Intervensi memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan atas perubahan kapasitas produksi maka pada tanggal 14 Juli 2011 Tergugat II Intervensi melakasanakan kegiatan sosialisasi (konsultasi publik bertempat di Balai Pertemuan Umum Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana dengan dihadiri oleh perangkat desa dan perwakilan masyarakat serta perwakilan instansi-instansi Pemerintah. 3. Bahwa dengan demikian masyarakat disekitar areal pertambangan (wilayah

izin

usaha)

telah

mengetahui

rencana

kegiatan

pertambangan batubara yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2008 dan pada Tahun 2011 masyarakat telah mengetahui adanya Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2009 yang merupakan dasar bagi Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan pertambangan.


4. Bahwa sudah seharusnya Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa sejak tahun 2011 sama seperti dengan masyarakat, melainkan bukan baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. 5. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas mengatur bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. 6. Bahwa karena Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 November 2015 sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau gugatan kadaluarsa. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

III. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DALAM MENGGUGAT 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihakpihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 53 Ayat (1) berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya


dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” 2. Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”) sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa meliputi sebagian kawasan hutan, sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan, penggunaan kawasan hutan diperkenankan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan yaitu kegiatan yang memiliki tujuan strategis yang tidak dapat dihindari seperti kegiatan pertambangan. 3. Bahwa dengan demikian tujuan penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat yang meliputi sebagian kawasan hutan dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan. Dan sampai dengan saat ini Tergugat II Intervensi tidak pernah

melakukan

kegiatan

pertambangan

di

WIUP

yang

merupakan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa. 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah seharusnya Penggugat sama sekali tidak menderita kerugian apapun sehingga Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Legal Standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Hal ini sejalan sebagaimana dijelaskan dalam Buku Belajar Hukum Acara PTUN karya Martitah, Hery Abduh S. yang menyebutkan bahwa dalam Hukum Acara PTUN mengisyaratkan dianutnya asas


“no interest no action” yang artinya bahwa tidak setiap orang/pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hanya orang-orang yang memiliki kepentingan (karena merasa dirugikan) sajalah yang dapat mengugat Dengan demikian Hukum Acara PTUN tidak mengenal asas “action popularis”. 5. Bahwa oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo harus menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) 1. Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak (Obscuur libel), karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan pelanggaran berupa perambahan

dan

perusakan

hutan,

serta

Tergugat

dalam

menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. 2. Bahwa kabur dan ketidak jelasan gugatan Penggugat semakin terlihat pada uraian gugatan angka 9 halaman 9 yang menyatakan : “Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf a, b, dan g... ... ... ... Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas dan fakta-fakta di lokasi serta PT Sinar Kumala Naga tidak memiliki Izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terbukti bahwa PT Sinar Kumala Naga melakukan pelanggaran... ...” 3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo sangat membingungkan dan merugikan Tergugat II Intervensi karena yang dijadikan dasar gugatan a quo oleh Penggugat tidak


jelas atau kabur, apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi atau Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum. 4. Bahwa Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menguasai dan melakukan kegiatan apapun termasuk kegiatan Pertambangan Tanpa Izin. Sehingga yang dilarang oleh ketentuan tersebut hanya tindakan orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa Izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf a, b dan g Undang-Undang No 41 tentang Kehutanan adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. 5. Bahwa selain hal tersebut, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur

Libel)

disebabkan

karena

Penggugat

tidak

dapat

menjelaskan secara rinci jumlah luasan kawasan hutan yang diduga dirambah dan dirusak oleh Tergugat II Intervensi karena Penggugat mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi hanya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat merumuskan secara jelas mengenai dasar gugatan a quoapakah pelanggaran yang dilakukan Tergugat II Intervensi atau Ojek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, serta Penggugat juga tidak

dapat

menjelaskan

secara

rinci

pelanggaran

yang

dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan ketentuan yang melarang penerbitan Objek Sengketa di dalam kawasan hutan,


maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) sehingga dengan demikian perkara ini wajib untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan dalam gugatan a quo kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi. Dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

I. TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK MELAKUKAN PERAMBAHAN DAN PERUSAKAN HUTAN 1. Bahwa untuk menghindari kegiatan pertambangan di kawasan hutan maka Tergugat II Intervensi sebelum memulai melaksanakan kegiatan pertambangan mengajukan Permohonan Klarifikasi Status Kawasan atas Izin Usaha Pertambangan yang diperolehnya berdasarkan Objek Sengketa Kepala Departemen Kehutanan Direktorat

Jenderal

Planologi

Kehutanan

Balai

Pemantapan

Kawasan Hutan Wilayah IV sesuai dengan Surat Terguguat II Intervensi No. 35/SKN/III/2010 tertanggal 8 April 2010. 2. Bahwa terhadap permohonan Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka sesuai dengan surat Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor: S.381/BPKH IV-20/2010 perihal Klarifikasi Status Kawasan Izin Usaha Pertambangan An. PT Sinar Kumala Naga tertanggal 25 November 2000, Departemen Kehutanan telah


melakukan pengkajian atas WIUP Tergugat II Intervensi dengan Peta Lampiran Acara Tata Batas (BATB) Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli yang dioverlaykan dengan Peta Petunjuk Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan yang merupakan Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/KPTS-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001, yang mana hasil pengkajian tersebut adalah WIUP Tergugat II Intervensi seluas ±29,61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) tumpang tindih dengan Hutan Produksi. 3. Bahwa di dalam surat Departemen Kehutanan tersebut juga disampaikan jika Tergugat II Intervensi berencana melakukan kegiatan pertambangan di WIUP yang tumpang tindih dengan Hutan Produksi maka Tergugat II Intervensi harus terlebih dahulu memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Dan untuk WIUP Tergugat II Intervensi Intervensi yang tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan maka merupakan wilayah APL (Area Penggunaan Lain) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 4. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat II Intervensi dalam mengajukan diatastelah

Permohonan menerapkan

sebagaimanadimaksud

prinsip

kehati-hatian

dalam

angka

1

memulai

pelaksanaan kegiatan pertambangan. 5. Bahwa hingga saat ini Tergugat II Intervensi tidak pernah berencana apalagi melakukan kegiatan pertambangan di WIUP yang tumpang tindih dengan Hutan Produksi tersebut, karena Wilayah yang dimaksud menurut Tergugat II Intervensi tidak ekonomis untuk


dilakukan penambangan sehingga Tergugat II Intervensi tidak memiliki

kepentingan

untuk

melakukan

perambahan

dan

perusakan Hutan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo

II. PENGGUGAT

TIDAK

BERWENANG

MELAKUKAN

INVESTIGASI

TERHADAP PELANGGARAN HUTAN 1. Bahwa Penggugat di dalam gugatan a quo menyatakan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya tindakan pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan melakukan investigasi di lapangan serta melakukan analisa terhadap data-data dan terkait. Berdasarkan hasil investigasi dan analisa

tersebut

Penggugat

menyatakan

bahwa

Tergugat

II

Intervensi telah melakukan pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan. 2. Bahwa Penggugat tidak berwenang untuk melakukan investigasi dan analisa terhadap laporan telah terjadinya pelanggaran yang menyangkut kawasan hutan terlebih lagi Penggugat dalam melakukan investigasi di lapangan tanpa izin dari Tergugat II Intervensi selaku pengelola wilayah mengingat apa bila Penggugat mengalami kecelakaan di wilayah tersebut maka Tergugat II Intervensi

yang

akan

dimintakan

pertanggungjawaban

oleh

Pemerintah sehingga akan merugikan Tergugat II Intervensi. 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan hanya Pejabat Kehutanan yang diberi wewenangan kepolisian khusus untuk menerima


laporan, memeriksa dan melakukan investigasi serta membuat laporan adanya pelanggaran kawasan hutan. 4. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi telah melakukan pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan berdasarkan informasi masyarakat yang telah dilakukan investigasi dan analisa oleh Penggugat tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan dijadikan dasar gugatan a quo. III. PEROLEHAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT II INTERVENSI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU; 1. Bahwa

Tergugat

II

Intervensi

dalam

memperoleh

Objek

Sengketa telah memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut : a. Kuasa

Pertambangan

Penyelidikan

Umum

berdasarkan

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/108/KPPU/DPE-IV/XII/2005 tertanggal 26 Desember 2005; b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Kutai

Kartanegara

Nomor

:

540/130/KP-Er/DPE-IV/XI/2006

tertanggal 24 November 2006; c. Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Batubara (AMDAL) oleh Komisi Penilai Amdal Nomor: KAKK/06/AMDAL/TB/2009 tertanggal 17 April 2009; d. Izin

Kelayakan

Keputusan

Lingkungan

Bupati

Kutai

Pertambangan

berdasarkan

Kartanegara

Nomor:

KAKK/06/AMDAL/PERTAMBANGAN BATUBARA/2009;


e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/013/IUPOP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 0130P tertanggal 14 Juli 2009. 2. Bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan. IV. OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; 1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, dengan mempertimbangkan untuk kepentingan pembangunan maka di dalam kawasan hutan dapat dilakukan kegiatan yang memiliki tujuan strategis diluar kegiatan kehutanan seperti kegiatan pertambangan. 2. Bahwa sebagaimana Surat Departemen Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor : S.381/BPKH IV-20/2010 yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan (vide : Jawaban Tergugat II Intervensi angka I.3)

dinyatakan

bahwa

apabila

Tergugat

II

Intervensi

akan

menggunakan WIUP yang masuk dalam kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan maka harus memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan terlebih dahulu dan WIUP yang bukan merupakan kawasan hutan adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.


3. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah pernyataan yang menyesatkan mengingat penetapan WIUP dalam Objek Sengketa yang sebagian masuk di dalam kawasan hutan tidak dilarang oleh Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Hutan dan/atau Kawasan Hutan.

V. KEGIATAN PERTAMBANGAN OLEH TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK BERDAMPAK BURUK BAGI LINGKUNGAN DAN TELAH MENDAPATKAN PENGAKUAN PEMERINTAH; 1. Bahwa

dalam

PelaksanaanPerlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan Pasal 1 Peraturan tersebut berbunyi: “Program

Penilaian

Peringkat

Kinerja

Perusahaan

dalam

Pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya disebut Proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatandalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas kegiatan Proper terhadap penanggung jawab usaha


dan/atau kegiatan yang diberikan penilaian dalam bentuk peringkat kinerja sebagai berikut : a. Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap Peraturan Perundangundangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi; b. Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; c. Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan Peraturan Perundang-undangan; d. Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup dari dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik; dan e. Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis

yang

beretika

dan

bertanggung

jawab

terhadap

masyarakat. 3. Bahwa dalam pelaksanaan Proper Priode Tahun 2013-2014 dan 2014-2015 kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat II


Intervensi selalu memperoleh peringkat Biru untuk kedua periode tahun tersebut sehingga pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan memperoleh pengakuan dari Pemerintah maka dengan demikian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi tidak berdampak buruk bagi lingkungan. 4. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas maka dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan bahwa kegiatan pertambangan

yang

dilakukan

Tergugat

II

Intervensi

telah

mengabitkan perubahan iklim/cuaca yang cukup drastis dan merusak

ekosistem

serta

ekologi

dan

juga

menyebabkan

pencemaran telah terbantahkan. VI. TERGUGAT II INTERVENSI TURUT SERTA DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Bahwa

Kegiatan

Intervensi

telah

Pertambangan berkontribusi

yang

dilakukan

terhadap

Tergugat

Pembangunan

II

dan

Pemberdayaan Masyarakat, dimana Tergugat II Intervensi memiliki program-program Community Development bagi masyarakat yang berada di sekitar WIUP antara lain: a. Bidang Pendidikan, Tergugat II Intervensi melakukan pembinaan

terhadap TK, TPA, SD, dan SLTP yang berlokasi di desa Kutai Lama, Anggana, Kutai Kartanegara; b. Bidang Agama, Tergugat II Intervensi melakukan pembangunan

dan pembinaan atas Langgar yang berlokasi di desa Kutai Lama, Anggana, Kutai Kartanegara;


c. Bidang Kesehatan, Tergugat II Intervensi melakukan pembinaan

terhadap Puskesmas dan Posyandu yang berlokasi di desa Kutai Lama, Anggana, Kutai Kartanegara. 2. Bahwa dengan demikian keberadaan Tergugat II Intervensi sangat membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan, agama dan kesehatan masyarakat di sekitar WIUP dan disamping itu Tergugat II Intervensi

telah

memperdayakan

masyarakat

sekitar

untuk

bergabung (bekerja) dengan Tergugat II Intervensi sehingga dapat bersama-sama memanfaatkan hasil bumi dengan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah mereka sendiri. Maka berdasarkan uraian sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvanklijke Verklaard); DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

Surat

Keputusan

Bupati

Kutai

Kartanegara

tentang

Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah; 3. Menyatakan menolak mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada


PT. Sinar Kumala Naga Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009. 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi , Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 10 Februari 2016 dan terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat dan juga Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 17 Februari 2016; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan

telah dilegalisir serta telah

dicocokan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan

dan

bukti-bukti surat

tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 20 adalah sebagai berikut : 1. Bukti P.1

: Fotocopy dari fotocopy Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/013/IUUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tertanggal 14 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga ;

2. Bukti P.2a

: Fotocopy sesuai Asli

Salinan / Grosse Akta Notaris

Khairu Subhan, SH Nomor : 23 Tanggal 09 Agustus 2007 Tentang Lembaga Barisaan Anak Dayak Kalimantan Timur Surat; 3. Bukti P.2b

: Fotocopy sesuai Asli Salinan/ Grosse Akta Notaris Khairu Subhan, SH Nomor : 25 Tanggal 09 Nopember 2007 Perubahan

Anggaran

Dasar

Lembaga

Suadaya


Masyaraakat ( LSM ) Barisan Anak Dayak ( BADAK ) Kalimantan Timur ; 4. Bukti P.3

: Fotocopy sesuai Asli

Surat Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0030655.AH.01.07.Tahun

2015

Tentang

Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur ; 5. Bukti P.4

: Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Nomor : 01/SKBADAK/BP-10/2015 tanggal 01 Oktober

2015 tentang

Susunan Organisasi dan Anggta Badan Pengurus Harian Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Badak Kalimantan Timur Masa Bakti 2015-2020 ; 6. Bukti P. 5

: Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Nomor : 570 … . 55 tanggal 2 Desember 2015 ;

7. Bukti P.6

: Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 01-64-00/790/I-BKP/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 ;

8. Bukti P.7

: Fotocopy dari fotocopy Surat Tugas Nomor : 004/STLSM/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;

9. Bukti P.8a

: Fotocopy dari fotocopy Masyarakat

Surat

Lembaga

Swadaya

( LSM ) Barisan Anak Dayak BADAK

Kalimantan Timur

Nomor : 005/SMI-BADAK/X/2015

tanggal 29 Oktober 2015 perihal Somasi Hukum kepada PT Sinar Kumala Naga ; 10. Bukti P.8b

: Fotocopy dari fotocopy Kajian Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Barisan Anak Dayak

(BADAK)

Kalimantan Timur tentang Praduga PT Sinar Kumala Naga Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan tindakan


melawan hukum dibidang kehutanan dan Koordinat Dan Photo Hasil Investigasi Pelanggaran Batas Kawasan Hutan IUP-OP PT Sinar Kumala Naga Kabupaten Kutai Kartanegara ; 11. Bukti P.9

: Foto copy dari fotocopy Surat Daftar Koordinat Hasil Investigasi Pelanggaran IUP-OP Batubara PT Sinar Kumala Naga Kabupaten Kuta Kartanegara ;

12. Bukti P. 10.

: Fotocopy dari fotocopy Foto Areal Pelanggaran PT. Sinar Kumala Naga ;

13. Bukti P.11a.

: Fotocopydari

fotocopy

Peta

Investigasi

LSM

BADAK tanggal 28 Oktober 2015 terhadap Pelanggaran IUP-OP PT. Sinar Kumala Naga ; 14. Bukti P.11b.

: Fotocopy

dari

fotocopy

Peta

Citra

Landsat

Hasil

Investigasi LSM BADAK tanggal 28 Oktober 2015 terhadap Pelanggaran IUP-OP PT. Sinar Kumala Naga ; 15. Bukti P.11c.

: Fotocopy dari fotocopy Investigasi

Peta Citra Landsat Hasil

LSM BADAK tanggal 28 Oktober 2015

terhadap Pelanggaran IUP-OP PT. Sinar Kumala Naga ; 16. Bukti P.12a

: Fotocopy dari fotocopy Undang- Undangg Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tanggal 11 Maret 2004 ;

17. Bukti P.12b.

: Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tanggal

11 Maret

2004 ;


18. Bukti P.12c

: Fotocopy

dari

fotocopy

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor : 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang tanggal 11 Maret 2004; 19. Bukti P.13

: Fotocopy

dari

fotocopy

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor : 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Tanggal 27 April 2007 ; 20. Bukti P.14

: Fotocopy Indonesia

dari

fotocopy

Nomor

:

Undang-Undang

28

Tahun

1999

Republik Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme tanggal 19 Mei 1999 ; 21. Bukti P.15a.

: Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Indonesia

Nomor

:

SK.66/Menhut-II/2012

Tentang Penetapan Kawasan Hutan Pendidikan Dan Penelitian Barat Muara Kaeli Yang Terletak Di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, seluas 8.850,70 ( Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dan Tujuh Puluh Perseratus ) Hektar Tanggal 3 Februari 2012 ; 22. Bukti P.15b.

: Fotocopy dari fotocopy Peta Penetapan Kawasan Hutan Pendidikan Dan Penelitian Barat Muara Kaeli Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur ;

23. Bukti P.16

: Fotocopy dari fotocopy

Peta Tata Batas Luar Definitif

Hutan Pendidikan Dan Penelitian Barat Muara Kaeli


Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur Panjang: 46.033,40 Meter Luas : 8.850,70 Ha Skala 1 : 25.000; 24. Bukti P-17

: Fotocopy dari fotocopy Peta Penetapan Kawasan Hutan Pendidikan Dan Penelitian Barat Muara Kaeli Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.66/Menhut-II/2012 tanggal 3 Februari 2012 ;

25. Bukti P-18

: Fotocopy dari fotocopy Peta Tata Batas Luar Definitif Hutan Pendidikan Dan Penelitian Barat Muara Kaeli Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur Panjang 46.033,40 Meter, Luas 8.850,70 Ha, Skala 1 : 25.000 Lampiran Berita Acara Tanggal 25 Nopember 2000 ;

26. Bukti P-19

: Fotocopy

sesuai

dengan

Salinan

Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik tanggal 21 April 2008; 27. Bukti P.20

:

Fotocopy

sesuai

dengan

Salinan

Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggal 30 April 2008; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 6 adalah sebagai berikut : 1. Bukti T. 1

: Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 540/36/SKIP/DPE-IV/IX/2004 tanggal 14 September

2004 yang diberikan oleh Bupati Kutai

Kartanegara kepada PT Sinar Kumala Naga ;


2. Bukti T. 2

: Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara

Nomor : 540/108/KP-PU/DPE-IV/XII/2005

Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ( KW.KTN 2005 108 PU ) tertanggal 26 Desember 2005 ; 3. Bukti T. 3

: Fotocopy sesuai Asli Kartanegara

Nomor:

Surat Keputusan Bupati Kutai 540/130/KP_Er/DPE_IV/XI/2006

Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi ( KW.KTN 2006 130 Er ) tertanggal 24 Nopember 2006 ; 4. Bukti T-4

: Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 540/941/DPE-IV/IX/2004 Tanggal 8

September 2004

Perihal Permohonan SKIP an. PT. Sinar Kumala Naga kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara ; 5. Bukti T-5

:

Fotocopy

dari

fotocopy

Surat

Keputusan

Menteri

Dalam Negeri Nomor : 131.64-958 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur tanggal 16-122008 ; 6. Bukti T-6

: Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-774 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur tanggal 19 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi

melalui kuasa hukumnyatelah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa


fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T II Int. 1 sampai dengan T II Int .20 adalahsebagai berikut : 1. Bukti TII Int. 1

: Fotocopy sesuai

Asli Surat Bupati Kutai Kartanegara

Nomor : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sinar Kumala Naga ; 2. Bukti TII Int. 2

: Fotocopy sesuai

Asli Surat Bupati Kutai Kartanegara

Nomor : 540/108/KP-PU/DPE-IV/XII/2005 Tanggal 26 Desember

2005 Tentang

Pertambangan Penyelidikan

Pemberian

Kuasa

Umum ( KW.KTN 2005

108 PU ); 3. Bukti TII Int. 3

: Fotocopy dari fotocopy Surat Camat Anggana Nomor : 540/620/XI/2006 tanggal 20 Nopember yang ditujukan kepada

Bapak

Bupati

Kartanegara

Cq.

Dinas

Pertambangan dan Energi perihal Pengumuman setempat untuk KP Explorasi Bahan Galian Batubara An. PT Sinar Kumala Naga seluas 2.649 Ha.; 4. Bukti TII Int. 4

: Fotocopy dari fotocopy Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor

:

Nopember

540/130/KP-Er/DPE-IV/XI/2006 2006

Tentang

tanggal

Pemberian

24

Kuasa

Pertambangan Eksplorasi ( KW.KTN 2006 130 Er ; 5. Bukti TII Int. 5

: Fotocopy dari fotocopy Analisis

Dampak Lingkunga

Hidup ( ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara PT Sinar Kumala Naga di Desa Kutai Lama , Kecamatan


Anggana

Kabupaten

Kutai

Kartanegara

Propinsi

Kalimantan Timur, tanggal …. Desember 2008 ; 6. Bukti TII Int. 6

: Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara

Nomor

:

KAKK/06/AMDAL/PERTAMBANGAN BATUBARA /2009 tanggal 17 Maret 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Pertambangan Batubara PT Sinar Kumala Naga Di Desa Kutai Lama

Kecamatan

Anggana

Kabupaten

Kutai

Kartanegara Rencana; 7. Bukti TII Int. 7

: Fotocopy dari fotocopy Analisis

Dampak

Lingkungan

Hidup ( ANDAL ) Kegiatan Pertambangan Batubara PT Sinar Kumala Naga di Desa Kutai Lama , Kecamatan Anggana

Babupaten

Kutai

Kartanegara

Propinsi

Kalimantan Timur tanggal …. Desember 200 ; 8. Bukti TII Int. 8

: Fotocopy sesuai

Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 400/104/BPN44.3/P7PP-XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Izin Lokasi ; 9. Bukti TII Int. 9

: Fotocopy sesuai Asli Kehutanan

Direktorat

Surat Kepala Balai Departemen Jenderal

Planologi

Balai

Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor : S.381/ BPKH IV-2/2010 tanggal 13 April 2010

yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. Sinar Kumala Naga

perihal

Klarifikasi Status Kawasan Izin Usaha Pertambangan An. PT Sinar Kumala Naga ; 10. Bukti TII Int.10

:Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Sosialisasi/Konsultasi Publik Dalam Rangka Studi Penyusunan Amdal Rencana


Usaha /Kegiatan Peningkatan Produksi Batubara PT. Sinar Kumala Naga di Kecamatan Anggana, Kutai Lama 14 Juli 2011; 11. Bukti TII Int. 11 : Fotocopy dari fotocopy Daftar Hadir Peserta Konsultasi Publik Dalam Rangka Sosialisasi Penyusunan AMDAL Rencana Kegiatan Studi AMDAL Peningkatan Produksi Batubara PT Sinar Kumala Naga Hari Kamis Tanggal 14 Juli 2011 Jam 10.00 wita bertempat di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana; 12. Bukti TII Int. 12

: Fotocopy sesuai Asli Sertifikat Penghargaan Gubernur Kalimantan Timur yang

menetapkan peringkat Biru

kepada PT Sinar Kumala Naga dalam rangka Program Penilaian

Kinerja

Perusahaan

Dalam

Pengelolaan

Lingkungan Hidup untuk periode Tahun 2012-2013 , Tahun 2013-2014 danTahun 2014-2015 ; 13. Bukti TII Int.13

: Fotocopy dari fotocopy Foto-foto Program Community Develoment

( Bidang Pendidikan , Bidang Kesehatan

Masyarakat, Bidang Kerohanian , Bidang Lingkungan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat ) ; 14. Bukti TII Int. 14 : Fotocopy sesuai Asli Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 261/Bb/03/2014 tanggal 17 Juni 2014 Tentang Sertifikat Clear and Clean ; 15. Bukti TII Int. 15 : Fotocopy dari fotocopy

Keputusan Kecamatan Anggana

Nomor : 540/484/X/2006 tentang Pengumuman Setempat ; 16. Bukti TII Int. 16 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Desa Kutai Lama Pembangunan Desa Nomor : 12.2004/23/XI/2006 tanggal


13 Nopember 2006 perihal KP. Eksplorasi Bahan Galian Batu Bara PT. Sinar Kumala Naga ; 17. Bukti TII Int. 17 : Fotocopy dari fotocopy Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tanggal 6 Agustus 2013 ; 18. Bukti TII Int. 18 : Fotocopy dari fotocopy Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggal

3 Oktober

2009 ; 19. Bukti TII Int. 19 : Fotocopy dari fotocopy Salinan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial tanggal 21 April 2011 ; 20. Bukti TII Int. 20 : Fotocopy

dari

fotocopy Salinan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2013

tentang

Perusahaan

Program

Dalam

Penilaian

Pengelolaan

Peringkat

Kinerja

Lingkungan

Hidup

tanggal 29 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tertulis Penggugat mengajukan 3(tiga ) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli atas nama:

1. Nama Kewarganegaraan

:

ANDRIAN EDDY AYM;

:

Indonesia ;

Tempat, tanggal lahir :

Pangkalan Bun, 01 – 11 - 1955 ;

Jenis Kelamin

Laki – Laki ;

:


Agama

:

Kristen ;

Pekerjaan

:

Karyawan Swasta (Koordinator Keamanan) ;

Alamat

:

Jl. Merapi RT.013/

Kel/Desa Tanah Merah

Kecamatan Samarinda Utara ; Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: - Bahwa

saksi

bekerja

di

Pertamina

sebagai

Sebagai

Koordinator

Keamanan/ Security di area Samarinda Utara - Bahwa saksi tahu Saksi PT Sinar Kumala Naga perusahaan bergerak di bidang Batubara yang berada di Anggana - Bahwa saksi tahu Kawasan Hutan Pendidikan di Muara Keli - Bahwa saksi tahu Danau yang ada dalam hutan pendidikan itu adalah danau bekas tambang - Bahwa saksi terakhir kali melihat danau bekas tambang itu pada tahun 2015 - Bahwa saksi tahu bahwa danau itu adalah bekas tambang karena galian itu belum ditutup dan jalan bekas alat berat di dekat danau - Bahwa saksi diberitahu teman saksi bahwa PT Sinar Kumala Naga yang melakukan penambangan daerah danau tersebut - Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung PT Sinar Kumala Naga yang nambang disitu - Bahwa saksi tahu ada Kawasan Hutan Pendidikan dari teman saksi yang bernama Eddy orang dari Kantor Kehutanan; - Bahwa saksi tahu bahwa hutan sekitar lokasi galian tersebut sudah habis tapi terlihat disekitar ada tanaman baru - Bahwa menurut saksi Danau yang saksi lihat di lokasi PT Sinar Kumala Naga adalah dekat perusahaan;


- Bahwa saksi tahu Saksi tahu antara Lobang tambang dengan kantor PT Sinar Kumala Naga jaraknya sekitar 2 kilometer - Bahwa saksi saksi pernah mancing di danau tapi tidak ada hasilnya - Bahwa saksi menerima informasi tentang kerusakan hutan dari Pak Eddy dari pihak Kehutanan - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas PT Sinar Kumala Naga - Bahwa saksi saat masuk ke lokasi areal PT Sinar Kumala Naga tidak ada penjaganya - Bahwa saksi pergi memancing di danau tersebut dari pagi sampai sore - Bahwa saksi dengar ada demo dari Dari teman-teman di ormas, masyarakat kota

2.

Nama

:

BAYU PRATOMO ADJIE;

Kewarganegaraan

:

Indonesia ;

Tempat, tanggal lahir

:

Banjarmasin, 23 – 06 - 1979 ;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki ;

Agama

:

Islam ;

Pekerjaan

:

Karyawan Swasta ;

Alamat

:

Jl. Merapi RT.014/

Kel/Desa Tanah Merah

Kecamatan Samarinda Utara ;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: - Bahwa saksi bekerja di perusahaan swasta untuk mengawal unit mangangkut alat-alat berat - Bahwa saksi pernah mengantar alat berat ke PT. Sinar Kumala Naga Pada akhir Tahun 2015 dan Tahun 2016 awal


- Bahwa saksi tahu PT SKN yang terletak di Daerah Sungai Siring yang berbatasan dengan Lona Harita tembusan jalan masuk ke PT Sinar Kumala Naga - Bahwa saksi tahu lahan PT. SKN saat ini adalah

menjadi kebun-kebun

warga karena sudah digarap oleh warga, sekarang lagi dikerjakan tambang batu baranya - Bahwa saksi ketika masuk lokasi di sekitar PT SKN

diberitahu bahwa ini

Kawasan Hutan Pemerintah - Bahwa saksi tahu lokasi Hutan Pendidikan itu masih masuk lokasi PT Sinar Kumala Naga karena ada bekas Tambang, dikeruk dan terlihat ada Reboisasi Penghijauan; - Bahwa Sepengetahuan saksi didaerah yang masuk sebagai Hutan Pendidikan itu ada bekas Tambang; - Bahwa saksi tahu sekitar hutan ada Bekas dikeruk jadi Waduk dan Penghijauan Posisinya didepan Waduk; Untuk Hutan Pendidikan saya belum tahu titik koordinatnya dan batas-batasnya kamana juga belum tahu; - Bahwa saksi tahu bahwa Ada teman yang mengatakan karena ini Hutan Pemerintah dan tidak boleh ditebang pohonnya; - Bahwa saksi tahu Bahwa selain bekas reboisasi juga Tanahnya longsor, karena tidak ada pohon-pohon 3. Nama

:

ABDAN HIDAYAT;

Kewarganegaraan

:

Indonesia ;


:

Sanga-Sanga, 28 – 07 - 1972 ;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki ;


Agama

:

Islam ;

Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil ;

Alamat

:

Jl. Aster

No. 08 RT.007/

Kel/Desa Loa Buah

Kecamatan Kujang; Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: - Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Upt. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bahwa saksi bekerja Di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau Wilayah Kaltim dan Kaltara; - Bahwa saksi focus kerja sebagai Staf di Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Bahwa saksi tahu di daerah Anggana ada Hutan produksi, Mayoritas Hutan produksi, sampai Delta Mahakam Hutan Produksi - Bahwa tugas saksi yang terkait dengan Hutan Pendidikan dan Penelitian ketika hutannya kritis jadi minta di Rehabilitasi - Bahwa saksi terakhir ke Anggana pada bulan Oktober 2015 - Bahwa saksi tahu kondisi hutan Anggana Ada bagian yang sudah

di

Reboisasi ditanam dengan pohon sengon, ada juga bekas galian tambang; - Bahwa Sepengetahuan saksi Hutan Penelitian tidak bisa ditambang; - Bahwa Saksi melihat bekas aktifitas tambang du htan tsb;


- Bahwa setahu

saksi PT Sinar Kumala Naga yang melakukan aktifitas

tambang tersebut karena Saksi pernah lewat jalan Holling dan itu sudah ditutup - Bahwa saksi tahu kalau yang melakukan aktifitas tambang adalah PT. SKN dari

plang-plang nama di jalan ada tulisan PT Sinar Kumala Naga pada

saat saksi jalan-jalan; - Bahwa saksi tahu aktifitas tambang tersebut masuk di Hutan Pendidikan Muara Kaeli; - Bahwa saksi tahu masuk kawasan Hutan Pendidikan Muara Kaeli karena pada Data GPS saksi aktifitas tambang tersebut masuk Hutan Pendidikan; - Bahwa menurut Saksi Pada bulan Oktober 2015 tujuan saksi ke Hutan untuk memancing; - Bahwa saksi tahu kantor PT. SKN tidak masuk Kawasan Hutan Pendidikan - Bahwa saksi tahu apabila hutan seperti itu rusak maka Hutan tersebut bisa dirahabilitasi dengan Rehab Das. Rehab Daerah Aliran Sungai, namanya begitu tapi yang direhab bukan aliran sungai tapi lahan kritisnya; - Bahwa saksi tahu bahwa ketika masuk kawasan PT. SKN Cuma melihat ada alat-alat besar tapi tidak melihat ada aktifitas; - Bahwa saksi tahu bahwa saat saksi memancing saksi tahu bahwa saksi berada dalam kawasan PT Sinar Kumala Naga dari data GPS - Bahwa saksi tahu Bahwa Hutan Pendidikan ada dibawah tanggung jawab Balai Penelitian Distrokarpa, jadi areal itu Menteri yang menyerahkan kepada Balai Distrokarpa;


- Bahwa saksi tidak tahu PT Sinar Kumala Naga mempunyai Surat Pinjam Pakai terhadap Kawasan Hutan; Menimbang, bahwa

kuasa hukum Penggugat

mengajukan

ahli

atas

nama :

4. Nama

:

EKO WARDHANA;

Kewarganegaraan

:

Indonesia ;


:

Banyuwangi, 22 – 04 - 1958 ;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki ;

Agama

:

Islam ;

Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil ;

Alamat

:

Jl. P. Suryanata No. 58 RT.031/-

Kel/Desa Air

Putih Kecamatan Samarinda Ulu Yang

dibawah

sumpah

dan

yang

pada

pokoknya

telah

memberikan

keterangannya sebagai berikut: - Bahwa Ahli bekerja di Seksi Pengolahan kawasan hutan; - Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai penentuan peta batas kawasan hutan - Bahwa

latar

belakang

akademik

ahli

adalah

Fakultas

Kehutanan

Universitas Mulawarman - Bahwa Menurut Ahli sebuah

kawasan hutan bisa diiberikan ijin operasi

produksi untuk pertambangan, syaratnya dengan dengan pinjam pakai kawasan hutan


- Bahwa menurut ahli, Pinjam pakai kawasan hutan adalah Penggunaan kawasan hutan untuk keperluan disektor kehutanan tanpa merubah fungsi pokok hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan - Bahwa menurut Ahli dalam konteks pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka eksplorasi tambang maka fungsi hutan tidak boleh berubah; - Bahwa menurut Ahli, cara untuk memastikan bahwa sebuah kawasan hutan produksi tumpang tindih dengan kawasan pertambangan adalah dengan menggunakan Peta Surat Keputusan 79 Tahun 2001Penunjukan kawasan hutan dan pengairan memuat lampiran peta batas-batas kawasan hutan diseluruh Kaltim dan Kaltara, sebelum Surat Keputusan ada kawasan hutan telah dilakukan tapal dan dibatasi dilapangan - Bahwa menurut Ahli untuk membedakan antara overlapping sebuah IUP Pertambangan dengan kawasan produksi Dengan IUP yang benar-benar memiliki izin pinjam pakai adalah bahwa Over lapping tidak ada ijin pinjam pakai, yang seharusnya ada walaupun ada dikawasan hutan pinjam pakai tidak over lapping - Bahwa menurut ahli ketentuan pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pertambangan adalah dengan adanya batasan, yakni batasannya kawasan hutan produksinya seluas 10 (sepuluh) persen - Bahwa menurut Ahli Mengenai status hutan dibagi 2(dua) yakni kawasan hutan dan bukan kawasan hutan,fungsi kawasan hutan ada 4 (empat) yaitu hutan produksi, hutan lindung

hutan pendidikan dan hutan

konservasi, di luar kawasan itu disebut Areal Penggunaan Lain (APL); - Bahwa menurut ahli kawasan hutan pendidikan dan penelitian bias digunakan untuk lahan pertambangan dengan catatan harus ada pinjam


pakai yang diatur dalam Permenhut No. P.16 Tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan - Bahwa menurut Ahli, untuk menentukan bahwa sebuah ijin pertambangan tumpang

tindih

dengan

kawasan

hutan

yang

tidak

masuk

ijin

pertambangannya, yakni Kegiatan pertambangan jika dilakukan dikawasan hutan bila

tapi belum ada ijin pinjam pakai kawasan hutan ini namanya

over lapping melanggar tumpang tindih/ tidak ada ijin; - Bahwa menurut Ahli di dalam peta, tidak ada tanda khusus yang menunjukkan

sebuah perusahaan tambang bersanding dengan hutan

produksi dengan ijin pinjam pakai dengan over lapping ; - Bahwa menurut Ahli

pada kondisi tertentu ukuran areal IUP bisa

mengecil/berkurang artinya dalam hal tertentu luas IUP itu bisa mengecil karena ijin pinjam pakainya ditolak; - Bahwa menurut Ahli kawasan hutan itu dimungkinkan digunakan untuk Eksplorasi pertambangan dengan cara pinjam pakai: - Bahwa menurut Ahli kalau terjadi kerusakan dalam pertambangan akibat penggalian maka kalau harus ada reklamasi; - Bahwa menurut Ahli apabila ada ijin pertambangan masuk kawasan produksi tapi tidak dilakukan kegiatan pada lahan itu, maka perusahaan tersebut tidak perlu mengajukan ijin pinjam pakai, karena percuma; - Bahwa menurut Ahli, setelah terbitnya ijin pinjam pakai baru boleh dilakukan kegiatan pertambangan:


- Bahwa menurut Ahli, Sebelum Surat Keputusan No. 83 dulu dalam rangka penentuan hutan produksi, hutan penelitian ada nota kesepakatan dan dibuat rencana tata batas dari Bapeda Kaltim; - Bahwa menurut Ahli, IUP dari Pemda keluar terlebih dahulu saat akan mengadakan ijin ekplorasi meminta rekomendasi gubernur baru diajukan ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan; - Bahwa menurut Ahli, apabila IUP itu ternyata kawasan hutan namun tidak diekplorasi tidak diajukan pinjam pakai, maka tidak batasan waktu maka IUP itu harus direvisi; - Bahwa menurut Ahli, Untuk menentukan tata batas kawasn hutan, ada aturannya, misalnya pada Tahun 2000 acuannya peta penunjukkan kawasan hutan namanya pada tahun 1983 peta rencana tata batas kawasan hutan

pengukuran kawasan hutan

( Muara Kaeli) Propinsi

Kaltim; - Bahwa menurut Ahli Untuk menentukan tata batas ada aturannya, misalnya pada Tahun 2000 acuannya peta penunjukkan kawasan hutan namanya pada tahun 1983 peta rencana tata batas kawasan hutan pengukuran kawasan hutan ( Muara Kaeli) Propinsi Kaltim; - Bahwa menurut Ahli pada saat sudah mendapatkan tata batas kawasa hutan

selanjutnya diproses dipusat untuk dilakukan penetapan seperti

sertifikat baru dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Tahun 2012 - Bahwa menurut Ahli Kawasan hutan adalah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;


- Bahwa menurut Ahli merupakan kawasan hutan apabila sudah ditunjuk dalam Penetapan Tahun 83 Peta Penetapan Rencanna Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan; - Bahwa menurut Ahli dalam pengelolaan kawasan hutan BPKH mematok batas-batas kawasan hutan dalam bentuk tapal batas; - Bahwa menurut Ahli cara pemerintah menentukan suatu kawasan hutan menjadi bagian-bagian seperti kawasan hutan produksi, kawasan hutan pendidikan dll adalah; - Bahwa menurut Ahli Secara teori pada Tahun 83 Pemerintah menentukan posisi kawasan hutan lereng, berdasarkan curah hujan dan iklim , setelah dia berbentuk menjadi kawasan hutan ada penunjukkan yang baru secara review berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah; - Bahwa menurut Ahli cara menentukan kriterian kawasan hutan pendidikan dan penelitian adalah Bisa dilihat dari kekayaan jenis kayunya banyak itu dicocokkan untuk penelitian maka baru ditunjuk sebagai hutan penelitian, pendidikan seperti hutan pendidikan Unmul dibukit Soeharto. Sementara kriteria hutan produksi dilihat apakah banyak jenis kayu komersial seperti jenis meranti - Bahwa menurut Ahli Reklamasi pada kawasan hutan menjadi tanggung jawab perusahaan tambang yang melakukan penggalian tambang: - Bahwa menurut Ahli apabila Perusahaan bayar PNBP tetapi IUP tidak dipakai tetap tidak boleh kecuali ada ijin pinjam pakai baru bayar PNBP;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat tertulis akan tetapi tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk


mengajukan saksi dipersidangan; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tertulis,

Tergugat II

Intervensi juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta atas nama: 1. Nama

:

BACHRUN;

Kewarganegaraan

:

Indonesia ;


:

Samarinda , 23 – 07 - 1956 ;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki ;

Agama

:

Islam ;

Pekerjaan

:

Petani/ Pekebun ;

Alamat

:

Kutai

Lama

RT.005

Kel/DesaKutai

Lama

Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: - Bahwa saksi tahun PT. Sinar Kumala Naga (SKN) Melakukan pekerjaan tambang batu bara; - Bahwa saksi tahu bahwa Tidak ada kerusakan di areal Tambang SKN; - Bahwa saksi tahu di areal tambang SKN Tidak ada hutan, tapi hanya kebun-kebun buah; - Bahwa saksi Tidak tahu di sekitar tambang SKN ada hutan lindung ; - Bahwa saksi tidak tahu klo ada protes dari Warga tentang keberadaan SKN - Bahwa saksi tahu jalan jalan yang dibuat Cv Kertanegara Perkasa satu jalan dan PT. Sinar Kumala Naga juga satu jalan; - Bahwa saksi tahu letak jalan yang dibuat PT. SKN berada Dibagian timur antara PT. Sinar Kumala Naga kurang lebih 300 meter ke barat jalan (Pertamina); - Bahwa saksi baru tahu pada tahun 2015 tentang adanya KBK (Kawasan


Budidaya Kehutanan di daerah PT. Sinar Kumala Naga); - Bahwa saksi tahu keberadaan PT SKN Menguntungkan bagi masyarakat Karena menyerap tenaga kerja bagi warga setempat - Bahwa saksi belum pernah diinformasikan diinformasikan oleh LSM Badak mengenai sosialisasi Pengawasan hutan didaerah saksi - Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Sinar Kumala Naga sejak tahun 2004 - Bahwa saksi tidak tahu PT. Sinar Kumala Naga pernah mensosialisasikan tentang SK No.66/Menteri Kehutanan mengenai Hutan Pendidikan - Bahwa saksi tahu Bukan PT. Sinar Kumala Naga yang memotong pohonpohon, karena sebelum PT Sinar Kumala Naga masuk hutan tersebut sudah tidak ada lagi yang ada hanyalah kebun warga - Bahwa Saksi tahu Ada sebagian tanah yang sudah diganti rugi PT. SKN yaitu sekitar 30 Ha - Bahwa Saksi tahu lahan saksi masuk wilayah PT Sinar Kumala Naga dan dipetakan oleh orang geologi diambil titik koordinatnya lahan saksi panjang keutara dari timur kebarat sedangkan lebarnya dari utara keselatan

2. Nama

:

RIADI WARSITO;

Kewarganegaraan

:

Indonesia ;


:

Surakarta , 06 – 07 - 1967 ;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki ;

Agama

:

Islam ;

Pekerjaan

:

Karyawan honorer ;


Alamat

:

Kutai Lama

RT.001/000

Kel/Desa Kutai Lama

Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: - Bahwa saksi

adalah Ketua Badan Perwakilan Desa Kutai Lama Sejak

tahun 2013 s/d 2016 - Bahwa saksi tahu lokasi izin operasinya PT Sinar Kumala Naga berada di Kutai Lama - Bahwa saksi tahu keterlibatan BPS sebelum PT. SKN masuk, Ada sosialisai yaitu ada saat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat - Bahwa saksi menerangkan bahwa inti acara sosialisasi adalah PT. SKN Meminta

persetujuan

kepada

masyarakat

untuk

melakukan

izin

pertambangan yang akan dilakukan oleh PT Sinar Kumala Naga dan masyarakat setuju - Bahwa saksi tidak tahu saksi tahu ada hutan yang masuk lahan PT Sinar Kumala Naga - Bahwa saksi tahu hubungan PT Sinar Kumala Naga dengan masyarakat dari tahun 2009 s/d 2016 sangat baik; - Bahwa saksi tahu keberadaan PT. SKN bermanfaat untuk masyarakat karena karyawan sebagian besarPT Sinar Kumala Naga adalah warga sekitar Kecamatan Anggana;

Meningkatkan perekonomian warga

Perusahaan selalu aktif memberikan bantuan dan kebutuhan masyarakat seperti dokter


- Bahwa saksi tidakpernah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai kegiatan perusakan hutan yang dilakukan oleh PT Sinar Kumala Naga - Bahwa saksi tidak tahu

sosialisasi LSM Badak, Kecamatan atau Balai

Kawasan Hutan di Kutai Lama mengenai adanya Hutan Pendidikan - Bahwa saksi tahu, setelah PT. SKN menggali tambang, PT. SKN menutup kembali dan diadakan penghijauan/ penanaman kembali tapi jenis tanamannya saksi tidak tahu; - Bahwa saksi tidak tahu ada hutan Pendidikan - Bahwa setahu saksi, Pemerintah Desa tidak pernah berkoordinasi dengan saksi terkait PT Sinar Kumala Naga pada saat PT Sinar Kumala Naga masuk, produksi, sesuai izin produksi, izin produksinya lancar; 3. Nama

:

JARNI

Kewarganegaraan

: Indonesia ;


: Muara Muntai , 17– 08 - 1956 ;

Jenis Kelamin

: Laki – Laki ;

Agama

: Islam ;

Pekerjaan

:

Alamat

: Kutai Lama RT.002/000 Kel/Desa Kutai Lama

Wiraswasta;

Kecamatan

Anggana

Kabupaten

Kutai

Kartanegara; Yang

dibawah

sumpah

dan

yang

pada

pokoknya

telah

memberikan

keterangannya sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah masih aktif sebagai Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintahan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana, Kukar


- Bahwa saksi menerangkan Kalau izin dari PT Sinar Kumala Naga saksi tidak tahu, tapi kalau pemisahan Handil Terusan dengan Kutai Lama tahun 2000 pada Saat itu Kepala Desanya sudah definitif - Bahwa saksi tahu Pada saat mau menerbitkan KP PT Sinar Kumala Naga ada pembebasan lahan - Bahwa saksi tahu izin pembebasan lahan tidak serentak tapi bertahap - Bahwa saksi tahu alasan pembebasan lahan karena Berdasarkan Peraturan PT Sinar Kumala Naga tidak bisa melakukan Penambangan karena dilapangan ada yang mengklaim , jadi pihak Perusahaan mengganti rugi pihak warga yang punya lahan - Bahwa saksi tahu banyak lahan warga yang diganti rugi secara bertahap tiap tahun oleh PT Sinar Kumala Naga - Bahwa saksi saksi belum pernah lihat Peta di Kecamatan ada kawasan hutan Pendidikan di Muara Kaeli Anggana; - Bahwa menurut saksi belum pernah ada Instansi dari Pusat Menteri Kehutanan yang melakukan Pengukuran di Kutai Lama; - Bahwa menurut saksi CV Kertanegara Persada lebih dahulu ada diwilayah Anggana daripada PT. Sinar Kumala Naga; 4. Nama

:

ENDANG SYAHRUDIN;

Kewarganegaraan

:

Indonesia ;


:

Kutai Lama , 17– 08 - 1958 ;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki ;

Agama

:

Islam ;

Pekerjaan

:

Mantan Kepala Desa;


Alamat

:

Kutai Lama

RT.001/

Kel/Desa Kutai Lama

Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara; Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desadi Kutai Lama - Bahwa saksi tahu di Kutai Lama ada hutan - Bahwa saksi tidak tahun terbitnya izin PT Sinar Kumala Naga - Bahwa saksi tidak tahu kawasan hutan Pendidikan di wilayah PT Sinar Kumala Naga -

Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Desa belum pernah menerima pengaduan dari warga masyarakat bahwa PT Sinar Kumala Naga telah melakukan kerusakan hutan

- Bahwa saksi

pernah ikut sosialisasi yang dilakukan

PT Sinar Kumala

Naga pada tahun 2009 - Bahwa saksi saksi tidak tahu ada kerusakan hutan disebelah PT Sinar Kumala Naga; Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tertanggal 30 Juli

2015 ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala

sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon putusan;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas; Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP. TANGGAL 14 JULI 2009; Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, pihak Tergugat Bupati Kutai Kartanegara telah mengajukan eksepsi serta jawaban dalam pokok perkara tertanggal 27 Januari 2016 dan Tergugat II Intervensi PT. Sinar Kumala Naga juga telah menyampaikan eksepsi serta jawaban dalam Pokok Perkara tertanggal 01 Februari 2016; Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut : Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka pada pokoknya eksepsi yang diajukan memiliki kesamaan dengan aspek formil yang menjadi persyaratan dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara lain : 1.

Eksepsi Gugatan Penggugat melampaui Tenggang waktu (kadaluarsa) ;

2.

Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut ;


3.

Eksepsi tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat atau Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam menggugat ;

4.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur ( Obscuur Libel); Menimbang, bahwa dari pokok Eksepsi yang diajukan Tergugat dan

Tergugat II Intervensi tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ; 1.

Eksepsi Gugatan Penggugat melampaui Tenggang waktu (kadaluarsa) ; Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggang waktu mengajukan

gugatan, apakah obyek sengketa memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55

Undang-undang

Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara


obyek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, dan apakah kedudukan Penggugat dalam perkara ini sebagai Pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa atau tidak ? ; Menimbang, bahwa dari bukti P-1 = T.II.INV-1 berupa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa secara a contrario terbukti bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan obyek sengketa maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 tenggang waktu Sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yakni sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, atau dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1 (satu) menyebutkan pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya kebenaran obyek sengketa pada tanggal 28 Oktober 2015 dan berdasarkan Replik Penggugat tertanggal 10 Februari 2016 menjelaskan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan setelah Penggugat mengadakan Investigasi pada tanggal 28 Oktober 2015 serta mengetahui kebenaran Informasi terkait


obyek sengketa a quo setelah melakukan pengecekan kebenaran informasi dari masyarakat di lapangan ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan kebenaran untuk menyangkal dari dalil-dalil Gugatan Penggugat terkait tenggang waktu pengajuan Gugatan; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa pada tanggal 28 Oktober 2015 dan surat gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 November 2015, maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum Majelis Hakim menolak eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

2.

Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan

apakah persoalan hukum yang disengketakan Penggugat terhadap tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa (Vide bukti P-1 = T.II.INV-1) masuk dalam ranah Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak? Menimbang, bahwa dalam dalil eksespsinya Tergugat menyatakan permasalahan hukum yang disengketakan Penggugat berkaitan dengan adanya Pelanggaran berupa Perambahan dan Perusakan Hutan akibat diterbitkan obyek sengketa, karenanya wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri sedangkan dalil Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa untuk menentukan


terdapat pelanggaran berupa perambahan dan perusakan hutan tidak dapat dinilai atau ditentukan atau diadili dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilai atau menentukan atau mengadili suatu tindakan adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan terkait hutan, kawasan hutan dan hasil hutan ; Menimbang,

bahwa

dasar pengujian

(toetsingsgronden)

terhadap

kompetensi absolute pengadilan Tata Usaha Negara adalah sangat terkait dengan obyek yang digugat apakah merupakan kompetensi peradilan tata usaha Negara atau bukan ?; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” . Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan


final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, konstruksi hukum dari Pasal 1 angka 1 dan angka 10 menegaskan bahwa sengketa yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum administrasi yang bersifat publik dalam berbagai bidang antara lain, Lingkungan, Kepegawaian, Perizinan, Kehutanan dan lain sebagainya yang diakibatkan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat Tata Usaha Negara dengan kriteria bersifat konkrit, individual dan final: Menimbang dalam in casu, yang dijadikan obyek sengketa dan menjadi pokok permasalahan dalam gugatan penggugat adalah terbitnya Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal

14 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan

Operasi Produksi Kepada PT Sinar Kumala Naga; Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal dimaksud dikaitkan dengan obyek sengketa dapatlah diuraikan sebagai berikut : 1. Penetapan Tertulis ; Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 (vide bukti P-1 = T II INV-1) ; 2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Bahwa Tergugat adalah Bupati Kutai Kartanegara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif ;


3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ; 4. Bersifat Konkrit ; Bahwa obyek sengketa bersifat konkrit karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 (vide bukti P-1 = T II INV-1) ; 5. Bersifat Individual ; Bahwa obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi Keputusan Tata Usaha Negara a quo ditujukan kepada PT. SINAR KUMALA NAGA; 6. Bersifat final ; Bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ; 7. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ; Bahwa keputusan Tata Usaha Negara a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. SINAR KUMALA NAGA ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-1 = T II INV-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan


ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumnya (rechmatigheid) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum Majelis Hakim menolak eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat tersebut ;

3.

Eksepsi tentang Kedudukan Hukum (Legal Satanding) Penggugat atau Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam menggugat ; Menimbang, bahwa kemudian Tentang Apakah Penggugat memiliki Legal

Standing atau Kapasitas dalam menggugat salah satu unsur untuk mengujinya yaitu adalah apakah telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusann Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ; Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hajon, S.H., dkk dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324


menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya ; Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (vide supra), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004; Menimbang bahwa dalam perkembangannya Konsepsi “kepentingan yang dirugikan” akibat terbitnya sebuah KTUN dalam mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana dalam Pasal 53 tersebut di atas mengalami perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 20 4 yang berbunyi: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga


mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. ; Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 87 huruf e dan f di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam posisi menggugat (legal standing) di Peradilan Tata Usaha Negara yang awalnya secara rigid tidak mengenal konsep gugatan actio popularis dan mempersyaratkan akibat hukum yang nyata dengan hubungan kausalitas berkepentingan langsung berubah menjadi lebih terbuka dan dinamis yang pada kondisi tertentu membuka peluang legal standing bagi badan hukum perdata sebagai perwakilan Warga Masyarakat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara: Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, terbukanya peluang gugatan perwakilan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 87 huruf e di atas juga diperkuat dengan disahkannya beberapa Undang-Undang yang memberi peluang kepada badan hukum atau perwakilan masyarakat untuk melakukan gugatan perwakilan atas nama kelompok masyarakat ke pengadilan terhadap sebuah kebijakan pemerintah yang berisifat publik seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:


Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa secara administratif obyek sengketa a quo Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 masuk sebagaian kedalam wilayah Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli (Vide bukti P-1 = T.II.Intv-1) ; Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena secara administratif dan berdasarkan fakta Pemeriksaan Setempat di peroleh fakta hukum bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Terguggat II Intervensi masuk sebagaian kedalam wilayah Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli maka secara Lex Specialis norma yang di pergunakan untuk menguji legal standing Penggugat adalah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ; Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan : (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dibolehkannya Organisasi Bidang Kehutanan yang berbadan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan

sebagaimana

diatur

dalam

ketentuan

perundang-undangan


menunjukkan adanya perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup; Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) adalah badan hukum perdata berdasarkan Akta Notaris Khairu Subhan, SH No. 23 Tanggal 09 Agustus 2007 dan Perubahannya Akta Notaris Khairu Subhan, SH No. 25 Tanggal 09 November 2007, serta Akta Pendirian LSM BADAK Nomor : 01/SK-BADAK/BP10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dan juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor :AHU-0030655.AH.01.07 Tahun 2015 dan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) sejak pendirian pertamanya tahun 2007 telah mengkhususkan untuk konsen melindungi dan menyelesaikan isu-isu lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam ADART Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) (vide bukti P-2a, P-2b, P-3 dan P-4); Menimbang, bahwa sebagaimana ketentua Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memperoleh wewenang untuk mewakili objek-objek alam (natural object) seperti hutan, sebagai objek alam yang layak memiliki hak hukum yang dikarenakan sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai benar tidak terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata


Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, namun karena konteksnya adalah gugatan organisasi sebagaimana penjelesanan di atas, sudah barang tentu kepentingan yang dirugikan itu tidak langsung dialami oleh organisasi itu dimana hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai telah memiiki Legal Standing dan memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum Majelis Hakim menolak eksespsi yang didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; 4.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur ( Obscuur Libel); Menimbang, bahwa parameter untuk menilai apakah suatu gugatan

dikatakan kabur (Obscuur Libel) adalah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: “ Gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.” Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 07 Januari 2016, pada bagian identitas telah jelas mencantumkan identitas Penggugat yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) ,yang berdasarkan salinan / Grosse Akta Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) Kalimantan Timur


Nomor 23 Tanggal 09 Agustus 2007 di wakili oleh Drs. A. Frencky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kalibata Selatan IIB No. 52 RT.012/RW.004, Kelurahan Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Kukuh Tugiyoni, SH dan HJ. Harnie, SH., kesemuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Daman Huri Perum Borneo Mukti II Blok C No.17 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2015. Sedangkan pada bagian identitas Tergugat juga telah menyebutkan Bupati Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah menyebutkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MBPBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 dan alasan-alasan pengajuan gugatannya. Di samping itu Penggugat dalam surat gugatannya juga telah memohon agar surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan agar Tergugat untuk mencabut surat-surat keputusan objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai “Gugatan kabur ” adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkaranya ;


DALAM POKOK PERKARA Menimbang bahwa dalam menguji pokok pokok perkara dalam sengketa a quo, Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan 3 (tiga) elemen pengujian, yakni 1. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, 2. Prosedur penerbitan obyek sengketa a quo, 3. Substansi penerbitan obyek sengketa a quo; Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan secara hukum perundang-undangan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo? Menimbang bahwa dalam perkara a quo, yang , menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 (Bukti P-1 vide bukti T.II-Intv.1); Menimbang bahwa setelah mencermati obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa yang bertanda tangan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MBPBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP. Tanggal 14 Juli 2009 adalah Penjabat Bupati Kutai Kartanegara ; Menimbang bahwa saudara Drs. H. Sjahrudin MS, MM diangkat sebagai Penjabat Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor

:

131.64-958

Tahun

2008

Tentang

Pemberhentian

dan

Pengangkatan Penjabat Bupati Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur tanggal 16-12-2008 (bukti T-5) Menimbang

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

menguji

dan

mempertimbangkan, apakah Penjabat Bupati dalam pemerintahan daerah secara


hukum memiliki kewenangan administratif dalam menerbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam sebuah usaha pertambangan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga PP 6-2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; - Pasal 32A ayat : “ Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang: a. melakukan mutasi pegawai; b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya; - Pasal 32A ayat 2 : “(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; Menimbang bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan bukti T-5, pada tanggal 16 Desember 2006 Drs. H. Sjahrudin MS, MM ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat Bupati Kutai Kartanegara untuk masa jabatan paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan : Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2 vide bukti T.II.Intv- 2 dan bukti T3 vide bukti T.II.Intv-4 menunjukkan bahwa Pada tahun 2005 , Bupati Kutai Kartanegara yang saat itu dijabat oleh DR. Syaukani telah mengeluarkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

untuk PT. Sinar Kumala Naga dan pada


tahun 2006 Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sinar Kumala Naga: Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti T-2 vide bukti T.II.Intv- 2 dan bukti T- 3 vide bukti T.II.Intv-4 yang merupakan bukti-bukti yang menunjukkan kebijakan awal Bupati Kutai Kartanegara yang terkait dengan pemberian izin Pertambangan kepada PT. Sinar Kumala Naga dan setelah mencermati buktibukti tersebut dan dikaitkan dengan bukti P-1 vide bukti T.II.Intv- I berupa obyek sengketa a quo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya materi atau kebijakan yang tercantum dalam obyek sengketa yang berlawanan atau bertentangan dengan bukti T-2 vide bukti T.II.Intv- 2 dan bukti T- 3 vide bukti T.II.Intv-4 yang merupakan kebijakan perizinan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebelumnya: Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sinar Kumala Naga yang dikeluarkan oleh oleh Penjabat Bupati Kartanegara secara subtansi tidak ada bertentangan dengan kebijakan Bupati yang terdahulu, maka sesuai dengan ketetuan dalam Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga PP 6-2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132A khususnya huruf b, Tergugat in casu Penjabat Bupati Kartanegara Kalimantan Timur berwenang untuk mengeluarkan obyek sengketa a aquo: Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji, apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT


Sinar Kumala Naga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Pertambangan, Lingkungan dan Kehutanan dan apakah dalam penerbitan obyek sengketa tersebut telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik: Menimbang bahwa dalam gugatannya, pokok sengketa yang didalilkan Penggugat adalah Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/013/IUP-OP/MBPBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sinar Kumala Naga in casu obyek sengketa masuk atau meliputi atau tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dan galian akibat pertambangan yang dilakukan oleh PT. Sinar Kumala Naga mengakibatkan beberapa area hutan Pendidikan dan Penelitian tersebut mengalami kerusakan; Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa dalil Penggugat tentang terdapatnya tumpang tindih antara Ijin Operasi Produksi PT. Sinar Kumala Naga adalah masuk Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian itu adalah tidak benar adanya, itu adalah akal-akalan Penggugat yang tidak perlu ditanggapi; Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II. Intervensi menanggapinya dengan menerangkan bahwa untuk menghindari kegiatan pertambangan di kawasan hutan maka Tergugat II Intervensi sebelum memulai melaksanakan

kegiatan

pertambangan mengajukan Permohonan

Klarifikasi Status Kawasan atas Izin Usaha Pertambangan yang diperolehnya berdasarkan Objek Sengketa Kepala Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV sesuai dengan Surat Terguguat II Intervensi No. 35/SKN/III/2010 tertanggal 8 April 2010;


Menimbang bahwa menurut Tergugat II Intervensi bahwa permohonan klarifikasi tersebut Departemen Kehutanan telah melakukan pengkajian atas WIUP Tergugat II Intervensi dengan Peta Lampiran Acara Tata Batas (BATB) Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli yang dioverlaykan dengan Peta Petunjuk Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan yang merupakan Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/KPTS-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001, yang mana hasil pengkajian tersebut adalah WIUP Tergugat II Intervensi seluas ±29,61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) tumpang tindih dengan Hutan Produksi (vide bukti T.II.Intv-9); Menimbang bahwa atas jawab dan jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat

bahwa

apa

yang

didalilkan

oleh

Penggugat

bahwa

area

pertambangan atas nama PT. Sinar Kumala Naga berdasarkan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa mengalami tumpang tindih dengan kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian di Muara Kaeli adalah dalil yang tidak dibantah dan tidak dipertentangkan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan dalil tersebut oleh Tergugat tidak dibantah secara tegas; Menimbang bahwa karena baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intevensi tidak saling membantah tentang tumpang tindihnya kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian di Muara Kaeli dengan area IUP atas nama PT. SKN maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi segala bukti surat dan saksi yang terkait dengan hal tersebut; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji 2 hal pokok yang dipersengketakan para pihak, Pertama, apakah penerbitan obyek sengketa berupa Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/013/IUUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tertanggal 14 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi


Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga yang secara faktual menurut bukti T.II.Intv- 9

mengalami tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok

Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli seluas 29, 61 Ha telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?: Kedua, apakah akibat dari overlapping atau tumpang tindih antara area IUP in litis dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli seluas 29, 61 Ha menimbulkan kerusakan terhadap kondisi kawasan hutan tersebut akibat adanya bekas galian tambang oleh Tergugat II Intervensi in casu PT. Sinar Kumala Naga? Menimbang bahwa untuk menguji kedua hal tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani beberapa ketentuan antara lain: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); -

Pasal 38 ayat 1: “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung”; Penjelasana Pasal 38 ayat 1: “Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat di elakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalansi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan”

-

Pasal 38 ayat 2: “Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.”

-

Pasal 38 ayat 3 : “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan


mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan”:. 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: -

Pasal 8 : ayat 1: “(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: ….. b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil”;

-

Pasal 8 Ayat 2 : “(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, konstruksi dari Pasal 38 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Kehutanan tersebut adalah bahwa pada prinsipnya sebuah kawasan hutan tidak diperkenankan dipergunakan untuk pembangunan di luar kehutanan namun untuk jenis kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat strategis seperti pertambangan sifatnya diperbolehkan sepanjang mendapatkan izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; Menimbang bahwa dalam perkara in casu obyek sengketa a quo diterbitkan pada tahun 2009 sementara ketentuan tentang pinjam pakai kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga apabila mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tersebut di atas, maka seharusnya Bupati/Walikota dalam menerbitkan IUP harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk


dalam hal kewajiban Izin Pinjam Pakai bagi pertambangan yang masuk area kawasan hutan: Menimbang bahwa dalam perkara in casu, Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya maupun sebagaimana bukti T.II.Intv-9 telah mengakui bahwa dalam area IUP in casu ada ±29,61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) tumpang tindih dengan Hutan Produksi namun Tergugat II. Intervensi belum memiliki Surat Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan ; Menimbang bahwa atas bunyi Pasal 38 ayat 1 dan 3 dan persyaratan penerbitan IUP sebagaimana diatur dalam Undang-Undangan Minerba Nomor 4 Tahun 2009 khususnya Pasal 8 ayat 2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks kegiatan Pertambangan, sebuah Izin Usaha Produksi (IUP) yang diperuntukkan untuk seseorang atau badan hukum yang luas areanya IUP tersebut meliputi sebuah kawasan hutan produksi maka secara mutatis mutandis penerbitan IUP tersebut harus disertai dengan Izin Pinjam Pakai oleh Menteri Kehutanan mengingat dengan memegang IUP, seseorang atau badan hukum secara hukum dapat melakukan produksi tambang di area sebagaimana yang tercantum dalam IUP termasuk di dalam kawasan hutan, sehingga persyaratan adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

menjadi wajib untuk mencegah

tindakan kerusakan hutan akibat pertambangan; Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam hukum kausalitas dikenal teori Teori Conditio Sine Qua Non yang diperkenalkan oleh Von Buri. Menurut Teori Conditio Sine Qua Non bahwa rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak


terjadi. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab dengan mempersyaratkan; Menimbang bahwa berdasarkan kerangka teori tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempersyaratkan adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan terhadap IUP yang masuk dalam area kawasan hutan merupakan Conditio Sine Qua Non bagi Pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat yang menerbitkan IUP untuk menjaga kelestarian hutan dari kerusakan akibat produksi pertambangan: Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara a quo khususnya buktibukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Tergugat in casu Bupati Kutai Kartanegara telah membebankan kepada Tergugat II Intervensi sebagai pemegang IUP untuk melengkapi Surat Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan sebagai konsekuensi bahwa area IUP yang dikeluarkan Tergugat masuk dalam area area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MBPBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP. Tanggal 14 Juli 2009 yang secara faktual menurut bukti T.II.Intv- 9 mengalami tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli seluas 29, 61 Ha tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutana junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tindakan Tergugat tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum:


Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat dari overlapping atau tumpang tindih antara area IUP in litis dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli seluas 29, 61 Ha menimbulkan kerusakan terhadap kondisi kawasan hutan?; Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan antara lain menyebutkan bahwa Penggugat menemukan pelanggaran yaitu: perambahan dan perusakan hutan oleh PT. SINAR KUMALA NAGA pada Hutan Pendidikan dan Penelitian yang berfungsi sebagai kawasan yang penting untuk mengetahui perkembangan kawasan hutan, dan tempat untuk mendidik manusia untuk lebih mengenal fungsi hutan; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil tersebut Penggugat dalam persidangan a quo menghadirkan beberapa saksi antara lain Bayu Pratomo Adjie dan Abdan Hidayat bahwa keduanya tahu dan melihat adanya bekas galian tambang di daerah Hutan Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh PT. Sinar Kumala Naga; Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi membantahnya dengan menjelaskan bahwa hingga saat ini Tergugat II Intervensi tidak pernah berencana apalagi melakukan kegiatan pertambangan di WIUP yang tumpang tindih dengan Hutan Produksi tersebut, karena Wilayah yang dimaksud menurut Tergugat II Intervensi tidak ekonomis untuk dilakukan penambangan sehingga Tergugat II Intervensi tidak memiliki kepentingan untuk melakukan perambahan dan perusakan Hutan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil tersebut Tergugat II Intervensi menghadirkan beberapa Saksi yang antara lain Riadi Warsito dan Bachrun yang keduanya di persidangan perkara a quo menerangkan tidak ada kerusakan hutan


akibat produksi tambang yang dilakukan oleh PT. Sinar Kumala Naga namun justru sebaliknya keberadaan produksi tambang batubara oleh PT. Sinar Kumala Naga banyak memberi manfaat bagi masyarakat sekitar tambang IUP PT. Sinar Kumala Naga: Menimbang bahwa dalam perkara a quo atas permintaan pihak Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan secara faktual lokasi IUP PT. Sinar Kumala Naga tumpang tinding dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli serta memastikan ada tidaknya galian bekas tambang yang mengakibatkan kerusakan hutan yang dipertentangkan para pihak a quo: Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: - Bahwa para pihak mengakui bahwa lokasi ke-2 tempat Pemeriksaan Setempat adalah di area Hutan Pendidikan dan Penelitian yang masuk dalam area IUP atas nama PT. Sinar Kumala Naga: - Bahwa di area lokasi ke -2 yang dimaksud memang terdapat danau yang merupakan bekas galian tambang oleh PT. Sinar Kumala Naga - Bahwa terhadap danau bekas galian tambang tersebut, pihak Penggugat berdasar titik koordinat pada Global Positioning System (GPS) yang mana sumber /data titik koordinat diperoleh Penggugat dari Citralandsat SK Menhut No.SK.66/Menhut/II/2012 (vide bukti P-15a dan bukti P-17) ditunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa berdasarkan titik koordinat 1 dan 2, posisi danau bekas galian tambang tersebut berada dalam area kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Muara Keili, yakni tepatnya di tengah danau sekitar 143 meter dari tempat Majelis Hakim berdiri jika dihitung dari titik koordinat 1: - Bahwa

terhadap danau bekas galian tambang tersebut Tergugat II


Intervensi menegaskan bahwa danau tersebut tidak masuk area hutan Pendidikan dan Penelitian Muara Keili dan berdasarkan peta koordinat yang dimiliki Tergugat II Intervensi yang bersumber dari Badan Kawasan Pemantapan Hutan ( BKPH ) dan ditunjukkan Tergugat II Intervensi ke Majelis Hakim dijelaskan bahwa titik koordinat tidak masuk ke danau tapi hanya di pinggir/ di ujung danau; - Bahwa terhadap tanah reklamasi yang terdapat dalam lokasi Pemeriksaan Setempat, terdapat perbedaan pendapat mengenai Reklamasi yang ada dilokasi bahwa menurut versi pihak Penggugat ada bekas reklamasi dan timbunan

tanah

sedangkan

menurut

versi

Tergugat

II

Intervensi

mengatakan itu tanah asli bukan tanah timbunan; Menimbang bahwa dalam persidangan acara Kesimpulan, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa peta koordinat yang diklaim Tergugat II Intervensi bersumber dari dari Badan Kawasan Pemantapan Hutan ( BKPH ) yang ditunjukka pada saat Pemeriksaan Setempat dinyatakan sebagai data atau peta yang tidak valid sehingga Tergugat II Intervensi tidak memasukkan peta tersebut sebagai salah bukti surat: Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat serta bukti titik koordinat melalui GPS dan pihak Tergugat II Intervensi tidak membantahnya melalui GPS maupun peta koordinat dan setelah melihat langsung lokasi sekitar Kawasan Hutan Pendidikan Muara Keili, Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa bagian dari danau bekas galian tambang PT. Sinar Kumala Naga masuk atau tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Pendidikan Muara Keili ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim legal issue dari sengketa a quo tidak sekedar adanya fakta danau bekasi galian yang menunjukkan kerusakan hutan akibat bekas tambang oleh PT. Sinar Kumala Naga, namun yang lebih pokok adalah secara administratif, obyek sengketa a quo yang diterbitkan


Tergugat secara nyata menunjukkan tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Pendidikan dan Muara Keili yang akhirnya menyebabkan kerusakan hutan yang ditunjukkan oleh adanya danau bekas galian tambang: Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim secara substansi, ketentuan prosedur adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka pembangunan di luar kepentingan kehutanan bertujuan untuk menghindari praktik penyimpangan perizinan dan tindakan-tindakan yang dapat merusak hutan dan ekosistemnya karena sebuah izin dalam ranah hukum administrasi berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban sehingga si penerima izin dapat dikontrol secara akuntabel: Menimbang bahwa dalam perkara in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan yang menyertai terbitnya IUP atas nama PT. SKN in litis berpotensi menimbulkan tindakan-tindakan yang keluar dari subtansi dan tujuan perlindungan kawasan hutan yang dalam in casu terbukti telah terjadi kerusakan hutan berupa munculnya danau galian akibat bekas tambang batubara: Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari overlapping atau tumpang tindih antara area IUP in litis dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli seluas 29, 61 Ha menimbulkan kerusakan terhadap kondisi kawasan hutan, baik dalam bentuk adanya bekas danau galian tambang maupun kerusakan lokasi hutan akibat bekas jalan hauling tambang sehingga secara nyata menunjukkan ada pelanggaran terhadap prosedur dan substansi Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 bahwa:

Penggunaan

kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kerusakan hutan sebagaimana tersebut di atas adalah akibat adanya IUP in litis atas nama PT.


Sinar Kumala Naga maka secara mutatis mutandis penerbitan obyek sengketa menyimpang dari ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas profesionalitas: Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.II.Intv-9 yang menegaskan bahwa lokasi pertambangan berdasarkan lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama

PT. Sinar Kumala Naga

yang

mengalami tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli hanya seluas 29, 61 Ha, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam

pertimbangan hukum di atas maka inti persengketaan perkara a quo hanya pada area IUP atas nama PT. Sinar Kumala Naga in casu obyek sengketa sebatas pada seluas 29, 61 Ha tersebut: Menimbang bahwa selain area obyek sengketa sepanjang seluas 29, 61 Ha yakni yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Majelis Hakim tidak menemukan fakta terdapat pelanggaran hukum administrasi oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam proses penerbitan dan beroperasinya IUP in litis tersebut: Menimbang berdasarkan norma-norma hukum diatas, disertai dengan fakta-fakta

yang

terungkap

dalam

persidangan

a

quo,

Majelis

Hakim

berkesimpulan bahwa Penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29, 61 Ha yakni yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli


secara hukum melanggar prosedur dan substansi pada Pasal 38 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Profesioanalitas dan Asas Kepastian Hukum sehingga secara hukum obyek sengketa sepanjang seluas 29, 61 Ha dinyatakan batal : Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa secara hukum obyek sengketa sepanjang seluas 29, 61 Ha yakni yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli dinyatakan batal, maka secara hukum pula gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP. Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang sepanjang seluas 29, 61 hektar: Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak


telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

serta peraturan lain yang berkaitan dengan

perkara ini; MENGADILI DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebahagian; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29, 61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut

Surat Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29, 61 Ha(dua puluh


sembilan koma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 3.786.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ) ; Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016, oleh kami IRVAN MAWARDI, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, SH., dan TRI JOKO SUTIKNO,S.Sos., S.H., M.H.,

masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DOLOK PARULIAN SILAEN, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EFFRIANDY, SH

IRVAN MAWARDI, SH, MH

TRI JOKO SUTIKNO,Sos., S.H., M.H PANITERA

DOLOK PARULIAN SILAEN, S.H.


PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM

Recommend Documents