LAMPIRAN. Lampiran 1: Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAMPIRAN Lampiran 1: Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

309 SKRIPSI

PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA

GLORIOUS BIMA S


310 Lampiran 2: Permohonan Ijin Penelitian Pencatatan Sipil Kota Surabaya)

SKRIPSI

(Dinas


Kependudukan

dan

GLORIOUS BIMA S


311 Lampiran 3: Permohonan Ijin Penelitian (Bank Indonesia)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


312 Lampiran 4: Permohonan Ijin Penelitian (Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil 1 Surabaya)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


313 Lampiran 5: Pemberian Ijin Penyusunan Skripsi (DJP Kanwil 1 Surabaya)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


314 Lampiran 6: Tanda Terima Permohonan Ijin Penelitian (Bank Jatim)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


315 Lampiran 7: Struktur Organisasi DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


316 Lampiran 8: Struktur Organisasi (KPP WP Besar dan KPP Madya)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


317

Lampiran 9: Struktur Organisasi (KPP Pratama)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


318 Lampiran 10: Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat Statis yang On-line (Data Sudah Terdaftar dalam Database Kependudukan)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


319 Lampiran 11: Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat Statis yang Off-line (Data Sudah Terdaftar dalam Database Kependudukan)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


320 Lampiran 12: Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat Mobile (Data Sudah Terdaftar dalam Database Kependudukan)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


321 Lampiran 13: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-el Bagi Penduduk yang Belum Melakukan Perekaman dan Tidak Terdaftar dalam Database Kependudukan, Melalui Pelayanan SIAK yang Sudah Tersambung (On-line)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


322 Lampiran 14: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-el Bagi Penduduk yang Belum Melakukan Perekaman (Data Belum Terdaftar dalam Database Kependudukan), Melalui Pelayanan SIAK yang Belum Tersambung (Off-line)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


323 Lampiran 15: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-el Pengganti (Salah Data), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el Kecamatan/Kelurahan

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


324 Lampiran 16: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-el Pengganti (Salah Data), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/Kota

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


325 Lampiran 17: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-el Pengganti (Salah Pas Photo dan/atau Tanda Tangan)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


326 Lampiran 18: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Rusak Secara Fisik), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el Kecamatan/Kelurahan

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


327 Lampiran 19: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Rusak Secara Fisik), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/Kota

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


328 Lampiran 20: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Hilang), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el Kecamatan/Kelurahan

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


329 Lampiran 21: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Hilang), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/Kota

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


330 Lampiran 22: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perubahan Elemen Data), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el Kecamatan/Kelurahan

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


331 Lampiran 23: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perubahan Elemen Data), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/Kota

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


332 Lampiran 24: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perpindahan Penduduk WNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia), dalam 1 Kabupaten/Kota Online

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


333 Lampiran 25: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perpindahan Penduduk WNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia), dalam 1 Kabupaten/Kota Offline

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


334 Lampiran 26: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perpindahan Penduduk WNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia), dalam 1 Kabupaten/Kota di Dinas

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


335 Lampiran 27: SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perpindahan Penduduk WNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia), Perpindahan antar Kabupaten/Kota

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


336 Lampiran 28: SOP Pengiriman Data Hasil Perekaman, Secara On-line

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


337 Lampiran 29: SOP Pengiriman Data Hasil Perekaman, Secara Off-line

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


338 Lampiran 30: SOP Pencetakan Dokumen KTP Elektronik

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


339 Lampiran 31: SOP Pendistribusian KTP-El Kepada Penduduk

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


340 Lampiran 32: Transkrip Wawancara Nama Narasumber : Afid Nurcahya Pekerjaan

: Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kanwil 1 Surabaya.

Keterangan: A: Narasumber B: Penulis

B : Mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya A : Oke. Nama saya Afid Nurcahya B : Ya. A : Saya administrasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya. B : Oke. Mas ini mau nanya. yang mas lihat dari sistem peng..pengenaan pajak saat ini itu seperti apa, mas? A : Sistem pengenaan pajak saat ini ya. Untuk sistem pengenaan pajak yang jelas kalau

sistem yang kita anut itu ya adalah self assessment dan official

assesment. Mengenai sistem self assessment itu adalah ya wajib pajak

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


341 diberikan wewenang sepenuhnya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dalam pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dan juga ada yang sistemnya official assessment ya di mana official assessment di sini wajib pajak sebenarnya tinggal hanya menunggu ketetapan yang dikeluarkan dari kantor pajak dan ini tercermin dalam PBB. Ya kan? Yang untuk Direktorat Jenderal Pajak sendiri di PBB ini untuk mengurusi PBB non pedesaan dan perkotaan. Dan satu lagi sistem yang kita anut withholding tax, PPh pemotongan dan pemungutan. Ya mulai dari PPh pasal 21, 23, 4 ayat 2, dan seterusnya. B : Oke. Terus kalau dari mas afid, efektivitas dari sistem yang berlaku saat ini kira-kira sebesar apa untuk bisa menghimpun dana dari sektor pajak itu sendiri? A : Oke. Untuk secara keseluruhan. sistem yang kita punyai cukup memberikan kontribusi yang signifikan pada penerimaan. Walaupun harus diakui sistem ini belum optimal. Er..sebagaimana yang kita ketahui kalau kita mengenal self assessment artinya adalah wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, sedangkan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tinggal melakukan pengawasan. Pengawasan ini kaitannya adalah berhubungan dengan data. Ya kemudian data itu ya dari data kita akan bandingkan apakah wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar atau belum. Nah dan data ini mungkin yang mungkin

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


342 kurang/belum atau kurang maksimal, sehingga yah...target pendapatan pajak sendiri tidak pernah tercapai beberapa tahun terakhir B : Ketidakmaksimalannya itu kira-kira apa ya mas? A : Ketidakmaksimalannya adalah, sebenarnya ini terkait sinergi yang baik dengan instansi pemerintah sendiri maupun dengan pihak ketiga. Dalam artian sebenarnya DJP diberikan wewenang untuk memberi...mendapatkan data dari pihak ketiga dan pihak ketiga tidak boleh menolak untuk memberikan data. Namun demikian pada kenyataannya tidak semua pihak bisa memberikan data secara sukarela. B : Hmm. A : Nah contoh paling nyata adalah data perbankan. Yang di mana berdalih dengan undang-undang perbankan ya pihak bank tidak mau memberikan atau masih belum mau memberikan data-data terkait nasabah. Seperti itu. B : Dengan adanya sistem yang yang saya rekomendasikan ini dengan mengintegrasikan e-KTP, NPWP, dan rekening bank kira-kira apa yang mas pandang bisa menjadi perspektif dari sistem ini? A : Oke. Jadi kalau memang misalkan namanya single, ya kita sudah pernah sebenarnya mempunyai ide untuk membuat single identity number atau SIN. namun demikian sampai sekarang belum terlaksana sepenuhnya gitu ya dikarenakan memang basis data untuk KTP sendiri dulu masih belum valid

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


343 gitu ya. Kemudian terakhir adalah terkait adanya undang-undang perbankan ya yang menjamin kerahasiaan nasabah dan ini yang dimanfaatkan oleh bank untuk tidak memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga apabila memang disinkronkan antara data e-KTP maupun pihak perbankan saya pikir juga akan membantu dalam proses mengejar penerimaan pajak. B : Oke. Sebenarnya kan terkait dengan peraturan perbankan yang pernah saya baca, itu kan di situ terkait ada, klausul di mana perbankan bisa untuk ngeshare informasinya terkait dengan kepentingan perpajakan. Itu kenapa ya sampai sekarang belum bisa? A : Jadi ketika kita meminta data perbankan itu harus seijin Mentri Keuangan. Yang pertama itu, membutuhkan effort yang luar biasa sehingga mengkonsumsi waktu yang lebih panjang dan itu lazimnya hanya dilakukan ketika dalam proses pememeriksaan. B : Menteri Keuangan yang nantinya menyurati Bank Indonesia? A : Gubernur Bank Indonesia (mengiyakan). B : Kalau dalam pelaksanaan sistem yang sekarang ini, kira-kira untuk melacak berapa jumlahnya/berapa pajak dari seorang wajib pajak itu gimana, mas? Selain dari untuk memastikan kepastian wajib pajak itu benar-benar memaparkan pajaknya sebesar seharusnya? A : Jadi ya tetap atau untuk sistem self assessment sendiri kontrolnya memang dari DJP mengandal data-data dari pihak ketiga gitu ya. contoh nyatanya ya

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


344 misalkan kita lakukan ekualisasi gitu ya. Ekualisasi katakanlah antara pembayaran PPN dengan PPN yang sudah ekual atau belum. Kemudian juga bisa dari melalui proses pengamatan ya pengamatan. Contoh pengamatan yang paling sederhana saja adalah ketika misalkan di dalam SPT tahunannya wajib pajak untuk melaporkan pendapatannya sebesar 100juta pada tahun tersebut tetapi pada tahun tersebut wajib pajak mampu membeli mobil seharga 500juta. Nah berarti ada 400juta yang kita pertanyakan asalnya dari mana. B : Selain dari ekualisasi dan pengamatan aset mungkin apa lagi mas? A : Ya banyak data dari pihak ketiga yang bisa kita dapatkan terutama dari instansi pemerintah itu sendiri misalkan data pemberitahuan impor barang dari Direktorat Bea dan Cukai. B : Oke. A : Ya kemudian data misalkan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi, kemudian, ya banyak lah data-data dari pihak ekstern yang sudah bekerja sama dengan DJP untuk memberikan datanya. B: Oke. Tadi balik lagi ke efektivitas sama efisiensi sistem yang berlaku saat ini. Itu kan berarti ketika kita nanti harus meminta data dari pihak ketiga yang belum terintegrasi dengan data DJP, kan otomatis memerlukan waktu banyak mas.

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


345 A : Betul. B : Itu biasanya waktu yang diperkirakan untuk benar-benar bisa melaporkan segini lho pendapatan negara dalam satu tahun, itu berapa lama mas? A : Sebenarnya untuk data sendiri kita memang tidak ada standar ya. Tapi sebenarnya di dalam undang-undang diamanahkan bahwa pihak ketiga itu wajib memberikan data yang diminta oleh DJP. Namun demikian data itu ya tergantung dari hubungan antara DJP dari misalkan instansi yang bersangkutan, tergantung MoU-nya mereka mau berapa lama, kemudian data apa saja yang diminta gitu ya. Jadi political hold dari masing-masing pihak inilah yang biasanya menentukan seberapa lama data itu bisa diperoleh. Ya sehingga untuk menentukan atau untuk mengamati besarnya pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak ini juga bervariasi antara satu kasus dengan kasus yang lain. B : Tapi bisa saya simpulkan kalau gak semua wajib pajak diperiksa dalam hal ini? A : Ya! Memang jumlah pegawai pajak saat ini sekitar 34ribu dan dengan jumlah wajib pajak ya yang lebih banyak pastinya, jadi pengamatannya tidak efektif. Jadi tidak akan semua wajib pajak diawasi secara detail satu per satu. B : Lalu dengan mempertimbangkan prinsip keadilan itu tadi mas dengan kita hanya memeriksa beberapa wajib pajak, apakah menurut mas sebagai

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


346 pegawai pajak terus benar-benar menganggap ini sebagai suatu hal yang adil untuk wajib pajak yang diperiksa? A : Jadi sebenarnya masalah adil atau tidaknya saya pikir kalau tidak semua di...aturan itu ditegakkan dalam artian semuanya diawasi secara detail memang tidak adil kalau dilihat dari sisi, apa namanya..perlakuannya. Nah namun demikian memang bagaimana mungkin itu misalkan dalam satu har..sehar...dalam satu tahun efektif hari kerja taruhlah 300 hari kerja kemudian di dalam jumlah wajib pajak yang diawasi misalkan oleh satu orang ini adalah 2ribu. Bagaimana bisa melakukan pengawasan dalam satu tahun atas seluruh wajib pajak yang diawasi dimana jumlahnya 2ribu sedangkan harinya hanya 300. Nah jadi memang kita memiliki indikator-indikator tertentu, ya indikator-indikator atas wajib pajak-wajib pajak yang terindikasi tidak patuh sehingga itu yang kita dulukan. B : Terlepas dari itu, sebenarnya apa yang menjadi proyeksinya si DJP ini ketika kalau kita lihat ya mungkin nggak semua orang yang berjualan itu adalah PKP, nggak semua orang yang memiliki apa ya err...ya, taruhlah pedagangpedagang di trotoar seperti itu, mungkin omzet mereka harian itu bisa sampai satu jutaan dan seperti itu. Itu dalam menjaringnya apa yang sudah biasanya dilakukan oleh DJP dengan sistem yang ada saat ini? A : Ya sistem yang saat ini err..apabila untuk wajib pajak-wajib pajak yang belum terdaftar memang kita melakukan ekstensifikasi ya. Jadi cenderungnya

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


347 lebih kita melakukan penyisiran ke lapangan. Kita lihat misalkan di suatu tempat ada kegiatan usaha apa, kemudian kita cocokkan dalam sistem kita apakah kegiatan usaha tersebut sudah memiliki NPWP. Kalau belum ya kita himbau untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP. Kemudian apabila sudah ya kita akan teliti, apakah memang yang bersangkutan sudah melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. B : Lalu ketika nanti kita ambil satu kondisi di mana sistem yang terintegrasi ini sudah bisa dijalankan seperti itu, kira-kira apa yang berada dipandangan seorang apa namanya petugas pajak atau fiskus ketika melihat bahwa oh ternyata semua data bisa disinkronisasi bisa diintegrasi jadi satu. A : Ya tentu saja dengan terintegrasinya seluruh data yang ada bagi instansi pemerintah antara instansi pemerintah itu sendiri ataupun pihak ketiga, pasti fiskus akan semakin lebih mudah melakukan pengawasan kepatuhan atas wajib pajak. Jadi ketika data itu sudah terintegrasi ya yang paling nyata adalah ya lebih cepat kita mengetahui apakah wajib pajak tersebut bisa er...sudah menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar atau belum. Kemudian juga namanya semakin banyak data yang terintegrasi gitu ya indikator-indikatornya jadi semakin terlihat jelas gitu ya. Dan nanti kita akan padukan kita akan olah data tersebut sedemikian rupa sehingga bisa er...mengawasi kepatuhan wajib pajak secara tersistem. Kita punya standar yang lebih bagus lagi apabila punya data-data itu bisa terkumpulkan

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


348 B : Lalu untuk mekanisme yang saat ini kan otomatis kalau misalkan mas afid itu nanti melakukan pemeriksaan terkait dengan seorang wajib pajak seperti itu, kira-kira dalam sistem sekarang ini pemeriksaannya dilakukan seperti apa ya mas? A : Pemeriksaan banyak sekali pendekatan yang dilakukan dalam pemeriksaan, teknik atau metodenya banyak sekali. Apabila data itu tersedia pasti lebih mudah, jauh lebih mudah untuk menentukan besarnya misalkan penghasilan kena pajak ataupun dasar pengenaan pajak atas PPN. Namun demikian memang apabila data itu tidak tersedia ya kita akan melakukan pendekatanpendekatan metode...metodelogi yang rasional, contohnya benchmarking gitu ya misalkan untuk usaha yang sejenis gross profit margin-nya sekian persen. Nah wajib pajak ini di atas atau di bawahnya jauh atau tidak gitu ya, misalkan dia di luar batas er...distribusi normalnya ya itu kita indikasikan ya atau itu menjadi trigger bagi kita untuk melakukan pendalaman lebih lanjut lagi. Itu teknik benchmarking namanya. Kemudian tadi ada yang sudah saya sebutkan teknik ekualisasi. Ada juga misalkan kalau kita memang kesulitan sekali ya kita menggunakan pendekatan biaya hidup seseorang, itu juga memungkinkan. Mana misalkan seseorang tidak memiliki pencatatan apapun, dia tidak memberikan data apapun gitu ya untuk mengetahui besarnya penghasilan wajib pajak bersangkutan ya kita akan lakukan pendekatan biaya hidup misalkan yang bersangkutan punya mobil berapa, kemudian yang bersangkutan anaknya sekolah di mana saja, kemudian rumahnya di mana

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


349 saja, dan kita olah sedemikian rupa sehingga bisa diketahui besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak tersebut. B : Lalu ketika nanti er..sistem yang sudah..yang mungkin saya rencanakan ini sudah berlaku di DJP er...kira-kira apa yang ada di bayangan mas Afit untuk tahapan-tahapan sampai sampai ini jadi SSP sama SPT? A : Hmm...sebenarnya

kalau

tadi

yang...yang

saya

ingat

adalah

tadi

mengintegrasikan antara data e-KTP dengan rekening koran. Mungkin dengan adanya data er...kalau data itu hanya terbatas pada data e-KTP dan data nama wajib pajak. B : Data E-KTP, NPWP dan rekening koran A : Rekening koran gitu ya. Er...nomor rekening, mohon maaf maksud saya hanya nomor rekening saja berarti ya kita mungkin yang paling berefek mungkin pada tindakan penagihan. Pada tindakan penagihan itu terkait proses blokir gitu ya, di mana kalau proses blokir biasanya Direktorat Jenderal Pajak cenderungnya jika tidak memiliki data wajib pajak adalah menyebar ke seluruh bank. B : Hmm..itu yang sistem sekarang ini? A : Ya. Namun demikian apabila itu memang terintegrasi dan data itu valid ya kita bisa langsung bisa mengetahui rekening ini di mana sehingga kita tidak perlu lagi untuk menyebar seluruh surat kepada bank yang ada di kota

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


350 tersebut misalnya seperti itu. Namun demikian apabila data itu mampu err...apa... menyinkronkan sampai dengan detail rekening koran ya tentu saja akan semakin mudah untuk mengetahui berapa besarnya penghasilan atas setiap wajib pajak setiap tahunnya dan juga misalkan berapa besarnya er...dasar pengenaan pajak bagi PPN untuk setiap wajib pajak. B : Hmm.. kalau yang sekarang itu kan self assessmen yang berlaku. kalau dengan diintegrasikannya ini kan memungkinkannya ada official assesment atau tetap ada self assessment menurut mas? A : Hmm..saya pikir untuk official assessment adalah err..sangat tidak mungkin gitu ya. Bukan sangat tidak mungkin, mungkin tapi er..sangat kecil sekali karena satu keterbatasan sumber daya manusia DJP itu sendiri. Kedua sebenarnya lebih tidak efektif dan tidak efisien menggunakan official assessment.

Jadi

official

assessment

itu

juga

mengandung

risiko

tidak...adanya ketidakadilan misalkan atas kurangnya informasi yang diterima oleh direktorat jenderal pajak yang menyebabkan pajaknya yang dibayar oleh wajib pajak bisa lebih kecil atau bisa lebih besar dari seharusnya. Dengan sistem self assessment yang saat..ada saat ini sebenarnya konsepnya sangat bagus sekali menunjukkan pekerjaan yang penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan kontrol yang ada di DJP. B : Er.. lalu ketika dengan official assessment eh, maaf ketika dengan self assessment ini keadaannya malah jadi bertolak belakang mas. Seolah-olah itu

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


351 malah gak semua orang tuh...semua orang itu menganggap bahwa dengan memiliki NPWP maka mereka akan dengan mudah akan dipantau oleh pemerintah. Jadi dengan konsekuensi logisnya pasti mereka akan memilih tidak memiliki NPWP sehingga pendapatan mereka tidak dipantau oleh pemerintah. Err..untuk mensinkronkan ini, itu gimana ya mas? A : Ya. Itulah gunanya kita, jadi strategi er...untuk melihat penerimaan itu ada dua gitu ya. Yang pertama adalah ekstensifikasi, yang kedua adalah intensifikasi. Ekstensifika eh...intensifikasi ini dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah ada, jadi kita dalami yang sudah ada kewajiban pajaknya seperti apa. Er..meng..apa namanya...tidak menutup kemungkinan ya kita melakukan ekstensifikasi. Contoh yang paling nyata adalah er..tadi kita menyisir lapangan sehingga orang-orang yang belum ber-NPWP itu er....kita himbau untuk mendaftarkan NPWP. Bahkan jika mereka tidak mau dan tetapi terbukti bahwa mereka memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak misalkan bagi orang pribadi kita tetapkan secara jabatan. Dan itu tentu saja juga harus didukung dengan data-data seperti itu. Nah data pun data dari pengamatan juga bisa, data dari pihak ketiga juga bisa. B : Er..seiring

dengan

berkembangnya

apa

namanya..berkembangnya

kebudayaan juga di Indonesia seperti itu, dan er..orang-orang jadi lebih mudah medapatkan kekayaan di Indonesia. Maksudnya dengan mereka bekerja Indonesia dan mereka bekerja meskipun bekerja bukan dapat penghasilan dari orang lain atau mungkin mereka bekerja sendiri secara

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


352 wiraswasta. Kebanyakan mereka kan memiliki pengetahuan yang sangat minim kalau boleh saya bilang. A : Oke.. B : Dengan hal yang berkaitan dengan perpajakan. Bisa dibilang dengan, taruhlah dengan hal ini mbok-mbok jamu. Mbok-mbok jamu yang itu sudah punya kios atau punya ruko seperti itu. Mereka kan belum tentu mengerti ini ngapain sih harus bayar pajak, berapa sih jumlah pajak yang saya bayar seperti itu. Lalu dengan er...apa namanya..dengan self assessment ini apakah kira-kira bisa membantu mas. A : Nah sebenarnya tujuan dari self assessment ini adalah adanya tercapainya kepatuhan sukarela. Jadi dalam artian memang ini murni mengandalkan...jadi er...upaya pemenuhan penerimaan perpajakan itu sebenarnya tidak hanya dari DJP harusnya gitu ya karena ini adalah bentuk suatu wujud gotong royong antara masyarakat dengan negara. Bagaimana masyarakat mau membantu negara atau bergotong royong untuk membantu negara menjalankan pemerintahaan yang tentu saja dananya bersumber dari er..pajak itu sendiri. Dengan self assessment ya sebenarnya kita memberikan kesempatan seluasluasnya artinya sebenarnya wajib pajak er...diberikan kesempatan seluasluasnya ya untuk melaporkan apa yang dia jalani setiap harinya. Memang kendalanya adalah bahwa tidak semua orang sadar akan membayar pajak. Ya gitulah..sebenarnnya kita juga punya penanggulangannya ya selain dengan

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


353 intensifikasi dan ekstensifikasi, kita juga punya tindakan preventif misalkan dengan bersosialisasi-sosialisasi, lalu kita melakukan tax goes to school, tax goes to campus. Itulah salah satu bentuk dari untuk mensosialisasikan er...kegunaan pajak bagi masyarakat itu sendiri. B : Er...ini berdasarkan dengan pendapat orang-orang yang pernah saya tanyai ya mas terkait dengan ini gimana ya kalau misalkan apa...bayar SSP-nya atau biasanya kamu bayar SSP-nya seperti apa atau melaporkan SPT-nya seperti apa. Mereka bilang oh itu adalah suatu hal yang rumit, adalah suatu hal yang ribet, dan itu sangat tidak efektif untuk kami yang punya ritme tinggi seperti ini. di mana kan Indonesia saat ini mungkin sudah berlomba-lomba untuk apa...bekerja lebih giat atau meningkatkan ritme kerjanya untuk bisa menyeimbangi dengan negara-negara lain seperti itu. A : Oke. Er...balik lagi bahwa sistem self assesment saat ini dipandang di dunia ini ya. Er..dipandang sebagai sistem yang paling efektif untuk mengumpulkan penerimaan pajak ya. Karna bagaimana pun juga di otoritas-otoritas negaranegara yang sudah maju, contoh seperti Amerika, Jepang, Jerman gitu ya, sistemnya tetap self assessment gitu ya. Bagaimana pun ini menumbuhkan kepedulian dari warga negara untuk bergotong royong membangun negara dari pembayaran pajak sendiri. Kemudian er...ya apabila dikaitkan hmm...dengan kerumitan administrasi yang ada, memang er..sudah saatnya Indonesia sebenarnya memiliki sebuah sistem gitu ya. Di mana sistem itu tidak membuat repot wajib pajak. Salah satu contohnya adalah penyampaian

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


354 SPT secara online. Itulah yang er..mulai dilakukan oleh DJP. Jadi DJP pelanpelan, er...istilahnya memberikan pelayanan kepada wajib pajak misalkan yang dari dulunya misalkan laporan harus antri er..ke KPP gitu ya. Untuk beberapa jenis SPT, laporan sekarang bisa melalui online. Kemudian pembayaran yang dulunya harus antri ke teller di kantor pos ataupun di bank dengan jam-jam tertentu gitu ya, maka untuk saat ini sendiri sudah ada sistem yang er...memungkinkan wajib pajak membayar misalkan via internet banking, via ATM gitu ya dan lain sebagainya. Nah upaya-upaya itulah yang perlu digalakan DJP lebih giat lagi ya. Sehingga wajib pajak merasa tidak terbebani atas er..sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara administratif. B : Oke mas. Er...kan dengan rekomendasi sistem yang saya ajukan..mungkin dalam penelitian saya ini, itu kan saya lebih cenderung ke arah official assessment tapi sementara official assessment itu sendiri punya judgement yang mungkin malah lebih kurang adil kalau untuk para wajib pajaknya. Kalau misalkan..dari mas Afid kalau misalkan official itu...official assessment itu nanti supaya bisa benar-benar mencerminkan ini lho pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak, itu kira-kira gimana mas? A : Ya. Artinya kalau kita mau melakukan official assessment semua data harus masuk ke DJP, semua tanpa terkecuali. B : Semua tanpa terkecuali (memastikan)

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


355 A : Ya. Karena kalau ada kecuali satu saja pasti sudah pasti menimbulkan efek yang tidak adil bagi DJP. Nah di mana mengintegrasikan seluruh data itu bukan perkara yang mudah. Ada transaksi-transaksi misalkan yang di bawah tangan, transaksi-transaksi tunai yang mungkin tidak akan terdeteksi by sistem misalnya sistem bank seperti itu ya. Nah oleh karena itu ya sistem self assessment ini

menghendaki

adannya sebuah kesempurnaan sistem

pemungutan pajak ya. Di mana kesempurnaan ini juga atas koleksi datanya, kemudiaan atas pengolahan datanya, ketepatan atau kecepatan er...ketepatan waktu ya informasi yang dibutuhkan oleh DJP dan lain sebagainya. Dan ini juga dikombinasikan dengan jumlah SDM yang dimiliki oleh DJP ya. Apabila itu tidak terpenuhi salah satu saja, saya pikir susah untuk membuat semuanya. B : Official assessment A : Iya. Dapat berjalan dengan baik B : Er..lalu untuk..tadi apa namanya..keterbatasan sumber daya manusia. Kalau misalkan sistem ini er...langsung dipotong secara autodebet, berarti kan otomatis itu adalah pihak ketiga yang melakukannya, dalam hal ini adalah bank. Apakah hal tersebut diperkenankan oleh undang-undang ya mas? A : Hmm....ya itu tadi er..pajak memiliki undang-undang itu sendiri, perbankan memiliki undang-undang sendiri. Itulah yang harus disinkronkan pertama kali ya. Jadi kalau memang misalkan adanya kebutuhan informasi, kalau misalkan banknya me..per..pihak perbankannya memiliki itikad yang baik dan

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


356 pemerintahan kita juga memiliki itikad yang baik, harusnya kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan ya tidak ada batasannya, no limit. Er..semua data bisa diakses tentu saja oleh orang-orang yang memang memiliki wewenang untuk mengakses gitu ya tanpa ijin birokrasi dan lain sebagainya. Ya akan tetapi beberapa er..jenis pajak gitu ya tidak er...apa namanya..hmm..sumber datanya tidak hanya berdasarkan data bank saja, misalkan pertukaran aset. Pertukaran aset ini misalkan yang satunya punya nilai 200rb, yang satunya 1juta. Nah yang 1juta ini pasti mendapatkan keuntungan 800ribu eh..yang 200ribu ini pasti punya keuntungan yang. B : 800ribu A : 800ribu. Nah itulah yang tidak bisa dideteksi oleh bank karena mungkin tidak melibatkan transfer antar bank, misalkan ya transfernya misalkan ya dengan diberikan uang. Hal-hal yang semacam inilah yang coba ditutupi oleh self assessment itu sendiri. Di mana self assessment ini kan yang tahu ya dalah wajib pajaknya. Dengan adanya self assessment, ya diharapkan wajib pajaknya melaporkan seluruhnya, baik yang ada di bank maupun yang tidak ada di rekening itu sendiri. Namun demikian tetap rekening koran memiliki arti yang penting bagi DJP karena bagaimanapun juga, mostly transaksi itu jika transaksi itu cuma bisa melalui bank mungkin jarang orang itu menyimpan uang di bawah bantalnya ya. Sehingga memang itu cukup membantu sebenarnya dalam untuk er..upaya mela...melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak .

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


357 B : Er...berarti otomatis pemerintah juga harus memiliki itikad baik tadi misalkan dalam mengganti uang kartal dengan uang elektronik seperti itu? A : Iya. Kalau seluruh transaksi er...saya pikir misalkan seperti di Amerika gitu ya, bahwa orang tansaksi dengan cash itu adalah suatu yang aneh, ganjil, malah dicurigai. Kemudian seluruh transaksi menggunakan kartu gitu ya itu mungkin..mungkin akan di..semuanya di bisa..untuk official assessment sangat mendukung. B : Sangat mendukung sekali. A : Tetapi tidak hanya bank, sekali lagi tidak hanya bank, butuh seluruh komitmen seluruh instansi yang bisa menyupplai data ke DJP, DJP sendiri harus bisa melakukan pengolahan data atas seluruh informasi yang masuk. B : Berarti untuk integrasinya sendiri dimungkinkan tidak hanya dari satu...dari instansi yang di dalam penelitian ini saja, tapi harus dari semua kementrian. A : Ya. Seluruh kementrian dan seluruh pihak ketiga, tidak terbatas pada instansi saja. B : Oke. Akhir kata mas. Er...dari sistem yang mas...dari sistem yang saya rekomendasikan ini, apa yang menjadi pendapat mas? A : Er...ya. saya sendiri sangat mengharapkan bahwa memang apabila terintegrasian sistem e-KTP, sistem dari DJP, dan kemudian dari bank...perbankan. saya harapkan...itu memang memberikan kontribusi yang

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S


358 sangat signifikan karena selama ini memang pihak DJP er...masih ada kesulitan dalam memperoleh data nasabah, terutama juga perbankanperbankan yang ada di luar negeri karena kita tahu berapa data orang in...er... B : Kekayaan. A : Kekayaan orang Indonesia itu sendiri. Apabila data itu ada gitu ya, data itu terintegrasi, yang terintegrasi harus secara menyeluruh. Jadi jangan hanya atas misalkan nomor rekeningnya saja karena wajib pajak ini hanya punya rekening di bank ABC, jangan. Tapi ya memang punya rekening bank ABC boleh ini ini ini jumlahnnya dan perincian detail transaksinya saja. ya itulah yang memungkinkan kita untuk mengejar penerimaan pajak lebih baik lagi. Dengan untuk...sambil dalamnya memperbaiki pengintegrasian data dari pihak lain. Ya data dari perbankan ini sangat penting sekali di dalam mensupport sistem yang sudah dimiliki saat ini. B : Oke mas. A : Oke. B : Terima kasih banget udah mau saya repotkan ini. A : Thank you. Sama-sama.

SKRIPSI


GLORIOUS BIMA S

LAMPIRAN. Lampiran 1: Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Recommend Documents