PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl.KSR.Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel.Tengah Cibinong- Bogor16914 Telp. (021) 8758836
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR NOMOR :050/1248 -TU/2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 – 2018
Menimbang
:
a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. b. bahwa Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. c. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor : 43 Tahun 2014 tentang i
Rencana Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018. Pasal 1
(1) Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program, dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, serta tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. (2) Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi: a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. c. Penguatan peran Stakeholders Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor maupun Pemerintah Kabupaten Bogor. d. Evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. Pasal 2 Sistematika Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor terdiri dari :
BAB I
:
PENDAHULUAN
BAB II
:
GAMBARAN PELAYANAN SKPD (KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
BAB III
:
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV
:
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN ii
KEBIJAKAN BAB V
:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
:
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
:
PENUTUP
LAMPIRAN
:
MATRIK RENSTRA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013. Pasal 3
Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal 4 Keputusan Kepala Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Cibinong Pada Tanggal 29 Desember 2014 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR
Drs. M. Rizal Hidayat, M.Si. Pembina Tk.I NIP. 196307191985031002
iii
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor. Rancangan Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran , Kebijakan, Program dan Kegiatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan saran, kritik dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Renstra yang akan datang. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah dapat membantu dalam penyusunan Renstra ini. Cibinong, 29 Desember 2014 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR KEPALA
Drs.M.RIZAL HIDAYAT, M.Si. Pembina Tk.I NIP. 196307191985031002
iv
Daftar Isi Halaman: Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten i Bogor tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Kata Pengantar
i
Daftar Isi
i
BAB I
BAB II
BAB III
: PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
1
B.
Landasan Hukum
2
C.
Maksud dan Tujuan
6
D.
Sistematika Penulisan
6
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD ( KANTOR KESBANGPOL) A.
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
B.
Sumber Daya
12
C. D.
Kinerja Pelayanan Tantangan dan Pelayanan
18 18
A.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
B.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-isu Strategis
E.
BAB V
BAB VI BAB VII
Pengembangan
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
C. D.
BAB IV
Peluang
9
21
22 24 24 26
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A.
Visi dan Misi
28
B.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
30
C.
Strategi dan Kebijakan
33
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
34
: INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
35
: PENUTUP
37
i
i
Daftar Isi Halaman: Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten i Bogor tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Kata Pengantar
iv
Daftar Isi BAB I
BAB II
BAB III
v : PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
1
B.
Landasan Hukum
2
C.
Maksud dan Tujuan
6
D.
Sistematika Penulisan
6
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD ( KANTOR KESBANGPOL) A.
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
B.
Sumber Daya
12
C. D.
Kinerja Pelayanan Tantangan dan Pelayanan
18 18
A.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
B.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-isu Strategis
E.
BAB V
BAB VI BAB VII
Pengembangan
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
C. D.
BAB IV
Peluang
9
21
22 24 24 26
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A.
Visi dan Misi
28
B.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
30
C.
Strategi dan Kebijakan
33
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
34
: INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
35
: PENUTUP
37
v
vi
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NOMOR :050/1248-TU/2014 TANGGAL :29 Desember 2014
RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD Memuat
visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan
bahwa
Renstra
SKPD
merupakan
dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di
dalam
ketentuan
lainnya
yaitu
Instruksi
Presiden
Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat
Visi,
Misi, tujuan, Sasaran dan
Strategi ( cara mencapai tujuan dan sasaran ), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. I-1
Terkait
dengan
penyusunan
Renstra
SKPD,
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah di tetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra
SKPD
dirumuskan
dalam
rangka
mewujudkan
pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Renstra-KL Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra danProvinsi Renstra SKPD Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota
Perumusan visi dan misi SKPD
Rancangan Renstra-SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan
Penelaahan RTRW Penelaahan KLHS
Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD
SPM
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD
Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda
Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Pengolahan data dan informasi
Pemerintah kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20132018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Kesbangpol Provinsi Jawa Barat menguraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, I-2
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme. Berdasarkan uraian di atas, maka kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 20132018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra Kesbangpol yang telah ditetapkan harus
menjadi
pedoman
dalam
menjawab
semua
dinamika
lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Bogor pada khususnya dan bangsa Indonesia kedepan pada umumnya, dan sebagai Pedoman Perencanaan dalam Penyusunan Renja Kesbangpol yang merupakan perencanaan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 didasarkan pada : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang
Nomor
28
Tahun
1999
astentang I-10
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Perencanaan
Nomor
25
Pembangunan
Tahun
2004
Nasional
tentang
(Lembaran
Sistem Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I-10
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
21,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia I-10
Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025; 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Susunan
dan
Kedudukan
Organisasi
Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
I-10
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ini adalah untuk memberikan gambaran rencana tindakan dan kegiatan mendasar dengan berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dalam lima tahun ke depan.
Tujuan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah: 1.
Untuk menetapkan arah pengembangan, pemetaan, tahapan dan strategi perjalanan Kesbangpol Kabupaten Bogor yang diperlukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan dalam setiap perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor;
2.
Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kesbangpol Kabupaten Bogor sehingga dapat meningkatkan nilai efisiensi, efektivitas dan pelaksanaan program/kegiatan;
3.
Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kesbangpol Kabupaten Bogor.
1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Perubahan Renstra Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kantor kesatuan bangsa dan politik. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapatrapat internal serta
melibatkan Stakeholders Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak
baik
internal
maupun
eksternal
ini
terutama
untuk
memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra.
I-10
Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan
Renstra
SKPD,
maksud
dan
tujuan,
landasan hukum, dan sitematika penulisan. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
Struktur
Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Kantor kesatuan bangsa dan politik, Kinerja Pelayanan Kantor kesatuan bangsa dan politik dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
Identifikasi
permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
Kantor
kesatuan
bangsa
dan
politik,
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program
kewilayahan
disertai
indikator
kinerja,
I-10
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
untuk periode
tahun 2013-2018. BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII
PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya
maupun
seandainya
ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidahkaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.1. TUGAS,
FUNGSI
DAN
STRUKTUR
ORGANISASI
KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, yaitu dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor mempunyai Fungsi, sebagai berikut : A.
Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
B.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa
C.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
D.
Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing unsur susunan
organisasi akan dijabarkan di bawah ini. 2.1.1 KEPALA KANTOR Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam Memimpin dan Mengkoordinasikan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik 2.1.2 SUB BAGIAN TATA USAHA Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan kantor. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : II-11
a. Pengelolaan penyusunan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja kantor; b. Pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, suratmenyurat,
kearsipan
pemeliharaan
dan
dan
perjalanan
inventarisasi
dinas,
pengadaan,
perlengkapan,
hubungan
masyarakat, penyiapan materi hukum, dan ketatalaksanaan; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengendalian, dan pertanggung jawaban administrasi Kepegawaian Kantor; d. Pengelolaan situs web Kantor; dan e. Pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran, pengendalian,
dan
pertanggungjawaban
administrasi
keuangan Kantor. f. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi 2.1.3 SEKSI BINA IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Kesatuan Bangsa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi: a. Pengelolaan pembinaan dan fasilitasi Ketahanan Idiologi Bangsa; b. Pengelolaan fasilitasi, dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan penghargaan Kebangsaan; dan c. Pengelolaan pembinaan dan fasilitasi bela Negara. 2.1.4 SEKSI BINA POLITIK DAN POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Seksi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan di bidang system dan implementasi Politik, serta hubungan antar lembaga.
II-12
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi : a. Pengelolaan pengembangan sistem dan implementasi politik ; b. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; c. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; d. Pengembangan Budaya dan pendidikan Politik; dan e. Fasilitasi
Pemilihan
umum
(Pemilu), Pemilihan
Presiden
(pilpres) dan Pemilihan Kepala daerah. 2.1.5
SEKSI KEWASPADAAN DINI DAN KETAHANAN BANGSA
Seksi Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan Pengelolaan Pembinaan dan Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi : a. Pengelolaan pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat; b. Pelaksanaan Kerjasama Intelejen Keamanan; c. Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing; d. Pembinaan Ketahanan Seni dan Budaya; e. Pembinaan Ketahanan Agama dan Kepercayaan; f. Penanganan Masalah Sosial dan Konflik Sosial; dan g. Pembinaan Pembauran dan Akulturasi Budaya. 2.1.6
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai
bidang
keahlian,
dipimpin
oleh
seorang
coordinator yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Lembaga Teknis Daerah. Nama dan jumlah jabatan II-13
fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Secara
lengkap
Struktur
Organisasi
Kantor
Kesbangpol
Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1. GAMBAR 2.1. STRUKTUR KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN BOGOR
KEPALA KANTOR
KASUBAG. TU
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASI IWASBANG
KASI WASDINTAHBANG
KASI. BINPOLHAL
2.2. SUMBER DAYA PADA KANTOR KESBANGPOL 2.2.1 KONDISI UMUM PEGAWAI Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor sebanyak 40 orang yang terdiri dari PNS , tenaga kontrak dan tenaga keamanan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : TABEL 2.1 JUMLAH PEGAWAI KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 No
PEGAWAI
JUMLAH
%
(ORANG) 1.
PNS
31
77
2.
KONTRAK
4
10
3.
PETUGAS KEAMANAN
5
13
40
100
JUMLAH
II-14
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kantor Kesbangpol masih ada yang bukan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Tenaga
Honorer dan Petugas Keamanan. Sehingga penulisan tentang kondisi Pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS.sebanyak 31 orang. a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang pembentukan Lemtekda Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kantor Kesbangpol terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 5 orang. Sedangkan jabatan fungsional yang ada yaitu fungsional arsiparis berjumlah 1 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. TABEL II.2 JUMLAH PEGAWAI KANTOR KESBANGPOL MENDUDUKI JABATAN DAN STAF TAHUN 2014 N0
Jabatan/Staf
Jumlah
%
(orang ) 1.
Eselon III
1
3
2.
Eselon IV
4
13
3
Fungsional
1
3
4
Staf
25
81
31
100
Jumlah
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 31 jumlah Pegawai yang ada di Kantor Kesbangpol terdapat 68% pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 6%. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan II yaitu 26 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut. TABEL 2.3 JUMLAH PEGAWAI KANTOR KESBANGPOL BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN TAHUN 2014 N0
Golongan
Jumlah (orang )
% II-15
1.
IV
2
6
2.
III
21
68
3.
II
8
26
Jumlah
31
100
c.
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabilan dilihat dari tingkat Pendidikan Pegawai Kantor
Kesbangpol yang ada, maka status Pendidikan Strata-2 sebesar 10% Strata-1 sebesar 29% dan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu masing-masing sebesar 52 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP sebesar 3 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. TABEL 2.4 JUMLAH PEGAWAI KANTOR KESBANGPOL BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2014. N0
Pendidikan
Jumlah (orang )
%
1.
Strata-2 ( S2 )
3
10
2.
Strata-1 ( S1 )
9
29
3.
Sarjana Muda/ D3
2
6
4
SLTA/SMK
16
52
5
SLTP
1
3
31
100
Jumlah
d.
Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu,
terdapat 10 % Pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 3 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 29 % yang terdiri dari 8 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.
II-16
TABEL 2.5 JUMLAH PEGAWAI KANTOR KESBANGPOL BERDASARKA KESARJANAAN TAHUN 2014 N0
KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU
JUMLAH (orang )
A
MAGISTER 1. Manageman Ilmu Pemerintahan
1
2. Manageman Pembangunan Sosial
1
2. Manageman Sumber Daya
1
Manusia B
C
SARJANA 1. Ilmu Pemerintahan
2
2. Adm. Negara
2
3. Ilmu Administrasi
2
4. Ilmu Hukum
2
5. Ilmu Komputer
1
6. Ekonomi Managemen
3
7. Sastra Inggris
1
8. Managemen Pembangunan Daerah
1
SARJANA MUDA 1. Ilmu Pemerintahan
1
D
KEJURUAN
3
E
UMUM
10
Jumlah
Tabel
di
31
atas
menunjukkan
bahwa
klasifikasi
kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Kantor Kesbangpol II-17
menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik masyarakat di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kopetensi kedisiplinan ilmu
yang ada
menjadikan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor semakin berkualitas. e.
Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada
di Kantor Kesbangpol pada Tahun 2014, pegawai
juga
mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 31 pegawai Kantor Kesbangpol terdapat
12.33 % yang
telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangakan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 6.66 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel 2.6 TABEL 2.6 JUMLAH PEGAWAI KANTOR KESBANGPOL YANG MENGIKUTI PENJENJANGAN TAHUN 2014 N0
Jabatan/Staf
Jumlah
%
(orang ) 1.
Spama/Diklat PIM III
4
12.33
2.
Adum/Adumla/Diklat PIM IV
2
6.66
6
20.00
Jumlah
2.2.2 KONDISI UMUM ANGGARAN Pagu Anggaran pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2012-2014 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja
yang
telah
ditetapkan
setiap
tahunnya
mengalami
kenaikan, semula pada tahun 2011 sebesar 4.451.120.000,- , 2012 sebesar Rp. 5.340.592.000,-, 2013 sebesar Rp. 6.550.952.000,dan pada tahun 2014, menjadi Rp 7.315.450.000,- Demikian pula II-18
bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2011 sebesar 3.921.011.054,-, 2012 sebesar 5.054.909.145,-, dan 2013 sebesar Rp. 6.276.878.261,- yang setiap tahun mengalami peningkatan, Anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2011-2014, sebagai berikut : TABEL 2.7 ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2011-2014 TAHUN
ANGGARAN ( RP .)
REALISASI
%
2011
4.451.120.000
3.921.011.054
88.09
2012
5.340.592.000
5.054.909.145
94.65
2013
6.550.952.000
6.276.878.261
95.81
2014
7.315.450.000
Sedang berjalan
0
2.2.3 KONDISI UMUM SARANA KERJA Sarana kerja yang ada di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini: TABEL. 2.8 SARANA KERJA KANTOR KESBANGPOL SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 NO
URAIAN
BANYAKNYA
1
TANAH
1.835
2
GEDUNG
1
SATUAN M2 UNIT (1 LANTAI)
533
M2
3
LISTRIK
1
JARINGAN
4
AIR
1
JARINGAN
5
TELPON
2
LINE 2
(1
FAX) 6
AREA PARKIR
1
AREA
7
RUANG RAPAT
1
RUANG II-19
8
RUANG ARSIP
1
RUANG
9
MUSOLLA
1
BUAH
10
KENDARAAN RODA 4
3
UNIT
11
KENDARAAN RODA 2
8
UNIT
12
MEJA RAPAT
1
SET
13
AC
7
UNIT
14
KOMPUTER PC
7
UNIT
15
KOMPUTER NOTEBOOK
3
UNIT
16
MEJA KERJA
46
UNIT
17
KURSI KERJA
79
UNIT
18
FILLING KABINET
6
UNIT
19
RAK ARSIP
5
UNIT
20
INFOKUS
2
UNIT
21
JARINGAN INTERNET
1
JARINGAN
22
AREA TAMAN LUAR
1
AREA
23
KURSI RAPAT
100
UNIT
2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KESBANGPOL Indikator Kinerja pelayanan Kantor Kesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Jumlah Pegawai Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi
belum
berhasilnya
pelayanan
tersebut.
Hasil
interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, Pencapaian kinerja ditunjang oleh anggaran dan
realisasi
pendanaan
pada
Kantor
Kesbangpol.
Hasil
interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD II-20
2.4. TANTANGAN
DAN
PELUANG
PENGEMBANGAN
PELAYANAN
PADA KANTOR KESBANGPOL Berdasarkan kondisi umum di atas yang merupakan kondisi lingkungan strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor, maka untuk
menyusun
Pengembangan
strategi
Pelayanan
pencapaian visi dan misi, guna
SKPD
lingkungan internal dan eksternal internal
meliputi
(Weaknesses).
Kekuatan
Lingkungan
diperlukan
analisis
(SWOT Analisis). Lingkungan
(Strengths) eksternal
dan
Kelemahan
meliputi
Peluang
(Opportunity) dan Ancaman (Threaths). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut : 1. LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (S): a) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Lembaga
Teknis
Daerah yang bertugas di bidang kesatuan bangsa dan politik ; b) Situasi kerja yang harmonis ( tim work ); c) Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik ( LSM,Ormas dan Yayasan ). KELEMAHAN (W): a) Kwalitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja ; b) Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja; c) Kelembagaan
belum
memadai
untuk
dapat
mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.
2. LINGKUNGAN EKTERNAL PELUANG (O): a) Wilayah kabupaten bogor yang sangat luas; b) Jumlah penduduk kabupaten Bogor yang sangat besar; II-21
c) Kabupaten Bogor berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan; d) Berkembanya LSM, Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya (Orkemas) yang ada di kabupaten bogor; e) Teknologi informasi yang semakin canggih . ANCAMAN (T): a) Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif; b) Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata; c) Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat; d) Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas dan Yayasan)
dapat
mengakibatkan
tidak
optimalnya
pembinaan; e) Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat; f) Rentannya konflik antar umat beragama di masyarakat di akibatkan oleh fanatisme ke agamaan.
II-22
Peluang / Opportunities
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI)
a)
Luas wilayah kabupaten bogor yang sangat luas;
b)
Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sangat besar;
c)
Kabupaten Bogor berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai Pusat
politik dan perlindungan masyarakat;
b)
Situasi Kerja yang harmonis (tim work)
c)
Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik ( LSM,Ormas dan Yayasan )
Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
c)
Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
d)
Minimalnya fasilitasi kepada lembaga ( LSM, Ormas dan Yayasan ) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan; Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di
f)
Rentanya konflik antar umat beragama di masyarakat di akibatkan oleh fanatisme ke agamaan.
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas di bidang kesatuan bangsa,
b)
masyarakat;
Teknologi informasi yang semakin canggih S–O
S–T
1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi tupoksi bisa
1. Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksananakan
Kekuatan / Strengths
a)
Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
e)
Pemerintahan; d)
Ancaman / Threats a)
.
tercapai
Tupoksi
2. Efisiensi dan efektifitas anggaran guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan
dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja
dengan LSM,Ormas dan Nirlaba Lainya Agar tidak terjadi efek negarif dari ancaman Instabilitas;
3. Pemfasilitasan yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik
2. Menngktakan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanandan ketertiban di masyarakat; 3. Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat; 4. Meningkatkan Pembinaan/Sosialisasi tentang pemahaman Nilai-Nilai lubur Budaya Bangsa serta Toleransi antar Umat Beragama.
W–O
Kelemahan / Weakness
a) b)
1.
Kwantitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja ;
Kuantita SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;
Untuk meningkatkan harmonisas hubungan antar lembagai diharapkan
Untuk Meminimalisir efek negative dari kelemahan kelembagaan SDM
peranan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan
Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat
LSM,Ormas dan Nirlaba Lainya , agar terciptanya stabilitas politik di
dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi di Lakukan Upaya
Kabupaten Bogor.
Pembinaan Hubungan baik dengan unsur Internal & ekternal Agar roda
2. Pengoptimalisasian Pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman
c)
Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi
W–T
pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan
organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang ada.
bermasyarakat. 3. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa; 4. Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.
II-22
II-9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kesbangpol Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain : 3.1.1 Urusan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan a. Rendahnya rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat; b. Masyarakat Kabupaten Bogor mayoritas bersuku sunda dan beragama
Islam,
walaupun
kehidupan
beragama
dan
bermasyarakat di kabupaten bogor cukup harmonis tetapi tetap saja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat (salah satu contoh : Aliran Ahmadiyah); c. Rendahnya
pemahaman
nilai-nilai
luhur
budaya
bangsa
sehingga sering terjadinya pergesekan/konflik antar suku dan agama di masyarakat. 3.1.2 Urusan Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga a. Iklim
politik
Nasional
yang
belum
kondusif
sering
menimbulkan gejolak menimbulkan gelombang demonstrasi yang
mengarah
kepada
anarkisme
yang
berimbas
ke
Kabupaten Bogor; b. Pemahaman
politik
yang
rendah
dan
tidak
merata
di
masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang di akibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan; c. Fasilitasi
bagi
Parpol,
LSM,
Ormas
dan
Nirlaba
yang
merupakan bagian dari Infrastruktur Politik masih minim, yang mengakibatkan Proses pendewasaan Politik masyarakat relatif lambat. 3.1.3 Urusan Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa Wilayah
Kabupaten
Bogor
terdiri
dari
Masyarakat
yang
Heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, III-23
ditambah situasi sosial dan sehingga
dapat
politik Nasional yang terjadi
menimbulkan
gangguan
keamanan,
kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di kabupaten Bogor;
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi bagaimana
merupakan suatu
pandangan
organisasi
jauh
harus
ke
depan,
dibawa
kemana
berkarya
agar
dan tetap
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam
Rancangan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA“ 3.2.1 Pernyataan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi
pemerintahan.
pemerintah
dalam
penyelenggaraan
Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan rumusan
Pembangunan
umum
Nasional
mengenai
(SPPN),
upaya-upaya
Misi
adalah
yang
akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Rancangan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Bogor adalah: III-24
Misi Pertama : Meningkatkan
Kesalehan
Sosial
dan
Kesejahteraan
Masyarakat;
Misi Kedua : Meningkatkan
Daya
saing
ekonomi
masyarakat
dan
pengembangan Usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata;
Misi Ketiga : Meningkatkan integrasi,koneksitas,kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Misi Keempat : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanaan kesehatan;
Misi Kelima : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama
antar
daerah
dalam
kerangka
tatakelola
pemerintahan yang baik. Dari misi-misi tersebut program dan kegiatan kesbangpol menunjang misi pertama (1) dan misi ke lima (5), Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut, Kesbangpol sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kesbangpol
Kabupaten
Bogor
mempunyai
fungsi,
sebagai
berikut: 1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa
3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik
4.
Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
III-25
3.3.
TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat
Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan
sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan poitik, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke pada Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik 3.norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Adapun Kelembagaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Jawa Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 19 yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Provinsi Jawa Barat, yang
mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 tahun 2009, tanggal 9 Juni 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu “menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di
bidang
kesatuan
bangsa,
politik
danperlindungan
masyarakat”. Dalam Renstra Kesbangpol Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika
lingkungan
strategis,
baik
nasional
maupun
global, III-26
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas
distribusi
barang
dan
jasa
yang
berdampak
pada
munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan
isu
perubahan
iklim
ketegangan
lintas-batas
antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai
masalah
tersebut
juga
mencerminkan
rumitnya
tantangan yang harus dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut
peningkatan
peran
dan
kapasitas
seluruh
Instansi
Pemerintah, termasuk Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang diberi tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah
yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan
Bangsa, Politik Dalam Negeri. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bogor 2013-2018, prioritas pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas Pelayanan serta kualitas kehidupan sosial masyarakat. 2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pengembangan Pariwisata. 3. Peningkatan Investasi dan Penciptaan Peluang Kerja. 4. Peningkatan
Integrasi,
Koneksitas,
Kuantitas
dan
Kualitas
Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan. 5. Peningkatan Pengendalian Ruang. 6. Peningkatan Mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. 7. Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel. III-27
8. Peningkatan Ketahanan Pangan. 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah
untuk mewujudkan : (a)
terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan Sistem kota. Selanjutnya
dalam
RTRW
juga
telah
ditetapkan
kebijakan
pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan
pengembangan
struktur
ruang
meliputi
:
(a)
peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; III-28
dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan
kawasan
strategis,
yang
meliputi:
pengembangan
kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten
sebagai kawasan strategis sosial
ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Luasnya wilayah Kabupaten Bogor dan merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan Ibukota Negara maka hal ini menimbulkan peluang ekonomi sekaligus menimbulkan ancaman akan kamtibmas, oleh karena itu diperlukan kewaspadan dini masyarakat terhadap gangguan dan ancaman yang akan terjadi untuk menjaga Ketahanan Bangsa dan Kesatuan Bangsa. 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka isu-isu strategis bagi Kesbangpol Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : Strategi S-O 1. Penciptaan
kelembagaan
yang
memadai
agar
optimalisasi
Tupoksi dapat tercapai; 2. Efisiensi dan efektifitas anggaran yang ada guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan; 3. Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik. Strategi W-O 1. Untuk meningkatkan harmonisasi diharapkan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan Lembagalembaga ( LSM,Ormas dan Nirlaba Lainya ) agar terciptanya stabilitas politik. III-29
2. Pengoptimalisasian sosialisasi tentang pemahaman pentingnya Kesatuan Bangsa hingga tercapai harmonisasi di masyarakat. 3. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa; 4. Meningkatkan pendidikan formal maupun nonformal bagi aparatur guna menunjang kinerja. Strategi S-T 1. Pengoptimalan
SDM
Aparatur
melaksananakan Tupoksi
yang
ada
untuk
dapat
dan Mengarahkan Personil dalam
membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan Nirlaba Lainya Agar tidak terjadi efek negatif dari ancaman instabilitas. 2. Meningkatkan
Pembinaan
terhadap
masyarakat guna meminimalisasi
kewaspadaan
Dini
gangguan keamanan dan
ketertiban di masyarakat. 3. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat; 4. Meningkatkan Pembinaan/sosialisasi tentang pemahaman nilainilai luhur budaya bangsa serta Toleransi antar umat beragama. Strategi W-T Untuk meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi dilakukan Upaya Pembinaan Hubungan
baik dengan unsur
Internal & Ekternal, agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku .
III-30
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.1.1 Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya, agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
untuk
mendefinisikan
kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan
yang
diinginkan
pada
akhir
periode
perencanaan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 tersebut, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bogor menetapkan Visi,
Visi
Kesbangpol
tidak
terlepas
dari
Kabupaten Bogor, terutama Misi Pertama Kesalehan
Sosial
dan
Kesejahteraan
Misi
Pemerintah
yaitu “ Meningkatkan
Masyarakat”
”
dengan
demikian Kesbangpol Kabupaten Bogor merumuskan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya Tatanan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bogor Yang Demokratis dan Berwawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Demi
Terciptanya
Kabupaten
Bogor
Stabilitas Sebagai
Politik
Daerah
Kabupaten
Menuju
Termaju
di
Indonesia” Visi ini dimaksudkan agar dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa harus juga mengupayakan Stabilitas Politik guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
IV-31
1)
Pernyataan Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui
dan
mengenal
keberadaan
dan
peran
Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Instansi
Misi suatu
Instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 20132018 serta Visi Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bogor, dan masukanmasukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi Pertama : “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat menuju kehidupan ideologi,
politik,
ekonomi,
sosial
dan
budaya
yang
demokratis dan berwawasan kebangsaan dalam wadah NKRI” Misi Kedua : “Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
rangka
kewaspadaan dini dan ketahanan bangsa” Misi Ketiga : “Meningkatkan pengelolaan sistem dan implementasi politik dalam rangka pengembangan budaya dan etika politik yang berbasis
masyarakat
melalui
program
fasilitasi
dan
IV-32
pemberdayaan
kelembagaan
partai
politik
dan
organisasi
kemasyarakatan”
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Selaras dengan Visi dan Misi Kesbangpol di atas, serta Visi dan
Misi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Bogor,
terutama
melaksanakan “Misi Pertama” Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Maka
ditetapkanlah
tujuan
dan
sasaran
strategis
pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode 2013 sampai dengan tahun 2018. 4.2.1 Tujuan Strategis Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, ditetapkan 3 (tiga) tujuan Kesbangpol yaitu: a. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat; b. Menciptakan suasana aman, nyaman, tentram dan tertib di masyarakat; c. Menciptakan stabilitas politik di masyarakat. 4.2.1 Sasaran Strategis Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah: a. Meningkatnya harmonisasi hubungan antara dan intra umat beragama. b. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat. c. Terlindungnya masyarakat dari gangguan keamanan dan Ketertiban Mayarakat (Kamtibmas) d. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis.
IV-33
Tujuan Strategis dan sasaran Strategis jangka menengah pelayanan Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten bogor tertuang dalam TABEL IV.I ( Terlampir ) 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di atas, maka Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor menetapkan Strategi dan Kebijakan untuk merealisasikannya. Adapun Strategi Kantor Kesbangpol adalah sebagai berikut: Strategi dari Misi Pertama: 1. Meningkatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat. Strategi dari Misi Kedua: 1. Meningkatkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat. 2. Meningkatkan koordinasi intelijen daerah dan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Strategi dari Misi Ketiga: 1. Meningkatkan pembinaan kedewasaan berpolitik kepada masyarakat. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Berikut disajikan Kebijakan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
IV-34
Kebijakan dari Misi Pertama : 1. Perwujudan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kebijakan dari Misi Kedua : 1. Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta
masyarakat
dalam
mewujudkan
keamanan,
ketentraman dan ketertiban. Kebijakan dari Misi Ke Tiga : 1. Perwujudan kehidupan Politik yang Demokratis. Keselarasan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 secara lengkap disajikan dalam lampiran.
IV-35
36 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam rancangan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun
2013 - 2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam
Program/Kegiatan lokasilitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Program/kegiatan dilaksanakan
untuk
Kantor mencapai
Kesatuan tujuan
Bangsa
dan
sasaran
dan yang
Politik telah
ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu selama periode Renstra
Tahun
2013-2018,
dengan
penjelasan
keterkaitan
program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Misi 1: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat menuju kehidupan ideologi,
politik, ekonomi, sosial dan budaya yang
demokratis dan berwawasan kebangsaan dalam wadah NKRI Tujuan : “Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat” Sasaran : 1. Meningkatnya harmonisasi hubungan antara dan intra umat beragama. 2. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat.
37 Program : 1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2. Kemitraan Wawasan Kebangsaan. 2. Misi 2: Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
rangka
kewaspadaan dini dan ketahanan bangsa. Tujuan : “Meningkatkan suasana aman, nyaman, tentram dan tertib di masyarakat” Sasaran : “Terlindungnya masyarakat dari gangguan keamanan dan Ketertiban Mayarakat (Kamtibmas)” Program : 1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2. Kemitraan Wawasan Kebangsaan; dan 3. Pemberdayaan Mayarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan lingkungan 3. Misi 3:
Meningkatkan pengelolaan sistem dan implementasi politik dalam rangka pengembangan budaya dan etika politik yang berbasis
masyarakat
melalui
program
fasilitasi
dan
pemberdayaan kelembagaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Tujuan : “Terciptanya stabilitas politik di masyarakat.” Sasaran : “Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis.” Program : 1. Pendidikan Politik Masyarakat Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor 2013-2018 ( Terlampir ).
BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yg konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran secara makro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rancangan RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran rancangan RPJMD.
No
1 1
2
3
4
Indikator
2 Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan/pembi naan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan ( Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan) Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan/pembi naan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan (Pengembangan Wawasan Kebangsaan) Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperolehpendi dikan/pembinaan /sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2013 3 2.5219
Tahun 2014 4 0.7643
Tahun 2015 5 1.1205
Tahun 2016 6 1.0960
Tahun 2017 7 1.0726
Tahun 2018 8 1.0503
1.1387
0.3821
0.5603
0.5480
0.5363
0.5251
2.4506
0.9843
0.3821
0.3735
0.3653
0.3575
0.3501
1.7504
21 Kegiatan
5 Kegiatan
5 Kegiatan
5 Kegiatan
5 Kegiata n
5 Kegiatan
25 Kegiatan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 9 4.5511
VI-38
5
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas OKP
8 Kegiatan dan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
2 kegiata n
2 Kegiatan
10 Kegiatan
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN
VI-39
37 BAB VII PENUTUP
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor
Kesatuan
Bangsa
dan
Politik
memperhitungkan
seluruh
potensi
serta
dan
disusun
kebutuhan
dengan
(kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kantor
Kesatuan
perencanaan
Bangsa
tahunan
dan
sebagai
Politik
yang
penjabaran
menjadi
dari
dokumen
Renstra
Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik. Pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur
Kesbangpol,
karena
akan
menentukan
keberhasilan
pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena
secara
substansial
merupakan
pencerminan
aspirasi
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR KEPALA
Drs.M.RIZAL HIDAYAT, M.Si. Pembina Tk.I NIP. 196307191985031002
VII-40
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A. TANAH SKPD1.19.01 : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik NAMA UNIT KERJA NO KODE BARANG NAMA ASET/BARANG 1
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
01.01.11.04.01
TAHUN KODE LOKASI LUAS (M2) PEROLEHAN LETAK/ALAMAT/KETERANGAN/PENGGUNAAN 1835
1997
Jl. KSR KUSUMAYADI Kp.Cipayung Rt.03/05 Kelurahan Tengah -Kantor Milik Pemda Sertifikat Hak Pakai No. 9 tgl 20 Maret 2000
Jumlah nilai Tanah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Mengetahui . Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang KANTOR KESATUAN KEPALA BANGSA DAN POLITIK KAB.BOGOR KEPALA
Drs.M.RIZAL HIDAYAT,Msi Pembina Tk.I NIP. 1963 0719 198503 1002
STATUS TANAH / SERTIFIKAT HAK TANGGAL NOMOR
ASAL USUL
NILAI TANAH (Rp)
APBD
614.725.000
KEBERADAAN ADA TIDAK ADA √
614.725.000
Cibinong, September 2014 Petugas Penyimpan Barang
ACEP HAMIDI Nip. 19680909 199403 1008
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KARTU INVENTARIS BARANG ( KIB) B. PERALATAN DAN MESIN
NO
KODE BARANG
NAMA UNIT KERJA
MERK-TYPE
TAHUN
NAMA ASET / BARANG
UKURAN-BAHAN
BELI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 02.06.02.01.01 Lemari Kayu 2 02.06.02.01.01 Lemari Kayu 3 02.06.02.01.06 Kursi kayu/Rotan/Bambu 4 02.06.02.01.06 Kursi Kayu/rotan/Bambu 5 02.06.02.01.01 Lemari Kayu 6 02.06.02.01.01 Lemari Kayu 7 02.06.02.01.01 Lemari Kayu 8 02.06.01.04.03 Rak Kayu 9 02.06.02.01.01 Lemari Kayu 10 02.06.04.01.06 Meja pejabat Esolon IV 11 02.06.01.04.04 Filing Besi/ Metal 12 02.06.01.04.03 Rak Kayu 13 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 14 02.06.01.05.10 White Board 15 02.06.01.05.10 White Board 16 02.06.02.01.11 Meja Tulis 17 02.06.01.05.10 White board 18 02.06.02.01.11 Meja Tulis 19 02.06.02.01.37 Meja Komputer 20 02.06.04.01.05 Meja Kerja Pejabat Eselon III 21 02.03.01.02.04 Mini Bus/penumpang 14 orang 22 02.06.02.01.30 Kursi putar 23 02.06.02.01.30 Kursi putar 24 02.06.02.01.30 Kursi putar 25 02.06.02.01.30 Kursi putar 26 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 27 02.06.02.01.06 Kursi kayu/rotan/Bambu 28 02.06.02.01.06 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 29 02.03.01.02.04 Mini Bus/penumpang 14 orang k 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
02.06.02.06.50 0206.01.04.01 02.06.01.01.03 02.06.01.04.04 02.06.01,04.01 02.06.04.01.06 02.06.03.04.08 02.03.01.05.01 02.03.01.05.01 02.03.01.05.01 02.03.01.05.01 02.06.02.01.48
Lain-Lain Alat Rumah Tangga Lain Lemari Besi/Metal Mesin Ketik Manual Longewagen Filing Besi/Metal Lemari Besi/Metal Meja Kerja Pejabat Eselon IV Printer Peralatan Pc Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Meja1/2 Biro
NOMOR QTY
Kayu Toyota KF71SSX
1986 1987 1988 1988 1988 1989 1989 1990 1991 1996 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2003
1 1 3 11 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 8 1 6 1 1 1 2 2 2 1 1 6 7 1
Kordyn Besi Besi Besi Besi Biro Epson LQ2180 HONDA GLPIII HONDA GLP III HONDA GLP III SPOR HONDA GLP III SPOR Kayu
2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
Berkaca Berkaca Rak Arsip Biro Kayu Besi Buku Chitose Besi Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Toyota LF.70 STD Besi Besi Besi Besi Chitose Besi
CC
RANGKA
MESIN
ASAL NO. POLISI
BPKB
USUL
APBD
1781
MHF11KF70 7K-306598 00029663
F1004F
MHF11KF71 30008771
F1079F
7K568668
APBD APBD APBD APBD APBD 160 160 160 MH1KEHL1 15K125706 160 MHIKEHL13 5KI28218
KEHLE1124120 KEHLE1127164
F4313F F4321F F4115F F4116F APBD
NILAI (RP)
KEBERADAAN/KONDISI ADA TIDAK B RR RB ADA
46.000 46.000 9.000 33.000 92.000 46.000 46.000 113.000 46.000 85.000 2.560.000 1.546.000 252.000 274.000 274.000 2.432.000 274.000 1.824.000 415.000 495.000 83.000.000 564.000 564.000 564.000 282.000 155.000 468.000 546.000 111.000.000
√
14.080.000 2.677.000 3.062.000 2.335.000 2.667.000 950.000 7.150.000 15.280.000 15.280.000 15.990.000 15.990.000 4.550.000
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LOKASI SAAT KETERANGAN INI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
√ √ √ √ √ √ √ √ √
1 1 1 1 1 1 1 1 1
√
√ √ √ √ √ √ √ √
√
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
02.06.04.03.08 02.06.04.01.06 02.06.04.01.08 02.06.04.03.08 02.06.04.01.06 02.06.04.03.08 02.06.04.01.06 02.06.04.01.08 02.06.02.01.34 02.06.02.01.10 02.06.03.02.01 02.06.03.02.01 02.06.01.04.02 02.06.02.04.04 02.06.02.04.04 02.06.01.04.01 02.06.02.04.04 02.06.02.04.04 02.06.01.01.03 02.06.03.04.08 02.06.03.05.01 02.06.03.05.02 02.06.01.01.03 02.06.01.01.03 02.06.01.01.02 02.06.01.04.04 02.06.02.01.11 02.06.03.02.01 02.06.01.04.04 02.06.01.04.01 02.06.03.04.08 02.06.03.02.01 02.06.02.01.27 02.06.02.04.04 02.06.01.04.04 02.06.03.02.01 02.06.03.02.01 02.06.01.05.28 02.06.01.04.01 02.07.02.01.20 02.06.01.04.02 02.06.01.04.02 02.06.02.06.12 02.06.02.06.13 02.06.01.04.04 02.06.03.02.03 02.06.04.07.06 02.0603.04.08 02.06.03.02.01 02.06.02.01.27 02.06.02.06.21
Kursi kerja Pegawai Non Struktural Meja kerja Pejabat Eselon IV Meja Kerja Pegawai Non Struktural Kursi kerja pegawai nonStruktural Meja kerja Pejabat Eselon IV Kursi kerja Pegawai Non Struktural Meja Kerja Pejabat Eselon IV Meja Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Lipat Meja Rapat PC Unit PC Unit Rak Besi/Metal AC Split AC Split Lemari Besi/Metal AC Split AC Split Mesin Ketik Manual Longewagen Printer Peralatan PC CPU Monitor Mesin Ketik Manual Longewagen Mesin Ketik Manual Longewagen Mesin Ketik Manual Standar (14-1 Rak Besi/Metal Meja Tulis PC Unit Filing Besi/Metal Lemari Besi/Metal Printer Peralatan PC PC Unit Kursi Rapat AC Split Filing Besi/Metal PC Unit PC Unit Overhead Proyektor Lemari Besi/Metal Facsimile Rak Besi/Metal Rak Besi/Metal Wirelless Mic Mega phone Filing Besi/Metal Note Book Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Printer Peralatan PC PC Unit Kursi Rapat Handy Cam /Camera Vidio
Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kursi kerja Meja Tlp Processor Intel P4 Processor Intel P4 Rak Arsip Besi Split Split u/Arsip
Besi Komputer Komputer LCD Projektor Lemari pintu dorong Besi Panasonic KXFT 903 arsip Rak Rak arsip Toa Toa Acer Traver Mate Elite Besi HP Laserjet 3050 IBM Built Up Indachi JVC
2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007
7 1 9 9 1 7 1 9 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 5 2 1 1 2 1 20 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 2 20 1
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
1.050.000 950.000 4.549.995 1.049.994 950.000 1.050.000 950.000 4.549.995 4.800.000 400.000 5.400.000 5.400.000 1.144.000 4.455.000 4.455.000 2.640.000 2.795.000 4.455.000 3.062.000 7.222.000 2.750.000 2.750.000 3.062.000 3.062.000 15.310.000 2.289.000 4.750.000 11.000.000 2.335.000 2.677.000 14.444.000 5.500.000 13.600.000 13.365.000 2.496.000 7.693.000 7.693.000 19.180.000 3.838.000 1.670.000 1.330.000 1.330.000 4.975.000 2.260.000 2.496.500 12.830.000 3.384.000 6.750.000 18.540.000 15.560.000 4.280.000
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
02.06.02.01.28 02.06.01.04.04 02.06.02.06.33 02.06.01.04.01 02.06.02.01.07 02.06.02.06.23 02.03.01.05.01 02.03.01.05.01 02.03.01.05.01 02.03.02.02.03 02.06.02.04.04 02.06.01.04.02 02.06.02.01.04 02.08.01.01.60 02.06.02.03.01 02.06.03.02.05 02.06.03.02.03 02.06.03.02.01 02.06.01.04.02 02.06.04.07.06 02.06.04.07.06 02.09.01.46.81 02.09.01.46.81 02.06.03.04.08 02.06.03.04.08 02.06.01.05.28 02.06.02.06.39 02.06.04.03.02 02.06.02.05.09 02.07.01.02.43 02.09.01.22.11 02.07.02.01.20 02.06.02.04.01 02.06.03 01.04 02.09.01.15.28 02.06.03.02.02 02.03.01.02.04 02.06.02.03.03 02.06.02.06.21 02.06.02.01.01 02.06.03.04.08 02.06.02.06.18 02.04.03.08.24 02.06.01.05..05 02.07.01.01.01 02.07.01.04.13 02.06.01.04.40 02.07.02.01.08 02.06.01.05.40 02.06.01.05.06 02.07.02.01.08
Kursi Tamu Filing Besi/Metal Peta Lemari Besi/Metal Sice Camera Digital Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Tandu Dorong AC Split Rak Besi Meja Kayu/Rotan Senter Mesin penghisap debu Lain-lain Personal Komputer Note Book PC Unit Rak Besi/Metal Sofa Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Generator Generator Printer Peralatan PC Printer Peralatan PC Overhead Proyektor Dispenser Perahu Karet Tabung Gas Rak Peralatan Kompor Gas Facsimile Lemari Es Internet Stabillizer Lap Top Mini Bus ( penumpang 14 Orang ) Mesin Potong Rumput Handycam/Camera Video Lemari Kayu Printer Peralatan PC Unit Power Supply AC Penghancur Kertas Camera Mesin Jilid Filing Besi/Metal Saound Sistem Papam Nama Instansi Lain-Lain Alat Kantor Lainnya Sound System
Kayu Lufo Peta Rawan bencana Pintu Dorong Brother Sofa Kursi Tamu Tamu Sony Suzuki En 125 Suzuki En 125 Suzuki EN 125 Tandu TCL Untuk Arsip Victor Kayu Lampu Senter Sanyo UPS
100X160X35/50 CM Blom Elite Genset Honda ElemexHonda SH 700ME Genset 120Laserjet MFP M1120 Hp MFP Hp Laserjet P 1005 Layar Onfokus LCD Miyako Perahu Karet Pertamina 14 Kg Rak Piring Rinnai 2 Tungku Sharp Sharp 1 Meter Speedy Super Power Tech Toshiba Satelite Core 2 Duo Toyota Innova Yanaka Handycam Lemari Kayu Printer UPS Stabilizer Krisbow Sonny Cast Box Megaphone Toa ZR 20155 Papan Nama Papan Data Copy Fhoto WirelessA&QMH20 0
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011
2 2 40 2 1 1 1 1 1 100 3 2 5 20 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1
125 125 125
MH8EN125 A7J403202 MH8EN125 A71393366 MHBEN125 47J402933
F405ID403599 F405ID392743 F405-ID40292
F 4497F F4498F F4512F
APBD APBD APBD APBD APBD APBD E.44830 APBD 25H E.44830 APBD 24H E471319 APBD H APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
F 1373F APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
5.250.000 4.554.000 32.755.000 3.149.000 5.250.000 4.437.000 14.750.000 14.750.000 13.640.000 49.600.000 10.200.000 2.665.000 20.800.000 2.900.000 1.480.000 700.000 23.000.000 19.600.000 4.450.000 4.950.000 6.800.000 32.100.000 15.450.000 3.100.000 2.950.000 1.990.000 980.000 24.750.000 750.000 440.000 490.000 1.475.000 980.000 1.000.000 1.175.000 7.900.000 209.000.000 3.000.000 5.700.000 8.920.000 2.460.000 3.550.000 4.900.000 1.998.500 5.900.000 5.000.000 6.000.000 1.215.000 54.400.000 18.050.000 9.650.000
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 √ √ √ √ 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
02.06.01.04.01 02.06.02.01.49 02.06.03.02.01 02.04.03.08.24 02.04.03.08.24 02.06.03.04.08 02.06.02.01.01 02.06.03.02.01 02.06.02.01.27 02.06.01.05.28 02.06.03.04.08 02.06.03.02.01 02.07.02.01.20 02.06.03.02.01 02.06.03.02.02 02.04.03.08.24 02.06.03.02.01 02.06.03.02.02 02.06.02.01.01 02.06.01.04.02 02.04.03.08.24 02.06.01.05.40 02.06.01.05 40
Lemari Besi/metal Sopa PC Unit AC AC Printer Perlatan PC Lemari Besi PC Unit Kursi Rapat Overhead Proyektor Printer Perlatan PC PC Unit Facsimile PC Unit Lap Top AC PC Unit Lap Top Lemari Besi Rak Besi/Metal AC Lain-Lain Alat Kantor Lainnya Lain-Lain Alat Kantor Lainnya
100X160X35/50 CM
2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014
3 1 1 1 1 2 4 2 100 2 4 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 789
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
1.424.470.734
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang KEPALA
Drs.M.RIZAL HIDAYAT,Msi Pembina Tk.I Nip. 1963 0719 198503 1002
-
8.730.000 2.800.000 6.725.000 3.700.000 3.050.000 2.950.000 14.955.000 13.050.000 35.000.000 9.350.000 3.850.000 6.500.000 3.219.750 6.700.000 9.900.000 27.900.000 18.953.000 8.195.000 5.950.000 4.800.000 3.950.000 (264.780.000) 225.480.000 1.424.470.734 1.424.470.734
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
Cibinong, September 2014 Petugas Penyimpan Barang
ACEP HAMIDI Nip. 19680909 199403 1008
1
BARANG RUSAK BERAT HASIL SENSUS SKPD TAHUN 2013 Kode Barang 1 2 KESBANGPOL 1 02.03.02.02.03 2 02.03.02.02.03 3 02.03.02.02.03 4 02.03.02.02.03 5 02.03.02.02.03 6 02.03.02.02.03 7 02.03.02.02.03 8 02.03.02.02.03 9 02.03.02.02.03 10 02.03.02.02.03 11 02.03.02.02.03 12 02.03.02.02.03 13 02.03.02.02.03 14 02.03.02.02.03 15 02.03.02.02.03 16 02.03.02.02.03 17 02.03.02.02.03 18 02.03.02.02.03 19 02.03.02.02.03 20 02.03.02.02.03 21 02.03.02.02.03 22 02.03.02.02.03 23 02.03.02.02.03 24 02.03.02.02.03 25 02.03.02.02.03 26 02.03.02.02.03 27 02.03.02.02.03 28 02.03.02.02.03 29 02.03.02.02.03 30 02.03.02.02.03 31 02.03.02.02.03 32 02.03.02.02.03 33 02.03.02.02.03 34 02.03.02.02.03 35 02.03.02.02.03 36 02.03.02.02.03 37 02.03.02.02.03 38 02.03.02.02.03 39 02.03.02.02.03 40 02.03.02.02.03 41 02.03.02.02.03 No
Nama Unit Kerja Nama Aset / Barang 3 Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong
Merk - Type Ukuran - Bahan 4 TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU
Tahun Beli 5 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
Qty. 6 374 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CC 7
Rangka 8
Nomor Mesin No. Polisi BPKB 9 10 11
Asal Usul 12 Jumlah
Nilai (Rp) 13 193.459.994,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00
Keterangan 14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
No 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Kode Barang 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03
Nama Unit Kerja Nama Aset / Barang Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong Tandu Dorong
Merk - Type Ukuran - Bahan TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU TANDU
Tahun Beli 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
Qty. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CC
Rangka
Nomor Mesin No. Polisi BPKB
Asal Usul
Nilai (Rp) 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00
Keterangan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
No 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Kode Barang 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.03.02.02.03 02.06.01.01.03 02.06.01.01.03 02.06.01.01.03 02.06.01.05.28 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.06 02.06.02.01.28 02.06.02.01.28 02.06.02.01.30 02.06.02.01.30 02.06.02.01.30 02.06.02.01.30 02.06.02.01.30 02.06.02.01.30 02.06.02.01.30 02.06.02.01.34 02.06.02.04.04 02.06.02.04.04 02.06.02.06.23 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33
Nama Unit Kerja Merk - Type Tahun Nama Aset / Barang Ukuran - Bahan Beli Tandu Dorong TANDU 2007 Tandu Dorong TANDU 2007 Tandu Dorong TANDU 2007 Tandu Dorong TANDU 2007 Tandu Dorong TANDU 2007 Tandu Dorong TANDU 2007 Tandu Dorong TANDU 2007 Tandu Dorong TANDU 2007 Tandu Dorong TANDU 2007 Tandu Dorong TANDU 2007 Tandu Dorong TANDU 2007 Tandu Dorong TANDU 2007 Mesin Ketik Manual Longewagen BESI (18..) 2005 Mesin Ketik Manual Longewagen (18..) 2005 Mesin Ketik Manual Longewagen (18..) 2005 Overhead Projektor LCD PROJECTOR 2006 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi kayu/Rotan/BambuKayu 2001 Kursi Tamu KAYU 2007 Kursi Tamu KAYU 2007 Kursi Putar BESI 2001 Kursi Putar BESI 2001 Kursi Putar BESI 2001 Kursi Putar BESI 2001 Kursi Putar BESI 2001 Kursi Putar BESI 2001 Kursi Putar BESI 2001 Kursi Lipat CHITOSE BESI 2001 AC Split split 2005 AC Split split 2005 Tustel/Camera Digital SONY 2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007
Qty. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CC
Rangka
Nomor Mesin No. Polisi BPKB
Asal Usul
Nilai (Rp) 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 3.062.000,00 3.062.000,00 3.062.000,00 19.180.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 155.000,00 4.455.000,00 4.455.000,00 4.437.000,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00
Keterangan
X X X X X X X X X X X X Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun X X X X X
No 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
Kode Barang 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.33 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50
Nama Unit Kerja Merk - Type Tahun Nama Aset / Barang Ukuran - Bahan Beli Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Petaka Peta Rawan Bencana2007 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004
Qty. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CC
Rangka
Nomor Mesin No. Polisi BPKB
Asal Usul
Nilai (Rp) 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 818.875,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
Keterangan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat
No 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Kode Barang 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50
Nama Unit Kerja Merk - Type Nama Aset / Barang Ukuran - Bahan Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn
Tahun Beli 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Qty. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CC
Rangka
Nomor Mesin No. Polisi BPKB
Asal Usul
Nilai (Rp) 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
Keterangan / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat
No 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
Kode Barang 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50
Nama Unit Kerja Merk - Type Nama Aset / Barang Ukuran - Bahan Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn
Tahun Beli 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Qty. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CC
Rangka
Nomor Mesin No. Polisi BPKB
Asal Usul
Nilai (Rp) 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
Keterangan / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat
No 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
Kode Barang 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50
Nama Unit Kerja Merk - Type Nama Aset / Barang Ukuran - Bahan Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn
Tahun Beli 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Qty. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CC
Rangka
Nomor Mesin No. Polisi BPKB
Asal Usul
Nilai (Rp) 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
Keterangan / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat
No 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
Kode Barang 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.02.06.50 02.06.03.02.01 02.06.03.02.01 02.06.03.02.03 02.06.03.02.05 02.06.03.04.08 02.06.03.04.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.06.04.03.08 02.07.02.01.20 02.07.02.01.20 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60
Nama Unit Kerja Merk - Type Tahun Nama Aset / Barang Ukuran - Bahan Beli Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Alat Rumah Tangga Lain-lain Kordyn 2004 Personal Komputer (P.C.Processor Unit) Intel P4 2005 Personal Komputer (P.C.Processor Unit) Intel P4 2005 Note Book ACER TRAVEL MATE 2007 Personal Komputer lain-lain UPS 2008 Printer 2005 Printer 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Kursi Kerja Pegawai NonKayu Struktural 2005 Facsimile Panasonic KXFT 9032006 Facsimile Sharp 2009 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008 Senter Lampu Senter 2008
Qty. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CC
Rangka
Nomor Mesin No. Polisi BPKB
Asal Usul
Nilai (Rp) 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 12.830.000,00 700.000,00 7.222.000,00 7.222.000,00 116.666,00 116.666,00 116.666,00 116.666,00 116.666,00 116.666,00 116.666,00 116.666,00 116.666,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.670.000,00 1.475.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
Keterangan
/ 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun X X X X X X X X X X X X X X X X
No 371 372 373 374
Kode Barang 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60 02.08.01.01.60
Nama Unit Kerja Nama Aset / Barang Senter Senter Senter Senter
Merk - Type Ukuran - Bahan Lampu Senter Lampu Senter Lampu Senter Lampu Senter
Tahun Beli 2008 2008 2008 2008
Qty. 1 1 1 1
CC
Rangka
Nomor Mesin No. Polisi BPKB
Asal Usul
Nilai (Rp) 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
Keterangan X X X X
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat(APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat(APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat(APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat(APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat(APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDis. Pol. PP / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDis. Pol. PP / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDis. Pol. PP / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDis. Pol. PP / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDis. Pol. PP / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDis. Pol. PP / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDis. Pol. PP / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDis. Pol. PP / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat(APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat(APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat / 31-12-2012 / Sekretariat
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat(APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (APBD) / 31-12-2012 / Sekretariat
RINCIAN BARANG TIDAK ADA MELEWATI UMUR EKONOMIS / KADALUWARSA NO.
KODE BARANG
REG
ASISTEN / OPD 1 02.06.01.04.03 2 02.06.01.04.03 3 02.06.01.05.10 4 02.06.01.05.10 5 02.06.01.05.10 7 02.06.02.01.01 8 02.06.02.01.01 9 02.06.02.01.01 10 02.06.02.01.01 11 02.06.02.01.01 12 02.06.02.01.01 13 02.06.02.01.01 14 02.06.02.01.06 15 02.06.02.01.06 16 02.06.02.01.06 17 02.06.02.01.06 18 02.06.02.01.06 19 02.06.02.01.06 20 02.06.02.01.06 21 02.06.02.01.06 22 02.06.02.01.06 23 02.06.02.01.06 24 02.06.02.01.06 25 02.06.02.01.06 26 02.06.02.01.06 27 02.06.02.01.06 28 02.06.02.01.11 29 02.06.02.01.11 30 02.06.02.01.11 31 02.06.02.01.11 32 02.06.02.01.11 33 02.06.02.01.11 34 02.06.02.01.11 35 02.06.02.01.11 36 02.06.02.01.11 37 02.06.02.01.11 38 02.06.02.01.11 39 02.06.02.01.11 40 02.06.02.01.11 41 02.06.02.01.11 42 02.06.02.01.34 43 02.06.02.01.34 44 02.06.02.01.37 45 02.06.04.01.05 46 02.06.04.01.06 47 05.17.01.01.01 Total
: 0001 0001 0001 0002 0003 0001 0001 0001 0002 0001 0002 0001 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0001 0002 0001 0001 0001 0001
Nama / Jenis Barang
Merk / Tipe
Spesifika si
KESBANGPOL Rak Kayu Rak Arsip Rak Kayu buku White Board KAYU White Board KAYU White Board KAYU Lemari Kayu Lemari Kayu Berkaca Lemari Kayu Lemari Kayu Lemari Kayu Berkaca Lemari Kayu Berkaca Lemari Kayu Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Kursi kayu/Rotan/Bambu Berjok Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Meja Tulis Kayu Kursi Lipat CHITOSE BESI Kursi Lipat CHITOSE BESI Meja Komputer KAYU Meja Kerja Pejabat Eselon III KAYU Meja Kerja Pejabat Eselon IV Biro Kayu Buku Ilmu Pengetahuan Umum
a
Tahun Perolehan 1990 2000 2000 2000 2000 1986 1987 1988 1988 1989 1989 1991 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1996 1900
Satuan unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah unit unit unit unit unit paket
Nilai Perolehan 113.000 1.546.000 274.000 274.000 274.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 126.000 126.000 415.000 495.000 85.000 39.300.000 47.648.000
Peluang / Opportunities
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI)
1)
Luas wilayah kabupaten bogor yang sangat luas;
2)
Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sangat besar;
3)
Kabupaten Bogor berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai Pusat
1)
Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
2)
Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
3)
Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
4)
Minimalnya fasilitasi kepada lembaga ( LSM, Ormas dan Yayasan ) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan;
5)
Pemerintahan; 4)
Ancaman / Threats
Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;
Teknologi informasi yang semakin canggih
6)
Rentanya konflik antar umat beragama di masyarakat di akibatkan oleh fanatisme ke agamaan.
S–O
Kekuatan / Strengths
S–T
.
1)
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang
1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi tupoksi bisa tercapai
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 2) 3)
Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksananakan Tupoksi dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja
2. Pengoptimalisasian anggaran guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan
dengan LSM,Ormas dan Nirlaba Lainya Agar tidak terjadi efek negarif
3. Pemfasilitasan yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai
dari ancaman Instabilitas;
Situasi Kerja yang harmonis (tim work) Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik ( LSM,Ormas dan Yayasan )
1.
hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas
2.
politik
Meningkatkan
penertiban
gangguan
keamanan,kenyamanan
ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
4. Mengadakan pembinaan yang terpadu untuk anggota Linmas sebagai benteng terdepan masyarakat.
3.
Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat;
4.
Meningkatkan Pembinaan/Sosialisasi tentang pemahaman Nilai-Nilai lubur Budaya Bangsa serta Toleransi antar Umat Beragama.
W–O
Kelemahan / Weakness 1).
Kwantitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja ;
1.
Untuk meningkatkan harmonisas hubungan antar lembagai diharapkan
W–T Untuk Meminimalisir efek negative dari kelemahan kelembagaan SDM
peranan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan 2).
Kuantita SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;
3).
Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi
LSM,Ormas dan Nirlaba Lainya , agar terciptanya stabilitas politik di Kabupaten Bogor. 2. Pengoptimalisasian Pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa; 4. Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.
Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi di Lakukan Upaya Pembinaan Hubungan baik dengan unsur Internal & ekternal Agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Koridor/regulasi
yang
ada, dan dapat melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi dengan baik.
